177 “Saya dulu keukeuh menyarankan kepada bupati, jangan tergesagesa memindahkan pedagang pasar ke Mangkurawang, karena belum siap,” ungkap Daman. Rita meresmikan Pasar Mangkurawang pada November 2013. Pedagang basah Pasar Tangga Arung direlokasi ke pasar baru itu. Pasca perpindahan pedagang basah ke Mangkurawang, di jalanan sekitar Pasar Tangga Arung mulai bermunculan pedagang basah, hal ini memicu polemik baru. Sementara Pasar Tangga Arung telah didominasi oleh pedagang kering. Daman menyebutkan, hadirnya pedagang basah di sepanjang jalan kawasan Pasar Tangga Arung disebabkan karena jarak tempuh ke Pasar Mangkurawang cukup jauh. Akibatnya, kondisi kawasan Pasar Tangga Arung semakin centang perentang. Pedagang baru bermunculan di beberapa titik jalan. Setelah menjabat dan terpilih menjadi Bupati Kutai Kartanegara, Daman berinisiatif membangun ulang Pasar Tangga Arung dengan konsep pasar tradisional semi modern. Bupati Kutai Kartanegara dengan konfiden mampu menengahi pro-kontra dengan cara menjalin komunikasi yang intens dengan pedagang. Hasilnya, seperti dinyatakan Muhammad Rosyid, semua pihak sepakat untuk menata ulang Pasar Tangga Arung. *** 11. KONFLIK TEPIAN SUNGAI TENGGARONG Rumah-rumah kayu berbentuk panggung berdiri berjejer di Jl. Kartini – Jl. DI Pandjaitan di sepanjang Sungai Tenggarong. Perkampungan itu menempati dua sisi bantaran dan dipisahkan oleh sungai di tengahnya. Bangunan-bangunan itu tampak kumuh. Warna dinding-dinding kayu telah kusam. Beberapa bagian tampak compang-camping. Kaki-kakinya yang kurus menancap dan terendam ke dasar sungai.
178 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutai Kartanegara memetakan wilayah itu sebagai kawasan permukiman kumuh. Dinding-dinding bangunan rumah saling berimpitan. Formasi bangunan tak seragam, terdiri dari satu hingga dua lantai. Sebagian di antaranya tempat reyot, miring, dan nyaris roboh. Permukiman itu dibangun membelakangi sungai yang berwarna coklat susu. Letak peturasan berada di lantai bangunan, tepat di atas sungai. Di dalam bilik sempit itu terdapat lantai yang dilubangi seukuran batu bata. Saat buang hajat, kotoran langsung jatuh melalui lubang itu, lenyap masuk ke sungai. Wajah bangunan yang menghadap jalan adalah bagian depan rumah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersiap melakukan penataan atau revitalisasi di sana. Antara Ekonomi dan Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara semula merencanakan untuk menata kawasan tersebut menjadi tempat usaha yang layak. Namun niat baik itu terganjal oleh regulasi. Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 tahun 1993 menyebutkan bahwa daerah sempadan (bantaran sungai) dilarang didirikan bangunan permanen, baik untuk hunian maupun tempat usaha. Maka terjadilah tarik ulur. Balai Wilayah Sungai (BWS) bersikeras untuk merelokasi. Bupati bersikeras untuk melakukan penataan. Kesimpulannya, diperlukan jalan tengah, yaitu memindahkan hunian untuk warga yang menggunakan bangunan untuk tempat tinggal. Langkahnya relatif mudah, cukup mencari lokasi baru untuk dibangun rumah, lalu warga bantaran sungai itu direlokasi ke sana. Namun demikian, untuk memindahkan warga yang menggunakan bangunan-bangunan itu untuk tempat usaha, lebih sulit ditemukan jalan keluarnya. Kebijakan yang dipilih bupati lebih condong untuk tetap melakukan penataan. Harapannya,
179 masyarakat di sempadan sungai tetap bisa membuka usahanya, tetapi tidak bertempat tinggal di sana. Intinya, tempat usaha mereka tidak menjadi lenyap karena penataan itu. Sebenarnya BWS lebih melihat permasalahan itu dari sudut kesehatan dan aspek lingkungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat di Kalimantan 90 persen lebih adalah air permukaan. Baik air sungai atau danau. Jarang sekali yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau pun ada, proporsinya sangat kecil. Untuk mengubah kebiasaan orang yang bermukim di pinggir menjadi orang yang tidak lagi bersentuhan langsung dengan sungai, bukanlah hal yang mudah. Perlu penyesuaian yang tidak gampang. Nantinya, masyarakat tidak lagi diperbolehkan beraktivitas di sempadan sungai itu. Mengingat dalam Pasal 12 huruf a Permen PU No. 63 tahun 1993 disebutkan bahwa di daerah sempadan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat, dan atau limbah cair. Sementara itu, dari Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar sudah memberikan lampu hijau untuk menjadikan sempadan Sungai Tenggarong sebagai kawasan khusus. Dengan catatan bahwa konsep pembangunan di sana akan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Tidak sekadar relokasi, dipindah, kemudian dijadikan kawasan hijau. Dalam jangka panjang ada keberlanjutannya. Eco-riverfront Tenggarong Sejauh ini, Pemkab Kutai Kartanegara telah melengkapi berkas persyaratan penataan kawasan kumuh itu. Antara lain dengan menyusun detail engineering design (DED) bekerja sama dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penataan Sungai Tenggarong nantinya mengusung tema Eco-Riverfront – tepian sungai yang ramah lingkungan.
180 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Aplikasi dari konsep itu memang belum pernah dilakukan di Indonesia, karena objek penataan ini bukan di pinggir sungai, tetapi di atas sungai,” kata Kadis Perkim (tahun 2021-17 Juli 2023) Maman Setiawan. Secara garis besar, konsep tersebut membagi kawasan sempadan menjadi tiga bagian. Pertama, empowering culture berupa ruang terbuka hijau (RTH). Kedua, economy and locality berupa bangunan-bangunan untuk tempat usaha, seperti kuliner, cinderamata, dan sebagainya. Ketiga, ecology and nature berupa lingkungan sungai yang bersih. Sedangkan titik-titik yang disediakan meliputi ruang terbuka utama, komersial kultural, area rooftop, promenade, amphitheatre, ruang terbuka, serta jembatan pejalan kaki yang menghubungkan antarsempadan. Nantinya, semua fisik bangunan di sana polos tanpa hiasan. Tinggal pihak pemkab menentukan sendiri ornamennya yang mencirikan kearifan lokal. Ornamen-ornamen itu bisa dipasanglepas, sehingga bisa diganti-ganti. Sempadan sungai yang akan ditata meliputi kawasan sepanjang 1,3 kilometer. Bangunan-bangunan lama (196 unit) itu akan diganti dengan 300 unit bangunan baru di dua sisi. Ukuran bangunan seragam 6x7 meter, baik satu atau pun dua lantai. Bangunan-bangunan itu ditata menghadap ke sungai, bukan membelakangi sebagaimana bangunan eksisting. Bagian depan bangunan itu disediakan jalan untuk pejalan kaki selebar tiga meter. Kemudian tiap 300-400 meter terdapat jembatan khusus untuk pejalan kaki menyebrang antarsempadan. Desain jembatannya dibuat ikonik agar instagramable. Sedangkan kendaraan motor yang dibawa bisa diparkir di lahan yang disediakan. “Status lahannya semacam hak guna bangunan (HGB). Tidak ada hak milik dan diprioritaskan untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal di sana,”
181 DED itu telah dipresentasikan dan telah disetujui Bupati. Tahun ini, pihak Pemkab Kutai Kartanegara tengah merampungkan kajian lingkungannya. Tahun depan (2024) diharapkan sudah bisa memulai untuk pembangunan fisiknya. Selanjutnya tinggal mencari solusi terkait regulasi yang disodorkan BWS. Estimasi dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut minimal Rp200 miliar. Dengan volume APBD Kutai Kartanegara yang mencapai Rp10 triliun, kiranya bukan hal sulit untuk mewujudkannya, bahkan mungkin dengan desain yang lebih bagus lagi. Potensi ekonomi dari konsep Eco-riverfront antara lain membuka lapangan kerja. Secara kasar dapat dihitung, estimasi tenaga kerja yang bisa diserap untuk setiap satu unit tempat usaha minimal tiga orang. Artinya, dengan dibangun 300 unit usaha di sana akan mampu menyerap 900 tenaga kerja. Angka serapan tenaga kerja itu bisa bertambah jika pengembangan pariwisata Sungai Tenggarong telah dilakukan. Misalnya, menjadi nahkoda perahu untuk wisatawan yang ingin menyusuri sungai seperti wisata Mekong river cruise di Ho Chi Minh City, Vietnam. Kemudian UMKM yang memproduksi barang dagangannya, mulai dari aneka cinderamata hingga makanan untuk oleh-oleh, juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja juga. Kawasan bisnis di sempadan Sungai Tenggarong itu bisa menarik minat pengusaha tambang koridoran untuk beralih usaha ke sana. Mengingat bisnis di tepian Sungai Tenggarong lebih berkelanjutan, sekaligus menekan jumlah tambang koridoran yang merusak lingkungan itu. “Di tambang koridoran mereka dapat uang banyak, tetapi sekali dapat uang cepat pula habis. Kalau bisnis di sini lebih sustainable,”
182 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Tidak Harus Relokasi Kendala lainnya, meskipun rancangan Eco-Riverfront tersebut juga telah disampaikan ke Kementerian PUPR, tetapi banyak warga yang belum mengetahuinya. Saat dilakukan pertemuan pada Mei 2022, tidak semua warga hadir. Meskipun sebagian besar warga yang hadir menyatakan setuju dilakukan penataan, tetapi sebagian yang tidak hadir belum tahu apa yang diprogramkan Pemkab Kutai Kartanegara untuk mereka. Persoalannya, warga yang tinggal di bantaran Sungai Tenggarong ini sudah turun temurun berada di situ. Sementara konsep penataan yang akan dilakukan adalah mengubah wajah bantaran Sungai Tenggarong menjadi kawasan komersial. Warga datang ke sana untuk melakukan aktivitas bisnis, setelah itu pulang. Jika ingin tinggal di sana, maka harus membuka tempat usahanya 24 jam. Bagi yang sebelumnya bermukim di situ akan diakomodasikan untuk dicarikan lokasi relokasi. Bahkan ada warga yang menghibahkan tanahnya di daerah Hulu, Bekotok. Lahan tersebut bisa digunakan untuk lokasi relokasi. Berdasarkan data awal, sebagian besar bangunan warga di bantaran sungai itu berfungsi ganda: tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Dalam sosialisasi nanti, perlu disampaikan kemungkinan kondisi riil yang bisa dicapai masyarakat. Hanya saja, kewajiban Pemkab untuk memenuhi ketentuan regulasi masih tetap berlaku, dan hal ini yang menjadi kendala yang perlu dipecahkan. Ibu kota negara (IKN) akan dibangun di salah satu wilayah Kutai Kartanegara. Seharusnya Kukar juga mulai bersiap untuk menjadi kota yang layak dihuni, yang layak dikunjungi, dan punya daya tarik tersendiri. Kalau semua pihak tetap bersikukuh pada apa yang tertuang dalam regulasi, maka penataan ini tidak akan pernah terwujud. Di satu pihak Pemkab Kutai Kartanegara menginginkan penataan
183 ini segera dilakukan agar kawasan kumuh itu bisa tertata, tetapi juga dituntut untuk comply terhadap regulasi yang memayungi kegiatan tersebut. Jalan tengah yang sebaiknya ditempuh adalah membahas persoalan ini di tingkat kementerian secara tripartit. Antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan pihak Pemkab Kutai Kartanegara. Bupati Edi Damansyah tetap memastikan tidak akan merelokasi permukiman di sempadan Sungai Tenggarong itu. Meskipun Kementerian PU terus mendesak untuk segera dilakukan relokasi. Ia tetap meminta jajaranya untuk fokus pada penataan dengan konsep menjadikan sempadan Sungai Tenggarong untuk tempat usaha UMKM dan pariwisata. Bagi warga yang bertempat tinggal di sana, Daman mengusulkan untuk (lebih baik) mengontrakkan bangunannya. “Bagi yang sudah tinggal di situ, kami minta menyesuaikan (dengan konsep penataan Pemkab),” pinta Daman. Secara pribadi, Daman tidak menginginkan adanya relokasi, dan memilih melakukan penataan. Merevitalisasikan kawasan pemukiman di sana menjadi tempat wisata kuliner. Sayangnya, keinginan tersebut masih terkendala dengan regulasi yang dipandang tidak akomodatif dengan kondisi objektif di Kutai Kartanegara. Abdan, warga yang bermukim di DAS Tenggarong, menyebutkan bahwa rencana revitalisasi itu akan diuji coba di wilayah RT 17, Jl. Kartini, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. “Umpama program tersebut hasilnya bagus, maka bisa dilanjutkan ke RT-RT lainnya di kawasan tersebut,” Ada 42 unit rumah yang dihuni oleh 52 kepala keluarga bermukim di RT 17 itu. Rumah-rumah panggung berderet berdiri di atas sungai Tenggarong, dengan aktivitas mandi, cuci, kakus (MCK) langsung dibuang ke aliran sungai.
