Mengayuh Waktu Membangun Kukar

77 Data tersebut diperlukan untuk mencari titik benang merah terkait persoalan, solusi, dan berapa dana yang akan dianggarkan melalui APBD maupun APBN. Kerja berdasarkan data merupakan pelaksanaan dari budaya kerja yang diharapkan. “Kalau tidak memiliki data, meskipun biaya disediakan, persoalan rakyat tidak akan selesai. Karena itu betapa pentingnya data,” papar Daman. Sementara itu, data tersebut didapatkan dengan turun ke lapangan. Yakni melakukan pengecekan ke lokasi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Perhatian Daman terhadap urgensi data sudah tampak sejak masih menjadi tenaga honorer di Bagian Pemerintahan. Ia sempat masuk ke dalam ruang arsip yang penuh debu, karena tidak pernah dibuka dan disentuh. Banyak berkas dan dokumen yang menarik baginya untuk dibaca. Seperti catatan-catatan tentang wilayah Kutai, sejarah pembentukan desa, tapal batas, masalah-masalah pemerintahan yang belum selesai, juga suratsurat keputusan bupati. Dokumen-dokumen itu kemudian dipilah. Yang menurut Daman menarik dan penting dipisahkan. “Sampai hafal tema, isi, dan masalah dari berkas-berkas itu,” kata Daman. Pengetahuan Daman dari membaca dokumen-dokumen itu membantunya menjelaskan berbagai masalah yang pernah ditangani Pemda di Kecamatan Long Bangun, Long Pahangai, dan Long Hubung. Saat itu, Daman diajak atasannya, Kepala Bagian Pemerintahan, Liah Hong Djen melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Long Bagun. Lantaran pengetahuan Daman terhadap catatan-catatan pemerintahan dan kewilayahan dianggap cakap, maka ia sering ditugaskan mengumpulkan dokumen untuk keperluan penyusunan kebijakan bupati.

78 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Saya selalu orang pertama yang dicari Pak Kabag untuk urusan arsip,” aku Daman. Daman juga pernah diminta mengumpulkan dan menyerahkan berkas-berkas pemindahan penduduk di lokasi tambang emas PT Kelian Equatorial Mining (KEM). Perusahaan milik Rio Tinto dari Inggris-Australia itu memegang konsesi pertambangan emas di Lubuk Tutung, sebuah desa di tepi Sungai Kelian di Kecamatan Long Iram, Daerah Tingkat II Kutai. Setelah pemekaran (1999), Long Iram masuk wilayah administrasi Kabupaten Kutai Barat. Berdasar arsip, Daman menjelaskan operasional PT KEM terkendala karena relokasi penduduk di Lubuk Tutung belum juga beres. Penyebabnya bukan penduduk lama yang tidak bisa dipindahkan. Namun keberadaan tambang emas justru mengundang banyak pendatang ke tepi Sungai Kelian. Kehadiran warga pendatang ini menyebabkan pemindahan warga seperti tidak kunjung selesai. Gayung pun bersambut. Pada 2021 digelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II tahun 2021 yang diadakan oleh Pusat dan Pelatihan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Tiga orang perwakilan dari Pemkab Kutai Kartanegara yang direkomendasikan Sekda adalah para senior yang mendekati purna tugas. “Mengapa yang ditugaskan itu yang tua-tua? Kan sebentar lagi pensiun. Lebih baik cari yang muda-muda untuk dimajukan,” arahan Daman kepada Sekda Kukar, Sunggono. Akhirnya, dipilihlah personel muda dari Saiful untuk ikut serta dalam Diklatpim III itu. Selain itu, ada juga Kabid Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kabid Tata Ruang. Semula ada personel yang keberatan, karena pekerjaan menyusun RPJMD 2021-2026 belum juga usai. Daman tidak peduli, dengan alasan masih ada waktu untuk menggarapnya.

79 Diklat pun usai. Tapi ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan yang merupakan tindak lanjut dari diklat tersebut dengan mengambil judul konsep Pembangunan Sistem Data Terintegrasi Berbasis Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural “BECIK”. Konsep itu mengupayakan perubahan tata kelola data pembangunan yang terintegrasi, terstruktur, dan bertanggung jawab. Melalui pembangunan sistem informasi data pembangunan daerah yang menjadi alat perbaikan, penyediaan data pembangunan dapat diakses seluruh stakeholders. Konsep yang disusun berpijak pada permasalahan ketersediaan data di Kukar. Data itu masih berserakan di tiap-tiap OPD, belum terintegrasi dalam satu sistem. Sementara Keputusan Presiden No. 39 tahun 2019 telah mengamanatkan tentang integrasi data lewat Program Satu Data Indonesia. Juga amanat Peraturan Bupati Kukar No. 83 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Bappeda menerjemahkan Keppres dan Perbup itu dengan menyusun konsep integrasi data dari bawah ke atas. Artinya, data tiap OPD dimasukkan dari sumber data tingkat bawah, yakni Rukun Tetangga (RT). Kemudian data awal tersebut diverifikasi kepala desa atau lurah setempat, diverifikasi ulang oleh camat, baru kemudian masuk ke OPD terkait. Polanya berjenjang. Sampai kemudian datanya sama. Bisa dibayangkan peningkatan efisiensi pengumpulan data yang didapatkan melalui aplikasi tersebut. Tiap-tiap OPD pun bisa menekan biaya untuk mengumpulkan data hingga tingkat RT. Cukup melalui input data dari desa maupun kecamatan. Proses itu pun mendapat dukungan Daman melalui Peraturan Bupati tentang Forum Satu Data yang membolehkan input data di tingkat RT. Konsep tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan Kepala Puslatbang KDOD LAN Kaltim saat itu, Mariman Darto. Bappeda Kutai Kartanegara mendapat apresiasi.

80 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Konsepnya bagus. Smart concept. Kalau betul-betul jalan, luar biasa ini,” puji Mariman. Dengan menggandeng ahli IT setempat lulusan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telkom Bandung, mereka mulai membuat aplikasi. Aplikasi itu diberi nama BECIK, akronim dari Bersama Etam Ciptakan Informasi Kolaboratif. Dalam bahasa Kutai, becik adalah alat pertukangan kayu yang digunakan untuk membuat garis lurus, terbuat dari tali/benang yang dilumuri dengan pewarna hitam sebelum kayu dipotong. Tidak sekadar aplikasi, BECIK juga mengandung filosofi. Pertama, BECIK untuk membuat garis lurus agar pembangunan dan kebijakan Kutai Kartanegara lebih terarah. Kedua, BECIK diharapkan menjadi sarana bagi semua pihak terlibat atau berkolaborasi mensinergikan data. Hanya satu bulan waktu yang disediakan untuk membuat aplikasi. Usai itu, para penggagasnya harus berkeliling dari meja ke meja untuk presentasi. Dimulai dari menggelar beberapa pertemuan, sosialisasi, diseminasi dengan beberapa orang, kemudian presentasi akhir. Bappeda kebanjiran apresiasi. Mulai dari Mariman Darto lagi hingga tingkat Nasional (Bappenas). Yakni di hadapan Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas saat itu, Sumedi Andono Mulyo, dan Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat, Oktorialdi. Apresiasi juga diberikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, juga Kepala Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara dan para Kepala OPD. Tiga hari kemudian, staf Bappeda mendengar pengumuman bahwa terobosan sistem informasi yang dirancangnya lewat BECIK meraih peringkat pertama. Peringkat ke-2 dan ke-3 diraih Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Buru-buru mereka

81 menelepon Daman untuk menyampaikan kabar gembira itu. Dan Daman juga telah tahu, karena pengumuman itu langsung dipublikasi. “Seingat saya, belum ada ASN Kukar yang ikut Diklatpim III mendapat juara pertama. Biasanya hanya juara ke-2 atau ke-3,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Kartanegara saat itu, Rahmadi, keheranan. Daman tidak ingin kehilangan momentum. Ia memerintahkan Bappeda untuk lekas selekasnya meluncurkan aplikasi itu kepada publik. Persoalannya, belum ada aturan bupati terkait input data dari RT hingga OPD. Selain itu, belum semua data OPD memenuhi keterisian datanya, tetapi aplikasi sudah berjalan. Bahkan aplikasi tersebut wajib masuk ke dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) seluruh kepala dinas. Tapkin merupakan penilaian kinerja para Kepala OPD. Mau tidak mau, setiap Kepala OPD punya tanggung jawab atas input data OPD-nya ke dalam BECIK. Hanya saja, harapan proses input data dilakukan hingga tingkat RT ternyata tidak mudah direalisasikan. Yang sudah lumayan baru tahapan sampai tingkat OPD saja. Padahal, aplikasi ini telah menyediakan dua opsi pengisian data, yakni dilimpahkan ke desa atau ke kecamatan. Dugaan sementara kemacetan input data dari Pemerintahan Desa dan kecamatan karena terkait dengan kemampuan SDM yang belum memadai. Tidak menutup kemungkinan juga, di tingkat bawah tidak bergerak karena mereka tidak mau buangbuang uang untuk melakukan survei. Sementara tidak ada lagi Rahmadi-BKPSDM Foto: istimewa

82 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR biaya perjalanan dinas. Untuk sementara, hampir semua OPD tidak melimpahkan. Persoalan baru kemudian muncul. Pembangunan aplikasi integrasi data bukanlah ketugasan Bappeda, melainkan Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam Keppres Satu Data, peran Bappeda sebatas sebagai koordinator. Maksudnya, sebagai pengelola simpul jaringan geospasial daerah dengan memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Sementara saat itu, aplikasi data yang dikelola Bidang Statistik Diskominfo belumlah optimal. Bappeda membutuhkan sinergitas data dalam ketugasannya untuk menyusun perencanaan pembangunan. Bidang Statistik belum bergerak, tidak clear. Bappeda merasa belum dapat materi kalau data belum ada, sedangkan Bappeda sangat membutuhkan (data) itu. Keberadaan BECIK mengharuskan Bagian Statistik Dinkominfo mengintegrasikan ke dalam aplikasinya. Data itu pun terintegrasi ke Pusat. Aplikasi BECIK berfungsi sebagai alat input data, penghimpun data, pengolahan data, penyajian data, penyebarluasan data, dan kemudahan pengaksesan data. Semua sumber data dan informasi yang diunggah memberi gambaran kondisi desa atau kelurahan. Admin Pusat Informasi dan Data Pemkab Kutai Kartanegara, Nopianda menjelaskan, BECIK memuat data dari seluruh OPD. Setiap OPD mempunyai akun dan operator. Untuk menjaga agar validitas dan persepsi yang sama atas data tersebut, proses pengunggahan data ke aplikasi dilakukan secara berjenjang. Operator bertugas menginput data, kemudian Nopianda Foto: istimewa

