27 Tugas lain Rendi antara lain menjalankan Program Kukar Siap Kerja di setiap kecamatan. Ia mengajak anak-anak muda menjadi wirausahawan. Konsep yang dibuatnya adalah menciptakan pengusaha muda baru. Pemerintah hadir dengan memberikan akses, modal, dan pelatihan. Besaran modal yang dipinjamkan bervariasi. Untuk usaha mikro plafon Kredit Kukar Idaman Rp25 juta dengan jangka waktu pengembalian selama 24 bulan, wirausaha baru Rp15 juta dengan tenor 24 bulan, dan pedagang kaki lima (PKL) Kredit Kukar Idaman menyedian pinjaman Rp10 juta masa waktu pengembalian 12 bulan. Akses Kredit Kukar Idaman dikucurkan Pemkab Kukar bekerjasama dengan Bankaltimtara, yang dapat diakses masyarakat sesuai kriteria yang ditetapkan. Tugas lain adalah mengawasi setiap proyek atau pekerjaan Pemkab Kutai Kartanegara dengan pihak ketiga. Mengingat banyak proyek di Kutai Kartanegara yang belum selesai, bahkan putus kontrak. 2. MENUJU KUKAR 1 Kecemerlangan karier Edi Damansyah tak dibangun dalam sekejap. Perjalanan panjang telah ia lalui. Mulai sebagai tenaga honorer hingga ke puncak karier sebagai seorang PNS, Sekretaris Daerah. Langkahnya telah memenuhi kaidah dalam meniti karier, sebagaimana dilontarkan motivator ternama asal Amerika, Zig Ziglar, there is no elevator to success, you have to take the stairs. Hebatnya, Daman telah menerapkan prinsip itu, bahkan jauh hari sebelum prinsip itu diperkenalkan Ziglar. Karakter gigih yang dimiliki Daman akhirnya menarik perhatian Bupati Kukar Rita Widyasari (2010-2015) untuk mendampingi sebagai calon wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk masa jabatan 2016-2021. Semula tawaran Rita itu ditolaknya, karena ia merasa belum pantas untuk berada di posisi itu.
28 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Tetapi, semakin keras ia menolak, semakin kukuh dorongan Rita untuk menggandengnya di kontestasi Pilkada Kutai Kartanegara. Jika Daman tidak mau jadi wakil bupati, maka Rita tidak akan mendaftar ke KPU. Batin Daman bergolak keras. Kala itu usianya 50 tahun, berarti masih ada waktu sepuluh tahun lagi kesempatannya menjadi seorang ASN. “Akhirnya saya putuskan pensiun dini,” kata Daman. Keputusan itu menandai kebulatannya menerima pinangan Rita. Persoalan baru muncul. Partai Golkar yang menjadi wahana politik Rita sebelumnya, terbelah karena konflik internal kepengurusan. Partai Golkar Kutai Kartanegara pun kena dampak perpecahan pengurus pusat, antara Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie dengan versi Agung Laksono yang membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Akhirnya Rita memutar haluan 180 derajat. Bersama Daman ia mendaftar sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar dari jalur independen atau perseorangan. Mereka mengumpulkan 50.143 Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penanda dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah menang. Ia merasa kemenangannya terbilang unik dan langka. Lantaran jalur independen bisa memenangkan kontestasi politik di negeri yang mengagungkan partai politik adalah kejadian yang sangat langka. Dalam perjalanannya, Rita tersandung persoalan yang menyebabkan ia harus menanggalkan kursi Bupati Kutai Kartanegara. Selaku wakil bupati, agar roda pemerintahan tetap berjalan, Daman pun didaulat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati selama 10 bulan 3 hari. Setelah keputusan pengadilan atas kasus Rita dinyatakan inkracht (tetap), Daman akhirnya ditetapkan menjadi Bupati Definitif Kutai Kartanegara sampai dengan habis masa jabatan (2 tahun 9 hari).
29 Memasuki masa Pilkada 2020, Daman memantapkan hati untuk ikut bertarung lagi. Rupanya ia tertarik maju sebagai Kukar-1 alias bupati. Ia ingin merealisasikan obsesi agar masyarakat Kukar tidak kesulitan mendapatkan air bersih, listrik, layanan kesehatan, pendidikan, juga akses ke berbagai daerah. “Karena apa yang kami tetapkan di dalam visi misi itu bagian besar berasal dari kondisi yang saya inginkan. Saya anak orang kampung, berangkat dari kondisi sulit,” Daman memberi penegasan. Meminang Anak Muda Bertarung pertama kali dalam Pilkada sebagai calon bupati, Edi Damansyah mengambil keputusan cukup ekstrem. Dia lebih memilih menggandeng anak muda yang usianya terpaut 26 tahun dengannya, Rendi Solihin, ketimbang yang sudah kenyang makan asam garam. Tak hanya seperti bapak dan anak, keduanya pun punya latar belakang berbeda. Daman seorang putra daerah Kutai yang berasal dari pelosok, Rendi adalah pemuda kelahiran Bone, Sulawesi. Daman meniti karier sejak awal sebagai birokrat, Rendi sebagai politisi di DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan Samboja. Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Rendi terlebih dahulu berkarier sebagai seorang pengusaha di bidang jasa dan budi daya tambak. Orang tuanya adalah pengusaha tambak udang. Ketika usaha tambak udang itu surut, Rendi segera mengubahnya menjadi ladang rumput laut. Dia juga melakukan investasi rumah burung walet. Kini, dari rumah walet itu memberinya pemasukan yang lumayan besar. Belum lagi dari usaha rumput laut dan jasa lainnya. Setelah sukses di dunia bisnis, ia tertarik untuk masuk ke dunia politik praktis. Melalui Partai Golkar, Rendi mengikuti jejak
30 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR kakaknya yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili Fraksi Partai Golkar di dapil yang sama, Samboja. Pada kontestasi Pemilu 2019, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kukar untuk masa bakti 2019-2024. Tidak tanggung-tanggung, perolehan jumlah suaranya terbesar se-Kalimantan Timur. Karier cemerlang di dunia politik praktis itu telah menyedot perhatian para calon bupati yang akan berlaga di Pemilukada Kutai Kartanegara. Tak terkecuali Tim Pemenangan Edi Damansyah, bupati petahana yang akan kembali maju berlaga. Tim ini mendekati Rendi untuk meminang menjadi calon wakil bupati mendampingi Edi Damansyah. Tim Pemenangan Edi Damansyah memandang, selain berbekal perolehan suara yang cukup besar, Rendi yang masih relatif belia itu juga berstatus sebagai pengusaha muda yang sukses. Kriteria yang dimiliki Rendi klop dengan figur Edi Damansyah. Komplemen antara sosok senior-junior, birokrat–pengusaha/ politisi, pasti akan menjadi pasangan cabup-cawabup yang memiliki daya tarik yang tinggi. Ketika Rendi dilantik menjadi anggota dewan, Edi Damansyah sudah mendeteksi potensi besar yang dimiliki anak muda ini. Saat itu juga Daman sudah melakukan pendekatan dan sekaligus mereserved-nya untuk kelak menjadi pasangannya dalam kontestasi Pemilukada. Kala itu Rendi belum begitu serius merespon, ia minta Edi Damansyah mendiskusikan hal itu dengan keluarga besarnya secara lebih detail dan intens, di rumahnya. “Tidak hanya Pak Edi, semua bakal calon bupati mendatangi rumah kami, tetapi Pak Edi Damansyah memang yang datang pertama kali meminang saya,” ujar Rendi. Rekomendasi pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin diperoleh dari hampir semua partai. Hanya satu partai yang tidak mengusung pasangan ini, PKB. Sebelumnya, Partai Golkar juga tidak
31
32 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR memberikan rekomendasi untuk pasangan ini. Rekomendasi Golkar akan diberikan kepada Awang Yaqub Luthman (Ketua DPRD Kutai Kartanegara) dari Partai Golkar, yang juga berniat maju dalam kontestasi berpasangan dengan Suko Buono (ASN dari Kutai Timur). Namun demikian, pasangan Awang Yaqub-Suko Buono dinyatakan gagal oleh KPU Kutai Kartanegara karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi hingga tenggat waktu yang ditentukan. Akhirnya, rekomendasi Partai Golkar pun diberikan kepada pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin, mereka berdua melenggang maju melawan kotak kosong. Pemilukada yang digelar tanggal 20 Desember 2020 itu pun akhirnya memberikan kemenangan telak kepada pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin. Pasangan ini berhasil meraih suara sebanyak 200.362 suara (74 persen). Setelah pemerintahan berjalan, Rendi pun memutuskan untuk menyeberang ke partai yang dipimpin Daman, PDI Perjuangan. Restu Sultan Keputusan Daman untuk maju kembali juga atas dorongan restu dari ibu dan istrinya. Dua sosok perempuan yang sangat berpengaruh untuk memantapkan langkah Daman memimpin Kukar lima tahun ke depan. Restu yang sama juga dimohonkan Daman kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Mohammad Arifin. Bersama calon pendampingnya, anggota DPRD Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Mohammad Arifin.
