The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Bagus dari PT. PP untuk PM, SM, Pelaksana dan Pengawas Proyek Bangunan Sipil

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NR Tobogu, 2021-07-03 07:38:17

Referensi Untuk Kontraktor

Buku Bagus dari PT. PP untuk PM, SM, Pelaksana dan Pengawas Proyek Bangunan Sipil

Keywords: Kontraktor,Proyek

C.2.3.1. PROFITABILITYASSESSMENT
a. Projtability
b. Operating Margin

PROFITABILITY ASSESSMENT, adalah kemampuan perusahaan

dalam memperoleh laba dibandingkanlterhadap pendapatan, yang
digunakan Manajemen Perusahaan untuk mengevaluasi Kinerja,
biasanya dilakukan dalam 2 cara, yaitu:

C.2.3.1.a. PERSENTASE TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
(Struktur Biaya)
Analisis ini tidak hanya mengungkapkan 'perolehan laba terhadap
penjualan, tetapi juga mengidentifikasi terjadinya kenaikan atau
penurunan dari biaya untuk memperoleh laba tersebut.
Analisis ini adalah untuk memperbandingkan struktur biaya
dari waktu ke waktu dengan mengesampingkan ukuran nominal.

Contoh;

PT XYZ
PERBANDINGAN LAPORAN R/L
YANG BERAKI-IIRPADA 31 DESEMBER 2000 & 2001

(&lam juta Rupiah)

URAIAN 2000 Yo 2001 Yo
110.380 100,OO 124.360 100,OO
Pendapatan 74.250 87.052 ZQ&Q
Harga Pokok 36.130 32,70 37.308 30,OO
Laba Kotor
17.610 16,OO 16.708 13,40
BIAYA USAHA
2.500 2iW 2.800 EW
- Biaya Adm & Umum
- Penyusutan 16.020 14,50 17.800 14,30
1,50
Laba Operasi 1.700 2.800 2,30
13,OO
Biaya Bunga 14.320 15.000 12,OO
328
Laba Sebelum Pajak 4.296 9,08 4.500 3.61
Pajak (30 %) 10.024 9,41
11.500
Laba Bersih

ANALISIS RASIO OPERATING MXRGIN

Rasio ini mencerminkan kemarnpuan perolehan Laba Usaha (Laba
Kotor-Biaya Administrasi & Umum) dibagi Pendapatan.

Contoh:

PT XYZ

2000 2001

Operating Margin = Laba Usaha -- 16.020. 17.800.
= 14,50 % = 14,30 %

Pendapatan 110.380 124.360

C.2.3.1.b. Operating Margin Assessment

Analisis ini diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk melihat
kemampuan perolehan laba terhadap Investasi yang telah
dilakukan, yang lebih dikenal sebagai:

b. 1. Return on Asset (ROA): Net Income
Total Asset

b.2. Return on Equity (ROE): Net Income
b.3. Return on Investment (ROI): Total Share Holder Equity

Gross Profit
Total Assets

Contoh:

PT XYZ
NERACA PER 31 DESEMBER 2000 & 2001

(dalam juta Rupiah)

Aktiva Lancar 2000 2001
Kas dan Bank
Aktiva Tetap: 30.350 35.375

- Tanah 1 1.200 1 1.200
- Alat 44.520 55.185
- Lain-lain 2.150
1.330 68.535
TOTAL AKTIVA 57.050 103.910
87.400

PASSTVA: 15.460 23.930
- Utang Lancar 15.600 16.640
- Utang Jangka Panjang 3 1.060 42.570
22.500 22.500
Modal 33.840 38.840
Laba ditahan 87.400 103.910
TOTAL PASSIVA & MODAL

RETURN ONASSETS (ROA)

ROA = Net Income - 2000 = 11,4796 200 1
TotalAssets 10.024
87.400 11.500
= 11,0796

103.910

RETURN ON EQUITY (ROE)

Net Income 2000 2001
10.024 11.500
ROE= - 56.340 = 17,79 % 61.340 = 18,75 %

Modal

RETURN ON INVESTMENT (ROI)

ROE= -GrossPro$t - 2000 = 18,32 % 2001 = 17,13 %
16.020 17.800
TotalAssets 87.400 103.910

ANALISIS YANG MEMPUNYAI KORELASI ANTARA
PENDAPATAN, ASSETS, DAN LABA ATAU YANG LEBIH
DIKENAL DENGAN NAMA DUPONT FORMULA

Metode Dupont memperlihatkan hubungan Return on Assets dengan
Projtability of Sales dan Sales Productivity of Assets, dengan Rumusan
sebagai berikut (kita lihat ilustrasi ROA PT XYZ Tahun 2001):

Net Income x Sales
Return on Assets (ROA) = Assets

Sales

ROA

Dengan Rumusan Dupont dapat kita lihat pula perhitungan Return on
Equity (ROE) PT XYZ Tahun 2001:

ROE Net Income Sales Assets
-X Assets
X
Sales
Equity

C.2.3.2: RISK ASSESSMENT

a. RASIO LIKUIDITAS

Rasio ini menggambarkan kemampuan keuangan perusahaan untuk
menjamin setiap Rupiah, kewajiban dalam satuan mata uang, yang jatuh
tempo kurang dari 1 tahun (Utang Lancar).

Rasio Likuiditas dibagi menjadi:

2. OUICK RATIO - Aktiva Lancar
\ - UtangJangka Pmdek

3. CASH RATIO Kas Bank + Effek + Piutang
UtangJangka Pmdek

Kas Bank + Effect
UtangJangka Pmdek

b. LEVERAGE RATIO
Rasio ini menggambarkan Struktur Keuangan Perusahaan dan Kemarnpuan
Perusahaan untuk menutup seluruh kewajiban atau utang perusahaan bila
dilakukan likuidasi.

Leverage Ratio ini biasa disajikan dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Debt to Equity Total Utang
Modal Sendiri

2. Equity to TotalAssets : Total Modal - Laba Tahun Berjakan
TotalAktive - Laba Tahun Beljiakan

3. Debt to TotalAssets : Total Utang
Modal Aktiva

Berdasarkan survei, rata-rata pencapaian setiap jenis rasio keuangan perusaha-
an kontraktor dapat dilihat pada tabel hasil survei yang dilakukan DUN

& BRADSREET KEY pada tahun 1978 terhadap lebih dari 40.000

Kontraktor. Hasil yang didapat dengan cara mengelompokkan kontraktor
menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. General Building Contractor
2. Heavy Construction Except Highway

Di mana masing-masing kelompok akan menghasilkan Rasio Keuangan
dalam tabel sebagai berikut:

DUN & BRADSREET KEY
BUSINESS RATIO (1978)

General Bldg Contractor Heavy Constr. except Higway

Ratio Uper Median Lower Upper Median Lower

1 Current Asset to 2,24 x 1,54 x 1,27 x 2,86 x 1,85 x 1,39x
current Debts

2 Net Profits on 2,80 % 1,56 % 0,56 % 5,32 % 1,83 % 0,41%
net sales

3 Net Profits on 18,08 % 9,42 % 3,68 % 19,03 % 11,69 % 1,76%
tangible net worth

4 Net Profits on net 29,16 % 14,96 % 5,64 % 28,38 % 15,18 % 1,89%
working capital

5 Net sales to 12,93x 7,lOx 3,62x 6,50x 3,86x 1,98x
tangible net worth

6 Net sales to 19,46x 10,60x 4,74x 17,80x 7,66x 400x
net working capital

7 Fixed assets to 9,1% 22,4% 49,2% 32,0% 51,3% 83,4%
tangible net worth 53,6% 116,2% 202,6% 24,5% 65,3% 93,8%

8 Current debts to
tangible net worth

9 Total debts to 105,4% 196,1% 302,8% 743% 93,5% 137,1%
tangible net worth

10 Funded debts to net 15,896 36,0% 96,5% 18,9% 53,6% 90,3%
working capital

Selain itu, majalah Fortune terbitan 9 Mei 2002 yang memuat Daftar
Peringkat Kontraktor Dunia disusun berdasarkan pencapaian Revenue
(pendapatan) dan Profic (iaba) dengan menampilkan juga persentase profit
terhadap revenue dan terhadap &set, seperti pada tabel berikut ini:

Penilaian cingkac kesehacan Kontraktor BUMN, terhadap pencapaian kinerjanya adalah
berpedoman pada SK. Menteri BUMN NO.Kep- 1001MBU12002 tanggal 4 Juni 2002.

