NOTA KEUANGAN RAPBN 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

kondisi ekonomi juga mempertimbangkan menimbulkan perubahan eksposur terhadap
kemungkinan terjadinya deviasi antara target APBN, baik terhadap pendapatan negara
dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, yang bersumber dari BUMN (penerimaan
serta besaran deviasinya. pajak dan dividen) maupun terhadap belanja
negara (subsidi) dan pembiayaan anggaran
6.2.1.4 Sensitivitas Proyeksi APBN (penyertaan modal negara dan pinjaman
Jangka Menengah terhadap kepada BUMN). Mengingat besarnya
Perubahan Asumsi Dasar kontribusi BUMN terhadap pendapatan
Ekonomi Makro negara, maka perlu ditelaah kemungkinan naik
turunnya pendapatan negara yang bersumber
APBN jangka menengah disusun dengan dari kinerja keuangan BUMN jika terjadi
mengacu pada perkembangan dan kinerja perubahan kondisi ekonomi makro.
perekonomian global maupun domestik,
khususnya terkait prospek berbagai indikator Dengan menggunakan model macro stress test,
ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dapat diketahui besarnya kontribusi BUMN
dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada terhadap pendapatan negara serta besaran
asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan eksposur terhadap pendapatan negara yang
dalam penyusunan postur APBN jangka bersumber dari BUMN apabila terjadi
menengah akan menyebabkan perubahan pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro.
besaran pendapatan negara, belanja negara, Model ini menggunakan 24 BUMN sektor
defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran keuangan, energi, dan karya sebagai sampel.
jangka menengah.
Berdasarkan Grafik 6.3, fluktuasi harga minyak
6.2.1.5 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
terhadap Perubahan Variabel negara yang bersumber dari BUMN. Hal
Ekonomi Makro ini disebabkan karena besarnya kenaikan
kontribusi penerimaan negara yang bersumber
Perubahan kondisi ekonomi makro dapat dari PT Pertamina (Persero). Kenaikan harga
menimbulkan risiko guncangan (shock) minyak tersebut juga berdampak pada kenaikan
terhadap kinerja BUMN yang pada akhirnya biaya operasi beberapa BUMN seperti PT
PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT

GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2020

Inflasi +1% 0,6%

Suku Bunga + 100 bps 0,2%

harga minyak + US$20 17,8%

valas + 20% -3,6%

PDB - 1% -3,0%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
Sumber: Kementerian Keuangan

6-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2020

Deviasi Pajak dan PNBP Deviasi Nilai Aset dan Utang

Inflasi +1% -1,7% Inflasi +1% -0,5%
0,1%

Suku Bunga + 100 bps 3,8% Suku Bunga + 100 bps 0,5%
harga minyak + US$20 0,0%
harga minyak + US$20 0,0%
00,,00%%

valas + 20% 0,22%,3%

valas + 20% 3,3% -1,4%
0,0%
PDB - 1%

PDB - 1% -1,8% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Nilai Aset Bersih Nilai Utang Bersih

Sumber: Kementerian Keuangan Kenaikan suku bunga akan meningkatkan
margin pendapatan perbankan atas bunga
Garuda Indonesia (Persero) yang berpotensi pinjaman yang diberikan kepada debitur,
menyebabkan penurunan laba bersih operasi sedangkan penguatan nilai valas akan
dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan meningkatkan jumlah valas yang dimiliki oleh
ke Pemerintah. Namun, mengingat kontribusi sektor perbankan.
setoran BUMN tersebut tidak terlalu besar jika
dibandingkan dengan PT Pertamina (Persero), Berdasarkan Grafik 6.5, kenaikan tingkat
kenaikan harga minyak diproyeksikan akan inflasi dan PDB diprediksi akan berbanding
tetap memberikan dampak positif terhadap lurus dengan kenaikan pendapatan BUMN
kenaikan setoran pajak dan PNBP. sektor karya. Hal ini disebabkan besarnya porsi
penugasan pemerintah kepada BUMN sektor
Selain dilakukan stress test secara agregat, karya atas pembangunan infrastruktur. Kedua
dilakukan juga stress test untuk BUMN sektor variabel tersebut juga memiliki dominasi atas
keuangan, energi, karya, dan non-keuangan pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih
lainnya. Berdasarkan Grafik 6.4, fluktuasi pada BUMN karya dibandingkan dengan
pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai variabel lain yang diukur.
kontributor utama penerimaan perpajakan dan
PNBP dipengaruhi oleh dua variabel utama
yaitu suku bunga dan valuta asing (valas).

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2020

Deviasi Penerimaan Pajak dan PNBP Deviasi Nilai Aset dan Utang Bersih

Inflasi +1% 2,9% Inflasi +1% 1,6%
Suku Bunga + 100 bps -0,8%
Suku Bunga + 100 bps -0,6% -0,7%
0,3%

harga minyak + US$20 0,0% harga minyak + US$20 00,,00%%

valas + 20% valas + 20% 00,,00%%

0,0% -3,0%
-0,9%
PDB - 1%

PDB - 1% -7,9% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Nilai Aset Bersih Nilai Utang Bersih
Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-11

Bab 6 Risiko Fiskal

GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2020

Deviasi Penerimaan Pajak dan PNBP Deviasi Pembayaran Subsidi

Inflasi +1% 0,4% Inflasi +1% -0,2%

Suku Bunga + 100 bps -1,2% Suku Bunga + 100 bps 0,2%
harga minyak + US$20 harga minyak + US$20
41,5% 42,6%

valas + 20% -6,7% valas + 20% 9,3%

PDB - 1% -2,1% PDB - 1% -1,7%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Deviasi Nilai Aset dan Utang Bersih minyak tidak memberikan tekanan secara
signifikan terhadap penurunan pendapatan PT
Inflasi +1% 0,2% 12,4% PLN (Persero).
Suku Bunga + 100 bps -0,3%
harga minyak + US$20 -0,2% Adapun untuk variabel kenaikan valas sebesar
0,3% 20 persen dari perkiraan dalam APBN
memberikan tekanan pada jumlah utang bersih
-6,9% BUMN sektor energi. Hal ini salah satunya
disebabkan oleh besarnya nilai utang valas, baik
valas + 20% 1,7% 11,2% pada PT PLN (Persero) maupun PT Pertamina
PDB - 1% -0,2% (Persero). Namun demikian, kenaikan valas
0,1% juga berpotensi meningkatkan nilai aset
bersih yang didorong oleh besarnya nilai aset
-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% berdenominasi nonrupiah yang dimiliki PT
Pertamina (Persero).
Nilai Aset Bersih Nilai Utang Bersih
Grafik 6.7 menunjukkan bahwa variabel-
Sumber: Kementerian Keuangan variabel ekonomi makro tidak berpengaruh
signifikan terhadap kontribusi penerimaan
Berdasarkan Grafik 6.6, kenaikan harga minyak perpajakan dan PNBP yang bersumber dari
secara agregat berpengaruh signifikan terhadap BUMN nonfinansial lainnya. Di satu sisi,
kenaikan pendapatan BUMN sektor energi.
Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan PT
Pertamina (Persero) atas penjualan minyak dan
gas di Indonesia. Meskipun minyak merupakan
bahan baku untuk memproduksi listrik bagi
PT PLN (Persero) dan kenaikan harga minyak
berdampak pada peningkatan biaya operasi
PT PLN (Persero), saat ini porsi penggunaan
minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga

GRAFIK 6.7
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN NONFINANSIAL LAINNYA TAHUN 2020

Deviasi Penerimaan Pajak dan PNBP Deviasi Nilai Aset dan Utang Bersih

Inflasi +1% 2,7% Inflasi +1% 0,7%
Suku Bunga + 100 bps -4,2%
Suku Bunga + 100 bps -0,1% 0,0%
0,1%

harga minyak + US$20 -7,5% harga minyak + US$20 -1,7% 21,1%
valas + 20% 30,0%
-5,2% PDB - 1% -1,8%
valas + 20%
-1,1%
-0,7%

PDB - 1% -4,2% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Nilai Aset Bersih Nilai Utang Bersih
Sumber: Kementerian Keuangan

6-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

sebagian BUMN mendapat dampak negatif, Bab 6 Risiko Fiskal
sementara sebagian lainnya mendapatkan
dampak positif atas perubahan variabel tersebut dinamis dalam beberapa tahun terakhir telah
sehingga timbul efek saling meniadakan. berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Namun demikian, kenaikan harga minyak dan pendapatan negara, baik pada sisi perpajakan
depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada maupun sisi PNBP. Menanggapi hal tersebut,
nilai aset dan utang bersih BUMN nonfinansial kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk
lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif mendorong langkah strategis mobilisasi
perubahan variabel ekonomi makro yang pendapatan negara. Sesuai dengan target
diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, pemerintah di tahun 2020, diharapkan rasio
seperti PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT perpajakan (termasuk SDA dan pertambangan)
KAI (Persero). dapat mencapai 11,5 persen, sehingga tetap
mampu mendorong investasi dan daya saing.
Dalam rangka melakukan mitigasi risiko
terhadap perubahan variabel ekonomi makro, Penerimaan Perpajakan
masing-masing BUMN diharapkan telah
menerapkan manajemen risiko, termasuk Pada tahun 2020, dinamika perekonomian
melakukan penilaian risiko. Dari hasil global diproyeksikan masih berlangsung dan
penilaian risiko, masing-masing BUMN dapat berpengaruh ke berbagai sisi perekonomian,
melakukan pengambilan keputusan yang di antaranya investasi, perdagangan, hingga
tepat untuk penanganan risiko yang timbul. perubahan pola konsumsi masyarakat. Dampak
Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan dari aktivitas ekonomi ini dapat menekan
mengendalikan besarnya eksposur perubahan penerimaan perpajakan, khususnya dari sektor
faktor-faktor ekonomi makro, di antaranya PPh.
melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas
aktiva maupun pasiva yang dimilikinya. Kebijakan Amerika Serikat untuk mengevaluasi
neraca dagang dengan mitra dagangnya dapat
6.2.2 Risiko APBN menimbulkan risiko pada kinerja ekspor
Indonesia. Kondisi ini dapat menciptakan
Risiko APBN terdiri dari risiko pendapatan tekanan lebih besar apabila kebijakan Amerika
negara, risiko belanja negara, dan risiko Serikat tersebut menciptakan dampak lanjutan
pembiayaan anggaran, baik risiko utang pada rantai produksi global (global production
maupun kewajiban kontinjensi. chain) yang memengaruhi aktivitas ekspor dan
impor dalam jangka panjang.
6.2.2.1 Risiko Pendapatan Negara
Kebijakan pemerintah dalam mendorong
Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan pertumbuhan ekonomi domestik dilakukan
negara meningkat seiring pertumbuhan melalui berbagai instrumen, salah satunya
ekonomi dan didukung kebijakan seperti pemberian insentif fiskal di bidang
keringanan pajak (tax amnesty) dan pertukaran perpajakan. Hal yang perlu diwaspadai
informasi otomatis (automatic exchange of Pemerintah dalam penerapan insentif fiskal ini
information). Kondisi ekonomi yang sangat adalah adanya tekanan terhadap pertumbuhan
penerimaan perpajakan dalam jangka pendek.
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Kebijakan pemberian insentif perpajakan

6-13

Bab 6 Risiko Fiskal GRAFIK 6.8
PENERIMAAN PERPAJAKAN
dipengaruhi pula oleh persaingan tarif pajak DALAM APBN DAN REALISASI, 2015-2019
antarnegara. Perusahaan-perusahaan global
masih mempertimbangkan faktor perpajakan (triliun rupiah)
untuk memulai dan memindahkan kegiatan
bisnis dan investasinya. 2000 1.786,4
1800 1.618,1 1.643,1
Pada tahun 2020, diperkirakan persaingan pajak 1600 1.546,7 1.498,9 1.518,8
antarnegara masih berlanjut. Merespon kondisi 1400 1.380,0 1.285,0 1.343,5
ini, komitmen pemerintah adalah menciptakan
stabilitas iklim ekonomi Indonesia di tengah 1200
persaingan tarif pajak dan dinamika ekonomi 1000 1.240,4
secara umum. 800
600
Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk 400
terus menjaga momentum dan meningkatkan 200
pelaksanaan reformasi pajak agar mampu 0
bersaing dalam kompetisi global. Selanjutnya, 2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
hal tersebut akan diperkuat dengan kepastian
hukum untuk memberikan iklim investasi yang APBN Realisasi
baik.
Sumber: Kementerian Keuangan
Selain pertumbuhan ekonomi dan kebijakan
tarif, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dalam negeri sebesar Rp1.819.167,0 miliar dan
memengaruhi penerimaan perpajakan. Dalam pendapatan pajak perdagangan internasional
dua tahun terakhir, kepatuhan perpajakan sebesar Rp42.602,6 miliar. Penerimaan
masyarakat Indonesia semakin baik apabila tersebut meningkat 4,2 persen dari APBN
dicermati dari sisi pertumbuhan tingkat tahun 2019. Adapun dalam RAPBN tahun
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 2020, Pemerintah menargetkan rasio pajak
(SPT) pajak penghasilan. Hingga 31 Maret terhadap PDB (termasuk penerimaan pajak
2019, SPT yang masuk sebanyak 11,3 juta, dari sektor SDA dan pertambangan) sebesar
atau naik 7,6 persen dibandingkan periode 11,5 persen. Target tersebut dapat dicapai
yang sama tahun 2018 sebanyak 10,5 juta dengan memerhatikan beberapa indikator
SPT. Peningkatan ini terjadi seiring dengan perekonomian dan berbagai faktor risiko
penggunaan platform digital pada administrasi yang telah diidentifikasi. Berdasarkan hal
perpajakan. tersebut, peta risiko penerimaan perpajakan
menggambarkan tingkat risiko penerimaan
Berdasarkan Grafik 6.8, pertumbuhan rata- perpajakan masuk dalam kategori
rata realisasi penerimaan perpajakan tahun Signifikan dengan tingkat kemungkinan
2015-2018 adalah 7,0 persen. Selanjutnya. Sangat Mungkin sebagaimana terlihat pada
dalam postur RAPBN tahun 2020, penerimaan Grafik 6.9.
perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.861.769,6
miliar, yang terdiri dari pendapatan pajak GRAFIK 6.9
PETA RISIKO PENERIMAAN PERPAJAKAN
6-14
LIKELIHOOD HAMPIR PASTI ••
SANGAT
MUNGKIN
MUNGKIN

