Mengayuh Waktu Membangun Kukar

227 aktif sebagai PNS, Sultan pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat. Sultan mengungkapkan, bahwa dirinya adalah pemimpin kultural dan sekaligus orang tua bagi semua warga Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin memperoleh masukan, beliau akan memberinya secara tulus dan tangan terbuka. Selain Edi Damansyah, masih banyak pejabat yang sering datang bersilaturahmi. Mulai dari pejabat pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, bahkan pejabat di tingkat provinsi dan pusat pun juga sering datang berkunjung. Edi Damansyah termasuk pejabat yang paling sering datang untuk keperluan ini. Sultan menyukai cara kerja Daman dalam memimpin Kutai Kartanegara. Pejabat ini juga sering turun ke lapangan untuk mendengarkan suara rakyat, langsung dari sumber pertama. Ditemukan masalah yang disampaikan masyarakat, lalu dicari pemecahannya. Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin bersama Bupati Kukar Edi Damansyah. Foto: istimewa

228 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Menanggapi polemik tentang warna identitas, Sultan menjelaskan bahwa kuning emas itu adalah warna identitas simbol kasultanan, warna itu melambangkan kemakmuran. Warna identitas kasultanan ini tidak boleh diganti dengan warna lain. Melihat fenomena dan maraknya perubahan warna di banyak bangunan, Sultan meminta agar warna bangunan-bangunan yang menjadi simbol keberadaan keraton tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Misalnya istana raja, tetap didominasi dengan warna kuning emas, bukan warna yang lain. Selain objek-objek yang menjadi identitas kasultanan, misalnya jembatan atau bangunan lain yang bukan merepresentasikan simbol keraton, akan dicat dengan warna apa pun tidaklah masalah. Sultan berpesan agar Edi Damansyah tetap memperhatikan nasib rakyat, dengan menciptakan program-program pembangunan yang pro-rakyat, yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Yang penting pembangunan dilakukan secara merata, terutama diarahkan di perdesaan pelosok yang masih tertinggal,” ujar Sultan. Harapan akan Peran Keraton Sultan Aji Muhammad Arifin menekankan pentingnya pembangunan SDM di Kutai Kartanegara. Yang harus diketahui masyarakat luas, Kutai Kartanegara adalah wilayah yang sudah eksis sejak Abad 4 M. Pada awalnya, Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak agama Hindu. Dalam perjalanannya, masuknya peradaban Islam dari Timur Tengah yang dibawa oleh saudagar dan para habib ternyata dapat diterima dengan baik oleh raja dan rakyat Kutai. Salah satu kisah terkenal mengenai itu adalah tentang Habib Anggana yang datang berdakwah ke Kutai dengan naik di punggung pesut. Kutai Kartanegara memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang tinggi. Terhadap kenyataan ini, kata Sultan, harus disebarluaskan

229 agar diketahui dan juga diajarkan kepada generasi muda, supaya bisa menjadi bekal identitas diri untuk memasuki zaman baru. Dituturkan oleh Aji Pangeran Hario Atmo Kusumo, ketua dewan adat sekaligus Menteri Penasehat Kerajaan Kutai Kartanegara mengungkapkan, tradisi budaya Kutai dibangun berdasar aturan Bhinneka Tunggal Swaka, dan Empat Buncu Pasak Bumi. Ada aturan ke dalam dan ke luar yang mengatur hubungan kerajaan dengan pemerintah. Urusan internal keraton diurus keraton, urusan pemerintahan biar diurus pemerintah daerah. “Keduanya memiliki tugas yang berbeda, dan tidak perlu saling mengurus urusan yang bukan menjadi ranahnya,” ujar Aji Pangeran Haryo Atmokusumo. Dalam hal bermasyarakat, kerajaan memiliki empat tugas mengajarkan warganya agar memiliki tata krama dalam pergaulan, menjaga adat istiadat, beradab beragama, dan berbudaya di negerinya sendiri. Saat ini, usaha untuk mengumpulkan warisan tradisi budaya di mana buku utama keraton dibakar PKI, dilakukan dengan membukukan, berdasarkan pada ingatan-ingatan para tetua, yang pernah diajari buku tersebut oleh raja terakhir yang diturunkan di era Presiden Sukarno, Raja Aji Muhammad Parikesit. Untuk usaha mengembalikan muruah kerajaan, pihak keraton meminta kepada pemerintah agar mengembalikan hak pengelolaan istana raja (keraton) kepada Sultan dan kerabat keraton. Saat ini, istana hanya menjadi museum Kutai Kartanegara dan di bawah pengelolaan provinsi. “Kami ingin agar bangunan keraton dikembalikan kepada kami, agar pengelolaan bisa lebih baik, dan peran kultural keraton bisa dikembalikan,” ujar Sultan Aji Muhammad Arifin.

230 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pengelolaan museum di bawah provinsi dinilai tidak optimal. Bagaimanapun juga, orang datang ke keraton ingin bertemu dengan raja dan melihat tradisi budaya secara langsung. Dulu, ketika sultan masih tinggal di istana, kegiatan seni budaya masih dilakukan. Di antaranya dengan menggelar pertunjukan wayang setiap pekan, tari-tarian, dan kegiatan seni budaya serta kegiatan keagamaan, menjadi daya tarik masyarakat untuk datang. Sekarang tidak terjadi lagi. Memang pemerintah telah membangun bangunan kedaton baru, yang terletak di belakang bangunan museum keraton. Tetapi, pintu utama bangunan tersebut menghadap ke arah barat. “Pintu bangunan keraton, harus menghadap ke arah timur, menyongsong terbitnya matahari. Jika menghadap ke arah barat, artinya kerajaan yang sudah akan terbenam. Kami tidak bisa tinggal di kedaton yang pintunya menghadap ke arah barat, karena itu menyalahi filosofi keraton,” ujar Sultan. Pihak keraton juga meminta, agar simbol-simbol kultural Kutai Kartanegara, dikembalikan kepada pihaknya. Selain bangunan keraton, ada tiga simbol kerajaan yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, yaitu ketopong (mahkota emas), keris Barutkang, dan kalung Uncal. Ada pusaka lain seperti tombak dan beberapa pusaka lain, tetapi yang paling utama adalah tiga pusaka tersebut. Ketopong, keris, dan kalung itu harus menyertai pelantikan raja baru. “Kami meminjam ke Museum Nasional Jakarta, ketika melantik raja baru. Mohon pusaka-pusaka tersebut dikembalikan kepada kami,” ujar Aji Pangeran Haryo Atmokusumo. Sultan Aji Muhammad Arifin mengungkapkan, Pemerintah Pusat agar memperhatikan kepentingan Kutai Kartanegara dengan baik. Sumbangan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan kepada NKRI sangatlah besar. Tidak hanya dalam hal pengelolaan