33 dari Fraksi Golkar, Rendi Solihin, menghadaplah ia ke kediaman Sultan pada 26 September 2020. Kedatangannya hari itu tidak lain hanyalah ingin meminta nasihat sekaligus doa restu semoga diberi kemudahan jalan. Dalam pertemuan yang hangat itu, Sultan menyebut Daman sebagai sosok pemimpin yang baik. Lantaran kebiasaannya menghormati banyak orang, sehingga dinilai bukan pemimpin yang sekadar mengincar jabatan. “Saya katakan beliau itu orang baik. Wajar saya pikir, jika ada seseorang yang menghormati Kasultanan dan datang kepada kami. Saya mendoakan dan merestui beliau, selama itu untuk kebaikan,” kata Sultan. Tak berhenti sampai di situ, selama menjadi kepala daerah, Daman masih sering datang menghadap untuk berdiskusi dengan Sultan terkait persoalan birokrasi dan pemerintahan. Di Kutai Kartanegara, sosok Sultan tidak hanya sekadar figur yang dihormati, melainkan telah menjadi salah satu simbol kearifan lokal dan budaya yang masih terus terjaga di Tanah Kutai Kartanegara. Berbagi Tugas Begitu dilantik, Edi Damansyah dan Rendi Solihin langsung berbagai tugas. Daman dengan latar keluarga petani, mencurahkan usaha agar pertanian di Kukar menjadi lebih maju. Sebagai mantan birokrat, ia ingin agar birokrasi bekerja lebih efisien dalam mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, Rendi adalah pebisnis dari generasi milenial. Ia berasal dari keluarga nelayan pengusaha. Karena itu, Bupati Daman menugaskan Rendi agar menangani generasi milenial,
34 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR mengembangkan UMKM, serta memajukan dan menyejahterakan kehidupan para nelayan. Untuk menarik minat generasi muda terjun di bisnis, Edi Damansyah-Rendi Solihin mengadakan berbagai festival. Artisartis ibukota diundang ke Tenggarong untuk menarik minat. Program-program dalam wadah Kukar Siap Kerja digarap di setiap kecamatan. Rendi mengakui, tidak mudah mengubah mindset anak-anak muda Kutai Kartanegara untuk terjun ke dunia usaha, sementara para orang tuanya memotivasi mereka agar menjadi pegawai. Namun, Rendi tidak putus harap. Ia menjadikan dirinya sebagai role model bagi anak-anak muda Kukar, yang ingin menjadi pengusaha. Program-program pelatihan yang dibutuhkan digelar, kemudian akses modal disediakan. Setiap usaha mendapatkan stimulus kredit tanpa bunga dengan nominal bervariasi dari terkecil Rp10 juta hingga Rp25 juta. Wilayah Kutai Kartanegara dibelah oleh sungai dari hulu hingga hilir. Banyak nelayan yang menggantungkan hidup dengan menangkap ikan dari sungai dan lautnya. Selain itu, terdapat pula para petani ikan air tawar. Sudah cukup lama, Pemkab mengusahakan penghiliran usaha di sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu janji kampanye Edi Damansyah-Rendi Solihin adalah menciptakan 25.000 nelayan produktif. Berbagai bantuan untuk nelayan dan petani ikan diberikan sesuai kebutuhan. Untuk nelayan pembudidaya rumput laut berupa pemberian bibit, tali, dan mesin. Untuk nelayan tangkap dibelikan mesin dan alat tangkap. Nelayan budidaya mendapat bantuan bibit, jaring, pupuk. Nelayan tambak dibantu alat berat. Bantuan per keluarga nelayan bisa mencapai Rp15 juta dalam bentuk barang buatan lokal. Untuk bibit kebutuhan tambak, dengan kualitas yang baik didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Menurut Rendi, saat ini sudah tertarget 24.000 orang nelayan yang diberi bantuan kerja.
35 Meskipun bupati dan wakil bupati memiliki program yang ambisius, masih ada kendala di internal birokrasi. Tidak semua OPD mampu menerjemahkan visi misi, dan bahkan ada yang gagal melaksanakan program. “Beberapa OPD berkinerja di bawah ekspektasi kami,” ujar Rendi. Dalam hal komunikasi dengan jajaran birokrasi di bawahnya, Rendi mengaku terkadang terdapat berbagai kendala. Misalnya, ada staf yang sekadar nurut saja, tidak pernah melakukan sanggahan jika diberi tugas, padahal ia melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi. Akibatnya, target tidak terpenuhi. Contohnya, tahun 2022 lalu ada anggaran pembelian mesin untuk budi daya rumput laut sebesar Rp16 miliar. Harusnya pada 2023 alat tersebut sudah ada dan proyek siap diresmikan. Tetapi, ternyata tidak terwujud karena berbagai kendala, akhirnya anggaran hanya menjadi SiLPA. Proses pengadaan harus diulang, sesudah tata aturan mekanismenya disempurnakan. Secara pribadi, hubungan antara Rendi dan Edi Damansyah sangat dekat. “Saya menganggap beliau itu orang tua saya sendiri. Beliau adalah atasan, partner, dan juga sekaligus mentor,” ujar Rendi. Edi Damansyah menimang-nimang Rendi sebagai calon penerusnya nanti. Edi Damansyah selalu mengingatkan Rendi agar tidak tergesa-gesa meraih jabatan Bupati. Diperlukan kematangan dari sisi teknis birokrasi dan kemampuan diplomasi di sisi politik. Rendi yang masih berusia muda itu tentu masih memiliki langkah yang panjang. “Kita harus menyiapkan kader, orang muda, agar kelak bisa memimpin dengan lebih baik,” ujar Edi Damansyah.
36 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Tersandung Pidato RT Meski kedudukannya sebagai petahana, tidak otomatis ia memiliki privilege. Ini terbukti dapat dilihat pada proses kontestasi Pilkada 2020. Rupanya, Daman sempat dilaporkan ke Bawaslu dan oleh Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan diskualifikasi Daman ke KPU, namun rekomendasi itu ditolak KPU Kukar. Dari seluruh proses pilkada yang dilalui, Daman merasakan ini sebagai cobaan yang terberat. Laksana disambar petir di siang bolong. Kejadian itu bermula dari program kerja peninggalan bupati Rita, yaitu satu laptop untuk satu RT. Program itu menjadi salah satu program yang dilanjutkan Daman selama menjabat sebagai Pelaksana tugas maupun sebagai bupati definitif. Dan sejak terpilih pada Pilkada 2020, Daman meningkatkan program bantuan untuk tiap-tiap rukun tangga (RT) se-Kabupaten Kukar, di antaranya pengadaan sepeda motor untuk ketua RT serta bantuan anggaran Rp50 juta per tahun. “Ini sarana kerja para Ketua RT. Bekerjalah yang baik. Insyaallah kalau takdir Tuhan menghendaki, nanti program ini akan berlanjut,” kata Daman saat berpidato di hadapan para Ketua RT saat itu. Pada kesempatan lain, Daman melakukan Safari Subuh ke Kecamatan Muara Muntai. Usai shalat Subuh, Daman berbincang dengan para tokoh masyarakat yang hadir. Mereka meminta agar akses infrastruktur jalan utama Oloy di Desa Kayu Batu menuju kecamatan Muara Muntai diperbaiki. “Pak Edi Damansyah, perbaiki saja jalan di Muara Muntai. Kalau itu baik, Bapak nggak usah mikirin. Pilkada itu beres,” demikian kata tokoh masyarakat di sana. Akhirnya, pembangunan jalan pun selesai, Daman datang untuk meresmikan sembari menyampaikan pidato.
37 “Hari ini saya resmikan jalan ini. Jalan ini terwujud tidak terlepas dari usul saran para tokoh agama, tokoh masyarakat yang meminta memprioritaskan jalan ini agar dibangun,” kata Daman saat itu. Bagi Daman, pidato yang disampaikan di dua acara tersebut normatif. Rupanya, pihak lawan politik mengemasnya sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tafsir yang berbeda. Daman pun akhirnya dilaporkan ke Bawaslu. “Didiskualifikasi di penghujung proses. Alhamdulillah, banyak pihak yang membantu, sehingga masalah ini bisa diselesaikan. Ini sudah seperti ‘garis tangan’ saja,” ucap Daman. Di kesempatan lain, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kukar, Saiful Bahri, menilai Daman lebih bagus jika berpidato tanpa teks katimbang membaca naskah. Menurut Saiful, pidato Bupati Daman akan terasa tidak mengalir dan seperti tertahan jika membaca teks. Sebaliknya, jika beliau dibebaskan untuk berbicara di depan publik, hasilnya malah bagus dan ekspresif. Seperti halnya pidato yang disampaikan kepada masyarakat secara langsung. Tak terkecuali pidato spontan yang sempat membuat Daman didiskualifikasi dulu. Namun tidak semua pidato mesti disampaikan dengan spontan. Beberapa pidato memang harus dilakukan dengan membaca naskah, seperti saat memimpin Apel Gabungan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), pidato penyampaian kebijakan umum anggaran dan RPJMD di DPRD. Hal ini semata-mata untuk kepentingan dokumentasi dan keakuratan isinya, terutama pidato-pidato yang menyampaikan data dan angka target/pencapaian. Ada kalanya, naskah pidato yang sudah disiapkan tidak dibaca tuntas, ada yang hanya dibaca sebagian lalu dilanjutkan dengan arahan verbal tanpa naskah. Bahkan ada yang tak dibaca sama sekali.