83 data tersebut diverifikasi oleh kabid di OPD terkait. Data yang telah terverifikasi tersebut bisa diunggah untuk diakses publik apabila telah mendapat persetujuan Kepala OPD terkait. “Jadi aplikasi ini berbasis struktur dan tanggung jawab. Jangan sampai ngeles tanggung jawab,” kata Nopianda. Langkah selanjutnya, setiap akun OPD tersebut disinergikan ke portal BECIK. Terkait data yang diunggah, operator BECIK harus bersumber dari data OPD terkait. “Kalau saya butuh data jumlah penduduk, tidak boleh bikin data sendiri. Tapi menggunakan data Dukcapil, karena mereka adalah produsen data kependudukan,” papar Nopianda. Mekanisme tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi data ganda. Sedangkan Badan Pusat Statistika (BPS) berperan sebagai pembina data. Data yang dikelola BECIK hingga tingkat RT. Misalnya, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai program bantuan keramba di Kecamatan Muara Muntai. Data penerima bantuan diunggah lewat BECIK. Kemudian BECIK melakukan verifikasi ke Ketua RT di sana, apakah sudah menerima bantuan apa belum. Dengan demikian validasi verifikasinya menjadi terstruktur. Saat ini, BECIK tengah mempersiapkan penyediaan data dalam portable document format (pdf). Data pdf yang diunggah untuk merealisasikan aturan keterbukaan informasi publik. Selain itu, juga menyiapkan SDM yang mempunyai kemampuan teknologi informasi dalam pengelolaan data. BECIK juga menyediakan tools bagi Kabid maupun Kadis untuk membuat analisis atas data yang dibuat. “Dengan BECIK, meskipun pejabat OPD diganti, datanya tetap ada. Karena siapapun yang menjabat harus menyediakan data terkait tupoksinya.” Dalam perkembangannya, Kutai Kartanegara terpilih menjadi satu dari tujuh kota se-Indonesia yang mengikuti pelatihan

84 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Municipal Spatial Data Infrastructure (MSDI). MSDI merupakan platform di mana informasi geospasial dapat diatur dan dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan berkelanjutan. Pelatihan diadakan Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan City Planning Labs (CPL) World Bank (Bank Dunia) di Jakarta dan Bogor pada 30 Mei-9 Juni 2022. Enam kota lainnya adalah Makassar, Malang, Palu, Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. “Katanya sih, Kukar dipilih terkait IKN. Tapi kok Penajam Paser Utara tidak ikut?” Saiful bertanya-tanya. Selama mengikuti pelatihan, ada satu pernyataan pemateri dari Bank Dunia yang berkesan. Terkait konsep berpikir Bank Dunia tentang arti data, bahwa data yang belum menunjukkan lokasi itu belumlah data. Kalau membangun kota itu lokasinya harus ada. Contoh sederhana, ada 100 orang nelayan di Kukar. Lewat info geospasial akan dijelaskan titik-titik lokasi persebaran 100 orang nelayan tersebut. “Itu baru data. Kalau sudah punya itu, berarti sudah bagus perencanaannya,” Kemudian Bappeda Kutai Kartanegara menggarisbawahi dan menjadikannya salah satu alasan akan perlunya terobosan pengintegrasian data dengan peta. Saat ini, pemkab Kutai Kartanegara dengan bantuan ahli dari Universitas Indonesia (UI) tengah merampungkan BECIK versi II. Ditargetkan data dan peta itu akan terintegrasi pada Agustus 2023. Di satu sisi, integrasi data dan peta tersebut harus berhadapan dengan persoalan ego sektoral tiap-tiap OPD. Bahwa setiap OPD mengumpulkan dan menyusun data untuk dirinya sendiri, tidak untuk dibagi (silo). Gampangnya, jika Anda butuh data, seharusnya hubungi langsung dong, begitulah ego sektoral yang dimaksud.

85 Kemudian Tim Universitas Indonesia (UI) mengusulkan solusi. Mereka membuat aplikasi dengan mengusung konsep seperti Facebook maupun Instagram. Nantinya, tiap-tiap OPD akan mempunyai akun atas nama OPD itu sendiri, bukan atas nama Pemkab Kutai Kartanegara atau pun Bappeda, semua identitas OPD diambil semua oleh pembuat aplikasi. “Jadi OPD mengunggah data dengan tampilan luar OPD tersebut. Nantinya data itu kita tarik semua,” papar Saiful. APBD dan DBH Wakil Ketua DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra, Alif Turiadi, menilai serapan anggaran APBD senilai Rp7,3 triliun per Juni 2023 masih sangat rendah. “Jangan sampai karena mumpung duit banyak, tapi kok tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Kan sayang,” kata Alif. Biasanya, usai alokasi anggaran tahun berikutnya disahkan pada Desember, dilakukan persiapan realisasi anggaran pada JanuariFebruari tahun berikutnya. Pada bulan Juni akan tampak berapa persen serapannya. Apalagi, pada Juni-Juli akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan. “Kan ada LPJ Bupati pada Juni ini, sekaligus juga prognosisnya. Nanti akan kelihatan berapa yang pindah ke SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” papar Alif. Pihaknya menyoroti soal belanja modal untuk proyek-proyek infrastruktur, baik pembangunan rumah sakit maupun penyediaan sarana prasarana pendidikan. “Apalagi kesehatan dan pendidikan sudah ada mandatory spending-nya. Jangan sampai itu tidak terpenuhi. Itu target kita,” tegas Alif. Namun menurut Bappeda, persentase serapan anggaran

86 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR sebenarnya tidak terlalu rendah, yakni 87 persen dari anggaran. Sementara realisasi sejumlah perangkat daerah di atas 60-70 persen. Memang jika dibandingkan dengan volume APBD, jadi banyak sisanya. Di situlah masalahnya. Sementara itu, nilai dana bagi hasil (DBH) dari perusahaan tambang dan migas ada yang diterima pada akhir tahun. Nilainya Rp2,1 triliun pada Desember 2022. Cukup besar, yang nilainya bisa berpengaruh sebagai SiLPA pendapatan daerah, karena ditambah dengan DBH. Akibatnya, proses pengadaan menjadi kendala. Salah satunya adalah kegagalan pengadaan proyek besar, pengadaan peralatan hilirisasi pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung. Kegagalan itu karena mengalami kendala administrasi dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan sebagainya. Nantinya, sisa anggaran akan masuk dalam perhitungan kas daerah untuk 2024. Pembahasannya dilakukan saat penyusunan APBD Perubahan 2023. Dahulu, alur penyusunan APBD Kutai Kartanegara belum setertib saat ini. Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam satu tahun belum dibahas secara detail. Kemudian saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), eksekutif “bertempur” dengan legislatif. Pembahasan programprogram Pemkab dilakukan di sana. Persoalannya, di situlah masuk program-program baru. Usai itu, baru Rancangan APBD disahkan menjadi APBD. Saiful segera datang ke meja Daman untuk meluruskan mekanismenya. Saat itu, Daman masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Memang, seharusnya sudah clear dulu dalam perencanaan. Berdasarkan konsep dasar penyusunan raperda penganggaran, dalam forum bersama DPRD, usai RKPD tidak langsung

87 pembahasan APBD. Namun di dahului dengan Pembahasan KUA-PPAS. Berbeda dengan penyusunan APBN, dimana RKP langsung ke APBN, sehingga KUA PPAS dalam kontes pemerintahan daerah semacam jembatan dari RKPD menuju APBD. Konsep dasarnya tidak ada rincian belanja anggaran dalam KUAPPAS, hanya kebijakan umum APBD dan Plafon Anggaran per Program, detail rincian belanja anggaran prinsipnya terdapat dalam Dokumen APBD. Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD pun idealnya bukan ajang memasukkan program-program baru. Sesuai kepanjangannya, di sana hanya menyampaikan rencana-rencana kebijakan pembangunan tahun depan yang berpedoman pada RKPD yang sudah disusun eksekutif yang dituangkan dalam KUA-PPAS. Dengan demikian, KUA-PPAS menjadi dokumen kesepakatan kebijakan penganggaran antara eksekutif dengan legislatif. DPRD seharusnya membahas KUA-PPAS, berpegang pada RPJMD. Di situlah fungsi pengawasan dewan. Daman pun menjadi lebih siap setelah menerima uraian penjelasan itu. “Wah, ini ilmu, harus semua orang paham,” seru dia. Apalagi dalam urusan anggaran, Daman-lah yang saat itu maju menghadapi anggota dewan di Gedung DPRD. Salah satu tugas Bappeda adalah mengawal RKPD, termasuk musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Soal ini, Daman menyampaikan idenya terkait tradisi gelaran musrenbang yang selama ini terlihat hanya sekadar formalitas. “Coba diubah, jangan hanya seremonial, cerita-cerita, lalu selesai. Harusnya, seluruh agenda harus betul-betul dibahas. Acaranya juga jangan hanya digelar di gedung. Carilah tempattempat yang kondisi lapangannya langsung dilihat masyarakat,” tegas Daman.

88 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Bappeda segera merespon dengan membuat konsep musrenbang yang dikenal dengan sebutan Empekat Keroan Kampong. Istilah berbahasa Kutai itu berarti musyawarah antarsesama desa. Kepanitiaan musyawarah pun juga diubah. Sebelumnya, musrenbang kecamatan itu digelar oleh Bappeda. Mulai saat itu diserahkan dikembalikan kepada camat untuk memimpin penetapan prioritas pembangunan di daerahnya. Pihak Bappeda hanya menyampaikan pokok-pokok prioritas pembangunan. Bappeda juga yang memberikan kuota anggaran untuk tiap-tiap kecamatan. Nilai per kecamatan berbeda berdasarkan variabel perhitungan seperti luas wilayah, jumlah pendudukan, tingkat kemiskinan. Ada yang mendapat Rp3 miliar, Rp4 miliar, atau Rp5 miliar. Empekat Keroan Kampong pertama digelar pada 2017 untuk penyusunan RKPD 2018. Acara wajib digelar di luar gedung, sehingga membuat para camat kelabakan mencari lokasi. Tahun pertama gagal digelar, bahkan ada (acara) yang bubar. Seperti yang terjadi di Kecamatan Anggana yang merupakan wilayah pesisir. Kawasan tersebut juga menjadi lokasi pengeboran migas. Masyarakat di sana pun lebih sejahtera karenanya. Namun, mereka tidak terima mendapat kuota anggaran yang lebih kecil. Begitu pun di Kecamatan Loa Janan. Kades-kadesnya minta lebih, Rp10 miliar. Kalau tidak segitu, lebih baik bubar, buat apa musyawarah. Padahal, kuota tersebut hanya untuk kebijakan di kantor kecamatan. Misalnya untuk membangun jalan kecil, gorong-gorong, gedung-gedung sederhana, perawatan jembatan. Sementara program pembangunan dari OPD-OPD yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat lebih besar nilainya. Ditengarai, kegagalan itu juga disumbang oleh faktor politik. Tahun 2023, Bappeda kembali menyambangi gelaran musrenbang kecamatan untuk meluruskan, bahwa musrenbang bukanlah ajang untuk menetapkan proyek. Namun merumuskan