184 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Irwansyah, ketua RT 17 yang baru terpilih, menegaskan bahwa warga akan setuju direlokasi bila pemerintah menyiapkan rumah baru untuk mereka. “Dibikinkan rumah, sudah selesai kita terima kunci, pindah,” kata Irwansyah yang sejak 2001 menetap di sana. *** 12. DILEMA LINGKUNGAN DI NEGERI KAYA Masa kecil Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah sudah terbiasa melihat rangkaian kayu gelondong mengambang membanjiri sungai-sungai di Kutai Kartanegara. Era banjir kap, begitu mereka menyebutnya. Hutan-hutan sudah gundul. Kayu-kayu gelondong itu diolah menjadi kayu lapis dan diekspor ke berbagai negara. Di sisi lain, pengeboran minyak dan penambangan batu bara juga menghasilkan dan menyisakan masalah. Tidak hanya sumber daya alam terkuras, tetapi juga menyisakan lingkungan yang rusak. Polusi, jalanan rusak, juga lubang-lubang tambang menganga yang sering menelan korban. Kedua masalah itu, penggundulan hutan dan eksploitasi SDA, menghadapkan Kutai Kartanegara pada sebuah dilema: kenaikan pendapatan daerah atau sekaligus kerusakan lingkungan. Hutan versus Masyarakat Adat Meskipun hutan-hutan telah gundul, Edi Damansyah tidak begitu sependapat gagasan penghutanan kembali Kalimantan. Sejauh ini, Daman belum pernah diajak untuk membahas gagasan tersebut secara detail. “Saya pernah dengar ada gagasan seperti itu, penghutanan kembali. Sederhananya, lahan bekas tebangan itu dikembalikan menjadi hutan. Jika konsepnya menghutankan kembali tanpa
185 ada penyesuaian dengan kondisi dan tuntutan terkini, berarti tidak akan ada pembangunan dong? Kita harus realistis itu,” tukas Daman. Beberapa kali dilakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tidak pernah ada titik temu. Lantaran pihak KLHK ingin kawasan hutan Kalimantan tetap dipertahankan sebagai hutan hujan tropis. Tidak boleh ada perkebunan sawit atau aktivitas konversi lahan di kawasan itu. “Kalau kembali dijadikan hutan semua, ya matilah semua orang di sini. Tidak usah ada kampung kalau begitu,” kata Daman. Berbeda kiranya apabila hutan-hutan yang telah gundul itu kemudian dikonversi menjadi lahan kelapa sawit. Daman setuju, itu namanya zonasi. Asalkan pemerintah konsisten, bahwa kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah tidak menebang pohon, tetapi menanam. Hanya saja, semua yang ditetapkan pemerintah tidak ada yang diberikan kepada pemegang izin HPH. “Sedih melihat tunggul kayu. Seharusnya mereka diwajibkan tebang tanam tebang tanam,” keluh Daman tiap kali melihat bekas penebangan pohon saat melintas pedalaman bersama komunitas trailnya. Versi KLHK, zonasi-zonasi itu dipertahankan menjadi kawasan hutan. Mereka melarang hutan ditanami kelapa sawit. Menurut Daman harus ada penyesuaian, karena di bekas hutan situ sudah didirikan perkampungan. Ada kehidupan turun temurun di sana. “Kawasan hutan itu bukan lagi daerah kosong. Saya sampaikan, kalian tidak realistis. Kalian tetapkan itu kawasan hutan di tengah masyarakat juga ada kehidupan di sana,” tukas Daman. Perlu ada pendekatan sosial kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Saat ini, ada lebih kurang 6.000 hektare perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan di Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Presiden Joko
186 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Widodo membuat kebijakan lewat perhutanan sosial. Namun KLHK, menurut Daman, tetap bersikukuh tidak boleh ada perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. “Faktanya sudah ada kelapa sawit, mau diapakan? Kalian mau bawa bulldozer? Tidak bisa kayak gini cara kerja pemerintah (pusat),” Daman kesal. Salah satu alasan KLHK untuk menghutankan kembali hutanhutan gundul adalah terkait tanggung jawab kepada masyarakat dunia. Menekan dampak perubahan iklim dengan tetap mempertahankan keberadaan hutan hujan tropis. Sementara Kalimantan merupakan pulau dengan kawasan hutan hujan tropis terluas. Bahkan hutan Kalimantan terkenal dengan sebutan paru-paru dunia. “Saya paham itu. Tapi tolong lihat di sana, ada kehidupan rakyat yang sudah turun temurun. Kebijakan Jakarta ibarat gelar tikar di daerah kosong. Ini kan tidak kosong!” sergah Daman gusar. Hingga kini perdebatan belum menemukan titik temu. Daman juga telah berdiskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang periode sebelumnya. Membahas persoalan lama yang sampai saat ini tidak juga usai. Ia meminta mereka mengubah cara pandangnya. Bagaimana pun, manajemen dan cara kerja pemerintah era sekarang berbeda dengan era dulu. Meskipun yang dilakukan pemerintah itu sudah benar, tetapi masyarakat masih menganggap tidak atau kurang benar. Sebut saja misalnya perkebunan nanas dan buah naga yang tampak subur di Bukit Soeharto. Kebun itu dikelola masyarakat di lahan bekas hutan, kehidupan di sana terus berlanjut. Pemkab tidak bisa menyentuhnya dengan APBD, karena akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan bekas hutan yang berganti isi dengan kelapa sawit. “Kalau ini kita kelola. Pemerintah mendapatkan income, masyarakat pun jelas status legalnya, kita mudah membina mereka,” papar Daman.
187 Daman berupaya mencari solusi. Menggalang perusahaanperusahaan tambang, migas, dan sawit di sana untuk membantu. Hari ini, menurut Daman sudah ada kemauan bersama. Namun kemauan itu belum diikuti dengan pemahaman bersama, bahwa yang dikerjakan pemerintah adalah untuk memperbaiki hajat hidup masyarakat. Seperti usulan Daman agar KLHK menunggu waktu 30 tahun sesuai dengan siklus perkebunan kelapa sawit. Setelah siklus berakhir, mereka akan paham bahwa lahan tersebut adalah tanah negara. Harus ada perjanjian dengan pemerintah untuk mengelolanya. “Masih tarik ulur. Jika dihitung-hitung, kawasan hutan berkurang sekian persen, bagaimana kata dunia? Kalau kalian mengurus sedunia, ya bedalah! Kalau kami mengurus rakyat, bagaimana kehidupan rakyat ini,” tukas Daman mengenang perbedaan paradigma dengan pihak KLHK. Menindak Praktik Koridoran Kutai Kartanegara tidak hanya dihadapkan pada ancaman sumber daya alam berupa migas dan batu bara yang suatu saat nanti bakal habis. Namun juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan setelah usai aktivitas tambang. Baik yang dilakukan oleh perusahaan tambang besar berizin, maupun oleh pelaku tambang rakyat yang dianggap ilegal (koridoran). Bupati Kukar Edi Damansyah pun pernah mengatakan bahwa tambang koridoran itu susah diatur. Sebab apabila warga bersedia menjual lahannya untuk ditambang, Pemkab juga tidak bisa melarang. Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid pun juga dibuat pusing dengan praktik koridoran yang merusak lingkungan ini. Praktik tambang koridoran sudah menjadi rahasia umum di Kalimantan. Penambangannya ilegal karena tidak memiliki izin. Namun
188 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR saat menjual batu bara mereka berubah layaknya mengenakan “baju resmi”. Caranya dengan menjual hasil tambangnya kepada perusahaan tambang resmi. “Jadi jualannya ya tampak resmi-resmi saja itu,” komentar Rasid lalu tertawa. Praktik penambangan legal dan ilegal pun sebenarnya mudah dibedakan. Jika tongkang-tongkang pengangkut berisi timbunan batu bara yang mengerucut seperti gunung, itu dipastikan legal. Sebaliknya, kalau muatan batu bara di atas tongkang pengangkut itu berbentuk rata, bisa dipastikan batu bara itu berasal dari tambang koridoran. Seharusnya praktik seperti itu bisa ditindak dengan mudah. “Bisa saja sih. Tetapi ya itu, jangankan kita di sini (kabupaten), Gubernur saja hingga kini tidak mampu menyelesaikan masalah ini,” tukas Rasid. Saat ini praktik tambang koridoran tampak mulai menurun. Tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa tambang koridoran ditindak aparat keamanan dan viral di media sosial. “Di satu sisi, memang menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Tetapi dampaknya khan tidak bagus juga,” kata Rasid yang berharap aparat keamanan bisa tegas menindaknya. Menurut Wakil Ketua DPRD Alif Turiadi, perlu adanya upaya penanganan secara komprehensif. Sementara data riil di lapangan, banyak tambang tidak berizin yang melakukan aktivitasnya. Tentu saja tanpa mau memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang terstandar. Persoalan lain, ada jaringan irigasi pertanian yang dijadikan jalur lintasan truk pengangkut hasil tambang oleh perusahaan pertambangan di Tenggarong Seberang. Itulah beberapa persoalan sektor pertambangan yang harus dirampungkan Pemkab Kutai Kartanegara.