38 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kebetulan, Saiful adalah salah satu anggota tim penyusun pidato sambutan Bupati maupun Wakil Bupati. Tugas itu ia jalani sejak ia menjadi CPNS pada 2005 hingga kini. Sejak era Bupati Awang Dharma Bakti (2004-2005) hingga Daman. Ia tercatat sebagai anggota senior dalam tim penyusun pidato bupati. Dalam pengamatan Saiful, tiap bupati memiliki cara dan gaya berpidato yang berbeda-beda. Penjabat Bupati Kukar Sjachruddin (Pj Bupati Kukar sejak Desember 2008) misalnya, tidak suka dengan naskah pidato yang panjang. Cukup dua sampai tiga paragraf saja. Bupati Syaukani Hasan Rais (1999-2004, 2005- 2006) dan bupati Rita Widyasari (2010-2015, 2016-2017) lebih suka memilih dan menggunakan diksi bahasa yang berkesan tinggi dan elegan. Hal ini tak lepas dari lingkar pergaulannya yang luas, strata kelas atas, dan pengetahuannya yang tinggi. Sementara itu, Bupati Daman lebih suka memilih bahasa dengan diksi yang sederhana, mudah dipahami orang awam. Acapkali pilihan kata-katanya dipadu dengan bahasa daerah. Daman juga tak begitu suka menggunakan istilah-istilah yang berkesan tinggi, yang hanya mampu dipahami kalangan akademisi. Misalnya “isu strategis”, apa sih makna kata itu? Jangan sampai orang tidak mengerti isi pidatonya. Justru di situlah tantangan tim penyusun naskah pidato. Sebagai senior, Saiful pun mengaku sering kesulitan. Lantaran ia harus menemukan kosa kata yang sederhana untuk mengganti atau mengartikan istilah-istilah ilmiah populer lainnya. “Jadi gimana memudahkan beliau membaca. Kalau istilahistilah Inggris, asing, aksennya nggak bisa. Jadi cari istilah yang betul-betul beliau bisa paham,” papar Saiful. Lantaran itu pula, penyusun naskah pidato harus orang yang benar-benar paham dengan program-program pemerintahan Daman. Untuk itu, Saiful selalu menyiapkan waktu minimal dua hari sebelum hari H naskah itu dibacakan. Untungnya, zaman tek
39 nologi informasi telah memberi kemudahan. Dimanfaatkannya internet dan sumber pustaka secara optimal untuk mendapatkan ide dalam menyusun pidato bupati itu. Daman selalu menuntut kepada tim penyusun pidato, harus orang yang paham. Jika bupati tidak merasa nyaman dengan naskah yang disiapkan, maka naskah pidato itu pasti hanya ditaruh saja, tidak digunakannya. Lawan Gaib Petahana yang kemudian menjadi kader PDI Perjuangan ini mendapat dukungan dari sembilan partai politik besar yang punya keterwakilan di DPRD Kukar. Pertarungan politik itu mengantarkan pasangan Daman-Rendi ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026, usai mengalahkan kotak kosong alias calon tunggal. Lantaran lawan politiknya, pasangan Awang Yaqub Lukman dan Suko Bawono, dinyatakan KPU Kukar tidak lolos persyaratan administratif. Rupanya, kontestasi melawan kotak kosong ini dipersoalkan Lembaga Pemantau Lumbung Suara Rakyat (LIRA). Lembaga ini menggugat Keputusan KPU/KIP/Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam uraian LSM selaku Pemohon yang dilansir dari situs mkri.id berjudul “Persoalkan Pilwalkot Balikpapan dan Pilbup Kutai Kartanegara”, menyebutkan ada pelanggaran terstruktur dalam pilkada Kutai Kartanegara. Sebab pemilihan diduga telah didesain hanya diikuti satu pasangan calon dengan kotak kosong. Pemohon juga menilai petahana memiliki kekuatan finansial dan politik untuk merangkul seluruh dukungan partai politik
40 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pengusung yang memiliki kursi di DPRD Kutai Kartanegara. Sementara dua pasangan kandidat dari jalur independen, yakni Gufron Yusuf dan Ida Prahastuty serta Edi Subandi dan Junaidi gagal saat kualifikasi dukungan, jumlah dukungan kedua pasangan tersebut tidak memenuhi syarat. Daman membantah kotak kosong adalah sebuah problem. Semua ada lawannya. Kotak kosong itu juga lawan, lawan yang gaib, tidak kelihatan. Bagi Daman, fenomena kotak kosong dalam pilkada justru memberi pendidikan politik kepada masyarakat tentang peran partisipasi. Sebab salah satu indikator pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Ia pun membantah kekuatan finansial dan politik lewat dukungan sembilan parpol adalah penentu kemenangannya pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 itu. “Kami maju ini atas dasar gerakan rakyat Kutai Kartanegara. Perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan rakyat Kutai Kartanegara. Insyaallah kemenangan hari ini adalah kemenangan masyarakat Kutai Kartanegara,” tambah Daman. 3. KUKAR IDAMAN Semboyan (tagline) “Kukar Idaman” dirumuskan pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin menjadi filosofi pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah, yang didasari atas semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik. Semboyan pembangunan “Kukar Idaman” itu berbeda dengan masa dua bupati sebelumnya. Syaukani Hasan Rais (1999-
41 2004, 2005-2006) menggunakan tagline “Gerbang Dayaku”. Kemudian, Rita Widyasari (2010-2015, 2016-2017) dengan “Gerbang Rajaku”. Daman menolak untuk menggunakan lema “Gerbang”. “Tapi substansinya nggak lari. Kita fokus infrastruktur, kemiskinan, sosial kemasyarakatan,” kata Daman. Pemilihan frasa “Idaman” katimbang “Gerbang”, menurut Daman bersifat lebih menyentuh hati nurani. Secara etimologi, idaman berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan oleh masyarakat luas. “Jadi kita berupaya bekerja untuk mewujudkan yang dicitacitakan masyarakat. Ini yang diharapkan masyarakat,” papar Daman. Sedangkan secara terminologi, Idaman merupakan akronim dari: Inovatif, Daya saing, dan Mandiri. Kata “Mandiri” menjadi prioritas untuk dikejar, untuk diwujudkan. Mandiri memang belum bisa diwujudkan, tapi harus ditetapkan, tegas Daman. Ia mencontohkan petani. Selama ini, petani selalu mendapat bantuan bibit, pupuk, dan obat-obatan pestisida dari Pemkab sebanyak 100 persen. Bantuan itu tak selamanya terus-menerus diberikan. Secara bertahap akan dikurangi hingga petani bisa mandiri. Dari bantuan yang semula 100 persen itu, mungkin saat ini sudah menurun 50 persen. Artinya, petani sudah mulai mandiri 50 persen. Dulu dan Kini Keluhan warga akan minimnya layanan dasar yang mereka terima sering kali didengar Daman saat ditugaskan Rita untuk berkeliling ke daerah-daerah di Kutai Kartanegara. Sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Daman tidak banyak terlibat dalam
42 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pengambilan kebijakan. Ia lebih banyak blusukan ke desa-desa hingga ujung perbatasan Kutai Barat yang tak pernah tersentuh. Bahkan ada perkampungan yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat. Aktivitas blusukan itu pun masih diteruskan hingga setelah dilantik menjadi bupati. Aduan warga di pelosok-pelosok selalu mengingatkan kondisinya sewaktu kecil di kampung. Ternyata kebijakan pembangunan dari tahun ke tahun, tak membuat kondisi desa-desa di pelosok itu serta merta menjadi lebih baik. Daman menyimpulkan, kondisi yang dirasakannya semasa kecil, juga dirasakan hampir sebagian besar masyarakat Kutai Kartanegara. “Saya dulu merasakan, mengapa sekarang saya jadi Bupati kok tidak bisa wujudkan (kondisi yang lebih baik) itu untuk rakyat?” Bukan tanpa alasan “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia” menjadi visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Visi mulia yang digaungkan itu didasari atas pengalaman masa lalunya sebagai anak kampung. Begitu susahnya untuk mendapatkan dan mengakses layanan dasar. Sejak kecil, Daman sudah biasa merasakan kesulitan mendapat air bersih. Sungai mengering saat kemarau, dan keruh saat penghujan, sudah bukan hal yang asing baginya. Air bersih mesti dicapai di lokasi nun jauh. Itupun, tak ada jaminan air bersih yang dituju ada. Makanya latar belakang itu ditetapkan program air bersih desa. Daman juga merasakan kegelapan saat malam tanpa penerangan listrik. Ia mengandalkan lampu minyak untuk mengeja hurufhuruf di bukunya kala malam tiba. Mengaji bersama pun menggunakan lampu tembok, semacam lampu minyak yang ditempelkan ke dinding. Ada juga yang pakai pelita minyak seperti obor kecil. Jika bangun tidur, lubang hidung menjadi hitam karena terpapar jelaga pelita semalaman.
43 Daman juga merasakan betapa sulitnya menuju ke sekolah. Ia mesti menempuh jarak empat kilometer dengan berjalan kaki ke sebuah SMP swasta di luar kampungnya. “Makanya kita, saya bilangin ke Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda, kita harus selesaikan persoalan jalan, infrastruktur jalan, konektivitas itu”. Ingin sekolah pun, penghasilan orang tua Daman juga paspasan. Tak heran, masa usia sekolah, Daman tak sepenuhnya konsentrasi di lembaga formal pendidikan. Acapkali berhenti sekolah karena sejenak bekerja, kemudian dilanjutkan sekolah lagi. “Periode pendidikan saya itu ada bolong-bolongnya,” kata Daman. Ia ingin bisa memfasilitasi anak sekolah dengan beasiswa. Sejahtera dan Bahagia Atas dasar temuan fakta di lapangan, bersama tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Daman menyusun visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Ia ingin RPJMD yang disusun tidak terlalu teoretis, yang terlalu tinggi kadar bahasa akademisnya. Visi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia” mengandung dua elemen utama pembangunan. Masyarakat yang sejahtera diartikan kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar dan akses terhadap sumber daya ekonomi, masyarakat semakin sejahtera.
44 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Makanya kita, saya bilangin ke Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda, kita harus selesaikan persoalan jalan, infrastruktur jalan, konektivitas itu”.