231 tambang saat ini, di mana Kutai Kartanegara mendapatkan bagi hasil yang tidak proporsional. Dulu di masa lalu, rakyat dan kerajaan juga terlibat langsung berperang melawan penjajah. Perang melawan penjajah menyebabkan banyak rakyat dan keluarga kerajaan wafat dan keluarganya tercerai berai. “Keinginan keraton hanya satu. Bagaimana agar kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara diperhatikan dengan baik. Dan ada keadilan dalam pengelolaan anugerah Tuhan berupa sumber daya alam. Lalu penggunaannya untuk mengembangkan sumber daya manusia,” ujar Sultan Aji Muhammad Arifin mengakhiri wawancara ini. *** Suara Dewan dan Dunia Akademik Hal senada juga diungkapkan Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MM, rektor Universitas Kutai Kartanegara. Jabatan bupati adalah jabatan politis yang durasi waktunya terbatas. Oleh karena itu, Edi Damansyah membutuhkan partner diskusi dari berbagai kalangan. Salah satu yang cukup sering diajak berdiskusi, adalah Ince. Guru besar pertanian ini sering diminta Daman menjadi fasilitator untuk berbagai program kerja yang dicanangkan pemerintah. Beberapa tahun yang lalu, Ince Raden dilibatkan dalam Dewan Riset Daerah. Sekarang Ince aktif berperan dalam penyusunan dokumendokumen perencanaan. Ia menilai bahwa Bupati Edi Damansyah yang berlatar belakang panjang sebagai ASN di Pemda Kutai Kartanegara, pasti paham betul dengan anatomi pemerintahan daerah. Dengan demikian, ia dapat memformulasikan dengan Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MM. Foto: Hery Nugroho

232 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR tepat apa yang harus dilakukan jajarannya guna mendukung seluruh program kerja yang dijanjikannya. Sebagai Bupati terpilih, Daman menjanjikan beberapa program pembangunan kepada pemilihnya. Janji-janji kampanye tersebut kemudian diturunkan dalam visi misi, dan akhirnya dituangkan menjadi dokumen perencanaan. Daman ingin agar janji-janji yang disampaikan itu terdokumentasikan dan dapat terlaksana dengan tertib. Ia mengawal proses penyusunan secara langsung, dan meminta seluruh OPD pelaksana melaksanakan sesuai target. Edi Damansyah sering mengungkapkan obsesinya untuk membangun sektor pertanian di Kutai Kartanegara ini. Sektor pertanian yang kuat yang didukung oleh SDM agar mumpuni. Dalam jangka pendek, obsesi itu untuk memperkuat ketahanan pangan dan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat serantau. Dalam jangka panjang, sektor pertanian yang kuat akan menjadi semacam bumper penyangga jika suatu saat nanti sumber daya alam takterbarukan telah habis dieksploitasi. Dalam catatan Ince Raden, rencana bupati itu (meskipun sudah disusun sebaik-baiknya), dalam pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, ada Kepala OPD yang kurang paham dengan persoalan. Juga ada ego antarOPD (silo) yang dapat menghambat pelaksanaan program. “Bappeda selalu meminta kami untuk melakukan review atas sejumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun OPD. Sebagai akademisi, kami menyarankan untuk fokus pada indikator utama dalam setiap bidang OPD,” ujar Ince Raden. Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, berpendapat apa yang direncanakan dan dilaksanakan Pemkab selalu dikoordinasikan dan dibahas secara matang dengan DPRD. Terutama hal-hal yang terkait dengan pembenahan-pembenahan di Kutai Kartanegara.

233 Di bawah kepemimpinan Edi Damansyah, Pemkab sudah berupaya keras untuk menyatukan wilayah Kutai Kartanegara demikian luas. Misalnya dengan membangun infrastruktur jalan darat. Akses jalan yang menghubungkan desa-desa dengan kecamatan yang semula belum ada, kini sudah ada. Jika sudah tersedia akses jalan, maka program selebihnya akan berjalan dengan lebih mudah. Tinggal melanjutkan yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya. Sebagai wakil rakyat, para anggota dewan selalu berusaha mendengarkan keluhan masyarakat, khususnya ketika turun ke lapangan atau aspirasi yang disalurkan melalui media sosial. Selanjutnya, hasil serapan aspirasi itulah yang kemudian disampaikan kepada Pemkab untuk ditindaklanjuti. Menurut Abdul Rasid, anggaran belanja Kutai Kartanegara memang sepintas tampak besar. Tetapi, jika kemudian disandingkan dengan bentangan wilayah yang harus ditangani, maka sampai dengan 20 tahun ke depan masih membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran sebesar Rp5-10 triliun, jika digunakan untuk membangun infrastruktur di Kutai Kartanegara, seperti tidak kelihatan, saking luasnya wilayah yang dikelola. Ketika terjadi kontraksi APBD yang menyebabkan volume APBD menurun drastis, maka ada beberapa program yang terpaksa dikorbankan, ditunda pelaksanaannya atau bahkan dibatalkan sama sekali. Seiring dengan membaiknya struktur dan volume APBD, maka terjadi akselerasi pembangunan yang lebih cepat, dengan jangkauan yang lebih luas. Wilayah-wilayah yang laju pembangunannya sempat terhambat karena menciutnya volume APBD, kini sudah lebih leluasa. Dulu, diperlukan waktu dua hari dua malam untuk menjangkau Kecamatan Tabang melalui jalur laut, sekarang jauh lebih cepat melalui jalan darat. Sektor pertanian telah mendapatkan aksentuasi yang besar di era kepemimpinan Daman. Cita-cita Daman untuk menjadikan