Sesuai SK Menteri BUMN di atas, Kontraktor digolongkan dalam BUMN Non

Infrastruktur.

Penilaian Kinerja Perusahaan meliputi beberapa aspek, yaitu:
a. Aspek Keuangan dengan bobot 70%
b. Aspek Operasional dengan bobot 15%

c. Aspek Administrasi dengan bobot 15%

a. Aspek Keuangan dengan bobot 70%
Penilaian aspek keuangan ini meliputi: ROE, ROI, Current Ratio, Cash
Ratio, Colletions Period, Inventory Turn Over, Asset Turn Over & Equity
to Total Assets.

b. Aspek Operasional dengan bobot 15%
Penilaian aspek ini adalah pada unsur-unsur yang paling dominan
dalam keberhasilan operasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi
perusahaan. Unsur yang dinilai ditetapkan dalam RUPS Pengesahan
RKAP untuk tahun yang akan datang sebelum tahun buku berjalan
berakhir.

c. Aspek Administrasi dengan bobot 15%
Dalam aspek administrasi ini penilaian meliputi ketepatan waktu Laporan
Tahunan, Rancangan RKAP Laporan Periodik, dan Laporan Keuangan
PUKK (Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi).

C.2.4. SIKLUS PERPUTARAN MODAL PERUSAHAAN KONTRAKTOR
Perputaran modal kerja pada Kontraktor dapat digambarkan dalam bentuk
diagram siklus perputaran modal seperti berikut ini:

mPersediaan

Keterangan:

BTL = BUYA TAK LANGSUNG, adalah kelompok biaya yang tidak
dapat dikaitkan langsung dengan produknya, di antaranya adalah biaya
pegawai, biaya umum, dan biaya pemasaran.

MS = MODAL SENDIRI, yaitu modal yang disetorkan oleh Pemegang

Saham kepada perusahaan untuk operasi perusahaan sebagai Modal
Kerja awal.

MODAL PINJAMAN, yaitu Modal Kerja yang diperoleh dari luarlpinjaman
dari BankJLembaga KeuanganIPasar Modal untuk digunakan sebagai
Modal Kerja.

a. Modal Kerja seperti ini lazim diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka
pendek untuk yang kurang dari 1 tahun dan jangka panjang untuk
yang lebih dari 1 tahun. Biasanya wujud Modal Kerja ini adalah
dalam bentuk Uang.

b. Modal kerja ini dapat pula berbentuk utang yang diperoleh dari
RekananIMitra Usaha/Supplier/Sub Kontraktor.

KUADRAN I:

MODAL KERJA yang ada sesuai kegiatan usaha Kontraktor dalam
operasinya, dibelanjakan untuk melaksanakan kontrak yang telah
disepakati para pihak baik Nilai Kontrak, Spesifikasi maupun Jangka
Waktunya.

Bentuk Kontrak, dan cara pembayaran dalam setiap proyek yang
dilaksanakan dan disepakati bersama, akan sangat menentukan
seberapa besar Modal Kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

KUADRAN 11:

Pada periode ini (11), dalam dunia usaha umum dikenal dengan
penggunaan Modal Kerja untuk pengadaan persediaan. Modal kerja
digunakan sejak membeli bahan baku dan bahan bantu sampai
dengan diterimanya pembayaran dari pemilik proyek. Perusahaan
kontraktor yang efisien dan memiliki perencanaan yang baik, tidak
memiliki persediaan yang berlebih tetapi selalu tersedia bahan yang
diperlukan untuk dipasang. Pengalaman perusahaan selama ini rata-
rata bahan yang datang di proyek paling lama 14 (empat belas) hari
mengendap di gudang, artinya dalam jangka waktu 14 hari bahan
yang datang di proyek sudah terpasang menjadi progress fisik.

KUADRAN 111:

Dalam Usaha Kontraktor, progress fisik yang diakui biasanya apabila
telah terpasang. Di sampihg bahan baku dan bahan Bantu, untuk
menghasilkan progress fisik ada biaya yang mulai dikeluarkan, yaitu biaya
upah langsung, biaya sub kontraktor, biaya alat, dan biaya tidak langsung.
Pada kuadran I11 ini biaya-biaya tersebut mulai dikeluarkan.

Kemajuan tahap penyelesaian ini, oleh Pemilik Proyek atau melalui
Konsultan Pengawas (yang dikuasakan), diakui sebagai prestasi kerja

Kontraktor, yang biasanya dibobotkan dalarn persentase (%) terhadap
Nilai Pekerjaan keseluruhan sesuai dengan Kontrak, yang pada
akhirnya dikonversikan ke dalam satuan nilai uang terhadap nilai
kontrak.

Pada Kontraktor, Kuadran I11 ini umumnya dicatat sebagai Karya
dalarn Pelaksanaan atau Prestasi yang belum difakturkan.

KUADRAN IV:

Setelah prestasi Pekerjaan dilakukan dan mendapat persetujuan dari
Pemilik Proyek, dan dilakukan penagihan, maka periode ini
diklasifikasikan sebagai PIUTANG USAHA.

Kapan Piutang Usaha ini dapat diterima sangat tergantung pada
apa yang disepakati dalam Kontrak dan Sumber Dana Pemilik Proyek.
Berdasarkan pengalaman perusahaan kontraktor, lamanya piutang
usaha sejak disetujui pemilik proyek sampai dengan menjadi uang
adalah sebagai berikut:

a. Dana DIPIAPBD selama 15 (lima belas) hari.
b. Dana BUMN selarna 25 (dua puluh lima) hari.
c. Loan JBICIOECF selama 21 (dua puluh satu) hari.
d. Loan ADB selama 40 (empat puluh) hari.
e. Loan IDB selama 40 (empat puluh) hari.
f. Swasta selama 20 (dua puluh) hari.

Agar Kontraktor dapat mengelola Modal Kerja dengan baik, maka
adalah merupakan keharusan untuk mengetahui sejak awal Sumber
Pendanaan Pemilik Proyek dalam pembiayaan proyek tersebut.
Dari siklus perputaran modal kerja tersebut dapat disusun Cash Flow
Proyek yang baik dan mendukung operasional perusahaan.

C.2.5. CASH FLOW PROYEK:

Cash Flow proyek adalah arus dana proyek yang diterima dan yang
dibelanjakan, yang keseimbangannya harus selalu dijaga agar tidak
menghasilkan saldo yang negatif. Cash Flow Proyek yang baik adalah Cash
Flow yang dapat mendanai pembiayaan proyek secara mandiri. Proyek yang

dikerjakan kontraktor berdasarkan segmen pemilik proyek di Indonesia dapat

dibedakan dalam 2 segmen besar, yaitu:

A. Proyek Pemerintah (Pusat dan Daerah)
B. Proyek Swasta, BUMN

C.2.5.1. PROYEK PEMERINTAH

I. Perusahaan kontraktor secara umum dapat membiayai dirinya sendiri
(seIf-financing) untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, kalaupun
diperlukan tambahan Modal Kerja dari PerbankanIPasar Modal
jumlahnya relatif tidak terlalu besar. Untuk itu diperlukan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Setelah perusahaan mendapat kepastian memenangkan tender proyek
pemerintah, biasanya ada Uang Muka sebesar 30 % khusus untuk
.kontraktor golongan ekonomi lemah dan 20% untuk golongan
menengah dan besar (sesuai dengan Kepress No. 16 Tahun 1994
pasal 22).

2. Apabila dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) proyek
tersebut adalah 90 %, maka Uang Muka yang diterima maksimum
bisa membiayai pelaksanaan proyek sampai dengan 20190 x 100 % =
22 % progress fisik.

3. Berdasarkan butir no. 2, perusahaan dapat mengusulkan dalam Pasal
Pembayaran, maksimum pada fisik 10 % sudah dapat mengajukan
tagihan berikutnya.