45
46 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kemudian masyarakat yang bahagia diartikan kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin bahagia. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang dilakukan secara efektif dan efisien. Ada lima misi utama yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ini. Misi-misi itu dijabarkan melalui 23 program kerja. Program-program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Daman saat masa kampanye. Pertama, misi Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani (birokrasi). Program prioritasnya adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya. Kedua, misi Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya (SDM). Mengingat sumber daya manusia tersebut merupakan aset daerah di era modern ini. Adapun program yang dilakukan adalah Program 1.000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial. Ketiga, misi Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada usaha mengurangi ketergantungan pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (non-renewable resources) dan mengalihkan secara
47 bertahap pada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources). Program-program yang dilakukan meliputi Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN. Keempat, misi Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah Akses. Bahwa semakin meningkat jumlah penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan, baik kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Program-program yang dirumuskan adalah Program Pemantapan Konektivitas Wilayah, Program Fasilitasi Perumahan Rakyat, Program Air Bersih Desa, dan Program Klik Kampungku. Kelima, misi Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan (SDA). Bak pisau bermata dua, potensi kekayaan SDA Kutai Kartanegara yang melimpah ruah mempunyai potensi positif dan negatif. Positif, karena pemanfaatan SDA dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah. Negatif, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam, serta memperluas lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis). Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian mendalam dalam pemanfaatan dan upaya perlindungan dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang dilakukan adalah Program Desa Ramah Lingkungan, Program Kukar Peduli Lingkungan dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan. “Kalau dibaca (RPJMD Kukar 2021-2026), membuat 23 program itu (berdasar) kondisi riil,” kata Daman.
48 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Ia optimis, jika program kerja itu bisa dituntaskan, maka sebagian besar persoalan masyarakat bisa terpecahkan. “Bukan sekadar menyelesaikan masalah, tidak. Tapi menemukan solusi. Apa yang disampaikan (masyarakat) sudah bisa diakomodasikan di situ,” jelas Daman. Namun realisasi visi misi itu bukanlah semulus jalan tol. Penetapan RPJMD Kukar 2021-2026 berada dalam kondisi sulit. Sebab pasangan Edi-Rendi menyusun programnya bukan di atas lembaran baru. Ada lembaran-lembaran sebelumnya yang telah terisi, bahkan lembaran yang telah tercoreng noktah. Itu menjadi titik krusial yang harus diselesaikan. “Kita mau menyentuh itu, tapi mengubah keseluruhan tidak bisa langsung. Perlu waktu lagi. Ada proses-proses lain yang harus dibereskan dulu,” jelas Daman. Contohnya beberapa persoalan yang masih berkait paut dengan proses hukum yang dijalani bupati sebelumnya. Mau tidak mau, masalah itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dulu. Daman menunjuk contoh bangunan di samping kantornya itu. Menara Tuah Himba Foto: istimewa
49 Proyek yang dimaksud adalah pembangunan sepasang patung naga yang menjadi simbol Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di CBD (central business district) Tenggarong. Proyek itu terkait dengan rencana pembangunan pusat perkantoran dan perbelanjaan Royal World Plaza. Sejak Januari 2021, patung naga itu telah dirobohkan. Diganti dengan “Menara Mahkota Tuah Himba” yang desainnya telah disayembarakan. Rencananya, menara -- yang hingga Juni 2023 masih ditutup terpal -- itu akan menjadi semacam landmark bagi Kota Raja. Menurut pemenang lomba, warga Tenggarong, Syandi Diantrinsa Kusuma, bahwa Mahkota Tuah Himba adalah semboyan Kutai, Tuah Himba Untung Langgong. Artinya, dengan menjaga kekayaan hutan dan alam, maka manfaat yang diperoleh akan lancar. Adapun bentuk cincin di atas menara dilengkapi dengan solar panel yang akan menghasilkan listrik untuk menghidupkan peralatan listrik di bangunan tersebut. Selain itu, juga memiliki filosofi yang menunjukkan derap teknologi dan kehidupan masyarakat yang akan membawa manfaat. Ketua DPRD Kutar Abdul Rasid mengapresiasi keberlanjutan pembangunan menara peninggalan bupati sebelumnya itu. Meskipun berganti rupa dari patung naga (yang sempat mangkrak) menjadi Menara Tuah Himba. Artinya, meskipun kebijakan yang ditempuh pemimpin baru dan pemimpin lama tidak sama, tetapi ada upaya untuk merampungkan legacy dari pemimpin sebelumnya. 4. JELANG 2024 Menjadi bupati periode kedua, Edi Damansyah menyatakan dirinya tak terlalu berambisi. Berulang kali ia melakukan introspeksi. Apalagi, jabatan bupati adalah jabatan politis. Ia
50 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pun selalu berhitung, apakah ia mampu menjalankan amanah yang berat itu. Baginya, secara fisik dan kompetensi ia yakin akan mampu bekerja. Tetapi, realitas politik menjadi semacam variabel yang akan sangat memengaruhi. “Dan jujur saja, saya ngomong sama istri malam itu. Saya menyesal pensiun dini,” aku Daman, lalu tertawa kecil. Berpolitik dengan Hati Meskipun dikenal sebagai birokrat tulen, mau tidak mau akhirnya Edi Damansyah menceburkan diri sebagai politisi. Saat maju dan memenangkan kontestasi Pilkada Kutai Kartanegara 2020, ia adalah kader PDI Perjuangan. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131/966/OTDA tentang Pelantikan Bupati/ Walikota se-Kaltim, Daman berpasangan dengan Rendi Solihin dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 pada 26 Februari 2021. Sembilan bulan kemudian, tepatnya 20 November 2021, Daman ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara untuk masa bakti 2019-2024, menggantikan Solikin berdasarkan SK DPP PDI Perjuangan tertanggal 15 November 2021. “Ternyata politik itu asyik,” dan Daman kemudian tertawa. Namun demikian, meskipun sama-sama menjadi pemimpin, baik sebagai kepala daerah dan sekaligus ketua partai, menurut Daman jauh lebih sulit mengurus partai. “Memimpin partai itu makan hati,” lagi-lagi Daman tertawa. Ia tak menampik jika hiruk pikuk berpolitik kerap diwarnai dengan aksi senggol sana, senggol sini. Bahkan saling “injak”,
51 yang diistilahkan oleh Daman sebagai saling “membunuh”. Kadang-kadang nuraninya tidak menerima kenyataan seperti itu. Lantaran itu pula, Daman punya konsep politik yang berbeda, yakni politik yang bermartabat. Konsep berpolitik yang tentu mengundang sindiran dari sesama politisi, karena Daman berpolitik memakai hati nurani. Sebut saja, ketika dalam proses pendaftaran calon legislatif ada bakal calon yang dinyatakan tidak lolos, maka dipastikan akan ada keributan. Belum lagi jika sudah ada target yang ditentukan, bahwa kader partainya harus menjadi Ketua DPRD Kukar dalam Pemilu 2024 nanti. Minimal Wakil Ketua DPRD. “Dan siapa pun (kader PDIP) yang mendapat suara terbanyak, saya usulkan menjadi Ketua DPRD,” dengan alasan, ia menghargai perjuangan kader tersebut. Apakah itu berarti Daman akan cawe-cawe dalam penentuan Ketua DPRD Kukar? Tidak harus dimaknai seperti itu, Daman hanya ingin menghargai teman kerja. Jajaran kerja harus dimotivasi. Perkara nanti DPP (PDIP) setuju atau tidak setuju, itu urusan lain. Yang penting Ketua DPC sudah menentukan langkahnya dengan fair. Meskipun relatif jarang hadir dalam berbagai undangan dari DPRD Kutai Kartanegara, Daman tetap menganggap hubungannya dengan para pimpinan dan anggota dewan baikbaik saja. Meskipun jumlah kursi PDIP hanya tujuh orang, lebih sedikit dibandingkan kursi Partai Golkar yang mencapai 13 orang, ia mampu membuat semuanya happy. Tidak lagi ada perasaan tertekan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Lantaran itu pula, ia merasa tidak ada persoalan dengan DPRD. Salah satu kuncinya adalah pendekatan. Pendekatan politik berjalan, pendekatan teknokratiknya pun juga lancar. Ia tahu
52 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR bahwa kepentingan mereka pun juga beda. Rupanya, posisi Daman yang menjadi bupati sekaligus politisi itu sedikit merisaukan Kepala Disperkim Kutai Kartanegara, Maman Setiawan. “Karena faktor politik itu, pasti ada berbagai intervensi ke kami (perangkat daerah). Ya itu sudah menjadi rahasia umum lah,” jelas Maman. Menurut Maman, kendala tersebut lebih berasal dari luar, bukan dari dalam pemerintahan. Namun ada kecenderungan sesama pejabat ASN takut untuk menentang, karena khawatir akan kehilangan jabatan. “Kalau saya tidak. Saya lillahitaala. Untuk apa saya bersandar kepada manusia. Nggak ada gunanya,” ucap Maman tegas. Namun Maman beruntung, karena pemimpin seperti Daman bisa menjaga ritme itu. Daman dinilai bisa memilah antara posisinya sebagai bupati dan politisi. Ia mencontohkan, apabila ada agenda yang ada kemasan politisnya, para perangkat daerah diminta minggir lebih dulu. Mereka tak boleh ikut campur dalam dunia politik. Begitu cara Daman melindungi bawahannya sebagai ASN. Sebaliknya, sebagai bawahan, Maman dan sesama perangkat daerah juga bertugas mendukung kinerja bupati. Caranya dengan bekerja yang benar untuk mengantisipasi munculnya tekanan politis. Maman tetap harus berlaku profesional. “Saya harus meng-counter. Ada kejadian harus cepat merespons. Kalau kerja nggak benar, ya menjerumuskan beliau toh?” kata Maman. Peran ganda Daman sebagai Bupati dan Ketua Partai juga dikritik oleh Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB, Siswo Cahyono. Lantaran peran ganda itu berdampak pada penyusunan kebijakan yang
53 berbau politis. Misalnya, jembatan Kukar yang dulu berwarna kuning, sekarang dicat ulang dengan warna merah. Padahal, warna kuning saat itu bukan karena bupati sebelumnya (Syaukani Hasan Rais dan Rita Widyasari) yang kader Golkar itu menang. Warna kuning merupakan warna karakter Kerajaan Kutai Kartanegara. Apalagi, nama resmi jembatan yang pernah roboh pada 2011 lalu adalah Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Warna merah juga tampak pada dinding-dinding bangunan kantor Pemda. Warna merah berseling putih tampak mencolok mata saat terlihat oleh pengendara yang melintas di jalan raya depan kantor itu. Begitu juga kantor kecamatan dan kantor desa. Apalagi, pengecatan itu menggunakan dana APBD. “Dan kepala daerahnya (sekarang) mewarnai diri. Masuk PDIP, jadi Ketua PDIP, lalu dimerahkan semua,” sesal Siswo. Padahal, lanjut Siswo, sejumlah kepala daerah di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang juga kader PDIP, tidak juga menjadikan warna merah menjadi dominan menghiasi daerahnya. Biasa-biasa saja. Tapi begitu Anda masuk Kukar, akan kelihatan betul perbedaannya. Pada Januari 2022, pengecatan jembatan Kutai Kartanegara menjadi merah sempat mendapat penolakan dari Warga Adat Kutai. Mereka juga menggelar aksi damai. Sementara itu, Sultan Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, menjelaskan bahwa warna kuning merupakan simbol kesultanan yang berarti emas atau kemakmuran. Warna kuning pada aset-aset kasultanan tidak bisa diubah, karena itu sudah merupakan simbol. Tetapi untuk jembatan, karena itu merupakan fasilitas umum, maka bisa saja menjadi merah.