89 permasalahan-permasalahan yang kemudian dicarikan solusinya. Misalnya, anak-anak sekolah harus menyeberang sungai dengan perahu ces agar bisa sampai ke sekolah. Saat air pasang, risiko di perairan tinggi. Solusinya adalah membangun jembatan penyeberangan. Bisa juga membuatkan dermaga dan membelikan perahu. Volume APBD Kutai Kartanegara sempat turun. Namun pada 2022 dan selanjutnya sudah kembali positif. Anggaran Rp7 triliun-10 triliun untuk membangun Kutai Kartanegara dirasakan masih sangat minim. Meskipun tambang batu bara dan migas dinilai dapat menjadi tambahan ladang uang dalam bentuk DBH. Bagi Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, berapa pun nilai APBD dan DBH tidak akan pernah cukup untuk membangun Kutai Kartanegara. “Sampai 10-20 tahun mendatang masih banyak kekurangan. Karena wilayah Kutai Kartanegara itu luas sekali,” kata Rasid. Sebutlah anggaran Rp5 triliun-10 triliun untuk membangun jalan di Kecamatan Muara Kaman, pasti tidak terlalu tampak hasilnya. Dibandingkan pembangunan jalan di Samarinda dan Balikpapan yang hanya butuh anggaran Rp2 triliun-3 triliun. Tidak heran, anggota dewan tidak begitu bangga dengan besaran APBD yang berhasil didapat. Lantaran anggaran besar, tetapi beban tanggung jawab untuk membangun Kutai Kartanegara juga besar. Apalagi anggaran sebesar itu hanya sekadar untuk membangun infrastruktur. Jadi pasti ada program yang harus ditunda, bahkan dikorbankan atau dikesampingkan. Ia mencontohkan, akses ke Loa Kulu yang berbatasan dengan IKN sudah terbangun. Begitu pun akses antara Kota Bangun ke Tabang yang dulu harus ditempuh dua hari dua malam dengan kapal. Kini telah ada jalan darat sehingga bisa memotong waktu tempuh menjadi sekitar 6-7 jam. Jadi, pemanfaatan anggaran sekarang menggunakan skala prioritas agar efektif.

90 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Layananan kebutuhan dasar yang penting adalah jalan, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, dan peningkatan sarana pertanian. Penghubung dari layanan-layanan dasar tersebut adalah akses jalan. Artinya, butuh anggaran lebih untuk infrastruktur pembangunan jalan. Sementara itu, terkait sarana kesehatan, Kutai Kartanegara sudah mempunyai sejumlah rumah sakit, yakni di Kota Bangun, Samboja, dan akan dibangun lagi di Muara Badak. Sementara itu di pedalaman, dengan akses yang terbatas perlu pembenahan Puskesmas menjadi penyangga rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit hanya untuk pasien yang parah saja. Jika mampu ditangani Puskesmas, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Selama ini, pemasukan Kutai Kartanegara bertumpu PBH (dana perimbangan) dari sawit, migas dan batu bara. Sementara PADnya cukup kecil, hanya sekitar Rp400 miliar. Kutai Kartanegara tidak mungkin terus-menerus berharap dari sektor itu. Saat Pemkab berfokus pada sektor pertanian untuk menaikkan PAD, Rasid memberikan dukungan. Ia pribadi optimis, sektor pertanian dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. “Kenapa? Karena banyak komoditas yang didatangkan dari luar. Kalau petani diajarkan teknologi yang baik, tentu berdampak bagi ekonomi masyarakat kita,” kata Rasid. 3. LAYANAN DASAR Pengutamaan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat Kutai Kartanegara berpijak pada salah satu visi Bupati dan Wakil Bupati Kukar, yakni menyejahterakan. Visi itu diterjemahkan Bappeda bahwa kunci pemenuhan layanan dasar itu meliputi kebutuhan air bersih, listrik, jalan, telekomunikasi serta akses konektivitas desa dengan kecamatan dan kecamatan dengan kabupaten. Anggaran belanja pun difokuskan di sana.

91 Bappeda menargetkan layanan air bersih selama kepemimpinan periode ini tuntas pada 2024. Mengingat periode pemerintahan yang seharusnya sampai 2026 harus selesai pada 2024. Target itu didukung kapasitas riil fiskal yang naik. Pada 2022, APBD Kukar mencapai Rp5 triliun, lalu naik menjadi Rp7 triliun pada 2023, dan akan menjadi Rp9 triliun pada 2024. Targettarget capaian 2026 pun kemudian ditarik ke 2024. Air Bersih Semula, ketiadaan sumber air bersih menyebabkan masyarakat pedalaman Kutai Kartanegara terbiasa membeli air bersih keliling. Pemkab Kutai Kartanegara memfasilitasi dengan program pembagian tandon penampung. Volumenya sampai 1.200 liter. Biasanya air ini untuk memasak, untuk mandi masyarakat langsung ke sungai. Akhirnya, secara bertahap, digerakkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) secara swadaya yang dikelola desa. Sulitnya PDAM menyusur ke pedalaman, akhirnya desa bergerak melalui Pamsimas. Pihak desa sebagai pengelola dan Disperkim sebagai pihak yang membuatkan fasilitasnya. Meskipun belum semua optimal. Debitnya baru satu liter per detik. Sebelumnya, pemerintah telah membangun kapasitas kecil untuk air bersih. Memang belum sepenuhnya bisa melayani warga sekampung. Periode ini, Daman berfokus pada optimalisasi dengan meningkatkan kapasitas agar bisa melayani satu kampung, bahkan menular ke kampung-kampung lain. Apabila PDAM tidak bisa menyediakan, maka alternatifnya melalui konsep Pamsimas. Ini merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat. “Kita bangunkan konsep Pamsimas portable yang dikelola pemerintah desa,” kata Daman.

92 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sementara untuk daerah-daerah pelosok (remote area) yang belum mendapat akses listrik dan air bersih, Daman memberikan solusi dengan cara membangunkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, tidak sepenuhnya konsep-konsep itu berjalan tanpa masalah. Mayoritas warga dan pemerintah desa lebih menginginkan pengelolaan air oleh PDAM. Penolakan sebagian pemerintah desa terhadap Pamsimas antara lain karena warga tidak mau bayar, willingness to pay-nya rendah. Sementara itu, karena kondisi topografi Kutai Kartanegara yang luas, jarak antardesa yang berjauhan, jarak antarwilayah penduduk yang berjauhan, dan akses jalan yang belum merata, membuat layanan PDAM tidak bisa menjangkau semua desa. Bisa dibayangkan, untuk menjangkau semua harus dengan pipanisasi hingga puluhan (bahkan ratusan) kilometer. Selain itu, debit air tiap wilayah tidak semua memadai. Edi mengaku pernah menghitung biaya pipanisasi dengan membandingkan antara layanan air melalui PDAM dengan Pamsimas portable. Hasilnya, secara ekonomi jauh lebih murah dan efisien dengan Pamsimas. “Bukannya kita tidak bisa membangun. Uangnya ada, tetapi lebih efisien lewat pengolahan portable. Itu yang belum dipahami,” ujar Daman. Mencoret Indikator Kemiskinan Indeks kemiskinan Kutai Kartanegara pada tahun 2022-2023 masih menduduki peringkat yang tinggi se-Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS Kaltim tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kukar sebanyak 62,36 ribu (2021) dan naik menjadi 62,87 ribu (2022). Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, meragukan hasil penghitungan itu. Bersama Sekda, ia mempertanyakan ke Pemprov Kalimantan Timur.

93 “Karena variabel yang digunakan untuk menghitung masih debatable,” kata Alif. Ia mencontohkan, salah satu indikator untuk disebut miskin antara lain tidak memiliki sarana MCK. Padahal, masyarakat Kutai Kartanegara masih biasa menggunakan sungai untuk MCK. Pola hidup dan budayanya masih di sungai, sehingga tidak memiliki sarana MCK. Kendaraan yang dimiliki adalah perahu. Sebab sehari-hari mereka mengakses antarlokasi lewat sungai. Jadi bukan sepeda motor atau mobil layaknya masyarakat perkotaan yang hidup di daratan. Mereka banyak yang punya antena parabola untuk menyaksikan siaran televisi. “Jadi tidak betul-betul miskin menurut kami,” ucap Alif. Dalam Rapat Komisi IV DPRD Kukar, pihak eksekutif meminta agar indikator-indikator kemiskinan yang menuai polemik itu dihapus. “Kan harus fair. Kalau memang miskin ya miskin. Itu nanti pengaruh ke pusat juga. Kita ini orang terkaya, kenapa masih miskin? Kan jadi indikator, kinerja Pak Bupati bagaimana?” papar Alif. Foto: istimewa

94 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sementara itu, soal stunting menjadi salah satu indikator kemiskinan, Alif memastikan bahwa jumlah kasusnya tidak begitu banyak di Kutai Kartanegara. Bapak Asuh Stunting Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai locus intervensi konvergensi percepatan penurunan stunting pada 2020. Namun keseriusan Kutai Kartanegara untuk menurunkan angka stunting sudah dimulai sejak 2019 melalui penganggaran APBD atas program Keluarga Idaman Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (Rapantas). Berdasarkan data dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutai Kartanegara, angka penurunan stunting secara bertahap dari kisaran 16,19 persen (2021), menjadi 15,6 persen (2022), 15,1 persen (2023). Pada 2024 ditargetkan turun menjadi 14,6 persen, 14,1 persen (2025), dan 13,8 persen (2026). Sementara data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan target prevalensi stunting di Kukar sebesar 26,4 persen (2021); 21,89 persen (2022) dan 18,13 persen (2023). Kemudian pada 2024 ditargetkan menjadi 14,42 persen. “Pak Bupati selalu mengingatkan terus. Kita harus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting secara sistematis, detail, dan terorganisasikan dengan baik. Agar outcome-nya bisa baik,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti. Salah satunya dukungan realisasi program Bapak Asuh Anak Stunting. Sebenarnya, program tersebut berasal dari BKKBN Pusat. Hanya saja, masih sekadar konsep, panduan pelaksanaannya belum ada. Akhirnya Dinkes berinisiatif membuat konsep. Semua pejabat, dari bupati sampai eselon-3 menjadi bapak dan ibu asuh stunting dengan SK Bupati.