234 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR sektor ini sebagai sektor unggulan sudah sepantasnya didukung. Banyak potensi dan kesempatan yang sudah di depan mata, jika lengah maka potensi itu akan dimanfaatkan oleh orang lain di luar Kutai Kartanegara. Pembangunan IKN misalnya, di sana tampak jelas ada banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan Kutai Kartanegara. Mulai dari pemasok kebutuhan pangan sampai dengan pemasok kebutuhan SDM kompeten. Menghadapi masalah ini, yang perlu diperhatikan adalah adanya fenomena berkurangnya jumlah SDM yang terlibat di sektor pertanian. Profil petani-petani eksisting saat ini ratarata sudah berusia tua (di atas 40 tahun). Jika proses regenerasi SDM sektor pertanian ini tidak berlangsung dengan baik, maka dikhawatirkan sektor ini akan mengalami kemunduran. Dengan demikian, keinginan untuk meraih manfaat dari berbagai kesempatan itu pun tidak dapat direalisasikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menarik minat generasi muda menekuni sektor pertanian adalah memberikan wawasan bahwa pertanian di era modern sekarang ini tidak lagi identik dengan kemiskinan, kesulitan, atau stigma-stigma lain yang mengarah kepada inferioritas. Bertani secara modern akan memberikan reward yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan bekerja di sektor yang lain. Saat ini, tidak jarang kita lihat petanipetani muda yang telah sukses menggeluti bisnis pertaniannya. Mereka inilah yang telah menunjukkan prestasi hebat. “Banyak komoditas pangan yang saat ini masih harus didatangkan dari luar Kutai Kartanegara. Tetapi, saya optimis, jika pertanian dikelola dengan baik akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri, yang pada gilirannya akan berKetua DPRD Kukar, Abdul Rasid Foto: Hery Nugroho

235 dampak pada meningkatnya kesejahteraan petani juga,” ujar Abdul Rasid. Kota Pendidikan Guru besar Fakultas Ekonomi Unikarta, Prof. Dr. Yonatan Palinggi menilai, Edi Damansyah adalah pemimpin yang memiliki tekad kuat untuk memajukan dunia pendidikan di Kutai Kartanegara. Beliau tipe pejabat yang ingin selalu bergerak cepat dan responsif. Salah satu masukan yang sering dilontarkan Yonatan Palinggi antara lain yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Positioning Kutai Kartanegara dalam hal ini sangatlah unik dan strategis. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, yang telah terlebih dahulu menemukan identitas kompetensinya, Kutai Kartanegara sangat mungkin untuk dikembangkan menuju keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Identitas Balikpapan dikenal sebagai kota vokasi, penghasil tenaga kerja terampil dan kompeten. Kota Bontang dikenal sebagai kota riset ilmu pengetahuan (science), lalu Samarinda dikenal sebagai kota produksi, maka Kutai Kartanegara dapat didesain menjadi kota pendidikan. Ini semua berangkat dari kenyataan akan warisan budaya dan sejarah panjang yang dimiliki Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara dapat dibangun menjadi wilayah yang unggul dalam hal penyediaan tenaga kerja terdidik. Caranya antara lain dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Langkah yang dapat ditempuh bisa diawali dengan mengubah status Unikarta menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Kemudian, disediakan sebuah lingkungan pendidikan dengan ekosistem khusus. Dengan kurikulum yang sesuai, di mana Unikarta dipindah ke tempat baru tersebut.

236 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Pak Edi Damansyah sudah sepakat dengan gagasan itu, dan siap menyediakan lahan seluas 50 hektare untuk pembangunan kampus baru,” ujar Yonatan Polinggi. Studi banding sudah dilakukan beberapa kali, termasuk studi banding agar Kutai Kartanegara dapat memiliki fasilitas pendidikan bertaraf internasional. Hanya saja, apakah rencana tersebut akan dapat terlaksana, itu semua sangat tergantung pada penerus Edi Damansyah. Selain itu, masih diperlukan harmonisasi dan kesepakatan di kalangan internal Yayasan Unikarta terkait rencana besar itu. “Perbedaan pendapat di internal yayasan harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu selesai, baru bisa segera bergerak menapak langkah selanjutnya,” ujar Yonatan Palinggi. Suara dari LSM Edi Damansyah beserta jajarannya sudah bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi obsesinya. Meski demikian, terdapat keterbatasan-keterbatasan yang membuat sebagian program itu tidak berjalan dengan lancar, bahkan gagal di ujung episodenya. Di samping itu, keterbatasannya sebagai manusia biasa juga menyebabkan ia tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Di sinilah perlunya peran dari pihak eksternal untuk menurunkan intensitas kekurangan dan kegagalan itu. Caranya dengan melakukan review, yang diikuti dengan sumbangan gagasan atau saran yang konstruktif dan terukur. Kombinasi antara gerak cepat pihak Pemkab dengan stimulus kritik pihak eksternal, pasti Yonatan Palinggi Foto: PGRI Kukar

237 akan menghasilkan capaian yang lebih cepat dan berkualitas. Dalam hal penyelesaian masalah, kritik dan masukan pihak eksternal akan membuat penyelesaian berbagai masalah dapat dilakukan dengan tuntas tanpa menimbulkan residu yang akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Ketua DPRD Kutai Kartanegara sangat menghargai usaha Edi Damansyah untuk selalu dekat dengan rakyat. Ia turun langsung ke lapangan, hanya sayangnya, bupati masih kurang sering berkunjung ke kantor DPRD. Rapat-rapat konsultasi terlalu sering diwakilkan kepada Wakil Bupati. Ini tentu akan mengurangi apresiasi DPRD kepada bupati. “Kami mohon hal ini diperhatikan Edi Damansyah, karena bagaimanapun penilaian kinerja bupati yang disusun Kementerian Dalam Negeri, salah satu di antaranya adalah tingkat kehadiran bupati ke sidang dewan,” ujar Abdul Rasid. Kritik yang lain datang dari Ketua Pokja-30, Buyung Marajo. Lembaga Swadaya Masyarakat Kutai Kartanegara yang aktivitasnya fokus pada isu transparansi anggaran itu menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik Pemkab Kutai Kartanegara terkait penggunaan anggaran, intensitasnya masih sangat kurang. Untuk konsultasi publik (public consultations) terkait isu anggaran belanja, bupati hanya memberikan waktu yang sangat terbatas. Selain itu, hanya dipilih beberapa perwakilan yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh pemuda, ini tentu kurang merepresentasikan stakeholder yang berkepentingan dengan isu tersebut. Buyung menilai, apa yang dilakukan bupati dengan cara tersebut tampaknya hanya untuk “menggugurkan kewajiban” semata-mata, dan tidak tampak adanya itikad yang benarBuyung Marajo Foto: istimewa