189 Alif juga prihatin dengan banyaknya jalan yang rusak dan lubang bekas tambang yang ditinggalkan di mana-mana. Sementara itu, sekarang ini Pemkab tidak lagi punya kewenangan sama sekali untuk melakukan pengawasan penambangan maupun perizinannya. “Miris! Sementara itu, mereka, perusahaan-perusahaan tambang itu dengan seenaknya menggunakan jalan yang kita bangun dengan mahal dan susah payah, padahal itu jalan akses untuk masyarakat banyak,” Alif tampak kesal. Bukan Pembuangan Sampah Hingga akhir periode pemerintahannya nanti, Edi Damansyah memiliki target membangun enam tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pengolahan sampah. Lokasinya berada di beberapa kecamatan. Rencana tersebut sudah tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang akan dibangun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Dua TPA yang sudah dibangun ada di Bekotok Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Samboja. Khusus pengelolaan TPA Samboja, nantinya akan diserahkan ke otoritas IKN. Dua TPA yang dibangun tahun ini (2023) di Kecamatan Kota Bangun dan Loa Janan. Tiga sisanya dibangun tahun depan di Marangkayu, Sebulu, dan Kembang Janggut. Sementara tumpukan sampah di beberapa kecamatan lain belum dikelola. “Hingga kini, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih lebih suka membuang sampahnya ke sungai,” kata Plt. Kepala Bappeda Kukar. Kadis Perkim, Maman Setiawan, menambahkan bahwa TPA yang dibangun seharusnya tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah semata-mata. Melainkan harus ada fasilitas pengolahan
190 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR atau daur ulang yang menghasilkan output berupa produk berbahan baku dari sampah. Untuk mewujudkannya perlu dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Recycle, Reuse (TPS3R) dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). “Pola sanitary landfills sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Jadi TPA bukan lagi tempat membuang, menggali, menimbun,” jelas Maman Setiawan. Saat ini, volume sampah di Kutai Kartanegara belum mengkhawatirkan. Mengingat jumlah penduduk masih berkisar 700 ribu orang. Apabila dikelola dengan cara pengolahan, skala produksinya belumlah memenuhi, volume sampah yang dibutuhkan masih jauh dari skala ideal. Di sisi lain, membangun unit pengolah sampah memerlukan investasi yang besar serta biaya operasional yang mahal pula. Namun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, pembangunan unit pengolah sampah tetap diperlukan. “Hal itu sudah menjadi pertimbangan Bupati juga. Harus ada (industri pengolah sampah),” ucap Maman. Seperti di Muara Jawa, di sana sudah ada perusahaan pencacah limbah plastik untuk dijadikan bahan baku produk-produk daur ulang. Untuk skala kecil di lingkungan dapat mengandalkan pengelolaannya melalui bank-bank sampah. Untuk limbah organik, dapat dikelola menjadi kompos, pupuk, maupun lewat budidaya magot, selanjutnya magot dapat didayagunakan untuk pakan ikan atau ternak yang lain seperti ayam dan bebek. Di sisi lain, sarana kendaraan pengangkut sampah menuju TPA akan disediakan truk-truk dengan spesifikasi yang baik yang dilengkapi dengan compactor agar daya angkutnya lebih efisien. Tidak ada lagi truk-truk bak terbuka yang melintas di jalan-jalan perkotaan.***
191 13. MENAGIH TANGGUNG JAWAB TAMBANG Memimpin daerah yang memiliki kekayaan SDA batu bara dan migas ternyata tidak serta merta membuat Bupati Kukar Edi Damansyah tidur nyenyak. Apalagi banyak perusahaanperusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Masalah demi masalah silih berganti datang pergi. Daman sempat dibuat gusar oleh perilaku beberapa perusahaan tambang yang tidak kooperatif. Contohnya, ada perusahaan besar yang mengalokasikan kuota CSR untuk beasiswa pendidikan dengan proporsi yang tidak seimbang. Satu perusahaan hanya memberi kuota beasiswa melalui dana CSR hanya untuk satu orang siswa. “Tidak bisalah! Mau saya, satu perusahaan tambang batu bara minimal menyalurkan CSR beasiswa untuk 10 siswa. Kalau hanya satu siswa khan hanya debunya saja itu,” Daman berseru kesal. Padahal, secara langsung masyarakat Kutai Kartanegara yang terdampak negatif dari operasional tambang mereka. Kerusakan lingkungan, polusi, pencemaran, dan deforestation. Daman pun meminta agar program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) dapat dioptimalkan lebih lanjut. Jurus Andalan Jalur Pusat Sebenarnya, sudah ada formulasi atas penentuan nilai CSR setiap perusahaan yang dihitung dari sekian persen dari keuntungan perusahaan dalam setahun. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang tidak mengatur secara eksak persentase CSR yang harus disisihkan oleh perusahaan. Demikian juga dalam PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, besaran dana TSP memang tidak ditentukan secara spesifik, tetapi diserahkan pada kebijakan
192 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR masing-masing perusahaan. Namun demikian, besaran dana TSP yang “lazim” digunakan sebagai patokan berkisar antara dua sampai tiga persen dari keuntungan bersih perusahaan dalam setahun. Masalahnya, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengakses CSR mereka. Saat ini Pemkab Kutai Kartanegara tidak bisa mendapatkan data keuangan perusahaan per tahun. Akhirnya, nominal nilai CSR pun juga tidak diketahui dengan transparan. Kesempatan tiba saat Daman hadir dalam Forum Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian ESDM di Jakarta. Dokumen RKAB wajib disusun perusahaan pertambangan setiap tahun, dan diajukan untuk disetujui oleh kementerian. “Saya dipesan oleh Dirjen, bahwa bupati jadi peninjau saja, lihatlihat saja. Apaan ini?” Daman protes. Daman ingin mengetahui bagaimana rapat Forum RKAB itu berjalan. Poin-poin apa saja yang dibahas. Dia merasa kecewa karena tidak disebutkan berapa nilai produksi perusahaan pertambangan per tahun. Daman pun langsung komplain. “Kenapa tidak diuraikan?” tanya Daman. “Lho, kami khan tidak tahu (nilai produksi perusahaan pertambangan) Kutai Kartanegara. Pak bupatilah yang seharusnya berperan,” kata Dirjen. “Nah, ini yang saya harapkan. Kalau begitu, Bapak buat surat resmi supaya perusahaan-perusahaan itu patuh,” pinta Daman. Selanjutnya, dibentuklah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forkom TJSP) pada 2018. Ada kolaborasi realisasi program antara perusahaan dengan Pemkab yang bisa diukur. Misalnya, program pengentasan kemiskinan yang secara sistem telah dibangun Bappeda. Pihak perusahaan tinggal memilih menu program yang disediakan.
193 “Kita sudah bisa menampilkan kondisi Ring-1 seperti ini, ambil menu itu. Tinggal komitmen aja. Kalau dioptimalkan, saya terbantu,” kata Daman. Persoalan lain, tidak semua perusahaan tambang dan migas di Kutai Kartanegara patuh menerapkan program CSR. Daman pernah dua kali menggelar pertemuan eksekutif di Jakarta dengan mengundang para pemilik perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kutai Kartanegara. Ternyata banyak yang disampaikan dari pihak pelaksana di lapangan kepada jajaran eksekutif ini tidak sesuai. Daman juga membeberkan realitas di lapangan. Langkah Daman sempat diprotes oleh para pelaksana perusahaan tambang di lapangan, lantaran Daman dianggap tukang mengadu kepada para petinggi mereka di Jakarta. “Bukan melaporkan, tapi melakukan pembahasan bersama untuk kebaikan,” tukas Daman. Daman juga pernah melayangkan protes karena kawasan Ring-1 tidak tersentuh program CSR. Sementara itu, apabila gubernur yang meminta, sekali pun sekadar membangun taman-taman di Samarinda, perusahaan pertambangan langsung responsif dan bergerak cepat. “Samarinda kan tidak terkena dampak perusahaan kalian (Ring3). Kalau kalian tidak punya komitmen, jangan salahkan rakyat kalau nanti mereka bergerak,” tegas Daman. Begitu juga dengan CSR untuk beasiswa pendidikan. Daman tengah berupaya menyamakan persepsi lagi. Bahwa beasiswa seharusnya memberikan biaya pendidikan dari awal sekolah hingga akhir atau lulus. Namun demikian, beberapa beasiswa CSR yang digulirkan sebatas bantuan pendidikan. Misalnya bantuan pendidikan sebanyak Rp5 juta. “Itu namanya stimulan. Kalau kalian masih tetap pakai sebutan “beasiswa”, saya protes keras itu,” kata Daman.
194 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kutai Kartanegara juga pernah mengalami masa-masa sulit tahun 2018. Saat itu tengah berlangsung masa transisi kebijakan pengelolaan migas dari swasta asing ke perusahaan Nasional. Sementara sumur-sumur migas sudah berusia uzur sehingga produksinya sangat tidak optimal. Di sisi lain, kondisi perkebunan sawit pun juga tengah dalam kesulitan. Dampaknya, APBD Kutai Kartanegara 2018 jatuh dan hanya berada di kisaran Rp3 triliun. Banyak program pelayanan dasar yang terpaksa ditunda. Salah satunya, pembayaran BPJS bagi keluarga prasejahtera. Daman langsung turun tangan mengorganisasikan Forum TJSP untuk bisa membantu beberapa program penanggulangan kemiskinan. Daman melokalisasikan cukup di Ring-1, karena pertanggungjawaban terbesar mereka berada di sana. “Ini semua bisa menjadi pelajaran, kalau daerah hanya ditopang oleh sumber daya alam dan mengandalkan DBH,” ucap Daman. Sebagai daerah penghasil SDA mineral dan migas terbesar, tidak hanya keterbatasan produksi SDA yang menjadi masalah, karena tidak bisa diperbarui dan dieksploitasi terus-menerus. Namun juga masalah yang berhubungan dengan legalitas lahan, terutama dengan hadirnya penambangan batu bara koridoran secara ilegal. “Mereka menambang di celah-celah kosong (koridor) yang terletak di antara lahan konsesi perusahaan A dan B. Mereka bisa diberi bendera A atau B, tergantung mana yang lebih kuat. Di situlah letak kerawanannya,” jelas Daman. Meskipun bentuk program-program CSR perusahaan mirip dengan program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, menurut Edi Damansyah tidak serta merta Pemkab bisa memaksakan “menu” yang disusun Bappeda itu dapat diintegrasikan dengan program perusahaan di lapangan.
