Mengayuh Waktu Membangun Kukar

127 Seperti kewajiban mengenakan miskat atau baju adat Kutai oleh para ASN maupun non-ASN. Semula, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 26 tahun 2009 tentang Pakai Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, yang ditandatangani Pj. Bupati Kukar Syachruddin belum mengatur pemakaian miskat saat bekerja. Masih sebatas mengatur pemakaian baju dinas serta baju batik setiap Kamis dan Jumat. Setahun kemudian, Bupati Rita Widyasari mengubah perbup tersebut dengan Perbup Kutai Kartanegara No. 29 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perbup Kukar No. 26 tahun 2009 tentang Pakaian Dinas PNS dan NonPNS di Lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara. Ada dua poin perubahan pada Pasal 29. Pertama, baju batik dipakai setiap hari Kamis. Kedua, miskat dipakai setiap Jumat. Sebagai contoh, di Kutai Kartanegara dulu ada Perbup wajib pakai miskat, baju khas Kutai di hari Kamis. Sekarang kewajiban mengenakan miskat di hari Kamis hanya dilakukan beberapa pejabat saja. Padahal aturan itu berlaku bagi semua PNS (sekarang ASN) maupun nonPNS. “Sekarang miskat hanya dikenakan beberapa pejabat saja tiap Kamis,” ungkap Awang. Di era Kesultanan Kutai Kartanegara masih memiliki kekuasaan secara politis, wilayah kekuasaannya di Kalimantan Timur meliputi delapan dari 10 kabupaten. Dua kabupaten yang berada di luar wilayah Kutai adalah Kabupaten Berau (ujung utara) dan Paser (ujung selatan). Ada dua suku besar yang menghuni wilayah Kutai, yakni suku Melayu dan suku Dayak. Asal mulanya dari lima puak (suku) yang menghuni wilayah Kutai semasa berlangsung kekuasaan Kutai. Meliputi, pertama, Puak Pantun yang tinggal di sekitar Muara Ancalong dan Muara Kaman. Kedua, Puak Punang yang tinggal di sekitar Muara Muntai dan Kota Bangun. Ketiga, Puak

128 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pahu yang mendiami daerah sekitar Muara Pahu. Keempat, Puak Tulur Dijangkat yang mendiami daerah sekitar Barong Tongkok dan Melak. Serta kelima, Puak Melani yang mendiami daerah sekitar Kutai Lama dan Tenggarong. Puak Pantun, Punang, dan Melani tumbuh dan berkembang menjadi suku Kutai yang memiliki bahasa ibu yang sama, yaitu bahasa Kutai, hanya berbeda dialek. Dengan demikian, suku Kutai merupakan suku asli daerah tersebut. Dalam perkembangannya, berdatanganlah para pendatang, seperti suku Banjar dan Bugis ke kawasan itu, juga suku Jawa. Sementara suku Dayak merupakan keturunan dari Puak Tulur Dijangkat. Mereka berpencar meninggalkan tanah aslinya dan membentuk sembilan suku Dayak dalam tujuh kelompok di tempat baru masing-masing. Meliputi, pertama, Suku Tunjung mendiami daerah Kecamatan Melak, Barong Tongkok, dan Muara Pahu. Kedua, Suku Bahau mendiami daerah Kecamatan Long Iram dan Long Bagun. Ketiga, Suku Benuaq mendiami daerah Kecamatan Jempang, Muara Lawa, Damai dan Muara Pahu. Keempat, Suku Modang mendiami daerah kecamatan Muara Ancalong dan Muara Wahau. Kelima, Suku Penihing, suku Bukat dan suku Ohong mendiami daerah kecamatan Long Apari. Keenam, Suku Busang mendiami daerah kecamatan Long Pahangai. Ketujuh, Suku Bentian mendiami daerah kecamatan Bentian Besar dan Muara Lawa. Ada pula suku-suku yang lain, yaitu suku Dayak Kenyah, Punan, Basap, dan Kayan. Kemudian agama Islam masuk dan mulai dikenal di Kerajaan Kutai Kartanegara pada awal abad ke-16 dan berkembang pada awal abad ke-17, yakni pada masa pemerintahan Sultan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa (sekitar tahun 1635). Terbukti ada Undang Undang Dasar Kerajaan yang disebut Panji Selaten dan Kitab Peraturan yang disebut Undang Undang Beraja Nanti yang bersumber pada hukum Islam.

129 Di wilayah-wilayah yang dihuni suku Kutai di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara, Islam berkembang pesat. Penganut terbanyak di daerah Kutai, terutama adalah suku Kutai dan sukusuku pendatang, seperti Banjar, Bugis dan Jawa. “Jadi, Islam cepat berkembang karena islamisasi kerajaan yang memiliki perwakilan di banyak wilayah,” jelas Awang. Sedangkan jumlah penganut agama Kristen menempati urutan ke dua. Penyiaran agama ini dilakukan para penginjil dari Jerman dan Swiss atau ketika para kolonialis berdatangan. Badan yang mengirimkan perutusan Injil dari Jerman adalah Rheinische Missionsgesellschaft zu Barmen (1863-1925) dan dilanjutkan oleh Evangelische Gesellschaft zu Basel dari Swiss. Para pengikut agama Kristen dan Katolik sebagian besar adalah suku Dayak. Ada juga orang Dayak yang memeluk agama Islam. Semula, mereka disebut dengan istilah Halok. Namun setelah tahun 1980-an, orang Halok lebih bangga disebut sebagai Dayak muslim. Di Kutai, selain Islam serta Kristen dan Katolik, juga ada masyarakat yang memeluk agama Hindu. “Tapi hanya berkembang di kalangan elit bangsawan,” imbuh Awang. Atas latar belakang itu, suku Kutai punya hubungan baik dengan suku-suku pendatang. Di sisi lain, suku Kutai muslim berhubungan baik pula dengan suku Dayak Kristen dan Katolik, karena sama-sama merupakan suku asli. “Jika ada konflik, biasanya penengahnya adalah suku Kutai,” kata Awang. Orang-orang Kutai muslim menyebar dan tinggal di kawasan tepian sungai hingga ke pesisir. Sedangkan suku Dayak dikenal sebagai orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai ke pedalaman.

130 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sejauh ini, Awang mengaku belum pernah menemukan sejarah konflik antarsuku dalam skala besar di Kutai Kartanegara, hanya konflik kecil-kecilan biasa terjadi. Biasanya, pemicu konflik menyangkut persoalan tanah. Konflik tersebut terjadi apabila kaum pendatang mendominasi dan bersifat agresif. Salah satu penyebab konflik tanah terjadi seperti ilustrasi berikut ini. Di Kutai biasanya ada limbo (hutan kayu) dan rondong (hutan buah) yang memang dibiarkan tumbuh liar menjadi hutan. Pemiliknya adalah pembuka hutan awal. Untuk luas lahan masih digunakan istilah tanjung, telok, dan rantau (wilayah sungai yang lurus). Masa panen rondong biasanya ditentukan waktunya, kemudian pemilik mengumpulkan keluarganya. Hasil buah dari hutan rondong akan dibagi rata. Persoalannya, asal-usul wilayah hutan semacam itu sering tidak diketahui oleh para pendatang. Mereka mengira hutan itu tidak ada pemiliknya, sehingga dengan leluasa memanfaatkan tanpa izin. Akhirnya, terjadilah konflik tanah antarorang berbeda suku itu. Selain soal tanah, konflik biasanya dipicu karena ketimpangan. Misalnya, karena suku Kutai yang mayoritas tinggal di perkotaan dan suku Dayak yang lebih banyak hidup di pedalaman. Jika terjadi konflik antara orang Kutai dan Dayak, biasanya ada yang mengingatkan bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama. “Zaman dulu, kalau ada anak Kutai dan Dayak berkelahi, orang tua selalu bilang. Kalian itu makan nasi sekenceng (seperiuk), jadi mengapa harus berkelahi,” ujar Awang Rifani. Konflik pun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Sementara jika terjadi konflik dengan muslim pendatang, maka diselesaikan menggunakan tradisi Islam. Apabila terjadi konflik antara Dayak dan pendatang, orang Kutai dipilih menjadi mediatornya. Kemudian apabila orang Dayak tengah menggelar hajat, biasanya yang disuruh menyembelih binatang adalah orang

131 Halok atau Kutai, agar semua tamu bisa makan. Begitu juga ketika memasak babi, menu khusus itu akan dipisahkan dengan menu lainnya. Lantaran tradisi Kutai adalah pengikat bagi semua, tradisi Kutai harus dikembangkan dan dikenalkan kepada para generasi muda agar kehidupan yang harmoni di sana dapat dipertahankan dan dilestarikan. Sejumlah program pelestarian budaya disusun dinas-dinas terkait. Upaya-upaya tersebut telah diatur dalam Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang mengatur mengenai warisan budaya takbenda. Salah satunya melalui gelaran festival tradisi. Setiap tahun dinas-dinas terkait merencanakan 100 festival pariwisata. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki rencana 10 program khusus yang bertujuan mewariskan tradisi budaya kepada generasi muda. Meliputi kegiatan seni, pelestarian permainan tradisional, tradisi lisan, juga dokumentasi manuskrip. Beberapa kegiatan adalah rekam budaya, yakni mendokumentasikan budaya di beberapa tempat kemudian memublikasikan melalui media sosial, seperti Instagram. Foto: istimewa

132 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Sekarang sudah ada 1.500 follower-nya,” kata Awang. Bulan Juli 2023 misalnya, diunggah kegiatan-kegiatan baru terkait olahraga dan permainan tradisional. Saat ini, dari 16 olah raga dan permainan tradisional Kutai yang teridentifikasi, baru 11 item yang diakui. “Padahal permainan tradisional ada banyak sekali,” kata Awang. Upaya pelestarian warisan budaya Kutai Kartanegara juga terkendala sejumlah hal. Rekam budaya melalui penulisan buku tentang karya budaya lokal misalnya, terkendala biaya. Dalam setahun hanya disediakan dana penulisan buku untuk dua sampai empat buku saja. Menurut Awang, semestinya Pemkab Kutai Kartanegara memberi tambahan anggaran untuk penulisan buku-buku ini. Di sisi lain, menurut Awang, perlu penguatan regulasi untuk menjaga kebudayaan. Termasuk untuk penghargaan dan kesejahteraan pelaku budaya. Selain itu diperlukan pula verifikasi data pelaku budaya sebagai pelaksana kegiatan yang ditetapkan pemerintah. Museum Batu Bara Sebagai putra daerah, Edi Damansyah punya sense of belonging terhadap adat tradisi Kutai. Seringkali dalam festival permainan tradisional, misalnya begasing (gasing), Daman selalu hadir dan ikut bermain gasing. Ada juga menyumpit, barempas, badayung. Daman juga pernah hadir dalam festival Pencak Undat di Desa Tukong Ritan, Kecamatan Tabang. Sayangnya, begitu banyak warisan budaya yang diurus Bidang Kebudayaan ini tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dialokasikan. Mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, ternyata tidak termasuk kebudayaan. Harapan dari Bidang Kebudayaan, anggaran juga dialokasikan secara proporsional karena yang diurus juga banyak.

