NOTA KEUANGAN RAPBN 2020

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
dan LNPRT pada tahun 2020 diperkirakan
mengalami sedikit moderasi dengan tumbuh Pada tahun 2020 ekspor dan impor diperkirakan
sebesar 4,9 persen. Hal ini lebih disebabkan masih terus membaik meskipun dalam tingkat
oleh penyesuaian kinerja pertumbuhan yang moderat dengan perkiraan pertumbuhan
konsumsi LNPRT yang diperkirakan masih masing-masing sebesar 3,7 persen dan 3,2
pada tingkat moderat. Dari sisi konsumsi persen. Pada tahun 2020, ketidakpastian
rumah tangga, tingkat pertumbuhan ekonomi global seperti perang dagang
komponen dengan kontribusi terbesar ini antara AS dan Tiongkok yang berdampak
diperkirakan tetap stabil. Pemerintah akan terus pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan
berupaya mempertahankan dan meningkatkan negara mitra lainnya diperkirakan masih
daya beli masyarakat terutama yang menjadi risiko utama. Selain itu, fluktuasi
berpenghasilan rendah. Untuk itu, Pemerintah harga komoditas dan isu lingkungan terhadap
menyiapkan program perlindungan sosial komoditas utama ekspor Indonesia yaitu CPO
yang komprehensif dan selaras dengan profil juga menjadi risiko yang perlu diperhitungkan.
demografi. Penguatan kualitas desentralisasi Untuk mengantisipasi risiko dan meningkatkan
fiskal dengan mendorong pusat pertumbuhan pertumbuhan ekspor, terobosan kebijakan
di daerah juga dilakukan yang tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kinerja
untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga sektor industri manufaktur dilakukan untuk
untuk meningkatkan kualitas layanan publik mendukung daya saing produk yang dihasilkan.
dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Perluasan negara tujuan yang merupakan pasar
Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen potensial ekspor terus diupayakan melalui kerja
untuk terus menjaga stabilitas inflasi terutama sama perdagangan bilateral dan multilateral,
harga kebutuhan pokok. seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur
Tengah, dan Asia Tengah. Pengembangan
Konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh ekspor nasional juga dilaksanakan dengan
sebesar 4,3 persen pada tahun 2020, lebih berbasis potensi dan keunggulan daerah
rendah dari perkiraan tahun 2019. Hal sehingga mampu memiliki daya saing yang
ini mengingat arah kebijakan konsumsi tinggi. Selain itu, penguatan peran Lembaga
Pemerintah tetap untuk meningkatkan Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau
value for money agar lebih efektif, efisien, dan Indonesia Exim Bank dalam melaksanakan
produktif namun tetap dapat menstimulasi mandat sebagai lembaga keuangan yang
perekonomian dan kesejahteraan. Terdapat melakukan Pembiayaan Ekspor Nasional.
beberapa kebijakan umum belanja negara Promosi destinasi wisata yang disertai dengan
yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan peningkatan sarana prasarana pendukung juga
tersebut, seperti penajaman belanja barang tetap menjadi program Pemerintah dalam
dengan flat policy belanja operasional, efisiensi mendukung pertumbuhan ekspor. Ke depan,
belanja non-operasional, perbaikan mekanisme ekspor jasa pariwisata tidak semata bertumpu
penyaluran dan sinergi program yang relevan, pada jumlah kunjungan tetapi juga mendorong
serta efektivitas program perlindungan sosial adanya devisa dari lamanya kunjungan. Oleh
melalui integrasi data. karena itu Pemerintah mendorong paket
wisata yang diperkuat pada aspek atraksi
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 yang menarik, amenitas yang berkualitas
dan aksesibilitas. Lebih lanjut, pengendalian

1-15

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro TABEL 1.3
PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI 2019-2020
impor pengembangan Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) juga akan dilakukan untuk (triliun rupiah)
mengurangi ketergantungan pada komoditas
migas yang dapat berpengaruh pada tingginya Kebutuhan Investasi 2019 2020
impor. Secara umum impor juga diarahkan Pemerintah 456,7 516,5
pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai 189,3 232,4
dengan prioritas nasional terutama untuk - Pemerintah Pusat 267,4 284,1
bahan baku dan barang modal dengan tetap - Pemerintah Daerah 532,4 572,5
memperhatikan kondisi neraca perdagangan. BUMN 188,1 202,1
Perusahaan Publik (Non BUMN) 483,7 524.7
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) PMA
atau investasi diperkirakan mampu tumbuh 6,0 Swasta/Masyarakat 3.559,0 3.852,3
persen. Pertumbuhan tersebut akan didukung Total 5.220,0 5.668,1
oleh kebijakan fiskal dan nonfiskal terutama Sumber: Kementerian Keuangan
disisi moneter. Pertumbuhan investasi
tersebut juga dihadapkan pada sejumlah risiko melalui Penyertaan Modal Negara (PMN),
seperti masih tingginya resiko geopolitik terutama untuk melanjutkan pembangunan
dan ketidakpastian global yang masih akan infrastruktur sektor energi dan konektivitas
mempengaruhi tingkat kepercayan investor, antar wilayah. Selain itu, Pemerintah juga
kredit dan likuiditas domestik yang terbatas, akan memberikan PMN untuk mendukung
partisipasi swasta yang masih rendah, dan pembiayaan kredit kepemilikan rumah
kurang optimalnya peran Pemerintah Daerah. maupun pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
Kebutuhan investasi tahun 2020 ditargetkan dan Menengah (UMKM).
mencapai Rp5.668,1 triliun (dapat dilihat pada
Tabel 1.3), yang antara lain akan dipenuhi Dalam mendukung kinerja pertumbuhan
oleh sektor perbankan sebesar 10,2 persen investasi, Pemerintah telah dan akan
dan sektor pasar modal sebesar 3,2 persen. terus melakukan terobosan dalam rangka
Selain itu kebutuhan investasi dipenuhi oleh memperbaiki iklim investasi melalui
investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah perbaikan dan penyederhanaan regulasi untuk
Daerah, capital expenditure (capex) BUMN dan mempermudah melakukan usaha, promosi
perusahaan publik non-BUMN, Penanaman investasi, pendalaman sektor keuangan, dan
Modal Asing (PMA) dan swasta/masyarakat. peningkatan partisipasi swasta. Selain itu,
Pemerintah menargetkan sumber investasi dari Pemerintah juga akan terus mempergunakan
capex BUMN tumbuh sebesar 8,5 persen dari dan mengkombinasikan berbagai instrumen
target tahun 2019. Target ini akan didukung kebijakan fiskal (fiscal tools) seperti pajak
oleh APBN, terutama melalui pembiayaan dan belanja Pemerintah, kebijakan kuasi-
investasi karena Pemerintah masih akan tetap fiskal (quasi-fiscal) yaitu kegiatan-kegiatan
mengandalkan peran BUMN sebagai agen yang bersifat fiskal tetapi dilaksanakan diluar
pembangunan untuk mendukung investasi anggaran pemerintah, serta kebijakan nonfiskal
Pemerintah khususnya untuk melanjutkan seperti memperkuat koordinasi pelaksanaan
pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan kebijakan dengan melibatkan peran aktif dunia
menambahkan modalnya ke beberapa BUMN usaha (handholding) dan Pemerintah Daerah.
Perbaikan mekanisme pemberian insentif
1-16 fiskal yang efektif bagi pelaku usaha pada
sektor-sektor strategis juga tetap dilakukan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

melalui insentif perpajakan. Dari sisi belanja, Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
arah kebijakan belanja diarahkan pada belanja
Pemerintah yang lebih produktif dan terarah, Sementara itu, sektor pertambangan dan
terutama belanja infrastruktur baik melalui penggalian diperkirakan tumbuh lebih tinggi
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. meskipun pada tingkat yang masih relatif
Pemerintah akan meningkatkan efektifitas rendah sebesar 1,9 persen sejalan dengan
program pembangunan infrastruktur dengan peningkatan aktivitas produksi dan ekspor
melibatkan dunia usaha sehingga infrastruktur batubara, serta kebutuhan bahan baku
yang dibangun sesuai dengan kebutuhan untuk smelter yang sudah beroperasi. Namun
dan mendukung persebaran industrialisasi demikian, kinerja sektor ini masih menghadapi
di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, berbagai risiko diantaranya terkait dengan
Pemerintah akan memperkenalkan handholding kinerja produksi hulu migas yang mengalami
support dari Pemerintah kepada dunia usaha penurunan serta dinamika permintaan dan
dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan harga komoditas pertambangan global yang
untuk memastikan kebijakan Pemerintah cenderung berfluktuasi.
telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan memastikan kebijakan Pemerintah dapat Kinerja industri pengolahan yang terus
dilaksanakan secara efektif di lapangan. melambat menjadi tantangan tersendiri yang
akan dihadapi pada periode mendatang. Pada
Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor tahun 2020, industri pengolahan tumbuh lebih
pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu
2020 diperkirakan relatif stabil dengan tumbuh sekitar 5,0 persen dan diharapkan mampu
sebesar 3,7 persen. Kondisi ini terutama menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Hal
didukung dengan program dan kebijakan ini dapat tercapai dengan upaya pemberian
yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dukungan insentif fiskal yang efektif,
produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian, kebijakan yang mendorong ekspor (seperti
serta efisiensi produksi. Strategi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor dan dukungan
diarahkan melalui upaya mekanisasi dan pembiayaan ekspor), serta penyederhanaan
implementasi teknologi produksi tepat guna perizinan. Sektor perdagangan diperkirakan
yang mampu meningkatkan efisiensi dan akan tumbuh 5,5 persen dengan upaya
nilai tambah pertanian, revitalisasi jaringan peningkatan perdagangan antar daerah (antara
irigasi dan pembangunan jaringan irigasi lain melalui beroperasinya tol trans Sumatera
baru, revitalisasi sistem perbenihan nasional, dan tol trans Jawa). Sementara itu, sektor
peremajaan (replanting) komoditas perkebunan informasi dan komunikasi diperkirakan akan
khususnya kelapa sawit dan karet rakyat, tumbuh 7,3 persen sejalan dengan semakin
serta alokasi subsidi Pemerintah yang lebih pesatnya perkembangan teknologi digital
tepat sasaran yang pada gilirannya dapat sedangkan sektor konstruksi diperkirakan akan
meningkatkan produksi hasil pertanian. Upaya tumbuh 5,7 persen dengan upaya penyelesaian
peningkatan produktivitas di sektor pertanian beberapa proyek strategis nasional dan
tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan belanja modal Pemerintah.
proses industrialisasi dan hilirisasi komoditas Proyeksi pertumbuhan PDB pengeluran dan
pertanian. sektoral tahun 2020 dapat di lihat dalam Tabel
1.4.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-17

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

TABEL 1.4
PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL 2015 - 2020

(%, yoy )

Uraian 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3
Penggunaan
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 4,8 5,0 5,0 5,1 5,1 4,9
Konsumsi Pemerintah 5,3 -0,1 2,1 4,8 4,9 4,3
PMTB 5,0 4,5 6,2 6,7 5,7 6,0
Ekspor Barang dan Jasa -2,1 -1,7 8,9 6,5 0,9 3,7
Impor Brg & Jasa -6,2 -2,4 8,1 12,0 0,6 3,2
Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,8 3,4 3,9 3,9 3,9 3,7
Pertambangan dan Penggalian -3,4 0,9 0,7 2,2 0,9 1,9
Industri Pengolahan 4,3 4,3 4,3 4,3 4,6 5,0
Pengadaan Listrik dan Gas 0,9 5,4 1,5 5,5 5,4 4,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,1 3,6 4,6 5,5 5,2 4,0
Konstruksi 6,4 5,2 6,8 6,1 6,0 5,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,5 4,0 4,5 5,0 5,1 5,5

Transportasi dan Pergudangan 6,7 7,4 8,5 7,0 7,1 7,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,3 5,2 5,4 5,7 5,5 6,0
Informasi dan Komunikasi 9,7 8,9 9,6 7,0 9,5 7,3
Jasa Keuangan dan Asuransi 8,6 8,9 5,5 4,2 6,1 6,3
Real Estate 4,1 4,7 3,7 3,6 4,7 4,9
Jasa Perusahaan 7,7 7,4 8,4 8,6 8,5 8,3

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,6 3,2 2,1 7,0 5,0 4,5

Jasa Pendidikan 7,3 3,8 3,7 5,4 5,1 5,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,7 5,2 6,8 7,1 7,2 7,5
Jasa lainnya 8,1 8,0 8,7 9,0 8,8 8,9

Sumber: BPS, Bappenas dan Kemenkeu diolah

Tingkat Inflasi laju inflasi terus terjaga di tingkat yang
rendah dan stabil.
Terkendalinya laju inflasi berperan penting
dalam pencapaian sasaran pembangunan Stabilitas perekonomian Indonesia terjaga
maupun penyusunan postur APBN dan cukup baik selama empat tahun terakhir,
arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian salah satunya dicerminkan oleh capaian
sasaran pembangunan, tingkat kesejahteraan positif laju inflasi yang terkendali pada
masyarakat sangat dipengaruhi oleh laju inflasi kisaran 3 persen. Pada tahun 2015, laju inflasi
karena dapat berdampak pada kondisi daya beli berhasil ditekan pada tingkat 3,4 persen (yoy),
dan tingkat konsumsi masyarakat. Sementara jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi
itu, dalam kaitannya dengan penyusunan tahun 2014 yang mencapai 8,4 persen (yoy).
APBN, asumsi laju inflasi menjadi faktor Terkendalinya laju inflasi tersebut, terutama
penting dalam perhitungan dan penyusunan dipengaruhi oleh faktor moderasi ekonomi
penerimaan dan belanja negara. Untuk itu, global dan tren penurunan harga minyak
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan

1-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

mentah dunia sejak akhir tahun 2014. Hal Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
tersebut mendorong Pemerintah untuk tetap
dapat melanjutkan reformasi kebijakan subsidi harga yang tidak wajar. Di sisi lain, tekanan
energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) inflasi berasal dari komponen harga diatur
dan listrik agar lebih tepat sasaran. Anggaran Pemerintah sebagai dampak perbaikan skema
tersebut direalokasikan pada program- subsidi listrik tepat sasaran, terutama untuk
program prioritas Pemerintah, yaitu akselerasi penyesuaian tarif pelanggan daya 900 VA yang
pembangunan infrastruktur, termasuk termasuk golongan mampu.
infrastruktur konektivitas untuk memperlancar
sistem distribusi dan logistik. Laju inflasi kembali melanjutkan capaian
positif di tahun 2018, dengan tingkat inflasi
Di tahun 2016, laju inflasi kembali dapat dijaga sebesar 3,1 persen (yoy). Terkendalinya
pada tingkat yang lebih rendah, mencapai inflasi pangan, rendahnya inflasi harga diatur
3,0 persen (yoy). Laju inflasi tersebut juga Pemerintah, dan relatif stabilnya inflasi inti di
merupakan laju inflasi terendah sejak tahun tengah tekanan eksternal menjadi faktor yang
2010. Secara umum, rendahnya laju inflasi mewarnai perkembangan inflasi sepanjang
didorong oleh kebijakan pengelolaan harga tahun 2018. Meskipun sempat mengalami
energi domestik seiring dengan tren penurunan gejolak harga di awal tahun, komoditas beras
harga minyak mentah dunia. Selain itu, kondisi mampu distabilkan pada triwulan II dan relatif
perekonomian global yang masih melemah terkendali hingga akhir tahun. Hal tersebut
yang berdampak pada moderasi perekonomian seiring dengan melimpahnya persediaan pada
domestik serta stabilitas pergerakan nilai masa panen raya, stok Bulog yang aman,
tukar Rupiah turut berkontribusi mendorong serta kebijakan Ketersediaan Pasokan dan
inflasi komponen inti mengalami tren Stabilitas Harga (KPSH) yang diberlakukan
menurun. Meskipun begitu, komponen harga sejak September. Selain itu, kenaikan harga
bergejolak masih mengalami tekanan, terutama pakan juga sempat mendorong naiknya harga
akibat kenaikan harga beberapa komoditas daging ayam ras. Meskipun begitu, kebijakan
hortikultura karena faktor gangguan cuaca dan Pemerintah dengan pemberlakuan harga acuan
hama. di tingkat produsen dan konsumen mendorong
harga kembali stabil. Sementara itu, komponen
Sementara itu, meskipun sedikit meningkat inti sedikit mengalami peningkatan, namun
di tahun 2017, laju inflasi masih terkendali di masih berada pada kisaran 3 persen antara lain
tingkat 3,6 persen (yoy). Pencapaian laju inflasi karena faktor depresiasi nilai tukar Rupiah.
ini terutama didukung oleh terkendalinya harga,
terutama komoditas pangan di sepanjang tahun Tren positif pencapaian laju inflasi akan
serta terjaganya keseimbangan fundamental terus dijaga di tahun 2019 melalui konsistensi
permintaan dan penawaran. Terkendalinya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam
harga pangan terutama pada masa Hari Besar menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam
Keagamaan Nasional (HBKN) didukung oleh rentang sasaran tahun berjalan. Hingga Juli
pengawasan distribusi yang juga melibatkan 2019, laju inflasi masih dapat dijaga sebesar
penegak hukum sehingga dapat mengantisipasi 2,4 persen (ytd) atau 3,3 persen (yoy) didukung
terjadinya penimbunan dan pembentukan oleh terkendalinya inflasi seluruh komponen
pada tingkat yang stabil dan rendah. Realisasi
tersebut juga menunjukkan tingkat inflasi

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-19

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

yang terjaga di sepanjang bulan Ramadan dan menekan tingkat inflasi, terutama risiko gejolak
Idul Fitri sehingga mampu menjaga daya beli harga pangan akibat potensi cuaca ekstrem dan
dan menopang tingkat konsumsi masyarakat. bencana alam. Dengan mempertimbangkan
Terjaganya laju inflasi hingga Juli 2019 faktor-faktor di atas, tingkat inflasi tahun
tersebut, terutama didukung oleh terjaganya 2019 diperkirakan mencapai 3,1 persen atau di
inflasi pangan, terutama terkendali harga beras bawah asumsi APBN tahun 2019 sebesar 3,5
dan komoditas peternakan. Sementara itu, persen. Perkembangan inflasi tahun 2015-2019
komponen harga diatur Pemerintah relatif dapat dilihat pada Grafik 1.4.
stabil dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan
harga energi serta respons kebijakan atas Keberhasilan pengendalian laju inflasi
kenaikan tarif angkutan udara yang meningkat beberapa tahun terakhir pada kisaran 3 persen
sejak awal tahun. diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun
2020. Pergerakan inflasi sepanjang tahun tentu
Ke depan, Pemerintah bersama Bank akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian
Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah global dan domestik, serta faktor musiman,
akan terus memastikan program pengendalian seperti masa panen, HBKN (Ramadan,
inflasi secara efektif dilakukan untuk Idul Fitri, dan Natal), liburan sekolah dan
mencapai stabilitas harga nasional sehingga tahun ajaran baru. Untuk itu, diperlukan
laju inflasi tetap dapat berada di kisaran sinergi kebijakan dalam mengelola kondisi
sasaran inflasi, yaitu sebesar 3,5±1,0 persen. makroekonomi yang sehat serta strategi
Bauran kebijakan yang dijalankan Pemerintah kebijakan yang berfokus pada upaya untuk
dan otoritas moneter dalam menciptakan menciptakan keterjangkauan harga, menjamin
keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran
pasokan, memastikan kelancaran distribusi, distribusi, serta melakukan komunikasi yang
dan melakukan komunikasi efektif diharapkan efektif dalam rangka menjaga ekspektasi
mampu mengendalikan inflasi pada tingkat inflasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga
yang rendah disertai ekspektasi inflasi tetap mencermati risiko-risiko yang berpotensi
masyarakat yang terjaga. Pemerintah akan memberikan tekanan agar dapat dilakukan
tetap mewaspadai risiko-risiko yang berpotensi tindakan antisipasi melalui kebijakan-kebijakan