195 Sebab mereka punya SOP sendiri di masing-masing wilayah konsesi kerjanya. Minimal di Ring-1 harus ada survei sosial dan forum musyawarah untuk menampung masukan. “Kadang-kadang saya harus minta dulu (daftar program CSR), mencocokkan dengan RJPMD, dan crosscheck balik,” kata Daman. Bergerak di Tiga Ring Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) belum diperhitungkan pada saat PT Multi Harapan Utama (MHU) mendapatkan izin (license) pertama untuk mengeksploitasi kawasan pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara sejak 31 Desember 1986. Saat itu baru dikenal dengan istilah charity fund atau sumbangan untuk perhelatan-perhelatan warga, seperti hari raya kurban, natal, maulid Nabi dan sejenisnya. MHU termasuk tambang batu bara generasi pertama dan kini termasuk 10 besar perusahaan batu bara di Indonesia. CSR menjadi istilah baru setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan menyusun cetak biru (blueprint) bersama dengan Bappeda, Dinas ESDM, serta Forum CSR Pertambangan Provinsi. “Waktu itu saya juga di sana,” kata Community Development Superintendent PT MHU, Muslimin Gunawan, yang bergabung di perusahaan itu sejak 2014. Dua tahun kemudian dibentuklah Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forkom TJSP). MHU aktif di dua forum bentukan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Ada juga Forum CSR Provinsi Kaltim yang bergerak
196 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR di layanan multisektor, bukan pertambangan. Muslimin menjadi sekretarisnya. Layaknya menyusun RPJMD, PT MHU pun juga menyusun program CSR tiap lima tahunan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM. Periode lima tahun berjalan saat ini adalah 2019-2023. Untuk lima tahun ke depan sedang dalam proses penyusunan. “Kami melibatkan Unikarta sebagai pihak ke tiga untuk menyusunnya,” kata Muslimin. Proses penyusunan program dari bawah (bottom up) melalui FGD di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Programprogram itu diintegrasikan dengan program dari perusahaan tambang lain, program pemerintah, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan cetak birunya. Program-program itu kemudian disatukan dalam sebuah rencana induk, yang output-nya berjumlah delapan pilar. Meliputi: pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan infrastruktur penunjang CSR. Program lima tahunan itu harus mendapat approval Dirjen Minerba Kementerian ESDM. “Dalam pelaksanaannya tidak sekaku RPJMD, kami jauh lebih fleksibel,” kata Muslimin. Misalnya, realisasi pembangunan jalan bisa di mana saja dengan anggaran yang ada. Bisa juga pembuatan Taman Tenggarong, yang kehadirannya sangat dibutuhkan tetapi tidak dianggarkan dalam APBD. Kemudian Forum CSR merangkul perusahaanperusahaan besar dan menengah untuk membantu pembangunan taman itu. “Kebetulan kami ada program infrastruktur. Jadi di tengah periode bisa digunakan untuk pembangunan taman, fleksibel saja,” kata Muslimin.
197 Sedangkan evaluasi program lima tahunan, juga melibatkan beberapa pihak, salah satunya Unikarta. Ada evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan. Ada juga yang insidental. Lokasi penambangan PT MHU terdapat 13 desa yang masuk dalam Ring-1. Lingkaran pertama ini adalah kawasan yang terdampak langsung operasional pertambangan. Pemanfaatan CSR biasanya diprioritaskan wilayah di Ring-1. Sementara lingkaran selanjutnya (Ring-2) meliputi 10 kecamatan. Sedangkan Ring-3 adalah kawasan yang lebih luas dan tidak terdampak langsung, yakni Tenggarong dan Samarinda. “Meskipun jauh, Ring-3 itu termasuk prioritas karena merupakan ibu kota kabupaten dan provinsi,” jelas Muslimin. Pihaknya juga tengah menyusun buku CSR di tingkat pusat. Di sana telah mencakup data jumlah penerima manfaat, terkait program, dan sebagainya. Nilai total CSR per tahun bergantung pada produksi batu bara. Tahun 2023, nilai produksinya 10 juta metrik ton (turun dari 10,5 juta metrik ton). Untuk menghitung besaran CSR adalah Rp10.000 dikali produksi, hasilnya sebesar Rp10,5 miliar (2023), sedangkan setahun sebelumnya (2022) sebesar Rp12,5 miliar. “Kuota produksinya diturunkan Pemerintah. Jadi perhitungannya berdasar volume produksinya,” jelas Muslimin. Realisasi dari program CSR tidak ditanggung perusahaan saja, tetapi bersama OPD-OPD Pemkab, karena program yang dilaksanakan bersifat kolaboratif. Menebar Program Unggulan Dalam pelaksanaan CSR, terdapat 10 program unggulan yang menjadi role model dari 100 program yang disediakan. Disebut “program unggulan” karena sifatnya berkelanjutan (sustain)
198 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR dan terintegrasi (integrated) dengan SDGs, ISO 26000, juga ikut dalam cetak biru PPM Provinsi. Bahkan forum CSR itu telah mendapat penghargaan terbaik Bintang Lima dalam CSR World. Adalah Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C yang ditujukan untuk masyarakat putus sekolah, miskin, dan tidak memiliki akses ke dunia pendidikan. Mayoritas mereka berada di dalam lingkar tambang Ring-1 PT MHU. Jumlahnya mencapai 2.000 orang lebih (2019). Melalui program tersebut, anak-anak putus sekolah bisa mendapatkan ijazah kesetaraan, sehingga bisa berkompetisi di dunia kerja. Rata-rata calon kontraktor yang direkrut adalah yang lulus SMA, minimal SMP. Setidaknya, mereka memiliki ijazah Paket-C yang setara SMA atau Paket-B yang setara SMP dengan status diakui. Program CSR PT MHU telah meluluskan 585 orang (2022), kemudian pada 2023 ini sudah mencapai 187 orang yang direkrut untuk mengikuti tiga paket itu. Khususnya Paket-C, sedangkan yang sudah bekerja di perusahaan kontraktor ada sekitar 166 orang. Lulusan paket ini menjadi prioritas untuk mengisi lowongan kontraktor di sana. Biasanya untuk mengganti pekerja yang resign. Lantaran menjadi prioritas, tidak sedikit mereka sudah diterima bekerja meskipun ijazah Paket-C belum keluar. “Cukup mengandalkan surat lulus saja. Sebab mereka dari Ring1 tambang kami,” jelas Muslimin. Memang tidak semua lulusan Paket A, B, dan C dari Ring-1 dapat diterima dan bekerja di perusahaan itu. Hal ini karena 50 persen lebih peserta adalah sudah lanjut usia, sehingga ijazahnya bukan untuk melamar kerja. Setidaknya, mereka bisa memberi pengaruh positif bagi anakanak mereka untuk sekolah. Tidak kalah dengan orang tuanya. Mereka juga bisa mengajari anak-anak di kampung.
199 “Jadi tujuan terakhir bukan hanya bekerja, tetapi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat,” imbuh Muslimin. Agrowisata Mapantama terletak di kiri kanan jalur angkut batu bara PT MHU. Tepatnya di Dusun Marangan, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu. Di lokasi itu membentang sawah dan pertanian hortikultura. Pengunjung yang datang boleh memetik buah-buahan dan berswafoto di spot-spot yang disediakan. Selanjutnya, PT Bara Jaya Utama menjadi perusahaan tambang batu bara pertama di Kaltim yang merangkul kelompokkelompok tani ternak. Semula, ternak-ternak mereka dibiarkan liar hingga merusak areal reklamasi tambang. Selanjutnya, PT BJU berinisiatif untuk mengkoordinasikan dan melokalisasikan ternak-ternak itu dalam satu areal seluas 200 hektare. Program CSR juga untuk membiayai pembangunan pabrik beras, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemkab Kukar. Kementan membantu alat pengering pertanian senilai Rp1,8 miliar, Pemkab Kukar membantu Rp1,2 miliar untuk mesin penggilingan padi (rice milling unit), dan CSR membantu alat pengemasan hingga pemasaran. Selain itu, Forum CSR juga menyediakan dana Rp400 jutaan untuk membesarkan BUMDes yang mengelola gudang pabrik beras itu. Produk beras yang banyak digemari itu berasal dari Loa Kulu. Mayoritas konsumennya adalah para kontraktor yang tinggal di Loa Kulu. Bupati Daman pernah menjadi brand ambassador pabrik beras itu melalui video pendek yang diunggah di beberapa platform media sosial. “Kualitas produknya mampu bersaing dengan beras dari Sulawesi dan Jawa,” harap Muslimin. Yang terbaru adalah Program Cokelat di kampung Dayak Kenyah, yaitu di Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu. Ironisnya, meskipun sebagai penghasil biji kakao terbesar di Kukar, tetapi produksi mereka tidak tercatat di Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara.
200 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Tim kami dari Unikarta memberikan masukan hal itu kepada pemerintah,” kata Muslimin. Kini, pihaknya secara intensif memberikan pendampingan petani di desa tersebut untuk membuat produk coklat khas Lung Anai. Bisa berbentuk pasta seperti Cadbury atau SilverQueen. Bisa juga berbentuk bubuk seperti Van Houten untuk minuman atau bahan campuran kue. Produk-produk itu akan disajikan di setiap event besar hingga internasional. “Targetnya, nanti akan ada produk minuman coklat khas, yang belum pernah ada di tempat lain di Indonesia,” janji Muslimin. Selain perekonomian, program CSR juga menyasar layanan dasar. Salah satu yang menjadi unggulan adalah Program Air Bersih. Yang baru saja diresmikan berlokasi di Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu. Mereka menyediakan 10 water treatment skala besar, bekerja sama dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara. “Dana berasal dari kami (Forum CSR), sedangkan Kodim 0906 Kutai Kartanegara yang melaksanakan pembangunan,” kata Muslimin. Program air bersih lainnya berada di Loa Kulu, tepatnya di Desa Sungai Payang bekerja sama dengan Dinas Perkim Kutai Kartanegara dan Pamsimas. Ada 10 lebih water treatment yang disediakan dan layanannya menjangkau 1.000 kepala keluarga. “Sumber air berasal dari lubang tambang kami yang sudah dilakukan sterilisasi. Dari hasil uji coba, kualitas airnya sangat bagus dan layak,” kata Muslimin. Untuk menyedot air dari lubang tambang ke unit pengolah di atas menggunakan pompa hidram yang tidak memerlukan sambungan listrik. Pompa tersebut mampu mengubah bobot air menjadi tenaga kinetik, selanjutnya akan mendorong aliran air ke atas hingga mampu mengalir sejauh empat kilometer.