JARANG

SANGAT
RENDAH

SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK

Sumber: Kementerian Keuangan IMPACT

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Risiko terhadap penerimaan perpajakan dapat Bab 6 Risiko Fiskal
muncul di antaranya melalui perubahan perilaku
pelaku usaha berupa perkembangan model WP baru dan meningkatkan kepatuhan WP,
usaha secara elektronik (online) dan rekayasa Pemerintah telah menerapkan sunset policy
keuangan (financial engineering) yang semakin (2008) dan tax amnesty (2016-2017) serta
kompleks. Perubahan perilaku dimaksud meningkatkan kerja sama dengan institusi
muncul karena semakin terintegrasinya negara lainnya seperti Bank Indonesia
perekonomian global dan regional (seperti dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang
terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN) perpajakan. Keberhasilan program tersebut
yang mendorong meningkatnya aliran barang, tidak hanya dinilai pada saat pelaksanaan,
investasi/modal, dan tenaga terampil. namun juga setelah program tersebut
dilaksanakan, utamanya penggunaan
Berdasarkan hasil identifikasi risiko perpajakan, data WP hasil program tersebut yang
beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
tidak tercapainya target pajak adalah sebagai penerimaan tahun-tahun berikutnya.
berikut.
3. Tingginya Shadow Economy
1. Dinamika Perubahan Sistem Pajak dalam
Periode Reformasi Pajak Meningkatnya perkembangan digital
ekonomi, baik secara global maupun
Pada tahun 2020, pembahasan lebih lanjut nasional, menyebabkan shadow economy
atas program reformasi perpajakan akan menjadi sumber risiko pendapatan negara.
dimulai. Pada dasarnya program reformasi Beberapa bentuk digital ekonomi adalah
menyiratkan adanya perubahan yang dapat perdagangan secara elektronik (e-commerce),
menimbulkan ketidakpastian dalam jangka serta penggunaan uang elektronik (e-cash
pendek. Meskipun program reformasi dan koin digital) secara anonim. Dari sudut
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pandang perpajakan, shadow economy masuk
kebijakan perpajakan dan partisipasi dalam kategori sektor yang sulit dipajaki
masyarakat, pelaksanaannya membutuhkan (hard-to-tax sectors).
waktu, khususnya dalam proses
pemahaman masyarakat. Dalam hal terjadi 4. Struktur Penerimaan Pajak yang Tidak
perbedaan pemahaman terhadap penerapan Berimbang
peraturan, terdapat potensi peningkatan
sengketa pajak. Untuk itu, Pemerintah Struktur penerimaan pajak Indonesia
perlu mengembangkan dan mengupayakan yang tidak berimbang menjadi salah
mekanisme penyelesaian sengketa yang satu penyebab tidak tercapainya target
efektif. penerimaan pajak. Struktur penerimaan
pajak Indonesia didominasi oleh PPh Badan
2. Lemahnya Kepatuhan Wajib Pajak dengan persentase 25-28 persen terhadap
penerimaan pajak dalam negeri. Di negara
Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan maju, PPh Badan hanya menyumbang 11,0
salah satu faktor yang cukup dominan persen pada penerimaan perpajakan. Hal
dalam memengaruhi tingkat penerimaan ini dapat menciptakan kerentanan terhadap
pajak. Dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak karena berkorelasi
langsung dengan kinerja sektor tertentu.
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
6-15

Bab 6 Risiko Fiskal

Untuk itu, Pemerintah perlu melanjutkan akan lebih terstruktur dan permanen untuk
penggalian potensi pajak pada PPh Orang mendukung pembangunan jangka menengah
Pribadi (OP) untuk menyeimbangkan dan panjang.
struktur penerimaan pajak antara PPh
Badan dan PPh OP. Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level
makro dilakukan dengan tujuan untuk
5. Rendahnya Tax Buoyancy memperbaiki kondisi perekonomian domestik
yang berpengaruh terhadap kemampuan
Idealnya, pertumbuhan ekonomi dengan membayar pajak. Dalam hal ini, Pemerintah
penerimaan perpajakan memiliki hubungan akan terus menjaga kestabilan kondisi
yang kuat. Korelasi ini ditunjukkan melalui perekonomian Indonesia. Pemerintah juga
indikator tax buoyancy yang menunjukkan terus memantau perkembangan kebijakan
bahwa bila nominal pertumbuhan ekonomi pajak di berbagai negara, sehingga akan
sama dengan nominal pertumbuhan pajak, dilakukan penyesuaian apabila diperlukan. Pada
maka tax buoyancy=1. Berdasarkan data tahun 2018, sejalan dengan prinsip basis luas
historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia tarif rendah (broad base, low rate), Pemerintah
belum diikuti oleh penerimaan perpajakan telah menurunkan tarif PPh bagi UMKM
yang setara (tax buoyancy<1), sebagaimana agar industri tersebut berkembang dan tahan
terlihat pada Grafik 6.10 berikut. terhadap volatilitas ekonomi global.

GRAFIK 6.10 Selain itu, Pemerintah akan mencari sumber-
TAX BUOYANCY sumber penerimaan pajak baru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk dapat
1,8 0,91 0,23 0,72 0,35 0,45 1,6 memperluas sumber penerimaan pajak.
1,6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber-sumber penerimaan pajak yang baru
1,4 ini mencakup pencarian objek pajak yang baru
1,2 dan penerapan peraturan perpajakan tehadap
ekonomi digital. Kebijakan tersebut tetap akan
1 dilakukan secara prudent sehingga tidak menjadi
0,8 beban pada perekonomian dan dapat menjadi
0,6 sumber penerimaan yang berkelanjutan
0,4 (sustainable).
0,2
Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level
0 mikro dilakukan dengan tujuan untuk
2012 meningkatkan integritas dan profesionalitas dari
pemungut pajak dan pungutan negara lainnya.
Sumber: Kementerian Keuangan Selain itu, Pemerintah akan mengoptimalkan
penerapan pertukaran informasi otomatis
Tax buoyancy merefleksikan bahwa terdapat (automatic exchange of information) yang dapat
potensi untuk mengoptimalkan penerimaan mengurangi praktik-praktik penghindaran
perpajakan dari kegiatan ekonomi. Indikator pajak. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah
tersebut sangat penting untuk mewujudkan
penerimaan perpajakan yang berkelanjutan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
seiring dengan tumbuhnya ekonomi.
Kondisi ini memiliki kaitan erat dengan
masih relatif tingginya shadow economy dan
belum maksimalnya tingkat kepatuhan WP.

Terhadap risiko yang muncul dari faktor risiko
yang sangat dinamis dibutuhkan perubahan
kebijakan perpajakan pada level makro
dan mikro, sehingga perubahan dimaksud

6-16

Bab 6 Risiko Fiskal

akan terus meningkatkan profesionalitas, di Amerika. Untuk tahun 2020, diperkirakan
kredibilitas, dan akuntabilitas penerapannya, volatilitas harga minyak dan gas masih sangat
sehingga tidak menimbulkan resistensi dari tinggi. Selain itu, kebijakan terkait pelestarian
masyarakat dan memunculkan reputasi negatif lingkungan di berbagai negara turut menekan
terhadap Pemerintah. harga komoditas dan perdagangan komoditas
global, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Pada sisi fiskal, terobosan kebijakan perpajakan
dilakukan untuk merespon perkembangan GRAFIK 6.11
International Corporate Taxation (ICT) dan PETA RISIKO PNBP SDA
industri 4.0. Terobosan tersebut diharapkan
akan berkontribusi pada tumbuhnya LIKELIHOOD HAMPIR PASTI ••
penerimaan perpajakan menjadi sekitar 13 SANGAT
persen dengan asumsi upaya ekstra (extra effort) MUNGKIN
3 persen, melebihi pertumbuhan alamiahnya. MUNGKIN
Mengantisipasi populasi yang menua (aging JARANG
population), mulai tahun 2031 diperkirakan
pertumbuhan penerimaan perpajakan SANGAT
cenderung stagnan meskipun berada pada RENDAH
level cukup tinggi. Hal tersebut merupakan
buah reformasi yang konsisten di saat bonus SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK
demografi.
IMPACT
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sumber: Kementerian Keuangan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Dampak dari tidak tercapainya target
PNBP dari kekayaan negara dipisahkan, PNBP
lainnya, dan pendapatan Badan Layanan penerimaan PNBP SDA terhadap postur APBN
Umum (BLU). dinilai relatif Kecil dengan likelihood berada
pada kategori Sangat Mungkin, sebagaimana
Dari berbagai jenis PNBP, kontibusi PNBP tergambar pada Grafik 6.11. Dengan dampak
didominasi oleh PNBP SDA. Selain itu, yang Kecil namun likelihood-nya Sangat
PNBP SDA pun memiliki sumber risiko yang Mungkin, tindakan mitigasi dilakukan untuk
beragam. Tahun 2020, sumber risiko pada menurunkan likelihood tersebut sehingga posisi
PNBP SDA berasal dari volatilitas harga risiko dapat diturunkan. Tindakan mitigasi
komoditas terutama minyak bumi.
untuk risiko PNBP SDA meliputi stabilisasi
Eskalasi geopolitik di Timur Tengah berpotensi nilai tukar, optimalisasi lifting migas dengan 10-
menurunkan jumlah pasokan (supply) yang 20 persen kenaikan jumlah lifting per tahunnya,
biasanya diiringi dengan kenaikan harga minyak pemantauan (monitoring) terhadap ICP,
dunia. Namun demikian, potensi kenaikan optimalisasi lapangan migas yang ada saat ini,
harga ini diimbangi dengan munculnya
pemanfaatan teknologi pada produksi shale oil dan eksplorasi sumber cadangan migas baru.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Untuk PNBP dari kekayaan negara dipisahkan,
PNBP lainnya, dan pendapatan BLU memiliki
dampak maupun likelihood tergolong rendah.
Ketiga komponen ini memiliki risiko yang
tergolong aman mengingat target penerimaan
yang dapat dicapai (achievable). Meskipun

6-17

Bab 6 Risiko Fiskal

demikian, tindakan mitigasi tetap dilakukan 6.2.2.2 Risiko Belanja Negara
untuk dapat menurunkan dampaknya.
Secara garis besar, risiko fiskal yang bersumber
Tindakan mitigasi yang dilakukan terhadap dari belanja negara dapat dikelompokkan
risiko penerimaan PNBP dimaksud yaitu menjadi dua, yaitu risiko kebijakan (policy
dengan optimalisasi penerimaan dari risk) dan risiko pelaksanaan anggaran (budget
pengelolaan aset BMN dan peningkatan execution risk). Kebijakan pemerintah yang
kualitas layanan termasuk dari pelayanan BLU mengakibatkan ruang gerak fiskal (fiscal space)
yang lebih profesional. Selanjutnya, optimalisasi semakin terbatas antara lain: (1) pemenuhan
penerimaan PNBP juga dilakukan melalui belanja negara yang sifatnya wajib (mandatory
perubahan undang-undang tentang PNBP spending); (2) besaran belanja negara dalam
(sebelumnya Undang-undang Nomor 20 rangka memberikan subsidi, baik energi
Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor maupun nonenergi; dan (3) belanja akibat
9 Tahun 2019) dan penyusunan Rancangan kejadian yang sifatnya darurat atau luar biasa.
Peraturan Pemerintah (RPP) turunan undang- Dengan semakin besarnya mandatory spending
undang PNBP dalam rangka penguatan tata antara lain anggaran pendidikan dan anggaran
kelola PNBP, seperti penguatan regulasi kesehatan, maka fleksibilitas ruang gerak fiskal
pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang
pemungutan PNBP. Tindakan mitigasi atas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
penerimaan dividen BUMN dilakukan melalui semakin terbatas.
peningkatan efisiensi kinerja BUMN dengan
meningkatkan pemantauan (monitoring) atas Perkembangan dan proyeksi alokasi anggaran
kondisi keuangan BUMN secara periodik serta mandatory spending terhadap total anggaran
memberikan dukungan dan jaminan kepada belanja negara dari tahun 2015 sampai dengan
BUMN penerima penugasan agar dapat tahun 2023, disajikan dalam Grafik 6.12.
memperoleh pembiayaan dengan biaya yang
rendah.