GRAFIK 1.4
yoy PERKEMBANGAN LAJU INFLASI, 2015- 2019
9% (persen) mtm
1,5%

mtm (LHS)
7% yoy (RHS)

5%
0,5%

3%

1%

-2% -0,5%
Jan 15
Apr 15

Jul 15
Oct 15
Jan 16
Apr 16

Jul 16
Oct 16
Jan 17
Apr 17

Jul 17
Oct 17
Jan 18
Apr 18

Jul 18
Oct 18
Jan 19
Apr 19

Jul 19

Sumber: Bank Indonesia dan BPS Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
1-20

pengendalian inflasi yang tepat. Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, program pembangunan dan perbaikan
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk infrastruktur konektivitas. Hal ini ditempuh
melakukan kebijakan alokasi anggaran subsidi, untuk menciptakan distribusi barang hingga ke
bantuan sosial, serta jaminan perlindungan seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan secara
sosial seperti Program Keluarga Harapan efisien sehingga mewujudkan biaya logistik
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang lebih murah. Kebijakan untuk memastikan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan kelancaran distribusi ini juga diperkuat dengan
program perlindungan sosial lainnya. Program pengawasan yang melibatkan penegak hukum
KPSH juga dilaksanakan setiap bulan untuk sehingga dapat mewujudkan terbentuknya
menjaga stabilitas harga beras di pasaran. harga yang wajar dan mengantisipasi terjadinya
Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penimbunan barang, terutama pada masa
operasi pasar dan pasar murah, terutama di HBKN. Selain itu, pengembangan kerja
masa HBKN atau saat terjadi gejolak harga. sama antardaerah juga terus didorong untuk
mengantisipasi terjadinya gejolak harga serta
Strategi kebijakan pengendalian inflasi juga membantu kelancaran arus barang dari daerah
ditempuh melalui upaya menjamin ketersediaan produsen ke konsumen. Kelancaran distribusi
pasokan. Pemerintah berupaya keras untuk juga diupayakan melalui pembangunan pasar
menguatkan sisi penawaran dengan melakukan induk serta pengembangan sektor ekonomi
peningkatan kapasitas produksi nasional digital terkait agribisnis dalam rangka
melalui dukungan subsidi pupuk dan kredit meningkatkan efisiensi peredaran arus barang.
sektor pertanian, bantuan sosial benih dan alat
mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan Strategi kebijakan lainnya yang akan ditempuh
infrastruktur pertanian, berupa waduk Pemerintah, yaitu dengan melakukan program-
dan embung. Selain itu, strategi menjamin program komunikasi yang efektif dalam
ketersediaan pasokan akan dilakukan melalui rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
perbaikan manajemen tanam dan tata niaga Hal tersebut ditempuh melalui pembangunan
pangan untuk menjaga stabilitas harga dan sistem informasi harga pangan strategis dalam
ketersediaan pasokan antarwaktu. Alokasi rangka menciptakan informasi harga yang lebih
dan skema anggaran untuk cadangan pangan kredibel, koordinasi kebijakan pengendalian
juga terus diperkuat baik di tingkat pusat harga pusat dan daerah serta antardaerah,
dan daerah sehingga dapat secara optimal serta perbaikan kualitas data statistik dalam
mengatasi kurangnya pasokan. Ketersediaan menciptakan data inflasi yang semakin akurat.
pasokan yang tercermin dari terpenuhinya Selain itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan
kebutuhan pangan antarwaktu diharapkan daerah akan semakin meningkatkan sinergi
dapat mendukung terwujudnya stabilitas harga dengan Bank Indonesia untuk mencapai
dan ketahanan pangan nasional. sasaran inflasi pada level yang rendah dan
stabil. Sinergi antara Pemerintah dan Bank
Selain penguatan dari sisi pasokan, Pemerintah Indonesia semakin dikuatkan melalui kerangka
juga akan mengupayakan terciptanya Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan strategi-
kelancaran distribusi, salah satunya melalui strategi yang telah dituangkan dalam peta jalan
pengendalian inflasi di tingkat nasional dan
daerah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-21

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro AS juga mendorong menyempitnya perbedaan
pertumbuhan ekonomi (real GDP growth
atas, laju inflasi tahun 2020 diperkirakan berada differential) antar negara berkembang dan AS
pada kisaran 3,1 persen, masih berada dalam sehingga memperlambat insentif investasi
rentang sasaran inflasi tahun 2020 sebesar 3,0 ke luar AS. Selain itu, kenaikan suku bunga
persen ± 1,0 persen. The Fed juga memperbesar perbedaan suku
bunga pasar keuangan (interest rate differential)
Nilai Tukar Rupiah antar negara berkembang dan AS, sehingga
mendorong capital outflow melalui investasi
Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS langsung, portofolio, dan investasi lainnya dari
memiliki pengaruh pada postur APBN baik negara berkembang ke AS.
dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan
anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk Dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar
menghitung pos-pos penerimaan dan belanja rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan
APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar neraca pembayaran Indonesia (NPI), baik
AS, antara lain penerimaan pajak perdagangan dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi
internasional, PNBP migas, belanja subsidi modal dan finansial. Sejak tahun 2014, terjadi
energi serta pembayaran bunga dan pokok defisit transaksi berjalan terutama yang
utang luar negeri. disebabkan oleh defisit neraca perdagangan.
Sementara dari sisi transaksi modal dan
Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang periode finansial, selama periode tersebut terdapat
2015-2018 relatif mengalami pelemahan peningkatan arus modal masuk, terutama pada
sebelum mengalami penguatan sejak awal instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini
2019. Ketidakpastian global hingga tahun didorong oleh preferensi investor global untuk
2018 mempengaruhi pergerakan nilai tukar menanamkan modal ke pasar keuangan negara
rupiah terhadap dolar AS. Setelah mengalami berkembang, termasuk Indonesia. Kedua
tren penguatan sepanjang tahun 2016- kondisi ini memberikan dampak yang berbeda
2017, nilai tukar Rupiah kembali mengalami terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara
tekanan dalam 10 bulan pertama tahun 2018. umum tekanan depresiasi relatif lebih besar.
Selama Februari-Oktober 2018, Rupiah Di tahun 2019, indikator transaksi berjalan
terdepresiasi 12,5 persen dan sempat mencapai masih menjadi faktor risiko yang berpotensi
level Rp15.235/US$. Faktor utama yang memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah
menyebabkan tekanan terhadap Rupiah adalah terhadap dolar AS.
ketidakpastian kenaikan Fed Fund Rate (FFR),
tensi perdagangan antara AS dan Tiongkok, isu Respon kebijakan antisipatif yang diterapkan
geopolitik, dinamika Brexit, dan krisis ekonomi Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil
di Turki dan Argentina, yang meningkatkan mengembalikan persepsi positif investor.
persepsi risiko di negera berkembang. Hal ini terlihat dengan meningkatnya aliran
modal masuk ke pasar dalam negeri selama
Kenaikan harga dolar AS dalam periode 2015- November-Desember 2018. Masuknya aliran
2018 juga disebabkan oleh naiknya harga modal ini pada gilirannya turut mendorong
aset keuangan AS secara relatif terhadap terjadinya penguatan nilai tukar Rupiah selama
aset keuangan negara lain sebagai dampak
perbaikan ekonomi AS. Perbaikan ekonomi

1-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

November-Desember 2018 sebesar 4,7 persen. Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Walaupun cenderung menguat di akhir tahun
2018, nilai tukar Rupiah selama tahun 2018 yang dimana terjadi net capital outflow sebesar Rp55,4
secara rata-rata mencapai Rp14.247/US$ masih triliun. Tingginya net capital inflow tersebut
melemah 6,4 persen (yoy) dibandingkan tahun turut membantu terjadinya penguatan pasar
2017 yang mencapai Rp13.384/US$. Apabila keuangan di Indonesia. Setelah dibuka dengan
dilihat secara point to point, nilai tukar Rupiah sedikit melemah dibanding akhir tahun 2018,
di 2018 melemah 6,9 persen dibandingkan nilai tukar rupiah menunjukan tren penguatan
tahun 2017 dan ditutup pada level Rp14.481/ sampai dengan pertengahan tahun 2019. Nilai
US$. Meskipun demikian, pelemahan nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi sebesar 3,1
tukar Rupiah tersebut masih lebih rendah dari persen secara year to date (ytd) ke posisi Rp14.026
pelemahan Rupee India, Rand Afrika Selatan, per dolar AS pada akhir Juli 2019. Ke depan,
Real Brazil, dan Lira Turki. pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan
masih akan menghadapi sejumlah tekanan yang
Perubahan arah kebijakan moneter AS sebagai bersumber antara lain dari sentimen perang
dampak dari tanda-tanda pelemahan ekonomi dagang, dan isu geopolitik. Perkembangan
AS memberikan ruang pada penguatan nilai rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2015-2019
tukar negara-negara berkembang termasuk dapat dilihat pada Grafik 1.5.
Indonesia sejak awal tahun 2019. Dengan arah
kebijakan moneter AS yang mulai dovish, arus Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar Rupiah
dana investor global mulai mengalir kembali dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya
ke negara berkembang, termasuk Indonesia. kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami
Hingga Juni 2019, aliran modal masuk (capital peningkatan cukup besar terutama pada
inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai pertengahan pertama tahun 2018, yang sampai
Rp164,3 triliun, yang terdiri dari saham sebesar dengan April 2018 telah naik lebih dari 20
Rp68,8 triliun dan SBN sebesar Rp95,5 persen dibandingkan dengan periode yang
triliun. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding sama tahun sebelumnya. Pelemahan kondisi
dengan periode yang sama tahun sebelumnya eksternal ekonomi Indonesia yang ditunjukkan
dengan penurunan ekspor dan impor di tahun
2019 mengurangi tekanan pada nilai tukar

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TUKAR TAHUN 2015-2019

(per US$)

16000

15000 rata-rata 2017: rata-rata 2018
rata-rata 2015: Rp13.384/US$ Rp14.247/US$

14000 Rp13.392/US$ rata-rata s.d. Juli tahun 2019:
Rp14.172/US$
13000
rata-rata 2016:
12000 Rp13.307/US$

11000
Sumber: diolah dari sumber referensi kurs JISDOR Bank Indonesia
2015
2016
2017
2018
2019

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-23

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dari sisi domestik, pembangunan infrastruktur
dalam beberapa tahun terakhir diharapkan
Rupiah, walaupun perlu diwaspadai dampak dapat memperbaiki fundamental perekonomian
dari penurunan ekspor dan impor tersebut nasional sehingga semakin tahan terhadap
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. guncangan dan dapat mengurangi risiko
arus modal keluar yang dapat berujung pada
Dengan berbagai tantangan domestik dan depresiasi nilai tukar Rupiah. Pembangunan
eksternal tersebut serta didukung oleh bauran infrastruktur dan perbaikan iklim investasi
kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong yang tercermin pada membaiknya peringkat
percepatan reformasi guna meningkatkan iklim daya saing Indonesia serta peringkat utang
investasi dan daya saing ekonomi, moneter dapat menjadi faktor pendorong penguatan
- makroprudensial yang berhati-hati, serta nilai tukar Rupiah. Namun di sisi lain, masih
koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan tingginya kebutuhan investasi diperkirakan
Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah akan berdampak negatif pada kinerja Neraca
sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan Pembayaran yang dapat menjadi faktor
mencapai Rp14.250/US$. Iklim investasi penekan nilai tukar Rupiah.
yang lebih baik dan masih kuatnya ekonomi
domestik akan menjadi faktor penarik arus Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga
modal asing ke dalam negeri. diupayakan melalui fasilitas second line defense
dalam forum-forum kerjasama internasional
Pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2020 dan regional, diantaranya melalui skema
akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari ASEAN Swap Agreement (ASA), Bilateral
eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, Swap Agreement (BSA) dan Chiang Mai
faktor-faktor yang mempengaruhi antara Initiatives Multilateralization (CMIM). Selain
lain masih tingginya ketidakpastian global itu, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia
yang bersumber pada masih adanya risiko dan Bank of Thailand juga telah menyepakati
berlanjutnya perang dagang dan dampaknya local currency settlement framework sebagai
terhadap pertumbuhan volume perdagangan bentuk kerangka kerjasama guna mendorong
dan ekonomi dunia. Selain itu, masih belum penyelesaian perdagangan bilateral dan
pulihnya ekonomi global yang berdampak investasi langsung dalam mata uang lokal.
pada pergerakan harga komoditas yang relatif
stagnan akan berdampak pada kinerja ekspor Dengan mempertimbangkan perkembangan
nasional. Hal positif dari faktor eksternal yang faktor-faktor tersebut di atas, termasuk dampak
mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah dari kebijakan stabilitas ekonomi makro baik
berasal dari perubahan arah kebijakan The dari otoritas fiskal maupun moneter, nilai tukar
Fed yang diperkirakan akan lebih dovish karena Rupiah yang menjadi asumsi dasar penyusunan
kondisi perekonomian AS yang cenderung RAPBN tahun 2020 diperkirakan sebesar
mengalami pelemahan. Perbaikan peringkat Rp14.400 per dolar AS.
utang Indonesia oleh S&P Global Ratings dan
peningkatan peringkat daya saing Indonesia Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara
dalam IMD World Competitiveness Yearbook (SPN) 3 Bulan
juga menjadi faktor eksternal positif yang
mampu mendorong penguatan nilai tukar Pergerakan suku bunga SPN 3 bulan
Rupiah terhadap dolar AS.
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
1-24

berdampak pada sisi belanja negara, terutama Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan
tingkat suku bunga SPN 3 bulan mengakibatkan beberapa sumber tekanan eksternal lainnya
pembayaran bunga utang yang lebih tinggi, yang yang memberikan tekanan pada likuiditas
mendorong kenaikan defisit, atau pemotongan global seperti pemulihan perekonomian Uni
belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 Eropa dan Jepang yang berlangsung lambat
bulan juga menjadi suku bunga acuan untuk serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).
pembayaran bunga SBN dengan kupon bunga
mengambang. Dinamika kebijakan moneter The Fed
dan tekanan faktor eksternal tersebut
Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan mempengaruhi pergerakan likuiditas pasar
di tahun 2015-2019 sangat dipengaruhi oleh keuangan global jangka pendek seperti London
kondisi likuiditas global dan domestik. Di Interbank Overnight Rate (LIBOR) 3 bulan
periode 2015-2018, kondisi likuiditas global berdenominasi dolar AS yang meningkat lebih
mengalami pengetatan walaupun di awal dari 200 bps sepanjang periode 2014-2018.
tahun 2019 mulai menunjukkan tanda-tanda Di semester pertama tahun 2018 saja, LIBOR
perbaikan. Ketatnya likuiditas pasar keuangan telah naik hampir 60 bps. Seiring dengan
global berawal dari dihentikannya program perubahan arah kebijakan moneter AS, LIBOR
pembelian asset-aset keuangan AS oleh The 3 bulan berdenominasi dolar AS yang di akhir
Fed (tapering), yang merupakan awal dari tahun 2018 sempat menyentuh 3 persen terus
normalisasi kebijakan moneter AS. Tahap mengalami penurunan hingga menjadi 2,17
pertama normalisasi dimulai pada Desember persen di akhir Juni 2019.
2015 saat FFR dinaikkan dari 0,25 persen
menjadi 0,5 persen, dan kemudian menjadi Dari sisi domestik, sumber tekanan suku
0,75 persen per Desember 2016. Kenaikan bunga SPN 3 bulan sampai dengan tahun
ini berlanjut di tahun 2017 seiring cepatnya 2015 adalah kenaikan laju inflasi di awal tahun
perbaikan ekonomi AS. FFR naik sebanyak yang disebabkan oleh program reformasi
tiga kali menuju kisaran 1,25 hingga 1,5 persen subsidi energi Pemerintah di tahun 2014
sepanjang tahun 2017. Dalam paruh pertama dengan menaikkan harga bahan bakar minyak
tahun 2018, FFR juga telah naik dua kali dan bersubsidi. Namun demikian, tingkat inflasi
mencapai kisaran 1,75 persen hingga 2,0 yang cenderung menurun dan stabil di tahun
persen. 2016 memberi ruang bagi Bank Indonesia
untuk menurunkan suku bunga acuannya. Dari
Di tahun 2019 The Fed mengubah arah tingkat tertingginya di tahun 2015 sebesar 7,5
kebijakan moneternya, dengan menghentikan persen, suku bunga acuan BI terus mengalami
normalisasi, setelah data-data perekonomian penurunan hingga meyentuh level 4,25 persen
AS menunjukkan kondisi perekonomian AS di akhir tahun 2017. Kondisi likuiditas yang
mengalami perlambatan. Perubahan arah ketat di tahun 2018 membuat suku bunga
normalisasi kebijakan moneter AS melalui acuan kembali meningkat hingga mencapai 6
penurunan suku bunga ini sedikit mengurangi persen di akhir tahun 2018 sebelum kemudian
ketatnya likuiditas global di awal tahun 2019. sedikit menurun menjadi 5,75 persen di bulan
Di samping kebijakan moneter AS, terdapat Juli 2019.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-25

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro pasar domestik. Pengetatan likuiditas ini telah
mendorong kenaikan suku bunga beberapa
Dalam rangka peningkatan efektivitas instrumen keuangan, termasuk suku bunga
transmisi kebijakan moneter dan memperbaiki SPN 3 Bulan mulai bulan Mei 2018.
likuiditas perekonomian domestik, selain
memperkenalkan suku bunga acuan yang Di tengah ketatnya likuiditas dalam negeri,
baru yaitu 7-Day Reverse Repo Rate (7DRR) kenaikan suku bunga SPN 3 bulan mulai
yang berlaku efektif mulai Agustus pertengahan tahun 2018 tidak dapat dihindari
2016, BI juga menempuh pelonggaran mengingat masih tingginya kebutuhan
kebijakan makroprudensial dengan tetap pembiayaan dan manajemen kas fiskal. Namun
mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. demikian, strategi dan pengelolaan fiskal
Pelonggaran kebijakan makroprudensial yang sehat terus dipertahankan untuk tetap
dilakukan antara lain dengan meningkatkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap
rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value instrument obligasi negara. Penerimaan
(FTV), penyesuaian uang muka kendaraan yang sehat, belanja yang berkualitas, defisit
bermotor, serta penyesuaian terhadap rasio yang terjaga, merupakan hal-hal yang terus
Non-Performing Loan (NPL) dan Non-Performing menjadi bagian kebijakan fiskal. Di samping
Financing (NPF) dalam ketentuan LTV. itu, komunikasi kepada investor mengenai
Penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran perkembangan perekonomian dan kebijakan
kebijakan makroprudensial beserta upaya fiskal yang terus menerus dilakukan, turut
pendalaman pasar keuangan (financial deepening) menjamin terjaganya kepercayaan investor.
dan pengembangan akses jasa keuangan Faktor pengelolaan kebijakan fiskal yang baik
(financial inclusion) telah mendorong turunnya ini berdampak positif terhadap tingkat suku
biaya dana yang turut berkontribusi pada bunga obligasi negara, sehingga realisasi SPN
fundamental perekonomian yang cukup kuat 3 bulan di tahun 2018, masih dapat ditekan di
di tahun 2017. bawah asumsinya dalam APBN 2018. Hasil
tersebut tentu membawa implikasi positif
Selama tahun 2018, rata-rata suku bunga SPN 3 terhadap penurunan beban biaya utang dari
Bulan mencapai 5,0 persen. Rata-rata tersebut perkiraan sebelumnya.
relatif stabil dibanding rata-rata tahun 2017,
namun masih lebih rendah dibanding asumsi Sampai dengan bulan Juli tahun 2019, rata-
APBN 2018 sebesar 5,3 persen. Perkembangan rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,79
suku bunga SPN 3 bulan selama tahun 2018 persen. Kecenderungan lebih tingginya yield
dipengaruhi oleh kondisi likuiditas global dan SPN 3 bulan dipengaruhi antara lain sentimen
faktor eksternal yang kurang kondusif. Faktor global yang bersumber pada perang dagang.
faktor peningkatan FFR, kenaikan suku bunga Selain itu, tingkat bunga SPN juga dipengaruhi
obligasi US Treasury, Brexit, dan ketidakpastian oleh relatif ketatnya likuiditas perbankan di
pasar keuangan global telah memicu Indonesia yang disebabkan oleh melambatnya
pergerakan arus modal investor ke instrumen pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
negara maju (safe haven). Pada saat yang sama, perbankan. Namun demikian memasuki
Bank Indonesia telah meningkatkan suku semester II 2019 dengan indikasi kebijakan
bunga acuan dalam negeri untuk mengatasi Bank Sentral AS yang cenderung dovish serta
tekanan nilai tukar yang terjadi. Kondisi ini
telah menyebabkan penurunan likuiditas di