54 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Hati-hati di Birokrasi Perjalanan karier sebagai birokrat tulen pun bukan tanpa godaan. Bermula dari tenaga honorer hingga menggapai puncak jabatan tertinggi sebagai Sekretaris Daerah, ia jalani dengan penuh syukur. “Alhamdulillah, dalam perjalanan banyak orang yang minta (mengisi sejumlah jabatan). Mungkin ini bagian baik dari karier saya,” ucap Daman. Ia pun berbagi tips kepada teman-temannya di jajaran birokrasi. Bahwa saat bekerja, jangan pernah memikirkan untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan dari hasil yang telah dikerjakan. Kerjakan saja dengan tulus. Ia pun mengisahkan kilas balik perjalanan langkah kakinya di meja birokrasi. Pada era 2000-an, saat kebijakan otonomi daerah mulai diterapkan. Saat itu, Daman masih sebagai staf di Bagian Pemerintahan, yang mengoordinasikan beberapa dinas teknis. Pada saat itu, kepala daerah punya kewenangan untuk membagibagi konsesi batu bara. Ia melihat dengan mata kepala sendiri atas praktik bagi-bagi konsesi itu. Namun demikian, Daman tak pernah ikut tergiur, apalagi turut terciprat konsesi itu. “Nggak ada terlintas di pikiran saya nyari 200 hektare lah di ujung sini (sambil menunjuk keningnya). Saking tanggung jawab senang diserahi pimpinan (untuk) kerja. Kalau sudah selesai mengerjakan, puas batin saya,” Setelah 20 tahun lebih kemudian, saat berkompetisi dalam Pilkada, saat ia melihat timbunan batu bara itu, ia mengaku “menyesal”. “Ya terus terang, menyesal saya. Kok nggak terpikir ya, kita nyari 200 hektare aja di sini. Sekarang kita bisa kipas-kipas,” dan tawa Daman pun meledak.
55 Teman-teman yang mendengar cerita itu pun menimpali. Kalau Daman menerima konsesi itu, mungkin saat ini tidak akan menjadi bupati. Daman pun terkekeh dibuatnya. Ketika menyusun buku autobiografi, Daman menemukan judul yang presisi untuk menggambarkan perjalanan hidupnya: Garis Tangan. Pesan-pesan serupa juga disampaikan Daman kepada keluarganya yang juga bekerja di instansi Pemkab Kutai Kartanegara. Sudah rahasia umum, banyak pegawai di sana yang saling punya pertalian darah. Saudara kandung, sepupu, ipar. Entah dalam satu OPD, maupun berbeda OPD. Tak terkecuali Muhammad Yamin, adik kandung Edi Damansyah. “Tapi beliau profesional. Tidak mencampuradukkan urusan keluarga dengan pekerjaan. Kami selalu diingatkan akan munculnya potensi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme),” kata Yamin yang juga bekerja di Pemkab Kukar. Daman selalu mengingatkan secara keras kepada keluarganya untuk tidak ikut dalam proyek-proyek pemerintahan. Sampai kini pun, lanjut Yamin, tak ada anggota keluarganya yang menjadi kontraktor. Tidak seperti pejabat lain yang punya relasi. Atau anggota keluarga mengagungkan jabatan Daman demi mendapatkan pekerjaan. Tak heran, anak kedua dari tiga bersaudara itu menjadi panutan keluarga besarnya. Bahkan kedua anaknya mempunyai pekerjaan yang terpisah dari birokrasi Pemkab Kutai Kartanegara. Si sulung bekerja di BRI. Anak kedua membuka usaha sendiri untuk menginspirasi generasi muda berwirausaha. Terhadap partner-nya sebagai Wakil Bupati pun, Daman juga memasang garis tegas. Alasannya, Rendi adalah anak muda yang belum lama mengenal ilmu pemerintahan. Di sisi lain, Rendi masih punya jalan panjang dan punya peluang besar untuk mencalonkan diri sebagai bupati.
56 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Daman pun memintanya untuk sabar, tidak terburu-buru. Daman ingin memberikan banyak pelajaran ilmu pemerintahan kepada Rendi. “Kalau kamu ingin menjadi bupati, jangan menelikung saya. Sabar dulu. Kamu saya kader baik-baik. Itu konsesinya,” tegas Daman. Sementara Rendi memosisikan Daman tak hanya sekadar partner dan atasannya, tetapi juga menganggap Daman sebagai orang tuanya. Banyak hal yang ia pelajari dari sosok seorang Edi Damansyah. Kehilangan 24 Bulan Jelang berakhirnya masa jabatan Edi Damansyah-Rendi Solihin pada 2024, Daman mengajukan uji materiil atas Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu di luar berkembang kabar, alasan Daman mengajukan uji materiil atas UU No. 10 tahun 2016 karena ia tak bisa maju lagi dalam Pilkada Bupati Kukar 2024. Atas isu itu, Daman meluruskan, bahwa ada dua poin gugatan yang diajukannya selaku pemohon. Pertama, materi yang diuji adalah pasal tentang pelaksana tugas (Plt), bukan yang terkait dengan bisa atau tidaknya Daman ikut maju Pilkada Bupati Kutai Kartanegara lagi. Teman-temannya di Jakarta yang meminta pasal tentang Plt itu dicabut. Namun demikian, MK menolak substansi gugatan itu karena sebelumnya telah ada pihak yang mengajukan uji materiil serupa (nebis in idem), dan Daman adalah orang ke empat. Jadi yang ditolak bukan Edi Damansyah tidak bisa maju, karena yang diuji memang bukan soal Daman bisa maju lagi atau tidak.
57 Sementara itu, seperti diketahui, seusai putusan hakim atas bupati Rita berkekuatan hukum tetap, maka secara undangundang Daman menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kukar selama 10 bulan 5 hari. Kemudian dilantik sebagai Bupati Definitif Kutai Kartanegara selama 2 tahun 9 hari. Berdasarkan pandangan beberapa pakar Hukum Tata Negara, hal itu tidak menjadi masalah karena belum dihitung sebagai satu periode. Kedua, poin soal berakhirnya masa jabatan Daman pada 2024 karena Pilkada serentak. Artinya, ia akan kehilangan masa jabatan sekitar 24 bulan atau 2 tahun. Namun gugatan ini pun ditolak, karena Pilkada 2024 sudah lebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian dipolitisasi oleh lawan-lawan politiknya. Misalnya, munculnya isu-isu provokatif untuk tidak memilih PDI Perjuangan karena Edi Damansyah sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Lantas, apakah Pilkada 2024 nanti Daman masih akan maju lagi sebagai calon sebagai bupati? “Mengalir saja, nggak ada target. Saya selalu bilang ke temanteman, bantu saya. Kita maksimalkan menuntaskan pekerjaan dalam masa bakti ini. Kalau masyarakat merasakan hasilnya, masyarakat sendiri nanti yang akan menilai,” pungkas Daman. Namun Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB, Siswo Cahyono menangkap gelagat jika Daman akan mencalonkan diri lagi dalam Pilkada 2024. “(Bupati) Ini sudah resah lagi. Ke depan sudah kasak kusuk pemilihan lagi,” kata Siswo. Ia menilai kalau dihitung-hitung sebenarnya kepala daerah periode ini “rugi”, karena tidak menjabat penuh selama lima tahun. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Alif Turiadi, mengingatkan agar ASN tidak ikut cawe-cawe dalam gelaran Pilkada ke depan. Ia berpesan agar para ASN tetap
58 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR bekerja dengan profesional, agar tetap fokus pada penyerapan anggaran yang akuntabel dan terukur, untuk pembangunan Kutai Kartanegara. Agenda politik 2024 telah berjalan. Untuk itu, Daman mengingatkan para Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan kerja masing-masing untuk tetap menjaga netralitas. Jangan sampai PTP terbawa arus dan tercebur ke ranah politik praktis, karena sudah ada oknum yang mulai bermain-main. Dampak politis ini, jika tidak terkendali, tentu akan berpengaruh pada perjalanan karier jajarannya. ***
59
60 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR
61 Visi misi Kutai Kartanegara dipetik dari pelajaran masa lalu. Bahwa ada dua masalah besar yang dihadapi Kukar. Pertama, masih banyak infrastruktur wilayah kabupaten yang belum memadai. Konektivitas antarwilayah harus diwujudkan agar ekonomi masyarakat bergerak. Kedua, Kutai Kartanegara harus menentukan masa depannya agar tidak bergantung pada sumber daya alam tidak terbarukan. “Kuncinya, peduli,” pesan Bupati Kukar, Edi Damansyah kepada ASN dan masyarakat Kukar. Dan betapa pun berat pekerjaan yang ditanggung, akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Betulungan, etam pasti bisa. BAB II Betulungan Etam Bisa!