GRAFIK 6.12
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI MANDATORY SPENDING, 2015-2023

triliun rupiah persen
3.000 90

2.500 80

2.000 70

1.500 60

1.000 50

500 40

0 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** 2021*** 2022*** 2023*** 30

Lainnya (a.l. Bel. operasional, bel. Pegawai non K/L, pembayaran bunga utang, subsidi)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Anggaran Kesehatan
Anggaran Pendidikan
Persentase terhadap Belanja Negara (RHS)
*APBN 2019
**RAPBN 2020
***2021-2023 menggunakan angka indikasi batas bawah
Sumber: Kementerian Keuangan

6-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

Selain mandatory spending, kebijakan belanja yang GRAFIK 6.13
perlu diperhatikan selanjutnya adalah terkait PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
kompensasi pemerintah kepada badan usaha
yang menyelenggarakan PSO BBM dan listrik. Triliun Rupiah 573,9 %
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1.800 469,8 104
43 Tahun 2018, Pemerintah berkewajiban 1.600 684,2 769,2 100
memberikan kompensasi kepada badan 1.400 2016 2017 608,8 672,2 96
usaha apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 1.200 Belanja Non-K/L 92
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 1.000 451,2 88
kekurangan penerimaan badan usaha yang 800 846,6 854,9 84
disebabkan tidak disesuaikannya harga eceran 600 80
BBM. Sementara itu, untuk PT PLN (Persero), 400 732,1 2018 Outlook 2019
berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 200 % Penyerapan BPP thd APBNP
Nomor 19 Tahun 2003, apabila BUMN 0
mendapatkan penugasan yang tidak fisibel, 2015
maka Pemerintah memberikan kompensasi Belanja K/L
atas semua biaya yang telah dikeluarkan
oleh BUMN tersebut termasuk margin yang Sumber: Kementerian Keuangan
diharapkan.
kurang produktif ke program yang lebih
Berbeda dengan jenis risiko sebelumnya, risiko produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk
pelaksanaan anggaran terkait dengan risiko atas kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas.
pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap Pemerintah juga telah mengambil kebijakan
target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja
pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga sehingga pengalokasian anggaran diharapkan
(K/L) jauh di bawah rencana, maka pencapaian dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target.
output maupun outcome dari anggaran yang Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah
sudah dialokasikan akan terganggu sehingga telah berusaha menyederhanakan proses
program pemerintah tidak terlaksana dengan realisasi dengan menyempurnakan regulasi
baik. Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mengenai mekanisme pengadaan barang
mana belanja bisa meningkatkan kesejahteraan dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta
masyarakat yang tampak dari adanya output menyederhanakan mekanisme pencairan
dan outcome yang produktif, penggunaan yang anggaran.
memberikan manfaat yang optimal, dan nilai
tambah positif yang ditimbulkan. Penyerapan 6.2.2.3 Risiko Pembiayaan Anggaran
belanja pemerintah pusat disajikan pada
Grafik 6.13, dengan rata-rata 5 tahun terakhir Dalam rangka pengelolaan fiskal yang
sebesar 95,2 persen. berkesinambungan dan penuh kehati-hatian
(prudent), Pemerintah melakukan mitigasi risiko
Untuk mengantisipasi risiko penurunan pembiayaan anggaran, dengan mengambil
kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk beberapa kebijakan yang secara garis besar
melaksanakan kebijakan pengalihan program berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan
kewajiban kontinjensi pemerintah pusat.
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
6.2.2.3.1 Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang pemerintah
dimaksudkan untuk memberikan informasi
mengenai perkembangan risiko dalam kurun
waktu lima tahun dan proyeksi risiko utang
pada periode yang akan datang. Risiko utang

6-19

Bab 6 Risiko Fiskal

pemerintah yang dikelola dengan baik sebagai disebabkan oleh kebijakan pengelolaan
bagian dari pengelolaan utang pemerintah utang yang menerapkan strategi penerbitan/
yang hati-hati akan memberi persepsi positif pengadaan utang baru dengan tingkat bunga
bagi investor dan pelaku pasar keuangan. tetap, khususnya melalui penerbitan SBN di
Hal itu akan mendorong perbaikan peringkat pasar domestik.
kredit Indonesia (sovereign rating) dan pada
akhirnya meningkatkan efisiensi biaya utang. 2. Risiko nilai tukar (exchange rate risk)
Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan
sangat memengaruhi pilihan kebijakan dan Rasio utang dalam valas terhadap total utang
strategi pengelolaan utang. Dampak dari risiko per Juni 2019 sebesar 40,0 persen, menurun
utang yang bersumber dari kenaikan tingkat dari tahun 2015 sebesar 44,6 persen. Hal ini
bunga SPN 3 bulan dan pelemahan kurs seiring kebijakan pemerintah mengutamakan
rupiah terhadap kenaikan beban pembayaran penerbitan utang baru dalam denominasi
bunga utang dalam APBN dinilai Kecil dengan rupiah sebagai komitmen untuk terus
likelihood berada pada kategori Jarang, yang meningkatkan partisipasi investor domestik,
digambarkan pada Grafik 6.14. baik institusi keuangan maupun ritel
dalam pembiayaan pembangunan. Namun
GRAFIK 6.14 demikian, pengadaan utang dalam mata
PETA RISIKO UTANG uang asing tetap dilakukan secara terbatas
dengan mengutamakan mata uang asing
HAMPIR PASTI yang bervolatilitas rendah (hard currencies)
seperti USD, JPY, dan EUR. Penerbitan SBN
SANGAT valas dilakukan sebagai pelengkap untuk
MUNGKIN membantu memenuhi kebutuhan cadangan
devisa negara. Pemerintah terus memonitor
LIKELIHOOD MUNGKIN •• perkembangan risiko nilai tukar mengingat
JARANG adanya dinamika perekonomian global yang
SANGAT dalam beberapa tahun ini berdampak pada
RENDAH volatilitas nilai tukar rupiah.

SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK 3. Risiko pembiayaan kembali (refinancing risk)

IMPACT Perkembangan risiko pembiayaan kembali
selama kurun waktu tahun 2015 sampai
Sumber: Kementerian Keuangan dengan bulan Juni 2019 relatif stabil dengan
average time to maturity di kisaran 9 tahun. Pada
Risiko Utang Pemerintah Pusat tahun 2017–2018, Pemerintah melakukan
strategi shortening duration dalam rangka
Terdapat tiga jenis risiko yang telah dikenal dan efisiensi bunga utang. Pada tahun 2019,
digunakan secara luas di berbagai negara untuk mengingat semakin meningkatnya volatilitas
memonitor risiko utang pemerintah meliputi: di pasar keuangan, Pemerintah kembali
meningkatkan besaran pengadaan utang
1. Risiko tingkat bunga (interest rate risk) jangka panjang serta melakukan penukaran
utang (debt switch) jangka pendek menjadi
Perkembangan risiko tingkat bunga dalam
kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
bulan Juni 2019 menunjukkan tren yang
menurun, yaitu rasio variable rate (VR)
terhadap fixed rate (FR) dari 13,7 persen
menjadi 10,5 persen. Hal ini antara lain

6-20

Bab 6 Risiko Fiskal

TABEL 6.3
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT,

2015 s.d. Juni 2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 Juni 2019
Indikator Risiko Utama
Interest Rate Risk (%) 13,7 12,1 10,6 10,6 10,5
- Rasio Variable Rate 20,7 17,5 19,2 19,7 16,3

- Refixing Rate

Exchange Rate Risk ( %) 44,6 42,6 41,3 41,0 40,0
- Rasio Utang FX-Total Utang

Refinancing Risk 8,4 6,5 9,9 10,6 7,3
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%) 22,7 25,0 25,5 25,3
36,0 39,3 40,4 41,5
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%) 21,4 9,1 8,7 8,4 8,6

- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%) 34,7

- Average Time to Maturity (tahun) 9,4

Sumber: Kementerian Keuangan

tenor yang lebih panjang sebagai bagian Risiko nilai tukar akan menurun secara signifikan
karena pengadaan utang memprioritaskan
dari pengelolaan portofolio utang secara penerbitan SBN domestik dalam jangka
menengah sebagai upaya pengembangan pasar.
keseluruhan. Perkembangan outstanding dan Untuk risiko pembiayaan kembali yang diwakili
oleh rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun
indikator risiko utang selama kurun waktu diupayakan tidak melewati 10,0 persen sebagai
upaya untuk menyeimbangkan biaya dan risiko
tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 utang. Risiko utang yang berkaitan dengan
kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap
ditunjukkan pada Tabel 6.3. PDB yang terus mengalami penurunan hingga
tahun 2024, sedangkan untuk rasio bunga
Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat utang terhadap PDB berada pada angka yang
stabil memerhatikan potensi pergerakan suku
Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap bunga.
akan memprioritaskan penerbitan SBN
domestik, melakukan penerbitan di tenor
jangka menengah hingga jangka panjang
dengan tetap mempertahankan ketersediaan
penerbitan SPN 3 bulan, 6 bulan, serta 1 tahun.
Target indikator risiko pengelolaan utang dalam
jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 6.4.

TABEL 6.4
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH,

2019–2024

Uraian 2019 2024 Range *)
Indikator terkait Pengelolaan Utang
Interest Rate Risk (%) Minimum 89,0 1,5
- Rasio Variable Rate
Exchange Rate Risk ( %) 39,0 31,0 4,0
- Rasio Utang FX-Total Utang
Refinancing Risk 8,2 8,7 1,0
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%) 8,7 8,4 0,5
- Average Time to Maturity (tahun)
Indikator terkait Fiskal (%) 29,8 27,3 0,6
- Rasio utang terhadap PDB 1,7 1,7 0,3
- Rasio belanja bunga utang terhadap PDB

*) mengakomodasi kondisi shock

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-21

Bab 6 Risiko Fiskal mengutamakan utang baru dalam mata uang
rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan
Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat SBN valas sebagaimana ditetapkan dalam
Strategi Pembiayaan Tahunan dan Strategi
Dalam upaya memitigasi potensi meningkatnya Pengelolaan Utang Jangka Menengah;
risiko utang akibat terjadinya guncangan (shock), (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor
Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan menengah–panjang dan tingkat bunga tetap;
pengelolaan utang yang prudent, baik yang (3) melakukan manajemen utang (liability
bersifat tahunan maupun jangka menengah. management) melalui mekanisme buyback
Kebijakan tersebut antara lain dengan dan/atau debt switch; dan (4) memanfaatkan
mengoptimalkan potensi pendanaan utang instrumen lindung nilai.
dari sumber dalam negeri, serta meningkatkan
penerbitan SBN ritel dan pengembangan 2. Potensi kekurangan (shortage) pada
instrumen utang dengan mempertimbangkan pembiayaan melalui utang
kebutuhan (demand) dari investor dalam rangka
pendalaman pasar dengan tetap memerhatikan Mitigasi risiko shortage pada pembiayaan
tingkat biaya dan risiko yang optimal. Lebih melalui utang dilakukan melalui diversifikasi
lanjut, Pemerintah juga menyiapkan langkah- alternatif sumber pembiayaan, yaitu tidak
langkah pengelolaan portofolio utang melalui hanya mengandalkan penerbitan SBN
transaksi pembelian kembali (buyback) dan tetapi juga membuka peluang pembiayaan
penukaran utang (debt switch), menyiapkan dari instrumen utang lain, seperti:
instrumen lindung nilai untuk mengendalikan (1) upaya optimalisasi penarikan pinjaman
fluktuasi pembayaran kewajiban utang, dan tunai; (2) perencanaan yang strategis atas
memperkuat koordinasi pengelolaan risiko rencana private placement beberapa institusi
utang dalam kerangka pengelolaan aset dan potensial; (3) penggunaan dana idle cash
kewajiban negara. dari BLU sebagai dana talangan, dan/
atau melalui mekanisme private placement;
Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum (4) mengembangkan instrumen SBN, baik
dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu konvensional dan syariah, optimalisasi
mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai format penerbitan SBN valas, dan
tukar, dan pembiayaan kembali, serta mitigasi mendukung program inklusi keuangan
terhadap potensi kekurangan (shortage) pada melalui mekanisme penjualan SBN ritel
pembiayaan melalui utang. secara online; serta (5) mendorong penerbitan
SBN yang ditujukan untuk pembiayaan
1. Risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan kegiatan/proyek. Dalam perspektif yang
pembiayaan kembali lebih luas, mitigasi risiko melalui utang
tercermin melalui pengelolaan utang dalam
Memerhatikan perkembangan dan kerangka Asset Liabilities Management (ALM)
proyeksi indikator risiko utang, Pemerintah yang berperan dalam memberikan alternatif
mengambil beberapa kebijakan sebagai kebijakan secara dini atas adanya risiko
upaya mitigasi risiko pengelolaan utang ketidakpastian di pasar keuangan global
pemerintah pusat. Kebijakan dan dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga
strategi yang akan ditempuh, antara lain: memperkuat kerangka stabilisasi pasar SBN
(1) mengoptimalkan sumber pendanaan
utang dari dalam negeri dengan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

6-22

(Bond Stabilization Framework) dan protokolLIKELIHOOD Bab 6 Risiko Fiskal
manajemen krisis (Crisis Management Protocol)
dalam hal mengantisipasi dampak krisis peningkatan kewajiban kontinjensi yang
terhadap pasar SBN. bersumber dari pemberian dukungan/jaminan
pemerintah berada pada kategori Kecil dengan
6.2.2.3.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi kemungkinan terjadinya gagal bayar Sangat
Pemerintah Pusat Rendah karena secara historis belum pernah
terjadi. Peta risiko tersebut digambarkan pada
Dalam APBN tahun 2020, hasil identifikasi Grafik 6.15.
risiko kewajiban kontinjensi pemerintah beserta
mitigasi risikonya dijelaskan pada 3 kelompok Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi pemerintah
yaitu pemberian dukungan dan/atau jaminan pusat pada proyek pembangunan infrastruktur
pemerintah pada proyek pembangunan dilakukan pada saat sebelum dan sesudah
infrastruktur, program jaminan sosial nasional dukungan dan/atau jaminan pemerintah
dan jaminan sosial PNS, serta risiko fiskal dari diberikan. Hal ini ditujukan untuk menurunkan
lembaga keuangan tertentu. kemungkinan dampak menjadi level Sangat
Kecil. Pada saat sebelum pemberian dukungan
Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses
pada Proyek Pembangunan Infrastruktur evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan
risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah
GRAFIK 6.15 dukungan dan/atau jaminan pemerintah
PETA RISIKO DUKUNGAN DAN/ATAU JAMINAN PEMERINTAH diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan
Pemerintah adalah dengan membuat alokasi
PADA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran
kewajiban penjaminan dipindahbukukan ke
HAMPIR PASTI dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan
Pemerintah yang bersifat kumulatif dalam
SANGAT rangka menjaga ketersediaan dana yang akan
MUNGKIN digunakan untuk memitigasi risiko klaim.