133 Ada lima program yang telah disusun sebagai berikut. Program Pengembangan Kebudayaan, Program Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Cagar Budaya, dan Permuseuman. Tahun depan anggaran untuk Bidang Kebudayaan diharapkan akan ada peningkatan. Meskipun jumlah peningkatannya masih kurang signifikan. Tantangan lainnya adalah masih minim pemahaman masyarakat tentang arti pelestarian warisan budaya. Barang-barang kuno yang antik seringkali dinilai punya nilai ekonomis tinggi. Orangorang yang tidak bertanggung jawab pun terpancing untuk memiliki atau menjualnya. Bidang Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan pentingnya objek-objek cagar budaya. Salah satu yang membuat miris adalah rusaknya benda-benda cagar budaya yang banyak ditemukan di Loa Kulu. Di sanalah sejarah perusahaan tambang batu bara pertama di Kalimantan dan yang kedua di Indonesia. Rencananya, akan dibangun Museum Pertambangan di sana. Apabila tersedia anggaran, bangunan-bangunan tersebut akan direvitalisasi sesuai dengan bentuk aslinya. Pada masa pertambangan batu bara tumbuh di sana, Kerajaan Kutai turut menangguk keuntungan. Sultan Kutai Kartanegara ke-17, Sultan Aji Muhammad Sulaiman memiliki aset besar, di antaranya karena mendapat royalti dari pertambangan batu bara di Loa Kulu. Bahkan Kesultanan di Pontianak pun pernah meminta dan mendapatkan pinjaman uang untuk membangun kerajaan kepada Sultan Sulaiman. Pernah dalam acara Jelajah Cagar Budaya yang diadakan BPCB, ada temuan pahatan pada beton cor berupa angka tahun 1947. Beton cor itu ternyata bekas pondasi tiang bendera. Di situlah pertama kali bendera merah putih berkibar di Kalimantan Timur. Lokasinya di sebelah bengkel motor. Jadi ketika Indonesia merdeka tahun 1945,

134 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kaltim belum merdeka. Kemerdekaan penuh baru terjadi sekitar 1947. Fakta ini masih memerlukan kajian dan riset yang lebih detail. Keistimewaan lain dari Loa Kulu adalah akan ditetapkan menjadi geopark atau taman bumi dari IKN, seperti di Maros. Di Loa Kulu juga sarat dengan sejarah pertambangan, sejarah penjajahan, sejarah kerajaan. Diperkirakan, pusat pemerintahan zaman dulu berada di sekitar Merangan, setelah pindah dari Anggana. 6. MIMPI MASA DEPAN PERTANIAN Alam bawah sadar Bupati Edi Damansyah terusik, setelah berdialog dengan petani Salim di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang di seremonial panen raya Desa Manunggal Jaya, April 2021. “Panen tahun ini berkurang. Sawah-sawah di sini kekurangan air. Irigasinya masih minim. Kami berharap, Pak Bupati bisa membantu petani di sini,” Percakapan itu melemparnya ke ruang waktu puluh tahun lalu. Ingat kampung halamannya di Desa Ngayau, Kecamatan Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Melintas bayangan bapaknya menenteng alat pertanian sederhana, parang dan lingga. Benak Daman berkecamuk, bagaimana bisa pada zaman sekarang petani masih harus menanam dengan keterbatasan alat seperti dialami bapaknya dulu. Tiga puluh tahun menjadi birokrat, Daman memahami dasar masalah krusial Kabupaten Kukar. Tidak saja di sektor pertanianinfrastruktur dan mindset masyarakat. Bupati Kukar ini juga mendeteksi tantangan yang dihadapi masa datang. Setelah memenangkan kontestasi Pilkada Kutai Kartanegara 2020, Edi Damansyah meramu jalan keluar untuk Kutai

135 Kartanegara, dijabarkan pada visi misi RPJMD 2021-2026, berbasis data dan fakta lapangan. Wajah Petani Kukar Sukarno (55 tahun), petani dari Dusun Taman Arum, Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kali melafazkan syukur. Alhamdulillah... Alhamdulillah. Tiga bulan terakhir Sukarno bersama petani hortikultura di sana merasa mendapatkan durian runtuh. Harga jual seikat sawi atau petsai mencapai Rp12 ribu. Itu rekor harga jual tertinggi sawi yang pernah diperoleh dari pengepul. Dari lahan pertanian kering di seberang jalan rumahnya, Sukarno mampu memanen 500 ikat sawi, senilai enam juta rupiah. Kondisi itu jauh berbeda saat Sukarno muda mencoba peruntungan nasib, merantau dari Trenggalek, Jawa Timur menuju ke bumi Kutai Kartanegara pada tahun 1988. Dengan uang bekalnya, dibelilah sebidang tanah yang hingga kini dipertahankan dan dikelola Sukarno bersama istrinya sebagai lahan pertanian Foto: istimewa

136 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR hortikultura. Karno-panggilan kesehariannya, meresapi suka duka sebagai petani dusun. Gagal panen, hasil tanam tidak sebagaimana diharapkan. Ia merugi karena harga jual rendah dan masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. “Yang besarkan saya gaplek, kalau tidak ada singkong saya tidak bisa urip (hidup),” ucap Sukarno membuka perbincangan di sela rintik hujan sore. Rumah Sukarno yang juga Sekretaris Kelompok Tani “Harum Sari” itu tengah kedatangan mahasiswa dan dosen dari Universitas Kutai Kartanegara yang menimba ilmu pertanian kepadanya. Ketua Gapoktan Desa Sumber Sari, Adi Purnomo (42 tahun) menambahkan, pada masa awal kelompok tani terbentuk mengalami gagal panen padi. Kalau pun panen, hasil tidak seberapa bagus. Dari hasil penelitian akademisi Universitas Mulawarman, diketahui penyebab gagal panen adalah kondisi keasaman tanah yang tinggi. Lahan pertanian di Sumber Sari, termasuk kategori sangat asam dengan kandungan keasaman tanah (pH/Potential Hydrogen) 3 hingga 4. Idealnya, tingkat keasaman lahan pertanian harus mendekati netral, dengan keasaman (pH) 6 sampai 7. Kini, masalah keasaman tanah sudah teratasi. Berkat campur tangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memberikan bantuan sarana produksi (saprodi), di antaranya, kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Juga bantuan alat mesin pertanian (alsintan), serta turut andilnya pihak kampus, memberikan penyuluhan kepada petani Sumber Sari. Ada 24 kelompok tani dan 4 kelompok wanita tani (KWT) di desa itu. Dengan luas lahan pertanian basah (sawah) 350 hektare, dan lahan pertanian kering (hortikultura) 100 hektare. Luas lahan pertanian di Kukar meliputi pertanian lahan basah 42.979,14 hektare, dan pertanian lahan kering 171.082,42 hektare.

137 Desa ini merupakan lumbung pertanian hortikultura yang memasok kebutuhan ke Pasar Mangkurawang di Kota Tenggarong, Pasar Loa Janan hingga Pasar Segiri di Kota Samarinda. “Sentra produksi sayuran itu ada di sini. Sumber Sari telah diakui sebagai tempat produksi sayuran,” ucap Karno. Di balik semua itu, petani Sumber Sari selalu berada di bawah bayangan kompetisi dengan petani Sulawesi dan petani Jawa. Pasokan komoditas hortikultura dari dua pesaing itu kini mengancam nilai jual panen mereka. “Untungnya, kalau pas harga naik, hasil sekali panen bisa dimakan enam hingga tujuh bulan, itulah keuntungan petani hortikultura. Pak Karno baru saja mengalami itu di komoditas sawi,” tutur Adi. Melonjaknya harga sawi, tutur Karno, karena tidak ada pasokan dari Sulawesi. Lain lagi dengan seledri. Di hari-hari tertentu harga seledri bisa mencapai Rp150 ribu per kilogram. Berdasarkan analisis Adi, masuknya sayuran dari luar daerah karena daya tarik harga jual di sini yang tinggi. Dia mencontohkan cabai rawit, harga paling murahnya Rp15.000 per kilogram, dan itu pun jarang terjadi. Dari segi biaya produksi (pengolahan lahan dan ongkos pekerja) petani di Sumber Sari lebih tinggi dibanding biaya yang dikeluarkan petani Sulawesi dan Jawa. “Meski dijual murah sesuai ongkos produksi di sini, harga itu masih tetap menguntungkan bagi petani Sulawesi,” katanya. Berikut harga cabe merah keriting per kilogram di pasar se-Kalimantan Timur pada 10 Juli 2023 dari laman informasi komoditas Kaltim (Laminetam). Kutai Barat Rp50.000; Kutai Kartanegara Rp50.000; Paser Rp50.000; Penajam Paser Utara Rp50.000; Samarinda Rp50.000; Balikpapan Rp51.000; Bontang Rp55.000; Berau Rp65.000; dan Mahakam Ulu Rp85.000. Masuknya sayuran dari luar Kaltim tidak dipermasalahkan kedua petani Sumber Sari itu. Adi mengakui, hasil bumi Kutai

138 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kartanegara belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kukar dan sekitarnya. Dari data BPS Kutai Kartanegara diketahui, produksi cabai merah keriting dari Kecamatan Loa Kulu sebanyak 211 kuintal (2022), Loa Kulu menjadi daerah peringkat ke enam dengan produksi tertinggi. Produksi sawi 289 kuintal menempati urutan ke tujuh daerah penghasil tertinggi. BPS Kalimantan Timur mencatat wilayah Kukar memproduksi padi (gabah kering giling) tertinggi. Kukar memproduksi sebanyak 104,44 ton (2021), dan meningkat menjadi 105,03 ton (2022). Angka ini merupakan 45,17 persen dari 232,14 ton padi GKG yang diproduksi se-Kalimantan Timur. Dari Pupuk ke Teknologi Ponsel milik Adi Purnomo berdering berkali-kali. Sambungan panggilan itu berasal dari pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Kalimantan Timur. Sedari siang, Adi memang menanti panggilan itu, tim dari Dispertan Kaltim itu akan meninjau lokasi pertanian dalam rangka penyaluran bantuan. Petani Sumber Sari sejak 2019 hingga kini terus mendapatkan bantuan, terutama dari Pemkab Kutai Kartanegara. Adi mengatakan, pada masa pemerintahan Bupati Edi Damansyah ini bantuan untuk petani sedang kencang-kencangnya. Bantuan sarana produksi dan mesin pertanian tidak hanya diterima dari Pemkab Kukar. Petani di sini juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Bercermin dari kegagalan panen karena faktor keasaman tanah, sejak 2021 Pemkab Kukar terus menyalurkan bantuan kapur dolomit kepada petani. Semua kelompok tani mendapatkan kapur dolomit dalam jumlah yang mencukupi.