62 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR 1. TUAN DI RUMAH SENDIRI “Kalau kayu di daerah kita ini sudah habis, apa yang mau diolah lagi? Pohon-pohon yang ditebang sekarang ini, meskipun segera ditanam kembali, tidak akan langsung tumbuh besar, khan? Perlu puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun baru bisa tumbuh sebesar itu,” kata Ishak Karim. Ishak Karim adalah sahabat karib ayah Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, nasihat itu disampaikan saat melihat Daman bekerja sebagai nahkoda kapal pengangkut kayu ke pabrik kayu lapis. Sudah ada kesadaran warga Kutai pada masa itu tentang arti penting konservasi alam. Hutan gundul telah menyebabkan kerusakan ekologis. Kayunya diekspor. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sejak kecil, ketika Daman menemani bapaknya berperahu untuk menjual hasil bumi ke kota, gelondongan kayu beratus kubik yang dihanyutkan di sepanjang Sungai Mahakam adalah pemandangan yang biasa. Era banjir kap, demikian sebutan ketika sungai sepanjang 940 kilometer itu dibanjiri rangkaian kayu gelondongan di era 1970-1980an. Kayu-kayu tebangan itu berasal dari hutan di hulu sungai. Ukuran diameternya melebihi pelukan tangan orang dewasa. Lalu dibawa ke pabrik-pabrik kayu lapis yang bermunculan di tepian sungai. Keberadaan kilang kayu itu menyedot tenaga kerja dari masyarakat pedalaman. Masyarakat di sana pun mulai memasuki era industrialisasi pengolahan kayu lapis. Akibatnya, akselerasi penggundulan hutan meningkat dan cadangan kayu menipis. Hal yang sama terjadi pada kekayaan sumber daya alam (SDA) di perut bumi Kutai seperti minyak bumi dan gas (migas) serta batu bara. Tinggal menunggu waktu cadangannya akan habis dikeruk. Sejarah industrialisasi migas dan batu bara di Kutai Kartanegara adalah sejarah panjang. Berawal dari konsesi migas dan batubara yang diberikan Kesultanan Kutai kepada wakil
63 Pemerintah Hindia Belanda, Jacobus Hubertus Menten, pada 1888. Lalu ditindaklanjuti dengan pembangunan kilang minyak di Balikpapan pada 1894 oleh perusahaan Belanda, Royal Dutch Shell. Balikpapan pada waktu itu masih bagian dari wilayah Kesultanan Kutai. Sumber minyak pertama ditemukan di kedalaman 220 meter di Gunung Komendur (sekarang di kawasan Jl. Minyak). Pertama kali dibor pada 10 Februari 1897, yang di kemudian hari ditetapkan menjadi hari jadi Balikpapan. Sedangkan penamaan sumur diambil dari nama anak J.H. Menten, Mathilda. Sementara itu, perusahaan tambang batu bara pertama di Loa Kulu, yakni Oost Borneo Maatschappij (OBM) dibangun sekitar 1888. Sekaligus merupakan tambang batu bara ke dua di Hindia Belanda setelah di Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Di era kemerdekaan, eksploitasi besar-besaran terhadap hutan, migas, dan batu bara di Kabupaten Kutai kian masif, terutama sejak rezim Orde Baru berkuasa. Pengeboran minyak kian meluas dari Samboja, Sangasanga, hingga Muara Badak. Penebangan hutan juga melebar membabat hingga sepanjang pinggiran Sungai Mahakam. Lagi-lagi, hasil bumi itu dikirim untuk kebutuhan negara lain. Timbal balik yang diberikan kepada Kutai, selaku pemilik bumi yang dieksploitasi itu, sangatlah minim. Warga pedalaman tetap terasing. Hidup tanpa jalur darat, aliran listrik, dan jaringan air bersih. Tidak ada pula upaya pemerintah daerah saat itu untuk membangun infrastruktur agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Sementara itu kota di dekatnya, Samarinda dan Balikpapan, kian gemerlap. Jalan sejarah tampaknya kini telah berubah, roda pembangunan bergeser ke Kutai Kartanegara. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkannya menjadi salah satu lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Daman pun menyiagakan “pasukannya”. Ia tidak ingin pengalaman buruk Kutai Kartanegara di masa lalu berulang kembali.
64 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Kukar tidak boleh ketinggalan lagi. Etam (kita) semua, seluruh warga Kutai Kartanegara, tidak boleh hanya menjadi penonton belaka. Masyarakat Kukar sudah sepatutnya menjadi tuan di rumah sendiri,” tegas Daman. Dalam hati ia mensyukuri atas keputusannya di masa muda dulu: memilih menjadi tenaga honorer, sebagai langkah awal untuk kelak menjadi pengambil kebijakan. Keluar dari Zona Nyaman Menjadi daerah kaya bergelimang minyak dan batu bara ternyata tidak selamanya membuat Kutai Kartanegara merasa nyaman. Mengingat SDA yang selama ini menjadi andalan pemasukan berasal dari SDA yang tidak bisa diperbarui. Sementara Kukar sangat bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari eksplorasi SDA tersebut. “Di Kukar, sekitar 60 sekian persen data terakhir, kita ditopang sumber daya alam yang tidak terbarukan,” kata Daman. Kalangan akademisi ada yang memprediksi, batu bara dan migas di perut bumi Kukar itu hanya akan bertahan 100 tahun lagi. Dan bisa saja lebih cepat dari prediksi. Saat batu bara dan migas belum habis pun, Kukar pernah dibuat kelimpungan. Tepatnya saat berlangsung transisi pengelolaan salah satu wilayah kerja gas Blok Mahakam pada 2018 dari kontraktor perusahaan swasta asing (Total E&P Indonesie - TEPI dan Inpex Corporation) kepada kontraktor baru (PT Pertamina Hulu Mahakam - PT PHM). Lantaran kontrak kerja sama kedua perusahaan asing itu telah habis per 31 Oktober 2017, setelah 50 tahun beroperasi. Masa transisi selama dua tahun tersebut membuat pendapatan Kukar terganggu. Besaran APBD Kukar (2018) merosot drastis hanya tinggal Rp3 triliun. Diakui Daman, DBH masih menjadi andalan pendapatan Kutai Kartanegara.
65 Belajar dari pohon-pohon hutan yang ditebang habis, Daman tidak mau terlena. Diperlukan langkah berani untuk keluar dari zona nyaman. Lewat visi misi yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Daman menggeser strategi pembangunan ekonominya bertumpu pada sektor terbarukan. “Istilah saya, transformasi struktur ekonomi,” ucap Daman. Ia menjadikan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi andalan perekonomiannya. Tidak terkecuali sektor sumber daya manusia (SDM). Durasi waktu kurang dari lima tahun pengabdiannya sebagai kepala daerah memang relatif pendek. Tidak cukup waktu untuk merealisasikan transformasi ekonomi itu secepat membalikkan telapak tangan. “Paling tidak, semangat saya ini sebagai pondasinya. Hari ini kita memang unggul di sektor sumber daya alam tidak terbarukan. Tapi kan lambat laun akan habis juga,” papar Daman realistis. Gayung bersambut. Pasangannya, Wakil Bupati Rendi Solihin menilai, meskipun mereka berdua (bupati dan wabup) lahir dari latar belakang ekonomi keluarga besar yang berbeda, namun masih mampu menjadi figur yang menggenjot proses transformasi itu. Kesamaannya, mereka berdua berasal dari keluarga besar yang hidupnya ditopang oleh sumber ekonomi terbarukan. “Bupati dari keluarga petani, Wakil Bupati dari keluarga nelayan,” imbuh Rendi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara memprediksi, setidaknya perlu waktu 10 tahun untuk merealisasikan obsesi itu. Itu pun bukan berarti tanpa aral. Dikenal sebagai kabupaten dengan APBD tertinggi (hingga Rp9 triliun), masih jarang investor yang mau masuk ke Kukar. Padahal, untuk membangun sektor pertanian dan pariwisata,
66 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kukar tidak bisa melulu mengandalkan dari APBD. Masih banyak kebutuhan dasar lain bagi masyarakat yang harus diutamakan, dan untuk memenuhinya masih dilakukan melalui APBD. “Kalau hanya menggantungkan dari APBD saja, tidak akan kuat. Kita harus siapkan Kukar ke depan agar mampu menarik investor,” imbuh Plt. Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna yang akrab disapa Nana.*** 2. MENATA WAJAH BIROKRASI Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menggarisbawahi, transformasi ekonomi menuju optimalisasi sumber daya terbarukan tidak akan berhasil tanpa ada sumber daya manusia yang tangguh. Wakil Bupati Rendi Solihin pun merasakan hal yang sama. Bahwa kendala utama saat ini adalah tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menerjemahkan visi misi pembangunan Kukar. “Belum memenuhi ekspektasi yang kami inginkan. Masih ada OPD yang ngikut saja. Tidak mendebat kalau memang tidak tepat,” ungkap Rendi. Plt. Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna menerjemahkan persoalan tersebut pada kualitas SDM-nya. “Masalah SDM harus jadi prioritas, ini akan menentukan keberhasilan Kutai Kartanegara di masa depan,” kata Nana. Bongkar Pasang Kabinet Gedung Serbaguna Pemkab Kutai Kartanegara, 17 Juli 2023 pagi, tampak sibuk. Berseragam batik biru tua Korpri, tujuh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) yang membawahi tujuh OPD berdiri berjajar di hadapan Bupati Kutai Kartanegara Edi
67 Damansyah. Mereka mendengarkan arahan Daman, masing-masing memegang map merah di tangan. Pada selembar kertas dalam map merah itu, terdapat keputusan bahwa jabatan mereka bergeser sebagai pimpinan di OPD lain. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa Daman merotasi mereka. Pertama, untuk penyegaran, karena ada pejabat yang sudah lima tahun lebih menjabat Kepala OPD. Kedua, evaluasi kerja yang berdasarkan asesmen dan penilaian. Ada program-program kerja 2023 yang berjalan lamban. Ia berharap ada percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan program yang telah ditetapkan penganggarannya. “Efektivitas kerja tinggal empat bulan ke depan,” Daman mengingatkan dalam pidato pelantikan tanpa teks itu. Tidak ada lagi yang tertutup dalam melihat kinerja setiap OPD, baik internal maupun eksternal. Semua pihak bisa membaca dan mengakses kinerjanya. “Jadi laksanakan tugas dan amanah dengan baik,” tegas Daman. Sejak dilantik Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor secara daring pada 26 Februari 2021, sudah tidak terhitung lagi berapa kali mutasi pejabat yang dilakukan Daman. Dan sekali digelar, gerbong mutasi itu seringkali berukuran jumbo. Pemilihan lokasi pelantikan pun beberapa kali anti-mainstream, tidak selalu di dalam gedung. Pada 6 September 2021, Daman melantik 217 pejabat administrasi dan pengawas secara hybrid di Ruang Serba Guna. Sepekan kemudian, 13 September 2021, ia melantik 9 pejabat PTP di Taman Central Business District (CBD). Dua bulan setelahnya, lima pejabat PTP dilantik di bawah Jembatan Tenggarong, yang punya nama resmi Jembatan Kutai Kartanegara ing Martadipura.