95 Artinya, bupati, wakil bupati, dan sekda mengasuh masingmasing mengasuh 10 anak asuh. Sedangkan kepala-kepala OPD mengasuh masing-masing lima anak asuh. Mereka berperan menyediakan kebutuhan anak asuhnya dengan memperbaiki gizi. Seperti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur, daging dengan biaya pribadi dari bapak asuh. Yang menjadi anak asuh adalah anak-anak yang bermasalah dengan gizi. Tidak semua anak itu menderita stunting, tetapi bagaimana agar tidak menjadi stunting. Nantinya, tim pemantau dari kepala puskesmas atau dari Dinkes akan mengontrol upaya perbaikan gizi di wilayahnya. Apabila dalam dua bulan tidak ada kenaikan berat badan, maka akan ada intervensi dari tim kesehatan. Juga kebutuhan anak asuh dan kondisi anak, seperti apakah anak tersebut sebenarnya berasal dari keluarga mampu tetapi mendapat pola asuh buruk, atau memang dari keluarga tidak mampu, tidak punya jamban, dan seterusnya. Data itu disampaikan kepada bapak atau ibu asuh. Di bidang kesehatan, terdapat 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mulai dari ibu hamil hingga melahirkan, sampai dengan lanjut usia. Di Kutai Kartanegara, pencapaian standar itu telah mencapai 100 persen. “Untuk mencapainya, perlu kolaborasi antarsektor. Tidak mudah membuat orang tetap sehat lho,” tukas Yuli. Orang ingin sehat, tapi tidak mau repot menjaga kesehatan. Tidak mau olahraga, tidak mau makan menu sehat, tidak mau tidur cukup, tidak mau berhenti merokok. Tetapi saat sakit, mereka minta diobati. Seperti upaya mengentaskan anak-anak dari stunting. Tidak sekadar anak harus makan makanan bergizi. Namun sanitasi di lingkungannya harus baik, agar anak tidak terkena diare. Agar tidak buang air besar sembarangan, harus tersedia jamban. Penyediaan jamban membutuhkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bukan Dinas Kesehatan.

96 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Masih banyak warga yang buang air besar di bantaran sungai Mahakam, pun sungai Tenggarong. Buang ke sungai, langsung hilang, tidak mengherankan jika angka Open Defecation Free (ODF) alias Buang Air Besar (BAB) Sembarangan terendah di Kaltim adalah Kutai Kartanegara. Pendanaan penanganan stunting, lanjut Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, juga didorong oleh pemerintah pusat melalui dana desa, sehingga menjadi tanggung jawab APBDesa. “Itu program nasional. Diimplementasikan di sini sekitar Rp20 juta-30 juta per desa sejak 2022-2023,” kata Alif. Dana tersebut dialokasikan lewat posyandu dan puskesos tiap desa. Jalan Lingkungan ke Kota Ketersediaan jalan yang baik dan konektivitas yang menjangkau antarwilayah menjadi impian masyarakat Kutai Kartanegara. Foto: istimewa

97 Namun untuk mewujudkannya ternyata tidak mudah karena wilayah yang luas. Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendata, dibutuhkan puluhan triliun untuk membuat semua jalan di Kukar dalam kondisi baik/mantap. Lantaran itu pula, perlu ada capaian konektivitas secara bertahap. Dimulai dari fokus konektivitas desa dengan kecamatan, kemudian kecamatan dengan kabupaten. Berikutnya jalan yang menghubungkan ke layanan pendidikan dan kesehatan. Diteruskan ke layanan perdagangan, pariwisata, dan pusat produksi. Sejauh ini, terdapat konektivitas di satu kecamatan yang sulit, yakni Kecamatan Anggana. Di kecamatan itu ada Desa Sepatin, yang untuk mencapai lokasi itu harus melalui laut. Selanjutnya jembatan Sebulu di Kecamatan Sebulu. Jembatan yang didambakan pembangunannya sejak 2012 itu diharapkan dapat menghubungkan empat kabupaten sekaligus. Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu dengan panjang 443 meter dan diperkirakan menelan biaya sekitar Rp500 miliar. Pada 2024, pembangunan jembatan itu telah dianggarkan sebanyak Rp200 miliar, sisanya akan dianggarkan secara bertahap (multi years). Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, menilai pembangunan infrastruktur jalan sudah jauh lebih baik. Setidaknya, akses jalan sudah mendekatkan kecamatan dengan ibu kota kabupaten. Meskipun terkadang tindak lanjut perbaikan baru dilakukan setelah banyak pemberitaan yang muncul di media. Banyak juga pembangunan jalan yang menindaklanjuti pembangunan dari bupati-bupati sebelumnya. Misalnya di Kecamatan Tabang, Sebulu, Muara Kaman, dan Kota Bangun. “Akses jalan yang sudah ditindaklanjuti pemerintah sekarang ini luar biasa. Kalau dulu, badan jalan dengan agregat, sekarang sudah dengan cor beton,” imbuh Rasid.

98 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sedangkan pembangunan jalan lingkungan berskala lebih kecil dimudahkan dengan kehadiran aplikasi Si Jangkung (Sistem Informasi Jalan Lingkungan) yang diluncurkan pada Juni 2023. Aplikasi tersebut dibuat untuk mengelola dan menyusun data base jalan lingkungan agar lebih efisien. Terutama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau tanggung jawab pelaksanaan jalan lingkungan tersebut. Sampai sekarang belum ada pemilahan kewenangan antara Dinas Pekerjaan Umum, Disperkim, kecamatan, dan desa Aplikasi itu diinisiasi oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar Andi Muhammad Yahya. Sistem kerja Si Jangkung adalah dengan mendata jalan-jalan lingkungan, kemudiAndi Muhammad Yahya Foto: istimewa Foto: istimewa

99 an dihubungkan dengan GPS, diberi titik ordinat, didokumentasikan, lalu diukur, dan dilihat kondisinya. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut akan membentuk informasi. Pemangku kepentingan (stakeholders) dapat melihat lewat peta berbasis web. Klik peta jalan itu, lalu muncul infonya. Nama ruas jalan, kondisinya, kalau rusak perlu penanganan apa. Bisa menghitung dari situ. Si Jangkung diharapkan mampu menjadi sistem basis data elektronik tentang jalan lingkungan yang bagus, sehingga bisa menjadi dasar bagi upaya mengambil keputusan yang cepat dan mudah. Hasilnya pun diharapkan akan lebih bagus. “Jadi good data, good decision, good result,” arap Kepala Disperkim Maman Setiawan. 4. GURU TIDAK MERATA DI PELOSOK Terdengar kabar, baru saja sekolah dasar negeri di wilayah Tanjung Pimping, Kecamatan Anggana mengalami kekosongan tenaga pendidik. Satu-satunya guru di sana tidak masuk mengajar. Tinggallah kepala sekolah yang sekaligus merangkap sebagai guru. Kegiatan belajar mengajar pun terhenti. Kondisi tersebut membuat kepala desa geram. Usut punya usut, guru itu ternyata terkendala transportasi. Untuk menuju ke sekolah, ia harus naik kapal dari rumahnya di ibu kota Kecamatan Anggana menuju ke Tanjung Pimping. Tarif angkutan air mahal, sekali naik speedboat Rp1 juta, pergi pulang Rp2 juta, sementara dia selalu pulang kampung tiap libur tiba. “Kalau mau ikut kapal masyarakat kadang-kadang seminggu sekali baru tersedia. Lagi pula, masyarakat juga cuek, akhirnya sering terjadi kekosongan (guru),” kata Fungsional Analis Kebijakan Subkoordinator Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Baharuddin.

100 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kasus serupa banyak terjadi di daerah pelosok lain, seperti di Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis. Alasan utamanya, minimnya infrastruktur. CPNS Guru Kutu Loncat Ketidakmerataan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terjadi. Kompleksitas masalahnya, keterbatasan aksesibilitas, regulasi, mentalitas, dan karakter CPNS “guru kutu loncat”. “Memang jadi guru itu (harus) ada jiwa pengabdian dalam diri, kalau tidak ada, tidak bisa,” kata Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kukar, Joko Sampurno. Ketimpangan jumlah tenaga pendidik antarwilayah di Kukar, terutama tenaga pendidik sekolah dasar negeri yang berada di perkotaan dengan wilayah pedalaman zona hulu dan pesisir, masih terjadi. Dari data BPS Kukar Dalam Angka 2023 terlihat bahwa jumlah gedung sekolah dasar negeri sebanyak 440 unit, jumlah murid 77.667 orang, dan jumlah guru 5.330 orang. Gedung SMP Negeri se-Kabupaten Kukar, 105 unit dengan jumlah pelajar 24.326 orang, dan jumlah guru 1.653 orang. Joko mengakui masalah ini tidak mungkin bisa diselesaikan Dinas Pendidikan saja, tetapi harus ada kerja-kerja pentahelix mengatasi keadaan tersebut. Sebagai pengampu pembina ketenagaan, Joko berupaya menggalang kesadaran dan potensi masyarakat bersama perangkat desa, serta mendorong pihak sekolah lebih berinisiatif mencari solusinya. Misalnya, mengalokasikan anggaran desa untuk mengangkat guru tenaga honorer sekolah (THS). Mengatasi kebutuhan guru, khususnya di daerah yang kekurangan tenaga pendidik, warga sekitar lingkungan sekolah harus pu-

101 nya keinginan menjadi tenaga pendidik dengan status guru THS. Secara persuasif hal itu selalu disampaikan Joko kepada kepala desa, ketika mendatangi sekolah kekurangan guru di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang. “Saya bicara dengan kepala desanya, saya katakan, coba cari pemuda di sini lulusan SMA yang pintar dan mempunyai citacita jadi guru, itu diberi beasiswa. Kalau pemuda di sini jadi guru, saya yakin bisa. Harapan kita itu,” tutur Joko. Kalau warga desa itu menjadi tenaga pendidik, ia berkeyakinan tidak mungkinlah akan meminta pindah tugas. Sumber gaji atau honor untuk guru THS dapat memanfaatkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) kabupaten maupun Nasional. Alternatif solusi ini bukan tanpa kendala. Sebab, besaran dana BOS yang diterima masing-masing sekolah tidak sama. Bervariasi tergantung dari beberapa aspek variabel penilaian, misalnya jumlah murid. Baharuddin menyebutkan, ada sekolah yang jumlah muridnya dari kelas satu hingga kelas enam, hanya empat puluh orang. Tentu saja BOS yang didapat juga kecil. Kemampuan sekolah memberi honor guru THS menjadi sangat terbatas. “Sekolah itu mungkin bisa menggaji (guru THS) maksimum Rp500 ribu saja atau berapa. Nah, di situlah kendalanya,” ungkap Baharuddin. Dengan gaji sekecil itu, menurut Baharuddin, menjadi alasan bagi warga yang berpotensi menjadi tenaga pendidik lebih memilih bekerja di pertambangan atau di perkebunan sawit. Namun, ke depannya status guru THS untuk diangkat menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terbuka lebar. Apalagi Pemkab Kukar kini menjalankan program beasiswa 1.000 guru sarjana dan calon guru, menyesuaikan kualifikasi guru sesuai perundang-undangan tenaga pendidik guru dan dosen minimal berpendidikan strata satu dengan studi

102 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR yang linear dengan profesinya. Di sisi lain, juga banyak guru ASN yang masuk usia pensiun. Mengutamakan warga setempat menjadi tenaga pendidik lebih relevan daripada mengharapkan tenaga guru hasil seleksi calon pegawai sipil negara (CPNS) maupun PPPK. Tidak jarang terjadi setelah peserta seleksi CPNS guru dinyatakan lulus, mereka minta pindah tugas atau malah mengundurkan diri. Ini terjadi pada peserta hasil seleksi PPPK tahun lalu. Dari 938 pelamar yang dinyatakan lulus sebanyak 618 orang, dan delapan di antaranya mengundurkan diri setelah menerima SK. Alasan pengunduran diri karena lokasi tugas berada di wilayah pedalaman, seperti wilayah tugas di Muara Muntai. Berangkat dari fakta tersebut, Joko mengoreksi bahwa seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK tenaga guru secara Nasional, belum tepat dan belum dapat mengatasi kekurangan guru di wilayah Kutai Kartanegara, terutama untuk wilayah pesisir dan pedalaman. “Yang menentukan kelulusan pemerintah pusat, yang tahu persis kondisi di mana kekurangan guru, kan kita,” ucap Joko. Keterlibatan pemerintah daerah dalam seleksi PPPK 2022, telah disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Ia berpendapat, keikutsertaan pemerintah daerah karena lebih memahami kondisi riilnya. Tetapi, regulasi membatasi peran pemerintah daerah. “Saya sudah menyampaikan itu, agar dalam mengatasi persoalan PPPK, Pemkab dilibatkan,” pungkas Daman. Beasiswa, Muda Bersemangat Lokomotif pembangunan adalah sumber daya manusianya, dan tenaga pendidik menjadi leading sector dalam membangun SDM.