139 Bantuan terbaru, mereka menerima alat pertanian combine dari Pemkab Kukar. Alat ini berfungsi sebagai mesin perontok padi, pengolah pascapanen, dan sekaligus juga pembajak sawah. Kata Adi, untuk bantuan kali ini ada kisah yang menarik. Tahun 2019, petani di Kecamatan Loa Kulu menerima bantuan combine matador dari Kementerian Pertanian. Setelah digunakan, ternyata alat itu tidak banyak membantu, malah bikin petani Sumber Sari dan sekitarnya, buntung. Telisik punya telisik, diketahui bahwa spesifikasi alat itu tidak cocok digunakan petani karena lahan sawah di Sumber Sari berlumpur dalam. Bersama Ketua Gapoktan se-Kecamatan Loa Kulu, mereka mengajukan bantuan alat serupa ke Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim. Bantuan mesin combine dari Pemkab Kukar pun datang dan sudah digunakan, sedangkan dari provinsi baru saja diterima dan akan dipergunakan pada musim depan. Spesifikasi mesin kali ini berbeda dengan bantuan mesin terdahulu. Hasil panen musim lalu, lebih bagus dari sebelumnya, bisa menembus 3,5 ton per hektare lahan. Sukarno menyodorkan ponsel androidnya, ia menginformasikan bahwa kelompoknya baru menerima bantuan pupuk organik, Semok. Dengan mimik serius, Karno menjelaskan bahwa alokasi bantuan tersebut tidak dapat direkayasa atau dimodifikasikan, sudah ada jatah untuk masing-masing anggota kelompok yang berjumlah 19 orang. Karno langsung membagikan, tiap orang mendapatkan jatah tiga botol. Karno harus mengirimkan foto penyerahan dan tanda tangan penerima sebagai pertanggungjawaban. Permasalahan di lapangan pasti pernah muncul. Karno dan kelompoknya kini dirundung tiga masalah pelik. Akses jalan menuju bentang persawahan, manajemen tanam sampai panen untuk komoditas hortikultura, dan terjadinya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi. Itulah tiga keluhan Karno dan kelompoknya.

140 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kondisi jalan di persawahan memang sudah dilakukan pengerasan dengan lebar jalan yang memadai. Namun, pada saat musim penghujan tiba, mereka kesulitan membawa hasil panen dan alat pertanian. Sekali pun menggunakan traktor bajak, untuk mengangkut lima karung padi saja, jalannya traktor masih oleng-oleng dan sering terjerembab. Ia tidak muluk-muluk berharap kepada Pemkab Kukar untuk mengaspal jalan itu. Dicor beton saja sudah cukup bagi mereka. Masalah juga terjadi saat terjadi panen (sayuran sejenis) secara serempak. Ini membuat Karno dan kelompoknya kesulitan untuk menjual hasil panen mereka. Apalagi jika komoditas itu sudah menumpuk di Pasar Mangkurawang, Loa Janan, dan Segiri. Alhasil, panen mereka sulit untuk laku, kalau pun laku pasti dengan harga yang rendah. Berkaitan dengan pasokan pupuk bersubsidi, masalah tidak hanya pada ketersediaan, tetapi juga timing-nya. Pada waktu siklus memupuk tiba, itu wajib dilakukan jika tidak ingin menanggung risiko kegagalan panen. Bila pupuk bersubsidi belum/tidak tersedia, serta merta membuat para petani kelimpungan. Biasanya, mereka memutar akal, membeli pupuk nonsubsidi secara eceran dan mengombinasi dengan pupuk organik seperti kotoran ternak. Tentu saja, hal ini akan menambah ongkos produksi. Keberadaan penyuluh pertanian masih sangat dibutuhkan petani di dusunnya, seiring dengan ditetapkannya Desa Sumber Sari sebagai kawasan percontohan pertanian terpadu Kabupaten Kuar. Desa mereka sering didatangi dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, menanyakan berbagai hal termasuk kesulitan yang dihadapi petani. Seperti sore itu, sembari duduk meriung, mereka membantu petani untuk mencarikan alternatif mengatasinya. Totalitas perhatian dan bantuan Pemkab Kukar di sektor pertanian telah mengundang decak kagum para petani asal Sulawesi. Hal ini terjadi saat Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah

141 berkunjung ke lokasi dan mengisahkan hasil pertemuan itu pada saat wawancara ini. “Pak Bupati, enak sekali jadi petani di Kutai Kartanegara, semua dibantu oleh pemerintah kabupaten. Kalau kami di Sulawesi dulu, tidak seperti ini, Pak. Kami hanya dituntun menuju akses ke perbankan. Saya senang sekali di Kutai Kartanegara, makanya keluarga saya semua saya bawa ke sini,” tukas petani Kukar asal Sulawesi, sebagaimana diceritakan Daman dengan tersenyum simpul. Regenerasi Petani Data statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani. “Sepuluh persen dari penurunan itu berada di Kutai Kartanegara,” tegas Edi Damansyah. Penurunan jumlah rumah tangga petani di Kukar berpotensi terus bertambah. Hal ini disebabkan karena rendahnya minat dari anggota keluarga petani sendiri untuk terjun ke sektor pertanian. Mereka cenderung lebih suka bekerja di kantor atau sektor pertambangan. Sedangkan petani yang tersisa saat ini, terutama petani lahan basah sebagian besar sudah berusia tua. Populasi penduduk Kukar saat ini berjumlah 738.189 jiwa (BPS 2022). Berdasarkan kelompok umur, 25-29 tahun sebanyak 30.652 jiwa (laki-laki), dan 28.516 jiwa perempuan. Kelompok umur 30-34 tahun, laki-laki 29.979 dan perempuan 28.187 jiwa. Sedangkan pekerja bebas sektor pertanian di Kukar berjumlah 4.235, semuanya laki-laki. Rendahnya minat warga Kukar menjadi petani dipengaruhi oleh stigma bahwa petani itu identik dengan kemiskinan. Untuk melawan mindset itu, pemerintah mengonsep strategi agar generasi muda bersedia terjun ke sektor pertanian. Salah

142 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR satunya dengan memperkenalkan pertanian berbasis mekanisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian. Daman memiliki strategi dalam menarik generasi muda agar bersedia terjun ke sektor pertanian, salah satunya dengan memperkenalkan pertanian modern kepada Gen-Y. “Penerapan teknologi modern merupakan salah satu faktor penting yang bisa mengangkat status sosial petani,” kata Daman. Untuk menyukseskan Program Petani Milenial, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas. Pemkab Kukar berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, mengintegrasikan programprogram pemerintah sejalan dengan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Terobosan ini mulai berjalan setelah Daman menginisiasi lahirnya Forum Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Forum TJSP) pada 2018. “Karena pengembangan sumber daya manusia tidak hanya di lembaga pendidikan formal, juga melalui pendidikan pelatihan (vokasi),” ujar Daman. Targetnya, mencetak 200 petani muda di semua kecamatan se-Kutai Kartanegara. Menurut Daman, sekitar 60 pemuda telah mengikuti program tersebut dan diharapkan akan terus bertambah pada masa mendatang. Cara lain juga ditempuh Daman, di antaranya dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Salah satu isi MoU tersebut adalah Pemkab Kukar mengirim pemuda-pemudanya untuk mengikuti pelatihan pendidikan di Solo Technopark. Setelah selesai pelatihan mereka bisa bekerja di sektor pertanian atau membuka usaha pertanian di Kukar. “Program ini sudah mulai berjalan,” imbuh Daman. Bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Program Petani Milenial ini ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan.

143 Hal ini dialami Adi Purnomo, pembina kelompok tani milenial Desa Sumber Sari. Tahun 2019, Adi berhasil merekrut sembilan pemuda membentuk kelompok petani milenial hortikultura. Lahan setengah hektare disediakan pemerintah desa, berikut bibit, sumur bor, tandon, dan alat penyiram turut diperbantukan. Tomat yang ditanam berhasil dipanen dengan memuaskan, sayangnya harga jual sedang berada di titik terendah. Ujung-ujungnya, kelompok petani milenial itu seakan patah arang, tidak berlanjut, dan membubarkan diri. Meski telah berupaya meyakinkan pemuda desa bahwa bertani itu tidak harus bekerja keras secara fisik, upaya untuk menjadi petani berdasi ternyata belum membuahkan hasil. Dari pengalaman itu, Adi berkesimpulan bahwa letak masalahnya ada pada diri pemuda sendiri. Punya tekad dan kemauan yang tinggi atau tidak. Soal ketersediaan lahan pertanian, terutama sawah, di Sumber Sari tidaklah menjadi kendala. Adi termasuk sosok yang “gusar” melihat kenyataan akan rendahnya minat pemuda di bidang pertanian. Apalagi petani lahan basah di Sumber Sari yang tersisa sekarang merupakan generasi pertama petani migran dari Jawa yang kini rata-rata telah berusia sepuh. “Kalau tidak ada petani sawah, siapa yang akan memproduksi padi,” tanya Adi. “Anak saya juga tidak berminat menjadi petani,” Sukarno menimpali. Sosok berikutnya adalah Ridho Mahathir, ia merupakan sosok yang membuktikan bahwa stigma kemiskinan selalu melekat kuat pada petani adalah tidak benar. Pemuda 26 tahun asli Kota Tenggarong itu kini menikmati pencapaian yang umumnya diimpikan oleh para pemuda seusianya: muda dan kaya.

144 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Episode hidup sejahtera yang dinikmati Ridho saat ini tidak dicapai secara instan. Ridho meraih semua itu karena dilandasi kemauan yang kuat dan kerja keras. Belajar melalui internet dan bertanya kepada petani, memantapkan dirinya terjun ke dunia pertanian hortikultura pada 2017. Menanam cabai dengan mengandalkan cabai dari dapur rumah yang disemai di tanah milik keluarga. Pasang-surut dalam dunia usaha itu suatu keniscayaan, siapa pun pasti mengalaminya, tidak terkecuali Ridho. Karena kemauan yang kuat dan kerja keras terus dipacu. Milestone pertama, ia mendapatkan hasil panen cabai sebesar Rp60 juta. Tidak lekas berpuas diri, Ridho meningkatkan usaha taninya dengan mengadopsi peralatan modern agar mempermudah mengelola pertanian hortikulturanya. Ridho bukan tipe petani milenial individualis. Kesuksesan yang diraih tidak membuatnya jumawa. Keengganan pemuda terjun ke dunia pertanian juga menjadi keprihatinannya. Dengan modal kesuksesan yang diraih, Ridho kini mulai membentuk kelompok tani. “Orang harus melihat dulu contohnya. Seperti saya pakai (mobil) Fortuner dan mereka tahu kalau saya seorang petani, makanya mulai timbul minat. Budidaya hortikultura itu gampang, bisa belajar dari internet,” kata Ridho. Semangat menularkan kesuksesan di dunia pertanian didukung oleh Pemkab Kukar. Ridho menyatakan puas menerima bantuan pemkab berupa alat dan mesin pertanian. “Bantuan Bapak Bupati di sektor pertanian ini tidak tanggungtanggung,” imbuh Ridho. Lumbung Pangan Bupati Edi Damansyah berita-cita Kutai Kartanegara menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur.