68 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Selanjutnya, tanggal 6 Januari 2022 dilantik 143 pejabat di Ruang Serba Guna. Kemudian pada 7 Juni 2023 digelar pelantikan 60 pejabat di ruang itu juga. Bahkan pernah dalam sepekan Daman menggelar tiga kali pelantikan, saat menjabat sebagai bupati definitif. Ada 253 pejabat yang dilantik. Pelantikan pertama terhadap 58 pejabat (20 November 2019) dilakukan di jalan poros Desa Sebelimbingan. Tahap kedua melantik 97 orang (22 November 2019) di Pasar Tradisional Mangkurawang Tenggarong. Kemudian 25 November 2019, ia melantik 98 pejabat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Ia mengaku ada persoalan internal SDM Pemkab Kukar terkait pola pikir dan budaya kerja yang harus diubah. Target perubahan pola pikir adalah peningkatan kompetensi daya saing. Ada rumusan sederhana yang dikemukakan Daman. Para perangkat daerah ini bekerja untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sebab targetan itu telah ada alokasi pembiayaannya melalui APBD. Harapannya, target tercapai dan masyarakat lekas pula merasakan hasilnya. “Itu yang ingin kami bangun. Tapi kan mengubah pola pikir (mindset) tidak secepat membalik telapak tangan. Alhamdulillah berjalan terus,” Keleluasaan Daman melakukan reshuffle saat ini pun berbeda ketika ia masih menjadi Wakil Bupati. Saat itu, kendali pemerintahan berada di bawah Tim-11. Tim tersebut membuat Daman tidak bisa banyak bergerak dalam membuat kebijakan. Kondisi berubah usai Daman memegang tampuk tertinggi Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah Kutai Kartanegara. “Sejak Bu Rita tidak jadi bupati, Pak Daman mulai bergerak kencang,” kata Nana. Daman pun sangat terbuka menerima masukan dari anak buahnya. Sepanjang objektif dan masuk logika, ia akan lekas mengeksekusi
69 “Kalau ada pihak yang menghambat, langsung ditindak dengan cara menggeser atau memutasikan.” kata Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Saiful Bahri, memberikan gambaran. Salah satu contoh dari ilustrasi di atas adalah ketika Daman merespon laporan masyarakat atas kondisi jalan tanah di Dusun Ngadang, Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, sebagaimana diulas dalam Bab I. “Saya mendatangi persoalan, mencari penyebab masalahnya, memahami perasaan warga di sana, mempelajari data-datanya, dan menentukan penyelesaiannya,” tegas Daman. Ia menerapkan prinsip sederhana dalam ilmu manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ujung dari inspeksi tersebut adalah mutasi. Ada sembilan pejabat yang dirotasi jabatannya. Termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan tersebut. “Jadi kalian bekerja dengan baik, jaga itu. Target-target kinerja yang kami tetapkan, tolong dikerjakan, dicapai dengan baik, karena pembiayaan juga kami alokasikan,” ucap Daman. Dipantau e-Pantau Meski demikian, Daman bukanlah tipikal pemimpin yang hantam kromo: tidak suka, lalu singkirkan. Ada pertimbangan yang menjadi pagar api (firewall) untuk tidak serampangan mengganti pejabat. Salah satunya adalah memperhatikan hasil penilaian atas kompetensi kinerja. Ketua Penilai Kinerja adalah Sekretaris Daerah, sedangkan uji kompetensi digelar atas kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ada kalanya juga bekerja sama dengan Polda Kaltim maupun Pemerintah Provinsi Kaltim.
70 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Para Kepala OPD dipanggil untuk menjelaskan pemahamannya atas Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti persentase capaian program, capaian serapan anggaran, dan semacamnya. Selain uji kompetensi, kinerja pada Kepala OPD pun telah dipantau melalui aplikasi e-Pantau. Aplikasi tersebut konsepnya mengadopsi dari aplikasi serupa yang telah di-endorsed Bappenas. “Untuk level daerah, itu satu-satunya. Hanya Kukar yang telah melakukannya. Tidak ada tempat lain, setahu saya,” kata Saiful. Aplikasi e-Pantau lahir dan bermula ketika Saiful menemukan titik kelemahan sistem kontrol pada aplikasi e-Monev yang dibuat pada 2019. Aplikasi e-Monev digunakan untuk pengendalian dan evaluasi kinerja. Misalnya, ada pengerjaan proyek A yang tengah berlangsung. Dalam e-Monev hanya tertulis serapan keuangan 80 persen dan realisasi fisik 90 persen. Namun pengisiannya bukan oleh sistem, bahkan Saiful selaku pengampu perencanaan dan pengendalian pembangunan pun tidak bisa mengaksesnya. “Sepertinya melekat pada pejabat lama. Jadi tidak ada kontrol. Server-nya pun dari vendor. Kan sayang uangnya, lebih baik kita buat sendiri,” kata Saiful. Maka dibentuklah tim pembuatan aplikasi baru dan bekerja sama dengan Bappenas. Namanya e-Pantau. Paparan kinerjanya lebih detail dan disertai bukti. Misalnya, realisasi kegiatan fisik telah berlangsung 25 persen. Kemudian ada penjabaran terkait bentuk kegiatan apa saja yang telah dilakukan, tinjauan di lapangan, hasil rapat koordinasi. Setelah lengkap, baru kemudian bisa diunggah. Aplikasi e-Pantau telah dioperasionalkan sejak 2020 hingga kini. Daman memberikan dukungan dengan mewajibkan para Kepala OPD untuk mengisi aplikasi tersebut
71 sesuai kewenangan OPD-nya. Juga mengharuskan mereka mempresentasikan dalam rakor yang digelar. Daman pun mengikuti setiap presentasi itu, dari pagi hingga malam. Apabila datanya tidak lengkap dan jelas, misalnya ada gap tinggi antara capaian dan serapan, biasanya para Kepala OPD itu kalang kabut dibuatnya. Di lain pihak, Saiful pun mengakui bahwa validitas data dalam aplikasi tersebut tidak bisa 100 persen, tetapi setidaknya validitasnya mencapai 70-80 persen. Suatu angka yang sudah cukup untuk dijadikan pegangan bagi penilai. “Kalau Bupati tidak dukung, ya tidak ada gunanya. Saya tidak didengar (Kepala OPD). Alhamdulillah dua tahun ini beliau terus mengawal, hasilnya lumayan,” kata Saiful. Di sisi lain, para Kepala OPD yang jabatannya dirotasi itu pun umurnya rata-rata seusia dengan Daman. Mereka telah menapak karier bersama Daman, bahkan mungkin ada yang lebih senior. Tidak sedikit sudah menduduki jabatan sebagai Kepala OPD sejak masa pemerintahan Bupati Rita Widyasari. Tidak heran, Daman biasa menggunakan pilihan kosa kata “teman-teman” katimbang “ibu bapak” saat menyebut mereka dalam acaraacara resmi. “Jadi semua temannya. Tapi tidak frontal di-nonjob-kan atau diturunkan. Tidak enak juga kadang-kadang, tapi beliau pasti tahu kapasitasnya ada yang tidak pas,” ungkap Saiful. Seringkali pula, Daman merasa dilematis untuk memutasi atau pun merotasi para kepala bidang. Lantaran pilihannya cukup sedikit. “Jadi kalau memindahkan orang, itu seperti memindahkan masalah saja,” Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, Maman Setiawan adalah salah satu pejabat yang dimutasi pada 2021. Awal sebagai birokrat di Pemkab Kukar, Maman
72 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR berposisi sebagai Kepala Seksi (Kasi) Jembatan, lalu Kasi Jalan. Ia kemudian diangkat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan Kukar, lalu sebagai Sekretaris Kadis Pertanahan. Barulah pada 2021 naik jabatan sebagai Kepala Disperkim. “Zaman dulu SDM (bergelar) sarjana kan jarang. Begitu masuk, kariernya cepat,” kata Maman. Belakangan, Maman adalah salah satu dari tujuh PTP yang dirotasi pada 17 Juli 2023. Kini ia menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar. Brida adalah OPD baru di Pemkab Kukar. Maman tidak mempersoalkan bongkar pasang pejabat yang sering dilakukan bupati. Hanya saja bongkar pasang melalui mekanisme lelang jabatan untuk mengisi jabatan PTP yang lowong dinilainya kurang tepat. “Itu kurang pas. Kalau lelang, dari sisi penilaian mungkin bagus, tapi loyalitas kan belum tentu,” jelas Maman. Meskipun lelang jabatan PTP telah diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah. Seharusnya, bupati meniru model penempatan para bawahannya seperti yang dilakukan Presiden. Bahwa Presiden punya para pembantu di kabinet, dan para menteri di kabinet itu dipilih oleh Presiden. Seperti penempatan para perangkat daerah zaman dulu. Bupati menunjuk kepala dinasnya. Kemudian para kepala dinas ini dipersilakan untuk menyusun sendiri kabinetnya. Mereka akan memilih orang-orang yang benar-benar loyal terhadapnya. Artinya, bisa melindungi atasan dan menunjukkan kinerja yang baik. “Kalau saya kan, duduk (menjabat sebagai kadis) sudah tersaji semuanya,” kata Maman.