MUNGKIN Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan
adalah melalui pemantauan secara berkala,
JARANG • • baik dalam skala korporasi pihak terjamin
SANGAT maupun dalam skala proyek yang dijamin.
RENDAH Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan
untuk mengetahui kondisi keuangan pihak
SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK terjamin untuk memastikan kemampuan
pembayaran kembali kewajibannya kepada
IMPACT investor/lender dan melakukan reviu atas
rencana mitigasi risiko (risk mitigation plan)
Sumber: Kementerian Keuangan yang disusun oleh pihak terjamin. Pemantauan
terhadap perkembangan proyek ditujukan
Pemberian dukungan/jaminan membawa untuk memastikan keberhasilan proyek yang
konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam dibangun sehingga dapat memberikan manfaat,
bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi
pemerintah yang kemudian dapat menjadi
tambahan beban bagi APBN apabila terjadi
gagal bayar (default). Secara umum, risiko

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-23

Bab 6 Risiko Fiskal Dalam hal terjadi risiko gagal bayar pinjaman
daerah, Pemerintah telah menyediakan
baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang
infrastruktur maupun bagi pihak terjamin. dapat memastikan pemerintah daerah untuk
Dengan beroperasinya proyek, pihak terjamin memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan
memperoleh pendapatan yang dapat digunakan terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah
untuk membayar kewajibannya. menggunakan Dana Jaminan Penugasan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID)
Untuk penjaminan pemerintah pada proyek sebagaimana telah diatur melalui PMK
KPBU, mitigasi risiko terhadap kewajiban Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata
kontinjensi dilakukan melalui Badan Usaha Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan
Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yaitu PT PII Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Pada
(Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2017, Pemerintah telah melakukan
Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) penyediaan DJPPID sebesar Rp203,0 miliar
berperan sebagai pelaksana mekanisme yang disimpan dalam rekening DJPPID.
kebijakan satu pelaksana (single window Berdasarkan pemantauan dan pengelolaan
policy) yang mana seluruh rangkaian proses risiko pelaksanaan penugasan pembiayaan
penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh infrastruktur daerah, pada tahun 2020 diusulkan
BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, untuk penambahan DJPPID sebesar Rp169,5
proses klaim dan pembayaran, pemantauan, miliar. Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan
sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII atas proyek pembangunan infrastruktur
(Persero) juga berperan sebagai bantalan (ring berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang
fencing) terhadap APBN di mana pelaksanaan diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa
penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal proyek, yaitu:
mungkin dengan cara penjaminan BUPI
sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan 1. Program Percepatan Pembangunan
tidak langsung berdampak kepada APBN. Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW
(Fast Track Program/FTP) I
Adapun mitigasi risiko gagal bayar pinjaman
daerah yang disalurkan oleh PT SMI (Persero), Risiko fiskal yang timbul dengan adanya
dilakukan melalui mekanisme Risk Management jaminan penuh pemerintah (full credit guarantee)
Protocol (RMP) yaitu pemantauan ketertiban terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu
pemerintah daerah dalam pengalokasian memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I
kewajiban pembayaran pinjaman daerah tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian
sejak tahap penyusunan RAPBD sampai Keuangan akan segera melakukan pembayaran
dengan memastikan penganggaran kewajiban kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari
dimaksud masuk dalam APBD tahun sejak kreditur menyampaikan bahwa PT
berkenaan. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko PLN (Persero) tidak mampu memenuhi
ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI kewajibannya dan akan menjadi piutang
(Persero) berkoordinasi dengan Kementerian pemerintah kepada PT PLN (Persero).
Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dalam kerangka
perjanjian kerja sama percepatan pelaksanaan
pinjaman daerah.

6-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi Bab 6 Risiko Fiskal
kemampuan PT PLN (Persero) dalam
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam
tepat waktu antara lain berupa komitmen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).
subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi
fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta keberlangsungan proyek maupun kemampuan
kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban
2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada finansial kepada pengembang listrik swasta
kreditur sudah memasuki periode kewajiban antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan,
pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.
Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah
selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk Sampai dengan bulan Mei 2019, Pemerintah
memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu telah mengeluarkan 12 surat jaminan kelayakan
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara usaha untuk proyek IPP dalam FTP II. Dari
tepat waktu. total 12 surat jaminan kelayakan usaha yang
telah diterbitkan, terdapat 3 pembangkit
Total kapasitas proyek FTP I yang sudah yang surat jaminan kelayakan usahanya telah
beroperasi sampai dengan bulan Juni 2019 berakhir (sudah tidak aktif) yaitu untuk proyek
sebesar 9.647 MW atau 96,7 persen dari target IPP PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP
sebesar 9.975 MW dan sisa pembangkit sedang Ijen.
dalam proses penyelesaian.
3. Program Percepatan Pembangunan
Sampai dengan bulan Juni 2019, dari total 36 Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW
perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 16
perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat Mengingat besarnya target penyelesaian
jaminan pemerintah untuk perjanjian kredit infrastruktur yang tercakup dalam program
tersebut juga berakhir dengan sendirinya. 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan
pendanaan dalam jumlah besar yang salah
2. Program Percepatan Pembangunan satunya ditempuh melalui penarikan pinjaman.
Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Pemerintah melalui Kementerian Keuangan
(Fast Track Program/FTP) II telah menerbitkan PMK Nomor 130 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian
Skema penjaminan ini sesuai dengan Peraturan Jaminan Pemerintah untuk Percepatan
Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta Infrastruktur Ketenagalistrikan.
perubahannya yang merupakan dukungan
pemerintah untuk PT PLN (Persero). Hingga bulan Mei 2019, terdapat 18 proyek
Dukungan ini diberikan dalam konteks PT pembangunan transmisi dan Gardu Induk
PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak (GI) di wilayah Jawa Bagian Tengah (JBT) yang
pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban mendapat jaminan pemerintah. Dari 18 proyek
finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh tersebut, tiga proyek telah memasuki tahap
proyek pengembang listrik swasta (Independent energize, sepuluh proyek ditargetkan memasuki
Power Producer/IPP) maupun ketika terjadi masa Commercial Operation Date (COD) pada
risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak tahun 2019, dan lima proyek ditargetkan COD
tahun 2020. Selain itu, masih terdapat usulan
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 pengajuan jaminan pemerintah atas program

6-25

Bab 6 Risiko Fiskal Penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
35.000 MW untuk Pembangkit Tahap I dan (KPBU) dapat dilaksanakan dengan cara
Tahap II. Atas pemberian fasilitas penjaminan penjaminan oleh BUPI atau penjaminan BUPI
tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber bersama-sama dengan penjaminan pemerintah
dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang untuk risiko infrastruktur yang berbeda
dapat berdampak pada APBN. dalam satu proyek KPBU. Keterlibatan
pemerintah dalam penjaminan infrastruktur
4. Percepatan Penyediaan Air Minum menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban
kontinjensi atas kemungkinan terjadinya klaim
Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan apabila Penanggung Jawab Proyek
penjaminan ini yaitu apabila Perusahaan Kerjasama (PJPK) tidak mampu memenuhi
Daerah Air Minum (PDAM) gagal memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko
kewajiban finansial atas kredit investasinya yang infrastruktur.
jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor
risiko yang dapat memengaruhi kemampuan Hingga Juni 2019, terdapat tujuh proyek KPBU
PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada yang mendapat penjaminan BUPI bersama-
kreditur secara tepat waktu antara lain adalah sama dengan penjaminan pemerintah, yaitu
tingginya tingkat kehilangan air (non revenue PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-
water/NRW), tingginya biaya operasional, Cikampek II (Elevated), jalan tol Krian-Legundi-
manajemen internal PDAM yang kurang Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-
handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan
pemerintah daerah/Kepala Daerah) yang tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol
berada di bawah harga keekonomian. Jakarta-Cikampek II Selatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU
Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara
dan subsidi bunga pemerintah pusat hanya penjaminan bersama, yaitu penjaminan
diberikan kepada bank yang melakukan infrastruktur yang dilaksanakan oleh
penandatanganan perjanjian kredit investasi Pemerintah bersama BUPI untuk risiko
dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 infrastruktur yang sama sesuai Pasal 24 Peraturan
Desember 2014. Namun demikian, kewajiban Presiden Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian
penjaminan terhadap program ini masih penjaminan untuk proyek senilai kurang
berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit lebih US$3,2 miliar ini telah ditandatangani
paling lambat 31 Desember 2034. Pemerintah bersama dengan penandatanganan perjanjian
telah menetapkan landasan hukum yang baru jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011.
untuk program pemberian jaminan dan subsidi Proyek telah mencapai financial close pada 6
bunga pemerintah pusat. Sampai Juni 2019, Juni 2016 dan saat ini sedang dalam masa
Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 konstruksi dengan target beroperasi komersial
surat jaminan pemerintah pusat terkait proyek pada tahun 2021. Pemerintah bersama BUPI
PDAM. menjamin kegagalan pembayaran pembelian
tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan
5. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha

6-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

terminasi yang disebabkan oleh risiko politik 6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman
dengan pembagian klaim sampai dengan Langsung dari Lembaga Keuangan
Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan Internasional kepada Badan Usaha Milik
selebihnya dijamin oleh Pemerintah. Negara dengan Jaminan Pemerintah

Selanjutnya, lingkup penjaminan pemerintah Sejak tahun 2015, Pemerintah telah
pada proyek jalan tol adalah: (1) pembayaran memberikan fasilitas pendanaan murah bagi
nilai terminasi akibat keterlambatan BUMN untuk membangun infrastruktur
pengadaan tanah; (2) pembayaran nilai nasional dalam bentuk pemberian jaminan
terminasi akibat keterlambatan penyesuaian terhadap pinjaman langsung dari Lembaga
tarif; (3) pembayaran nilai terminasi akibat Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN.
perubahan hukum dan/atau tindakan/ Adapun syarat dan kondisi (terms and conditions)
tiadanya tindakan pemerintah; dan atas pinjaman tersebut setara dengan pinjaman
(4) pembayaran nilai terminasi akibat keadaan pemerintah. Pemerintah menetapkan beberapa
kahar. Informasi terkait nilai investasi dan kriteria terhadap proyek infrastruktur dan
target penyelesaian konstruksi proyek jalan tol BUMN yang dapat mengajukan permohonan
dimaksud dapat dilihat pada Tabel 6.5. jaminan pemerintah tersebut.

Untuk penjaminan yang diberikan, baik melalui Hingga bulan Juni 2019, Pemerintah telah
PT PII (Persero) maupun Pemerintah, timbul menerbitkan lima jaminan terhadap pinjaman
hak regres yang dikenakan terhadap PJPK langsung. Empat jaminan diberikan kepada PT
(Pemda/BUMN/BUMD) atas klaim yang PLN (Persero) antara lain dalam mendukung
dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak program ketenagalistrikan dengan berfokus
penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang kepada peningkatan akses penyediaan listrik
telah dibayarkan kepada penerima jaminan dan perbaikan kualitas layanan terutama di
dalam rangka memenuhi kewajiban finansial Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu Sementara itu, satu jaminan lainnya diberikan
dari uang yang dibayarkan tersebut (time value kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
of money). Dalam hal pihak yang menjadi PJPK (Persero)/Indonesia Tourism Development
adalah Menteri/Kepala Lembaga, mekanisme Corporation (ITDC) untuk mendukung
regres pada penjaminan pemerintah tidak program pengembangan pariwisata di
berlaku.