11. Agar hal-hal tersebut pada butir I di atas dapat tercapai sesuai yang
ditargetkan, maka perlu diperhatikan tahapan proses penagihan sebagai
berikut:

1. Proses Pengajuan dan Persetujuan Berita Acara Lapangan (BAL)
2. Proses Pengajuan dan persetujuan Berita Acara Pembayaran

(BN)

C.2.5.2. PROYEK SWASTA DAN BUMN

Khusus untuk proyek swasta, yang perlu ditekankan dan diperhatikan
bersama adalah:

1. Prosedur Penagihan
2. Jangka Waktu Pembayaran

Hal ini diharapkan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban

pemilik proyek dengan Kontraktor yang sesuai dengan UU No.18 th

1999 tentang Jasa Konstruksi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalarn kaitan penagihan termin

antara lain:

Cara pembayaran yang diatur dalam kontrak (berdasarkan waktul
periodik atau berdasarkan pencapaian progress fisik).
Prosedur penagihan dan jangka waktu pembayaran sejak tanggal
penagihan yang disepakati.
Dokumen yang harus dilarnpirkan.
Besarnya uang muka dan Retensi yang diberlakukan.
Jadwal pemeriksaanlopname pekerjaan.
Kualitas yang disyaratkan dalam pengakuan progress fisik dan tata
cara pembayaran.
Pejabat yang ditunjuk dan berwenang menetapkan pembayaran.
Kesepakatan antara kontraktor dan pemilik proyek mengenai bahan
yang sudah didatangkan di proyek diakui sebagai progress fisik atau
tidak.
Bagaimana dan kapan Retensi dapat dibayarkan dan apakah retensi
dapat digantikan dengan Surety BondlJaminan Retensi.

Fasilitas Perbankan
Seperti yang telah diuraikan terdahulu, agar Kontraktor dapat beroperasi
dengan baik, haruslah didukung dengan modal kerja yang cukup besar.
Oleh sebab itu, dalam melakukan aktivitasnya diperlukan fasilitas
pendukung finansial dari institusi Perbankan. Fasilitas-fasilitas Perbankan

yang terkait langsung, adalah fasilitas Kredit Modal Kerja (KMIC),
Non-Cash Loan (NCL), dan Bank Credit Line (BCL).

Fasilitas Non Cash Loan Perbankan tersebut biasanya dipergunakan
untuk penerbitan:

Bank GaransiIJaminan Tender (Tender Bond)
Bank GaransilJaminan Pelaksanaan (Peformance Bond)

Bank GaransiIJaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)
Bank GaransiIJaminan PemeliharaanIRetensi (Retention Bond)
Bank Credit Line adalah surat keterangan yang diterbitkan Bank,
yang biasanya diminta pemilik proyek pada saat pra-qualifikasi atau
saat tender proyek (kesanggupan bank untuk memberikan kredit,
apabila suatu perusahaan memenangkan tender).

Adapun persyaratan yang diminta oleh Perbankan apabila suatu
perusahaan ingin mendapatkan Fasilitas Kredit berupa KMK, NCL,
dan CL antara lain adalah sbb:

Laporan Keuangan berupa Neraca, Laporan Rugi Laba yang telah
diaudit 3 tahun berturut-turut.
Company Profile yang berisi pengalaman mengerjakan proyek.
Daftar Proyek yang sedang dikerjakan.
Rencana Perusahaan Jangka Panjang untuk 3 tahun kedepan.
Anggaran Dasar Perusahaan.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
Izin Domisili.
Struktur Organisasi Perusahaan dan Penanggung Jawab Perusahaan.

Untuk dapat menggunakan fasilitas perbankan berupa fasilitas kredit
maka suatu perusahaan terlebih dahulu harus mempunyai perikatan
dengan bank yang bersangkutan, yang disebut juga Perjanjian Kredit
(PK).

Apabila ada perusahaan kontraktor yang mengalami kesulitan cash
flow,biasanya terjadi karena:
1. Penyimpangan terhadap piutang yang ditandai dengan rasio

perputaran piutang (Collection Period).
2. Penyimpangan terhadap persediaan yang ditandai dengan perputaran

persediaan yang lambat (Inventory turnover).

Sementara itu, kewajiban kepada pihak ketiga tetap harus dipenuhi.

ACTIVITY RATIO

Rasio ini menggambarkan kecepatan proses operasi Perusahaan atau
Kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan aktivitas diukur dari waktu
yang digunakan dan dihitung dengan pendekatan data keuangan.

Activity Ratio dikelompokkan dalam 3 model, yaitu:

1. Perputaran Piutang: Total Piutang x 365 hari
Penjualan

Perputaran piutang (Collection Period) ini dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa lama perusahaan mampu mencairkan piutang sejak
tanggal diakuinya pendapatan sampai dengan piutang cair menjadi
dana di perusahaan. Misalnya didapat angka 50 hari, artinya perusahaan
dapat mencairkan piutangnya sejak diakuinya pendapatan selama 50
hari. Pada perusahaan kontraktor di Indonesia, lamanya waktu
mencairkan piutang yang normal rata-rata 45 hari.

2. Perputaran Utang: Total Utang x 365 hari

Biaya Pokok Penjualan

Perputaran utang (Account Payable Turnover) adalah dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa lama perusahaan membayar utang usahanya.
Misalnya didapat angka 50 hari, itu berarti kontraktor yang bersangkutan
membayar utang usahanya rata-rata 50 hari. Pada kondisi normal,
lamanya perputaran utang perusahaan kontraktor di Indonesia selama
50 - 60 hari.

Perputaran persediaan (Inventory Turnover) dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa lama perusahaan menyimpan persediaan sejak bahan
baku dibeli sampai dengan terpasang. Semakin pendek waktu yang
didapatkan berarti semakin baik pengaruhnya terhadap cash flow
perusahaan. Pengalaman kontraktor di Indonesia, rata-rata perputaran
persediaan 24-25 kali dalam setahun atau 14 hari sejak bahan datang
sudah terpasang menjadi progress fisik.

Semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus tunduk kepada Undang-
Undang Pajak yang berlaku. Perusahaan Nasional Jasa Konstruksi wajib
melaksanakan semua ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:

UU Pajak No. 1612000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
UU Pajak No. 1712000 tentang Pajak Penghasilan
UU Pajak No. 1812000 tentang PPN

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, Kontraktor, seperti juga
perusahaan lainnya, sebagai suatu badan usaha, harus mempunyai Nomor

Pokok Wajib Pajak (T\IPWP). Dalam hal operasi perusahan sudah mencapai

suatu omzet tertentu, maka perusahaan tersebut menjadi Pengusaha Kena
Pajak (PKP). Sebagai konsekuensinya, perusahaan yang sudah menjadi PKP

dan NPWP berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

secara periodik setiap bulan maupun setiap tahunnya, di samping harus
menerbitkan faktur pajak setiap kali menjual bahanljasa kena pajak.

NPWP maupun PKP tersebut dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Proses untuk mendapatkannya sangatlah sederhana karena prosedur
dan tata caranya telah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan calon
wajib pajak untuk memperoleh NPWP maupun PKl? Salah satu prosedurnya
adalah melengkapi data-data Badan Usaha yang dibutuhkan KPP untuk
menerbitkan NPWP maupun PKP yang diperlukan.

Adapun data yang dibutuhkan untuk mendapatkan NPWP maupun PKP
tersebut antara lain:

1. Surat Permohonan untuk mendapatkan NPWP dan PKP kepada KPP di
mana Perusahan Pemohon berdomisili.

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari lingkungan (Kelurahan,

Kecamatan).

3. Anggaran Dasar dan Penanggung Jawab Perusahaan.

Perusahaan yang telah memiliki NPWP dan PKP, di samping wajib
memberikan Surat Pemberitahuan Pajak secara rutin kepada KPR secara
internal juga harus menyusun Laporan Pajak secara tertib. Hal ini adalah
karena sangat terkait erat dengan Laporan Keuangan Perusahaan.

C.2.7. PENGENDALIAN PERUSAHAAN

Pengendalian perusahaan diatur dalam anggaran dasar suatu perusahaan, di
mana di dalamnya diatur hal-hal tertentu yang harus ditaati oleh manajemen
dan KomisarislPengawas Perusahaan. Pada perusahaan kontraktor yang
berbadan hukum perseroan terbatas (PT), anggaran dasar yang dibuat oleh
perusahaan harus disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995
tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan lembaran Negara 3587).

I. Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar:
1. Nama dan tempat kedudukan perseroan
2. Jangka waktu berdirinya perseroan
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
4. Modal
5. Saharn
6. Surat Saham
7. Surat Saham pengganti
Dafiar pemegang saham dan dafiar khusus
Pemindahan hak atas Saham
Direksi
Tugas dan wewenang Direksi
Hak dan kewajiban Direksi
Rapat Direksi
Benturan kepentingan
Komisaris
Tugas dan wewenang komisaris
Kewajiban Komisaris
Rapat Komisaris
19. Pembukuan dan tanggung jawab

20. Rapat umum pemegang saham
21. Rapat umum pemegang saham tahunan
22. Rapat umum pemegang saham luar biasa
23. Tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham
24. Pimpinan dan berita acara rapat umum pemegang saham
25. Forum, hak suara dan keputusan
26. Pembagian laba
27. Penggunaan dana cadangan

28. Pengubahan anggaran dasar
29. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
30. Pembubaran dan likuidasi
31. Tempat tinggal (domisili)
32. Ketentuan-ketentuan penutup.

2. Rencana Perusahaan

Dalam rangka menjalankan amanat yang digariskan oleh anggaran dasar
perusahaan, Direksi dan Komisaris perusahaan harus menetapkan Rencana
yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi dan job description; yang dimaksudkan untuk
mengatur mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan
dan karyawan yang ada di dalam Organisasi perusahaan.

b. Visi perusahaan; dimaksudkan untuk panduan Direksi dan Komisaris
diarn mengendalikan arah dan kebijakan perusahaan, yang dapat diukur
dari waktu ke waktu.

c. Budaya perusahaan; kultur yang ditetapkan dan dijalankan sehingga
pelaksanaan program yang dijabarkan dalarn visi perusahaan dapat dicapai
bersama-sama oleh anggota organisasi perusahaan.

d. Rencana Jangka panjang; dimaksudkan untuk membuat ukuran

perusahaan berdasarkan periode tertentu sehingga arah kebijakan
perusahaan dapat dilaksanakan dalam bentuk program jangka panjang.

e. Rencana Jangka menengah; dimaksudkan sebagai penjabaran yang lebih
detail dari RJl?

f. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP tahunan); program

perusahaan setiap tahun yang merupakan tahapan program pencapaian
rencana jangka menengah perusahaan.

g. Proyeksi bulanan, triwulanan, dan semester; dimaksudkan untuk
membuat target jangka pendek agar RKAP perusahaan dapat dicapai.

RAPAT DAN PENGENDALIAN PERIODIK

Rapat dan pengendalian periodik ditetapkan oleh Direksi perusahaan yang
dalam perusahaan kontraktor dilaksanakan berjenjang dan kurun waktunya

berbeda. Rapat pengendalian (internal perusahaan konstruksi) dapat dibedakan
jenjang dan kurun waktunya sebagai berikut:

a. Rapat harian di proyek dilaksanakan untuk mensosialisasikan rencana hari
berikutnya dan evaluasi pencapaian progress hari sebelumnya.

b. Rapat mingguan di proyek dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi apakah
pencapaian progress mingguan masih sesuai dengan rencana induk proyek.

c. Rapat bulanan di proyek dilaksanakan dalam rangka evaluasi detail atas
pencapaian progress, laba, mutu, dan program kerja lainnya dibandingkan
dengan RKAP tahun bersangkutan.

d. Rapat Triwulanan dan semester, yang dilaksanakan sebagai ganti rapat

bulanan di setiap akhir triwulan, dimaksudkan untuk mengevaluasi direksi
dan komisaris tentang pencapaian kinerja triwulan/semester dibandingkan
dengan program kerjanya.
e. Rapat Tahunan perusahaan, dimaksudkan untuk evaluasi tahunan atas

pencapaian tahun lalu dan penetapan RKAP untuk tahun yang akan

datanglberjalan.

Semua rapat yang diagendakan perusahaan secara periodik tersebut diatas,
dimaksudkan agar pelaksanaan program jangka pendek masih terkait dan
tidak keluar arah dari rencana jangka panjang, visi, dan maksud serta tujuan
perusahaan didirikan.

C.3. ASPEK MANAJEMEN MUTU ISO-9000

Salah satu unsur yang membantu untuk meningkatkan kemampuan kompetitif
suatu Kontraktor adalah adanya suatu sistem manajemen kualitas yang memadai
yang diterapkan pada perusahaan sehingga semua proses dan produk2 yang
dihasilkan melalui proses itu mempunyai kualitas yang dapat diandalkan.
Salah satunya adalah ISO-9000

PT PP telah menerapkan ISO-9000 sejak tahun 1994, dan merupakan
Kontraktor pertama yang menerapkan sistim manajemen ISO-9000. Penerapan
pertama di tahun 1994 adalah ISO-9000 versi tahun 1987. Dengan
perkembangan sistim manajemen ISO-9000 di mana secara periodik
dilaksanakaan revisi, maka perusahaan selalu mengikuti perkembangan tersebut,
yaitu dengan adanya Up-grading sistem ISO-9000 versi 1987 ke versi 1994,
dan terakhir up grading dari versi 1994 ke versi 2000 di tahun 2002.

Secara umum sistem manajemen ISO-9000 dapat digambarkan sebagai ber-
ikut:

I S 0 adalah organisasi internasional bidang standarisasi. I S 0 adalah akronim
dari International Organisation for Standardization yang berpusat di Ge-
neva. Indonesia adalah anggota Organisasi ini, dan lebih dari 130 negara
telah bergabung dengan organisasi ini.

Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang berkantor saat ini di Gedung
Manggala Wana Bhakti Jakarta, adalah badan Nasional yang terkait dengan
ISO. BSN juga menerbitkan bermacam-macam Standar Nasional Indonesia
(SNI) dalam berbagai bidang produk bahan maupun jasa.

ISO-9000 adalah Standar Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh
organisasi ISO. Standar ini merupakan Standar ISO-9000 Family, yang
terdiri dari ISO-9000, ISO-900 1, ISO-9004, ISO- 19011.

ISO-9000 merupakan fundamental & vocabulary, ISO-9001 mengenai
Quality Management system requirements, ISO-9004 mengenai guidelinesfor
peformance improvement, ISO-19011 mengenai guidelines on auditing quality
and environmental management system.

I S 0 adalah standar sistem yang berupa standar manajemen. Standar
manajemen artinya adalah standar atau acuan untuk manajemen, jadi
bukan untuk produk. Kalau untuk produk ada standar produk.

ISO-9000 yang merupakan kesepakatan anggota I S 0 diluncurkan pertama
kali tahun 1987, lalu direvisi pada tahun 1994, dan terakhir direvisi lagi
pada tahun 2000.

Sebenarnya secara prinsip, sebagai suatu standar sistem manjemen mutu,
ISO-9000 versi 2000 dan edisi sebelumnya hampir sama, namun untuk
versi 2000 ada beberapa perubahan, atau peningkatan atas implementasi
di tahun-tahun sebelumnya. Improvement tersebut terutama adalah pada

penyederhanaan prosedur. Artinya prosedur yang merupakan kewajiban
dikurangi. Pada edisi 1994 semua elemen I S 0 harus ada prosedur tertulis,
sedangkan pada I S 0 edisi 2000 hanya wajib untuk beberapa elemen,
namun elemen yang tidak ada prosedur bakunya boleh memakai bentuk
prosedur lain. Perubahan lain adalah dari berbasis elemen ke basis proses,
artinya pengelolaan suatu bisnis bukan dikendalikan antar-elemen
manajemennya, tapi lebih bertitik berat pada basis prosesnya. I S 0 versi
2000 ini juga lebih menekankan continual improvement, yaitu perbaikan
sistem secara terus menerus melalu mekanisme yang ditetapkan dalam
SMM.

Ada 3 (tiga) Prinsip utarna untuk menerapkan sistem Manajemen mutu ISO-

9000, yaitu: "Tulislah apa yang akan dikerjakan (Write what you h.9" lalu

"Kerjakan apa yang telah ditulis (Do what you write.qX,selanjutnya "Record1
catat apa yang telah dikerjakan (Record what you did?". Nah, tiga prinsip
tersebut memakai sistem pada pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam sistim
ISO-9000.