201 “Mungkin ini pompa hidram pertama kali yang dibangun di Kaltim, kalau di Jawa sih sudah banyak yang membangun,” imbuh Muslimin. Yang Gagal dan Tersendat Bukan berarti banyak duit, lantas program pun mulus direalisasikan. Diakui Muslimin, kesulitan terbesar mereka adalah dalam menghadapi masyarakat. Ada banyak kelompok dengan beragam keinginan di dalamnya. “Sejak awal kasus semacam itu sudah biasa kami hadapi,” kata Muslimin. Sejumlah program pun gagal di tengah jalan. MHU pernah punya program membuat pabrik pakan ikan di Loa Kulu. Pertimbangannya, daerah itu adalah penghasil perikanan darat terbesar se-Kutai Kartanegara. Sementara masyarakat petani ikan terkendala biaya pakan yang mahal karena dimonopoli perusahaan besar. “Kami ingin membuat pakan ikan dengan SNI khusus, tetapi harganya murah,” Bersama masyarakat, mereka duduk bersama di Desa Jembayan Tengah. Desa itu masuk dalam wilayah Ring-1. Semula banyak rumah retak akibat blasting atau teknik peledakan dari MHU saat penambangan. “Tapi sudah kami perbaiki, jadi bagus,” klaim Muslimin. Hasil rapat, usulan itu disepakati. Kelompok yang akan merealisasikan adalah kelompok andalan MHU. “Mereka itu kelompok unggulan kami, pahlawan kami di lapangan. Orang-orang yang banyak membantu kami mengamankan pertambangan di lapangan,” ungkap Muslimin.
202 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pihaknya pun membelikan peralatan yang dibutuhkan. Kelompok itu juga dikirim ke Jawa untuk mengikuti pelatihan membuat pakan ikan. Setelah pulang ke Kukar, mereka justru berantem. “Ada yang bilang, kalau untung nanti ratusan juta. Terus (kelompok) pecah di jalan,” kata Muslimin. Rencana membangun pabrik pun di ujung tanduk. Muslimin berulang kali merangkul mereka agar bersedia bergabung kembali. Anggota DPRD Kukar yang punya konstituen di sana juga ikut mendamaikan. Sempat akur sebentar, tetapi ikatan itu lepas lagi. Bahkan ada yang menjual peralatan yang ada. “Akhirnya gagal. Kami rugi hampir Rp400 jutaan dalam dua tahun,” aku Muslim, lalu tertawa kecil. Sejak peristiwa itu, Muslimin mengubah strategi. Sejak awal menggulirkan program, mereka buka-bukaan kepada masyarakat. Penguatan kelompok menjadi target nomor satu. “Siapa punya peran apa, ditulis detil,” kata Muslimin yang dibantu mitra-mitranya. Seperti program ternak ayam kop. Dicatat di sana siapa yang bertugas memberi makan, menjual, mengurus kotoran. Program tersendat lainnya adalah Program Agrowisata Mapantama. Bupati sudah me-launching dan sukses. Banyak orang dari luar Kukar berdatangan, karena agrowisata itu viral di media sosial. Beberapa kali TVRI Kalimantan datang meliput kisah sukses itu. “Karena sudah bisa jalan sendiri, maka kami tidak support lagi,” Di tengah jalan, terjadi keributan antara kelompok yang mengelola agrowisata dengan pemerintah desa. Gara-gara Pemdes mendukung para penambang ilegal yang ingin mengelola agrowisata itu. Mereka menggunakan lahan bukan lahan MHU, tetapi lahan tidak bertuan milik pemerintah.
203 “Istilah saya, tambang setengah ilegal. Koridoran,” kata Muslimin. Kini pihaknya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan revitalisasi. Menata Pasca Tambang Salah satu dampak negatif pertambangan adalah selalu menyisakan lahan rusak dan lubang-lubang bekas galian tambang. Apabila solusinya berupa reklamasi, perlu melibatkan peran departemen lain di PT MHU, yakni Environment and Mine Closure (EMC). Departemen ini punya kewajiban mereklamasi seluruh area pasca tambang menjadi seperti semula berdasarkan aturan yang ditetapkan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Memang, ekosistem pascatambang tidak bisa kembali 100 persen seperti semula. Di sisi lain, lubang-lubang tambang juga bisa dimanfaatkan berdasarkan syarat dan ketentuan dari Kementerian ESDM dan KLHK. Berdasarkan Amdal PT MHU ada 19 lubang tambang yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan tersebut juga sudah melalui penelitian khusus dari pihak ketiga, seperti dari IPB (2015) dan Universitas Mulawarman (2017). Lubang-lubang tambang itu antara lain 6 lubang untuk irigasi, 4 lubang untuk perikanan, 4 lubang untuk air bersih, 5 lubang untuk ternak sapi. “Lubang lainnya ditutup. Tapi ada tekniknya, tidak langsung ditutup,” kata Muslimin. Penutupan bekas lubang tambang telah dilakukan sejak 2016- 2017. Didahului dengan kasus anak Tenggarong ditemukan tewas karena tenggelam dalam lubang tambang. “Itu luar biasa. Kami sempat di-suspend,” kenang Muslimin.
204 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Masyarakat protes. Semua lubang bekas tambang PT MHU dipagari. Sekuriti pun bertugas keliling untuk memastikan tidak terjadi korban lagi. Usai lubang tambang ditutup, ada masyarakat yang menggunakannya untuk area persawahan. Air dari sumber air di bekas lubang tambang pun dibiarkan mengalir. “Kami biarkan saja, tapi tidak ada izin,” kata Muslimin tegas. Sebab pemanfaatan lahan pascatambang harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan sekadar IUP biasa. PT MHU menurut Muslimin tidak bisa serta merta menyerahkan lahan bekas tambang kepada masyarakat untuk dikelola. “Semua tetap dikelola perusahaan,” kata Muslimin. Namun lahan-lahan bekas tambang itu bisa dikelola oleh perusahaan lain yang masuk dalam grup PT MHU. Seperti perusahaan-perusahaan yang mengelola bekas area tambang untuk ternak sapi seluas 200 ha, untuk ditanami jagung seluas 1.600 ha.*** 14. BELAJAR DARI CORONA Sikap denial sempat ditunjukkan Bupati Edi Damansyah ketika pemerintah pusat mengumumkan kasus pertama pasien Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020. Daman yang saat itu menjabat bupati definitif Kutai Kartanegara menggantikan bupati sebelumnya, tidak percaya kalau penyakit Covid-19 itu ada. Meskipun sepulang dari Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti langsung memberikan laporan terkait ditemukannya pasien pertama Indonesia kepada Daman. “Pak, masalah Covid-19 ini, kita harus waspada karena sudah dinyatakan pandemi,” kata Yuli.
205 “Covid itu tidak ada di sini. Orang desa-desa di sini,” balas Daman. Benar saja. Penyangkalan itu masih dilakukan Daman hingga muncul kasus pertama di Kukar sekaligus kasus ke-3 di Kalimantan Timur. Pasien pertama diketahui masuk dalam klaster Bogor yang tiba di Kaltim pada 4 Maret 2023. Ia langsung diisolasi di Rumah Sakit Daerah Kukar AM Parikesit sejak 12 Maret 2020. Pasien mengeluh demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, mual muntah, dan diare. Yuli terus membujuk Daman untuk segera mengumumkan kasus pertama itu melalui konferensi pers. Tetapi Daman tetap menolak. Dia menganggap Covid-19 seperti flu biasa. Diakui Yuli, begitu beratnya membujuk dan meyakinkan Daman, sekali pun Daman juga merangkap sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kutai Kartanegara. Namun Yuli pantang menyerah, pengumuman kasus harus dilakukan. Pada 19 Maret 2020, para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hadir di Ruang Sekda. Ada Sekda Kukar Sunggono, Komandan Kodim (Dandim) 0906 Kabupaten Kukar (KKR) Letkol Inf. Charles Alling, Kapolres Kukar AKBP Andrias Susanto Nugroho. Rakor digelar usai menunggu Daman yang tidak bergegas datang. Yuli langsung memimpin rakor. Ia menyampaikan dengan tegas dan gamblang atas situasi pandemi yang terjadi. “Mohon izin Pak, sudah ada kasus terkonfirmasi pertama. Aturannya, kepala daerah harus mengumumkan bersama Forkopimda dan Satgas. Itu untuk memberikan awareness kepada masyarakat. Kepala daerah harus menyampaikan pesanpesan kepada masyarakat. Bahwa mereka harus menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, melaporkan diri kalau ada gejala dan lain-lain,” papar Yuli panjang lebar. “Kitta (Bahasa Kutai artinya kamu) saja, sebagai Kadinkes (yang mengumumkan),” tukas Daman. Ia tampak enggan.
206 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Tidak bisa, Pak,” Yuli tetap bersikukuh. Perempuan yang juga Plt. Direktur RSUD AM Parikesit itu kembali menjelaskan. “Kita tidak bisa begini, Pak, karena ini pandemi. Nanti akan banyak korban. Ini sudah terjadi di negara lain (banyak pasien dan korban meninggal sudah banyak terjadi, salah satunya di Italia waktu itu). Rumah sakit-rumah sakit tidak mampu lagi menampung. Kalau kita tidak serius menangani, tidak menyampaikan kepada masyarakat, akan terjadi penularan dalam jumlah banyak. Bisa jadi kondisi di Italia juga terjadi di sini karena rumah sakit kita tidak cukup. Sumber daya yang kita punya tidak akan cukup,” Suasana hening. Yuli melanjutkan. “Mohon maaf, bapak-bapak bisa bilang, kami kan bisa tinggal di rumah saja, stay at home, tidak harus turun. Tapi kami tidak bisa, Pak. Kami orang kesehatan tetap harus keluar rumah. Kami akan menghadapi ini, Pak, harus turun. Jadi jangan anggap remeh,” Yuli memberikan penekanan. Charles Alling langsung menanggapi. “Benar! Ibu (Yuli) ini komandannya! Ini bencana, ini perang. Yang perang itu Ibu, makanya kami nurut saja sama Ibu. Mau gitu, mau gini,” Perlahan tapi pasti, Daman luluh juga hatinya. Malam itu, di hadapan awak media, diapit Kapolres, Dandim, Sekda, juga beberapa Satgas Covid-19, Daman pun menyampaikan pengumuman. Meskipun pengumuman disampaikan terlambat tujuh hari usai kasus pertama diisolasi. Meskipun Daman dan pejabat Forkopimda lain yang tampil di panggung tidak mengenakan masker. “Sesuai peraturan standar prosedur, saya tetapkan status siaga darurat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Daman.