145 Obsesi Daman itu tidak sekadar isapan jempol belaka. Dari data BPS, Kalimantan Timur Dalam Angka 2023 telah menempatkan Kutai Kartanegara sebagai kabupaten penghasil padi tertinggi (45,17 persen) dari total produksi padi se-Kaltim tahun 2022. Tahun sebelumnya, Kukar juga menduduki peringkat tertinggi produksi padi (104,44 ribu ton). Keseriusan untuk mewujudkan Kukar sebagai lumbung pangan direalisasikan Daman dengan program lima kawasan pilot project pertanian terpadu yang tersebar di beberapa desa di lima kecamatan. Luas lahan total kawasan percontohan pertanian padi seluas 7.628 hektare. Sektor kawasan pertanian terpadu berada di Kecamatan Tenggarong dan Loa Kulu (1.216 hektare). Tenggarong meliputi Kelurahan Bukit Biru dan Jahab. Loa Kulu meliputi Desa Jembayan, Sumber Sari, Sepakat, Ponoragan, dan Rempanga. Tenggarong Seberang I (1.650 hektare), meliputi Desa Bangun Rejo, Karang Tunggal, Manunggal Jaya, Bukit Raya, Loa Lepu, Teluk Dalam, Loa Ulung, dan Embalut. Tenggarong Seberang II (2.160 hektare), meliputi Desa Kerta Buana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Sukamaju, dan Separi. Dan di Kecamatan Marangkayu (1.082 hektare) meliputi Desa Santan Ulu, Semangko, dan Sebuntal. Serta sektor Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman (1.520 hektare) meliputi Desa Sumber Sari, Manunggal Jaya, Cipare Makmur, Sido Mukti, Panca Jaya, dan Bunga Jadi. Daman mengatakan, memang ia fokus di sektor pangan dengan mengembangkan padi, hortikultura, peternakan dan perikanan. Karena fokus cita-citanya ingin Kukar menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur saja. Cita-citanya tidak terlalu muluk-muluk, ia sadar betul dengan fakta dan data di lapangan. Penguatan sektor pertanian telah dijabarkan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada visi misi RPJMD 2021-2026. Di

146 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR poin ketiga misi Kutai Kartanegara: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Langkah pencapaiannya dijelaskan dalam Kukar Idaman: Pembangunan pertanian berbasis kawasan. Dengan kegiatan prioritas: membangun 120 unit embung skala kecil, dan 120 kilometer jalan usaha tani pertanian perkebunan selama periode kepemimpinan; kerja sama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda; pembentukan BUMDesa unit usaha pertanian serta koperasi petani yang sehat dan produktif; meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 hektare; fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 nelayan dan pembudidaya perikanan produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran. Pendanaan berasal dari proyek strategis APBD, APBD Provinsi, APBN dan swasta. Daman menyatakan, optimalisasi sektor pangan memiliki potensinya yang kian terbuka dengan keputusan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara. Ditinjau dari aspek kewilayahan, sebagian wilayah IKN berada di dua kecamatan Kabupaten Kukar: Samboja dan Muara Jawa, serta sebagian wilayah Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan ikut teriris. Keberadaan IKN dapat mendorong ekonomi Kukar, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang diperlukan. “Makanya, kami berfokus ke pertanian, semangatnya untuk menyambut IKN. Diperkirakan di sana nanti akan ada sekian juta orang berkumpul, nah kebutuhan pokok hari-harinya akan dipasok dari mana kalau tidak dari Kutai Kartanegara,” ujar Daman.

147 Lima Target Program Pangan Lima kawasan pertanian terpadu telah dicanangkan secara resmi melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 01.1/590/PL/ DPPR/II/2022. Bappeda Kukar bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada telah melakukan kajian desain proyek strategis pangan itu. Mengacu pada laporan Desain Tahapan Pelaksanaan Kawasan Sentra Padi Terintegrasi Kutai Kartanegara setebal 136 halaman itu, ada lima target yang disasar dalam program pangan ini. Pertama, jumlah produksi ditingkatkan melalui dua cara, yakni intensifikasi pertanian (peningkatan siklus tanam dalam setahun yang umumnya satu kali menjadi dua atau tiga kali), dan ekstensifikasi pertanian (perluasan areal tanam). Kedua, nilai tambah, melalui peningkatan harga jual dan pendapatan yang dihasilkan dari produksi padi dan turunannya, yang dikembangkan dalam STP dengan konsep hulu–hilir. Foto: istimewa

148 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Ketiga, multiplier effect dalam jangka panjang harus memiliki dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi, keterlibatan seluruh sektor pembangunan, dan stakeholder, dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, penyerapan tenaga kerja, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mencakup aspek on-farm, offfarm maupun jasa-jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian. Kelima, partisipasi masyarakat, menjadi target meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mencapai ketahanan pangan lokal hingga regional. Kajian ini juga mencakup dampak dan memitigasi efek pertambangan terhadap kesehatan lahan pertanian terpadu. Hingga kini petani Desa Sumber Sari tetap konsisten menolak hadirnya pertambangan batu bara di wilayahnya. Sukarno menceritakan bahwa pada tahun 2022 petani Sumber Sari berhasil menghentikan aktivitas pertambangan batu bara. “Saya ikut demo ke lokasi tambang. Batu baranya sudah bergunung-gunung, menumpuk-numpuk,” kata Karno. Aksi penolakan itu berhasil dilakukan petani Sumber Sari bersama petani dari Desa Bukit Biru. Mereka kini lega, tidak ada lagi aktivitas tambang batu bara. Karno menyadari bahwa aktivitas tambang ekstraktif itu akan berdampak negatif pada lahan pertanian mereka. Direktur Pascasarjana Universitas Kutai Kartanegara, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya mengingatkan Pemerintah Kukar untuk memperhatikan sumber daya manusia setiap menjalankan program pembangunan, termasuk program pembangunan pangan di Kukar. “Kita mulai dari manusianya, apa pun kegiatannya,” kata Ida Bagus Made.

149 Meski biaya investasi sumber daya manusia sangat besar, dia menegaskan bahwa manfaatnya dapat dirasakan di masa depan. Hal ini diutarakan Ida Bagus Made sebagai catatan kritis kepada pemerintah, bercermin dari kegagalan program revolusi jagung Pemkab Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua III DPRD Kukar, Siswo Cahyono yang menganggap program revolusi jagung tidak berhasil. Dari sisi legislator, Siswo menyatakan bahwa program pemerintah sangat bagus untuk mencapai swasembada pangan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah all out menyuplai bantuan kepada petani program revolusi jagung saat itu. Menurut Siswo, setidaknya ada dua kelengahan pemerintah pada program itu. Pertama, ketidaksiapan SDM dan kematangan studi kelayakan program sejak dini. “Kontur tanah di Kutai Kartanegara berbeda dengan di Jawa. Di Jawa tidak ada tambang (batu bara). Harusnya ada perlakuan khusus,” jelasnya. Kedua, soal pemasaran jagung. Ini harusnya jadi perhatian ketika menggalakan menanam jagung di wilayah-wilayah kecamatan. Pada saat panen raya harganya jatuh. Semangat petani jadi mengendur, padahal program ini sudah disubsidi dalam jumlah yang cukup besar. Seharusnya, ketika sudah mulai menggalakkan tanam jagung, segera disiapkan kebutuhan selanjutnya: pasarnya, pabriknya, dan sebagainya. Pendapat lain datang dari Yahya, selain menjabat sebagai Kepala Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, ia juga Ketua Asosiasi Pemerintahan seluruh desa Indonesia (APDESI) Kutai Kartanegara. Bersama dengan Ketua BPD Desa Embalut, H Yahya Foto: Hery Nugroho

150 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sofyansah (dikenal luas sebagai Pak Haji Bayan), keduanya memberikan masukan dan tanggapan atas kiprah Bupati Edi Damansyah selama ini. Yahya dan H Bayan telah lama mengenal sosok Edi Damansyah, paling tidak sejak Daman menjabat sebagai Sekda Kutai Kartanegara mereka berdua sudah saling mengenal. Yahya, selain sebagai kepala desa ia juga seorang petani ikan keramba, berawal dari profesi inilah ia mulai berhubungan dengan Pemkab Kutai Kartanegara. Di era pemerintahan bupati sebelumnya, ia sudah sering mendapatkan berbagai macam bantuan yang mendorong kesuksesan usaha keramba ikan. Terlebih lagi di era Bupati Edi Damansyah, para petani ikan keramba yang dipimpinnya kini mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Dalam keterlibatan aktif pemerintah desa terhadap programprogram yang dicanangkan. Haji Bayan dan Yahya berharap agar ditingkatkan lagi. Semaka ini mereka merasa keterlibatan pemerintah desa dalam program-program pembangunan dirasakan kurang optimal, masih bisa ditingkatkan lagi. Program-program yang dimaksud adalah program yang menempatkan desa sebagai objeknya. Misalnya dalam program penanganan sampah, sedapat mungkin melibatkan secara aktif desa-desa yang menjadi penyumbang sampah dan desa yang menjadi lokasi pembuangan akhir. Selain itu, juga program-program pertanian, pelatihan generasi muda, peningkatan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, hingga saat ini peran pemerintah desa masih dominan sebagai pihak yang menerima program. H Bayan Foto: Hery Nugroho

151 Surplus Anggaran Bentuk keseriusan Bupati Edi Damansyah untuk mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur, dan transformasi struktur ekonomi dari sumber daya alam takterbarukan ke sumber alam terbarukan, tercermin dari peningkatan anggaran di Dinas Pertanian dan Peternakan sejak 2019. Kepala Distanak (2019 hingga 17 Juli 2023) Sutikno menuturkan, anggaran yang dikelola instansi ini senilai Rp86 miliar (2019). Jumlah ini terus bertambah menjadi Rp171 miliar (2022), dan kembali meningkat menjadi Rp250 miliar (2023). Sutikno menyadari, mencapai target visi misi Bupati Kukar di sektor pertanian tidaklah mudah. Bekerja sama dengan TNI dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2023, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian di lima kawasan pertanian terpadu. Untuk menekan risiko gagal panen petani akibat tingginya pH tanah, diantisipasi melalui program bantuan kapur dolomit. Untuk lahan pertanian dengan sistem tadah hujan, telah dibangunkan embung ukuran 25 kali 50 meter. “Targetnya 30.000 hektare (kawasan pertanian), saat ini baru tercapai 13.000 hektare,” kata Sutikno. Komoditas jagung kini diminati oleh warga Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Sudah ada sekitar 88 hektare lahan yang ditanami jagung. Warga menaruh minat pada komoditas itu karena hasilnya lebih baik dan menjanjikan dibandingkan dengan padi. Produktivitasnya mencapai 4,5 ton per hektare. Hasil panen Sutikno Foto: istimewa

152 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR jagung biasanya dikirim ke Kalimantan Selatan sebagai bahan pembuatan pakan ternak. Bersama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Distanak melakukan uji coba pemanfaatan lahan bekas tambang. Langkah ini dilakukan untuk mencapai target penambahan luas lahan pertanian di Kukar 6.000 hektare per tahun. Di bidang peternakan, Pemkab Kutai Kartanegara memacu program pengembangan ternak sapi dengan target lahan 500.000 hektare. Hanya saja, untuk sapi jenis brahman tampaknya tidak cocok dengan karakter lahan di Kutai Kartanegara. 7. KREASI SERBA IKAN Peringatan ke-74 tahun Merah Putih Sangasanga digelar dengan pameran (expo) pembangunan yang menampilkan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat Kutai Kartanegara. Foto: istimewa