Secara umum Sistem Mutu adalah: "Struktur organisasi, prosedur-prosedur
operasi, proses-proses serta sumber daya yang diperlukan dalam suatu
manajemen mutu". Sistem mutu dalam ISO-9000 ini dinyatakan dalam
dokumen sistem mutunya yang terdiri dari manual mutu, prosedur,
instruksi kerja, dan sebagainya.

ManualIPedoman mutu dalam ISO-9000 adalah suatu dokumen yang
menyatakan kebijakan mutu serta menguraikanlmenggambarkansecara garis
besar sistem mutu suatu Perusahaan. Dari manual mutu bisa dilihat anatomi
suatu organisasilperusahaan, namun detail dan prosedur kerjanya, atau
instruksi-instruksi kerjanya harus dilihat dalam sistem mutu secara
keseluruhannya.

Dalam ISO-9000 dikenal istilah Rencana Mutu atau Quality Plan, yaitu
dokumen yang menyatakan spesifikasi suatu kualitas, mekanisme suatu
pelaksanaan, sumber daya yang dipakai, serta urutan dalarn suatu produk,
proyek atau kontrak. Rencana mutu suatu proyek pelaksanaan konstruksi
misalnya adalah pada proyek, pelaksanaan suatu bangunan, proyek
pelaksanaan suatu jembatan, proyek pelaksanaan irigasi, dll.

Dalam sistem ISO-9000 dikenal adanya Mekanisme Audit Mutu yaitu
suatu pengujian yang sistematis dan independen (bebasltidak bergantung)
dengan tujuan untuk menguji apakah kegiatan dan hasil kerja sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan, serta untuk menguji apakah
pelaksanaan efektif untuk mencapai sasaran. Faktor-faktor dalam audit
adalah: "Pengujian secara independen, tersistem (bukan mendadak, dsb),
menguji kegiatan apakah sesuai ketentuan, menguji kegiatan apakah efektif
dalam mencapai sasaran."

Dalam ISO-9000 sering dijumpai istilah "Documentedprocedure"lprosedur
terdokumentasi, yang berarti bahwa prosedur: "ditetapkan, artinya ada dan
sesuai persyaratan, didokumentasikan, artinya telah disahkan oleh yang
benvenang, dan diatur pengendalian dokumennya, diterapkan, artinya
dilaksanakan oleh petugas yang terkait dalam dokumen tersebut, dipelihara,
artinya dipelihara sistem dokumennya."

Dalam ISO-9000 jumlah dan "kedalaman" dari suatu dokumen tidak
ditetapkan, namum secara umum perusahaan yang volume kegiatannya
besar, serta secara geografis lingkupnya luas mempunyai dokumen yang
lebih banyak dibanding dengan perusahaan yang kegiatannya sedikit ataupun
secara geografis lingkupnya kecil. Proses yang rumit, serta interaksi yang
luaslbanyak, umumnya mempunyai dokumen yang lebih banyak dibanding
proses yang sederhana, Kemampuan personil yang tinggi kadang-kadang
yang memerlukan dokumen lebih sedikit. Dokumen dapat bebentuk kertas
maupun data elektronik dan dokumen juga bisa berupa tulisan maupun
gambar.

Meskipun dalam ISO-9000 versi 2000 masalah dokumentasi tidak seketat
pada versi sebelumnya, namun dengan penerapan sistem ISO-9000
perusahaan akan labih dituntut tertib dalam sistem dokumentasinya. Hal
ini disebabkan karena dalam sistem ISO-9000 dokumen harus dikendalikan,
bahkan Rekaman mutulrecord catatan hasil kerja juga harus dikendalikan
sesuai persyaratan.

Khusus dalam ISO-9000 versi 2000, unsur kepuasan pelanggan lebih
ditekankan, yaitu dengan adanya prinsip customerfoczls maksudnya adalah
bahwa pucuk pimpinan harus memastikan bahwa persyaratan pelanggan

ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan. Untuk itu perusahaan harus memberikan perhatian secara
khusus, berkesinambungan sesuai keinginan pelanggan, sehingga kebutuhan,
keinginan, dan persyaratan pelanggan yang telah ditetapkan dan diterjemah-
kan dapat menjadi persyaratan internal perusahaan, yang senantiasa diketahui
oleh petugas di lapangan, dilaksanakan secara disiplin dan konsisten
serta dipantau.

Setiap Perusahaan yang menerapkan ISO-9000 harus mempunyai seorang
Wakil Manajemen (Management Representative), yaitu Pejabat Perusahaan
yang ditunjuk bertanggung jawab khusus dalam sistem ISO-9000 di
Perusahaan tersebut. Tanggung jawab MR tersebut adalah untuk memastikan
apakah sistem manjemen mutu telah ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara.
MR harus melaporkan pada pucuk pimpinan mengenai kinerja sistem
manajemen mutunya dan kebutuhan apa pun yang diperlukan untuk
perbaikannya, serta mempromosikan kesadaran tentang persyaratan
pelanggan di seluruh organisasi. CATATAN: Tanggung jawab MR juga
sebagai penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan
dengan sistem manajemen mutu.

Dalam sistem ISO-9000 Pucuk Pimpinan harus meninjau sistem manajemen
mutu organisasi dalam suatu Rapat Tinjauan ManajemenIRTM atau sering
disebut Management Review, pada selang waktu terencana (periodik), untuk
memastikan "kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya yang berlanjut."
Tinjauan ini harus mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan
akan perubahan pada sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu
dan tujuan mutu.

Rapat Tinjauan manajemen dalam sistim ISO-9000 bukan merupakan
rapat pengendalian operasi (operational-meeting), tapi merupakan review
yang bersifat strategis atas perfomance sistim manajemen mutunya dan
langkah preventif selanjutnya. Sedangkan masukan pada tinjauan manajemen
harus mencakup informasi tentang: "hasil audit, umpan balik pelanggan,
kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan
koreksi, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan terencana
yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan saran-saran untuk
perbaikan.

Penerapan sistem manajemen mutu dalam Perusahaan seperti dalam butir-
butir diatas senantiasa dipantau oleh badan eksternal yang benvenang
menerbitkan sertifikasi, dan dilaksanakan secara periodik dua kali setiap
tahun.

Dengan pola seperti ini sistem manejemen mutu ISO-9000 senantiasa

dipantau secara berkesinambungan.

D. METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi.
Umumnya, aplikasi teknologi ini banyak diterapkan dalam metode-
metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode yang
tepat, praktis, cepat, dan aman, sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan
pada suatu proyek konstruksi. Sehingga, target waktu, biaya dan mutu
sebagaimana ditetapkan, dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, adakalanya juga diperlukan suatu
metode terobosan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Khususnya
pada saat menghadapi kendala-kendala yang diakibatkan oleh kondisi lapangan
yang tidak sesuai dengan dugaan sebelumnya. Untuk itu, penerapan metode
pelaksanaan konstruksi yang sesuai kondisi lapangan, akan sangat membantu
dalam penyelesaian proyek konstruksi bersangkutan.

Penerapan metode pelaksanaan konstruksi, selain terkait erat dengan kondisi
lapangan di mana suatu proyek konstruksi dikerjakan, juga tergantung jenis
proyek yang dikerjakan. Metode pelaksanaan pekerjaan untuk bangunan gedung
berbeda dengan metode pekerjaan bangunan irigasi, bangunan pembangkit
listrik, konstruksi dermaga maupun konstruksi jalan dan jembatan. Namun
demikian, pelaksanaan semua jenis proyek konstruksi tersebut umumnya
dimulai dengan pelaksanaan pekerjaan persiapan.

D.1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan

Sebelum pelaksanaan pekerjaan pokok suatu proyek konstruksi, pekerjaan
yang pertama harus dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan
ini, baik untuk proyek-proyek pembangunan gedung bertingkat, proyek
pembangunan airport, jembatan, jalan, pelabuhan, dermaga maupun proyek
lainnya, secara umum tidak banyak berbeda. Besar kecilnya, mudah atau
sulitnya tergantung pada masing-masing proyek yang akan dikerjakan.

Pekerjaan persiapan harus direncanakan sebelum masa pelaksanaan suatu
proyek kontruksi. Bahkan, pekerjaan ini harus telah disiapkan pada saat
tender proyek dan dijadikan bagian dari penawaran tender proyek bersangkutan.
Perencanaannya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh suatu hasil
perencanaan yang efisien, namun bisa mencakup segala pekerjaan yang
diperlukan untuk pelaksanaan proyek tersebut.