238 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR benar diniatkan untuk menjaga transparansi agar penggunaan anggaran pemerintah daerah terkelola dengan lebih baik. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai evaluasi seharusnya dilakukan dengan melibatkan lebih banyak wakil masyarakat. Wilayah Kutai Kartanegara tidak hanya Tenggarong saja. Masih ada 19 kecamatan lainnya. Transparansi atas penggunaan APBD itu sangat penting, menurut Buyung, agar masyarakat mendapat manfaat yang lebih baik dari APBD Kutai Kartanegara. “Saya mengingatkan, ruang keterbukaan harus dibuka seluasluasnya, karena ini adalah perintah undang-undang,” ujar Buyung Selain itu Buyung juga menilai, Pemkab Kutai Kartanegara belum memiliki rencana yang sistematis untuk penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di masyarakat. Potensi konflik yang paling besar adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang atau perkebunan. Rencana model penyelesaian yang solutif bagi masyarakat terdampak belum pernah dimiliki. Yang sering terjadi saat ini, jika ada masyarakat yang tergusur, tawarannya resolusi yang paling lazim dilakukan hanyalah sebatas relokasi, ganti rugi, dan kemitraan. Padahal, ada polapola lain yang dapat memberikan manfaat pada semua pihak dalam jangka yang lebih panjang. “Tidak ada rencana pencegahan atas korban. Juga penjagaan agar wilayah terlindungi,” ujar Buyung. Kritik senada juga disampaikan oleh Fathur Roziqin Fen dari Walhi Kaltim, ia meminta agar perhatian Pemkab kepada rakyat tergusur di Kutai Kartanegara dilakukan lebih adil dan baik. Fathur Roziqin Fen Foto: Bontang Post

239 Menurut Fathur, letak IKN berada di dua kabupaten di wilayah Kaltim. Hingga saat ini Walhi menemukan, setidaknya 22 desa di lima kecamatan telah terjadi konflik tenurial. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun, yang melibatkan masyarakat lokal dengan warga transmigran. Secara administratif, para korban terdampak atas konflik itu adalah warga Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, yang dibutuhkan mereka saat ini adalah dukungan moral dan politis. Saat ini sebenarnya sudah ada konsep perhutanan sosial untuk menyelesaikan konflik itu, tetapi IKN justru tampak menghambat proses penyelesaian konflik itu. Posisinya malah cenderung kalah dengan entitas bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya rencana untuk perhutanan sosial tersebut, karena spektrum konflik ini menjadi sangat luas di sana. “Legacy-nya adalah kebijakan yang bisa memberi kepastian terhadap penyelesaian konflik tenurial di Kukar. Memberi kepastian terhadap masyarakat yang tinggal di hutan sekaligus mengentaskan kemiskinan,” ujar Fathur. Lingkungan yang rusak juga menjadi perhatian jaringan LSM di Kutai Kartanegara. Apalagi jika lingkungan yang rusak itu disertai pula dengan rakyat yang menderita dan terpinggirkan. Penguasaan lahan-lahan sawit oleh perusahaan besar, sudah lama meminggirkan peran dan eksistensi banyak warga setempat. Kritik konstruktif kali ini datang dari Mareta Sari, dinamisator LSM Jatam Kalimantan Timur. Ia mencatat, usaha tambang yang dilakukan oleh perusahaan tambang besar berizin resmi, maupun tambang koridoran yang tanpa izin, secara bersama-sama sudah menghilangkan ladang-ladang Mareta Sari Foto: Indonesia Kita News

240 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR warga sipil penghasil pangan, dan sekaligus meninggalkan lubang dan kolam galian yang tak bisa dipulihkan. “Untuk kemaslahatan masyarakat, usul kami, penambangan dihentikan saja,” ujar Mareta Sari. Menurut Mareta, pemerintah (terutama provinsi) tidak bisa mungkir terhadap fakta atas rusaknya lingkungan karena eksploitasi tambang dan juga penderitaan masyarakat yang menjadi korban, meskipun izin penambangan tidak berada di Pemkab Kutai Kartanegara. “Tapi, rakyat yang menjadi korban dan lingkungan yang rusak ada di wilayah yang menjadi tanggung jawab Pemkab,” ujar Mareta. Inklusi dan Penanganan Kekerasan Salah satu hal yang disikapi dengan sungguh-sungguh oleh Pemkab Kutai Kartanegara di era Bupati Edi Damansyah adalah pembangunan yang tertuju untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Dalam perspektif yang lebih luas berhubungan dengan inklusi dan kesetaraan gender. Untuk keperluan ini, Bupati Damansyah telah membentuk UPT khusus yaitu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Salah satu tugas Tim ini adalah menangani korAji Rizki Melati Ariestiria Foto: Hery Nugroho