153 Hanna Sulistya Rahayu dan Bagus Eko Sampurno, pasangan suami-istri aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Kutai Kartanegara, turut memamerkan produk industri rumahan mereka dengan merek dagang Ganiya Bogatama. Hanna punya cita-cita meramaikan khazanah produk buah tangan khas Tenggarong, berbahan lokal dan inovatif. Mengambil tempat di stan Dinas Koperasi-UKM dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Hanna, menata produk-produknya dengan kemasan yang kekinian (trendy). Kemasan pouch dagangan itu sepintas dikira berharga mahal oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) saat menemani Bupati Edi Damansyah melihat produk di stan Dinas Koperasi-UKM. Bagus menyebutkan, produk tersebut dibanderol Rp10.000 per pouch, dan menyilakan Daman dan kepala dinas untuk mencicip tester produk yang tersedia. Dijelaskannya, produk olahan itu berasal dari bahan-bahan lokal, terutama ikan. Gigitan pertama berkesan bagi Daman, selanjutnya ia memesan sejumlah produk dan minta diantarkan ke penginapan. Sebelum beranjak dari lokasi, Daman juga minta kesediaan Hanna dan Bagus agar memberikan pelatihan cara pengolahan produk tersebut hingga ke daerah hulu Kukar. “Lajari (ajari) masyarakat Kukar, produk kita ni ditularkan,” pesan Edi yang diingat Bagus di Festival Kota Juang Sangasanga, tahun 2021 lalu. Di awal merintis usahanya (Desember 2020), Bagus dan Hanna mengolah produk berbahan ikan belida Borneo (Chitala Borneoensis), ikan endemik yang hidup di perairan Kalimantan. Ikan sejenis juga terdapat di perairan Jawa dan Sumatera, tetapi karakteristiknya berbeda. Amplang (kerupuk) oleh-oleh yang jamak dijumpai di Tenggarong, termasuk memanfaatkan bahan ikan belida. Belakangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

154 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR mengategorikan ikan belida merupakan satwa liar yang hampir punah, dan masuk dalam daftar satwa yang dilindungi. “Tidak ada yang mengalahkan rasa belida itu,” kata Bagus yang sebelumnya bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda. Setelah terbit peraturan itu, mereka tidak lagi menggunakan ikan belida, tetapi beralih kepada jenis ikan budidaya seperti nila, gabus, lele, atau patin. Juga ikan hasil tangkapan di laut dan perairan umum, seperti ikan bilis Mayang, demikian warga Tenggarong menyebutnya. Sama seperti ikan belida Borneo, ikan bilis adalah vertebrata endemik yang paling mudah ditemukan di Danau Semayang, Kecamatan Kenohan. Bagus menegasi bahwa produk olahan kering maupun frozen food industri rumahan mereka menggunakan bahan lokal, terutama perikanan yang ketersediaannya cukup berlimpah di Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan prinsip Dinas Koperasi dan UKM Kukar, menganjurkan pelaku usaha memanfaatkan bahan baku di sekitar lingkungan desa hingga kecamatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Dalam Angka 2023 terlihat pada produksi tangkapan ikan (hasil budi daya, laut dan perairan umum) sebanyak 176,74 ribu ton dengan nilai Rp5,69 triliun (2021). Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah dengan perolehan perikanan tangkap terbesar dengan volume 80,74 ribu ton, senilai Rp2,43 triliun. Sektor usaha mikro dan kecil termasuk prioritas Daman dan Wakilnya, Rendi Solihin pada RPJMD Kutai Kartanegara 2021- 2026. Untuk pencapaian visi misi RPJMD, Daman mencetuskan 23 program dedikasi Kukar Idaman. Kukar Idaman untuk sektor usaha mikro dan kecil ditujukan untuk: memperkuat sektor usaha mikro dan kecil; meningkatkan

155 kapasitas produksi dan daya saing produk dengan memfasilitasi permodalan melalui lembaga bank dan non-Bank; membangun klinik UMKM di setiap kecamatan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha; meningkatkan jumlah UMKM pengguna sistem pemasaran digital. Perlu Stimulus Dianto Raharjo, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Kutai Kartanegara, siang itu baru saja usai mengikuti rapat perencanaan RAPBD-Perubahan di Kantor Bappeda Kutai Kartanegara. Ia tampak gembira mengabarkan, anggaran untuk bidang kerjanya bakal mengalami peningkatan pada perubahan APBD Kutai Kartanegara 2023. Hal itu dianggapnya sebagai tantangan dari beban tugas yang diamanatkan bupati kepada Dinas Koperasi-UKM, membantu pelaku usaha dan meningkatkan usaha mikro dan kecil. “Di APBD Perubahan ini saya ditantang lagi, ada sekitar Rp4,2- an miliar,” ucapnya. Dianto optimis, sektor usaha mikro dapat tumbuh dan berkembang. Meski diakuinya, fakta di lapangan ada sejumlah kendala yang perlu ditangani bersama semua stakeholder. Produk usaha mikro dan kecil di Kukar berkarakter sebagaimana pembagian zonasi di wilayah kabupaten ini. Zona hulu meliputi kecamatan: Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, dan Muara Wis. Produk usaha mikro di sini didominasi kerajinan tangan. Untuk olahan makanan berbahan dasar ikan dan pertanian jumlahnya masih sangat minim. Zona pesisir: Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja. Kebanyakan pelaku menekuni usaha olahan makanan, terutama berbahan dasar ikan.

156 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Zona tengah: Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Di zona ini, produk pelaku usaha perpaduan antara olahan makanan berbahan baku ikan, pertanian, dengan produk kerajinan tangan. Dinas Koperasi-UKM Kukar menilai, bahwa di zona pesisir dan zona tengah kualitas dan kuantitas usaha mikronya relatif lebih berkembang. Meski demikian, mereka tetap mengoptimalkan agar daerah hulu ikut terpacu untuk lebih maju. Daman menekankan Dinas Koperasi-UKM mengoptimalkan pertumbuhan dan mengembangkan dunia usaha di seluruh wilayah Kukar. Instansi ini ditugaskan untuk mengawal program pemberian modal UKM melalui Kredit Kukar Idaman (KKI), dan program pengembangan dan pelatihan UKM. Fasilitas KKI tidak semata mendukung pelaku usaha pada sisi permodalan. Kebijakan pemerintah tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah pelaku usaha terjebak utang pada rentenir maupun pinjaman berbasis online (pinjol). Setidaknya terdapat tiga kelompok pelaku usaha yang berhak memperoleh KKI, yakni: pedagang kaki lima (Rp10 juta), wirausaha baru (Rp15 juta), dan pelaku usaha mikro (Rp25 juta). Program KKI mampu menstimulasikan pertumbuhan wirausaha baru. Pada Mei 2023, di Kecamatan Sanga-Sanga (zona pesisir) tumbuh 215 wirausaha baru. Dampak positif lainnya, produktivitas usaha mengalami peningkatan, serta memotivasi pelaku usaha yang sebelumnya mengalami stagnan produksi. Sayangnya, realisasi pengucuran KKI melalui Bank Kaltimtara baru menyentuh 250 pelaku usaha dengan nilai kucuran kredit Rp3,7 miliar (2022). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh KKI itu tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah pemohon KKI yang mencapai 737 pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil se-Kukar, sekitar 58.000 pelaku usaha. Data statistik BPS Kalimantan Timur menempat-

157 kan Kukar urutan kedua terbanyak usaha mikro dan kecil dengan jumlah 4.116 (2022). Kota Samarinda berada pada urutan tertinggi dengan jumlah 5.896 usaha mikro dan kecil. Bahan Ikan Lokal Bupati Kukar Edi Damansyah mencanangkan transformasi struktur ekonomi, dari sumber daya alam takterbarukan kini difokuskan kepada sumber daya alam terbarukan. Perubahan orientasi ini merupakan langkah antisipatif menyambut berakhirnya era cadangan sumber daya fosil di wilayah Kutai Kartanegara. Daman berharap kekayaan sumber alam terbarukan seperti sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, menjadi penopang utama perekonomian daerah ini di masa depan. Di luar semangat yang tinggi, bupati menyadari bahwa gagasan transformasi struktur ekonomi itu tampaknya tidak akan tuntas hingga masa jabatannya berakhir (2024). “Tapi paling tidak, saya meletakkan pondasinya,” tandas Daman. Seiring dengan semangat pencanangan transformasi ekonomi itu, Dinas Koperasi-UKM mendorong pelaku usaha maupun wirausaha baru untuk mampu memanfaatkan bahan baku setempat yang dapat diolah menjadi produk usaha bernilai jual. Setiap berkunjung ke pelosok memberikan pelatihan kewirausahaan mikro, Dianto sering menanyakan ketersediaan bahan baku di daerah setempat. Hal ini penting, mengingat bahan baku akan sangat menentukan keberlanjutan usaha, sekaligus dapat merealisasikan obsesi “satu desa satu produk unggulan.” Sebab, jika mereka menggunakan bahan baku yang dipasok dari luar (daerah), pada waktu ada peningkatan permintaan, mereka akan kesulitan mendapatkan bahan baku. Sebaliknya, kalau menggunakan bahan baku lokal, mereka tidak mengalami kesulitan pasokan lagi. Tinggal dioptimalkan, atau bahkan bisa membudidayakan sendiri.

158 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Contoh keberhasilan pembinaan pelaku usaha berbahan baku lokal yang didampingi Dinas Koperasi-UKM ada di Kecamatan Samboja. Pelaku usaha di sana berhasil menambah nilai ekonomi dari budidaya buah naga. Buah itu diolah menjadi jus, keripik, dan sebagainya. Dari Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, daerah penghasil ikan dan singkong, kini memproduksi kudapan, sempol nugget. Penganan berbahan baku ikan dan singkong itu kini dalam fase berkembang hingga menambah pendapatan perekonomian warga. Modalnya sekitar Rp150 ribu sampai Rp250 ribu, pendapatannya bisa sampai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu. Peningkatan pendapatan itulah yang diharapkan dengan mengoptimalkan bahan baku lokal yang tersedia. Berbeda lagi di Kecamatan Sebulu. Kadis Koperasi-UKM mengapresiasi kejelian seorang pelaku usaha yang memanfaatkan bahan baku yang semula dianggap limbah. Ceritanya, tunggul Kayu Ulin yang selama ini diabaikan begitu saja, berhasil dimanfaatkan menjadi produk gasing dan cobek, hingga dipasarkan ke negeri jiran, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. “Kemarin, saya dapat laporan dari pelaku usaha, produk usahanya telah dipesan pembeli dari Singapura, Brunei, dan Malaysia,” sebut Dianto. Mengenai keterampilan SDM, Pemkab Kukar bersama pihak swasta telah memberikan pelatihan, pembinaan, dukungan sarana, pelatihan memasarkan produk secara digital juga mendesain kemasan produk. Pelaku usaha juga diingatkan akan pentingnya legalitas perizinan berusaha. Bercermin dari banyaknya pelaku usaha mikro kecil yang gagal mendapatkan KKI pada 2022, antara lain disebabkan ketidaklengkapan dokumen izin usaha.