Adapun pekerjaan persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek
konstruksi, antara lain:

Perencanaan Site Plan

Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya

Pembuatan Shop Drawing

Pengadaaan Material untuk Pekerjaan Persiapan
Mobilisasi Peralatan
~elaksanaandi Lapangan.

D. 1.1. Perencanaan Site Phn

Yang termasuk dalam Perencanaan Site Plan, pada prinsipnya adalah
perencanaan tata letak atau lay out dari fasilitas-fasilitas yang di-perlukan

selama pelaksanaan proyek. Fasilitas-fasilitas proyek yang dimaksud antara
lain:

Kantor ProyeMDireksi Keet
Gudang Material dan Peralatan

Base Camp Staf Proyek dan Barak Pekerja

Los Kerja Besi dan Kayu
Pos Jaga dan Pagar Kerja
Jalan Kerja

Penempatan Alat Berat, Tower Crane dan Lift Bahan
Lokasi Pembuatan Komponen Precast

Dalam membuat lay out untuk pekerjaan persiapan ini, perlu diperhitungkan

secara cermat penempatan masing-masing fasilitas dan sarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan proyek. Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang

ada dan disesuaikan dengan desain lay out proyek yang akan dikerjakan,

penempatan fasilitas dan sarana proyek nantinya akan dapat berfungsi secara
optimal sesuai perencanaan. Namun demikian, yang tetap harus dipertim-
bangkan adalah bahwa seluruh fasilitas dan sarana proyek yang dibangun
untuk pekerjaan persiapan tersebut adalah bersifat sementara dan nantinya
akan dibongkar setelah pelaksanaaan proyek selesai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan lay out fasilitas dan

sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu proyek antara lain:

Menempatkan semua fasilitas proyek di luar dari bagian denah proyek
yang akan dikerjakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelaksanaan
proyek.
Menempatkan material bangunan, seperti: besi beton, kayu, panel beton
dan lainnya, harus dipisahkan sesuai dengan jenis dan ukurannya, sehingga
memudahkan penyimpanan dan pengambilannya.
Menempatkan material-material yang harus terlindung dari cuaca, seperti:
semen maupun material jnishing lainnya dalam gudang tertutup.
Menempatkan alat-alat berat seperti tower crane pada posisi yang strategis,
agar dapat menjangkau seluruh areal kerja yang diperlukan.
Merencanakan jalur jalan kerja dan arus lalu lintasnya secara benar agar
tidak menimbulkan stagnasi lalu lintas, baik lalu lintas material maupun
manuver alat-alat berat.
Menempatkan 10s kerja tidak jauh dari penumpukan material.
Menempatkan pos jaga yang tepat sehingga memudahkan mengawasi se-
luruh kegiatan proyek.
Merencanakan pagar proyek yang rapi dan memperhitungkan estetika,
namun tetap efisien.
Menempatkan barak pekerja dan base camp staf proyek yang tidak jauh
dari lokasi proyek.

Sebagai gambaran, berikut adalah contoh perencanaan lay out fasilitas dan
sarana untuk pekerjaan persiapan Proyek Bangunan Gedung (Lihat Gambar 1
Site Plan Proyek Gedung)

Secara detail, perencanaan konstruksi bangunan fasilitas dan sarana untuk
pekerjaan persiapan suatu proyek adalah sebagai berikut:

D.1.1.1. Kantor ProyeWDireksi Keet

Kantor ProyeklDireksi Keet dibangun sebagai tempat bekerja bagi para staf
baik staf dari Kontraktor, Pengawas maupun Pemilik Proyek di lapangan,
yang dilengkapi dengan ruang-ruang kerja staf, ruang rapat, ruang pimpinan,
mushola, dan toilet. Besar kecilnya kantor proyek ini tergantung pada jenis
proyek maupun jumlah staf yang bekerja.

Seluruh fasilitas dan sarana yang dibangun untuk pekerjaan persiapan ini
adalah sementara. Oleh karena itu, desain Kantor Proyekldireksi Keet tersebut,



juga dibuat tidak permanen. Namun demikian, tetap harus mengutamakan
kenyamanan dan persyaratan sebagai tempat kerja. Karena sifatnya tidak
permanen, maka desain bangunan kantor ini sebisa mungkin dibangun dengan
biaya konstruksi yang semurah mungkin. Salah satu cara, adalah dengan
membuat konstruksi bangunan kantor yang bisa digunakan berulang kali
(sistem rakitan) untuk berbagai proyek sebagaimana yang dilakukan oleh PT

PP.

Desain bangunan Kantor Proyek yang dikembangkan oleh PT PP terdiri
dari berbagai tipe, dengan berbagai macam ukuran. Mulai dengan ukuran
luas 60 m2 hingga 200 m2, baik bertingkat maupun tidak, sesuai dengan
kebutuhan di lapangan.

Konstruksinya yang terdiri dari rangka baja untuk struktur atasnya, dilapisi

dinding double triplex atau plywood. Penutup atapnya terbuat dari bahan seng

atau asbes, sedangkan plafonnya menggunakan bahan material plywood. Lantai
bangunan yang tidak bertingkat menggunakan finishing keramik. Sedangkan
yang bertingkat, lantai atasnya menggunakan plywood setebal 20 mm. (Lihat

Gambar 2 - 3).

Komponen bangunan yang dapat dipakai berulang kali, adalah struktur
rangka, panel dinding, penutup atap, dan panel lantai atas. Berdasarkan
pengalaman PT PP, komponen-komponen tersebut dapat dipakai hingga dua
sampai dengan tiga .kali sedangkan komponen struktur baja, dapat digunakan
berkali-kali (tidak terbatas).

Dalam penerapan konstruksi bangunan sistem rakitan tersebut, yang perlu
direncanakan adalah gudang penyimpanan dan perawatan yang baik, antara
lain dengan melakukan pengecatan secara berkala agar komponen-komponen
baja tidak cepat berkarat.

Dengan mengembangkan sistem bangunan kantor seperti ini, kendati pada
tahap awal diperlukan biaya investasi yang cukup besar, terutama untuk
komponen rangka baja, namun dengan penggunaan yang dapat dipakai
berulang kali dengan sistem rakitan, secara kalkulasi akan menekan biaya
konstruksi dan waktu pelaksanaan juga menjadi lebih cepat.

D.1.1.2. Gudang Material dan Peralatan

Bahan-bahan yang harus terlindungi dari pengaruh cuaca, seperti semen dan
material finishing lainnya harus disimpan dalam tempat tertutup. Untuk itu,
diperlukan tempat penyimpanan yang disebut gudang. Sebagai tempat
penyimpanan material, gudang harus memenuhi berbagai persyaratan.

Kondisinya harus dijaga agar tetap kering dan tidak lembab. Karena kondisi
gudang sangat mempengaruhi kualitas bahan yang disimpan. Penyimpanan
material seperti semen, harus diatur sedemikian rupa. Sehingga material yang
datang lebih dulu, dapat diambil dan digunakan lebih awal.

Sementara itu, gudang peralatan berfungsi sebagai tempat penyimpan-
an alat-alat ringan, seperti: vibrator untuk pemadatan beton, mesin genset
portable, alat-alat pengukuran (theodolit), alat-alat untuk pekerjaan jnishing
(mesin potong keramik, mesin bor), serta berbagai komponen peralatan lain-
nya.

Konstruksi gudang penyimpanan material dan peralatan dibangun seperti
bangunan kantor proyek. Yakni, dirancang dengan sistem rakitan sehingga
dapat digunakan berulang kali. Hanya saja, untuk bangunan gudang lantainya
tidak menggunakan keramik, tetapi hanya dijinishing dengan semen. (Lihat

Gambar 4, 5, 6 )

D.1.1.3.Base Camp Staf Proyek dan Barak Pekerja
Untuk proyek-proyek yang berlokasi di luar kota, biasanya Pelaksana Proyek
menyediakan base camp sebagai tempat tinggal staf proyek dan barak pekerja
untuk tenaga kerja proyek. Base camp dan barak ini, biasanya dibangun tidak
jauh dari lokasi proyek. Penempatan base camp staf proyek dibuat terpisah de-
ngan bar& pekerja. Masing-masing dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi,
toilet, dan dapur. Untuk base camp biasanya dilengkapi dengan fasilitas tambah-
an, seperti televisi maupun fasilitas olah raga. Fasilitas ini, ditujukan untuk
memberikan kesempatan refreshing bagi staf, karena jauh dari pusat kota.