1-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

mulai membaiknya kondisi likuiditas domestik, World Competitiveness Yearbook menjadi
rata-rata yield SPN 3 bulan pada 2019 faktor positif yang mampu mendorong
diperkirakan akan mampu ditekan mencapai masuknya arus modal masuk ke Indonesia.
5,6 persen. Perkembangan suku bunga SPN
3 bulan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Di sisi domestik, pergerakan suku bunga SPN
Grafik 1.6. 3 bulan antara lain dipengaruhi oleh perspektif
pelaku pasar dalam melihat apakah pengelolaan
Dinamika faktor eksternal dan internal akan fiskal dapat menghasilkan postur APBN yang
mempengaruhi pergerakan suku bunga sehat dan berkesinambungan. Dalam hal ini,
SPN 3 bulan di tahun 2020. Ketidakpastian Pemerintah terus mendorong pengelolaan
pemulihan ekonomi global menimbulkan APBN menjadi lebih produktif dan berdaya
sentimen negatif pada perekonomian negara- tahan dengan mempertimbangkan faktor risiko
negara berkembang termasuk Indonesia di dalam jangka pendek, menengah maupun
saat investor memilih untuk berinvestasi di panjang. Selain itu, suku bunga SPN 3 bulan
negara-negara safe havens. Arus modal keluar juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian
dari negara berkembang pada gilirannya akan domestik, nilai tukar yang stabil, inflasi yang
menimbulkan dorongan kenaikan suku bunga terjaga pada tingkat yang rendah serta kondisi
SPN 3 bulan di Indonesia. likuiditas sektor keuangan yang baik. Laju
inflasi yang stabil pada tingkat yang rendah
Di sisi lain, meningkatnya kemungkinan juga akan memberikan ruang pada pelonggaran
pelemahan ekonomi di Amerika Serikat kebijakan moneter yang berdampak pada
mendorong The Fed mengubah arah kebijakan semakin menariknya investasi di pasar SBN.
moneternya menjadi lebih longgar, yang
berpotensi memberikan dampak positif dalam Dampak bersih dari berbagai faktor tersebut
bentuk aliran modal masuk ke negara-negara di atas akan menentukan pergerakan suku
berkembang termasuk Indonesia. Selain bunga SPN 3 bulan di tahun 2020. Dengan
itu, menguatnya sentimen positif terhadap mempertimbangkan berbagai faktor tersebut
perekonomian Indonesia yang berasal dari di atas, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan di
kenaikan peringkat utang Indonesia dari tahun 2020 diperkirakan akan berada di kisaran
lembaga pemeringkat S&P Global Ratings dan 5,4 persen.
perbaikan daya saing Indonesia dalam IMD

GRAFIK 1.6
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3-BULAN, 2015–2019

persen Rata-rata 2015: 6,0% rata-rata
s.d. Juli 2019: 5,8%
6,7 Rata-rata 2016: 5,7%
6,4
6,1 rata-rata 2018: 5,0%
5,8
5,5 Rata-rata 2017: 5,0%
5,2
4,9 Jan
4,6 Mar
4,3 Mei
4,0
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul

2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Kementerian Keuangan Realisasi Rata-rata Tahunan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-27

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro minyak mentah pada semester I tahun 2017.
Kesepakatan tersebut memberikan sentimen
Harga Minyak Mentah Indonesia (Indo- positif bagi harga minyak mentah sehingga
nesia Crude Oil Price/ICP) harga meningkat hingga mencapai US$53 per
barel.
Harga minyak mentah Indonesia bergerak
sejalan dengan perkembangan harga minyak Harga minyak mentah masih cenderung
mentah global yang mengalami tren penurunan meningkat di tahun 2017. Di awal tahun,
sejak semester II tahun 2014. Di awal tahun harga bergerak di kisaran US$55 per barel
2015, harga minyak mentah global menyentuh melanjutkan peningkatan harga di akhir tahun
kisaran US$50 per barel. Penemuan shale oil 2016. Tingkat kepatuhan negara-negara OPEC
di Amerika Serikat (AS) dan Kanada, serta di awal tahun masih tinggi pada kisaran 85
keputusan OPEC untuk mempertahankan persen dan menurun di pertengahan tahun
tingkat produksi minyak mentah menjadi seiring dengan kekhawatiran atas kehilangan
faktor yang mendorong penurunan harga di pangsa pasar di tengah semakin meningkatnya
akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015. jumlah produksi minyak mentah negara-
Meskipun demikian, harga minyak mentah negara Non-OPEC, terutama AS. Faktor
sempat meningkat hingga mencapai kisaran tersebut mendorong harga minyak mentah di
US$60 di pertengahan tahun 2015 dikarenakan pertengahan tahun bergerak sedikit menurun
ketegangan politik di Timur Tengah. Namun, pada kisaran US$57 per barel. Meskipun
harga kembali menurun seiring dengan demikian, pada akhir tahun 2017 harga minyak
pencabutan sanksi ekonomi internasional mentah kembali bergerak meningkat hingga
Iran oleh Dewan Keamanan PBB. Selain mencapai kisaran US$64 per barel, dipengaruhi
itu, pasokan minyak mentah global semakin oleh perpanjangan kesepakatan pemangkasan
melimpah dengan turunnya permintaan minyak produksi minyak mentah oleh negara-negara
mentah dikarenakan moderasi pertumbuhan OPEC dan Rusia hingga akhir tahun 2018.
ekonomi Tiongkok sebagai konsumen minyak Selain itu, terjadi peningkatan permintaan
mentah terbesar di dunia. Di akhir tahun minyak mentah di akhir tahun akibat suhu
2015, harga minyak mentah global tercatat dingin yang ekstrem. Rata-rata harga minyak
pada kisaran US$40 per barel, lebih rendah mentah dunia tahun 2017 tercatat sebesar
dibandingkan harga di awal tahun. US$54 per barel, lebih tinggi dibandingkan
rata-rata harga minyak mentah tahun 2015
Pada tahun 2016, harga minyak mentah sempat dan 2016 yang tercatat masing-masing sebesar
tercatat berada di titik terendahnya sejak tahun US$49 per barel dan US$40 per barel.
2004, yaitu pada US$30 per barel. Akan tetapi,
harga kembali bergerak dalam tren meningkat, Tren peningkatan harga minyak mentah di
antara lain dipengaruhi oleh mulai pulihnya akhir tahun 2017 masih terus berlanjut hingga
aktivitas perekonomian global yang mendorong awal triwulan IV tahun 2018. Pergerakan
naiknya permintaan, terutama Tiongkok dan harga minyak mentah sepanjang tahun 2018
Jepang. Selain itu, produksi shale oil AS juga lebih dipengaruhi oleh gangguan geopolitik
menurun akibat tingkat harga minyak mentah antara AS dengan negara Timur Tengah,
yang terlalu rendah sehingga tidak dapat seperti Suriah dan Iran, serta konflik internal
menutup biaya produksi. Di akhir tahun 2016,
negara-negara OPEC dan 11 negara Non- Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
OPEC bersepakat untuk memangkas produksi

1-28

di beberapa negara produsen minyak di Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Afrika. Harga minyak mentah pada bulan
Oktober 2018 tercatat mencapai US$77 akibat kekhawatiran penurunan pasokan
per barel, tertinggi dalam 3 tahun terakhir. minyak mentah dengan kembali memanasnya
Hal ini dipengaruhi oleh keluarnya AS dari perang dagang antara AS dan Tiongkok.
kesepakatan pencabutan sanksi terhadap Iran International Energy Agency (IEA) merevisi
sehingga mendorong suplai minyak mentah ke bawah proyeksi permintaan minyak mentah
global menurun. Selain itu, penurunan global menjadi 1,1 juta barel per hari, lebih
produksi minyak mentah di tahun 2018 rendah dibandingkan proyeksi awal tahun
semakin tajam seiring dengan gangguan politik sebesar 1,2 juta barel per hari. Oleh karena itu,
dan ekonomi di Venezeula yang selanjutnya US Energy Information Administration (EIA)
berpengaruh pada produksi minyak mentah. memperkirakan cadangan minyak mentah
Meskipun demikian, harga minyak mentah global akan meningkat sebesar 0,1 juta barel
di akhir tahun 2018 tercatat mengalami per hari hingga akhir tahun 2019.
penurunan secara signifikan hingga pada level
US$58 per barel dikarenakan AS memberikan Pada awal Juli 2019, OPEC dan Rusia
kebebasan (waiver) pada akhir tahun kepada (OPEC+) menyepakati untuk memperpanjang
Iran untuk tetap dapat bertransaksi dengan pemangkasan produksi minyak mentah hingga
beberapa negara konsumen utamanya Maret 2020. Meskipun demikian, harga
seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Yunani. masih bergerak lebih rendah dibanding bulan
Walaupun OPEC memutuskan untuk tetap sebelumnya, yaitu pada kisaran US$61-63
melanjutkan pemangkasan produksi minyak per barel. Hal tersebut dikarenakan proyeksi
mentah hingga semester I 2019, harga masih produksi minyak mentah yang diperkirakan
mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih tumbuh dengan sumbangan terbesar
proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 berasal dari negara Non-OPEC khususnya AS.
diperkirakan lebih rendah dibanding 2018 EIA memperkirakan hingga akhir tahun harga
sehingga timbul kekhawatiran kelebihan akan stabil bergerak pada level yang sama
pasokan minyak mentah akibat menurunnya sehingga rata-rata tahun 2019 untuk Brent
permintaan minyak mentah global. diperkirakan sebesar US$67 per barel dan West
Texas Intermediate (WTI) mencapai US$60
Pergerakan harga minyak mentah di tahun per barel.
2019, dimulai pada titik yang lebih rendah
dibandingkan tahun 2018. Akan tetapi, Mempertimbangkan dinamika pergerakan
seiring dengan tingginya komitmen negara harga minyak dunia di atas, rata-rata harga
OPEC+ dalam melaksanakan pemangkasan minyak mentah Indonesia atau ICP pada
produksi serta pemberian sanksi oleh AS semester II tahun 2019 diperkirakan bergerak
kepada perusahaan minyak terbesar Venezuela, pada level yang sama dengan semester I sehingga
harga minyak mentah bergerak meningkat rata-rata tahun 2019 diperkirakan mencapai
hingga mencapai level yang sama di tahun US$63 per barel. Meskipun demikian, masih
2018, US$68 per barel pada bulan April- terdapat potensi kenaikan harga yang berasal
Mei. Meskipun demikian, di bulan Juni harga dari ketegangan politik Timur Tengah, yaitu
minyak mentah kembali bergerak menurun kekhawatiran penyerangan kapal-kapal dagang
yang melewati Selat Hormuz sebagai salah
satu jalur perdagangan utama dunia. Selain

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-29

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

itu, faktor musiman peningkatan permintaan Di samping itu, mulai diterapkannya
pada masa menjelang dan saat musim dingin pembatasan tingkat sulfur pada kapal-kapal
di triwulan IV juga menjadi faktor yang tanker oleh Organisasi Maritim Internasional
mendorong harga naik. Perkembangan ICP (International Maritime Organizations/IMO)
tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 1.7. sejak 1 Januari 2020 diperkirakan akan turut
berpengaruh pada pola distribusi, suplai, dan
Perkembangan ekonomi global menjadi permintaan minyak mentah dunia hingga ke
faktor yang berpengaruh pada keseimbangan harga. Kebijakan tersebut akan membatasi
pasar komoditas dunia, termasuk minyak tingkat sulfur pada bahan bakar kapal
mentah. Aktivitas perekonomian global sebesar 0,5 persen dari berat yang diangkut,
diperkirakan mulai mengalami pemulihan memangkas cukup besar dari pembatasan
di tahun 2020. Hal ini turut berpengaruh sebelumnya yang sebesar 3,5 persen. Kebijakan
pada proyeksi permintaan minyak mentah tersebut diperkirakan sedikit mendorong
global yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,4 kenaikan harga. Meskipun demikian, pasar
juta barel per hari, lebih tinggi dibandingkan minyak mentah dunia masih dibayangi oleh
perkiraan pertumbuhan minyak mentah ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan
tahun 2019 sebesar 1,1 juta barel per hari. US produksi minyak mentah oleh OPEC+
Energy Information Administration (EIA) yang akan berakhir pada Maret 2020. Selain
memperkirakan pertumbuhan permintaan itu, produksi minyak mentah dari negara-
minyak mentah, terutama berasal dari negara Non-OPEC diperkirakan masih akan
permintaan AS, Tiongkok, India, dan Rusia. mengalami peningkatan, utamanya berasal dari
Sementara itu, EIA memperkirakan produksi AS dan Kanada. Produksi minyak mentah AS
OPEC mencapai 29,7 juta barel per hari, lebih diperkirakan akan tumbuh hingga mencapai
rendah dibanding produksi tahun 2018 dan 13,3 juta barel per hari dan akan mulai menjadi
2019. Penurunan proyeksi produksi minyak net eksportir minyak mentah dan produk
mentah OPEC disebabkan oleh berkurangnya turunannya.
secara signifikan produksi minyak mentah
Venezuela dan Iran karena masih berlakunya Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut,
sanksi dari AS. proyeksi harga minyak mentah jenis Brent dan
WTI menurut EIA, masing-masing mencapai

GRAFIK 1.7
PERKEMBANGAN INDONESIA CRUDE PRICE (ICP) , 2015 - 2019

(US$/Barel)

120,0 rata-rata 2018:
100,0 US$67,5/brl
80,0
60,0 rata-rata 2015: rata-rata 2017: Rata-rata 2019 s.d Juli:
40,0 US$49,2/brl US$51,2/brl US$62,9/brl
20,0 2019
rata-rata 2016:
US$40,2/brl

0,0 Jan
Mar
Mei

Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul

2015 2016 2017 2018

Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan , diolah

1-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

US$67 dan US$63 per barel di tahun 2020. Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Berdasarkan hal tersebut, ICP yang bergerak
terutama mengacu pada harga minyak mentah di tengah penurunan yang terjadi di Blok
jenis Brent diperkirakan dapat mencapai US$65 Mahakam.
per barel.
Kegiatan produksi dan lifting migas di tahun
Lifting Minyak dan Gas Bumi 2019 masih menghadapi tantangan dan
tren penurunan produksi dan lifting. Hal ini
Dalam periode 2015-2018, lifting minyak dan disebabkan oleh kondisi lapangan migas utama
gas bumi secara rata-rata mengalami penurunan yang sebagian besar telah mengalami tren
(dapat dilihat pada Grafik 1.8 dan Grafik 1.9). penurunan produksi. Selain itu khusus untuk
Penurunan tersebut dipengaruhi berbagai komoditas gas alam, aspek pemasaran dan
faktor teknis dan non-teknis, seperti kegiatan penjualan (off-take) juga masih menghadapi
pengeboran dan perawatan sumur yang tidak tantangan rendahnya tingkat penyerapan pasar.
sesuai target, frekuensi gangguan produksi Meski demikian, berbagai upaya optimalisasi
(unplanned shutdown) yang terjadi, serta onstream produksi dan aktivitas pengeboran dan kerja
proyek yang tidak berjalan sesuai rencana. ulang sumur-sumur yang ada terus dilakukan
Di samping itu, faktor gejolak harga minyak guna menahan penurunan yang lebih dalam.
dunia pada periode tersebut juga memberikan Selain itu, terdapat rencana 11 proyek migas
pengaruh ketidakpastian pada proses produksi. yang ditargetkan akan berproduksi pada
Pada 2018, realisasi lifting minyak dan gas bumi semester II tahun 2019 dan diharapkan menjadi
hampir mendekati target yang ditetapkan dalam sumber produksi di tahun-tahun berikutnya.
APBN. Lifting minyak pada tahun 2018 sebesar Mempertimbangkan kondisi tersebut, rata-
778 ribu barel per hari (mencapai 97 persen rata lifting minyak mentah di 2019 diperkirakan
dari target APBN). Produksi minyak mentah hanya mampu mencapai 754 ribu bph dan
ditopang oleh produksi dari Lapangan Banyu lifting gas bumi mencapai 1.072 ribu bsmph,
Urip-Blok Cepu. Sementara itu, lifting gas 2018 sedikit di bawah target APBN tahun 2019 yang
mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per masing-masing sebesar 775 ribu bph dan 1.250
hari (mencapai 95 persen dari target APBN). ribu bsmph.
Kegiatan produksi dari Blok Tangguh menjadi
penopang utama kinerja produksi gas alam Untuk tahun 2020, target lifting migas masih
menghadapi tantangan penurunan alamiah
pada sumber produksi migas utama sehingga

GRAFIK 1.8 GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI PERKEMBANGAN LIFTING GAS

2015-2020 (rbph) 2015-2020 (rbph)

825
778

820
829
815
804
800
778
775
754
734
1.221
1.195
1.150
1.180
1.150
1.142
1.200
1.145
1.250
1.072
1.191

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Target Realisasi/ 2019 (outlook) RAPBN RAPBN
Target Realisasi/ 2019 (outlook)
Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan 1-31

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro mendorong peran Indonesia Oil and Gas
Institute (IOGI) sebagai institusi yang menjadi
diperkirakan sedikit menurun dari capaian sumber informasi bagi investor terkait data
target 2019, yakni mencapai 1,925 juta bsmph pengembangan hulu migas, khususnya potensi
terdiri atas minyak bumi sebesar 734 ribu bph giant discovery lainnya. IOGI merupakan lembaga
dan gas bumi sebesar 1,191 juta bsmph. Guna pusat data hulu migas yang menjadi sumber
mencapai target produksi tersebut, upaya data untuk pengembangan industri hulu migas
peningkatan produksi dan lifting minyak dan serta sumber data dan informasi untuk calon
gas bumi yang telah dijalankan di tahun 2019 investor. Koordinasi yang erat dan komitmen
akan menjadi acuan untuk kegiatan serupa di bersama antara instansi Pemerintah dan para
tahun 2020. Kegiatan pengeboran, kerja ulang, pemangku kepentingan di sektor hulu migas
perawatan sumur tetap menjadi program kerja mutlak dijalankan guna menjaga iklim investasi
utama yang akan didorong untuk semakin masif yang kondusif termasuk dengan memberikan
dilaksanakan. Selain itu, kegiatan-kegiatan insentif fiskal secara selektif.
pendukung lainnya, seperti survey seismik dan
pengembangan Enhance Oil Recovery (EOR) 1.3 Pencapaian Sasaran Indikator
juga terus dilakukan guna mendukung proses Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015-
produksi migas. 2019 dan Rencana Tahun 2020