159 Untuk mengatasi hal ini, pola kebijakan diubah dengan cara jemput bola. Ada pun bagi pelaku usaha (terutama di bidang makanan) harus memiliki dokumen legalitas, mulai dari nomor induk berusaha (NIB), sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP), sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPIRT), sertifikat halal, hingga sertifikat good manufacturing practices (GMP). Sekarang telah dimulai dengan setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB, karena NIB itu dokumen penting perusahaan, sebagaimana KTP bagi seseorang. Faktor geografis dan aksesibilitas lagi-lagi menjadi faktor utama dalam mengembangkan dunia usaha mikro dan kecil di Kutai Kartanegara, seperti di zona hulu misalnya. Petugas DinkopUKM selalu mengalami kesulitan akibat jaringan internet di wilayah itu yang tidak berkualitas, sehingga mereka gagal mencapai target untuk memfasilitasi 30 NIB pelaku per hari. Saat ini, pencapaian baru mampu memfasilitasi 5 NIB saja. Kendala bahasa juga masih menjadi hambatan. Tanpa menyebutkan wilayahnya, para petugas berkisah, ketika mereka memberikan pelatihan, ternyata para peserta tidak paham dengan bahasa yang disampaikan. Para pelatih menggunakan Bahasa Indonesia, sementara para peserta hanya paham bahasa daerah setempat. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil semacam Hanna, mereka mengharapkan pemerintah lebih gencar melakukan promosi produk usaha mereka serta menyediakan sentra dagang produk usaha mikro dan kecil di tempat strategis yang representatif. Untuk memasarkan produknya, Hanna lebih mengandalkan pemasaran digital melalui media sosial, dan promosi dari mulut ke mulut. Ia pernah mencoba memasarkan dagangannya cara konsinyasi pada minimarket modern dan pasar tradisional. Kini cara itu tidak dilakukan lagi, di samping karena pembayaran yang lama, posisi penempatan barang (displaying) pun juga tidak terjamin, belum lagi ditambah dengan biaya-biaya lain seperti biaya sewa gudang.

160 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Menurut Hanna, bila Pemkab Kukar serius menumbuhkan dan meningkatkan usaha sektor UMKM yang berdaya saing, maka perlu dibangun sentra kawasan industri. Dengan fasilitas itu, Hanna yakin para pelaku usaha di Kukar akan semakin semangat. 8. HILIRISASI SENTRA INDUSTRI Kebijakan hilirisasi telah disusun oleh Pemkab Kutai Kartanegara untuk mendorong pembangunan sektor pertanian. Langkah ini menjadi pilihan yang memungkinkan berlangsungnya proses transformasi ekonomi dari sumber daya ekonomi takterbarukan menuju terbarukan. Setidaknya terdapat tiga sentra industri yang menjadi target dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026. Jumlah total anggarannya mencapai Rp20 miliar, meliputi pengolahan rumput laut, biofarmaka jahe di Loa Kulu, serta minyak sawit. Dari tiga target itu, baru pabrik pengolahan rumput laut yang sudah berhasil direalisasikan. Kekurangannya, mesin-mesinnya masih belum berhasil dilakukan lelang. Pengadaan mesin pengolah rumput laut (menjadi tepung) sudah Foto: istimewa

161 dianggarkan dalam APBD 2022 senilai Rp16 miliar, seharusnya di 2023 ini pabrik sudah dapat diresmikan. Karena gagal lelang, maka anggaran itu akhirnya teronggok menjadi SiLPA. Harus dilakukan lelang ulang untuk pengadaannya, harusnya tahun ini sudah ada penyempurnaan. Membumikan Rumput Laut Sebelum ada program hilirisasi, Kutai Kartanegara melakukan ekspor raw material berupa rumput laut kering. Rumput laut kering itu kemudian diekspor dan diolah di luar negeri. Hasil olahan itu kemudian diimpor lagi ke Indonesia dijadikan bahan baku produk makanan, kosmetik, cangkang obat, maupun pasta gigi. Nilai tambah terbesar justru diperoleh dari pengolahan, bukan dari pengeringan rumput laut. Melalui hilirisasi, rumput laut diolah menjadi tepung untuk dipasok ke perusahaan-perusahaan makanan, kosmetika, maupun farmasi. Pemkab Kutai Kartanegara yakin, hasil pengolahan ini nanti pasti akan lebih dilirik perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena harganya yang lebih murah dari pada produk impor. Selain menghemat devisa, pengalihan ini juga bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi Kutai Kartanegara. Yang perlu dipersiapkan saat ini adalah pengadaan peralatan pabrik, instalasi pengolahan limbah (ipal), dan juga manajemen pengelolaannya. Menurut Laporan Akhir Kajian Model Bisnis Pengelolaan Industri Rumput Laut Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun Disperindag Kukar dan Fakultas Pertanian UGM pada 2022, potensi rumput laut di Kukar cukup menggembirakan. Pada saat produksi rumput laut di Kalimantan Timur mengalami fluktuasi, bahkan menurun pada 2018-2021, di Kukar justru mengalami peningkatan.

162 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pada 2018, produksi rumput laut di Kaltim mencapai 37.091 ton dan turun menjadi 27.004 ton. Penurunan produksi tersebut berpengaruh pada perolehan yang berkurang dari Rp194,42 miliar (2018) menjadi Rp49,87 miliar (2021). Beberapa faktor penyebab penurunan produksi rumput laut antara lain karena pengaruh musim yang tidak menentu seperti, tinggi gelombang, dan arah angin yang selalu berubah dan tidak dapat diprediksi secara akurat. Bahkan di beberapa kabupaten terpaksa tidak melakukan penanaman karena serangan berbagai macam penyakit, seperti penyakit ice-ice. Kondisi sebaliknya tampak pada produksi rumput laut di Kecamatan Samboja dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada periode yang sama produksinya justru meningkat. Pada periode 2018-2021, terutama untuk rumput laut jenis Gracilaria sp, Produksinya sebesar 5.593 ton (2018), sempat turun menjadi 1.375 ton (2019), naik drastis menjadi 12.326 ton (2020), dan 12.007 ton (2021). Penganbangan potensi itu mendapat dukungan kuat dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Melalui pembangunan sentra dua unit kebun bibit rumput laut, perluasan area budidaya seluas 520 hektare, dan pendistribusian benih kepada 1.000 petani pembudidaya. Berdasarkan hasil studi Fakultas Pertanian UGM, ada 18 kelompok pembudidaya. Satu kelompok rata-rata terdiri dari 15 orang anggota. Setiap anggota mengelola lahan budidaya seluas 4 hektare. Artinya, 18 kelompok tersebut mengelola lahan budidaya total seluas 1.080 hektare. Jika setiap hektare kawasan budidaya dapat menghasilkan dua ton Gracilaria sp kering, maka dari luas 1.080 hektare itu dapat menghasilkan 2.160 ton rumput laut. Durasi satu siklus produksi, mulai dari penanaman sampai panen adalah 45 hari, sehingga dalam setahun dapat dilakukan delapan kali panen. Berdasarkan asumsi hasil produksi 2.160 ton

163 kering dan delapan kali panen dalam setahun, maka produksi Gracilaria sp kering per tahun mencapai 17.280 ton. Jika harga jual rumput laut kering Rp6.000 per kilogram, maka nilai keseluruhan produksi adalah Rp103,68 miliar. Nilai produksi itu masih berpotensi meningkat, mengingat masih ada sekitar 4.000 hektare lahan yang belum didayagunakan secara optimal. Saat ini, hasil panen masih dijual dalam bentuk rumput laut kering oleh petani pembudidaya kepada pengepul (broker). Nilai jualnya pun relatif masih rendah. Harapan ke depan, pabrik pengolah rumput laut di Muara Badak ini akan mampu mengefisienkan mata rantai pasokan (supply chain) industri pengolahan rumput laut. Dengan demikian perputaran perekonomian di Muara Badak dan sekitarnya mampu bergerak lebih cepat dan dinamis. Semua Komoditas Diakui Wakil Bupati Rendi Solihin, perputaran bisnis industri rumput laut di Kutai Kartanegara cukup menggiurkan. Beliau yang tumbuh dari keluarga nelayan itu tahu persis anatominya, karena keluarga besarnya juga berkecimpung langsung dalam bisnis itu. “Saya menjadi anggota dewan dari rumput laut,” aku Rendi. Selain itu, ia juga mengembangkan bisnis sarang burung walet yang bisa menambah pemasukan cukup lumayan bagi keluarga besarnya. Ia berharap, kebijakan hilirisasi tidak hanya diberlakukan untuk komoditas rumput laut saja. Melainkan pada semua komoditas untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. “Salah satu janji kami adalah menciptakan 25 ribu nelayan produktif,” kata Rendi. Sampai saat ini, sudah ada 24 ribu nelayan yang diberdayakan, sekaligus mendapat bantuan. Seperti nelayan budidaya rumput

164 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR laut mendapat bantuan bibit, tali, dan mesin. Untuk nelayan tangkap ada bantuan mesin dan alat tangkap. Sedangkan untuk nelayan budidaya sudah ada bantuan bibit, jaring, pupuk sesuai kebutuhannya. Bibitnya didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Nelayan tambak mendapat bantuan alat berat. *** 9. MENGEMAS IKON WISATA KUKAR Berbicara soal pariwisata, Kutai Kartanegara adalah salah satu tujuan wisata di Kalimantan Timur. Jenis objek wisata meliputi: budaya yang masih lekat, bangunan-bangunan bersejarah, festival budaya, dan (tidak ketinggalan) aneka kulinernya. “Apa yang ada itu sudah lumayan. Tinggal dikemas, dibenahi, dan dipasarkan. Semua itu bisa menjadi salah satu ikon wisata Kutai Kartanegara,” kata Ketua DPRD Abdul Rasid. Wajah Bangkok di Tenggarong Pengembangan pariwisata di Kutai Kartanegara dimulai dengan menata ibu kota Kutai Kartanegara, Tenggarong. Obsesi Pemkab Kutai Kartanegara adalah menjadikan Tenggarong sebagai tempat wisata sejarah dan budaya. Sementara itu, pembangunan IKN menjadi momentum yang pas untuk terus mempercantik Tenggarong. Tenggarong akan dikemas dan dijual sebagai paket wisata. Kota ini menyediakan homestay dan menjual kuliner khas. Dari Tenggarong ini kemudian akan ditawarkan paket-paket wisata ke desa di 19 kecamatan yang lain. Desa-desa yang menjadi destinasi wisata itu ikut berbenah menjadi desa-desa wisata yang menjual objek wisata alam dan wisata budaya. “Obsesinya, Tenggarong itu seperti Malioboro di Yogyakarta. Wisatawan datang, jalan-jalan, juga makan-makan,” Vanesa Vilna tersenyum simpul.