Konstruksi bangunan base camp dan barak ini, dapat menggunakan sis-
tem rakitan. Kecuali, untuk daerah basah, seperti kamar mandi dan toilet.
Untuk dapur, dindingnya dibuat dengan pasangan bata (tembok). (Lihat
Gambar 7a, 7b)

D.1.1.4. Los Kerja Besi dan Kayu

Fasilitas ini dibangun untuk pekerjaan besi dan kayu. Los kerja besi merupakan
tempat untuk pemotongan maupun pembekokan besi beton sesuai gambar
kerja (shop drawing) yang ada. Sementara itu, 10s kerja kayu, digunakan
sebagai tempat pembuatan bekisting dan pekerjaan kayu lainnya. Bangunan
untuk fasilitas ini biasanya dibuat lepas tanpa dinding (10s) dan diberi penutup
atap, agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. (Lihat Gambar 8, 9).

D.1.1.5. Pagar Proyek

Pembuatan pagar proyek dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi merupakan
suatu keharusan. Hal tersebut, untuk menjamin keamanan kerja dalam
lingkungan proyek. Karena fungsinya sebagai pengaman, maka pagar harus
dibuat kokoh agar tidak mudah roboh.

Di samping itu, untuk keserasian dengan lingkungan sekitarnya, maka
pagar proyek harus rapi, bersih dan estetis. Untuk itu, pagar proyek harus
dicat dan diberi dekorasi secukupnya, sehingga terlihat lebih asri.

Konstruksi pagar proyek, biasanya dibuat dengan menggunakan dinding
seng dan didukung oleh tiang-tiang besi atau kayu dan diikat dengan baut
pengikat pada jarak tertentu. Sehingga, konstruksinya kuat sebagai pengaman
proyek yang sedang dikerjakan (lihat Gambar 10).

D.1.1.6. Jalan Kerja

Jalan kerja di dalam lingkungan proyek, dibuat untuk jalur lalu lintas kendaraan
proyek, baik untuk truk material, truk mixer maupun untuk mobilisasi alat-
alat berat, seperti: tower crane, lift bahan, dan lainnya.

Membuat jalan kerja ini, harus diperhitungkan dengan matang arus keluar
masuk kendaraan. Arus kendaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga
tidak menimbulkan stagnasi dan kemacetan di lingkungan proyek, yang
berakibat dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek.

Konstruksi jalan kerja ini, kendati sifatnya sementara, namun harus tetap
memperhitungkan beban lalu lintas yang akan melewatinya. Oleh karena itu,
jalan kerja ini biasanya dibuat dengan perkerasan, baik menggunakan sirtu
maupun aspal. Terutama, jika kondisi tanah di lokasi proyek cukup labil dan
tidak cukup kuat untuk menahan beban lalu lintas proyek.

Untuk proyek-proyek konstruksi sipil seperti proyek irigasi, bendungan,
dan lainnya, pembuatan jalan kerja ini memerlukan perhatian yang khusus.
Karena pada proyek-proyek tersebut, transportasi material cukup dominan.
Apabila pembuatan jalan kerja tidak memadai, hal ini bisa menjadi salah satu
faktor penyebab terlambatnya penyelesaian proyek yang b.isa mengakibatkan
kerugian bagi kontraktor.

D.1.1.7. Penempatan Alat Berat, Tower Crane, dan Lift Bahan

Pada proyek-proyek konstruksi gedung bertingkat tinggi (high rise building)
atau gedung bertingkat rendah dengan denah yang luas, diperlukan alat-alat
berat untuk transportasi material, terutama untuk arah vertikal. Untuk sistem

transportasi vertikal ini, tower crane dan lift bahan, merupakan alat transportasi
yang paling banyak digunakan.

Tower crane diperlukan terutama sebagai pengangkut vertikal bahan-bahan
untuk pekerjaan struktur, seperti besi beton, bekisting, beton cor, dan mate-
rial lainnya. Penempatan tower crane, harus direncanakan bisa menjangkau
seluruh areal proyek konstruksi bangunan yang akan dikerjakan dengan
manuver yang aman tanpa terhalang. Penggunaan tower crane tersebut, juga
harus memperhitungkan beban maksimal yang mampu diangkatnya.

Konstruksi tower crane yang perlu direncanakan dengan cermat adalah
pondasi dan penempatan bracing sebagai pengaku pada saat bangunan telah
mencapai ketinggian tertentu. Pondasi tower crane berupa pondasi beton plat
setempat dan ditinggal setelah pekerjaan konstruksi selesai dikerjakan.
Sedangkan bracing, menggunakan profil baja yang diangkurkan ke struktur
bangunan yang sudah jadi.

Sementara itu, lift bahan, merupakan alat transportasi vertikal untuk
pengangkutan material pekerjaan finishing maupun tenaga kerja proyek.
Konstruksi lift bahan ini, dibuat seperti pada tower crane yang meliputi
pondasi struktur rangka untuk rail lift, diperkuat dengan bracing yang diangkur
ke struktur bangunan yang sudah jadi.

D.1.1.8. Pembuatan Komponen Precast

Salah satu metode untuk mempercepat pekerjaan proyek konstruksi gedung
bertingkat adalah dengan menggunakan metode precast, terutama untuk
pekerjaan struktur. Pembuatan panel precast untuk lantai beton, dinding
parapet, balok struktur maupun kolom-kolom beton, sudah bisa dikerjakan
dengan metode ini.

Untuk memproduksi komponen-komponen precast diperlukan areal yang
luas. Apabila lokasi proyek cukup luas, pembuatan komponen precast dapat
dilakukan di dalarn lokasi proyek. Namun, jika areal lokasi proyek tidak
memungkinkan, maka pembuatan komponen precast harus dikerjakan di luar
proyek. Hal yang perlu diperhitungkan jika pengerjaan precast dilakukan di
luar proyek adalah harus tersedia lokasi untuk penampungan komponen yang
sudah jadi dan siap untuk dipasang.

D.1.2. Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya

Dalam pekerjaan persiapan pelaksanaan proyek konstruksi perlu dilakukan
perhitungan kebutuhan Sumber Daya Proyek. Yang dimaksud dengan Sumber

Daya Proyek adalah men~angkutkebutuhan Listrik Proyek dan Air Kerja.
Sementara untuk kebutuhan Sumber Daya Manusianya akan diuraikan dalam
bab lain.

D. 1.2.1. Kebutuhan Listrik Kerja

Kebutuhan tenaga listrik yang dimaksud, adalah jumlah daya yang diperlukan
oleh Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi selama pelaksanaan
proyek. Kebutuhan tenaga listrik ini, di luar daya listrik untuk proyek bangunan
gedung itu sendiri, merupakan tanggungan pihak kontraktor.

Sumber daya listrik, biasanya diperoleh dari PLN maupun penyediaan
genset sendiri, tergantung penggunaannya. Daya listrik yang diperlukan oleh
proyek, meliputi:

Penerangan
Air Condition (AC)
Peralatan Kerja, seperti: Tower Crane, Lift Bahan, Mesin Potong Keramik,
Bor, Bar Bender, Bar Cutter, Pompa Air, dan lainnya.
Peralatan Kantor, seperti: komputer, Plotter, Mesin fotokopi, dan lain-
lain.

Jumlah daya listrik yang diperlukan, harus memenuhi berbagai keperluan
tersebut. Sedangkan besar kecilnya daya listrik yang diperlukan tergantung
pada besar kecilnya fasilitas kerja yang dibutuhkan untuk bangunan kantor
maupun sarana pendukung lainnya. Format untuk perhitungan kebutuhan
daya listrik dapat dibuat seperti pada Tabel 1. Electricity Power Planning.