TABEL 6.5
NILAI INVESTASI DAN TARGET PENYELESAIAN KONSTRUKSI PROYEK JALAN TOL

No. Proyek Nilai Investasi Target Beroperasi
(Rp Triliun)
1 Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (Elevated )
2 Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar 16,2 2019
3 Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan
4 Jalan Tol Serang – Panimbang 12,2 2019
5 Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
6 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan 8,2 2019

Sumber: Kementerian Keuangan 5,3 2019

21,0 2020

13,4 2020

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-27

Bab 6 Risiko Fiskal masing ruas. Mengingat penugasan yang
diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero)
Mandalika dalam rangka mewujudkan sepuluh diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara
Bali baru di Indonesia. ekonomi namun tidak layak secara finansial,
maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran
Skema pinjaman yang berdasarkan pada skema kepada kreditur menjadi meningkat.
perkembangan hasil, baik melalui pinjaman
berbasis hasil (results based loan) ADB maupun Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah
program berbasis hasil (program for result) World telah mengeluarkan sembilan surat jaminan
Bank memberikan fleksibilitas pemanfaatan untuk enam ruas jalan tol, yaitu ruas Medan-
pinjaman di mana penggunaan dana pinjaman Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya,
tidak lagi menggunakan sistem pemberi ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas
pinjaman (lender), tetapi menggunakan sistem Pekanbaru-Dumai, ruas Terbanggi Besar-
yang ada di Indonesia dan BUMN selaku Pematang Panggang, dan ruas Pematang
pemilik proyek. Kelima pinjaman tersebut Panggang-Kayu Agung, serta tiga surat jaminan
dikucurkan oleh LKI selama periode 2016– untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PT
2023. PT PLN (Persero) dan ITDC baru akan Hutama Karya (Persero).
membayar cicilan pokok masing-masing pada
tahun 2021 dan tahun 2024 sehingga kewajiban 8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api
PT PLN (Persero) dan ITDC tahun ini masih Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di
dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif
kecil. Dengan demikian, eksposur risiko fiskal Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya
yang timbul dari penjaminan program ini jaminan pemerintah (credit guarantee) ini
masih kecil. terjadi ketika PT KAI (Persero) tidak mampu
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara
7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan tepat waktu (default) sehingga Pemerintah harus
Tol di Sumatera memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut
Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya dilaksanakan melalui mekanisme APBN.
jaminan pemerintah (credit guarantee) ini terjadi Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah
ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu telah mengeluarkan satu surat jaminan
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara pinjaman.
tepat waktu (default) sehingga Pemerintah harus
memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dampak dari PT KAI (Persero) tidak mampu
Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut memenuhi kewajiban kepada kreditur secara
dilaksanakan melalui mekanisme APBN. tepat waktu (default) pada tahun 2019 adalah
Sangat Kecil dengan likelihood Sangat Rendah.
Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) Salah satu pertimbangan atas hal ini adalah
dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara historis PT KAI (Persero) belum
secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh pernah mengalami kegagalan dalam memenuhi
beberapa faktor antara lain berupa komitmen kewajibannya.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dari
Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-

6-28

Bab 6 Risiko Fiskal

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU
Daerah melalui Penugasan kepada PT SJSN) diharapkan dapat memberikan dampak
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) positif terhadap pengentasan kemiskinan,
perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang
Risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Program
penugasan Pemerintah kepada PT Sarana SJSN diyakini akan mengurangi besaran biaya
Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) dalam yang harus dikeluarkan oleh peserta secara
rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur signifikan. Namun demikian, Pemerintah
daerah melalui pinjaman daerah salah satunya menyadari bahwa apabila tidak dikelola dengan
adalah risiko gagal bayar. Salah satu faktor yang baik, program SJSN berpotensi menjadi salah
memengaruhi risiko gagal bayar dimaksud yaitu satu sumber risiko fiskal yang dapat membebani
adanya perubahan kebijakan karena adanya APBN.
pergantian kepemimpinan di daerah sehingga
dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan
adanya alokasi pembayaran pinjaman daerah di program jaminan sosial nasional bersumber
dalam APBD/APBDP. dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran
dengan pembayaran klaim manfaat program
Hingga Juni 2019, total komitmen pembiayaan jaminan sosial. Kewajiban kontinjensi
diberikan kepada 24 pemda (29 fasilitas) pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan
yang merupakan pengalihan dari Pusat defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) akibat deviasi
Investasi Pemerintah (PIP) dan pinjaman antara target penerimaan iuran dan pembiayaan
baru yang disalurkan oleh PT SMI (Persero). program dengan realisasinya, khususnya pada
Sektor infrastruktur yang telah dibiayai program jaminan sosial kesehatan.
melalui pinjaman daerah selama ini meliputi
pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, Berdasarkan Grafik 6.16, program Jaminan
jembatan, rumah sakit, pasar, dan terminal. Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi

Eksposur risiko atas gagal bayar pinjaman GRAFIK 6.16
daerah dihitung berdasarkan besaran kewajiban PETA RISIKO PROGRAM SJSN TAHUN 2020
pokok dan bunga yang jatuh tempo tahun 2020
dikalikan probability of default sehingga dampak HAMPIR PASTI •
risiko atas gagal bayar pinjaman daerah pada
tahun 2020 masuk kategori dampak Sangat LIKELIHOOD SANGAT •
Kecil, sedangkan likelihood berdasarkan historis MUNGKIN
pengelolaan jaminan pemerintah masuk MUNGKIN
kategori Sangat Rendah.
JARANG •
Risiko Program Jaminan Sosial Nasional SANGAT
dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil RENDAH

1. Program Jaminan Sosial Nasional SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK

Program SJSN sebagaimana amanat IMPACT
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Keterangan:

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Risiko program jaminan sosial kesehatan
Risiko program jaminan sosial kesehatan setelah mitigasi
Program jaminan sosial ketenagakerjaan

Sumber: Kementerian Keuangan

6-29

Bab 6 Risiko Fiskal pada periode sekarang dan yang akan datang,
Pemerintah memiliki tugas memitigasi
menimbulkan dampak risiko fiskal yang defisit DJS Kesehatan demi kesinambungan
termasuk dalam kategori Kecil dan likelihood program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS).
pada level Hampir Pasti. Dengan adanya Kebijakan untuk mengatasi defisit tersebut
mitigasi risiko melalui bauran kebijakan dan antara lain menaikkan iuran JKN sesuai kaidah
suntikan dana dari APBN, likelihood dapat aktuaria yang berlaku dan mempertimbangkan
turun menjadi level Mungkin. kemampuan daya beli masyarakat, serta
upaya efisiensi melalui bauran kebijakan yang
Sementara itu, untuk program jaminan sosial dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan
ketenagakerjaan dan jaminan sosial PNS BPJS Kesehatan.
selama tahun 2020 relatif masih terkendali,
mengingat manfaat yang diterima masyarakat Potensi risiko yang kemungkinan besar tetap
untuk program ini masih berlangsung dalam terjadi dalam penyelenggaraan JKN tahun
jangka panjang. 2020 adalah pencapaian target kepesertaan
menuju Universal Health Coverage (95 persen
2. Program Jaminan Kesehatan dari total penduduk), tingkat kolektabilitas
iuran segmen Peserta Bukan Penerima Upah
Berdasarkan laporan keuangan audited DJS (PBPU), pengendalian biaya, dan lainnya.
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
menunjukkan bahwa keuangan DJS Kesehatan Untuk memitigasi kondisi keuangan DJS
mengalami defisit yang besaran kewajiban Kesehatan tersebut, Pemerintah menerapkan
pembayaran klaim layanan kesehatan lebih bauran kebijakan baik dari aspek penerimaan
tinggi daripada kemampuan BPJS Kesehatan maupun biaya, di antaranya melalui:
dalam mengumpulkan penerimaan dari iuran (1) pemanfaatan pajak rokok; (2) intercept
peserta. Sumber utama defisit program JKN DAU pemda atas utang pemda kepada BPJS;
adalah ketidakcukupan iuran untuk membiayai (3) perbaikan manajemen klaim fasilitas
program, selain itu terkait tantangan kesehatan (mitigasi fraud); (4) strategic purchasing;
kolektibilitas iuran dari peserta sektor informal (5) perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik;
dan pengendalian biaya layanan kesehatan. (6) batasan maksimal dana operasional; dan
(7) sinergitas badan penyelenggara. Bauran
Guna mengatasi kondisi tersebut, untuk kebijakan dimaksud diharapkan dapat
menjaga kesehatan keuangan DJS Kesehatan, berkontribusi mengurangi defisit. Kekurangan
sebagai last resort, Pemerintah sejak awal biaya layanan kesehatan yang belum cukup
penyelenggaraan program telah melakukan tertutupi melalui intervensi pemerintah dapat
intervensi melalui belanja bantuan program menjadi risiko DJS Kesehatan pada tahun
JKN dalam APBN. Tantangan terbesar yang selanjutnya.
muncul di setiap tahun dari implementasi
program JKN adalah dari aspek finansial, di Selain beberapa langkah melalui bauran
mana kondisi keuangan DJS Kesehatan selalu kebijakan tersebut, Pemerintah saat ini juga
mengalami defisit dan Pemerintah selaku melakukan kajian mekanisme fasilitas likuiditas
penanggung jawab program harus melakukan perbankan kepada BPJS Kesehatan untuk
intervensi, baik melalui serangkaian kebijakan
maupun memberikan suntikan dalam bentuk Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
belanja. Sehubungan dengan hal tersebut,

6-30

Bab 6 Risiko Fiskal

menutup gagal bayar terjadi pada setiap perhitungan potensi risiko fiskal di tahun
periode. Pendekatan ini yang relatif sama 2020 dengan mempertimbangkan realisasi
dengan fasilitas supply chain financing Rumah dari kedua program masih aman (secure)
Sakit oleh perbankan. Hal ini untuk mencegah mengingat rasio klaim JKK pada kisaran 23,0
kejadian gagal bayar klaim oleh BPJS Kesehatan persen sampai dengan 27,4 persen dan JKm
sehingga risiko reputasi Pemerintah juga dapat pada kisaran 27,0 persen sampai dengan 48,7
dikelola dengan baik. persen. Selain itu, ketahanan dana jika dilihat
dari aset neto dapat dikategorikan cukup aman,
Selain itu, upaya lainya yang sedang dan akan yakni program JKK sebesar 260 bulan dari
terus dilakukan dalam rangka memitigasi risiko estimasi klaim bulanan dan program JKm 164
fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan bulan dari estimasi klaim bulanan. Sementara
program JKN antara lain mengalokasikan itu, untuk program jangka panjang jaminan
dana cadangan defisit DJS Kesehatan di pensiun SJSN, proyeksi kesehatan keuangan
APBN, monitoring dan evaluasi arus kas secara Dana Jaminan Sosial – Jaminan Pensiun (DJS-
reguler, perbaikan tata kelola program JKN JP) dapat dilihat pada Grafik 6.17.
untuk menghindari inefisiensi dan potensi
kecurangan (fraud) di fasilitas kesehatan, Besaran iuran 3,0 persen dapat membiayai
mengkaji upaya alternatif lain yang efektif program JP setidaknya sampai dengan
untuk meningkatkan partisipasi segmen kisaran tahun 2057 atau terjadi surplus iuran.
kepesertaan PBPU dan upaya lainnya yang Setelahnya, sampai dengan sekitar tahun 2077
dirasa akan membawa dampak perbaikan dibiayai dengan iuran, surplus iuran periode
kondisi keuangan DJS Kesehatan dengan tetap sebelumnya, dan hasil investasi, sedangkan
memerhatikan kualitas layanan yang diberikan. sampai dengan tahun 2092 program JP
akan menggerus aset sehingga dalam jangka
3. Program Jaminan Ketenagakerjaan menengah perlu adanya penyesuaian kebijakan.

Potensi risiko fiskal program jaminan sosial Dalam jangka panjang, berdasarkan aspek
ketenagakerjaan untuk tahun 2020 relatif tidak kecukupan (adequacy) akan terjadi potensi
ada. Untuk program Jaminan Keselamatan pelebaran gap antara upah riil yang diterima oleh
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), peserta dengan batas upah yang dijadikan dasar

GRAFIK 6.17
PROYEKSI KETAHANAN DANA JAMINAN SOSIAL PENSIUN

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

-
Triliun Rupiah
2020
2023
2026
2029
2032
2035
2038
2041
2044
2047
2050
2053
2056
2059
2062
2065
2068
2071
2074
2077
2080
2083
2086
2089
2092

Aset Akhir Tahun Surplus Iuran dan Investasi Surplus Iuran
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
6-31
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal terdapat kenaikan, namun terhadap pendapatan
negara cenderung stabil dan menurun.
penghitungan manfaat JP. Hal ini disebabkan
kenaikan upah riil yang diterima peserta Perubahan penerapan desain program JP dan
melebihi batas atas upah yang diperhitungkan JHT PNS yang saat ini menjadi desain baru
berdasarkan indikator inflasi dan PDB. Pada diperkirakan memiliki potensi risiko fiskal yang
kondisi tersebut, besaran manfaat pensiun cukup besar, baik secara jangka menengah
akan menurun terhadap penghasilan terakhir maupun jangka panjang apabila tidak didesain
peserta sehingga terdapat potensi risiko secara cermat dan hati-hati. Beberapa potensi
kecukupan manfaat bagi peserta pada tahun sumber risiko fiskal JP dan JHT adalah sebagai
yang akan datang. berikut.