165 Setidaknya, menjadikan Tenggarong sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kutai Kartanegara sendiri. Mereka jalan-jalan di Tenggarong sambil berwisata kuliner. Juga tersedia paket-paket wisata yang dijual dengan tarif terjangkau. Apalagi banyak situs bersejarah di Tenggarong seperti layaknya Yogyakarta seperti keraton, misalnya. Salah satu yang khas, Tenggarong memiliki Sungai Mahakam. Potensi wisata sungai seperti kota-kota besar di sepanjang Sungai Mekong, mulai dari daratan China, Myanmar, Laos, Kamboja, sampai Vietnam. Atau seperti Bangkok yang mengoptimalkan tepian Sungai Chao Phraya menjadi destinasi wisata yang mengesankan. Beberapa akademisi yang pernah melakukan kajian di tepian Mahakam dan menyatakan bahwa Tenggarong yang dilalui Sungai Mahakam, seharusnya bisa memanfaatkannya sebagai sumber daya kehidupan. Tidak hanya untuk kebutuhan seharihari, melainkan juga untuk pariwisata. Foto: istimewa

166 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR One Stop Entertainment di Pulau Kumala Pulau Kumala menyembul di tengah Sungai Mahakam, tidak jauh dari Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara. Tampak sunyi seperti pulau tak berpenghuni. Semak belukar merimbun, dan tampak terabaikan karena kurang terawat. Sisa-sisa kejayaan Pulau Kumala, wahana wisata hasil pembangunan era Bupati Syaukani Rais tampak mangkrak tak terurus. Di era Bupati Rita Widyasari, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kutai Kartanegara telah menyiapkan konsep-konsepnya (2016). Rencananya, Pulau Kumala akan menjadi wahana wisata berkonsep one stop entertainment. Di atas pulau seluas hampir 76 hektare itu akan dibangun pusat hiburan dan perbelanjaan. Meskipun Pemkab memiliki pulau dan sumber daya finansial yang cukup, tetapi regulasi tidak memungkinkan untuk mengelolanya menjadi unit bisnis. Untuk itu, Pemkab Kutai Kartanegara mencari jalan tengah dengan cara menarik investor, atau bisa juga dengan mengundang kerja sama dengan operator objek wisata profesional dengan pola franchise. Franchise yang dimaksud adalah menggandeng operator empat wahana hiburan besar di Indonesia selama tiga tahun. Tiap-tiap wahana menampilkan jenis hiburan yang berbeda. Pertama, Trans Studio akan menggelar wahana permainan yang dipadukan dengan pusat perbelanjaan dengan luas areal yang dibutuhkan sebanyak empat hektare. Kedua, kebun binatang mini (mini zoo) dengan menggandeng Taman Safari. Bentuknya berupa wahana indoor di dalam gedung kaca yang dikelilingi aneka satwa seluas lima hektare. Ketiga, permainan air dengan menggandeng operator Waterboom seluas empat hektare. Keempat, operator Sea World, wahana ini akan menampilkan wisata bawah air berupa lorong kaca seluas tiga hektare. Manajemen pengelolaan wahana-wahana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keempat pihak pengelola. Pemkab Kutai

167 Kartanegara perlu campur tangan dalam urusan operasional. Juga tidak perlu terlibat dalam hal pemasaran dan pemeliharaan. Pemkab hanya melakukan penyertaan modal dan kontrol sosial, lalu menerima benefit dari bisnis itu. Panorama Pulau Kumala dinilai sangat mendukung. Sumber air sudah tersedia di kanan kiri pulau, tinggal menggandeng pihak ketiga untuk mengelola. “Jika konsep ini terlaksana, dipastikan akan mengalahkan objek wisata Garden by The Bay, Singapura. Mereka menghadapi banyak keterbatasan, misalnya lahan yang terbatas. Mengapa Kutai Kartanegara tidak mengusahakan sendiri?” Maman Setiawan bersemangat. Mangkraknya Pulau Kumala karena saat itu tidak ada konsep yang jelas. Akan dibuat seperti apa objek wisata di sana, sasarannya pun juga tidak jelas. Sementara itu, kalau konsep yang diusulkan itu mencakup semua golongan umur, mulai dari anakanak hingga lanjut usia. Untuk memudahkan pergerakan wisatawan, akan dibangun kereta monorel yang mengelilingi pulau sepanjang tujuh kilometer. Ada juga shuttle bus, alat transportasi itu akan berhenti di wahana-wahana yang dituju. Jembatan Repo, jembatan penyeberangan warna merah yang saat ini hanya bisa dilewati pejalan kaki, nanti akan diperlebar menjadi empat meter. Mobil yang diizinkan leluasa berlalu-lalang seperti mobil-mobil listrik berukuran kecil, atau mobil lain yang hanya untuk pertolongan kondisi darurat. Diperkirakan akan memerlukan waktu lebih dari sehari bagi wisatawan untuk berpetualang di pulau seluas puluhan hektare itu. Dari wahana satu ke wahana lainnya, begitupun wisata kuliner dan bersambung ke lokasi wisata lain di Kutai Kartanegara. Kehadiran Pulau Kumala juga akan membuka lowongan kerja baru. Mereka yang lolos akan mendapat pelatihan melalui pemagangan di wahana-wahana tersebut. Misalnya di Waterboom

168 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR di Pantai Indah Kapuk, kemudian kembali ke Kutai Kartanegara untuk bekerja di pulau itu. Memang diakui bahwa biaya modal untuk mengawali bisnis pariwisata di Pulau Kumala itu pasti sangat mahal, triliunan. Selain itu, tidak mungkin selesai dibangun dalam waktu satu tahun. Sejauh ini, konsep itu belum diusulkan kembali kepada Bupati Edi Damansyah. Meski demikian, kehadiran IKN di Kaltim kian membuka peluang bagi Kukar sebagai wilayah tujuan wisata. Setidaknya, satu setengah juta orang akan datang ke Kutai Kartanegara. Apabila IKN batal dibangun pun, tidak masalah. Pulau Kumala tetap menarik wisatawan dari Samarinda, Bontang, dan daerah sekitar untuk datang berkunjung. Daman pun sepakat perlu mengundang kehadiran pihak swasta untuk mengelola Pulau Kumala dan sekaligus mengurangi peran pemkab. Pihaknya kini tengah melakukan penjajagan. “Kalau dikelola birokrat, pasti akan berputar-putar di urusan birokrasi saja. Akan kerja kalau ada anggaran. Kalau mengelola itu tidak sekadar bicara anggaran (saja). Mindset-nya harus diubah,” Daman berseru. Ia mempersilakan jika ada pihak swasta yang akan membangun wahana di Pulau Kumala. Misalnya akan membangun kebun binatang, Daman akan mendatangkan sejumlah satwa dari Gunung Bayan, Kecamatan Tabang. Kemudian Pemkab Kutai Kartanegara akan memberi insentif selama tiga tahun kepada investor untuk pengelolaannya. Ia juga tidak akan buru-buru bicara berapa besaran kontribusi para investor tersebut kepada kas daerah. “Silakan kelola dulu aset (pulau) itu. Kalau sudah ada hitungan bisnis dan mereka mampu mendapatkan uang, nanti baru bicara berapa kontribusi ke Pemkab,” kata Daman.

169 Sejauh ini, sudah ada pengusaha asal Singapura yang tertarik untuk berinvestasi di sana. Mereka akan membangun kasino yang dilengkapi dengan sejumlah cottage. Mereka juga sudah memiliki kapal besar sebagai alat transportasi dari Singapura menuju Balikpapan. Apabila disetujui, mereka akan menyiapkan kapal kecil menuju Pulau Kumala untuk mengusung para pengunjung kasino. Kapal kecil itu akan ditambat tiga sampai tujuh hari di sana. Atas tawaran investasi dari pengusaha Singapura itu, Daman merespon dengan ekstra hati-hati. Ia meminta pertimbangan pihak-pihak yang kompeten, di antaranya Kepolisian Resort Kutai Kartanegara, juga ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Hasilnya, tawaran tersebut tidak direkomendasikan. Daman diminta mencari alternatif yang lain yang tidak berisiko secara hukum maupun norma sosial politik. “Saya sudah bertanya ke Kepolisian, tidak diberi izin. Tanya ke Jakarta, juga tidak direkomendasi. Janganlah, cari yang lain saja… ha ha ha,” ujar Daman tergelak jika ingat dengan tawaran itu. Tentang jembatan Repo-Repo pun Daman menerima banyak komplain karena hanya bisa dilewati pejalan kaki. Banyak muncul keinginan masyarakat untuk meningkatkan fungsi jembatan itu, di antaranya bisa dilalui dengan mengendarai mobil. Pada era Bupati Rita Widyasari, Daman pun sudah pernah mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan yang lebih lebar supaya lebih fungsional. “Mana mau orang disuruh menaruh mobil di seberang, lalu menyeberang sungai menggunakan perahu ces? Orang pacaran pun juga tidak mau begitu,” lagi-lagi Daman kembali tergelak. Saat ini, Wabup Rendi Solihin pun tengah menugaskan Bappeda untuk melakukan kajian Revitalisasi Pulau Kumala. Plt. Kepala Bappeda mengusulkan, memang sebaiknya bukan wahana hiburan semacam waterboom atau kebun binatang yang dijual di

170 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pulau itu. Ia lebih merekomendasikan jika pulau dijadikan tempat liburan dan hiburan bagi keluarga-keluarga. Misalnya dengan membangun spot-spot foto, wisata kebun, taman bermain, menyewakan untuk tempat pernikahan, arena olahraga, juga tempat untuk menggelar beragam acara kebudayaan. Justifikasinya, ongkos pembangunan dan pemeliharaan tempat liburan keluarga semacam itu tidak terlalu mahal, relatif dengan membangun wahana-wahana wisata sebagaimana pernah diusulkan. Wisata Religi dari Hindu ke Islam Potensi wisata religi tampak dari tapak sejarah bahwa Hindu tertua di Indonesia itu ada di Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai ini semula adalah kerajaan bercorak agama Hindu. Sebaran situssitus agama Hindu ada di Kecamatan Muara Kaman. Bupati Edi Damansyah berencana membangun sarana prasarana di sana dengan melibatkan para pemeluk Hindu. “Karena, kata teman-teman dari Bali, kalau mereka datang ke Kutai Kartanegara itu sama seperti halnya orang muslim pergi umrah,” kata Daman. Apalagi terdapat pura besar di Loa Ipuh. Dalam perkembangannya, kemudian agama Islam datang dibawa oleh para habaib dari Timur Tengah ke Kutai Kartanegara. Saat tiba peringatan haul, terjadi kunjungan orang yang datang dari segala penjuru untuk berziarah. Wisata Bekas Tambang Pemkab Kutai Kartanegara juga telah memiliki program pemanfaatan lahan pascatambang. Biasanya, lahan bekas tambang dikonversi menjadi lahan untuk pertanian. Meskipun memberikan hasil kepada banyak orang, tetapi sektor pertanian tidak mengundang banyak orang untuk datang ke Kutai Kartanegara.