Untuk keberlanjutan produksi di masa yang Tahun 2019 merupakan tahun terakhir
akan datang, Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka
perbaikan institusi melalui penyederhanaan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
proses birokrasi dan perijinan, serta mendorong Pada periode tersebut, sasaran pembangunan
aktivitas investasi baik di sisi ekplorasi maupun diantaranya tingkat kemiskinan, tingkat
ekploitasi. Salah satu bentuk perbaikan institusi ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka
adalah dengan mendorong penggunaan dan kualitas sumber daya manusia telah
skema kerjasama bagi hasil dimuka (gross menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2015-
split) yang lebih efisien dan menyederhanakan 2018, perekonomian nasional mampu dijaga
administrasi birokrasi. Dari sisi peningkatan tumbuh positif mencapai rata-rata 5,04 persen,
investasi, kemudahan pemberian ijin rencana yang diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan,
pengembangan (plan of development) akan terus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
dilakukan guna memberikan kepastian usaha rasio gini, serta kenaikan Indeks Pembangunan
bagi investor dalam mengembangkan lapangan- Manusia (IPM). Tingkat kemiskinan terus
lapangan utama (giant fields discovery). Hingga menurun di bawah single digit yakni menjadi
saat ini, sudah teridentifikasi 10 titik giant fields 9,41 persen per Maret 2019, yang merupakan
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, level terendah sejak era kemerdekaan Republik
salah satunya penemuan Lapangan Kaliberau Indonesia. Keberhasilan ini menggambarkan
Dalam 2X Sakakemang di Kabupaten Musi pertumbuhan ekonomi yang tercipta semakin
Banyuasin, Sumatera Selatan yang merupakan berkualitas dan inklusif serta berhasilnya
penemuan sumur cadangan gas terbesar program-program perlindungan sosial
keempat di dunia dengan potensi sebesar 2 Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
triliun kaki kubik. Selain itu, Pemerintah juga
melaksanakan exploration roadshow ke berbagai
negara guna menjaring potensi investor serta

1-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Indikator Ketenagakerjaan Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 dapat dilihat pada Grafik 1.10.
periode 2015-2018 telah mengalami penurunan
yakni dari 6,18 persen di Agustus 2015 menjadi Pada Februari 2019, TPT terus melanjutkan
5,34 persen di Agustus 2018. Di periode yang tren membaik atau menurun menjadi 5,01
sama, lapangan kerja yang tercipta semakin persen. Hal ini mengindikasikan jumlah
besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi 124,0 pengangguran masih mencapai 6,82 juta
juta orang atau tumbuh 8,0 persen (9,2 juta orang dari total angkatan kerja yang berjumlah
lapangan kerja baru tercipta). Meskipun dengan 136,18 juta orang. Capaian TPT ini merupakan
tren positif, permasalahan ketenagakerjaan angka terendah yang berhasil dicapai
seperti rendahnya produktivitas, kurang Pemerintah sejak era reformasi. Keberhasilan
fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian dalam menurunkan TPT tersebut merupakan
antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pencapaian yang positif oleh Pemerintah
dunia usaha dan industri tetap menjadi dalam menjaga pertumbuhan kesempatan
tantangan besar bangsa yang harus segera kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan
diatasi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertumbuhan angkatan kerja. Tren ini
diindikasikan oleh sektor informal yang masih diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun
mendominasi, yakni mencapai 57 persen 2020 sehingga TPT diharapkan berada pada
dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor kisaran 4,8 – 5,1 persen. Selain itu, Pemerintah
informal tersebut umumnya merupakan sektor akan terus berupaya menurunkan indikator
yang belum terjangkau sepenuhnya oleh TPT di tengah jumlah angkatan kerja yang
pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam terus meningkat dan era bonus demografi yang
rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan diperkirakan masih berlangsung hingga tahun
pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus 2030-an.
mendorong perluasan dan kualitas pendidikan,
serta meningkatkan porsi sektor formal dalam Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan
rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Tingkat kemiskinan dalam periode 2015-
Terbuka (TPT) per Februari periode 2015- 2018 telah mengalami penurunan yakni dari
11,1 persen di September 2015 menjadi 9,66
persen di September 2018. Di periode yang

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)

PER FEBRUARI, 2015-2020

8 7,45
7,5
7,02 7,01 6,87
7 6,82

6,5

6 5,81 5,33 5,1
5,5 5,50

5,13 5,01

5 4,8
4,5

4 2016 2017 2018 2019 2020
2015 TPT (%) Target

Jumlah Pengangguran (Juta Orang)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-33

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro indikator tingkat kemiskinan dan ketimpangan
di tengah target yang harus dicapai Indonesia
sama, jumlah penduduk miskin telah menurun yaitu zero poverty sebagaimana tertuang dalam
dari 28,51 juta orang menjadi 25,67 juta Sustainable Development Goals (SDGs)
orang, atau telah turun sebanyak 1,44 persen tahun 2030. Selanjutnya, Pemerintah juga
(2,84 juta orang keluar dari kemiskinan). akan memanfaatkan bonus demografi yang
Meskipun dengan tren positif, permasalahan terjadi agar mampu lepas dari middle-income
kemiskinan masih menjadi persoalan utama trap sehingga kesejahteraan masyarakat terus
yang harus diselesaikan. Penduduk miskin meningkat.
harus mendapatkan pekerjaan yang layak,
sehingga memperoleh penghasilan yang Angka kemiskinan sangat erat kaitannya
lebih baik dan mampu keluar dari jurang dengan rasio gini atau tingkat ketimpangan
kemiskinan. Selain itu, untuk memutus rantai pendapatan. Sebagaimana capaian pada
kemiskinan Pemerintah akan memaksimalkan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini
pemberdayaan penduduk miskin dan rentan dalam periode 2015-2018 juga membaik yaitu
serta mengoptimalkan efektivitas pemberian dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,384
bantuan sosial. di September 2018. Dalam periode tersebut,
rasio gini telah menurun sebesar 0,018 basis
Pada periode Maret 2019, berbagai upaya poin. Meskipun menunjukkan tren positif,
Pemerintah dalam menurunkan kemiskinan permasalahan ketimpangan masih menjadi
telah menunjukkan hasil, dimana tingkat isu pembangunan yang harus terus diatasi
kemiskinan kembali menurun menjadi agar hasil pembangunan lebih inklusif. Selain
9,41 persen atau mencapai 25,14 juta jiwa itu, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah
dari estimasi total populasi penduduk dalam mendorong pemerataan dan keadilan
yaitu sebesar 267,2 juta jiwa. Jumlah ini ekonomi terus diupayakan guna tetap menjaga
merupakan angka terendah yang berhasil kebersamaan dan persatuan bangsa dalam
dicapai Pemerintah sejak era kemerdekaan. pembangunan. Perkembangan Tingkat
Penurunan tingkat kemiskinan diantaranya Kemiskinan dan Rasio Gini, per Maret tahun
didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 1.11 dan
semakin berkualitas dan berhasilnya program Grafik 1.12.
perlindungan sosial Pemerintah. Selain itu,
Pemerintah akan terus berupaya menurunkan

GRAFIK 1.11 GRAFIK 1.12
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PER MARET, PERKEMBANGAN RASIO GINI PER MARET, 2015-2020
0,440
2015-2020 (%)
12 11,22 0,420 0,408
0,400 0,397 0,393 0,389
10,86 10,64
0,382 0,380
10 9,82 0,380
9,41
9,0 0,360 0,375

8 8,5

6 0,340 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Target
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

1-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pada periode Maret 2019 tren positif terus membaik dari 69,55 di 2015 menjadi 71,39
berlanjut, dimana rasio gini kembali turun di 2018. Pemerintah berhasil meningkatkan
menjadi 0,382. Tingkat ketimpangan ini angka IPM Indonesia dari kategori sedang
merupakan angka terendah dalam lima tahun menjadi kategori tinggi sejak tahun 2016.
terakhir yang mampu dicapai oleh Pemerintah. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami
Pemerintah akan terus berupaya menurunkan kenaikan yaitu, pertama, pengeluaran per kapita
indikator ini agar pembangunan menjadi penduduk telah meningkat dari Rp10,15 juta
semakin inklusif. Selain itu, Pemerintah akan menjadi Rp11,06 juta. Kedua, Umur Harapan
terus mendorong akses penduduk yang lebih Hidup saat lahir telah meningkat dari 70,78 tahun
merata terhadap kebutuhan dasar seperti menjadi 71,20 tahun. Selain itu, di periode yang
ketersediaan pangan dan papan, fasilitas sama, Harapan Lama Sekolah telah meningkat
kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Penurunan dari 12,55 tahun menjadi 12,91 tahun. Pada
tingkat ketimpangan juga menunjukkan tahun 2019, IPM diharapkan terus meningkat
terwujudnya pembangunan yang lebih menjadi 71,98. Tren ini diharapkan dapat
berkeadilan antara perdesaan dan perkotaan kembali berlanjut pada tahun 2020 sehingga
serta antara Pulau Jawa dan Luar Jawa. Tren IPM mampu naik menjadi 72,51. Meskipun
penurunan tingkat kemiskinan dan rasio gini menunjukkan tren positif, permasalahan daya
ini diharapkan terus berlanjut bersamaan saing SDM Indonesia yang diindikasikan
dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh masih rendahnya produktivitas, tingkat
Pemerintah sehingga pada tahun 2020, tingkat pendidikan dan keterampilan masih menjadi
kemiskinan dan rasio gini diharapkan terus tantangan besar apabila ingin lepas dari jebakan
turun masing-masing berada pada kisaran pendapatan kelas menengah (middle-income trap).
8,5 – 9,0 persen dan 0,375 - 0,380. Perkembangan IPM periode 2015-2020 dapat
dilihat pada Grafik 1.13.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.4. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi
Berbagai upaya Pemerintah dalam Makro Jangka Menengah Tahun 2021-2023
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM) juga menunjukkan keberhasilan yang Pertumbuhan Ekonomi
diindikasikan oleh perbaikan angka IPM setiap
tahunnya. IPM dalam periode 2015-2018 Dalam jangka menengah, pertumbuhan
ekonomi Indonesia diharapkan tetap

GRAFIK 1.13
PERKEMBANGAN IPM, 2015-2020

73,5 72,51
72,5
71,5 71,98
70,5
69,5 71,39

70,81

70,18

69,55

68,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Target Target
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-35

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

melanjutkan momentum perbaikan. Namun potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan
demikian, risiko ketidakpastian ekonomi ekonomi Indonesia tahun 2021 hingga 2023
global masih diperkirakan menjadi tantangan diperkirakan dalam kisaran 5,3-6,2 persen
bagi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan. (dapat dilihat pada Grafik 1.14).

GRAFIK 1.14
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, 2021-2023

(%, yoy)

6,5 6,2

6,0 5,9
5,7

5,5 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3

5,0

4,5 2019 2020 2021 2022 2023
2018

Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan efisiensi dari negara berkembang Tingkat Inflasi
lainnya juga memberikan tantangan bagi
kinerja perdagangan internasional sehingga Dalam jangka menengah, laju inflasi akan
menuntut peningkatan produktivitas terus diupayakan berada dalam tren menurun
domestik. Pembangunan infrastruktur dan rendah dalam rangka mendukung
yang telah dilaksanakan diharapkan dapat pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi
menjadi landasan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
sehingga mampu menopang dan mendorong Strategi pencapaian tersebut dilakukan sesuai
peningkatan kinerja sektor-sektor strategis dan dengan koridor inflation targeting framework agar
produktif, seperti investasi dan ekspor serta dapat menjaga ekspektasi inflasi masyarakat
didukung oleh konsumsi masyarakat yang pada level yang relatif rendah. Pemerintah
terjaga. Arah kebijakan pembangunan tidak bersama dengan Bank Indonesia akan terus
hanya difokuskan pada pembangunan fisik memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter,
seperti perbaikan kualitas infrastruktur, namun dan sektor riil guna menjaga inflasi tetap berada
juga diarahkan pada peningkatan kualitas dalam rentang sasaran. Peningkatan koordinasi
SDM sehingga dapat meningkatkan iklim dan sinergi kebijakan akan dilaksanakan di
investasi dan teknologi yang nantinya mampu tingkat pusat dan daerah melalui kerangka
meningkatkan produktivitas. Peningkatan Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Penguatan
aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui partisipasi aktif Pemerintah Daerah juga akan
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terus didorong melalui inovasi program-
masyarakat akan mendukung kinerja ekonomi program pengendalian inflasi dengan
dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi memperhatikan karakteristik permasalahan
masyarakat juga akan mengalami perbaikan dan inflasi di masing-masing daerah. Strategi
memberikan prospek ekonomi yang tinggi bagi pengendalian inflasi akan tetap berfokus
pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan pada kebijakan utama 4K, yaitu menciptakan

1-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Keterjangkauan Harga, menjamin Ketersediaan Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Pasokan, memastikan Kelancaran Distribusi,
dan melakukan Komunikasi Efektif dalam turut mempengaruhi stabilitas perekonomian
rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. domestik. Kondisi tersebut menggambarkan
Sementara itu, untuk mewujudkan reformasi rendahnya risiko tekanan gejolak eksternal,
subsidi energi yang semakin tepat sasaran, khususnya pada nilai tukar. Perubahan arah
Pemerintah juga akan memastikan pengelolaan kebijakan moneter Amerika Serikat juga
kebijakan energi dilakukan secara fleksibel berpotensi mengurangi tekanan pada nilai
dengan tetap memperhatikan kondisi umum tukar Rupiah.
perekonomian domestik, daya beli masyarakat,
serta sasaran inflasi tahun berjalan. Dengan Dengan iklim investasi yang membaik,
mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, perekonomian domestik diharapkan dapat
Pemerintah memperkirakan laju inflasi pada terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi
jangka menengah dapat terkendali pada kisaran domestik berimplikasi pada masih tingginya
2,0 – 4,0 persen. kebutuhan barang modal dari luar negeri untuk
memenuhi kebutuhan aktivitas pembangunan
Nilai Tukar Rupiah infrastruktur dan peningkatan kapasitas
produksi serta potensi peningkatan konsumsi
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam domestik, termasuk terhadap barang-barang
jangka menengah dipengaruhi oleh faktor impor. Hal tersebut diperkirakan menjadi
fundamental permintaan dan penawaran di salah satu faktor utama yang akan mendorong
pasar keuangan dan faktor nonfundamental permintaan valas. Kehati-hatian pembiayaan
seperti sentimen dan psikologis pasar. APBN melalui pinjaman luar negeri dalam
Penawaran valuta asing dalam jangka menengah bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin
bersumber antara lain dari pendapatan valuta meluasnya penerapan skema hedging untuk
asing dari kegiatan ekspor, arus modal masuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor
(baik dalam bentuk penanaman modal asing swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang
maupun portofolio), dan pihak-pihak yang memadai akan mengurangi risiko tekanan nilai
memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk tukar yang berlebihan. Pemerintah juga akan
valuta asing. Sementara dari sisi permintaan, menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar
kebutuhan impor barang-barang modal dan dapat memperkuat daya saing produk dalam
input kegiatan produksi (antara lain mesin- negeri, khususnya ekspor produk manufaktur
mesin dan bahan baku yang tidak diproduksi di bernilai tambah tinggi yang akan memberikan
dalam negeri), serta pembayaran utang dalam dampak positif bagi ketersediaan valas di
denominasi valuta asing, akan menentukan dalam negeri.
besarnya permintaan akan valuta asing
terutama dolar AS. Dengan fundamental perekonomian yang kuat,
kondisi fiskal yang sehat dan iklim investasi
Perekonomian global yang bergerak stabil yang semakin kondusif diharapkan mampu
pada tingkat yang rendah, masih tingginya menciptakan insentif bagi arus modal masuk,
arus modal masuk ke negara berkembang, baik dalam bentuk penanaman modal asing
serta pasar keuangan global yang relatif stabil jangka panjang maupun arus modal dalam
bentuk portofolio. Di sisi sektor keuangan,
upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-37

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro berharga negara, termasuk SPN 3 bulan.
Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut,
mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun
memperluas sumber pendanaan bagi kegiatan 2021-2023 diperkirakan akan bergerak pada
sektor riil dan investasi yang dibutuhkan. kisaran 4,5-5,5 persen.
Perbaikan-perbaikan ini pada gilirannya akan
mendorong perbaikan efisiensi ekonomi Harga Minyak Mentah Indonesia
dan mendorong semakin tingginya kapasitas (Indonesia Crude Oil Price/ICP)
produksi nasional. Dengan melihat berbagai
potensi global dan perkembangan fundamental Mengikuti perkembangan harga minyak dunia
perekonomian domestik, nilai tukar Rupiah
pada tahun 2021 – 2023 diperkirakan akan yang dipengaruhi oleh faktor permintaan-
bergerak di kisaran Rp13.600-15.000 per dolar
AS. penawaran dan nonfundamental seperti

Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara geopolitik, harga minyak mentah Indonesia
(SPN) 3 Bulan
diperkirakan bergerak pada kisaran US$60-
Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam
beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan 70 per barel. Beberapa faktor yang cukup
oleh kebijakan moneter di negara maju dan
selanjutnya berdampak pada pasar keuangan mempengaruhi pergerakan minyak
di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia. Melihat kecenderungan berubahnya jangka menengah adalah perkembangan
arah normalisasi kebijakan moneter yang akan
dilakukan AS ke depan, tekanan terhadap pasar perekonomian global yang diperkirakan
keuangan domestik, termasuk pasar surat
berharga negara, diperkirakan akan sedikit mengalami pemulihan dalam beberapa
melonggar.
tahun ke depan. Hal ini diperkirakan turut
Dari sisi domestik, beberapa faktor yang
mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 mendorong peningkatan permintaan minyak
bulan antara lain yaitu stabilitas perekonomian
nasional yang akan tetap terjaga dengan baik mentah dunia. Sementara itu, kebijakan OPEC
dengan laju inflasi yang cukup rendah dan
terkendali serta nilai tukar yang relatif stabil. dalam pemangkasan produksi akan menekan
Laju inflasi yang terkendali memberikan
ruang pelonggaran kebijakan moneter dan jumlah pasokan. Beberapa faktor lain yang juga
makroprudensial semakin besar. Di sisi lain,
kondisi fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang berpengaruh terhadap pergerakan harga adalah
terus dijalankan Pemerintah akan memperkuat
fundamental perekonomian domestik agar faktor geopolitik di daerah Timur Tengah dan
semakin kondusif, sehingga diharapkan
mampu menjaga permintaan terhadap surat beberapa negara produsen minyak di Afrika.

Di sisi lain, tren peningkatan pasokan minyak

mentah, terutama dari negara Non-OPEC

akan menahan terjadinya kenaikan harga.

Naiknya tren penggunaan energi alternatif juga

akan berdampak pada penurunan permintaan

minyak yang juga dapat menahan kenaikan

harga. Mempertimbangkan kondisi tersebut,

harga minyak mentah dunia, untuk jenis Brent

diperkirakan bergerak pada kisaran US$65-75

per barel sehingga ICP diperkirakan berada

pada kisaran US$60-70 per barel.