Upaya mitigasi potensi risiko fiskal yang a. Skema program dan skema pembiayaan
bersumber dari penyelenggaraan program
jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain Risiko ini dapat berdampak langsung pada
evaluasi secara rutin indikator kesehatan beban program pensiun terhadap APBN
keuangan program JKK dan JKm, asumsi yang akan menjadi komitmen pemerintah
aktuaria untuk proyeksi ketahanan dana, dan dan kontinjensi apabila terdapat perubahan
reviu besaran iuran dan manfaat setiap dua kebijakan. Untuk itu, Pemerintah harus
tahun sekali. cermat dan hati-hati dalam menentukan skema
program dan skema pembiayaan pada program
4. Program Jaminan Sosial Pegawai Negeri JP dan JHT bagi PNS.
Sipil
b. Kondisi demografi PNS
Risiko fiskal program JKK dan JKm bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2020 Jumlah PNS saat ini sekitar 4,1 juta jiwa dan
dikategorikan aman jika melihat rasio klaim yang terdiri dari berbagai struktur golongan, usia,
masih di bawah 50,0 persen dan pertumbuhan pendidikan, dan penempatan. Dengan kondisi
dari total aset yang cukup signifikan sejak tahun demografi PNS di mana populasi terbanyak
2018. Meskipun begitu, total aset yang tumbuh PNS sebagian besar berada pada rentang usia
pada program JKK perlu mendapatkan 40–60 tahun, dalam konteks program pensiun
perhatian karena mengindikasikan kelebihan akan menjadi beban sehingga perlu kebijakan
iuran yang dibayarkan oleh APBN kepada PT yang tepat.
Taspen (Persero).
Upaya mitigasi risiko fiskal dari program
Selanjutnya, untuk program Tabungan Hari jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS antara
Tua (THT), sejak terbitnya PMK Nomor 128 lain evaluasi terkait besaran iuran dan manfaat
Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Besar program JKK dan JKm, menentukan skema
Manfaat THT bagi PNS, risiko fiskal yang program dan skema pembiayaan yang sesuai
diakibatkan oleh kewajiban layanan masa lalu dengan kebutuhan dan perubahan kondisi
yang tidak didanai (unfunded past service liability) ekonomi makro di Indonesia secara jangka
karena kebijakan kenaikan gaji pokok PNS panjang, dan memperbaiki kondisi demografi
efektif dapat mengurangi eksposur terhadap PNS dengan sistem perekrutan CPNS yang
APBN. Sementara itu, untuk program JP
PNS, secara nominal setiap tahunnya memang Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

6-32

baik, dengan mempertimbangkan struktur danLIKELIHOOD Bab 6 Risiko Fiskal
kualitas PNS untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia. 1. Bank Indonesia

Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
Tertentu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia (BI) sebagaimana
Risiko fiskal yang berasal dari lembaga telah diubah terakhir dengan Undang-
keuangan tertentu timbul karena adanya Undang Nomor 6 Tahun 2009, modal BI
peraturan perundangan yang mewajibkan ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya
Pemerintah untuk menambah modal lembaga Rp2.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam Pasal
keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), 62 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi risiko
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan yang mengakibatkan modal BI menjadi
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berkurang dari Rp2.000,0 miliar, Pemerintah
(Persero), dalam hal modal lembaga keuangan wajib menutup kekurangan tersebut yang
tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan DPR. Apabila rasio modal terhadap kewajiban
terhadap kegiatan serta perkembangan posisi moneter mencapai di atas 10,0 persen, maka
permodalan dari lembaga keuangan tersebut BI akan menyetorkan kepada Pemerintah sisa
agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal. surplus yang merupakan bagian Pemerintah.

Secara umum, risiko fiskal yang bersumber dari Berdasarkan prognosis tahun 2019-2020,
lembaga keuangan tertentu pada level dampak BI diperkirakan akan memperoleh surplus
Sangat Kecil dengan likelihood Sangat Rendah, masing-masing sebesar Rp22.600,0 miliar dan
sebagaimana digambarkan pada Grafik 6.18. Rp22.700,0 miliar, dengan rasio modal terhadap
kewajiban moneter BI per 31 Desember 2019
GRAFIK 6.18 dan 2020 masing-masing sebesar 11,2 persen
PETA RISIKO FISKAL DARI LEMBAGA KEUANGAN TERTENTU dan 10,3 persen. Mengingat prognosis rasio
modal terhadap kewajiban moneter BI tahun
HAMPIR PASTI 2019 dan 2020 di atas 10,0 persen, maka
diperkirakan terdapat penyetoran sisa surplus
SANGAT BI kepada Pemerintah atas surplus tahun 2019
MUNGKIN dan 2020.

MUNGKIN Berdasarkan data besaran rasio modal
terhadap kewajiban moneter BI untuk periode
JARANG • tahun 2013-2018, yang digambarkan pada
SANGAT Grafik 6.19, rata-rata besaran rasio modal
RENDAH terhadap kewajiban moneter BI selama lima
tahun terakhir berada di kisaran 10,0 persen.

SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK

IMPACT

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-33

Bab 6 Risiko Fiskal

GRAFIK 6.19 di bank dan turut aktif memelihara stabilitas
RASIO MODAL TERHADAP KEWAJIBAN MONETER sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Perkembangan jumlah dana simpanan yang
BANK INDONESIA, 2013 – 2018 dijamin, ekuitas (modal), dana cadangan
klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan
14,0% 11,20% 11,62% periode 2015-2019 disajikan dalam
12,0% Grafik 6.20.
10,0% 10,10% 9,31%
8,0% 5,87% Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat
6,0% 7,76% (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal
4,0% modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0
miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR
2,0% menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai
simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal
0,0% 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per
2013 2014 2015 2016 2017 2018 nasabah per bank.

Sumber: Bank Indonesia Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada
awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan
Berdasarkan data historis tersebut, BI selalu modal awal dari Pemerintah sebesar modal
minimum LPS yaitu Rp4.000,0 miliar. Sampai
mencatatkan surplus setiap tahunnya pada dengan akhir tahun 2018, ekuitas LPS terus

periode tahun 2013-2018. Oleh karena

itu, risiko fiskal yang berasal dari BI, dapat

dikategorikan Sangat Kecil dengan likelihood

yang Sangat Rendah.

2. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan
dengan fungsi menjamin simpanan nasabah

GRAFIK 6.20
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN,
EKUITAS, CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN

PENJAMINAN, 2015–2019
(triliun rupiah)

10000 2345 2506 2684 2895 3014

1000 60,6 73,7 87,5 102,1 116,4
100 78,5 93,1
10 45,3 55,7 66,8
1 1 1 1 1 1
2018 2019
2015 2016 2017

Cadangan/Provisi Klaim Penjaminan Ekuitas

Simpanan Yang Dijamin Cadangan Penjaminan

Keterangan:
1. Posisi ekuitas (modal) sampai dengan tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan hasil audit.
Posisi ekuitas tahun 2019 berdasarkan estimasi dalam RKAT LPS 2019.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan LPS, sejak tahun 2015 CKP/PKP
dibutuhkan sebesar Rp0,- (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas
kontinjensi.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan
operasional dalam satu tahun dialokasikan 20 persen untuk Cadangan Tujuan dan 80 persen
untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim
penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Nilai
Cadangan Penjaminan per tahun 2019 berdasarkan estimasi RKAT 2019.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2013-2018 merupakan rata-rata nilai simpanan yang dijamin
dalam satu tahun. Nilai simpanan yang dijamin tahun 2019 berdasarkan rata-rata nilai simpanan
yang dijamin sampai dengan triwulan I tahun 2019.

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

6-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

140,0 GRAFIK 6.21
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN

LPEI DALAM PERIODE 2015-2019(RKAT)
(triliun rupiah)

120,0 110,5 120,1 124,0
100,0 101,0 108,9 111,1

85,0 100,7
88,5

80,0 74,8

60,0

40,0 17,4 21,3 21,2 23,7
20,0 12,4 8,1 9,4 10,0 11,3 14,0
10,6 11,3
6,2 1,2 2016 2017 2018 11,5
- 2019 (RKAT)

2015

Total Aktiva Pembiayaan Ekspor Penjaminan Asuransi Ekuitas

Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan

berkembang menjadi sebesar Rp102.119,0

miliar. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut

tidak tejadi suatu guncangan (shock) pada dari dana APBN berdasarkan mekanisme

kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang yang berlaku. Berikut perkembangan kegiatan

berasal dari LPS dapat dikategorikan Sangat pembiayaan ekspor dan posisi permodalan

Kecil dengan likelihood Sangat Rendah. LPEI dalam periode 2015-2019 disajikan
3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Grafik 6.21.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pada tahun 2019 total aktiva diproyeksikan
(LPEI) didirikan dengan tujuan untuk tumbuh sebesar 3,2 persen dibandingkan tahun
menunjang kebijakan Pemerintah dalam 2018. Pembiayaan ekspor tumbuh sebesar
rangka mendorong program ekspor nasional. 2,0 persen, penjaminan tumbuh sebesar 23,6
LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, persen, dan asuransi tumbuh sebesar 1,9
penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi persen. Sementara itu, ekuitas diproyeksikan
para eksportir. Apabila dibandingkan dengan tumbuh sebesar 11,9 persen.

bank pada umumnya, LPEI memiliki ruang Penugasan kepada LPEI
gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat

mendukung percepatan pertumbuhan ekspor Dalam rangka menjalankan peran fiskal,
nasional dengan menyediakan pembiayaan di LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu
sisi pasokan dalam negeri dan permintaan luar penugasan umum dan penugasan khusus.
negeri. Pembiayaan dapat diberikan baik secara Penugasan umum adalah tugas yang diberikan
konvensional maupun berdasarkan prinsip Pemerintah untuk membantu memberikan
syariah kepada korporasi dan UKM. pembiayaan ekspor nasional untuk mendukung

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 peningkatan kinerja ekspor nasional. Penugasan
Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI khusus adalah penugasan dari Pemerintah
ditetapkan paling sedikit Rp4.000,0 miliar. untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi
Dalam hal modal LPEI menjadi kurang atau proyek yang secara komersial sulit
dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-35

Bab 6 Risiko Fiskal

TABEL 6.6
PENUGASAN KHUSUS KEPADA LPEI

Penugasan Alokasi Negara Tujuan Masa
Kereta Api I (Miliar Ekspor Penugasan
(KMK 1156/KMK.08/2015) Rupiah)
Bangladesh Selesai
300

Ketahanan Usaha 700 Semua negara Selesai
(KMK 167/KMK.08/2016)

Pesawat Udara 400 Thailand, Nepal, s.d. 31 Desember
(KMK 512/KMK.08/2018) UEA, dan Negara 2020
kawasan Afrika

Kereta Api II 1.000 Bangladesh dan s.d. 31 Desember
(KMK 513/KMK.08/2018) Srilanka 2020

Kawasan Afrika Asia Selatan dan 1.600 Negara kawasan s.d. 31 Desember
Timur Tengah Afrika, Asia Selatan, 2023
(KMK 01/KMK.08/2019) dan Timur Tengah

Sumber : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau fasilitas yang sesuai dengan jangka waktu

program ekspor. instrumen yang mendasari; (4) persetujuan

Penugasan khusus dalam bentuk National pembiayaan sesuai Komite Pembiayaan
berdasarkan kewenangan yang berlaku;
Interest Account (NIA) yang dimulai sejak tahun (5) analisis secara historis maupun proyeksi; dan
2015 telah diselesaikan dua penugasan khusus
dan pada tahun 2019 masih terdapat tiga (6) penyisihan cadangan kerugian penurunan
nilai.
penugasan khusus yang belum selesai dengan

rincian sebagaimana Tabel 6.6. Berdasarkan kondisi permodalan LPEI yang

Sumber risiko penugasan khusus berasal terus tumbuh dan data historis pelunasan
dari gagal bayar atas outstanding pembiayaan
ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor pembiayaan penugasan khusus dengan kategori
tidak terdapat Non Performing Loan (NPL) dan/
yang dapat berdampak ke penurunan nilai atau lancar serta dengan asumsi bahwa tidak
ekuitas. Jumlah outstanding pembiayaan ekspor
tejadi suatu guncangan (shock) pada kondisi
perekonomian nasional, risiko fiskal yang
penugasan khusus yang masih berjalan sampai berasal dari LPEI dapat dikategorikan Kecil
dengan triwulan I tahun 2019 berjumlah
sebesar Rp829,0 miliar. Untuk memitigasi risiko dengan likelihood Sangat Rendah.

tersebut, beberapa hal yang dilakukan antara 4. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

lain: (1) pelaksanaan analisis risiko berupa (Persero)

penilaian (assessment) yang komprehensif Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78
sesuai ketentuan prinsip kehati-hatian yang
Tahun 2010, dana penjaminan infrastruktur
berlaku di LPEI, yang mencakup analisis bersumber dari seluruh kekayaan yang dimiliki
terhadap kemampuan membayar debitur,
perubahan syarat ketentuan yang berlaku oleh BUPI, yang bersumber dari PMN.
Selanjutnya, Menteri Keuangan mencukupi
(term and condition) dan analisa terhadap makro kekayaan BUPI melalui mekanisme APBN
ekonomi; (2) penetapan rating dan pemberian
serta berkewajiban untuk meninjau kembali
credit line terhadap calon debitur sebagai ketentuan mengenai besaran rasio kecukupan
kontrol eksposur; (3) pembatasan jangka waktu
modal (gearing ratio) BUPI paling lama setiap

6-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

dua tahun sekali dengan mempertimbangkan Bab 6 Risiko Fiskal
kondisi perekonomian.
Mitigasi Risiko Fiskal dari Lembaga
Pada akhir tahun 2018, total Penyertaan Keuangan Tertentu
Modal Negara kepada PT PII (Persero)
sebesar Rp8.000,0 miliar. Hingga pertengahan Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat
bulan Mei tahun 2019, PT PII (Persero) undang-undang untuk menjaga modal
telah memberikan penjaminan terhadap minimum BI, LPS, LPEI, dan PT PII (Persero),
20 proyek pada enam sektor, yakni sektor Pemerintah melakukan pemantauan korporasi
ketenagalistrikan, sektor air minum, sektor khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha,
jalan tol, sektor transportasi, sektor pariwisata, manajemen risiko masing-masing lembaga
dan sektor teknologi informasi dan komunikasi keuangan, serta memantau perkembangan
dengan estimasi total nilai investasi sejumlah posisi permodalan untuk mendapatkan
Rp197.224,0 miliar. Atas penjaminan tersebut, informasi yang lebih dini atas potensi risiko
nilai maksimum eksposur mencapai Rp49.883,0 fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi
miliar di mana gearing ratio mencapai 4,7 kali. lembaga keuangan tersebut.