207 Komando dan Kolaborasi Kemudian jumlah kasus terus menyusul. Sikap Daman tetap sama, berat untuk memberikan pengumuman kepada publik. Sementara sebagai Ketua Satgas berkewajiban menyampaikan data terbaru saban hari. “Tiap ada kasus baru, Bapak tidak mau konferensi pers. Harus kami benar-benar bujuk,” kata Yuli. Masyarakat Kutai Kartanegara kian banyak yang tertular, bahkan ada yang meninggal. Baik orang dekat, orang yang dikenal. Bahkan Kukar sempat masuk pemberitaan televisi nasional. Lantaran ada pekerja perkebunan sawit asal Malaysia yang tertular. Masa awal pandemi, Yuli dan timnya telah membuat aplikasi sendiri untuk menginput data pasien yang terpapar di Kukar. Aplikasi itu telah ada jauh sebelum Kemenkes membuat aplikasi berskala nasional. “Kami bukan gunung es. Semua data harus diinput dari bawah. Supaya enak pendataannya,” ungkap Yuli. Saat kasus pandemi Covid-19 melonjak tinggi, tidak terhitung lagi berapa tenaga kesehatan yang bertumbangan. Di Kukar, tidak sampai 10 nakes yang sakit. Minimnya nakes yang jatuh sakit menjadi poin plus atas penanganan Covid-19 di Kukar. Sebagai ujung tombak, Yuni menerapkan manajemen seorang pemimpin. “Saya tidak tahu, cara ini lebih baik atau tidak. Intinya, saat pandemi, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan memerankan posisi sebagai komandan,” jelas Yuni. Ia meyakini pandemi adalah bencana kesehatan dan musuhnya tidak terlihat. Dinas Kesehatan menjadi ujung tombak berperang melawan musuh yang takkasat mata itu. Meski demikian, Dinkes
208 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR harus melibatkan banyak orang dengan keahlian dan peran beragam untuk bersinergi melawan pandemi. Kolaborasi banyak bidang itu memerlukan gerakan yang sama. Diperlukan pemimpin andal yang mampu menjadi komandan sekaligus konduktor. Kukar pun mengusung tagline ”Bergerak Searah Melawan Corona”. “Jalur komandonya harus jelas. Saya harus meng-update perkembangan terbaru dan harus diteruskan kepada temanteman untuk dikolaborasikan,” Sebagai komandan, Yuli menerapkan manajemen kepemimpinan untuk memimpin ke atas (lead up) dan memimpin ke bawah (lead down). Lead up, Yuli bisa memastikan para pemimpinnya seperti bupati, sekda, siapapun tidak tahu cara mengatasi bencana ini. “Kami di Dinas Kesehatan yang tahu dan menjadi sentralnya. Jadilah kami memimpin pemimpin,” kata Yuli. Lead down, Yuli juga memimpin bawahan dan peran-peran sekitarnya, seperti BPBD, polisi, tentara, dan layanan-layanan kesehatan, meliputi 3 RSUD dan 32 puskesmas di wilayah Kutai Kartanegara. “Penanganan menjadi efektif dan efisien. Korban juga tidak terlalu banyak,” ucap Yuli. Beruntung, Yuli punya kepala daerah yang memiliki pengalaman berperan di banyak posisi dan pergi ke banyak tempat. Ia memberi kesempatan anak buah untuk tampil melakukan eksplorasi dan inovasi sesuai keahliannya. “Bapak itu tipikal pemimpin yang tidak sok tahu. Kalau sudah urusan kesehatan, ya Bu Yuli,” kata Yuli. Begitu pun hal lain diserahkan kepada ahlinya.
209 Bersiasat Saat Pandemi Lonjakan pasien Covid-19 saat gelombang Delta membuat rumah sakit di daerah lain menolak banyak pasien. Termasuk rumah sakit di ibu kota provinsi, Samarinda. Sebaliknya, pintu rumah sakit di Kukar terbuka lebar. “Kita masih terima. Bahkan banyak orang Samarinda, Kutai Barat, Mahakam Ulu ke sini,” kata Yuli. Ambulans pun antri masuk ke rumah sakit. Meskipun rumah sakit di daerah ini mengalami keterbatasan sarana prasarana seperti ranjang inap, ruang isolasi, alat pelindung diri, dan sebagainya. Sementara virus Corona Delta menular lebih cepat sehingga jumlah pasien pun melonjak dalam waktu bersamaan. Dan dalam penanganannya, Yuli berfokus pada sumber daya manusia. “Sarpras bisa dibeli. Tapi manusianya?” Langkah yang dilakukan adalah banyak melakukan diskresi. Saat kekurangan nakes, Yuli mengusulkan kepada Bupati untuk merekrut relawan. Bupati memberikan persetujuan dan direkrutlah semua dokter, perawat, dan bidan yang ada di Kutai Kartanegara. Ternyata itu masih kurang. Kemudian direkrutlah masyarakat awam. Mereka bertugas membantu para nakes dan dokter, seperti mendorong ranjang pasien, jenazah, sopir ambulans. Daman pun kembali memberikan lampu hijau. “Mungkin tidak mudah ini dilakukan di tempat lain kalau tidak didukung atasannya,” kata Yuli. Daman meminta Yuli untuk mengaturnya agar tidak menyalahi aturan. Termasuk juga memberikan honor kepada para relawan tersebut. “Bapak senang karena bisa membantu banyak orang,” imbuh Yuli.
210 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kasus rumah sakit yang kehabisan oksigen, seperti di Yogyakarta, sempat menghantui rumah sakit di Kukar. Untunglah, peristiwa naas itu tidak terjadi di Kutai Kartanegara. “Karena sudah terjadi lebih dulu di Jogja. Jadi kita sudah antisipasi,” celetuk Yuli. Begitu pun kasus Covid-19 varian Delta di Kutai Kartanegara menyebar belakangan, sekitar 2-3 pekan setelah Jawa. Yuli pun semakin intens menggelar rakor. Langkah awal, mengecek produksi dan ketersediaan oksigen cair di PT Samator, baik di Bontang maupun Samboja. Kebetulan juga, RS Parikesit telah mempunyai oksigen generator untuk membuat oksigen sendiri. “Yang terjadi, kami kekurangan tabung oksigennya,” aku Yuli. Belanja tabung-tabung oksigen pun dilakukan. Lantaran kebutuhan belum tercukupi, pihaknya meminta bantuan Pertamina dan Pupuk Kaltim. Mengingat perusahaanperusahaan besar itu mempunyai persediaan banyak tabung oksigen. “Biar tidak kehabisan tabung dan oksigen, kuncinya menyetok. Karena lokasi ke PT Samator cukup jauh,” kata Yuli. Sebelumnya, UGD rumah sakit sempat tutup beberapa jam karena pasien Covid-19 yang membludak. Solusinya adalah dengan memprioritaskan UGD rumah sakit hanya untuk menerima pasien Covid-19 saja. “Jadi kami tidak berani terima pasien jantung, stroke. Kondisi waktu itu serba salah,” Yuli juga mengatur agar rumah sakit harus adaptif. Ketika kasus Covid-19 masuk ke Kukar, ia langsung menutup jam besuk. Juga mengatur waktu kontrol bagi pasien lain yang menjalani rawat jalan. Serta mengatur jarak posisi duduknya. Hingga akhirnya, jumlah pasien terbanyak di rumah sakit memang pasien Covid-19. Secara alami, jumlah pasien non-Covid berkurang sejak April-Mei 2020.