241 ban kekerasan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Korban kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, akhir-akhir ini jumlahnya meningkat dengan signifikan. Salah satu tokoh yang dipercaya untuk menangani masalah ini adalah Aji Rizki Melati Ariestiria, seorang psikolog, alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Tim ini terdiri dari dua orang psikolog klinis, dua orang psikolog konseling, dan dua konselor hukum. Oleh Pemkab Kutai Kartanegara, Tim ini telah difasilitasi dengan ruang kantor dan digaji secara profesional. Tim ini bekerja penuh waktu (full timer) untuk menangani berbagai kasus. Tidak jarang korban berada di lokasi yang sulit dijangkau, jauh di pelosok. “Selalu saja ada jadwal mendampingi korban. Saya bahkan harus menutup praktik konsultasi di rumah dan fokus bekerja di Pemkab,” ujar Aji Rizki. Tak jarang pendampingan dilakukan di tengah perkebunan sawit yang jauh jaraknya. Mobil operasional bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) sering kali tidak cukup proper ketika harus melewati jalanan yang berat. Oleh karena itu, saat ini sedang diajukan permohonan fasilitas mobil operasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Menurut Rizki, fenomena kekerasan jenis ini sering tidak tampak di permukaan. Biasanya korban enggan untuk melapor. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Dari awal Januari hingga Juli 2023, sudah masuk laporan ke kantor UPT sekitar 50-an kasus. Jenis kasus beragam: penganiayaan, eksploitasi anak, dan kekerasan seksual. Upaya penyadaran yang dilakukan Tim ini cukup berhasil, terbukti dengan naiknya jumlah laporan dari para korban. Mereka sudah mulai berani melapor ke polisi, atau langsung datang ke petugas pendamping. Pendampingan diupayakan

242 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR dari ujung ke ujung, mulai dari konseling, visum, pemberkasan, hingga di pengadilan. Di Kutai Kartanegara, rata-rata korban adalah perempuan dan anak-anak. Untuk kejahatan kekerasan seksual, profil pelakunya antara lain ayah kandung, ayah tiri, tetangga, teman, juga suami. “Kasusnya terus meningkat dari dari tahun ke tahun,” ujar Aji Rizki. Dalam kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua, biasanya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Mereka berasal dari keluarga yang tengah dalam kesulitan ekonomi. Ada pula guru SD yang melaporkan seorang ibu ke UPT karena ia melarang anaknya sekolah. Setelah didatangi petugas, ternyata kondisi ekonomi keluarga si anak sangat memprihatinkan. Ayahnya seorang pengangguran, sementara ibunya bekerja sebagai tukang parkir perahu penyeberangan. Pekerjaan itu menuntut si anak untuk membantu ibunya. Itulah yang menyebabkan si anak tidak bisa sekolah. “Masalah-masalah seperti ini harus dipecahkan secara yang komprehensif, bukan hanya sepenggal-sepenggal,” ujar Aji Rizki. Aji Rizki juga mengungkapkan, kasus hamil di luar nikah di usia sekolah akhir-akhir ini pun frekuensinya juga meningkat. Untuk itu, diperlukan pendidikan seks yang sehat dan bertanggung jawab harus diberikan di sekolah-sekolah. Hal ini untuk menekan jumlah kasus hamil di luar nikah yang diantara para remaja usia sekolah. Selain itu, pendidikan seks yang bertanggung jawab juga akan membuka wawasan para remaja untuk bisa menyalurkan energinya secara positif. Program Safari Subuh dan Gerakan Etam Mengaji Dalam kesempatan wawancara siang itu, H. Muhammad Bisyron, Ketua Dewan Masjid Kutai Kartanegara, menuturkan bahwa Bupati Edi Damansyah telah memberikan perhatian besar

243 terhadap kebutuhan ibadah warganya. Ia ingin semua masjid dan musala diperbaiki, dan difungsikan dengan baik. Ia juga berusaha menyediakan guru mengaji profesional yang terdidik baik, agar semua anak Kutai Kartanegara bisa belajar agama. Ia juga ingin masjid dan musala menjadi tempat bertemu antara warga dengan pemimpinnya. Ketua Takmir Masjid Agung Sultan Sulaiman itu juga menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan itu Bupati Daman telah menggagas Program Safari Subuh. Ide safari subuh ini meniru program Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Selama ini Erdogan selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan salat subuh di berbagai masjid, dilanjutkan dengan menyapa warga. “Di waktu subuh, sepertinya setan-setan belum bangun. Belum merasuki pikiran manusia. Semua orang masih bisa berpikir dengan jernih. Jadi kita nyaman bertukar pikiran dengan warga,” ujar Edi Damansyah sembari tersenyum. Program Safari Subuh dimulai sejak 2018 seusai pergelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Daman mengajak beberapa sahabat, di antaranya H. Muhammad Bisyron, Chairil Anwar, dan Suprianto. Bisyron waktu itu masih bertugas di Balitbangda Kutai Kartanegara. Daman meyakinkan Bisyron agar tidak ragu dengan kegiatan ini, karena manfaatnya akan sangat banyak. Setelah empat tahun Safari Subuh berjalan, tidak kurang 220 masjid se-Kutai Kartanegara sudah dikunjungi Edi Damansyah beserta timnya. Rata-rata dua kali safari subuh setiap pekan. Dari Program Safari Subuh itu muncul ide program “Satu Desa (minimal) Satu Penghafal Alquran” (hafiz). Pada mulanya, Daman menginginkan program tersebut dapat digelar langsung di 18 kecamatan. H. Muhammad Bisyron Foto: Hery Nugroho

244 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Tetapi karena kendala ketersediaan sarana dan prasarana, maka pelaksanaannya disesuaikan kesiapan kondisi masing-masing kecamatan. Para calon hafiz ditampung di masjid Al Anshor Tenggarong. Sampai saat ini program tersebut sudah menghasilkan 40 orang penghafal Alquran. “Para hafiz dikembalikan ke desa masing-masing untuk mengajar. Bagi yang berprestasi disediakan beasiswa hingga selesai S-1,” ujar Bisyron. Untuk lintas program, Edi Damansyah tidak lupa juga melakukan kunjungan ke gereja dan juga rumah ibadah lain. Tidak berbeda dengan di masjid dan musala yang dikunjungi, Daman pun juga menyampaikan pesan program pemerintah dan sekaligus menyerap aspirasi dari warga. Komunikasi antara pemimpin dengan warga pun berjalan dengan amat baik. Program Safari Subuh itu telah memunculkan banyak ide. Ide-ide tersebut kemudian diformalkan dalam Gerakan Etam Mengaji (GEMA) melalui Perda No. 4 tahun 2021. Dewan Masjid menjadi fasilitator untuk tujuan itu. Pada saat ini Dewan Masjid Kutai Kartanegara beranggotakan 754 masjid dan 956 musala. Masjid Agung Sultan Sulaiman, Kutai Kartanegara di mana Bisyron menjadi ketua takmir, menjadi contoh pelaksanaan Perda tersebut. Bangunan masjid agung itu direhabilitasi dan diaktifkan kembali kepengurusannya. Selain sebagai sarana pendidikan agama, masjid itu juga memperhatikan kehidupan warga di sekitarnya. Pertama-tama, takmir diminta untuk mendata jamaah yang berasal dari keluarga prasejahtera sekitar masjid, kemudian dibuatkan program pemberdayaan dengan cara menyelaraskan dengan Program Pengentasan Kemiskinan Pemkab Kutai Kartanegara. Masjid itu berhasil mendata dan memberikan pendampingan terhadap 40 jamaah dari keluarga prasejahtera di sekitar masjid.