Dari nilai maksimum eksposur risiko Terkait potensi risiko penugasan khusus kepada
penjaminan sejumlah Rp49.883,0 miliar, LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor
potensi klaim yang dapat terjadi berdasarkan yang beranggotakan Kementerian/Lembaga
pada probabilitas dan eksposur risiko hingga terkait melakukan monitoring dan evaluasi
tahun 2020 adalah sebesar Rp306,0 miliar. pelaksanaan penugasan khusus setiap triwulan.
Risiko tersebut berasal dari keterlambatan Adapun tujuan dari monitoring tersebut adalah
pengadaan tanah di beberapa ruas proyek untuk mengetahui efektivitas penugasan. Atas
jalan tol yang dijamin oleh PT PII (Persero). pertimbangan manfaat ekonomi, komite dapat
Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak merekomendasikan kepada Menteri Keuangan
Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah dilakukan untuk menunda atau menghentikan penugasan
untuk dapat mempercepat pengadaan tanah khusus yang sedang berjalan.
dan memilah alternatif kompensasi yang dapat
diberikan. Selanjutnya, mengingat meningkatnya potensi
penjaminan oleh PT PII (Persero) di masa
Secara keseluruhan sampai dengan periode depan dapat berdampak pada penambahan
triwulan I tahun 2019, indikasi dan eksposur PMN yang berkelanjutan, maka Pemerintah
atas terjadinya klaim penjaminan untuk melakukan mitigasi berupa pemantauan
proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII berkala terhadap pengelolaan risiko akibat
(Persero) dipandang masih jauh di bawah nilai dari pemberian jaminan yang dilakukan oleh
aset lancar perusahaan, sehingga pemenuhan PT PII (Persero). Adapun kegiatan mitigasi
kecukupan likuiditas perusahaan dipandang risiko dari kegiatan penjaminan yang dilakukan
masih mencukupi. Oleh karena itu, risiko oleh PT PII (Persero), antara lain berupa:
fiskal yang berasal PT PII (Persero) dapat (1) pemantauan berkala terhadap pengelolaan
dikategorikan Kecil dengan likelihood Rendah. risiko yang dapat muncul akibat dari pemberian
jaminan oleh PT PII (Persero); (2) menetapkan
bentuk investasi, batasan, dan limit penempatan
kekayaan PT PII (Persero) dalam berinvestasi;

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-37

Bab 6 Risiko Fiskal

GRAFIK 6.22
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2009-April 2019

3406

2869

2308 1427
1947 1622 1781 1666 1963 1694
1246

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Apr-19

Banjir Gelombang Pasang / Abrasi Gempa Bumi
Kebakaran Hutan Dan Lahan Kekeringan Letusan Gunung Api
Puting Beliung Tanah Longsor Tsunami

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) manusia seperti perambahan hutan yang

(3) menetapkan bentuk dukungan likuiditas

dalam menjaga kecukupan likuiditas PT bertujuan untuk perkebunan, permukiman,

PII (Persero) secara berkesinambungan; dan pembangunan juga ikut menjadi salah

dan (4) meninjau kembali batasan rasio satu penyebab peningkatan kejadian bencana

kecukupan modal (gearing ratio) dari PT PII alam. Kejadian bencana alam berpotensi

(Persero) yang dilakukan dan program nasional memberikan dampak yang besar, mengingat

percepatan penyediaan infrastruktur atau karakteristik kapan terjadinya bencana alam

usulan BUPI. yang sulit untuk diprediksi sehingga masyarakat

kurang siap dalam menghadapi bencana alam

6.2.3 Risiko Fiskal Tertentu tersebut. Peningkatan kejadian bencana alam
di Indonesia pada periode tahun 2009 sampai

Pada RAPBN tahun 2020, identifikasi risiko dengan April 2019 disajikan dalam Grafik 6.22.

fiskal tertentu beserta mitigasinya mencakup Berdasarkan Undang-Undang Nomor
risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada 24 Tahun 2007, Pemerintah mempunyai
pemerintah, risiko program pembiayaan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan penanggulangan bencana alam di antaranya
rendah, risiko pengembangan energi baru perlindungan masyarakat dan pemulihan
terbarukan, dan risiko BUMN dalam kondisi dari dampak bencana alam, melalui
pembangunan infrastruktur. pengalokasian anggaran penanggulangan

6.2.3.1 Risiko Bencana Alam bencana alam dalam APBN/APBD. Anggaran
tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan

Letak geologis Indonesia pada tiga lempeng tahap prabencana (pengurangan risiko
tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng bencana), saat tanggap darurat bencana, dan
Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
berada pada jalur gunung berapi (ring of fire) Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap
membuat Indonesia memiliki potensi bencana pascabencana merupakan kegiatan yang pada
alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, umumnya membutuhkan pembiayaan yang
gerakan tanah (longsor), dan erupsi gunung paling besar.

api. Pengaruh perubahan iklim dan aktivitas

6-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

LIKELIHOOD GRAFIK 6.23 dalam menanggung risiko bencana dengan
PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM dampak kerugian sedang sampai tinggi;
(4) pembentukan pooling fund untuk
HAMPIR PASTI memperkuat peran APBN; dan
SANGAT (5) pemerintah mentransfer risiko melalui
asuransi untuk pembiayaaan bencana
MUNGKIN yang jarang terjadi namun mengakibatkan
MUNGKIN dampak kerugian yang besar.

JARANG • • 2. Prioritas pembiayaan meliputi: perlindungan
SANGAT Barang Milik Negara (BMN) dan Barang
RENDAH Millik Daerah (BMD) melalui transfer
risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang
SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan
yang tinggi serta berkaitan dengan
IMPACT pelayanan umum, seperti bangunan kantor,
bangunan sekolah, rumah sakit, pasar, jalan,
Sumber: Kementerian Keuangan dan jembatan; serta perlindungan rumah
masyarakat berpenghasilan rendah dan
Rata-rata kerugian yang diakibatkan bencana kehidupan sosial masyarakat. Implementasi
alam pada periode tahun 2000-2016 mencapai dan optimalisasi skema transfer risiko
Rp22.850,0 miliar per tahun. Sedangkan rata- seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha
rata realisasi dana cadangan penanggulangan Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak
bencana pada APBN dalam periode tahun sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta
2005-2018 adalah sekitar Rp2.500,0 miliar asuransi rumah Masyarakat Berpenghasilan
per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, Rendah (MBR).
maka risiko kerugian akibat bencana alam
dapat dikategorikan Kecil dengan likelihood 3. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan
yang Sangat Rendah, sebagaimana tergambar saluran distribusi dana yang optimal dan
pada Grafik 6.23. transparan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah 4. Mendorong keterlibatan peran pemda,
telah menetapkan strategi dan kebijakan swasta, dan masyarakat dalam skema
pembiayaan risiko bencana yang di dalamnya pembiayaan yang lebih luas dan
memuat bauran instrumen yang telah pengembangan pasar asuransi domestik.
dilaksanakan maupun instrumen baru yang
akan dikembangkan sebagai berikut: Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana
saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan
1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan ex-post dan pembiayaan ex-ante, baik yang
risiko bencana yang memadai dan diserap Pemerintah (risk-retain) maupun
berkelanjutan, terdiri dari: (1) kombinasi ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi
instrumen pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan ex-post antara lain melalui alokasi
skema pembiayaan yang efisien dan efektif; anggaran maupun realokasi anggaran di
(2) Pemerintah menanggung/menyerap beberapa K/L terkait dan dana cadangan
risiko untuk bencana yang sering terjadi
atau dampak kerugian yang kecil melalui 6-39
pembiayaan APBN dan/atau APBD;
(3) penggunaan instrumen pembiayaan
kontinjensi sebagai komplementer APBN

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

GRAFIK 6.24 120,0%
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 100,0%
80,0%
2009-2019 60,0%
40,0%
9.000 20,0%
0,0%
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Alokasi 3.000 3.000 4.000 4.000 2.300 3.300 4.000 4.000 4.387 7.952 5.000

Realisasi 2.223 2.681 4.000 100 2.183 1.211 3.350 3.250 4.272 7.035

% Penyerapan Dana 74,1% 89,4% 100,0% 2,5% 94,9% 36,7% 83,8% 81,3% 97,4% 88,5% 0,0%

* realisasi sd 31 Mei 2019 daerah-daerah yang mengalami bencana tetapi
Sumber: Kementerian Keuangan dan BNPB dengan skala yang relatif kecil. Mengingat
keterbatasan anggaran, alokasi dana cadangan
penanggulangan bencana yang dialokasikan penanggulangan bencana alam tersebut
pada Kementerian Keuangan yang dapat berkisar antara Rp2.000,0 miliar sampai dengan
digunakan pada saat kejadian tanggap darurat Rp5.000,0 miliar setiap tahunnya dengan rata-
(dana on-call) atau pada tahap rehabilitasi dan rata penyerapan anggaran selama 10 tahun
rekonstruksi (dana kontinjensi). Selain itu, terakhir (2009-2018) mencapai 74,8 persen.
dalam rangka pembiayaan bencana pada tahap Perkembangan dana cadangan bencana alam
rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui tahun 2009-2019 disajikan dalam Grafik 6.24.
pengalokasian anggaran pada K/L terkait
pada tahun berikutnya dan/atau menggunakan Risk transfer diimplementasikan melalui
bagian dari dana cadangan penanggulangan pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi
bencana. pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan
berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019.
Opsi pembiayaan ex-ante dilakukan melalui BMN yang dapat diasuransikan berupa
penyediaan dana cadangan penanggulangan gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria
bencana dan implementasi transfer risiko mempunyai dampak yang besar terhadap
(risk transfer). Dana cadangan penanggulangan pelayanan umum apabila rusak atau hilang
bencana yang dialokasikan pada Kementerian serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi
Keuangan dapat digunakan pada saat kejadian penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan
tanggap darurat (dana on-call) atau pada tahap pengasuransian BMN berada pada pimpinan
rehabilitasi dan rekonstruksi melalui hibah satuan kerja K/L selaku pengguna barang.
pemerintah pusat kepada pemda. Implementasi terhadap asuransi BMN secara
efektif akan dilaksanakan pada tahun 2019
Dana cadangan penanggulangan bencana pada dengan pilot project BMN pada Kementerian
APBN dihitung besaran alokasinya berdasarkan Keuangan. Diharapkan pada tahun 2020 akan
pada kebutuhan dana on-call yang berdasarkan dilakukan perluasan objek pada K/L lain.
data historis kejadian bencana dan kebutuhan
pembiayaan pada saat tanggap darurat, serta Sementara itu, asuransi pertanian yang
perkiraan akan kebutuhan pembiayaan pada dilaksanakan berdasarkan Undang-undang
masa yang akan datang; dan pengalaman historis
kebutuhan pemerintah untuk membantu

6-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk RM2,05 juta serta penyerahan aset berupa
menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun tanah dan/atau bangunan seluas 463,8 ha.
2015, Pemerintah melaksanakan program Selain itu, terdapat pula 128 perkara inkracht
asuransi pertanian untuk memitigasi risiko berstatus selesai yaitu berupa perkara yang
kegagalan produksi (panen) pertanian padi telah dimenangkan oleh K/L dan perkara yang
akibat kejadian bencana. telah dipenuhi kewajiban pembayaran ganti
ruginya.
Opsi lain ex-ante financing yang akan
diterapkan dalam jangka pendek adalah Berdasarkan nominal potensial pengeluaran
dengan pembentukan pooling fund bencana atas putusan pengadilan yang telah inkracht,
alam dan pinjaman kontinjensi dalam rangka dampak risiko tuntutan hukum kepada
pendanaan penanggulangan bencana. Pooling Pemerintah masuk ke dalam level Kecil dengan
fund merupakan dana bersama yang dikelola likelihood Sangat Rendah. Atas pengukuran
dan digunakan untuk mendukung Dana level dampak dan level likelihood tersebut, risiko
Penanggulangan Bencana dalam menghadapi tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat
kebutuhan pendanaan risiko bencana. Pinjaman dipetakan sebagaimana Grafik 6.25:
kontinjensi (standby loan) merupakan pinjaman
yang dapat dicairkan apabila trigger penarikan GRAFIK 6.25
pinjaman terpenuhi. PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