D. 1.2.2. Kebutuhan Air Kerja

Kebutuhan Air Kerja untuk ke~erluanproyek bisa diperoleh dari sumur atau
PAM (Perusahaan Air Minum). Air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sebagai berikut:

Toilet di Kantor Proyek
Base Camp Staf
Barak Pekerja
Pencucian Kendaraan Proyek, Dump Truck, Concrete Mixer, dan lainnya.
Perawatan Beton (Concrete Curing), termasuk Testing Beton

Tabel 1.
Electricity Power Planning

No. Equipment VPe Number Power Reql KVA Source
Unlt
PLN Genset
I. Tower crane FO 23B I 175 KVA 175 ...
1.1. TIC 1 1 175 KVA 175 ... -
1.2. TIC2 FO 238 -
1.3. TIC3 -- - -
1.4. TIC 4 - -
- -- -

II. Lift Barang ;CONTQH --
2.1. L m 1 --
2.3. UB 2

2.4. LLiiBB34

Ill Lift Penumpang Alimox 1 60 KVA 60 - 60
3.1 U P 1 --
- -- -
3.2. UP 2 - --
3.3. UP 3 - -- -
3.4. UP 4 - --
--

IV. Bar Bender 8 Cutter - 2 3,8 KVA 7,6 - 7,6
4.1. Bar Bender 2 3,8 KVA 7,6 - 7,6
4.2. Car Cutter -

V. Pompa Air Dup Well 2 1,2 KVA 2,4 - 2,4
5.1. PIA 1 Sum Pump 4 4 KVA 16 - 16
5.2. PIA 2
5.3. PIA 3
5.4. PIA 4

VI. Lampu Penerangan HPlT 18 400W 72 - 72
6.1. Lampu sorot lapangan HPlT 10 400W 4 - 4
6.2. Lampu sorot TIC Balk 1 x 36 600 36 W
6.3. Lampu TIL lapangan Balk 1 x 36 48 3 6 W 21,6 - 21,6
6.4. Lampu BilBoard - 1,73
1,73

VII. Kantor Proyek Balk 1 x 36 52 3 6 W 1,87 1,87 -
7.1. Kantor Kontraktor, PC 1,351 -
Split 9 150W 1,36 1,05 -
Gudang, dl1 -
Lampu penerangan Balk 1 x 36 3 300W 1,051 12
Komputer PC -
Dispenser Split 8 1,5 KVA 12 KVA 2,16
AIC 0,15 -
Alat lain Panel 6 36W 2,16 0,351
7.1. Kantor Owner & 1 150W 0,15 -
Pengawas 1 350 W 0,35 2 -
Lampu penerangan 2 1 KVA
Komputer 2 168 -
Dispenser
AIC 42 4 KVA 168
Alat lain
VIII. Power Kerja Sub
kontraktor
8.1. Panel Power

- *Keterangan:
No. VI 6.3. Lampu TIL Lapangan = Diperlukan penerangan 200 lux, dengan lampu TL 36 W dibutuhkan untuk setiap 8 m2luas
lapangan 1 bh lampu TL atau 8 mz/bh

+- No. VII 7.1. Lampu Peneranganruang kantor = Diperlukan penerangan 350 lux, dengan lampu TL 36 W dibutuhkan untuk setiap
5 m2 luas ruangan 1 bh lampu TL atau 5 m2lbh

Batching Plant untuk Pembuatan Mortar (Beton Molen)
Pengetesan Peralatan Mekanikal, seperti: Hydrant, Sprinkler, dan lainnya
Perawatan Plesteran Dinding
Keperluan Lokasi-lokasi Kerja Lainnya

Air dari sumber air disimpan pada tangki-tangki penampungan air sesuai
dengan kapasitasnya. Volume air yang diperlukan dihitung berdasarkan
kebutuhan volume air setiap harinya. Format untuk perhitungan kebutuhan
air kerja dapat dilihat seperti pada Tabel 2. Water Source Planning.

D. 1.3. Pembuatan Shop Drawing (Gambar Kerja)

Shop drawing atau gambar kerja, merupakan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan
di lapangan. Dengan adanya gambar kerja, maka pekerjaan lapangan menjadi
mudah dilaksanakan dan terkendali secara teknis, baik dari segi waktu maupun
mutu kerja.

Gambar kerja, harus sudah disiapkan dalam tahap awal proyek dan
mendapatkan pengesahan dari pihak Pengawas atau Konsultan Perencana,
sebelum dilaksanakan di lapangan. Shop drawing, disiapkan oleh Bagian
Engineering berpedoman pada desain bangunan dari Konsultan. Pembuatan
shop drawing, dewasa ini banyak dilakukan dengan komputer menggunakan
sofnvare Autocad, sehingga dapat mempercepat waktu pembuatannya.

D. 1.4. Pengadaan Material untuk Pekerjaan Persiapan

Metode pelaksanaan untuk pengadaan material tidak ada yang khusus. Untuk
pekerjaan persiapan, belum begitu banyak memerlukan material. Material
yang dibutuhkan terutama hanya untuk kebutuhan pembuatan perakitan
Kantor Proyek, Kantor Konsultan dan Pengawas, Gudang, Barak Pekerja, Base
Camp Staf, Pagar Proyek, dan bangunan-bangunan yang bersifat sementara
lainnya.

D. 1.5. Mobilisasi Peralatan

Peralatan yang dimobilisasi pada tahap awal, adalah peralatan yang diperlukan
untuk membangun fasilitas-fasilitas proyek, seperti: Kantor Proyek, Gudang,
Stockyard (Gudang Terbuka), dan bangunan-bangunan sementara lainnya.
Pada tahap ini, peralatan yang dibutuhkan masih terbatas pada peralatan-
peralatan ringan, seperti alat-alat untuk pengukuran.

Water

No. Water Usage Volumelday N
M3
I Toilet in Office
II Labor Camp 2
Ill Car wash (Dump Truck, Conc Mixer 20
IV Concrete Curing 3
20
- For Concrete testing material
- For Concrete on Site -

V Mortar Batching Plant -
VI Mechanical Equipment Testing
VII Plaster Cur~ng 20 M
Vlll For Other Working Area 5 M3

Location 1
Location 2

CONTOH

Tabel 2
r Source Planning

Name of Tank Tank Capacity Location of Tank Source of Water
M3
PAM M3

Fibreglass 0,s Site Office -v
Concrete 16 Basecamp -v
-- -v
-
-- -v
-

- - - --

- - - --

Fiberglass 5 - --

Fiberglass - - -v





TAMPAK SAMPING KANA
SKNA1 1M

TAMPAK DEPAN

Gam

PROYEK

STANDAR FASlLlTAS
SEMENTARA PROYEK

PNlUK

AN SUBYEK

I IGUDANG

mbar 4 I



WTATAN

~*100dm=~.6manpsn~np*.~svum~04is BPanutupA
P W dm R q U W u dkmrstv-mBu Mud. N* Aap

5 Sbllktur K d m 7P W
Sbvrtu Rug BsDX 8 Iwt Eleh
SUMuA l q
9 mberL
10 Sumbsr4~

DENAH GUDANG

sKAL41 1W

Gamba

Aap hbesoslanbnpkl
hnbl hbes N*

Llrm P~Ib=36rnrndratwam~sbuMuda
~r R W Kay" Bomo4 6

SCp KontnWS.Xtsrpm** MK
m-pl pda P& nndq
1- prcduuS m e
LsD Honantslm e m w p.ds Rng
LeWV~~~K0rn

UnWSmlUrm,
Plpr PYC E m

nm%dLL%m-pst

Wwt

STANDAR FASlLlTAS
SEMENTARA PROYEK

WEK I

GUDANG

ar 6



DENAH BASE CAMP PERSONAL

~1:200

Gam

I PTPP II

L PROYEK uuurc@Aem I wKm@Aem
mbar 7b 1m.1 A 01

TAMPAK SAMPING

SKALA I : 1M

TAMPAK DEPAN
wi:im

4

2 Garn

UTATh'4

PROYW

STANDAR FASILITAS
SEMENTARA PROYEK

PBU(

PT PP

SUBm

LOS KERJA BESl
ATAP SATU

ENYmVm T mTmTm

mTiYUIU OLM

5- r m TmmTUwr

GumPRYUWWm mm

OPERlM Twax TmmTW

wn 014
aOUliUR Twax T m T m

lW0 DB01
RRDUWA T mTmTm

XIWLGtAWA S(ALA
TAMPM
1 1W

JUUHOI*BAR INOUOR~
A 02
1m1

./

nbar 8


Click to View FlipBook Version