245 Kesuksesan ini kemudian direplikasikan ke banyak masjid di seluruh Kutai Kartanegara. Dengan demikian, Bupati Edi Damansyah telah menempatkan masjid menjadi semacam lembaga kontrol atas data akurasi kemiskinan yang dimiliki Pemkab Kutai Kartanegara. Setiap tahun Pemkab mengeluarkan data kemiskinan. Berdasar data itu, maka takmir masjid membantu melakukan verifikasi di lapangan. Untuk kebutuhan ini Dewan Masjid membuat aplikasi Data Elektronik Informasi Masyarakat Sekitar Masjid. Jika ada baru dari pemerintah, maka takmir masjid akan dilakukan crosscheck di lapangan. Pada 2020, Dewan Masjid menemukan fakta sekitar 33 persen data sudah tidak valid. Selanjutnya, fakta tersebut segera diikuti Pemkab Kutai Kartanegara dengan mengadakan pengecekan ulang ke lapangan dan mendapatkan fakta yang hampir sama, 33-35 persen data orang miskin sudah tidak valid lagi. Langkah selanjutnya, Pemkab Kutai Kartanegara segera memperbarui data sesuai dengan kondisi terkini. Saat ini Takmir Masjid Agung berfokus pada usaha pengentasan kemiskinan warga di sekitar Masjid Agung. “Pak Edi Damansyah berpesan, jika masjid menggelar kegiatan, sebaiknya konsumsi harus disediakan dari masyarakat sekitar. Jangan memesan dari pihak di luar warga masjid,” ujar Bisyron. Dibanding dengan masa sebelumnya, Masjid Agung kini terlihat lebih makmur. Pemkab Kutai Kartanegara sering menggunakan masjid ini untuk berbagai kegiatan. Kontingen MTQ, calon jamaah haji, juga dilepas secara resmi dari masjid ini. Masjid juga jadi menjadi ruang kegiatan berbagai ormas Islam. Menurut Bisyron, di bawah kepemimpinan Edi Damansyah, ormas-ormas Islam tampak bersatu padu. Mereka semua juga dilibatkan dalam Program Safari Subuh. “Pak Edi Damansyah mengatakan, tidak mengapa jika dalam beberapa hal Dewan Masjid tampak berseberangan dengan

246 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pemerintah. Yang penting Dewan Masjid dapat merangkul semua kelompok,” ujar Bisyron. Program Gagal di Sektor Pertanian Selain dinilai abai terhadap permasalahan konflik dan pencemaran lingkungan. Kegagalan atau ketersendatan beberapa program pembangunan yang direncanakan Pemkab Kutai Kartanegara juga mengundang kritik dan komentar. Beberapa program dinilai tidak berjalan sebagaimana diinginkan. Salah satu program yang dinilai gagal tersebut adalah penanaman jagung seluas 30.000 hektare. Selain gagal dari sisi budi daya, kegagalan juga datang dari sisi pemasaran. Kegagalan ini telah banyak menimbulkan kerugian petani dan sekaligus menyebabkan mereka trauma dan tidak berminat lagi untuk menanam jagung. Kegagalan serupa sebenarnya pernah terjadi pada periode sebelumnya, dalam program penanaman ketela gajah. Ince Raden menilai, kegagalan itu lebih disebabkan karena perencanaan yang kurang matang. Kondisi objektif di lapangan berbeda dengan yang diperhitungkan dalam dokumen perencanaan. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kutai Kartanegara, Sutikno, belum optimalnya pelaksanaan program itu lebih disebabkan karena faktor waktu pelaksanaan. Diperlukan waktu yang lebih panjang untuk merealisasikannya. Selain itu, terdapat faktor lain seperti penyusutan luas lahan karena terdesak pertambangan. “Ladang-ladang banyak yang hilang karena terdesak tambang batu bara. Ini masalah bersama yang perlu pemecahan di Kutai Kartanegara,” ujar Sutikno. Di sisi administratif birokrasi, salah satu penyebab lambatnya pelaksanaan program di antaranya adalah rigiditas birokrasi yang kurang adaptif untuk menyesuaikan dengan rencana bupati.

247 “Ada pejabat yang tetap tidak mau berubah, dan menjadi penghalang program. Akibatnya, yang rugi juga rakyat Kutai Kartanegara, karena program yang dijanjikan pemimpinnya tidak berjalan seperti yang direncanakan.” ***