103 Buah perenungan Edi Damansyah tiga puluh tahun sebagai birokrat, telah meneguhkannya bahwa pembangunan SDM menjadi poin penting mencapai visi misi periode kepemimpinannya, 2021-2026. Peningkatan SDM di antaranya pada bidang pendidikan diejawantahkan Edi Damansyah pada tahun pertama setelah dilantik menjadi Bupati Kutai Kartanegara bersama Wabup Rendi Solihin, melalui program dedikasi Kukar Idaman beasiswa 1.000 guru sarjana dan calon guru. Program ini mengintensifkan gerak cepat mewujudkan kualifikasi guru yang lebih baik. “Kebijakan kami mendorong bantuan biaya sekolah, beasiswa peningkatan kompetensi para guru. Makanya, ada program seribu guru sarjana. Ini prioritas untuk para guru-guru yang lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), baik guru yang statusnya sudah PNS atau honorer,” tegas Daman. Bagaikan bahan bakar penyulut penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Program beasiswa 1.000 guru sarjana tidak hanya menyasar mereka yang telah berstatus guru, baik PNS maupun NonPNS. Pembiayaan pendidikan jenjang sarjana ini pun meFoto: istimewa

104 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR nyasar mahasiswa yang masih menjalani studi, untuk kategori beasiswa calon guru. Mahasiswa penerima manfaat beasiswa dipersyaratkan menyertakan pernyataan bersedia bertugas minimal lima tahun di Kutai Kartanegara, terhitung sejak lulus pendidikan akademik dan ditandatangani di atas materai Rp10 ribu. Hal ini dapat diartikan sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di beberapa wilayah Kukar. Juni 2023, merupakan tahun kedua penjaringan calon penerimaan beasiswa 1.000 guru sarjana. Merujuk laman beasiswa.kukar. go.id, terdapat enam kelompok penerima manfaat beasiswa. Dua kelompok di antaranya, beasiswa 1.000 guru sarjana program guru NonASN strata 1 sarjana, dan beasiswa 1.000 guru sarjana program calon guru strata 1 sarjana. “Kewajiban kami di sini memberikan motivasi dan rekomendasi yang harus mereka unggah menjadi salah satu syarat penerima beasiswa,” Nuraini, Fungsional Analis Kebijakan Subkoordinator Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal menjelaskan. Ia tampak hilir mudik dari ruang kerja Joko ke ruang lain. Sebentarsebentar, ia memeriksa layar ponsel pintarnya. Jumlah pendaftar beasiswa guru NonASN pada tahun 2023, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 awal dilaksanakan program beasiswa. Peningkatan minat pendaftar beasiswa guru NonASN, menjadi domain Disdikbud Kukar, dampak telah disosialisasikannya program tersebut kepada pihak guru. Tahun lalu (2022), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar memberikan rekomendasi persyaratan kepada sekitar dua ratus guru NonASN. Rendahnya pendaftar tahun lalu, disebabkan karena tidak sampainya informasi program beasiswa kepada para guru.

105 “Tahun kemarin kan belum sosialisasi, baru tahun ini sosialisasi pihak Kesra, karena yang menentukan syarat penerimaan beasiswa itu kan mereka,” katanya. Sosialisasi penting agar para guru yang mau memanfaatkan program Pemkab Kukar untuk meningkatkan kualifikasi dirinya, tidak salah mengerti. Nuraini mencontohkan, adanya pemahaman keliru program beasiswa seribu guru sarjana. Calon penerima manfaat mengira beasiswa akan diberikan sejak mendaftar kuliah. Padahal, syarat penerima beasiswa adalah: sudah terdaftar, minimal sudah mengikuti kuliah satu hingga dua semester. Joko menegaskan, nominal beasiswa Rp5 juta per tahun itu hanya untuk biaya pendidikan saja. Dana beasiswa langsung diserahkan pemerintah ke perguruan tinggi tempat penerima manfaat kuliah. Cara ini sebagai antisipasi apabila penerima manfaat tidak menggunakan dana beasiswa yang bukan peruntukannya, seperti pada program beasiswa-beasiswa sebelumnya. Cara ini mendapat protes, Joko menganggap itu karena ada maksud untuk memanfaatkan dana beasiswa untuk kepentingan lain. Program beasiswa 1.000 guru sarjana, adalah bentuk aksentuasi pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi guru itu. Joko menjelaskan, banyak guru yang belum berkualifikasi S-1, sedangkan yang sudah sarjana tapi bukan dari Jurusan Keguruan, melalui program beasiswa ini mereka kembali kuliah menempuh Jurusan Keguruan. Guru yang menerima manfaat beasiswa, tetap melaksanakan kewajiban sebagai pendidik. Nuraini menyatakan, banyak guru penerima beasiswa berkuliah di Universitas Terbuka (UT) karena menerapkan sistem perkuliahan online. Selain UT, pemerintah daerah juga bekerjasama dengan perguruan tinggi lain seperti Universitas Mulawarman, Universitas Kutai Kartanegara, dan Universitas Widya Gama Mahakam.

106 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Nuraini menyampaikan, pemerintah sudah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada guru meningkatkan kompetensi dan kualifikasi, tinggal bagaimana yang bersangkutan memanfaatkan program ini. Dia mengaku setiap hari memberikan rekomendasi kepada guru untuk seleksi pendaftaran beasiswa, jumlah rekomendasi yang telah diberikan sekitar 300 an. Setelah gagal memperoleh beasiswa stimulan D4/S1 dari Pemkab Kutai Kartanegara pada tahun 2022, membuat Aditya Wardana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unikarta, tidak jera. Dia berniat mencoba lagi mendaftarkan diri pada tahun 2023. Sekretaris HMI Kutai Kartanegara ini, mengapresiasi program stimulan beasiswa pemerintah. Tetapi, Aditya menilai sasaran penerima beasiswa itu belum tepat sasaran dan belum merata. Dari pengamatan Aditya, beberapa di antara mahasiswa penerima manfaat beasiswa stimulan D4/S1 itu tergolong dari keluarga yang mampu. Dia berharap Pemkab Kukar mengubah mekanisme seleksi penerima manfaat beasiswa, dengan melakukan survei langsung dan jemput bola. Mekanisme pendaftaran calon penerima beasiswa dilakukan melalui aplikasi website yang disediakan Pemkab Kutai Kartanegara. Ada sebelas persyaratan untuk calon penerima beasiswa stimulan D4/S1 di antaranya, surat keterangan masih aktif kuliah, IPK minimal 3,00, buku tabungan aktif (Bank Kaltimtara atau BRI), dan akreditasi perguruan tinggi minimal B. 5. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN Sejak 2018, Pamong Budaya Subkoordinator Pembinaan Sejarah Lokal dan Pelestarian Budaya Daerah Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M. Agus Syarifuddin, telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah untuk merealisasikan Program Kukar Berbudaya. Di dalamnya memuat semua potensi objek pemajuan kebudayaan yang bisa diangkat di Kutai Kartanegara.

107 Program tersebut mengacu pada UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian lahir aturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2021. Sedangkan perangkat yang melaksanakannya meliputi Seksi Pembinaan Sejarah Lokal dan Pelestarian Budaya Daerah, Seksi Pembinaan Kesenian, Bahasa dan Sastra Daerah, Seksi Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. “Kalau salah satu fokus tugas saya terkait warisan budaya takbenda (WBTb),” kata lulusan S2 Bahasa Indonesia Universitas Mulawarman itu. Semula, tercatat ada 431 potensi objek budaya, baik benda maupun takbenda sejak 2018. Jumlah tersebut meliputi 297 objek budaya takbenda atau karya budaya dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dipilih. OPK yang dimaksud meliputi tradisi lisan, adat istiadat, ritus, permainan tradisional. Sisanya ada 134 objek yang diduga cagar budaya. Suatu objek budaya benda bisa ditetapkan menjadi berstatus cagar budaya, baik cagar budaya tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun Nasional. Penetapannya atas dasar rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Cagar budaya yang ditetapkan akan terdaftar di Kemendikbud Ristek. Sementara penetapan karya budaya menjadi warisan budaya takbenda hanya berskala Nasional. Karya-karya budaya tersebut diusulkan dari pemerintah daerah maupun komunitas adat kepada Kemendikbud Ristek. Barulah kementerian membentuk Tim Ahli WBTb untuk melakukan penilaian atas usulan-usulan tersebut sebelum kemudian dinyatakan layak dan ditetapkan menjadi WBTb. Rencananya, 2024 akan dilakukan pembaruan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) karena sudah hampir lima tahun berlalu.