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Produksi dan lifting minyak bumi dalam
jangka menengah diperkirakan masih akan

1-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

menghadapi tren penurunan dimana pada Sakakemang Sumatera Selatan yang merupakan
tahun 2023 diperkirakan berada pada rentang penemuan cadangan gas terbesar ke empat di
538-707 ribu barel per hari. Di sisi lain, dunia dengan potensi mencapai 2 triliun kaki
produksi dan lifting gas bumi sampai dengan kubik (trilion cubic feet/tcf).
tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan
hingga pada kisaran 1.102-1.218 ribu barel Sejalan dengan kegiatan eksplorasi yang masif,
setara minyak per hari. Terdapat berbagai pemerintah juga terus berupaya meningkatkan
faktor yang menyebabkan menurunnya iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas
produksi minyak bumi, diantaranya kondisi bumi guna mampu menarik minat investor,
sumur produksi minyak bumi yang sebesar termasuk memperbaiki payung hukum regulasi
72 persen sudah berproduksi lebih dari 30 di sektor tersebut. Selain itu, peran institusi
tahun sehingga secara alamiah mempengaruhi seperti Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)
penurunan produksi minyak bumi, sementara ke depannya akan dioptimalkan sebagai sumber
penemuan cadangan migas baru yang mampu data penemuan giant field dan informasi untuk
berproduksi lebih banyak menghasilkan gas investor.
alam, sedangkan penambahan produksi minyak
dan kondensat relatif sedikit. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah
tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.5.
Untuk meningkatkan produksi minyak dan gas
bumi, Pemerintah terus berupaya mendorong
investasi untuk kegiatan eksplorasi dan
pengembangan teknologi produksi secara
berkelanjutan. Usaha dalam melakukan
eksplorasi secara masif dilakukan untuk
mengidentifikasi area eksplorasi dengan potensi
cadangan migas yang besar (giant field). Dalam
beberapa tahun terakhir, telah teridentifikasi
10 giant field, termasuk diantaranya penemuan
lapangan Kaliberau Dalam 2X (KBD-2X) di

TABEL I.5
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2023

Indikator Outlook RAPBN 2021 MTBF 2023
2019 2020 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 5,2 5,3 5,3-5,7 5,3-5,9 5,3-6,2

Inflasi (%,yoy) 3,1 3,1 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-4,0

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,6 5,4 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5

Nilai Tukar (Rp/US$) 14.250 14.400 13.600-15.000 13.600-15.000 13.600-15.000

Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 63 65 60-70 60-70 60-70

Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) 754 734 627-699 589-700 538-707

Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.072 1.191 1.116-1.195 1.125-1.217 1.102-1.218

Keterangan: PDB nominal tahun 2019 diproyeksikan Rp16.087,0 triliun dan tahun 2020 diproyeksikan Rp17.464,8 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian ESDM, BI, dan SKK Migas

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 1-39



Bab 2 Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1 Pendahuluan Pemerintah lebih mengutamakan penerimaan
hibah untuk mendanai kegiatan-kegiatan
Pendapatan negara dalam satu dasawarsa yang menjadi prioritas kementerian/lembaga
terakhir masih didominasi oleh penerimaan (K/L) dan memberikan nilai tambah dalam
perpajakan dengan kontribusi rata-rata pembangunan nasional yang mengutamakan
sekitar 75,0 persen. Sedangkan, penyumbang penerimaan hibah yang tidak memerlukan
pendapatan negara lainnya adalah penerimaan Rupiah Murni Pendamping (RMP).
negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan
hibah. Dengan komposisi tersebut, kinerja 2.2 Perkembangan Pendapatan Negara
pendapatan negara tidak terlepas dari Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020
perkembangan perekonomian global maupun
domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan Pendapatan negara dalam periode tahun
negara dipengaruhi diantaranya oleh volume 2015-2019 mengalami perkembangan yang
perdagangan dan harga komoditas dunia. positif dengan rata-rata pertumbuhan
Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam mencapai sebesar 7,7 persen per tahun.
negeri juga ikut berperan dalam pencapaian Realisasi pendapatan negara secara nominal
pendapatan negara. meningkat dari Rp1.508.020,4 miliar pada
tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai
Pendapatan negara yang bersumber dari sebesar Rp2.030.757,8 miliar pada tahun 2019.
penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi Sebagian besar pendapatan negara tersebut
perkembangan aktivitas ekonomi dan kebijakan bersumber dari pendapatan dalam negeri
perpajakan. Fluktuasi dalam kegiatan usaha dan dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,4 persen,
struktur perpajakan berdampak pada kinerja sementara rata-rata kontribusi penerimaan
penerimaan perpajakan. Sementara PNBP hibah sebesar 0,6 persen sepanjang periode
terutama diperoleh dari pemanfaatan sumber 2015-2019.
daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan,
serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset Dalam APBN 2019, pendapatan negara
yang dimiliki oleh Pemerintah. Perkembangan ditargetkan sebesar Rp2.165.111,8 miliar
PNBP dipengaruhi banyak faktor antara atau meningkat 11,4 persen dari tahun 2018.
lain meliputi tingkat produksi atau jumlah Namun, seiring dengan perekonomian global
pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem yang masih lemah dan diikuti dengan tren harga
administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Selain komoditas yang menurun, realisasi pendapatan
itu, dalam optimalisasi PNBP, Pemerintah juga negara pada tahun 2019 diperkirakan lebih
harus mempertimbangkan faktor-faktor lain rendah dari targetnya dalam APBN 2019
seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan menjadi sebesar Rp2.030.757,8 miliar.
dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas Perkembangan pendapatan negara disajikan
pelayanan. Sementara, di penerimaan hibah, dalam Tabel 2.1.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-1

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2015-2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020

I PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.496,0 1.546,9 1.654,7 1.928,1 2.029,4 2.221,0
1. Penerimaan Perpajakan 1.240,4 1.285,0 1.343,5 1.518,8 1.643,1 1.861,8
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.205,5 1.249,5 1.304,3 1.472,9 1.603,3 1.819,2
1) Pendapatan Pajak Penghasilan 750,0 818,6 927,5
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 602,3 666,2 646,8 537,3 592,8 685,9
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 423,7 412,2 480,7
4) Pendapatan Cukai 29,3 19,4 16,8 19,4 18,9 18,6
5) Pendapatan Pajak Lainnya 144,6 143,5 153,3 159,6 165,8 179,3
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
1) Pendapatan Bea Masuk 5,6 8,1 6,7 6,6 7,3 7,9
2) Pendapatan Bea Keluar 34,9 35,5 39,2 45,9 39,8 42,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 31,2 32,5 35,1 39,1 37,5 40,0
a. Pendapatan Sumber Daya Alam 3,7 3,0 4,1 6,8 2,3 2,6
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 255,6 262,0 311,2 409,3 386,3 359,3
c. PNBP Lainnya 101,0 64,9 111,1 180,6 152,2 153,7
d. Pendapatan BLU 37,6 37,1 43,9 45,1 79,7 48,0
81,7 118,0 108,8 128,6 103,8 100,9
II PENERIMAAN HIBAH 35,3 41,9 47,3 55,1 50,7 56,7
PENDAPATAN NEGARA 12,0 9,0 11,6 15,6 1,3 0,5
1.508,0 1.555,9 1.666,4 1.943,7 2.030,8 2.221,5
Sumber: Kementerian Keuangan
perpajakan. Sebaliknya, PNBP dalam RAPBN
Sementara itu, pendapatan negara tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif
dalam RAPBN 2020 ditargetkan sebesar sebesar 7,0 persen dari outlook APBN tahun
Rp2.221.548,5 miliar atau tumbuh hingga 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh
9,4 persen dibandingkan perkiraan realisasi penurunan penerimaan SDA, penurunan
(outlook) APBN tahun 2019. Pertumbuhan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan
pendapatan negara tersebut terutama berasal terutama pendapatan dari kekayaan negara
dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan dipisahkan lainnya, dan penurunan pada PNBP
tumbuh 13,3 persen dari outlook APBN tahun lainnya.
2019. Pertumbuhan penerimaan perpajakan di
tahun 2020 tidak terlepas dari langkah-langkah Target pendapatan negara dalam RAPBN
Pemerintah dalam melakukan optimalisasi tahun 2020 tersebut ditetapkan dengan
penerimaan perpajakan seperti peningkatan mempertimbangkan kinerja pendapatan
tingkat kepatuhan wajib pajak, program negara pada tahun 2018 dan outlook realisasi
Penertiban Impor, Cukai, Ekspor Berisiko pendapatan negara pada tahun 2019.
Tinggi (PICE-BT), joint program, perbaikan Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah
administrasi perpajakan, penyetaraan level playing Pusat (LKPP) tahun 2018, pendapatan negara
field, implementasi keterbukaan informasi mampu tumbuh 16,6 persen. Pertumbuhan
perpajakan (Automatic Exchange of Information/ ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan
AEoI) serta optimaliasasi penggalian potensi

2-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

pertumbuhan realisasi pendapatan negara Bab 2 Pendapatan Negara
tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing
sebesar 3,2 persen dan 7,1 persen. Selain serta peningkatan investasi akan mampu
didukung oleh kondisi perekonomian nasional mendorong pertumbuhan ekonomi dalam
yang stabil serta tren peningkatan harga negeri. Pemerintah melalui APBN juga akan
minyak dunia sejak pertengahan tahun 2017, terus melakukan upaya penguatan peran pajak
beberapa faktor internal seperti dampak sebagai instrumen redistribusi pendapatan
kebijakan amnesti pajak (tax amnesty), reformasi negara dengan tetap memperhatikan
perpajakan, perluasan penggunaan teknologi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi
informasi di sektor perpajakan dan PNBP, Indonesia.
sangat menentukan capaian positif pendapatan
negara tersebut. 2.2.1 Perkembangan Penerimaan
Perpajakan Tahun 2015-2019 dan Rencana
Penyusunan target pendapatan negara tahun Tahun 2020
2020 juga mempertimbangkan perkembangan
perekonomian global dan domestik. Antisipasi Penerimaan perpajakan dalam periode 2015-
terhadap faktor-faktor eksternal yang 2019 secara nominal mengalami peningkatan
mempengaruhi perekonomian nasional dan dari Rp1.240.418,9 miliar pada tahun 2015
pendapatan negara tahun 2020 perlu dilakukan dan diperkirakan akan mencapai sebesar
dalam upaya mempertahankan kinerja Rp1.643.083,9 miliar pada tahun 2019. Dilihat
pendapatan negara. Beberapa faktor tersebut dari pertumbuhannya, penerimaan perpajakan
diantaranya isu Brexit di Inggris dan Eropa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
serta kemungkinan perubahan kebijakan 7,3 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi
Amerika Serikat pasca pemilihan Presiden terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen
Amerika Serikat pada tahun 2020 yang dapat dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
mempengaruhi perekonomian dunia. Selain
itu, konflik Timur Tengah juga masih menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi
faktor utama pergerakan harga minyak dunia. penerimaan perpajakan selama 2015-2019
Meskipun pertumbuhan ekonomi negara maju antara lain kenaikan PTKP, pelaksanaan
diproyeksikan melambat pada tahun 2020, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty),
namun pertumbuhan perekonomian global perbaikan basis data wajib pajak, peningkatan
masih mampu ditopang oleh pertumbuhan kepatuhan wajib pajak, penggalian potensi dan
ekonomi negara berkembang seperti Tiongkok ekstensifikasi, pemberian insentif perpajakan
dan India. yang lebih terarah dan terukur seperti tax
holiday dan tax allowance, integrasi sistem
Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi perpajakan dengan Automatic Exchange of
Indonesia diharapkan masih mampu Information (AEoI) akses keterbukaan informasi
tumbuh melalui peningkatan produktivitas data keuangan, penyesuaian tarif cukai hasil
sumber daya manusia dan pembangunan tembakau, relaksasi pelunasan cukai hasil
infrastruktur. Di samping itu, peningkatan tembakau, serta peningkatan pengawasan di
aktivitas perdagangan internasional, konsumsi bidang kepabeanan dan cukai melalui program
dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga PICE-BT dan joint program.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Salah satu faktor yang mendukung peningkatan
penerimaan perpajakan dalam periode tahun

2-3

Bab 2 Pendapatan Negara

2015-2019 adalah kebijakan tax amnesty yang badan. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar
telah dilaksanakan oleh Pemerintah pada merupakan indikator positif perbaikan
periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan
basis data perpajakan, repatriasi aset, dan penerimaan pajak.
memperbaiki kepatuhan pajak. Meskipun secara
tidak langsung berdampak pada perlambatan GRAFIK 2.2
pertumbuhan perpajakan pada periode PERKEMBANGAN WAJIB PAJAK, 2015-2019
tersebut, namun pasca kebijakan tax amnesty
dilaksanakan, kinerja penerimaan perpajakan Juta
meningkat seiring dengan perbaikan basis
data perpajakan dan peningkatan kepatuhan 50,0 36,0 38,7 42,0
wajib pajak. Total penerimaan dari program 40,0 30,0
tax amnesty mencapai sebesar Rp134,9 triliun 32,8
yang terdiri dari penerimaan uang tebusan dan
penghentian bukti permulaan sebesar Rp115,96 30,0
triliun dan pelunasan tunggakan pajak sebesar
Rp18,96 triliun (Grafik 2.1). Sementara jumlah 20,0
wajib pajak yang terdaftar meningkat dari 32,8
juta wajib pajak pada tahun 2016 menjadi 36,0 10,0
juta wajib pajak pada tahun 2017.
-
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.1 Selain cakupan atau coverage wajib pajak, salah
PENERIMAAN DARI AMNESTI PAJAK satu tolak ukur penilaian tingkat kepatuhan
adalah rasio pelaporan pajak atau yang
JULI 2016 - MARET 2017 digunakan adalah jumlah Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan
Rp18,96 Pembayaran Uang PPh) tiap tahunnya dibandingkan dengan
triliun Tebusan dan jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban
Penghentian Bukti untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. Rasio
Total Uang Permulaan kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia
Tebusan Pelunasan menunjukkan perkembangan yang positif
Rp134,9 Tunggakan Pajak sejak tahun 2015. Kondisi ini tidak lepas dari
triliun kesuksesan program pengampunan pajak atau
Rp115,96 yang lebih dikenal dengan tax amnesty pada Juli
triliun 2016 hingga Maret 2017. Sebelum program
tax amnesty, rasio kepatuhan masih berada pada
Sumber: Kementerian Keuangan level 60 persen pada tahun 2015 dan 2016;
masing-masing sebesar 60,4 persen dan 60,7
Jumlah wajib pajak terdaftar sebagai bagian persen.
integral dari sistem administrasi perpajakan
terus meningkat dari tahun ke tahun hingga Pada tahun 2017, terjadi lonjakan rasio
mencapai 42 juta wajib pajak di tahun 2019. Dari kepatuhan yang signifikan hingga mencapai
42 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 72,6 persen dan berlanjut di tahun 2018
yang tercatat dalam sistem administrasi dengan rasio kepatuhan sebesar 71,1 persen.
Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 38,7 juta Perbaikan rasio kepatuhan merupakan
diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi kombinasi peningkatan kepatuhan sukarela
dan 3,3 juta sisanya merupakan wajib pajak

2-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

GRAFIK 2.3 penerimaan dari sektor migas, sehingga
PERKEMBANGAN RASIO KEPATUHAN, 2015-2019 realisasi penerimaan perpajakan pada tahun
2019 diperkirakan lebih rendah dari target
persen APBN 2019.
100,0
80,0 60,4 60,8 72,6 71,1 67,4 Tax ratio (rasio penerimaan perpajakan termasuk
60,0 PNBP SDA migas dan pertambangan umum
terhadap Produk Domestik Bruto) Indonesia
40,0 cenderung stabil dalam periode 2015-
2019, walaupun perkembangan penerimaan
20,0 perpajakan terus meningkat di periode yang
sama. Tax ratio dalam RAPBN tahun 2020
- diperkirakan mencapai 11,5 persen atau lebih
2015 2016 2017 2018 2019* tinggi dari tax ratio dalam outlook APBN tahun
2019 sebesar 11,1 persen. Perkembangan tax
* data s.d. Juli 2019 ratio dapat dilihat pada Grafik 2.4.

Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK 2.4
PERKEMBANGAN RASIO PERPAJAKAN (TAX RATIO), 2015-2020
wajib pajak, perubahan perilaku kepatuhan
pasca tax amnesty, dan penambahan cakupan persen
wajib pajak dalam sistem administrasi
perpajakan. Pada 7 bulan pertama tahun 2019, 14,0
rasio kepatuhan masih menunjukkan tren
yang positif dengan realisasi rasio sebesar 13,0 11,6 10,8 10,7 11,4 11,1 11,5
67,4 persen sehingga sampai dengan akhir 12,0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
tahun fiskal 2019 pencapaian rasio kepatuhan
diharapkan dapat terjaga pada level 70,0 11,0
persen. Tingkat kepatuhan pajak yang semakin
kuat, baik dari sisi jumlah wajib pajak terdaftar 10,0
maupun rasio kepatuhan, merupakan fondasi
dalam upaya pemerintah menciptakan sumber 9,0
penerimaan yang berkelanjutan (sustainable tax
revenue) berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 8,0
(voluntary tax compliance).
7,0
Dalam APBN tahun 2019, penerimaan 2015
perpajakan diperkirakan mencapai sebesar
Rp1.643.083,9 miliar atau meningkat 8,2 Sumber: Kementerian Keuangan
persen dari tahun 2018 dan lebih tinggi
dari rata-rata pertumbuhannya dalam Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun
periode 2015-2018 yang sebesar 5,2 persen. 2020 ditargetkan sebesar Rp1.861.769,6
Peningkatan ini terutama didukung oleh masih miliar atau naik sebesar 13,3 persen jika
terjaganya aktivitas perekonomian domestik. dibandingkan dengan outlook APBN tahun
Selain itu kebijakan perpajakan yang diambil 2019. Meningkatnya penerimaan perpajakan
oleh Pemerintah dalam periode tersebut tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh
juga mendukung perkembangan penerimaan peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan
perpajakan. Namun, pelemahan harga minyak harga komoditas utama dunia, dan dampak
dunia sepanjang semester pertama tahun reformasi perpajakan. Beberapa faktor teknis
2019, memberikan dampak pada turunnya yang mempengaruhi perkiraan tumbuhnya
penerimaan perpajakan tahun 2020 antara
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 lain (a) meningkatnya kepatuhan sukarela
wajib pajak sebagai dampak program amnesti
pajak; (b) perbaikan dan penyempurnaan

2-5

Bab 2 Pendapatan Negara empat langkah utama. Pertama, perbaikan
kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan
sistem teknologi dan informasi perpajakan perpajakan dilakukan dengan penguatan
yang mendorong kemudahan, transparansi dan sistem IT dan administrasi perpajakan, serta
akuntabilitas wajib pajak dalam penyelesaian program PICE-BT. Kedua, joint program akan
kewajibannya; (c) penguatan pemeriksaan dilaksanakan antara DJA-DJP-DJBC dan DJP-
seperti adanya joint audit antara Direktorat DJPK-Pemda. Ketiga, untuk memberikan rasa
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea keadilan bagi setiap pelaku usaha, Pemerintah
dan Cukai; dan (d) penyempurnaan peraturan berupaya menciptakan level playing field bagi
perpajakan. semua pelaku usaha, baik konvensional
maupun e-commerce. Terakhir, upaya optimalisasi
Dalam rangka mencapai target penerimaan penerimaan perpajakan dilakukan dengan
perpajakan dalam RAPBN 2020 dan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) baru
memperkuat peranan perpajakan dalam di perekonomian. Selanjutnya, dalam rangka
mendukung perekonomian dan pembangunan, menyelaraskan peraturan dengan kesepakatan
Pemerintah akan menerapkan beberapa internasional, Pemerintah akan menerapkan
kebijakan umum di bidang perpajakan, yaitu AEoI, EoI on request dan country by country
(a) memberikan insentif perpajakan untuk reporting serta Persetujuan Penghindaran Pajak
meningkatkan investasi, daya saing dan kualitas Berganda (P3B) dan Multilateral Instrument
SDM; (b) melakukan optimalisasi penerimaan (MLI). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan
perpajakan melalui perbaikan administrasi double taxation, double non-taxation, dan Base
dan peningkatan kepatuhan perpajakan; dan Erotion and Profit Shifting (BEPS).
(c) melakukan penyelarasan peraturan dengan
kesepakatan internasional. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan Pendapatan pajak penghasilan, yang terdiri
umum perpajakan dan implementasinya, atas pendapatan PPh migas dan pendapatan
Pemerintah juga akan mengambil beberapa PPh nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-
langkah kebijakan pajak serta kepabeanan dan rata sebesar 8,0 persen dalam periode 2015-
cukai yang bersifat teknis yang diharapkan 2019. Secara rinci, PPh migas mengalami
akan mampu menjadi strategi utama dalam pertumbuhan rata-rata sebesar 3,7 persen
pencapaian target pajak dalam tahun 2020. selama periode 2015-2019, sedangkan PPh
Dalam rangka pemberian insentif perpajakan, nonmigas meningkat rata-rata 8,3 persen per
Pemerintah akan memperluas tax holiday dan tahun dalam periode yang sama. Kontribusi
investment allowance untuk industri dan kawasan rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam
tertentu untuk mendorong sektor yang pajak penghasilan masing-masing sebesar 7,4
berorientasi ekspor, sektor hulu dan hilirisasi persen dan 92,6 persen.
industri. Insentif perpajakan juga diberikan
dalam bentuk super deduction untuk kegiatan Pendapatan PPh migas dalam periode 2015-
vokasi serta penelitian dan pengembangan, 2019 mengalami pertumbuhan positif
serta penurunan/efisiensi biaya logistik. sebesar 3,7 persen. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya harga minyak pada akhir tahun
Di samping itu, kebijakan optimalisasi 2017 hingga pertengahan tahun 2018 setelah
penerimaan perpajakan dilaksanakan melalui
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
2-6