171 Salah satu alternatif pemanfaatan lahan bekas tambang adalah untuk kegiatan pariwisata minat khusus. Misalnya dijadikan lahan olah raga otomotif ekstrem seperti offroad atau motocross. Lebih menarik lagi jika kemudian diikuti dengan menggelar event rutin dengan berbagai skala, misalnya acara tahunan atau triwulan. Pemkab Kutai Kartanegara yakin banyak investor yang tertarik. Selain menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD), juga dapat mengurangi angka pengangguran akibat adanya penyerapan tenaga kerja baru. Setidaknya, perlu keberanian untuk mengubah potensi aset daerah, yang semula mengandung banyak kelemahan (bekas tambang) menjadi aset yang produktif. Solusi yang ditawarkan tersebut dapat direalisasikan setelah status areanya menjadi lahan bekas tambang. Berdasarkan regulasi, perusahaan akan menyerahkan kembali lahan tersebut kepada Pemkab untuk pengelolaan pascatambang. “Kalau masih berstatus tambang aktif, ya memang sulit. Tahu sendiri yang punya konsesi tambang itu siapa. Di situlah masalahnya,” tukas Plt. Kepala Bappeda. Paling tidak ada kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pertambangan. Alhamdulillah sejauh ini masyarakat dapat menerima, karena kompensasinya memang sepadan. 10. MERANGKUL PEDAGANG, MENATA PASAR “Kami cukup kaget pada waktu itu, wah, ini bupati mengundang kami,” ujar Muhammad Rosyid pedagang pasar mengawali wawancara. Gaya kepemimpinan Bupati Edi Damansyah telah membawa perubahan drastis, 180 derajat. Terutama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Kutai Kartanegara.

172 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pengambilan keputusan bottom up itu telah memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat mereka langsung kepada bupati. Hal itulah yang dirasakan Ketua Forum Forum Pedagang Pasar dan Kaki Lima (FPPKL) Kutai Kartanegara, Muhammad Rosyid, saat pemerintah merencanakan untuk melakukan revitalisasi Pasar Tangga Arung di Kota Tenggarong. Selepas Isya, 10 Oktober 2022, Rosyid bersama Mas’ud (Sekretaris FPPKL) dan pedagang kering Pasar Tangga Arung, memenuhi undangan silaturahim Bupati Edi Damansyah di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Malam itu, Daman bersama Sekda dan kepala dinas menyimak dengan saksama aspirasi para pedagang terkait program pembangunan peremajaan Pasar Tangga Arung. Mendengar Suara Pedagang Berdiri sejak 1992, semula Pasar Tangga Arung ini ditempati oleh pedagang basah di lapak permanen yang tersedia. Sedangkan pedagang kering mulai bermunculan di bagian belakang, menempati lapak-lapak kios semi permanen bermaterial papan kayu. Pada era bupati sebelumnya, terdengar kabar santer kalau para pedagang di Pasar Tangga Arung akan direlokasi ke tempat lain. “Padahal itu hanya informasi, tetapi resonansinya sangat kuat. Dikabarkan bahwa di pasar ini akan dibangun Islamic Center,” kata Rosyid. Isu relokasi itu kian menguat di kalangan pedagang setelah mereka melihat mulai dibangunnya Pasar Mangkurawang, yang kini ditempati eks pedagang basah dari Pasar Tangga Arung. Ditambah lagi, lapak permanen mereka di Pasar Tangga Arung sudah diratakan.

173 Beberapa jam menjelang pertemuan silaturahmi perdana Bupati Kukar dengan para pedagang, Rosyid, pedagang jam tangan di Tangga Arung itu dihubungi pihak Badan Kesbangpol Kutai Kartanegara. Dia masih ingat, pesan undangan dari Kepala Badan Kesbangpol, saat itu disampaikan bahwa Bupati Edi Damansyah ingin bertemu dengan para pedagang, ingin mengetahui seperti apa aspirasi para pedagang, bahkan sampai hal-hal teknis tentang revitalisasi pasar. “Saya pikir ini pertemuan bersejarah. Terlepas dari tuduhan adanya kepentingan politik, kami merasa pertemuan itu tidak mengandung kepentingan politik apa pun. Secara pribadi dan lembaga, kami mengapresiasi langkah Pemkab hari ini, pimpinan mau mendengar,” tegas Rosyid. Setelah menunaikan sholat Isya berjamaah, pertemuan pun segera dilangsungkan. Daman yang mengajak sejumlah kepala OPD terkait, mempersilakan para pedagang berbicara, menyampaikan seluruh aspirasinya. “Kami merasa senang karena telah diberi ruang oleh Pemkab untuk bisa terlibat dalam pembangunan,” ujar Rosyid. Pertemuan malam itu berlangsung lancar, Sekda Kukar langsung menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membentuk grup Whatsapp Tim Revitalisasi Pasar Tangga Arung, forum pedagang dilibatkan masuk ke dalam grup tersebut. Pertemuan antara pemerintah dan pedagang dilakukan secara intensif hingga menjelang Ramadan 2023. Kepemimpinan era Edi Damansyah yang telah membuka ruang dialog itu mampu mencairkan kebekuan, prokontra, hingga masalah teknis desain revitalisasi Pasar Tangga Arung yang terletak di pusat Ibu Kota Kutai Kartanegara, Tenggarong. Spektrum pergulatan diskusi begitu lebar. Mulai dari perdebatan tentang lokasi ruang terbuka hijau (RTH), tahapan pembangunan, hingga rencana pemanfaatan pasar setelah dibangun nantinya.

174 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Rosyid menyebutkan, forum pedagang meminta pemerintah untuk mengubah tata letak RTH pada desain akhir revitalisasi Pasar Tangga Arung yang berkonsep pasar semi modern itu. “Saya bilang, di mana-mana RTH itu harusnya diletakkan di depan. Ini masukan dari forum,” ungkapnya. Masukan pedagang itu akhirnya diakomodasikan Pemkab Kutai Kartanegara. Meskipun perubahan tata letak (layout) RTH pada desain revitalisasi itu harus menempuh prosedur yang cukup panjang, karena harus mengoordinasikan dengan pihak kementerian di Jakarta. “Itu semua telah dilakukan oleh Pemkab. Alhamdulillah, tata letak RTH bisa direvisi, diletakkan di depan pasar,” kata Rosyid. Dua tahun setelah pandemi Covid19, pembangunan pasar itu direncanakan dimulai pada 2023. Tentu saja, tahap awal adalah mengosongkan lokasi dari kios pedagang kering. Pedagang meminta agar Pemkab bersedia menunda waktunya agar dieksekusi setelah hari raya Idulfitri 1444 H. “Kami berharap eksekusi dilakukan setelah Lebaran (2023), karena lebaran merupakan momentum yang ditunggu para pedagang. Pada hari istimewa itu berharap akan mendapatkan rezeki tahunan yang besar,” ungkap Rosyid, dan Pemerintah Kutai Kartanegara menyetujui permintaan dispensasi itu. Rencana pemerintah, setelah revitalisasi pasar selesai nanti, pasar itu ditempati oleh pedagang kering dan pedagang basah higienis. Tidak pelak hal ini kembali memancing pro-kontra para pedagang. Rosyid dan pedagang kering lainnya meminta pemerintah mengevaluasi kembali rencana itu. Mereka meminta agar memisahkan antara pasar kering dengan pasar basah. Mereka meminta agar Pasar Tangga Arung ditetapkan sebagai sebagai pasar kering, dan Pasar Mangkurawang sebagai pasar basah.

175 “Jadi orang-orang yang akan ke pasar itu telah jelas pilihannya. Pasar kering apa pasar basah. Usulan ini pun akhirnya diterima,” tutur Rosyid. Contoh lain dari kesepakatan yang dapat dicapai dengan cara dialog, tanpa ribut-ribut, adalah rencana pembangunan masjid di pusat pasar tersebut. Pedagang minta pemerintah cukup membangunkan mereka musala yang bersih dan representatif, karena di sekitar pasar sudah ada masjid jami. Dengan gaya kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara seperti itu, Rosyid dan Mas’ud meyakini jika revitalisasi Pasar Tangga Arung akan terlaksana dengan sukses dan lancar. Dengan membuka ruang komunikasi dengan pedagang, semua itu merupakan representasi dari keinginan yang kuat Bupati Edi Damansyah untuk meningkatkan kualitas pasar. “Hal inilah yang kami apresiasi. Ada proses dialogis yang konstruktif dan terukur. Pihak Pemkab telah mendengarkan aspirasi kami. Ini yang penting. Saya juga berharap, harusnya anggota Dewan juga mem-back up kebijakan semacam ini. Jangan acuh saja ketika ada masalah seperti ini. Tidak ada mau datang ke sini, menyerap aspirasi para pedagang. Idealnya kan seperti itu sikap mereka. Selama ini tidak ada satu anggota dewan pun yang terlibat langsung datang ke sini,” imbuh Rosyid. Ruang dialog yang dibuka Bupati Kukar ini pula menjadi dasar bagi Rosyid dan Mas’ud untuk menginisiasi lahirnya lembaga FPPKL Kutai Kartanegara. Tujuannya agar aspirasi para pedagang Pasar Tangga Arung lebih terkoordinasikan, tersalurkan secara benar dan aspiratif. Meskipun diakui Rosyid, selama ini memang ada tekanan dan kecurigaan yang bertendensi politis dari pihakpihak tertentu, bahkan juga datang dari sesama pedagang. Rosyid menyebutkan, pembentukan forum pedagang itu adalah hasil dari belajar pada peristiwa relokasi sekitar 300 pedagang basah Pasar Tangga Arung ke Pasar Mangkurawang, yang sempat

176 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR diwarnai dengan reaksi cukup keras dari pedagang pada saat itu, sebagai akibat dari munculnya kesenjangan informasi di antara para pihak. Ketua FPPKL Kukar ini berharap, ke depan nantinya para pedagang selalu dilibatkan dalam tata kelola pasar. Dia mencontohkan, Pasar Imogiri di Bantul, Yogyakarta yang selalu melibatkan para pedagang dalam pengelolaannya. “Dengan demikian kami, para pedagang ini, juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan dan dinamika pasar tempat kami semua mengais rezeki ini,” pungkas Rosyid. Belajar dari Jokowi Bupati Kukar Edi Damansyah menyatakan, strategi pendekatan yang dilakukannya untuk meredakan tensi pro-kontra dalam menata Pasar Tangga Arung itu semata-mata meniru apa yang pernah dilakukan Presiden Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Selain dengan pedagang pasar, dialog dengan warga juga dilakukan Bupati Edi Damansyah terkait program revitalisasi kawasan kumuh di daerah aliran sungai (DAS) Tenggarong yang dihuni warga. “Warga saya undang sehabis shalat Subuh berjamaah, dilanjutkan sarapan pagi dan ngobrol. Kalau habis salat Subuh khan rohroh jahat belum merasuki jiwa-jiwa warga di sini,” kata Daman seraya tertawa. Sejak dini, ketika rencana relokasi pedagang Pasar Tangga Arung mulai disosialisasikan, Daman telah mewanti-wanti kepada Bupati Rita Widyasari agar tidak terburu-buru memindahkan pedagang ke Pasar Mangkurawang karena beberapa hal masih perlu ditinjau dan dimatangkan kembali.