211 “Anjlok setelah Maret karena orang mulai takut berkunjung ke rumah sakit,” ungkap Yuli. Kutai Kartanegara termasuk daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Kaltim. Sebab mobilitas penduduk tinggi, terutama orang-orang yang bekerja di sektor migas maupun batu bara. Penularan pun berlangsung cepat. Rumah sakit pun kewalahan menampung pasien. Yuli terus memberikan laporan kepada Daman dan mendapat dukungan. Ditambahlah ruangan UGD. Didirikanlah tendatenda di halaman rumah sakit. Juga dibukalah Wisma Atlet untuk tempat isolasi. Mahasiswa-mahasiswa yang dipulangkan dari perantauan diinapkan di hotel-hotel untuk menjalani isolasi. Anggaran APBD pun digelontorkan dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Tidak hanya persoalan kesehatan yang menjadi fokus penanganan Covid-19. Daman harus memikirkan perekonomian rakyatnya yang terganggu. Larangan berkerumun dan keharusan menjaga jarak membuat pasar-pasar tutup. Kebijakan work from home (WFH) juga membuat lapak-lapak pedagang sepi. “Bu Yuli, dari semua kebijakan yang diambil, jangan lupa, masyarakat terdampak harus diperhatikan,” Daman mengingatkan. Yuli memahami. Bahwa tidak semata membuat larangan, tetapi juga harus diformulasikan solusinya. “Harus cari cara agar masyarakat tidak dirugikan. Itu konsen beliau karena sangat peduli masyarakat,” kata Yuli. Daman bersama jajarannya memberikan sejumlah usulan. Muncullah kebijakan menanggung semua biaya pelanggan PDAM, menyediakan sembako. “Nah, Bapak selalu (melihat) dari kacamata lain. Itu kelebihannya, sehingga berimbang,”
212 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Dalam membuat keputusan pun, Daman meminta pertimbangan berbagai pihak. Seperti soal larangan shalat berjamaah di masjid. Di sisi lain, Hari Raya Idulfitri akan dilangsungkan shalat Ied. Daman kemudian menggelar pertemuan daring dengan mengundang pengurus MUI, para ulama, dan sebagainya. Mereka diajak bicara. Apabila larangan itu dilonggarkan, harus ada kesepakatan bersama. Kemudian menjadi masukan teknis dari Kementerian Kesehatan dan disosialisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. “Jadi kesehatan tidak jalan sendiri, seenaknya hingga membuat gaduh. Bapak mengimbangi, kesehatan baik, tapi masyarakat maunya seperti gini,” papar Yuli. Lowongan untuk Covidiot Tantangan lain muncul dari masyarakat. Meski satu tahun pandemi berjalan, masih ada warga yang menganggap Covid-19 itu rekayasa. Padahal varian Delta telah membabi buta makan banyak korban. “Covidiot namanya,” tukas Yuli. Suaranya masih bercampur nada kesal. Geram. Yuli mengunggah pesannya melalui akun medsos pada 18 Juli 2021 pukul 07.55 wita. Bencana ini NYATA…SANGAT NYATA… Saya tidak peduli dari mana awalnya virus corona, yang PASTI KORBAN TERUS BERJATUHAN DI DEPAN MATA KITA…banyak anak yang sudah menjadi yatim piatu, banyak keluarga yang telah kehilangan tulang punggung keluarganya. JADI… kalau ada yang masih memandang hal ini sesuatu yang dibuat-buat, direkayasa, mengandung modus…saya TANTANG KAMU untuk magang 1 hari di UGD COVID. 1 hari di
213 RUANG JENAZAH. Please…kalau anda pernah sekolah…janganlah menjadi anggota klub COVIDIOT. Yuli tertawa lepas. Beragam komentar bermunculan di akun medsosnya. Media massa memburunya untuk wawancara. Tidak sekadar menumpahkan kekesalannya, postingan yang diunggah itu juga salah satu bentuk edukasi untuk masyarakat melalui medsos. Edukasi tentang penularan Covid-19, untuk meluruskan sesat pikir yang berkembang, termasuk edukasi tentang peran nakes dalam pandemi ini. “Rumah sakit adalah garda terakhir menghadapi Covid-19. Jadi jangan sampai kalian ke sini. Garda terdepan adalah masyarakat,” seru Yuli menegaskan kampanyenya. Sebagai dokter, pejabat, bawahan, Yuli pun pernah merasakan saat-saat sulit yang mengganggu kondisi emosionalnya. Di balik ketegarannya, Yuli pun merasa ketakutan menjadi korban pandemi. Bisa dibayangkan berapa jumlah dokter, nakes, dan teman sejawat sesama Kadinkes yang tinggal nama. “Gampangnya begini. Kenapa sih kamu harus tidak kena, kan kamu pun bisa kena? Jadi tidak ada orang yang kebal Covid ini. Siapa pun bisa tiba-tiba meninggal. Siapa pun dia. Bisakah saya lolos, atau harus jadi korban?” Yuli menggambarkan ketakutannya ketika itu. Tapi, pernahkah tertular virus itu? “Saya kena varian Omicron saja. Bapak juga. Alhamdulillah, sekarang tidak ngeri lagi,” Yuli pun akhirnya tertawa, lega. Inisiatif Darurat ala Daerah Carut marut menghadapi awal pandemi Covid-19 juga dirasakan Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda, Saiful Bahri. Sebagai sosok yang kerap menjadi jujugan
214 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Edi Damansyah untuk berdiskusi, Saiful turut memeras otak. Ia merasakan betul kegelisahan Daman menghadapi pandemi yang baru dialami itu. Mengingat belum ada standar baku penanganannya dari pemerintah pusat. Sementara korban terus berjatuhan. Daman ingin bergerak cepat. “Bagaimana cara kita mengatasi covid? Itu sudah ada kasus di Kutai Kartanegara,” tanya Daman dengan nada resah. Mereka bertemu di Pendapa Pemkab Kukar. Kondisi kesehatan Saiful pun tengah tidak fit benar. “Harus buat skema kerjanya, Pak,” jawab Saiful. “Seperti renstra (rencana strategis) ya?” tanya Daman lagi. Tidak masalah apa pun istilah yang dipahami Daman kala itu, Saiful menyusun skema penanganan Covid-19 itu. Ia mengelompokkan menjadi tiga bidang. Bidang sosial menangani kerentanan sosial, bidang ekonomi menangani dampak perekonomian, dan bidang kesehatan menangani orang-orang yang terdampak penyakit. Pelaksananya adalah OPD-OPD terkait di tingkat kabupaten yang diintegrasikan dengan TNI dan Polri hingga sampai tingkat RT. Saiful mempresentasikan gagasannya. Skema penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan bersamaan Daman mengumumkan kasus Covid-10 pertama Kutai Kartanegara. Di situ, Daman sekaligus memberikan arahan langkah apa saja yang harus dilakukan. Forkopimda pun menerjemahkan arahan itu, kemudian merealisasikan. Bappeda misalnya, berkoordinasi dengan Bulog untuk menyiapkan stok beras untuk ketahanan pangan. Kemudian memetakan siapa saja yang rentan terdampak secara sosial dan ekonomi. Ada kegiatan bagi-bagi sembako. Dinas Kesehatan menyiapkan alat pelindung diri (APD). “Ya, lumayanlah untuk sekelas daerah,” kata Saiful.
215 Menyusul kemudian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait hal yang sama. Isinya tidak jauh beda. Dalam perjalanannya, Daman sempat kebingungan. Lantaran program-program dadakan itu tidak masuk penganggaran APBD 2020. Sementara tidak boleh melakukan pergeseran APBD. Beruntung ada klausul dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Disease 2019, bahwa penanganan Covid-19 bisa menggunakan sisa kas daerah. “Kan tidak mengubah APBD, Pak. Bisa pakai itu dulu,” kata Saiful. Daman kemudian melaporkan rencana penggunaan sisa kas daerah untuk penanganan Covid-19 kepada DPRD Kukar. Ternyata disambut ramai oleh DPRD. Mereka ingin terlibat dalam penyusunan penggunaan sisa kas tersebut. “Ya, tidak perlu. Ini kan darurat. Dalam pasal itu disebutkan, kami hanya melaporkan saja, tidak perlu dibahas di dewan,” tegas Daman di hadapan anggota dewan. Persoalan pun tidak berlarut-larut. Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi, mengapresiasi kinerja Daman dalam memimpin penanganan Covid-19. Semua pihak turun tangan dan saling bahu-membahu. “Akhirnya penanganan pandemi kita tercatat paling bagus seKaltim. Padahal di sini terparah,” kata Alif. Pemkab Kukar pun memetik hasil dari penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai berhasil. RSUD Parikesit mendapat penghargaan dari Kemenkes sebagai Rumah Sakit tipe B dengan Tata Kelola Penanganan Covid Terbaik di regional Kalimantan.
216 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Bupati Kukar Edi Damansyah pernah juga mendapat penghargaan sebagai Kepala Daerah yang Responsif. *** 15. BERKAH DAN WAS-WAS IKN Senyum Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah merekah di samping Presiden Joko Widodo. Bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat, keduanya tengah memperhatikan selembar kertas yang dibentangkan. Mereka tengah berdiri di lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada 7 Mei 2019. Sepulang dari sana, pada 26 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan lokasi calon ibu kota negara yang baru, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Ada lima keunggulan yang menjadi alasan menjatuhkan pilihan lokasi IKN di Kalimantan Timur. Pertama, risiko bencana di Kaltim minimal. Kedua, lokasi yang ditawarkan Kaltim strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, lokasi yang diusulkan berada di antara dua kota yang sudah berkembang lebih dulu, yakni Samarinda dan Balikpapan. Keempat, Kaltim dinilai memiliki infrastruktur relatif lengkap. Kelima, telah tersedia lahan milik negara seluas 180 ribu hektare. Sejumlah regulasi disusun untuk memuluskan proyek super jumbo itu. Mulai dari payung hukum berupa UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN. Disusul aturan pelaksanaanya meliputi Perpres No. 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara, dan Perpres No. 64 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2024. Setidaknya ada lima kecamatan di Kukar yang akan tercaplok menjadi lokasi IKN. Kecamatan yang mayoritas wilayahnya digunakan untuk IKN adalah Samboja, Samboja Barat (hasil pemekaran Kecamatan Samboja pada 2020) dan Muara Jawa.
217 Kemudian sebagian kecamatan yang wilayahnya teriris adalah Loa Janan dan Loa Kulu. Bahkan wilayah Samboja dan Samboja Barat telah dikeluarkan dari Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2021-2031 Kutai Kartanegara. Sebab keduanya akan masuk wilayah IKN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyetujuinya. Bukan Daerah Penyangga Usai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) diumumkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang perwakilan pemerintah daerah yang membawahi wilayah-wilayah terdampak IKN. Ada Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkot Samarinda, juga Pemprov Kalimantan Timur. Mereka berkumpul untuk memberi masukan draf RUU IKN yang tengah dibahas. Daman meminta Bappeda Kutai Kartanegara segera menyiapkan konsep yang akan disampaikan kepada DPD. Persoalannya, draf RUU IKN itu masih sulit ditemukan. Draf itu menjadi dokumen penting untuk pijakan pembuatan konsep tersebut. Beruntung, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda, Saiful Bahri kenal baik dengan sejumlah petinggi Bappenas. Draf RUU IKN pun dengan mudah didapatkan. Bahkan ia sempat berdiskusi dengan pejabat tersebut terkait isi draf RUU. Salah satunya soal posisi daerah-daerah sekitar IKN yang disebut dengan istilah “daerah penyangga”. Dalam RUU IKN disebutkan, Kutai Kartanegara menjadi daerah penyangga IKN yang andal dan Saiful Bahri Foto: istimewa
218 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah yang berbasis kawasan andalan. Dan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa berwawasan lingkungan. “Maksudnya men-support IKN untuk kebutuhan SDM dan SDA-nya,” jelas pejabat itu saat Saiful menanyakan arti daerah penyangga. Pejabat itu juga mengusulkan agar daerah sekitar lebih baik berstatus “mitra”, sehingga pembangunan berjalan bersamasama. Ada tiga poin penting yang disusun Saiful yang menjadi konsep usulan Pemkab Kukar untuk bahan pertemuan dengan DPD. Tiga poin itu tidak hanya penting untuk kelanjutan masa depan Kukar. Melainkan juga bisa diadopsi daerah-daerah lain yang terdampak IKN. “Sebelum orang lain ribut, saya sudah buat tiga poin itu,” kata Saiful. Sebelum berangkat ke Jakarta, Saiful mendiskusikan tiga poin itu dengan Daman. Pertama, mengganti istilah “daerah penyangga” menjadi “daerah mitra”. “Pak, kalau jadi daerah penyangga, posisi Kutai Kartanegara kurang bagus. Posisi tawarnya jelek untuk IKN,” kata Saiful. Edi menerima usulan itu. Dalam pertemuan dengan DPD, ia mengusulkan RUU IKN direvisi dengan mengubah status “daerah penyangga” menjadi “daerah mitra” IKN. “Kalau “penyangga”, kami ibaratkan kami ini tiang bambu. Kalau pada waktunya rapuh, kami tidak kuat menyangga ini,” terang Daman. Setidaknya empat kali Daman diundang ke Jakarta untuk membahas RUU IKN bersama Saiful. Usulan itu diterima.