Bab 2 Pendapatan Negara

triliun GRAFIK 2.5 927,5 oleh wajib pajak peserta amnesti pajak, yaitu
1.000,0 PERKEMBANGAN PAJAK PENGHASILAN, tumbuh masing-masing sebesar 11,8 persen di
tahun 2017 dan 7,6 persen di tahun 2018, jauh
800,0 2015-2020 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum
602,3 666,2 646,8 750,0 818,6 diberlakukannya amnesti pajak. Di samping
600,0 itu, untuk menjaga laju inflasi dan semakin
membaiknya aktivitas ekonomi domestik,
400,0 Pemerintah juga menerbitkan berbagai insentif
yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli,
200,0 seperti pelonggaran batas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta per
- tahun (2013) menjadi Rp33,1 juta per tahun
2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN (2017) untuk wajib pajak orang pribadi serta
2019 2020 penurunan tarif pajak final untuk UMKM
PPh Nonmigas PPh Migas sebesar 0,5 persen. Perkembangan pendapatan
PPh nonmigas pada periode 2015-2019
Sumber: Kementerian Keuangan disajikan dalam Tabel 2.3.

mengalami penurunan sepanjang tahun 2015- Dalam APBN tahun 2019, pendapatan PPh
2016. Namun demikian, harga minyak yang nonmigas ditargetkan mencapai sebesar
kembali melemah sejak akhir tahun 2018 Rp828.294,0 miliar. Target tersebut mengalami
hingga pertengahan tahun 2019 menyebabkan penyesuaian menjadi sebesar Rp761.116,7
realisasi PPh migas pada APBN 2019 yang miliar (menurun 8,1 persen dari APBN 2019),
semula ditargetkan sebesar Rp66.154,7 miliar, sebagai dampak dari melambatnya kinerja
mengalami penurunan perkiraan realisasi pada profit perusahaan-perusahaan terutama yang
akhir tahun 2019 menjadi sebesar Rp57.448,2 terkait dengan pertambangan. Pencapaian
miliar (menurun 13,2 persen). Perkembangan target pendapatan PPh nonmigas pada
pendapatan PPh migas 2015-2020 disajikan tahun 2019 antara lain didukung oleh masih
pada Tabel 2.2. terjaganya aktivitas perekonomian domestik
dan extra effort terutama tindak lanjut dari
Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas kebijakan pengampunan pajak 2016-2017
mengalami peningkatan sebesar 8,3 persen berupa pertukaran akses informasi di bidang
per tahun selama periode 2015-2019.
Peningkatan ini salah satunya merupakan
dampak dari kebijakan pengampunan pajak
(tax amnesty) dan perbaikan basis data wajib
pajak. Hal tersebut memberikan dampak pada
meningkatnya pertumbuhan setoran pajak

TABEL 2.2
PERKEMBANGAN PPH MIGAS, 2015―2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% thd % thd % thd % thd % thd % thd
LKPP Total LKPP Total LKPP Total LKPP Total Outlook Total RAPBN Total

Pendapatan PPh Minyak Bumi 12,0 24,1 10,8 29,9 16,6 33,0 26,5 41,0 26,5 46,1 25,3 46,0
Pendapatan PPh Gas Alam 37,7 75,9 25,3 70,0 33,7 67,0 38,1 58,9 31,0 53,9 29,7 54,0

Jumlah 49,7 100,0 36,1 100,0 50,3 213,7 64,7 100,0 57,4 100,0 55,0 100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-7

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.3
PERKEMBANGAN PPH NONMIGAS 2015―2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% thd % thd % thd % thd % thd % thd
Pendapatan PPh Pasal 21 LKPP Total LKPP Total LKPP Total LKPP Total Outlook Total RAPBN Total
Pendapatan PPh Pasal 22
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 114,5 20,7 109,6 17,4 117,8 19,7 134,9 19,7 149,8 19,7 163,4 18,7

8,5 1,5 11,4 1,8 16,2 2,7 18,0 2,6 20,0 2,6 22,9 2,6

40,3 7,3 38,0 6,0 43,2 7,2 54,7 8,0 60,8 8,0 69,7 8,0

Pendapatan PPh Pasal 23 27,9 5,0 29,1 4,6 34,0 5,7 39,7 5,8 44,1 5,8 52,7 6,0
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi 8,3 1,5 5,3 0,8 7,8 1,3 9,4 1,4 10,4 1,4 12,0 1,4
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 183,0 33,1 169,7 26,9 206,6 34,6 252,1 36,8 282,1 37,1 323,4 37,1

Pendapatan PPh Pasal 26 42,2 7,6 36,1 5,7 43,7 7,3 50,6 7,4 65,4 8,6 74,9 8,6
Pendapatan PPh Final dan Fiskal 119,7 21,7 117,7 18,7 106,3 17,8 115,5 16,8 128,2 16,8 153,3 17,6
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 104,2 16,5 12,1 2,0
PPh Nonmigas OP 0,2 0,0 268,7 42,6 275,6 46,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
PPh Nonmigas Badan 284,6 51,5 361,4 57,4 320,9 53,8 310,4 45,3 353,9 46,5 403,5 46,3
268,0 48,5 630,1 100,0 596,5 100,0 374,9 54,7 407,2 53,5 468,9 53,7
Jumlah 552,6 100,0 685,3 100,0 761,1 100,0 872,5 100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2020.
pajak. Selain itu, perbaikan harga komoditas utama
dunia juga mendorong perbaikan kinerja
Selanjutnya, PPh dalam RAPBN tahun 2020 pada perusahaan yang bergerak di sektor
ditargetkan sebesar Rp927.494,9 miliar atau pertambangan mineral dan batubara.
mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen jika
dibandingkan dengan outlook APBN tahun Selanjutnya, dilihat dari komposisinya, PPh
2019. Kenaikan target pendapatan PPh dalam nonmigas dalam RAPBN tahun 2020 masih
RAPBN 2020 tersebut, berasal dari PPh didominasi oleh PPh nonmigas badan sebesar
nonmigas yang ditargetkan sebesar Rp872.476,8 53,7 persen atau mengalami peningkatan
miliar atau mengalami kenaikan 14,6 persen sebesar 14,5 persen dari outlook tahun 2019.
dibandingkan targetnya dalam outlook APBN Sedangkan PPh nonmigas orang pribadi
tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya (termasuk PPh final dan fiskal) meningkat
proyeksi peningkatan kinerja dunia usaha 14,7 persen dibandingkan dengan target outlook
sebagai dampak dari perbaikan pertumbuhan APBN tahun 2019 yang memberikan kontribusi
perekonomian nasional pada tahun 2020 sebesar 46,3 persen terhadap total PPh
dan penggalian potensi perpajakan melalui nonmigas. Pendapatan PPh nonmigas orang
pemanfaatan data keuangan dan optimalisasi pribadi yang setiap tahun terus mengalami
implementasi AEoI. Hasil kebijakan tax amnesty peningkatan antara lain dipengaruhi oleh
tahun 2016-2017 berupa penambahan basis peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi
pajak baik orang pribadi dan badan. Tindak yang memiliki NPWP) dan peningkatan basis
lanjut kebijakan tersebut berupa monitoring, pajak sebagai dampak dari kebijakan tax amnesty.
pengawasan, dan penegakan hukum, Sementara itu, pertumbuhan pendapatan PPh
diperkirakan juga akan berdampak positif nonmigas badan terutama dipengaruhi oleh
terhadap proyeksi peningkatan pendapatan meningkatnya aktivitas bisnis industri dan

2-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

badan usaha sebagai dampak dari membaiknya Bab 2 Pendapatan Negara
harga komoditas utama dunia.
menjadi sebesar Rp592.790,0 miliar. Jumlah
Adapun pendapatan PPh yang berasal dari tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan
sektor migas dalam RAPBN tahun 2020 PPnBM dalam negeri sebesar Rp382.546,1
diperkirakan sebesar Rp55.018,1 miliar atau miliar, pendapatan PPN dan PPnBM impor
mengalami penurunan sebesar 4,2 persen. sebesar Rp210.195,6 miliar dan pendapatan
Penurunan target PPh migas tersebut PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp48,3
dipengaruhi oleh menurunnya proyeksi lifting miliar.
minyak dalam RAPBN tahun 2020.
Untuk menjaga agar target PPN dan PPnBM
Pada bulan Juni 2019, Pemerintah telah dapat tetap tercapai selama periode 2015-2019,
mengeluarkan regulasi tentang fasilitas Pemerintah melakukan berbagai upaya antara
pembebasan atau pengurangan PPh badan lain pembenahan sistem administrasi PPN
untuk mendorong investasi dan daya saing seperti pembenahan pengukuhan Penghasilan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun Kena Pajak (PKP), pembenahan penerbitan
2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur
Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dan pelaporan faktur pajak. Perkembangan
Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Regulasi ini pendapatan PPN dan PPnBM pada periode
bertujuan untuk mendorong kegiatan vokasi 2015-2020 disajikan dalam Tabel 2.4.
serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan
lebih rinci dapat dilihat pada Boks 2.1. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka
meningkatkan daya saing usaha di bidang PPN,
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang fasilitas pembebasan PPN atas jasa persewaan
Mewah (PPnBM) pesawat udara melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan
Pendapatan PPN dan PPnBM mengalami Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta
perlambatan dalam periode 2015-2019 dengan Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
pertumbuhan rata-rata sebesar 8,8 persen per terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak
tahun. Perlambatan pertumbuhan ini terutama Dipungut Pajak Pertambahan Nilai pada
disebabkan oleh menurunnya kinerja impor bulan Juli 2019. Regulasi ini bertujuan untuk
akibat perlambatan perekonomian global dan mendorong daya saing industri angkutan udara
kebijakan percepatan restitusi pajak mulai dalam negeri. Penjelasan lebih rinci dapat
pertengahan tahun 2018. Dalam APBN dilihat pada Boks 2.2.
tahun 2019, pendapatan PPN dan PPnBM
ditargetkan sebesar Rp655.394,9 miliar, naik Pada tahun 2020, pendapatan PPN dan PPnBM
22,0 persen dari tahun 2018. Namun dengan ditargetkan mencapai sebesar Rp685.874,9
mempertimbangkan adanya perlambatan miliar atau meningkat sebesar 15,7 persen
impor yang terjadi di sepanjang tahun 2019, dari target dalam outlook APBN tahun 2019.
target realisasi PPN dan PPnBM mengalami Target pendapatan PPN dan PPnBM tahun
penurunan sebesar 9,6 persen dari APBN 2019 2020 tersebut terdiri atas pendapatan PPN
dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp442.575,6
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
2-9

Bab 2 Pendapatan Negara

BOKS 2.1
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

BADAN
(Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019)

Presiden telah menandatangani Peraturan karya; (2) mendukung program penciptaan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja
tentang Perhitungan Penghasilan Kena Indonesia; (3) mendorong keterlibatan
Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dunia usaha dan dunia industri dalam
dalam Tahun Berjalan sebagai pengganti penyiapan sumber daya manusia yang
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun berkualitas,; (4)meningkatkan daya saing;
2010. Dalam peraturan pemerintah yang serta (5) mendorong peran dunia usaha dan
baru ini, wajib pajak dapat diberikan dunia industri dalam melakukan kegiatan
fasilitas pajak penghasilan baik berupa penelitian dan pengembangan.
pengurangan penghasilan neto maupun
pengurangan penghasilan bruto apabila Terdapat 3 (tiga) kategori kegiatan yang
wajib pajak melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.
baru, kegiatan vokasi atau kegiatan penelitian Ketiga kategori tersebut dapat dilihat pada
dan pengembangan. tabel berikut.

Fasilitas pembebasan atau pengurangan
PPh badan tersebut bertujuan untuk (1)
mendorong investasi pada industri padat

No. Kegiatan Fasilitas Pajak Penghasilan

1.        Wajib pajak badan dalam negeri melakukan Pengurangan penghasilan neto sebesar 60

penanaman modal baru atau perluasan persen dari jumlah penanaman modal.

usaha pada bidang usaha tertentu yang

merupakan industri padat karya.

2.        Wajib pajak badan dalam negeri Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi
menyelenggararakan kegiatan praktik kerja, 200 persen dari jumlah biaya yang
pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja,
rangka pembinaan dan pengembangan pemagangan, dan/atau pembelajaran.
sumber daya manusia berbasis kompetensi
tertentu.

3.        Wajib pajak badan dalam negeri melakukan Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi

kegiatan penelitian dan pengembangan 300 persen dari jumlah biaya yang

tertentu di Indonesia. dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan

pengembangan tertentu di Indonesia.

Sumber: Kementerian Keuangan

2-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PPN DAN PPnBM, 2015―2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LKPP % thd LKPP % thd LKPP % thd LKPP % thd Outlook % thd RAPBN % thd
Total Total Total Total Total Total

a. Pendapatan PPN 410,3 96,8 396,0 96,1 463,5 96,4 520,4 96,9 574,1 96,9 664,3 96,9
Pendapatan PPN DN 280,0 66,1 273,0 66,2 314,3 65,4 333,9 62,2 368,4 62,2 426,2 62,1
Pendapatan PPN Impor 130,1 30,7 122,8 29,8 149,0 31,0 186,4 34,7 205,7 34,7 237,9 34,7
Pendapatan PPN Lainnya
0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
b. Pendapatan PPnBM 13,4 3,2 16,2 3,9 17,2 3,6 16,9 3,1 18,6 3,1 21,6 3,1
Pendapatan PPnBM DN 9,3 2,2 11,8 2,9 13,3 2,8 12,8 2,4 14,1 2,4 16,3 2,4
Pendapatan PPnBM Impor 4,0 0,9 4,3 1,0 3,8 0,8 4,1 0,8 4,5 0,8 5,2 0,8
Pendapatan PPnBM Lainnya 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 423,7 100,0 412,2 100,0 480,7 100,0 537,3 100,0 592,8 100,0 685,9 100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar sebesar minus 10,4 persen per tahun, yaitu dari
Rp243.179,7 miliar serta PPN dan PPnBM Rp29.250,0 miliar pada tahun 2015 menjadi
lainnya sebesar Rp119,5 miliar. Peningkatan Rp18.864,6 miliar pada tahun 2019. Penurunan
target PPN dan PPnBM dalam tahun 2020 ini terutama dipengaruhi oleh peralihan
tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan
pertumbuhan ekonomi yang didukung ke daerah sejak tahun 2014. Disamping
oleh upaya Pemerintah untuk mendorong itu, perubahan metode perhitungan objek
konsumsi rumah tangga antara lain dengan pajak PBB migas juga memberikan dampak
memperbaiki program perlindungan sosial penurunan yang cukup siginfikan, mengingat
guna meningkatkan pemerataan pendapatan kontribusi pendapatan PBB yang utama masih
dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. berasal dari PBB pertambangan dan migas.
Peningkatan impor diperkirakan juga masih Metode perhitungan baru yang tercantum
akan mempengaruhi capaian PPN tahun dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/
2020 seperti yang terjadi pada periode tahun PJ/2013 menyebutkan bahwa objek kena pajak
2019. Selain itu, peningkatan tersebut juga PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan
merupakan dampak positif dari dukungan yang berada dalam kawasan yang digunakan
perbaikan administrasi perpajakan berupa untuk kegiatan usaha pertambangan migas
pengembangan fasilitas perpajakan online dan/atau gas bumi. Adapun kawasan yang
(e-service) seperti e-registration, e-billing, e-filing, dan berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan
e-bukpot. untuk eksplorasi, tidak lagi dikenakan pajak
PBB migas dan panas bumi. Hal ini disebabkan
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan oleh perubahan perhitungan yaitu sebelumnya
(PBB) menggunakan konsep wilayah kerja, sekarang
menggunakan konsep kawasan.
Pendapatan PBB mengalami perkembangan
yang semakin menurun dalam periode tahun Dalam APBN tahun 2019, pendapatan PBB
2015-2019 dengan pertumbuhan rata-rata diperkirakan sebesar Rp18.864,6 miliar atau

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-11

Bab 2 Pendapatan Negara

BOKS 2.2
FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS JASA PERSEWAAN PESAWAT DARI

LUAR NEGERI
(Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019)

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Dari sisi penerimaan, perubahan aturan ini
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang akan mengurangi penerimaan PPN yang
Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak berasal dari pemanfaatan jasa persewaan
Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan pesawat dari luar negeri. Namun, kebijakan
Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Tidak pemberian fasilitas atas jasa persewaan
Dipungut Pengenaan Pajak Pertambahan pesawat dari luar negeri diperkirakan dapat
Nilai sebagai perubahan atas Peraturan mengurangi biaya operasional maskapai
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015. Dalam Indonesia dalam menyelenggarakan
peraturan yang baru tersebut, Pemerintah jasa angkutan udara, khususnya jalur
memberikan fasilitas PPN tidak dipungut penerbangan internasional, dan diharapkan
atas impor dan/atau penyerahan alat akan meningkatkan daya saing maskapai
angkutan tertentu serta jasa-jasa terkait Indonesia. Sehingga dalam jangka panjang
alat angkutan tertentu sebagaimana telah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan
diatur dalam PP 69 Tahun 2015, serta dari sisi PPh Badan.
menambahkan pengaturan mengenai
fasilitas PPN tidak dipungut jasa persewaan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
pesawat dari luar negeri.

Perubahan ini bertujuan untuk mendorong
daya saing angkutan udara maskapai
Indonesia, khususnya di jalur penerbangan
internasional yang saat ini masih bergantung
pada sewa pesawat dari luar negeri.
Persewaan pesawat dari dalam negeri masih
sulit dilakukan karena kepemilikan pesawat
maskapai Indonesia masih sedikit.

Pokok perubahan utama dalam Peraturan
Pemerintah 50 Tahun 2019 adalah
memberikan fasilitas PPN tidak dipungut
atas jasa persewaan pesawat dari luar
negeri, selain itu dalam peraturan ini juga
dilakukan beberapa perubahan nomenklatur
dan struktur dengan tujuan untuk lebih
memberikan kepastian hukum dan
mengurangi perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaannya di lapangan.