108 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Saya yakin, lima tahun ini sudah ada objek kebudayaan atau pun karya budaya yang sudah ditemukan,” kata Agus. Jika sudah ditetapkan menjadi cagar budaya maupun WBTb, maka ada kewajiban Pemkab Kukar melalui Dinas Kebudayaan untuk melestarikannya. Ada anggaran yang disiapkan, sehingga nasib benda cagar budaya (BCB) maupun WBTb yang semula terabaikan menjadi lebih baik lagi. Cagar Budaya Meskipun di Disdikbud Kukar berfokus pada urusan warisan budaya takbenda, M. Agus Syarifuddin juga punya perhatian pada warisan budaya benda. Bahkan ia juga menjadi salah satu anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang berjumlah tujuh orang yang dibentuk sejak awal 2022. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, setiap kabupaten atau kota cagar budaya wajib memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Tim tersebut bekerja untuk merekomendasikan beberapa objek yang diduga cagar budaya untuk diusulkan, kemudian ditetapkan Bupati sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten atau Kota. Lima orang anggota yang telah bersertifikasi itu meliputi dua orang dari Dinas Kebudayaan Pemkab Kukar, yakni mengurusi OPK dan cagar budaya. Serta tiga orang dari Balai Pelestari Kebudayaan (dulu bernama BPCB) yang berlatar belakang arkeologi. Sedangkan dua orang lainnya belum bersertifikasi dan berstatus sebagai staf. Saat masih bernama BPCB, kantor ini berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah menjadi BPK terbagi menjadi dua wilayah. Salah satunya BPK Wilayah 13 yang membawahi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. BPK menaungi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) atau terkait benda dan Balai

109 Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) terkait takbenda. “Tim inilah yang merekomendasikan cagar budaya kepada Bupati untuk ditetapkan melalui survei dan sidak di beberapa tempat,” kata Agus. Sidang pertama TACB digelar pada 2022. Tim menetapkan dan merekomendasikan sembilan benda cagar budaya yang diusulkan untuk ditetapkan Bupati menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Hingga kini, ada 95 benda cagar budaya yang telah terdaftar Registrasi Nasional (Regnas) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) dari total 134 benda yang diduga cagar budaya di Kukar. “Sembilan benda cagar budaya itu bagian dari 95 itu,” jelas Agus. Lokasi sembilan cagar budaya itu berada di empat kecamatan. Cagar budaya di Kecamatan Sangasanga, meliputi bangunan penjara Belanda, Tugu Pembantaian Sangasanga, dan Situs Kubur Tajau Gunung Selendang. Makam keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara. Foto: istimewa

110 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Kemudian cagar budaya di Kecamatan Loa Ulu ada Makam Raja Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-13, yaitu Raja Aji Pangeran Anum Panji Mandapa ing Martapura. Ia adalah ayah dari Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan Sultan Kutai yang sudah diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 2021. Di sana ada pula Tugu Pembantaian Jepang Loa Kulu. Cagar budaya di Kecamatan Tenggarong, meliputi Komplek Makam Kesultanan Kutai Kartanegara, Masjid Jami’ Aji Amir Hasanuddin dan Kawasan Rumah Besar Tenggarong. Di Kecamatan Muara Kaman ada situs Muara Kaman. Semula Song Batu dan Sumur Berani yang diusulkan. Tetapi, dari hasil diskusi tim, Sumur Berani belum pas ditetapkan menjadi cagar budaya. Rekomendasi TACB pun bergeser pada batu menhir yang berdekatan dengan lokasi kuburan tua di Muara Kaman. Di sana juga masih ada beberapa situs yang diduga cagar budaya yang belum ditetapkan. Selain tingkat kabupaten, Kukar juga mempunyai cagar budaya peringkat Provinsi dan Nasional. Cagar budaya tingkat Provinsi yang ditetapkan pada 2022 adalah Masjid Jami’ Amir Hasanuddin dan Situs Kubur Raja Watugunung Selendang di Kecamatan Sangasanga. Sedangkan cagar budaya peringkat Nasional adalah Museum Mulawarman. Museum tersebut semula merupakan bekas Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara. “Untuk cagar budaya, kita sudah clear merencanakan 12 objek diduga cagar budaya yang akan disurvei dan disidangkan,” Agus mengungkapkan rencana 2023 ini. Termasuk di dalamnya ada situs-situs di sekitar Gedung Wanita, jembatan besi, rumah jabatan Sekda, tugu jam, tiang telepon, gedung SMA Negeri 1. Lokasinya berada di satu hamparan kawasan cagar budaya. Termasuk juga situs di Kutai Lama dan Anggana.

111 Tidak semua benda cagar budaya dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum ditetapkan menjadi cagar budaya, ada yang tidak terawat. Seperti Tugu Pembantaian Sangasanga yang belum mendapat sentuhan bantuan pemerintah. Sementara bantuan perawatan hanya dari perusahaan setempat. Namun tidak sedikit pula yang mendapat kepedulian masyarakat sekitar. Seperti bekas penjara Belanda di tepi sungai di Sangasanga. Sebab sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten, lebih dulu provinsi sudah menetapkan sehingga dibiayai BPCB. Agus berharap bangunan itu bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten sehingga bisa diusulkan ke tingkat Nasional juga. Rencana pengajuan Masjid Jami’ menjadi cagar budaya tingkat Nasional pun terkendala, lantaran SK Bupati Kukar untuk menetapkannya menjadi cagar budaya tingkat kabupaten masih ada di atas meja. Meskipun bangunan masjid itu sudah ditetapkan sebagai BCB Tingkat Provinsi Kaltim. “Sudah ditetapkan melalui sidang. Tapi SK-nya belum ada, jadi belum lolos. Artinya, ya cepatlah (ditetapkan tingkat kabupaten),” tukas Agus. Kemudian bangunan kuno peninggalan Belanda yang bertebaran di Kecamatan Loa Kulu juga tak terawat. Ada 4-5 rumah Belanda yang berjejer di atas bukit. Tetapi kini tinggal satu bangunan yang masih berdiri. Bangunan lainnya hanya tinggal tunggur. Kemudian ada bangunan bekas kantor dan gudang Magazijn. Dahulu, bangunan itu milik perusahaan tambang batu bara pertama di Loa Kulu, sekaligus yang pertama di Kalimantan, yakni Oost Borneo Maatschappij (OBM) sekitar tahun 1888. Kemudian diteruskan PN Tambang Batu Bara pada 1968 dan akhirnya tutup pada 1970. Penutupan itu mengakhiri pertambangan batu bara di Loa Kulu yang dalam perkembangannya berganti menjadi perkebunan sawit.

112 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Bekas kantor itu mudah ditemukan karena berada di tepi jalan raya. Bagian depan bangunan masih tertempel papan bertuliskan “Magazijn” yang mulai pudar. Sementara bekas gudang di sampingnya, yang berdesain unik karena beratap lengkung, telah roboh diterjang guyuran hujan seharian pada 11 Oktober 2018. “Rencana tahun ini, bangunan itu masuk agenda kita untuk ditetapkan,” kata Agus. Apabila telah ditetapkan sebagai BCB Kukar, ada tanggung jawab pemkab untuk membiayai perawatannya. Revitalisasi Masjid Jami’ misalnya, sejauh ini dianggarkan dari BPCB Kaltim. Lantai tegelnya dibongkar dan diganti dengan tegel baru yang dipesan khusus dari Pabrik Tegel “Koentji” di Yogyakarta. Begitu pun dengan revitalisasi atap sirapnya. Semula akan diganti dengan atap galvalume zich, tetapi TACB melarang. Dinas Pekerjaan Umum juga pernah minta izin untuk membongkar relief di depan museum untuk pembangunan Taman Kota Raja. TACB pun mengingatkan, apabila dibongkar dapat dituntut karena melanggar UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Relief itu akhirnya batal dibongkar. Hanya ditinggikan pondasinya, dan posisinya tetap di situ. Namun Agus juga merasa kecolongan. Lantaran enam moncong meriam di sana dibongkar tanpa ada koordinasi dengan timnya. Memang belum ada penetapan meriam tersebut menjadi BCB. Tetapi meriam-meriam itu patut “diduga BCB” karena umurnya sudah ratusan tahun. Enam moncong meriam itu pun diminta TACB dan diletakkan di halaman Kantor Dikbud. Rencananya akan dipasang kembali di museum. Begitu pun rencana revitalisasi Gedung Wanita harus minta izin TACB lebih dahulu. “Karena tim tahu benda-benda yang diduga BCB atau bukan. Itu salah satu upaya kita melestarikannya,”

113 Karya Budaya Pendaftaran untuk kategori warisan budaya takbenda (WBTb) telah direncanakan sejak tahun 2021. Hanya saja, melalui proses yang berbeda dibandingkan penetapan BCB. Sidang penetapan karya budaya terdiri dari Tim Penilai WBTb dari Kemendikbud Ristek. Sedangkan Disdikbud tidak bisa menentukan sendiri. Dinas hanya mengumpulkan dan merekomendasikan, bahwa karya budaya ini memenuhi syarat. Persamaannya dengan BCB, bahwa salah satu syarat karya budaya yang diusulkan juga harus berusia minimal 50 tahun. Misalnya, karya budaya Tarsul atau syair bersusul yang merupakan tradisi lisan khas Kutai. Karya budaya tersebut telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia. “Yang masuk karya budaya harus ditulis pihak-pihak tertentu, termasuk civitas akademika perguruan tinggi,” Sampai saat ini, Disdikbud Kutai Kartanegara masih menjalin kerja sama dengan sejumlah kampus, antara lain Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Para dosennya terlibat aktif dalam penelitian karya budaya Kukar. Nantinya, pihaknya akan menilai apakah karya budaya tersebut sudah layak (atau belum) untuk direkomendasikan ke kementerian. “Tidak semua karya budaya kita itu memenuhi persyaratan,” aku Agus. Ia mencontohkan, tahun 2022 ada dua karya budaya yang tidak bisa diajukan, karena usianya belum mencapai 50 tahun. Sementara itu, dari 297 karya budaya yang terdokumentasikan itu, baru sekitar 60 karya budaya yang sudah tercatat di wilayah Kukar hingga Desember 2022, dan 16 karya budaya di antaranya telah mengantongi sertifikat kementerian, salah satunya Erau yang ditetapkan tahun 2015. Karya-karya budaya itu tercatat dalam Data Pokok Kebudayaan (Dapokbud) yang diterbitkan kementerian.