219 “Mitra khan spirit-nya ingin maju bersama-sama, makmur bersama-sama. Kalau baik ya baik bersama-sama khan gitu,” Secara psikologis, sebagai daerah mitra, bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewajiban juga kepada daerah sekitar IKN. Nantinya, daerah mitra berada di bawah tanggung jawab Kepala Otorita IKN yang diatur dalam Perpres 62 dan Perpres 63. Sementara poin kedua yang diusulkan adalah meminta pemerintah pusat untuk merumuskan kompensasi fiskal, karena Kukar akan kehilangan luasan wilayah, penduduk, dan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat IKN. Mengingat sumber DBH yang berasal dari penambangan batu bara dan migas di Kecamatan Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan akan berkurang nanti. Daman sudah menghitung berapa nilai DBH yang bakal hilang dari wilayah di kecamatan-kecamatan itu. Begitupun potensi kehilangan pendapatan daerah dari sektor lainnya. Bahkan dengan keluarnya Samboja dan Samboja Barat dari Perda RTRW Kutai Kartanegara, kabupaten tersebut berpotensi kehilangan DBH hingga Rp800 miliar. Bukan soal rebutan DBH yang menjadi fokus Daman. Melainkan soal apa yang didapat Kutai Kartanegara dari kompensasi berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diusulkan. “Kalau nanti sudah ditetapkan (wilayah-wilayah IKN), kami sudah menyerahkan semua aset kami. Tapi tolong, beri kami bantuan pembiayaan untuk menuntaskan infrastruktur pertanian, jalan. Masih banyak infrastruktur konektivitas kami yang harus ditingkatkan yang mengakses di 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan,” papar Daman. Namun poin kedua itu hingga sekarang belum ada kejelasan. “Dalam UU IKN, kompensasi fiskal itu tidak ada ceritanya,” keluh Saiful.
220 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pembahasan kompensasi fiskal harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Jadi perlu pula disusun UU khusus. Sedangkan Bappenas tengah merancang konsep agar semua tersusun dengan baik dalam regulasi. Pun tidak hanya Kutai Kartanegara. Sedangkan poin usulan ketiga, meminta Kukar menjadi daerah pusat sejarah dan budaya. Mengingat kerajaan Hindu tertua berada di Kukar. “Lalu Bapak menambahi menjadi Kutai Kartanegara sebagai daerah pusat pendidikan, sejarah, dan budaya,” imbuh Saiful. Sedangkan poin ketiga sedang dalam proses penjajakan. Saat ini, Bappenas menggandeng konsultan dari Korea Selatan tengah melakukan survei potensi ke wilayah-wilayah sekitar IKN. Mereka telah datang ke Tenggarong, kemudian akan ke Samarinda, Balikpapan dan PPU. Alasan bekerja sama dengan Korsel adalah karena negara itu dinilai sukses mengintegrasikan wilayah-wilayah sekitar ibu kota negara baru, yakni Sejong sebagai pengganti ibu kota lama, Seoul. Daerah-daerah sekitar Sejong pun berkembang bersama ibu kota negara baru itu. Rencananya, perwakilan daerah sekitar IKN bersama Pemprov Kaltim, Bappenas, dan Otoritas IKN akan bertolak ke Korsel untuk capacity building pada 13 Agustus 2023. “Korsel akan sharing dana juga,” kata Saiful. Menagih Kesiapan Provinsi Tidak ada perdebatan keras dalam pertemuan dengan DPD yang hanya dihadiri perwakilan dari Pemkab Kutai Kartanegara, PPU, dan Pemprov Kaltim itu. DPD hanya sebatas menerima masukan dan usulan. Namun Saiful yang mendampingi Daman saat itu dibuat heran. Dalam pertemuan penting yang menyangkut
221 nasib daerah-daerah terimbas mega proyek IKN itu, hanya Kutai Kartanegara yang menyiapkan konsep dan memaparkan. Hal yang sama tidak dilakukan perwakilan Balikpapan dan PPU. “Pemprov Kaltim cuma cerita-cerita saja,” ucap Saiful. Pertemuan pun berlanjut antara Pansus RUU IKN dengan perwakilan daerah-daerah tersebut di Balikpapan. Kondisi yang sama terulang di sana. Kutai Kartanegara menyampaikan paparan, Pemprov Kaltim, dan PPU tidak ada persiapan apa pun. “Padahal kami berharap pemprov sebagai leader-nya,” kata Saiful. Ia menduga, mungkin Pemprov apatis terhadap proyek IKN. “Mereka pasrah, jadi santai aja,” Letupan panas justru muncul saat pertemuan yang difasilitasi oleh Kemendagri dan Pemprov Kaltim. Saiful diundang berulang kali. Salah satunya dipimpin Kepala Bappeda Kaltim dan Kepala Litbang Kaltim. “Bagaimana persiapan Kutai Kartanegara menyambut IKN?” tanya mereka. Pertanyaan sederhana, tetapi cukup memantik emosi Saiful. Ia menjawab dengan sedikit keras. “Kalian ini gimana sih? Kalau soal IKN, daerah jangan ditanya kesiapannya. Artinya, kami disuruh berlomba-lomba. Kita tidak bisa bicara parsial antara Kukar, Balikpapan, Samarinda, PPU. Pemprov yang seharusnya mengintegrasikan kami ini,” tegas Saiful panjang dan lebar. Mereka pun terdiam. Dalam beberapa kali pertemuan, pemprov sering mengajukan pertanyaan yang sama. “Saya kalau ditanya seperti itu, sudah bosan. Harusnya Pemprov yang menyiapkan kami, membina kami. Pemprov Kaltim ngapain saja?” tukas Saiful kesal.
222 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pembicaraan serius terkait persiapan IKN yang difasilitasi Pemprov Kaltim belum juga digelar. Sekali pun Kemendagri sudah memberi teguran, bahwa daerah harus satu dan terintegrasi. Persoalannya, belum ada yang mengkoordinasikan. Lagi-lagi Pemprov masih diam, bahkan saat Bappenas dan konsultan Korsel datang ke Tenggarong, perwakilan Pemprov Kaltim tidak hadir meskipun telah diundang. Menunggu Komitmen Pusat Dalam forum DPD tersebut, Daman juga menanggapi salah satu klausul draf RUU IKN, bahwa pembangunan IKN akan disusun dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk IKN. “Pembangunan nanti jangan hanya terpusat di IKN saja. Tapi harus diintegrasikan dengan wilayah sekitar. Wilayah sekitar itu harus ada dalam rencana induk di bawah koordinasi Ketua Otorita IKN,” papar Daman. Ada sejumlah usulan terkait tanggung jawab pemerintah pusat terhadap Kutai Kartanegara yang sudah disampaikan dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara. Pertama, perbaikan infrastruktur jalan untuk memudahkan akses, agar pembangunan seimbang. Kedua, konsep perhutanan sosial dapat diterapkan kepada masyarakat di Samboja yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan. “Sebagai perambah hutan, mereka di sana itu sudah turun temurun. Pemerintah bisa membina itu,” kata Daman. Ketiga, mendorong ekonomi Kukar terkait penyediaan bahan pokok yang diperlukan di IKN. Mengingat selama ini, 42 persen kebutuhan beras di Kalimantan Timur berasal dari Kutai Kartanegara. Namun Kaltim juga membuka akses kehadiran pasokan hortikultura dari daerah lain, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
223 Terkait dukungan pasokan pangan untuk IKN, Kutai Kartanegara juga akan menyiapkan shrimp estate untuk mengembangkan budidaya udang vaname di Muara Badak. Di sana tidak hanya menjadi tempat budi daya udang vaname, melainkan memrosesnya dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan. “Sudah luar biasa lah perhatian pemerintah kepada kami di Kutai Kartanegara. Tinggal bagaimana komitmen pelaksanaannya,” kata Daman. Pemerintah pusat juga meminta proposal terkait yang diinginkan Kutai Kartanegara dengan kehadiran IKN. Daman pun memusatkan pada kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Khususnya masyarakat yang menjadi lokasi IKN, yakni Samboja dan Muara Jawa. “Juga sebagian Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan. Tapi kan belum sampai ke sana IKN,” kata Daman. Persiapan menyambut Kukar sebagai mitra IKN telah dirumuskan. Menggiatkan pembangunan infrastruktur dasar di semua kecamatan. Sektor pertanian harus disegerakan untuk mengganti sektor migas dan batu bara yang cadangannya semakin menipis. Sumber daya manusia Kutai Kartanegara pun harus terus dibangun sehingga berdaya saing dan berdaya tahan. “Tujuan kita bersama adalah menjadikan seluruh penduduk Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah. Saya, sebagai Bupati, hanyalah satu dari antara alat untuk mencapai tujuan besar tersebut,” papar Daman.***
224 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR BAB III Secercah Harapan Suara kritis yang datang dari berbagai pihak dan mengangkat berbagai macam isu menjadi penting untuk didengar dan ditindaklanjuti. Di era Bupati Edi Damansyah, kritik terhadap kinerjanya selalu dimaknai sebagai material untuk melakukan introspeksi. Dengan adanya kritik yang objektif dan konstruktif, akan membuka mata hati para pengambil kebijakan untuk melaksanakan tugasnya dengan konsekuen, akuntabel, dan transparan. Kritik telah menjadi serupa pupuk bagi tumbuh suburnya tanaman kebijakan. Kritik akan menjadi pemicu dan pemacu etos kerja para pengampu kebijakan publik di Kutai Kartanegara.
225
226 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Suara dari Kesultanan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, adalah sosok pemimpin kultural kharismatis di Kutai Kartanegara. Beliau menceritakan, sebelum bergabung dan diserahkan ke NKRI, Kutai Kartanegara adalah kerajaan besar dengan wilayah yang luas. Di zaman kolonial dulu, jabatan politik setara bupati masih dipegang oleh seorang residen. Di era kemerdekaan, Karesidenan Kutai bermetamorfosis menjadi beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai sebuah entitas budaya dan politik, eksistensi Kesultanan Kutai sempat dibekukan di akhir era pemerintahan Presiden Soekarno. Wilayahnya dibagi-bagi menjadi beberapa kabupaten di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Sultan terakhir, Aji Muhammad Parikesit, kemudian menjalani hidup layaknya warga biasa (ordinary people). Di era Orde Baru pun ternyata tidak banyak perubahan. Kebekuan peran dan eksistensi kesultanan masih belum beranjak. Seiring lahirnya keterbukaan di era reformasi, keadaan berubah drastis. Peran dan eksistensi kasultanan sebagai entitas kultural yang semula terpinggirkan, kini mulai dihidupkan dan ditampilkan kembali ketika Pemkab Kutai Kartanegara dipimpin oleh Bupati Syaukani Hasan Rais. Menurut Sultan, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, kondisi kasultanan saat ini jauh lebih baik. Untuk itu, kasultanan memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh pada pemerintah daerah dalam memimpin pemerintahan. Sultan mengaku mengenal Edi Damansyah, bupati Kartanegara secara pribadi. Menurut Sultan, Daman sosok pejabat yang baik, suka bersilaturahmi. Ketika datang berkunjung, Edi Damansyah selalu meminta berbagai masukan. Mulai dari soal pembangunan wilayah, mendiskusikan masalah rakyat bawah, juga soal pemberdayaan ASN. Daman sering meminta saran karena ia paham betul dengan kompetensi Sultan. Ketika masih