2-12

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PBB 2015-2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pendapatan PBB Perkebunan % thd % thd % thd % thd % thd % thd
LKPP Total LKPP Total LKPP Total LKPP Total Outlook Total RAPBN Total

1,6 5,5 1,9 9,7 2,2 13,0 2,2 11,3 2,1 11,3 2,7 14,2

Pendapatan PBB Kehutanan 0,5 1,7 0,4 2,1 0,6 3,6 0,8 3,9 0,7 3,9 0,8 4,3

Pendapatan PBB Pertambangan 27,2 92,9 17,2 88,2 14,0 83,5 16,5 84,9 16,0 84,9 15,2 81,5

Jumlah 29,3 100,0 19,4 100,0 16,8 100,0 19,4 100,0 18,9 100,0 18,7 100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

turun 3,0 persen dari tahun 2018. Penurunan rata-rata sebesar 3,7 persen dan 0,1 persen
tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya terhadap pendapatan cukai.
harga komoditas batubara di pasar internasional
sejak tahun 2015. Perkembangan pendapatan Peningkatan capaian pendapatan cukai dalam
PBB tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel periode 2015-2019 tersebut terutama didorong
2.5. oleh peningkatan penerimaan cukai hasil
tembakau akibat penyesuaian tarif cukai,
Selanjutnya, pendapatan PBB dalam RAPBN relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau,
tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp18.579,7 serta keberhasilan Penertiban Cukai Berisiko
miliar atau turun 1,5 persen jika dibandingkan Tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita
dengan target dalam outlook APBN tahun 2019. cukai rokok ilegal. Selain itu, penerapan Sistem
Penurunan pendapatan PBB tersebut terjadi Aplikasi Cukai (SAC) secara sentralisasi, dan
merata pada semua sektor baik perkebunan, peningkatan audit terhadap para pengusaha
perhutanan, pertambangan maupun migas. barang kena cukai juga turut mendukung
Penurunan pendapatan PBB tersebut peningkatan kinerja pendapatan cukai.
terutama berasal dari PBB sektor migas
dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh Dalam outlook APBN tahun 2019,
menurunnya ekspor minerba. pendapatan cukai diperkirakan mencapai
sebesar Rp165.760,0 miliar atau mengalami
Pendapatan Cukai peningkatan sebesar 3,7 persen dari tahun 2018.
Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai
Pendapatan cukai dalam periode 2015-2019 dari keberhasilan pelaksanaan program PCBT,
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,5 assessment kapasitas produksi pabrik-pabrik
persen per tahun, yaitu dari Rp144.641,3 miliar rokok besar, dan penyempurnaan ketentuan
pada tahun 2015 dan diperkirakan mencapai terkait penundaan dan pelunasan cukai.
sebesar Rp165.760,0 miliar pada tahun 2019.
Dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai Pada tahun 2020, pendapatan cukai ditargetkan
masih didominasi oleh cukai hasil tembakau sebesar Rp179.289,7 miliar, terdiri atas Cukai
yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp171.905,3
96,1 persen. Sementara itu, cukai minuman miliar, dan sisanya ditergetkan diperoleh dari
mengandung ethyl alkohol (MMEA) dan cukai pendapatan cukai MMEA, cukai EA, denda
ethyl alkohol (EA) masing-masing menyumbang administrasi cukai, dan cukai lainnya dengan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-13

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.6
PERKEMBANGAN PENDAPATAN CUKAI, 2015-2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 % thd 2016 2017% thd 2018 2019 2020
Total % thd Total % thd % thd % thd
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau LKPP LKPP Total LKPP LKPP Total Outlook Total RAPBN Total
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (EA)
Pendapatan Cukai Minuman 139,5 96,5 138,0 96,1 147,7 96,4 152,9 95,8 158,9 95,8 171,9 95,9
Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA)
Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Pendapatan Cukai Lainnya
4,6 3,2 5,3 3,7 5,6 3,6 6,4 4,0 6,7 4,0 7,1 4,0
Jumlah
0,4 0,3 0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
144,6 100,0 143,5 100,0 153,3 100,0 159,6 100,0 165,8 100,0 179,3 100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

total sebesar Rp7.384,4 miliar. Pendapatan persen dari tahun 2018. Peningkatan tersebut
cukai dalam RAPBN tahun 2020 tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang
naik 8,2 persen dibandingkan targetnya dalam diharapkan dapat mendorong peningkatan
outlook tahun 2019. Hal-hal yang menyebabkan kegiatan atau transaksi yang menggunakan
naiknya target pendapatan cukai antara lain bea meterai. Perkembangan pendapatan
adanya penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, pajak lainnya dalam periode tahun 2015-2020
dilanjutkannya program penertiban cukai disajikan dalam Grafik 2.6.
berisiko tinggi, dan rencana penambahan
barang kena cukai (BKC) baru berupa kemasan/ Triliun Rp GRAFIK 2.6
kantong plastik. Penentuan target pendapatan PERTUMBUHAN PAJAK LAINNYA,
cukai terus diarahkan untuk mengendalikan
konsumsi dan mengurangi dampak negatif 2015-2020
(negative externality) barang kena cukai melalui
penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, MMEA Persen
dan EA, serta rencana pengenaan cukai atas
barang kena cukai baru berupa kemasan/ 10,0 8,1 6,7 6,6 7,3 100,0
kantong pastik. Perkembangan pendapatan 8,0 7,9 80,0
cukai tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel
2.6. 6,0 5,6 60,0

Pendapatan Pajak Lainnya 4,0 45,6 40,0

Pendapatan pajak lainnya terdiri dari 20,0
pendapatan bea meterai, pendapatan pajak
tidak langsung lainnya, dan pendapatan 2,0 (11,5) (1,6) 10,3 8,4 0,0
bunga penagihan pajak. Dalam periode - (16,9) (20,0)
2015-2019, pertumbuhan pendapatan pajak
lainnya meningkat rata-rata sebesar 7,1 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN (40,0)
persen per tahun. Sedangkan dalam APBN 2020
2019, pendapatan pajak lainnya diperkirakan 2019
sebesar Rp7.314,3 miliar atau meningkat 10,3
Pajak Lainnya Pertumbuhan (RHS)

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada RAPBN tahun 2020, pendapatan pajak
lainnya ditargetkan mencapai Rp7.927,8
miliar, atau meningkat sebesar 8,4 persen
jika dibandingkan dengan outlook tahun 2019.
Peningkatan tersebut terutama didorong
oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi pada
tahun 2020 termasuk peningkatan sektor
jasa keuangan yang diproyeksikan akan
meningkatkan transaksi penjualan yang harus
menggunakan bea meterai.

2-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Pendapatan Pajak Perdagangan Bab 2 Pendapatan Negara
Internasional
lintas barang, pengembangan fasilitas Pusat
Pendapatan pajak perdagangan internasional, Logistik Berikat (PLB), Tempat Penimbunan
bersumber dari bea masuk dan bea keluar, Berikat (TPB), dan Kemudahan Impor Tujuan
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah
3,3 persen per tahun pada periode 2015- (KITE IKM) serta pemberian insentif berupa
2019. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP).
pajak perdagangan internasional diperkirakan Selanjutnya, peningkatan pengawasan
sebesar Rp39.790,0 miliar, lebih rendah 8,2 kepabeanan dan cukai akan didukung antara
persen dari targetnya di APBN 2019 sebesar lain dengan penyempurnaan risk assesment
Rp43.321,8 miliar. Penurunan ini terutama system (advanced SKPJ), pengembangan sistem
disebabkan oleh pendapatan bea keluar yang pengawasan cukai terintegrasi (excise connection),
cenderung menurun seiring dengan fluktuasi dan melanjutkan program PICE-BT. Sementara
harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional itu, upaya optimalisasi penerimaan kepabeanan
yang juga cenderung melambat. dan cukai dilaksanakan melalui penguatan joint
program DJA-DJP-DJBC, kerjasama dengan
Pada RAPBN tahun 2020 pendapatan pajak APH dan antar negara, serta modernisasi
perdagangan internasional ditargetkan sebesar sarana prasarana pendukung. Sedangkan,
Rp42.602,6 miliar atau meningkat sebesar 7,1 penguatan kelembagaan serta partisipasi Bea
persen dari target outlook APBN tahun 2019. dan Cukai di dunia internasional diupayakan
Secara umum kebijakan pajak perdagangan melalui penyempurnaan sistem informasi
internasional tetap diarahkan untuk menjaga pengawasan, pengembangan manajemen SDM,
stabilitas perekonomian nasional, menjaga peningkatan kompetensi pegawai yang berskala
daya beli masyarakat, dan mendorong internasional, serta penguatan penguatan
hilirisasi industri serta pasokan dalam negeri citra DJBC melalui strategi komunikasi dan
atas komoditas tertentu, antara lain melalui pemanfaatan media sosial.
penyesuaian tarif PPh Impor, perbaikan
kinerja logistik, dan pengenaan bea keluar. Pendapatan Bea Masuk

Untuk mendukung pencapaian target Pendapatan bea masuk mengalami
penerimaan kepabeanan dan cukai pada peningkatan dalam periode 2015-2019, yaitu
2020, Pemerintah akan menerapkan berbagai dari Rp31.212,8 miliar pada tahun 2015 dan
kebijakan teknis berupa (a) pelayanan dan diperkirakan mencapai sebesar Rp37.500,0
fasilitasi industri; (b) peningkatan pengawasan miliar pada tahun 2019. Dilihat dari
di bidang kepabeanan dan cukai serta pertumbuhannya, pendapatan bea masuk juga
perbatasan; (c) optimalisasi penerimaan serta mengalami peningkatan dalam periode yang
reformasi administrasi kepabeanan dan cukai; sama, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar
dan (d) penguatan kelembagaan dan partisipasi 4,7 persen per tahun. Peningkatan tersebut
Bea dan Cukai di dunia internasional. terutama dipengaruhi oleh langkah-langkah
Kebijakan pelayanan dan fasilitasi industri extra effort Pemerintah melalui kebijakan tarif,
dilaksanakan diantaranya melalui penanganan kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi
dwelling time, penyederhanaan regulasi lalu dan organisasi pemungutan serta efektifitas
pengawasan barang impor ilegal (Penertiban
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Impor Berisiko Tinggi/PIBT). Perkembangan

2-15

Bab 2 Pendapatan Negara

GRAFIK 2.7 GRAFIK 2.8
PERTUMBUHAN BEA MASUK PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL
2015-2019
Triliun Rp 2015-2020 Persen USD/metrikton
50,0 30,0 1.000,0
32,5 35,1 39,1 37,5
40,0 8,0 11,6 40,0 20,0 800,0
31,2
4,0 10,0 600,0
30,0 (4,1) 6,7 -
400,0
20,0 (10,0)
10,0 (3,4) 200,0

- Jan-15
Mar-15
- 2018 Outlook 2019 RAPBN (20,0) May 2015
2015 2016 2017 2020
Jul-15
Bea Masuk Pertumbuhan (RHS) Sep-15
Sumber: Kementerian Keuangan Nop-15
Jan-16
Mar-16
May 2016
Jul-16
Sep-16
Nop-16
Jan-17
Mar-17
May 2017
Jul-17
Sep-17
Nop-17
Jan-18
Mar-18
May 2018
Jul-18
Sep-18
Nop-18
Jan-19
Mar-19
May 2019

Sumber: Bank Dunia Harga Harga rata-rata

realisasi penerimaan bea masuk periode 2015- berfluktuasi mengikuti perkembangan harga
2020 disajikan pada Grafik 2.7. CPO internasional sangat berpengaruh pada
turunnya penerimaan bea keluar atas kelapa
Dalam RAPBN tahun 2020, pendapatan bea sawit, CPO, dan turunannya. Perkembangan
masuk diproyeksikan sebesar Rp40.002,1 harga CPO 2015-2019 dapat dilihat dalam
miliar atau meningkat 6,7 persen dibandingkan Grafik 2.8.
targetnya dalam outlook APBN tahun 2019.
Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi Dalam RAPBN tahun 2020, pendapatan bea
dampak dari Penertiban Importir Berisiko keluar ditargetkan sebesar Rp2.600,6 miliar
tinggi dan proyeksi peningkatan pertumbuhan atau turun 13,6 persen dibandingkan targetnya
ekonomi Indonesia tahun 2020. Selain dalam outlook APBN tahun 2019. Selain masih
itu, proyeksi pertumbuhan impor yang dipengaruhi oleh fluktusi harga CPO yang
diperkirakan akan tumbuh membaik, namun cenderung melemah di pasar internasional,
dalam kisaran moderat, selama tahun 2020 juga penurunan penerimaan bea keluar ini juga
akan memengaruhi kenaikan pendapatan bea dipengaruhi oleh penurunan ekspor tembaga
masuk dalam RAPBN tahun 2020. PT. Freeport yang disebabkan adanya proyek
penggalian sumber baru konsentrat tembaga.
Pendapatan Bea Keluar
Belanja Perpajakan (Tax Expenditure)
Dalam periode tahun 2015-2019, pertumbuhan
pendapatan bea keluar rata-rata sebesar negatif Dalam rangka mendorong ekonomi yang
11,5 persen. Perkiraan realisasi bea keluar pada inklusif, meningkatkan daya saing, dan
tahun 2019 juga mengalami penurunan 48,2 membangun iklim investasi, Pemerintah
persen dari targetnya di APBN 2019 menjadi memberikan berbagai fasilitas insentif
sebesar Rp2.290,0 miliar, atau turun 66,2 perpajakan. Insentif perpajakan merupakan
persen dari tahun 2018. salah satu bentuk belanja negara yang
umumnya tidak diberikan dalam bentuk
Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan uang, melainkan berbentuk pengurangan
kegiatan ekspor komoditas andalan seperti kewajiban perpajakan, dan lazim disebut
CPO, mineral, rotan, kulit, dan kakao akibat sebagai belanja perpajakan (tax expenditure).
perlambatan perekonomian global. Selain itu, Bentuk tax expenditure sendiri tidak hanya
perkembangan harga CPO yang cenderung terbatas pada insentif pajak yang ditujukan

2-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

untuk peningkatan daya saing dan investasi Bab 2 Pendapatan Negara
seperti tax holiday atau tax allowance, tetapi
juga meliputi segala bentuk pengecualian atau memenuhi standar kualitas transparansi fiskal
perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari pemerintah yang mengacu pada IMF’s Fiscal
ketentuan umum yang berlaku. Pengecualian Transparency Code (FTC). Meskipun praktik
atau deviasi ini dilakukan dengan tujuan, antara transparansi fiskal merupakan komitmen
lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat global, namun pada kenyataannya belum
dan mendukung pengusaha kecil, misalnya banyak negara yang mempublikasikan laporan
dalam bentuk pengecualian bahan kebutuhan belanja perpajakannya. Di kawasan ASEAN,
pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta sampai dengan tahun 2018, baru Filipina dan
jasa angkutan umum dari cakupan barang/jasa Indonesia yang telah mempublikasikan laporan
kena pajak, dan pengecualian pengusaha kecil dimaksud. Pemerintah berpendapat bahwa
untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yang penerbitan laporan tersebut bukan hanya
memungut PPN. terbatas pada tujuan transparansi, tetapi juga
sebagai salah satu instrumen ataupun informasi
Belanja perpajakan penting untuk diidentifikasi yang dapat digunakan untuk mendukung
dan diestimasi, karena potensi pendapatan upaya mengevaluasi dampak atau menganalisis
yang tidak terkumpul (revenue forgone) akibat biaya dan manfaat dari kebijakan (fasilitas)
adanya suatu kebijakan khusus di bidang perpajakan.
perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan
negara yang digunakan untuk pembiayaan Pemerintah pertama kali menerbitkan Laporan
pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Belanja Perpajakan 2016-2017. Selanjutnya pada
memandang perlu untuk menyusun Laporan Laporan Belanja Perpajakan 2018 dilakukan
Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) penyempurnaan penyusunan laporan dalam
dan mempublikasikannya secara teratur setiap berbagai aspek, meliputi perluasan cakupan
tahunnya. Estimasi besaran belanja perpajakan jenis pajak, penambahan jumlah peraturan yang
dalam laporan tersebut digunakan juga dapat diestimasi, serta perbaikan data maupun
sebagai pertimbangan dalam penyusunan arah metodologi perhitungan. Pada Laporan Belanja
kebijakan fiskal, khususnya terkait pemberian Perpajakan 2018, jumlah peraturan yang dapat
insentif perpajakan yang optimal bagi diestimasi untuk tahun 2016 dan 2017 masing-
kepentingan perekonomian dan kesejahteraan masing sebesar 59 dan 62 pos peraturan,
masyarakat. meningkat dari hanya 45 peraturan pada
laporan tahun sebelumnya. Cakupan laporan
Selain bertujuan untuk mengidentifikasi belanja perpajakan juga diperluas dari hanya
besaran revenue forgone yang disebabkan adanya tiga jenis pajak (PPh, PPN dan PPnBM, serta
kebijakan khusus di bidang perpajakan, Bea Masuk dan Cukai) pada Laporan Belanja
penyusunan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Perpajakan 2016-2017 menjadi empat jenis
Expenditure Report) juga merupakan bentuk pajak pada Laporan Belanja Perpajakan 2018
komitmen pelaksanaan transparansi fiskal dengan tambahan PBB sektor Pertambangan,
pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Perkebunan dan Perhutanan (PBB P3). Hal
Hal ini sejalan dengan rekomendasi Badan ini menyebabkan adanya perbedaaan yang
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka cukup signifikan untuk jumlah estimasi belanja
perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Laporan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-17

Bab 2 Pendapatan Negara TABEL 2.7
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
Belanja Perpajakan 2018 dibandingkan laporan
tahun sebelumnya. (triliun rupiah)

Belanja perpajakan Indonesia diestimasi Jenis Pajak 2016 Estimasi 2018
menggunakan revenue forgone method. Metode ini 116,3 2017 145,6
mengukur besaran belanja perpajakan dengan Pajak Pertambahan Nilai 67,7 132,8 63,3
cara menghitung selisih penerimaan pajak Pajak Penghasilan 8,5 54,4 12,2
akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, Bea Masuk dan cukai 0,0 9,5 0,1
dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan PBB sektor P3 192,6 0,1 221,1
perilaku wajib pajak dan penerimaan dari pajak 196,8
lainnya. Secara umum, estimasi besaran belanja Total
perpajakan dilakukan melalui pendekatan
makro dan pendekatan mikro, tergantung pada Sumber: Kementerian Keuangan
data yang digunakan. Pada Laporan Belanja
Perpajakan 2018, estimasi belanja perpajakan Tabel 2.8 menyajikan belanja perpajakan
tahun 2018 mencapai Rp221,1 triliun, atau berdasarkan sektor perekonomian. Apabila
sekitar 1,5 persen dari PDB. Jumlah ini dilihat belanja perpajakan yang ditujukan
meningkat sekitar 12,3 persen dari tahun 2017 secara spesifik pada sektor tertentu, sektor yang
yang nilainya sebesar Rp196,8 triliun, atau paling banyak menerima fasilitas perpajakan
sekitar 1,5 persen dari PDB. adalah sektor manufaktur, disusul dengan jasa
keuangan, transportasi, serta pertanian dan
Sementara itu, untuk melihat sebaran perikanan. Nilai belanja perpajakan untuk
pemanfaatannya hasil estimasi belanja sektor manufaktur yang tinggi bukan hanya
perpajakan dikelompokkan berdasarkan lima berasal dari insentif yang ditujukan kepada
kategori, yaitu kategori (a) jenis pajak; (b) industri besar, tetapi juga kepada industri
sektor ekonomi; (c) subjek penerima; (d) tujuan UMKM dan pengolahan kebutuhan pokok.
kebijakan belanja perpajakan; dan (v) fungsi Adapun untuk sektor jasa keuangan dan
belanja pemerintah. transportasi memiliki nilai belanja perpajakan
terbesar karena termasuk dalam jenis jasa dan
Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang dikecualikan sebagai jasa kena
pajak, belanja perpajakan yang terbesar untuk pajak (non-JKP). Demikian pula untuk sektor
tahun 2016-2018 adalah PPN dan PPnBM, pertanian dan perikanan, sebagian besar barang
yang mencapai lebih dari 60,0 persen dari total yang dihasilkan oleh sektor ini merupakan
estimasi belanja perpajakan (Tabel 2.7). Jumlah barang yang dikecualikan dari barang kena
terbesar belanja perpajakan untuk PPN dan pajak (non-BKP).
PPnBM berasal dari pengecualian kewajiban
pengusaha kecil untuk menjadi Pengusaha Berdasarkan subjek penerima (Tabel 2.9),
Kena Pajak yang memungut PPN, serta belanja perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu
pengecualian pengenaan PPN atas barang dan dunia usaha dan rumah tangga. Penerima dari
jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar dunia usaha dapat dibagi menjadi dua yakni (a)
masyarakat, seperti bahan kebutuhan pokok, UMKM dan (b) dunia usaha secara keseluruhan
jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. baik UMKM maupun non UMKM (multi
skala). Sekitar 26,0 persen dari estimasi belanja
perpajakan tahun 2018 dinikmati oleh dunia
usaha secara keseluruhan, sedangkan UMKM
memperoleh sekitar 28,3 persen.