248 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR

249

250 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR ADA sebuah buku politik, yang jadi bacaan wajib mahasiswa ilmu politik generasi tahun 2000an. Judulnya, The Politician’s Dilemma karya Barbara Geddes.5 Isinya tentang perilaku buruk, mudah ingkar janji dari para politisi terhadap konstituennya. Data yang disajikan berangkat dari riset-riset di Amerika Latin. Pertanyaan penting buku ini menyangkut soal: Mengapa para politisi dengan cepat melupakan janji pada para konstituennya, begitu ia terpilih dan mendapatkan legitimasi kekuasaan? Saat kampanye berjanji akan membangun sarana dan prasarana agar si miskin sejahtera. Begitu duduk di kekuasaan, ia lupa. Saat kampanye berjanji memperjuangkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan warga. Begitu terpilih, ia abai. Berjanji akan membenahi sektor pertanian dengan berbagai macam subsidi yang dibutuhkan petani. Ketika terpilih menjadi wakil rakyat dan pejabat malahan membuat harga pupuk lebih mahal. Dan banyak contoh yang lain. Para politisi juga tidak tertarik untuk merencanakan program ekonomi rakyat. Sebagai gantinya, mereka memfasilitasi para pemodal membangun projek-projek mercusuar dengan meminggirkan rakyat kecil ke jurang derita. Sementara, berpolitik itu merusak lingkungan, menghilangkan hutan dan lahan-lahan pertanian, mengotori laut dan menciptakan polusi, karena semua dieksploitasi. Apa yang terjadi di Amerika Latin itu, tentu saja dengan mudah juga kita temui di negara kita. Sebetulnya Paul A. Samuelson,6 salah satu ekonom paling berpengaruh dalam membangun ekonomi di dunia barat, sudah mencatat pula soal ini. Jika Geddes menyoroti soal perilaku berpolitik, Samuelson lebih melihat akibat perilaku tersebut pada ancaman mundurnya ekonomi suatu negara. Samuelson dalam buku Economics, yang menjadi buku wajib 5 Barbara Geddes. 1994. Politician’s Dilemma. Berkeley: University of California Press. 6 Samuelson, Paul A. (Editor); Nordhaus, William D. (Editor), 1992, Economics 14th ed New York: McGraw-Hill.

251 bagi mahasiswa di negara-negara Barat, menulis: Kemunduran ekonomi sebuah negara akan terjadi jika wakil rakyat hanya memikirkan kepentingannya agar terpilih kembali. Dan para pemimpin hasil pilihan rakyat, hanya memperkaya diri. Dua kombinasi, para wakil rakyat dengan horizon jangka pendek dan para pejabat pengambil rente ini, secara bersamaan menyebabkan ekonomi mundur dan rakyat tidak sejahtera. Mereka tidak akan mengurus kepentingan publik. Mereka juga tidak akan memfasilitasi swasta agar bekerja lebih efisien. Mereka menyediakan diri menerima suap yang menjadikan sistem ekonomi dengan pasar yang hidup dan rakyat yang bergerak mandiri dan terjaga kebutuhan dasarnya, tidak ada dalam kenyataan. Temuan Samuelson itu kemudian dirumuskan lebih lanjut untuk mendandani ekonomi yang terpuruk. Cara yang dilakukan kemudian direplikasi di banyak negara. Kesimpulannya sederhana. Jika ingin maju, uruslah negara dengan baik. Jangan pilih pejabat pengambil rente. Jangan pula memilih wakil rakyat yang hanya sekadar duduk menjabat setiap lima tahun. Tapi tidak melayani kepentingan rakyat. Kini banyak pertanyaan menyangkut langkanya pejabat dan wakil rakyat sesuai idealita. Kita menyaksikan sebuah fenomena di dunia, di mana batas antara pengusaha dan pejabat diterabas. Batas antara wakil rakyat dan utusan bandar, diterobos. Apakah ada yang salah dari situasi ini? Para pemikir ilmu politik ekonomi dan sosial menemukan fakta menarik. Bahwa ternyata sistem pemilu bebas, bukanlah pilihan terbaik. Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta, Sugeng Bayu Wahyono7 menemukan fakta bahwa sistem pemilu bebas -- sebagaimana diadopsi hampir persis dari Amerika Serikat -- sebetulnya tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Pun jika dirunut dari kepustakaan dengan pendekatan kritis, diketahui bahwa sistem ini sebetulnya tidak cocok pula untuk bangsa Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sistem pemilu bebas, menghasilkan oligar7 Sugeng Bayu Wahyono, sosiolog, wawancara Maret 2023.

252 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR ki yang mementingkan kepentingan bisnis sendiri. Dari berkali pemilu bebas yang menghasilkan presiden pilihan rakyat, hanya segelintir presiden yang berani mengatur oligarki. Ketika sistem ini diadopsi bangsa Indonesia pasca-Orde Baru, hasilnya (sementara) sama. Belum ada Presiden RI, yang bebas kepentingan oligarki. Pemerintahan bahkan dalam beberapa kebijakan diatur oleh oligarki dengan melihat produk regulasinya. Sugeng Bayu Wahyono menyarankan, sistem pemilu bebas harus dievaluasi ulang ke depan dan jika perlu diganti dengan sistem pemilu yang lebih sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia. Menyangkut oligarki dan pengaruh buruknya bagi sebuah negara, ilmuwan politik Jeffrey A. Winters8 dalam risetnya menemukan bukti. Oligarki menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya sebuah negara. Dan mereka menggunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan yang bersifat pribadi tersebut. Posisi sosial dan ekonomi oligarki di sebuah negara selalu khas. Oligarki selalu individu. Tak beda dengan sebuah permainan. Oligarki menempatkan pion-pion pada posisi strategis, untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka mengendalikan partai-partai. Mengintervensi penegakan hukum. Mengatur pemberitaan media massa dengan kepemilikannya. Mengatur pemerintahan. Dan terlibat aktif dalam produksi kebijakan yang selalu disesuaikan dengan kepentingannya. Adapun dampak buruk yang akan menimpa negara dan masyarakatnya, tidak menjadi perhatian oligarki. Itulah yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia akibat sistem pemilu bebas. Tetapi, tentu saja ada hal baik di antara banyak cerita buruk. Ada pemimpin dan wakil rakyat yang bagus sebagai hasil dari pemilu bebas. Meskipun jumlahnya tidak cukup banyak. Jenis pemimpin dan wakil rakyat seperti berpikiran maju dan sungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan warganya. Jenis mereka layak didukung dan diapresiasi secara wajar, di antaranya dengan ma8 Jeffrey A. Winters, Oligarchy, 2011, New York: Cambridge University Press