73 Namun Maman mengakui, setiap sistem punya kelemahan dan kelebihan. Tahu Lebih Dulu Senin pagi, 17 Juli 2023, Edi Damansyah masih berada di Gedung Serba Guna Kantor Pemkab Kutai Kartanegara untuk melantik tujuh PTP yang dirotasi. Sore hari, pada hari yang sama, ia dan rombongan telah berada di Yogyakarta. Keesokan harinya, Daman terbang ke Surabaya, Jawa Timur untuk melihat alat dan mesin pertanian (alsintan) yang akan berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian. Apabila cocok, ia ingin mengaplikasikan alat-alat pertanian itu di lahan pertanian Kutai Kartanegara. “Biasanya kan cukup anak buah (yang datang),” kata Saiful. Daman hadir bersama Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kukar di mana ia sebagai ketuanya. Rupanya, keberadaan Daman untuk melakukan pengecekan lapangan sendirian tanpa didampingi OPD terkait sudah menjadi kebiasaan. Usai turun ke lapangan, barulah Daman memerintahkan Kepala OPD untuk menindaklanjuti. “Jadi, bupati itu selalu tahu lebih dulu,” kata Nana. Rupanya pula, kebiasaan itu ada kronologinya. Adalah kebiasaan OPD-OPD Pemkab Kukar membuat perencanaan kerja berdasarkan data. Misalnya, data OPD menyebut nelayan di desa A miskin, sehingga perlu membuat program bantuan untuk menanggulangi kemiskinan. Daman pun melakukan pengecekan ke desa A. Ternyata ia tidak menemukan nelayan miskin, sebagaimana disebutkan dalam data OPD terkait. “Tidak bisa lagi seperti itu. Data kita harus clear,” tegas Daman.
74 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sebab ketidaktepatan data dengan fakta di lapangan akan membuat dana APBD terbuang sia-sia, tidak terpakai pun, pasti akan salah sasaran. Seringkali kegiatan dipaksakan berjalan demi mengejar realisasi pencapaian target. Tidak heran, gerakan Daman turun ke bawah cukup kencang dilakukan. Saat Daman menjadi Pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara, ia pernah menuju ke Pulau Tanjung Berukang di Kecamatan Anggana. Pulau itu adalah salah satu pulau kecil di kawasan delta Sungai Mahakam. Nama Pulau Berukang sempat naik daun, tepatnya di Desa Sepatin, karena menjadi lokasi persembunyian pengebom kafe di Legian Bali, Ali Imron, Mubarok alias Hutomo Pamungkas, dan Imam Santosa. Ketiganya ditangkap di sana pada 13 Januari 2003. Menyeberang ke pulau itu dengan speed boat memakan biaya yang mahal. Di sana, Daman melihat kondisi warganya yang kesulitan air bersih, dan pasokan listrik sebatas dari genset. Setiba di Tenggarong, Daman menelepon Saiful untuk menindaklanjuti. “Ful, coba kau ke sana. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, nelayan miskin,” Sebenarnya Saiful agak bingung dengan perintah ini, mengingat ongkos transpor yang mahal, harus menyewa speed boat melalui jalan sungai. Akhirnya, Bupati Daman menemukan cara yang smart. Ia menelepon PT Pertamina untuk bekerja sama menyalurkan dana CSR Pertamina. Langkah pertama, Pertamina kemudian membantu pembiayaan speed boat bagi tim ke Pulau Berukang. Sepulang dari Berukang, tim datang menghadap dengan membawa sejumlah laporan. Tidak hanya sekadar melaporkan sejumlah permasalahan, toh Daman sudah tahu persoalannya. Yang dibawa dari Berukang justru sejumlah alternatif solusi yang bisa diterapkan bagi pemecahan masalah di sana. Tim Bappeda segera membeberkan rencana untuk memasok air bersih dari sungai. Air itu akan diangkut dengan perahu dan
75 ditampung dalam bak penampungan di Berukang, diolah, baru kemudian disalurkan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas bak penampung dan perahu yang mengangkut air baku ini akhirnya juga bekerja sama dengan Program CSR Pertamina. Kemudian pada saat jeda cuti kampanye, tim yang sama juga ditugaskan ke Desa Jantur di Kecamatan Muara Muntai. Tentu saja seperti biasa, pasti Daman telah terlebih dulu mengunjunginya. Desa yang terkenal dengan produksi ikan air tawar itu mengandalkan penghasilan dari tangkapan ikan di Sungai Mahakam dan Danau Malintang. Untuk menuju tempat itu, diperlukan waktu tempuh sekitar tiga jam dari Tenggarong. Meski merupakan wilayah Kutai Kartanegara, lokasi itu sebenarnya lebih dekat dan lebih mudah dijangkau dari wilayah Kutai Barat (Kubar). Sayangnya, saat itu belum ada jalan darat menuju ke sana. Padahal, nelayan Jantur mengandalkan wilayah Kubar untuk memasarkan produk perikanannya. Setelah tiba di Tenggarong, tim Bappeda segera menyampaikan solusi. Di antaranya perlu membangun jembatan penyambung antara Jantur dengan wilayah Kubar. Pembangunan jembatan itu pun segera dirembug, yang pembiayaannya dengan cara kerja sama dua kabupaten, Kukar dan Kubar. Sederhananya, kedua kabupaten sama-sama membuat jembatan di titik lokasi yang sama, jembatan itu kemudian bertemu di tengah sungai tempat titik perbatasan itu berada. Pola kerja tersebut selain dapat menghemat anggaran, juga merupakan bentuk kehati-hatian Daman. Di sisi lain, juga tidak menutup kemungkinan, bahwa Daman sesungguhnya tidak mudah percaya begitu saja dengan kinerja anak buahnya. Bupati paham betul dengan kapasitas dan kapabilitas anak buahnya. Jika tidak di-backup, mereka yakin program-program itu tidak dapat dicapai dengan optimal.
76 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Satu Data BECIK Meski sebagai penerus, fokus program kerja yang dilakukan Bupati Edi Damansyah berbeda dengan bupati pendahulunya. Bupati sebelumnya ingin menjadikan Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan. Program kerja yang digarap lebih berfokus pada proyek-proyek besar, seperti membangun jalan darat hingga tembus ke Kecamatan Tabang. Sedangkan Daman berfokus pada penyediaan layanan untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Baik layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur jalan, listrik dan air bersih. Hasil-hasil proyek semacam itu tidak banyak diketahui atau pun dilihat orang. Meski tidak terlihat prestisius, tetapi upaya mewujudkan program layanan dasar punya tantangan besar, yaitu soal data. Dulu, kinerja perangkat daerah tidak berbasis pada data yang akurat. Misalnya, program pemenuhan air bersih atau listrik. Seharusnya, sebelum program dijalankan, terlebih dahulu ada pemetaan terkait masyarakat di wilayah mana yang belum terlayani. Begitu pun program penyediaan akses jalan darat. Perlu peta jalan yang menunjukkan jalan mana saja yang sudah terintegrasi dan mana yang harus menjadi prioritas. Persoalannya, tidak sepenuhnya data pemetaan itu ada. Selanjutnya masalah pupuk, misalnya. Setiap tahun, Pemkab Kutai Kartanegara mengusulkan tambahan kuota kebutuhan pupuk subsidi ke Kementerian Pertanian. Sementara itu tidak seratus persen usulan kuota pupuk yang disetujui. Apabila ada basis data, Pemkab akan tahu berapa jumlah riil kekurangan pupuk yang dibutuhkan. Kekurangan itulah yang akan didukung dengan dana APBD. “Jadi hari ini, tuntutan kami, bahwa kerja harus berbasis data. Kita paksakan dengan sistem,” kata Daman.