114 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR “Dan menjadi PR kita, sebuah karya budaya yang telah ditetapkan kementerian harus ada pembinaan, itu wajib hukumnya.” Seperti upacara tradisi Nutuk Beham di Desa Kedang Ipil yang telah ditetapkan sebagai WBTb pada 2022. Upaya pembinaan yang dilakukan adalah mengalokasikan dana untuk melestarikannya senilai Rp39 juta. Ada empat karya budaya lainnya yang ditetapkan pada tahun itu dan mendapat bantuan adalah Tarsul Kutai, Muang Kutai Adat Lawas, Naik Ayun dan Begasing. Meskipun telah mengantongi sertifikat, akan diadakan evaluasi secara periodik. Jika tidak dipelihara, maka sertifikat bisa dicabut kembali oleh kementerian. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila setelah dilakukan evaluasi ternyata ditemukenali bahwa karya budaya tersebut telah punah. Tanggung jawab Disdikbud itu berdasarkan pada empat pilar yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yakni perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Seremoni Pembukaan TIFAF 2023 Foto: istimewa

115 “Tugas kita dalam hal perlindungan, pengembangan, pembinaan. Kalau pemanfaatan, itu ranahnya Dinas Pariwisata,” kata Agus, dan tanggung jawab tersebut telah dicapai hingga 2022. Dalam memberikan rekomendasi karya budaya yang diajukan ke kementerian, tidak menutup kemungkinan akan dobel dengan karya budaya yang diajukan oleh daerah lain. Mengingat sering kali tradisi, ritual, adat istiadat antardaerah adalah sama. Agus mencontohkan, upacara tradisi Mencak Undat. Tradisi tersebut biasa digelar masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kecamatan Tabang. Bulan Mei 2023, Edi Damansyah juga menghadiri acara tersebut. Namun tradisi Mencak Undat ternyata juga eksis di Kutai Barat. “Kami tidak ingin ada konflik horizontal antarkabupaten,” kata Agus. Solusinya, Kukar tetap mengusulkan Mencak Undat, tetapi dengan menyebut nama daerah pengusungnya. Misalnya, Mencak Undat Suku Dayak Kenyah Kecamatan Tabang. Begitu pula dengan Tarsul. Selain Kukar, Tarsul juga ada di Banjar, sehingga diusulkan dengan nama “Tarsul Kutai”. Ada juga begasing atau gasing yang merupakan nama permainan tradisional yang ternyata juga ada di banyak daerah. Selain gasing Kutai, juga ada gasing Betawi, gasing Sumatera Barat, dan banyak lagi. Proses penetapan karya budaya menjadi WBTb dimulai dari penulisan, diskusi, diusulkan, baru ditetapkan, yang diakhiri dengan penyerahan sertifikat. Harus diakui, banyak karya budaya yang sudah punah. Untuk menggali kembali diperlukan waktu, perencanaan dan upaya. Salah satu kuncinya adalah masih adakah narasumbernya atau maestronya. Sementara yang masih bertahan pun banyak. Hanya saja belum dieksplorasi. Tahun 2023 direncanakan ada 10 karya budaya yang diusulkan menjadi WBTb. Salah satunya adalah kuliner yang masuk dalam

116 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR domain pengetahuan tradisional. Misalnya, makanan khas di Kutai itu berupa masakan ikan gabus yang dibumbui. Kemudian makanan yang banyak disajikan setiap bulan Ramadan, yaitu Juragan Mabuk, yang kini dikenal dengan sebutan Jendral Mabuk. Bentuknya berupa kue, seperti puding dengan campuran adonan berupa daun pandan, gula, dan susu. Kue itu disajikan dalam loyang, lalu dipotong-potong dan dijual di pasar-pasar Ramadan. Kabarnya, selain sudah menjadi kudapan rapat di Kantor Gubernur Kaltim, kue itu sudah mulai masuk ke Istana Negara Jakarta. Oleh karena itu, tahun ini Kutai Kartanegara mengajukannya sebagai karya budaya Kutai ke kementerian. Bahasa Ibu Saat ini, Disdikbud Kukar tengah mengupayakan untuk menyosialisasikan karya budaya Bahasa Kutai ke sekolah. Mengingat Bahasa Kutai sebagai salah satu bahasa ibu di Kukar terancam punah. Bahasa ibu yang lain, yang hampir punah adalah Bahasa Paser, Bahasa Kenyah, juga Bahasa Bulungan. Upaya yang dilakukan Disdikbud antara lain melakukan revitalisasi bahasa-bahasa tersebut melalui Kantor Bahasa Samarinda yang merupakan UPT Kemendikbud Ristek. Seperti mengadakan dua kali pelatihan penguatan guru-guru Mata Pelajaran Khusus Bahasa Kutai. Apalagi calon lokasi baru ibu kota negara (IKN) akan menempati kawasan Kutai Kartanegara. Beragam orang dengan beragam budaya akan ada di sana. Masyarakat Kutai Kartanegara tidak ingin bahasa ibunya punah, karena saat ini sudah semakin sedikit jumlah penuturnya. Pada tahun 2022 sudah ada 16 sekolah yang menjadi pilot project pelestarian Bahasa Kutai, meliputi 12 SMP dan 4 SD. Baik di Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu. Tahun ajaran baru 2023/2024 mulai diterapkan bahasa Kutai menjadi

117 kurikulum lokal SD-SMP di Kukar. Juga sudah ada beberapa guru dari sekolah-sekolah tersebut yang dibina untuk memberikan materi. “Kita juga punya Kamus Bahasa Kutai,” Diakui Agus, saat ini belum menyeluruh penerapan Bahasa Kutai di sekolah-sekolah karena keterbatasan jumlah guru yang punya kompetensi berbahasa Kutai. Tidak pelak, guru-guru Bahasa Indonesia digaet untuk mengajar bahasa ibu itu. Semata demi menjaga Bahasa Kutai tetap lestari dan bisa bergaung di semua sekolah. Agus butuh dukungan semua pihak, tidak terkecuali Bupati Kutai Kartanegara. “Target kita tuh, (guru dan sekolah) terus bertambah. Kalau Bupati mendengar informasi ini, pasti nanti pressure ke Disdikbud,” Agus berucap yakin. Sementara Bidang Kebudayaan akan menyiapkan regulasi. Mereka mendorong agar Bahasa Kutai punya dokumen. Dokumen I berupa kurikulum secara umum. Dokumen II adalah silabus, dan Dokumen III adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RKP). Sasarannya adalah penerapan di SD dan SMP. Agus juga berharap ada revisi atas Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah. Revisi yang dimaksud terkait penguatan poin revitalisasi Bahasa Kutai. Sebab keberadaan Perda tentang bahasa daerah menjadi salah satu poin bagi kepala daerah untuk menerima penghargaan dari Kemendikbud Ristek. Seperti Kabupaten Paser yang menjadi salah satu peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN). Lantaran Paser punya Perda No. 8 tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Paser, yang di dalamnya juga mengatur pelestarian bahasa daerah, Bupati Paser pun meraih penghargaan. Paser dinilai melaksanakan program Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah pada 2022.

118 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Ia juga berharap revisi Perda Kukar tersebut dapat mengantarkan Bupati Kutai Kartanegara untuk mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud Ristek terkait upaya merevitalisasi bahasa daerah. Namun keunggulan Kukar, regulasi tersebut telah diimplementasikan ke sekolah-sekolah, sedangkan Paser belum melakukannya. Upaya lain untuk melestarikan Bahasa Kutai adalah mengikuti acara budaya, seperti FTBI berskala Nasional yang diikuti siswa jenjang SD hingga SMP. Sehubungan APBD 2023 telah ditetapkan, maka pelaksanaan festival baru pada Januari 2023 lalu diikuti dengan mandiri. Peserta dari Kukar dikirim ke tingkat provinsi, kemudian Nasional. Tahun ini, harus dianggarkan dengan menggunakan APBD Perubahan. Nantinya akan ada enam nomor yang dilombakan. Gelaran festival tersebut ditujukan untuk melestarikan karya budaya yang ada di Kukar. Saat peringatan Hari Pendidikan Nasional juga digelar lomba Pidato Bahasa Kutai, Lomba Tarsul, dan lomba menulis surat dengan Bahasa Kutai. Peserta pun banyak, terutama dari Tenggarong dan sekitarnya. Tidak hanya di lembaga pendidikan, Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin meminta agar Bahasa Kutai sudah diperdengarkan sejak di pintu masuk Kutai Kartanegara, misalnya di bandar udara. Kepala Dinas Dikbud Paser mengutus Kabid Kebudayaan untuk melakukan penelitian di Tenggarong tentang bagaimana upaya Kukar melestarikan Bahasa Kutai. Sebab, meskipun menjadi bahasa ibu di Kutai Kartanegara, ternyata dialek Bahasa Kutai antarkecamatan di sana pun berbeda. Mayoritas pengguna Bahasa Kutai adalah masyarakat Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Sementara di Desa Tumoritan dan Utan Baru di Kecamatan Tabang menggunakan Bahasa Dayak Kenyah.

119 Para pendatang yang kebanyakan tinggal di Tenggarong Seberang, seperti Jawa dan Bali pun sudah berasimilasi dengan masyarakat Kutai, kemudian menggunakan Bahasa Kutai sehari-harinya. Kondisi tersebut tampak dari hasil perkawinan antara pendatang dengan masyarakat Kutai. Kemudian anak-anaknya menggunakan bahasa ibu juga. Masyarakat dengan bahasa majemuk juga banyak di Kecamatan Loa Kulu. Di sana juga ada desa budaya Lung Anai, Lekat Kidau, serta Sungai Bawah di Kecamatan Muara Badak. Para ASN di Samarinda pun banyak yang menggunakan Bahasa Kutai, meski banyak orang Banjar di sana. “Meski sebagai pendatang, kesulitan juga (berbahasa Kutai), tetapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” kata Agus mengutip pepatah Minang. Foto: istimewa

120 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pusaka Kesultanan Salah satu dari 16 OPK yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi adalah Upacara Adat Erau. Di dalamnya memuat 14 ritual. Rencananya, pihak Pemkab Kutai Kartanegara akan menggandeng para akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Mulawarman dan Fisipol Universitas Kutai Kartanegara serta komunitas setempat untuk mendokumentasikan secara tertulis prosesi upacara itu. Setelah terkendala pandemi sejak 2020, Festival Erau yang akan digelar September 2023 nanti akan kembali diadakan di Stadion Aji Imbut Tenggarong. Rencananya, upacara pembukaan diadakan pada 3-4 September 2023. Salah satu persiapannya, pertengahan Juni 2023 dilakukan audiensi dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek. Poinpoin yang disampaikan terkait upaya meningkatkan kemajuan kebudayaan dalam menyongsong IKN. Sekaligus mengundang Dirjen Kebudayaan untuk hadir dalam upacara pembukaan yang akan diisi dengan gelaran tarian massal oleh seribu penari. Erau merupakan tradisi Sultan Kutai menjamu rakyatnya. Di dalamnya terdapat 14 ritual, antara lain bapelas, yakni jamuan Sultan untuk masyarakat. Sultan akan menyiapkan hidangan aneka kuliner, kemudian masyarakat menyantapnya. Tidak heran, tradisi Erau dirayakan dengan mengundang masyarakat dari semua kecamatan di Kukar. Bahkan juga tamu-tamu undangan dari luar Kukar, seperti raja-raja se-Nusantara. Tidak hanya di kasultanan, festival Erau pun diramaikan di 20 kecamatan dengan berbagai acara. Aji Pangeran Hario Atmokusumo Foto: Faried Cahyono

121 “Anggarannya sampai Rp2 miliar,” kata Menteri Penasihat Kerajaan Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Hario Atmokusumo. Biasanya, pihak kesultanan menggelar ritual Erau selama 10 hari. Mulai dari Bepelas, Menjamu Benua, Beluluh Sultan, Merangin, Mengulur Naga, Beuban, Begorok. Puncaknya adalah Belimbur, yaitu saling mengguyurkan air di delta Mahakam. Sering kali, Belimbur memakan kurban karena terkena siraman air. Pernah ada pengendara motor jatuh usai dilempar siraman air. “Padahal dalam Belimbur, air dilempar kepada siapapun dan tidak boleh marah. Kalau tidak mau basah ya di rumah saja,” Untuk mengantisipasi kecelakaan akibat Belimbur, tiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyediakan drum berisi air di tepi jalan dengan interval jarak 100 meter. Isinya pun air bersih, bukan lagi air kotor. Jangkauan Belimbur kini meluas, tidak hanya di Tenggarong - Loa Kulu - Loa Janan, sama Kutai Lama saja. Dalam pelaksanaan tradisi Erau, Pemkab Kutai Kartanegara dan Kesultanan saling berbagi peran. Ritual Erau digelar kasultanan di depan keraton. Sedangkan seremonialnya menjadi tanggung jawab pemkab dan digelar di stadion. Tradisi Erau pun tidak hanya di Tenggarong saja, mengingat wilayah Kerajaan Kutai dulu sangat luas. Ada di Bontang dengan nama Erau Butung, ada Erau Sanggitelung di Muara Kaman. Biasanya pelaksanaan Erau di luar Tenggarong digelar sebelum September, karena puncaknya di sini (Tenggarong). Selain Erau, ada baju adat warisan kesultanan. Kostum pernikahan yang disebut baju antakusuma, kemudian baju takwo, baju miskat untuk acara kasultanan. Berdasarkan Dapokbud, hingga 2021 sudah ada 309 OPK se-Kalimantan Timur yang sudah tercatat. Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, sumbangan karya budaya terbanyak berasal dari Kutai Kartanegara, disusul dari Berau.