2-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.8 TABEL 2.10
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN

(triliun rupiah) (triliun rupiah)

Sektor Perekonomian Estimasi Tujuan 2016 Estimasi 2018
2016 2017 2018 12,1 2017 19,3
Spesifik Sektor Mendukung dunia bisnis 46,0 18,3 27,3
Industri manufaktur 33,1 33,6 39,2 Meningkatkan iklim investasi 42,5 21,6 62,7
Jasa kesehatan 13,4 15,1 16,3 Mengembangkan UMKM 92,0 51,3 111,9
Jasa keuangan 25,7 26,8 30,8 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 192,6 105,6 221,1
Jasa konstruksi 4,3 4,6 5,2 196,8
Jasa pendidikan 11,0 12,1 14,5 Total
Jasa sosial 0,7 0,9 1,0
Jasa transportasi 16,9 23,7 24,3 Sumber : Kementerian Keuangan
Perdagangan 16,0 19,1 24,3
Listrik, air, dan gas 31,6 13,1 13,9 untuk jenis pajak PPN dan PPnBM yaitu
Pertambangan dan penggalian 2,6 2,5 2,9 dalam bentuk pengecualian barang dan jasa
Pertanian dan perikanan 21,1 21,6 22,6 kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok,
Multi sektor 16,0 23,7 26,2 jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan
192,6 196,8 221,1 kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya
Total beli masyarakat.

Pada tahun yang sama, sekitar 45,6 persen Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2018, dibuat
belanja perpajakan diberikan pada rumah satu kategorisasi belanja perpajakan baru, yang
tangga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa belum ada dalam laporan tahun sebelumnya
estimasi belanja perpajakan terbesar adalah yaitu berdasarkan fungsi belanja pemerintah
untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, yang (lihat Tabel 2.11). Kategorisasi ini merupakan
merupakan pengenaan pajak atas konsumsi upaya untuk menyajikan estimasi belanja
akhir. perpajakan yang tujuan/fungsi pemberiannya
sejalan dengan hal-hal yang menjadi perhatian
TABEL 2.9 pemerintah melalui pos belanja di APBN.
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SUBJEK PENERIMA
Berdasarkan Tabel 2.11, sebagian besar belanja
(triliun rupiah) perpajakan tahun 2018 digunakan untuk
mendukung fungsi ekonomi, pelayanan umum,
Subjek Estimasi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
2016 2017 2018 Sebesar 59,5 persen belanja perpajakan
Dunia usaha Indonesia di tahun pajak 2018 digunakan untuk
Multi Skala 68,0 51,2 57,5 mendukung fungsi ekonomi, dimana fungsi ini
UMKM 42,5 51,3 62,7 sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan
Rumah tangga 82,1 94,4 100,9 kesejahteraan masyarakat dan perekonomian
192,6 196,8 221,1 secara umum. Selanjutnya, pelayanan umum
Total dan perlindungan sosial memiliki porsi yang
Sumber : Kementerian Keuangan cukup besar yaitu 14,1 persen dan 10,2 persen
sejalan dengan proporsi pada belanja langsung
Untuk kategori berikutnya, belanja perpajakan pemerintah.
dibagi berdasarkan tujuan pemberiannya (lihat
Tabel 2.10). Nilai terbesar belanja perpajakan
adalah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa
mayoritas kebijakan belanja perpajakan adalah

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-19

Bab 2 Pendapatan Negara

Belanja berdasarkan fungsi pelayanan umum memperkuat ketahanan fiskal dan
sebagian besar merupakan belanja dalam mendukung pembangunan nasional yang
rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan di berkelanjutan dan berkeadilan;
K/L, termasuk di dalamnya belanja pegawai,
belanja barang, dan belanja modal. Adapun 2. mendukung kebijakan Pemerintah dalam
yang termasuk dalam belanja berdasarkan rangka perbaikan kesejahteraan rakyat,
fungsi perlindungan sosial adalah belanja peningkatan pertumbuhan ekonomi
program-program pemerintah dalam rangka yang berkualitas, perbaikan distribusi
pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan pendapatan, dan pelestarian lingkungan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hidup untuk kesinambungan antargenerasi
seperti Program Keluarga Harapan. Sedangkan dengan tetap mempertimbangkan aspek
untuk fungsi kesehatan dan pendidikan, keadilan; dan
angkanya mencakup 7,4 persen dan 6,5 persen
dari belanja perpajakan tahun 2018. 3. mewujudkan pelayanan Pemerintah
yang bersih, profesional, transparan, dan
TABEL 2.11 akuntabel, untuk mendukung tata kelola
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN FUNGSI BELANJA PEMERINTAH pemerintahan yang baik serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
(triliun rupiah)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9
Fungsi Belanja Pemerintah 2016 2017 2018 Tahun 2018 tentang PNBP, objek PNBP
Pelayanan Umum 25,7 27,8 31,1 dikelompokkan menjadi enam klaster, yaitu
Ekonomi 117,2 115,3 131,6 PNBP yang berasal dari (a) pemanfaatan sumber
Perlindungan Lingkungan Hidup 1,9 1,7 1,9 daya alam; (b) pelayanan; (c) pengelolaan
Perumahan dan Fasilitas Umum 1,9 2,7 3,0 kekayaan negara dipisahkan; (d) pengelolaan
Kesehatan 13,4 15,1 16,3 barang milik negara; (e) pengelolaan dana; dan
Agama 0,1 0,2 0,2 (f) hak negara lainnya. Sedangkan di dalam
Pendidikan 11,0 12,1 14,5 struktur APBN, objek PNBP dikelompokkan
Perlindungan Sosial 21,3 21,9 22,5 menjadi empat, yaitu pendapatan sumber
192,6 196,8 221,1 daya alam (meliputi migas dan nonmigas),
Total pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan,
pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan
Sumber : Kementerian Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

2.2.2 Perkembangan Penerimaan Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun
Negara Bukan Pajak Tahun 2015-2019 dan 2018 tentang PNBP akan diperkuat dengan
Rencana Tahun 2020 regulasi pelaksanaan dalam bentuk peraturan
pemerintah. Pada tahun 2020, peraturan
PNBP merupakan sumber penerimaan negara pemerintah pelaksanaan Undang-Undang
terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan PNBP diharapkan dapat diimplementasikan
yang diharapkan terus meningkat pada masa sesuai amanah Pasal 72 Undang-Undang
mendatang. Pada bulan Agustus 2018 telah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Materi
ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun pengaturan dalam Rancangan Peraturan
2018 tentang PNBP. Pengaturan PNBP dalam Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang
Undang-Undang tersebut bertujuan untuk:
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
1. mewujudkan peningkatan kemandirian
bangsa dengan mengoptimalkan sumber
pendapatan negara dari PNBP guna

2-20

Bab 2 Pendapatan Negara

Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP tersebut lebih tinggi 2,1 persen dibandingkan APBN
akan dijelaskan khusus di dalam Boks 2.3. 2019. Peningkatan realisasi PNBP dalam
outlook APBN tahun 2019 lebih ditopang
PNBP memegang peranan penting dalam oleh peningkatan perkiraan realisasi PNBP
mendukung pencapaian target pendapatan yang berasal dari SDA nonmigas, pendapatan
negara yang telah ditetapkan dalam APBN. kekayaan negara dipisahkan, pendapatan
Selama periode tahun 2015-2019, realisasi PNBP lainnya, dan pendapatan BLU.
PNBP cenderung meningkat terutama Meskipun demikian, perkiraan realisasi ini
dipengaruhi oleh optimalisasi dan kinerja mengalami penurunan sebesar 5,6 persen dari
dari masing-masing komponen PNBP. Dalam realisasi tahun 2018, karena penurunan ICP
rentang waktu tersebut, PNBP SDA masih (dari US$67,5/barel pada tahun 2018 menjadi
memberikan kontribusi yang signifikan US$63,0/barel pada outlook APBN tahun
terhadap realisasi PNBP keseluruhan, yaitu 2019). Perkembangan dan komposisi PNBP
mencapai rata-rata 36,7 persen. Selain itu, tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 2.9.
peningkatan kinerja pelayanan pada K/L dan
peningkatan profitabilitas Badan Usaha Milik GRAFIK 2.9
Negara (BUMN) juga turut berpengaruh PERKEMBANGAN PNBP, 2015-2020
positif atas capaian realisasi PNBP. Triliun Rp 18,8 31,5 Persen
500,0 2,5 (5,6) (7,0) -
PNBP sangat dipengaruhi oleh harga 386,3 359,3 (50,0)
komoditas utama dunia terutama minyak bumi 450,0 (35,9) 409,3 (100,0)
dan batubara. Penurunan harga minyak bumi 400,0
dan batubara terjadi pada periode tahun 2015-
2016, namun kembali meningkat pada periode 350,0 311,2
tahun 2017-2019 sehingga berpengaruh 262,0
signifikan terhadap perkembangan realisasi 300,0 255,6
PNBP. Secara umum, PNBP selama 2015-2019 (150,0)
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 250,0
10,9 persen per tahun. Dominasi PNBP
yang bersumber dari SDA mulai menurun 200,0
sejak tahun 2014, bahkan pada tahun 2016
realisasinya lebih kecil dari realisasi PNBP 150,0 (200,0)
lainnya, namun kembali meningkat sejak tahun
2017. Kontribusi PNBP yang bersumber dari 100,0 (250,0)
SDA migas dalam lima tahun terakhir sekitar
27,9 persen per tahun, yang dipengaruhi oleh 50,0
pergerakan harga minyak mentah Indonesia
(ICP), lifting minyak dan gas bumi, dan nilai - (300,0)
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
Pendapatan KND PNBP Lainnya Pendapatan BLU Pertumbuhan (%)
Realisasi PNBP pada akhir tahun 2019 Penerimaan SDA
diperkirakan sebesar Rp386.333,9 miliar atau
Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan mempertimbangkan kondisi dan
tantangan yang akan dihadapi di tahun 2020,
Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan
kontribusi PNBP dalam APBN. Secara
umum kebijakan yang dilakukan Pemerintah
untuk dapat mencapai target PNBP yang
optimal, antara lain (a) penyempurnaan tata
kelola PNBP setelah terbitnya UU Nomor 9
Tahun 2018 tentang PNBP; (b) pengelolaan
dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif,
dan efisien; (c) optimalisasi penerimaan dari
pengelolaan BMN; (d) peningkatan efisiensi
kinerja BUMN; (e) peningkatan kualitas layanan
dan penyesuaian tarif PNBP Pelayanan; dan
(f) peningkatan kinerja pelayanan BLU yang
lebih profesional. Berdasarkan asumsi dasar

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-21

Bab 2 Pendapatan Negara

BOKS 2.3
PENGUATAN PENGELOLAAN PNBP MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PNBP

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang pengelola PNBP dalam rangka
Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor penyelenggaraan pengelolaan PNBP,
9 Tahun 2018 (UU PNBP), Pemerintah peningkatan kualitas penyelenggaraan
terus berupaya menyelesaikan 4 (empat) pengelolaan PNBP, kegiatan lainnya
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan/atau optimalisasi PNBP.
sebagai peraturan pelaksanaan UU e. Pengawasan terhadap instansi pengelola
dimaksud. Keempat RPP dimaksud meliputi PNBP dilakukan baik secara internal
Pengelolaan PNBP, Tata Cara Penetapan maupun eksternal.
Tarif atas Jenis PNBP, Tata Cara Pemeriksaan
PNBP, dan Tata Cara Pengajuan dan RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas
Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Jenis PNBP
Pengembalian PNBP. Penyusunan RPP
tersebut melibatkan koordinasi berbagai RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Kementerian/Lembaga guna menghasilkan PNBP salah satunya mengatur penguatan
regulasi yang implementatif dan efektif. RPP kewenangan Menteri Keuangan untuk
dimaksud ditargetkan dapat diselesaikan menyusun kebijakan umum penetapan
3 tahun setelah Undang-Undang PNBP tarif atas jenis PNBP yang berasal dari
diundangkan. pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan
kekayaan negara dipisahkan (KND),
RPP Pengelolaan PNBP pengelolaan barang milik negara (BMN),
pengelolaan dana, dan hak negara lainnya,
RPP pengelolaan PNBP merupakan induk serta pengaturan mengenai mekanisme
dari beberapa peraturan pemerintah turunan pengusulan dan penetapan tarif.
UU PNBP. Materi utama di dalam RPP
Pengelolaan PNBP yang merupakan pilar Sejalan dengan pengaturan UU PNBP,
utama regulasi pengelolaan PNBP tersebut, dalam RPP ini juga ditegaskan kembali
antara lain: mengenai dasar hukum dan pertimbangan
penetapan tarif dan evaluasi tarif PNBP
a. Penetapan target PNBP mengikuti oleh Menteri Keuangan. Selain itu, RPP ini
mekanisme APBN. juga mengatur pengenaan tarif atas jenis
PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah)
b. Penentuan PNBP ter utang dan atau 0% (nol persen) yang dapat diberikan
pemungutan serta pembayaran/ kepada masyarakat tidak mampu, pelajar
penyetoran PNBP. atau mahasiswa, UMKM, atau terkait dengan
penanggulangan bencana.
c. Verifikasi atas PNBP terutang yang
dihitung Wajib Bayar.

d. Penggunaan dana PNBP oleh instansi

2-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP Bab 2 Pendapatan Negara

RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP mengatur pengangsuran, pengurangan, maupun
tata cara pemeriksaan PNBP terhadap wajib pembebasan PNBP. Pejabat yang berwenang
bayar, instansi pengelola PNBP, maupun menerbitkan persetujuan atas pengurangan
mitra instansi pengelola PNBP. Pada atau pembebasan PNBP mengacu kepada
dasarnya pemeriksaan PNBP bertujuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan tentang Perbendaharaan Negara, yaitu
kewajiban PNBP sesuai dengan peraturan didasarkan atas besaran nominal PNBP yang
perundang-undangan yang berkaitan disetujui untuk dikurangi atau dibebaskan.
dengan PNBP, serta pemenuhan ketentuan Dalam RPP ini juga diatur mengenai dasar
peraturan perundang-undangan di bidang dan batas waktu pengajuan permohonan,
PNBP. Dasar pemeriksaan dapat dilakukan kriteria dan dokumen yang diperlukan,
karena beberapa hal, antara lain berdasarkan proses verifikasi dokumen, proses penelitian,
hasil pengawasan instansi pengelola PNBP dan penetapan atas pengajuan keberatan,
terhadap wajib bayar, adanya permohonan keringanan, atau pengembalian PNBP.
pengembalian kelebihan pembayaran
PNBP, dan adanya indikasi pelanggaran 2-23
terhadap ketentuan perundang-undangan
di bidang PNBP. Selain itu, dalam RPP ini
juga akan mengatur mengenai jangka waktu
pelaksanaan pemeriksaan PNBP, temuan
dan tanggapan atas hasil pemeriksaan PNBP,
penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan,
laporan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut
hasil pemeriksaan.

RPP Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan, Keringanan,
dan Pengembalian PNBP

RPP ini merupakan perwujudan aspek
keadilan dan pemenuhan hak yang diberikan
oleh Pemerintah kepada masyarakat
atau wajib bayar dalam hal mengajukan
keberatan, keringanan, atau pengembalian
PNBP. Pengaturan pengajuan ini nantinya
dapat dilakukan berdasarkan kondisi
tertentu seperti kesalahan pembayaran
PNBP, kesulitan likuiditas, atau kebijakan
Pemerintah. Bentuk keringanan PNBP
yang diberikan dapat berupa penundaan,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara Rp159.778,3 miliar, namun realisasi sampai
dengan akhir tahun 2019 diperkirakan turun
ekonomi makro yang telah ditetapkan, antara menjadi Rp119.498,1 miliar. Hal tersebut
lain berupa indikator harga minyak mentah disebabkan penurunan perkiraan ICP dan lifting
Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap minyak dan gas bumi. Rata-rata pertumbuhan
dolar Amerika Serikat, dan lifting minyak bumi SDA migas mengalami pertumbuhan positif
serta gas bumi, maka target PNBP dalam dalam tahun 2015-2019 sebesar 11,2 persen per
RAPBN tahun 2020 diproyeksikan sebesar tahun. Grafik 2.10 memperlihatkan fluktuasi
Rp359.280,1 miliar. pendapatan SDA migas pada tahun 2015-2020.

2.2.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam GRAFIK 2.10
(SDA) PERKEMBANGAN PENDAPATAN PNBP SDA MIGAS,
2015-2020
Pendapatan SDA, yang bersumber dari triliun rupiah Persen
SDA migas dan SDA nonmigas, merupakan 160 142,8 170
komponen utama PNBP. Selama periode 140 130
tahun 2015-2019, penerimaan SDA 120 85,6 119,5 120,6 90
memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,7 74,5 50
persen terhadap total PNBP. Dalam perkiraan 100 10
realisasi APBN tahun 2019, penerimaan SDA 80 78,2 81,8 (30)
ditargetkan mencapai sebesar Rp152.214,2 (70)
miliar, lebih rendah 15,7 persen dari tahun 60 44,1 (16,3) 0,9
2018. (43,6)
40 (64,0)
PNBP yang berasal dari pendapatan SDA 20
dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan
sebesar Rp153.659,2 miliar yang terdiri dari - 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 (110)
pendapatan SDA migas sebesar Rp120.614,1 2015 Pertumbuhan (RHS)
miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar
Rp33.045,0 miliar. Secara umum, pendapatan Minyak Bumi Gas Bumi
SDA tumbuh sebesar 0,9 persen dibandingkan
outlook APBN tahun 2019. Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Migas Pendapatan SDA migas dalam RAPBN tahun
2020 direncanakan sebesar Rp120.614,1
Perkembangan pendapatan SDA migas selama miliar atau naik 0,9 persen dari outlook
tahun 2015-2019 berfluktuasi dan mencapai APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut
pendapatan tertinggi pada tahun 2018. Hal terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar
ini disebabkan selama periode 2015-2016, Rp90.821,0 miliar dan pendapatan gas bumi
terjadi penurunan pendapatan SDA migas sebesar Rp29.793,2 miliar. Peningkatan target
yang disebabkan oleh penurunan ICP. Setelah pendapatan SDA migas tersebut dipengaruhi
harga minyak mulai mengalami perbaikan oleh naiknya ICP dari US$63 per barel menjadi
pada tahun 2017, pendapatan SDA migas US$65 per barel serta pergerakan nilai tukar
kembali meningkat. Pendapatan SDA migas dari Rp14.250 per dolar AS menjadi Rp14.400
dalam APBN tahun 2019 ditargetkan sebesar per dolar AS. Perkembangan ICP dan lifting
tahun 2015-2020 dapat dilihat dalam Grafik
2-24 2.11.

Pemerintah dalam RAPBN 2020 menerapkan
beberapa kebijakan teknis mengenai PNBP
SDA migas untuk mendapatkan hasil yang
lebih optimal, antara lain:

1. Pencapaian target lifting migas melalui
beberapa langkah, antara lain:

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020