253 sukan dan kritik, sehingga tetap bekerja baik dan ke depan tetap terjaga moralitasnya. Namun pemimpin dan wakil rakyat yang baik hasil dari pemilihan umum bukanlah superman dalam sebuah sistem pemerintahan. Menyangkut penggunaan anggaran, ada birokrasi pendukung. Jika birokrasi yang ada ternyata tidak berkualitas, maka langkah politik dan kebijakan yang baik dari pejabat dan wakil rakyat, akan terhambat, bahkan sia-sia. Mereka tidak akan bisa bekerja optimal bahkan ada dalam bahaya jika birokrasinya jenis birokrasi pengambil rente. Buku berjudul Mengayuh Waktu Membangun Kukar ini menceritakan perjalanan Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Ia jenis pejabat yang berusaha keras mengabdi kepada rakyat. Dalam buku dijelaskan bagaimana Edi Damansyah sejak muda berjuang hingga mencapai puncak karier. Buku menjelaskan tentang mimpi-mimpi yang ingin dicapainya. Lalu bagaimana ia dan timnya mengimplementasikan program-program pembangunan dengan meminta para staf mewujudkannya. Ia datang langsung kepada rakyat dan pihak-pihak, untuk mendapatkan masukan dan kritik. Edi Damansyah sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, datang dari keluarga petani desa dalam lingkungan hutan Kalimantan. Semasa kecil kehidupannya keras dengan fasilitas yang terbatas. Bagaimana pun itu mempengaruhi karakter dan cara bertindak sebagai Bupati dalam prioritas pelayanan kepada rakyatnya. Ia ingin agar fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, sarana jalan jembatan, tersedia dengan baik bagi rakyat. Ia menyediakan fasilitas untuk petani nelayan dan berusaha mengembangkan UMKM. Kebijakan seperti itu tak pernah dimilikinya semasa muda. Ketika menjabat, ia usahakan betul disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang berkelimpahan dana pembangunan dari hasil tambang. Pembangunan infrastruktur dasar banyak dilakukan dengan menggunakan dana itu.

254 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Selain itu pembangunan pertanian sebagai penyangga ekonomi daerah, diupayakan sungguh-sungguh. Pilihan membangun sektor pertanian karena sektor ini adalah sektor yang berkelanjutan, jika dikelola secara baik dan benar. Berbeda dengan sektor pertambangan yang akan habis dalam waktu yang pasti. Dalam strategi seorang presiden, gubernur, dan bupati/walikota, sebetulnya bisa secara sederhana dikelompokkan dalam kombinasi tiga kebijakan. Pertama, kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat bawah petani, pedagang kecil, buruh dan nelayan serta UMKM. Kedua, kebijakan dengan mengedepankan pelayanan pada para pebisnis agar efisien. Ketiga, kebijakan dalam efisiensi birokrasi, agar pelayanan terhadap rakyat dan pengusaha dapat tercapai semua. Kebutuhan rakyat adalah menuntut hak. Pengusaha menuntut efisiensi. Sisi buruk juga ada. Rakyat menuntut terlalu banyak hak, hingga pemerintahan boros. Pengusaha berkolusi dengan pejabat untuk menggangsir anggaran. Dan birokrasi yang tidak efisien melayani kepentingan rakyat dan pengusaha dengan para birokratnya mendapatkan rente. Sisi buruk ini harus dihilangkan. Yang ingin dikatakan adalah, pilihan kebijakan antara bupati satu dengan bupati yang lain, dengan jabatan yang periodenya terbatas pastilah berbeda. Berbeda fokusnya. Berbeda pula komposisi racikan kebijakannya. Pilihan Edi Damansyah dalam kebijakan dan implementasi program, dapat dilihat dengan membaca buku ini. Pertanyaan dasar yang penting di sini adalah, apakah bisa didapat kesinambungan program? Atau justru kebijakan dan program yang dilakukan para pemimpin itu justru saling menegasi? Di tingkat Nasional, ada kasus di mana Presiden SBY meninggalkan beberapa proyek mangkrak, di antaranya Wisma Atlet

255 Hambalang. Kekhawatiran akan mangkraknya IKN ini, diduga ada dalam pikiran Presiden Jokowi dan para pendukungnya, jika penggantinya berbeda dalam fokus perhatian. Setiap pemimpin baru, dihadapkan dengan dana terbatas dengan pilihan kebijakan dan implementasi program sesuai janji kampanye yang disampaikan. Ia dihadapkan yang sering tidak ideal. Berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan bupati, gubernur, atau presiden baru, pasti ada dalam tiga pilihan itu. Sesudah melihat data dan peta masalah, ia akan menemukan program yang baik yang akan dilanjutkan. Ia akan menemukan pula program yang masih bisa diperbaiki dan dioptimalkan, untuk dilanjutkan. Dan pasti ia akan menemukan program atau proyek yang harus ditutup, apalagi jika tidak sesuai dengan agenda maupun prioritas program yang dijanjikannya. Warisan kebijakan, program, dan proyek yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya yang tidak sesuai dengan keinginannya, sudah pasti akan ditutup. Dan bisa jadi projek mangkrak. Bagaimana mencegah situasi seperti ini tidak terjadi. Kuncinya ada pada perencanaan yang baik dan dilakukan dengan mendengarkan masukan berbagai pihak, sehingga mendapatkan dukungan mayoritas stakeholders. Di sinilah pentingnya peran para perencana di sebuah negara dan juga di daerah. Mereka harus bisa merencanakan pembangunan dalam jangka panjang secara cermat. Mengantisipasi kemungkinan pilihan prioritas berbeda yang dilakukan antarpemimpin. Dan dari situ, pembangunan yang berkelanjutan terjadi. Sinergi antarkebijakan dan program pun dapat dilakukan. Buku ini diharapkan menjadi contoh laporan pertanggungjawaban kepada publik atas seorang bupati bernama Edi Damansyah dari Kutai Kartanegara. Diharapkan para pejabat penerusnya

256 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR memiliki keberanian yang sama untuk melaporkan kepada masyarakat tugas dan capaian yang dilakukan. Sekaligus membuka peluang kritik dan catatan dari wakil rakyat maupun masyarakat luas. Dan dengan itu, perbedaan prioritas program antara satu bupati dengan bupati berikutnya di Kutai Kartanegara akan menjadi rahmat. Semoga buku ini menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga buku menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat. Semoga Allah swt meridai langkah kita semua. Al Fatihah. Amin. *** Mochammad Faried Cahyono