122 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Hasil rapat kerja dengan Disdikbud Kaltim, BPK, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kaltim beberapa waktu lalu, salah satunya adalah upaya menyelamatkan naskah kuno. Kutai Kartanegara memiliki enam naskah kuno yang disusun dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) 2018. Keenam naskah itu antara lain UU Brajaniti (UU Kasultanan), UU Panji Slaten, Salasiyah Kerajaan Kutai (silsilah raja-raja Kutai) dalam bentuk manuskrip huruf Arab dan berbahasa Indonesia. Ada juga cerita tentang Bone, kisah kedatangan pendatang dari Bajo dan Bone ke Kutai. Pemkab Kutai Kartanegara menduga ada sekitar 150 naskah kuno. Rencananya, Perpustakaan Kaltim akan mendigitalisasi naskahnaskah kuno dalam bentuk file dokumen. Baik file maupun manuskrip aslinya akan disimpan di sana. Saat ini, sudah ada 16 naskah kuno yang telah dialihkan menjadi dokumen digital. “Mungkin masih ada lainnya yang tersebar di masyarakat,” duga Agus. Ia mencontohkan, Sultan Kutai Kartanegara ke-19, Sultan Aji Muhammad Parikesit yang selama bertahta suka membuat wasiat. Tidak menutup kemungkinan ada warga yang masih menyimpan tulisan tangannya, terkait masalah waris, hibah tanah, dan sebagainya. “Itu yang saya dengar dari orang. Kalau (usianya) lebih dari 50 tahun kan sama saja dengan manuskrip. Jadi mungkin banyak yang hilang,” Sedangkan yang berbentuk benda, kuliner, tarian masih banyak yang bertahan. Sebab masih digunakan dan dipentaskan sehari-hari. Yayasan Sangkoh Piatu misalnya, tengah berfokus mengamankan Tari Topeng dari Kesultanan. “Kita punya tarian topeng yang mirip dengan yang berkembang di Jawa. Gamelan kita juga hampir sama, namanya Kyai Gajah

123 Prawoto hadiah dari Sultan Yogyakarta,” kata Sultan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin. Ada 12 tari topeng yang bukan warisan dari kerabat kesultanan. Yang sering tampil sekitar 3-4 tarian. Tari Topeng Kemindu sudah tercatat BPCB, Tari Topeng Penumbe akan disidangkan untuk ditetapkan, Tari Topeng Gunungsari sering ditampilkan tetapi belum ditulis, lalu Tari Topeng Wirun. Dari 12 tari topeng itu hanya dua tarian yang ditarikan oleh perempuan, yakni Wirun dan Penumbe. Tari topeng yang lainnya ditarikan oleh laki-laki. “Ada tari topeng karena masa Raja Kutai dulu ada kerja sama dengan raja-raja Jawa,” ungkap Agus. Warisan kesultanan lainnya berupa sangkoh atau tombak. Saat pembukaan Erau, sangkoh digunakan untuk mendirikan tiang kayu. Di sisi lain, tidak sedikit barang-barang pusaka kerajaan yang disimpan di beberapa museum Belanda, misalnya di Leiden atau Rijksmuseum. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kaltim tengah menelusuri keberadaannya. Kesultanan Kutai Kartanegara Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki sejarah panjang yang melengkapi puzle sejarah Nusantara. Bermula dari Kutai sebagai Kerajaan Hindu tertua sejak 400 SM. Kemudian bertransformasi menjadi kerajaan Islam dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura dipimpin raja pertama, Sultan Adji Muhammad Idris. Beriringan dengan penyebaran agama Islam yang dibawa para saudagar dari Timur Tengah. Salah satu tokoh muslim yang terkenal adalah Habib Muhammad bin Yahya dari Penang, Malaysia. Ia juga mendapat sebutan Pangeran Notodikromo yang diberikan Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono II saat bertemu di pengasingan di Malaysia. Sultan HB II belajar mengaji pada Habib Muhammad.

124 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Proses islamisasi juga berlangsung melalui perkawinan. Seperti Habib Muhammad yang menyembuhkan adik Sultan Aji Muhammad Idris yang tengah sakit, kemudian menikah. “Ini salah satu jalan mempercepat syiar agama Islam melalui orang berpengaruh,” jelas Sultan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Adji Muhammad Arifin. Pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara pernah berpindah lima kali. Pertama, di Negeri Jahetan Layar yang kemudian dikenal dengan Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Kedua, di Desa Pemarangan, Kecamatan Loa Kulu. Ketiga, di Samarinda. Keempat, di Kota Bangun ketika kerajaan didesak Belanda yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Sribangun. Terakhir, di Tenggarong. Dari kelima lokasi, sisa bangunan kerajaan yang masih terlihat ada di Tenggarong. Sedangkan di Pemarangan dan Jahetan Layar hanya tersisa makam Sultan. Sultan Kutai saat ini dan sebelumnya ternyata mempunyai peran berbeda. Sosok Sultan Kutai terakhir yang bertahta adalah Sultan Kutai Kartanegara ke-19, Sultan Aji Muhammad Parikesit. Kemudian beliau menyerahkan seluruh aset kerajaan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada 1960. Berdasarkan buku Loa Kulu dalam Catatan, Kerajaan Kutai masa itu menjadi salah satu kerajaan yang menjadi sorotan. “Ada isu ketidaksukaan terhadap feodalisme, dan dihembuskan isu bahwa Kutai mendukung penjajahan,” kata Sultan Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Adji Mohammad Arifin. Sultan IX mendapat tekanan kuat, khususnya dari PKI. Dengan disaksikan para kerabat kesultanan, beberapa asetnya dibakar. Aneka furniture, dokumen dibakar di Lapangan Kinibalu di Samarinda. Tidak ayal, peristiwa sejarah itu mendorong pemerintah untuk melestarikan aset-aset

125 kerajaan yang masih ada. Seperti rumah besar tahun 1919 di Jl. Achmad Yani yang telah ditetapkan sebagai BCB. Di rumah itulah Sultan Parikesit wafat pada 1981. Usai itu, penerus Sultan Parikesit punya peran berbeda. Tidak lagi Sultan sebagai raja yang punya kewenangan politis atas pemerintahan dan wilayah. Dulu, Sultan membuat titah, misalnya di mana lokasi Erau, maka titah Sultan dilaksanakan masyarakat. Sementara itu, peran Sultan pada saat ini sebatas sebagai pemangku adat dan penerus waris. “Meskipun keturunan sultan sebelumnya dan saat diangkat menjadi sultan ada prosesi penabalan juga, tetapi sebagai figur. Penabalan terakhir masa Bupati Syaukani Hasan Rais,” papar Agus. Tidak hanya Sultan, di belakangnya juga ada para tokoh dan kerabat kesultanan yang punya peran penting mempertahankan eksistensi kesultanan. Seperti dalam proses penabalan sultan baru maupun menjalankan upacara tradisi, seperti Erau. Pelaksanaan adat istiadat kesultanan mendapat dukungan bantuan dari Pemkab Kutai Kartanegara dalam bentuk hibah. Termasuk pelaksanaan festival-festival budaya di kesultanan, seperti Erau yang digelar setiap tahun. Salah satunya untuk mempertahankan tradisi budaya. Saat proses penambalan, berbagai atribut asli yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta dipinjam kembali. Seperti keris, topong atau mahkota, dan kalung. Penyimpanan aset-aset kesultanan di Museum Nasional karena Sultan Parikesit pernah menyerahkannya kepada Pemerintah RI. “Awalnya diambil dan disimpan di Museum Nasional untuk diselamatkan dari (jarahan) PKI,” ungkap Menteri penasihat Kerajaan Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Haryo Atmokusumo. Ironisnya, apabila pihak kerajaan meminjam aset tersebut harus dengan memberikan jaminan.

126 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Membawa dari Jakarta ke Kutai Kartanegara itu taruhannya jabatan. Jadi dikawal polisi, dan Kutai Kartanegara harus memberikan deposit miliaran rupiah sebagai jaminan keamanan, terutama untuk mahkota yang bertatahkan emas berlian. Pengajuan peminjaman atribut penabalan dari Jakarta ke Kutai Kartanegara atas permintaan Bupati dan Sultan. Penjaminannya pun melalui bupati. Usai penyerahan aset, bangunan kerajaan dikonversi menjadi museum. Bangunan museum merupakan bagian dari koleksi cagar budaya. Seharusnyalah pula tidak boleh terlalu sering disentuh. Berdasarkan riset, ketebalan tangga museum tergerus, karena tingginya frekuensi kunjungan orang. Meski sebatas simbol kultural, figur Sultan saat ini juga punya peran yang penting, dan di setiap kecamatan memiliki tokoh yang menjadi panutan. Lembaga-lembaga adat yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga bertumbuhan di sana. Perspektif Budaya dalam Mencegah Konflik Sejak kelahirannya, Kutai Kartanegara sudah sarat dengan budaya. Baik ragam budaya atas warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Keberadaannya tersebar di 20 kecamatan dari hulu ke hilir yang meliputi wilayah daratan, perbukitan, pesisir maupun tepian sungai. Bagi budayawan dan sekaligus dosen Fisipol Universitas Kutai Kartanegara, Awang Rifani, keseriusan Pemkab Kutai Kartanegara mendukung upaya pelestarian budaya di Bumi Kutai dapat dilihat dari seberapa banyak regulasi yang mengatur keragaman kebudayaan tersebut. Parameter selanjutnya adalah konsistensi pemkab atas penerapan regulasi yang telah dibuat. “Jika ada regulasi, tapi tidak diterapkan, maka akan percuma. Tidak ada artinya,” kata Awang.