HAMPIR PASTI

6.2.3.2 Tuntutan Hukum kepada LIKELIHOOD SANGAT
Pemerintah MUNGKIN
MUNGKIN
Tuntutan hukum kepada Pemerintah oleh
pihak ketiga yang berupa gugatan perdata dan JARANG • •
gugatan Tata Usaha Negara (TUN) berpotensi SANGAT
menimbulkan dampak fiskal terhadap APBN RENDAH
berupa pengeluaran negara yang dilakukan
melalui pembayaran ganti rugi, serta hilangnya SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK
kepemilikan aset tanah dan/atau bangunan
karena sengketa kepemilikan. Per 30 Juni 2019, IMPACT
terdapat 711 perkara dari 60 K/L dengan
rincian perkara 332 perkara pada pengadilan Sumber: Kementerian Keuangan
tingkat pertama, 59 perkara pada tingkat
banding, 65 perkara pada tingkat kasasi, 28 Mitigasi atas risiko tuntutan hukum kepada
perkara pada tingkat peninjauan kembali, dan Pemerintah yaitu K/L melakukan upaya
227 perkara yang telah berkekuatan hukum semaksimal mungkin untuk menyelesaikan
tetap (inkracht). penanganan tuntutan hukum melalui
pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan
Atas perkara inkracht, terdapat 99 perkara yang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
menimbulkan potensi pengeluaran negara dalam proses meminimalisasi kewajiban
sebesar Rp11.300,0 miliar, US$116,2 juta, bagi Pemerintah. Upaya mitigasi tersebut
diharapkan mampu menurunkan level dampak
risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-41

Bab 6 Risiko Fiskal

6.2.3.3 Risiko Program Pembiayaan bunga. Adapun kinerja program SSB tahun
Perumahan bagi Masyarakat 2015-2019 disajikan pada Grafik 6.27.
Berpenghasilan Rendah
GRAFIK VI.6.27
Risiko fiskal dari program pembiayaan KINERJA PROGRAM SSB, 2015-Juni 2019
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) bersumber dari kegagalan 500.000
program yang disebabkan karena ketidaktepatan
sasaran pemberian fasilitas pembiayaan (baik 400.000
dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah,
maupun kelengkapan bangunan rumah) 300.000
dan kenaikan suku bunga pasar pembiayaan
perumahan. Ketidaktepatan sasaran pemberian 200.000
fasilitas terjadi ketika penerima merupakan
kelompok yang tidak sesuai kriteria MBR. 100.000
Hal tersebut dapat menyebabkan target
pembangunan perumahan tidak tercapai dan -
berpotensi meningkatkan jumlah pembiayaan 2015 2016 2017 2018 2019
untuk pemenuhan target. Adapun kinerja
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Target (unit) Realisasi (unit)
(FLPP) periode 2015 sampai dengan 2019
disajikan dalam Grafik 6.26. Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GRAFIK 6.26 Mitigasi risiko fiskal atas risiko kegagalan
REALISASI PROGRAM FLPP, 2015-14 Juni 2019 program pembiayaan perumahan MBR
dilakukan untuk mengurangi peningkatan
120.000 beban fiskal pada pembiayaan dana bergulir
100.000 FLPP dan belanja subsidi untuk program
80.000 SSB. Penetapan dan perbaikan kriteria-kriteria
60.000 debitur MBR serta pemeriksaan pemohon oleh
40.000 BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
20.000 Perumahan (PPDPP) dilakukan sebagai mitigasi
risiko program pembiayaan perumahan agar
- tepat sasaran. Dalam rangka mengurangi beban
2015 2016 2017 2018 2019 fiskal, kebutuhan dana pemerintah diturunkan
dengan mengurangi porsi pemerintah dari 90,0
Target (unit) Realisasi (unit) persen menjadi 75,0 persen. Adapun porsi
bank sebesar 25,0 persen didukung oleh PT
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero).
PT SMF (Persero) meningkatkan leverage atas
Pada tahun 2019, fasilitas Subsidi Selisih Bunga penyertaan modal negara melalui penerbitan
(SSB) ditargetkan mampu membiayai 100 ribu obligasi untuk mendukung porsi bank tersebut
unit rumah dengan menggunakan instrumen serta segmentasi penghasilan MBR disesuaikan
belanja subsidi untuk menutup selisih suku dengan suku bunga KPR. Selanjutnya, risiko
bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 karena peningkatan suku bunga pasar KPR
persen sehingga berpotensi menambah beban dimitigasi dengan penyediaan dana murah yang
belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan
perumahan milik pemerintah sehingga dapat
menurunkan batas atas dari suku bunga KPR
dan menghasilkan selisih subsidi bunga yang
lebih rendah.

6-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

6.2.3.4 Risiko Pengembangan Energi pengukuran suhu penampungan (reservoir);
Baru Terbarukan (3) penerapan teknologi deep slim hole drilling
untuk meningkatkan akurasi data bawah
Pemerintah memiliki komitmen untuk permukaan; dan (4) pengambilan keputusan
mempercepat pengembangan Energi Baru melalui mekanisme stop and go pada fase
dan Terbarukan (EBT) khususnya di sektor pengeboran sumur eksplorasi. Dengan
panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia demikian, likelihood risiko pengembangan EBT
sangat besar tetapi belum dimanfaatkan panas bumi diharapkan dapat diturunkan
secara optimal karena eksplorasi terkendala dari Sangat Mungkin menjadi Mungkin,
pada besarnya risiko. Untuk mengatasi risiko sebagaimana tergambar pada Grafik 6.28.
eksplorasi, Pemerintah telah menyediakan
fasilitas de-risking untuk kegiatan eksplorasi GRAFIK 6.28
panas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah PETA RISIKO PENGEMBANGAN EBT PANAS BUMI
(government drilling) maupun oleh BUMN
(SoE drilling) yang diatur pada PMK Nomor LIKELIHOOD HAMPIR PASTI ••
62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana SANGAT
Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi MUNGKIN
pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT MUNGKIN
Sarana Multi Infrastruktur.
JARANG
Pada skema government drilling, Pemerintah akan
menanggung sepenuhnya risiko kegagalan SANGAT
eksplorasi, sedangkan pada skema SoE drilling RENDAH
Pemerintah berbagi risiko atas kegagalan
eksplorasi dengan BUMN terkait dan dapat SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK
menanggung sampai dengan 50 persen risiko
dimaksud. Terdapat beberapa lokasi di Nusa IMPACT
Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku,
Jawa Tengah, dan Aceh yang berpotensi Sumber: Kementerian Keuangan
diterapkan skema tersebut.
6.2.3.5 Risiko BUMN dalam
Meskipun fasilitas de-risking dapat mendorong Pembangunan Infrastruktur
percepatan pengembangan panas bumi,
terdapat konsekuensi timbulnya potensi Sebagian pendanaan proyek infrastruktur
risiko fiskal. Oleh karena itu, perlu dilakukan seperti pembangunan jalan tol, pembangunan
mitigasi yang tepat untuk meminimalkan risiko pembangkit dan jaringan listrik nasional,
fiskal agar tidak menjadi beban APBN, yaitu: pelabuhan, bandar udara, dan kereta api
(1) optimalisasi pemanfaatan dana hibah clean mengandalkan keuangan BUMN dengan
technology fund (CTF) dari lembaga keuangan tambahan ekuitas dari Pemerintah dalam
multilateral sehingga dalam hal terdapat risiko bentuk PMN. Nilai PMN yang telah
kegagalan eksplorasi tidak langsung berdampak diinvestasikan oleh Pemerintah kepada
kepada APBN; (2) penerapan teknologi survei BUMN tidak kurang dari Rp64.348,0 miliar
geokimia lanjutan untuk meningkatkan akurasi untuk program pembangunan infrastruktur
dan maritim, serta Rp29.167,0 miliar untuk
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 program kedaulatan energi selama tahun
2015-2018. Progres investasi BUMN dalam
membangun proyek infrastruktur terlihat
dari kenaikan aset dan leveraging di mayoritas

6-43

Bab 6 Risiko Fiskal

TABEL 6.7
KENAIKAN ASET DAN LEVERAGING
BEBERAPA BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2018

No BUMN  PMN 2015 PMN 2016 PMN 2017 PMN 2018 ∆ Aset
(miliar (miliar (miliar (miliar (miliar
1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) rupiah) rupiah) rupiah) rupiah) rupiah) Leveraging
2 PT Hutama Karya (Persero) 5.000,0 23.560,0 - - 178.116,9
3 PT Waskita Karya (Persero) 6,2
4 PT Adhi Karya (Persero) 3.600,0 2.000,0 - - 56.610,1 10,1
5 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 26,9
3.500,0 - - - 94.082,5 9,5
2,5
1.400,0 - - - 13.357,6

- - 2.000,0 3.600,0 14.075,1

Sumber: Laporan Keuangan BUMN 2015-2018, data diolah berdampak kepada APBN, yaitu kegagalan
keuangan BUMN memicu APBN sebagai
BUMN infrastruktur sebagaimana terlihat pada last resort untuk menyelamatkan keuangan
Tabel 6.7. BUMN infrastruktur serta dampak penjalaran
kegagalan keuangan BUMN infrastruktur
Di samping manfaat yang diperoleh dalam kepada perbankan dan pasar modal.
bentuk peningkatan nilai aset BUMN
infrastruktur dalam bentuk proyek infrastruktur Terdapat beberapa penyebab yang dapat
selama kurun waktu tahun 2015-2018, memicu risiko fiskal dari penugasan BUMN
Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi infrastruktur menjadi kenyataan, di antaranya:
tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko (1) tidak seluruh proyek memiliki kelayakan
kepada APBN di kemudian hari mengingat keuangan secara komersial, namun berdampak
sebagian besar pembiayaannya berasal dari besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
perbankan dan pasar modal. Berdasarkan dan nasional; (2) fluktuasi asumsi dasar
Grafik 6.29, beberapa BUMN infrastruktur ekonomi makro dapat menurunkan kesehatan
cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan keuangan BUMN dan pengembalian investasi
perbankan dalam bentuk pinjaman. proyek infrastruktur; (3) perubahan regulasi
termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai
Risiko keuangan yang timbul dari penugasan dengan rencana pengembalian investasi;
BUMN infrastruktur dapat muncul (4) risiko yang melekat pada pembangunan
melalui beberapa bentuk antara lain: proyek infrastruktur seperti pembebasan
langsung berdampak kepada APBN akibat lahan, metode konstruksi, keterbatasan sumber
pembayaran klaim terhadap pinjaman atau daya, perijinan, dan lain sebagainya; (5) risiko
pendanaan BUMN infrastruktur yang
dijamin oleh Pemerintah; dan tidak langsung

GRAFIK 6.29
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2018

(triliun rupiah)

450 PT Waskita PT Wijaya PT Adhi PT Hutama PT KAI PT PP
400 Karya Karya Karya Karya (Persero) (Persero)
350
300 (Persero) (Persero) (Persero) (Persero)
250
200
150
100
50

-
PT Pertamina PT PLN
(Persero) (Persero)

Sumber: Laporan Keuangan 2015-2018, data diolah

6-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

operasional dari pengelolaan aset infrastruktur oleh tingginya pinjaman dan pengaruh time-
yang dapat menurunkan kinerja keuangan lagging atas pendapatan jalan tol. Namun
BUMN; dan (6) tuntutan hukum. demikian, secara umum risiko penjalaran
kepada BUMN perbankan masih tergolong
Pemerintah juga memiliki kepentingan relatif rendah, tercermin dari indikator
dalam memantau dan mengendalikan risiko kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas
penjalaran (contagion risk) BUMN infrastruktur regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan
kepada sektor keuangan. Sebagaimana telah (shock) terhadap BUMN infrastruktur.
dijelaskan sebelumnya, terjadi peningkatkan Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi
cukup signifikan atas nilai pinjaman BUMN rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/
infrastruktur dari BUMN perbankan untuk Non Perfoming Loan (NPL). Melalui serangkaian
membangun proyek prioritas dan strategis kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN
nasional. Hal tersebut berpotensi memunculkan yang melakukan pembangunan infrastruktur
risiko penjalaran kepada sektor keuangan secara reguler serta melakukan koordinasi
apabila BUMN infrastruktur mengalami dengan lembaga pengawas perbankan, Bank
kegagalan pembayaran pinjaman. Indonesia, dan stakeholder terkait, Pemerintah
berkeyakinan dapat menurunkan likelihood
Risiko kerentanan keuangan BUMN risiko penjalaran keuangan dari BUMN
infrastruktur diukur menggunakan Altman infrastruktur kepada sektor keuangan,
Z-score untuk memprediksi kemampuan bayar sebagaimana tergambar pada Grafik 6.30.
masing-masing BUMN kepada kreditur.
Sementara itu, risiko keuangan perbankan GRAFIK 6.30
diukur melalui monitoring kinerja keuangan, PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
default indicator, dan operating indicator. Seluruh
indikator tersebut dibandingkan dengan HAMPIR PASTI
kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang
diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SANGAT
untuk menentukan tingkat risiko dari masing- MUNGKIN
masing indikator keuangan. Penyajian tingkat
risiko tersebut disusun berdasarkan kinerja LIKELIHOOD MUNGKIN ••
BUMN infrastruktur dan perbankan setiap JARANG
triwulan. Berdasarkan hasil indikator tersebut, SANGAT RENDAH
Pemerintah secara dini mengetahui peningkatan
risiko kegagalan BUMN infrastruktur dan SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK
dampaknya terhadap kesehatan keuangan
BUMN perbankan. IMPACT

Selama tahun 2019, terdapat sejumlah kecil Sumber: Kementerian Keuangan
BUMN Karya yang memiliki risiko keuangan
berada pada ambang batas aman. Tingginya
risiko keuangan pada BUMN tersebut
disebabkan struktur permodalan yang ditopang

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-45

Lampiran

Data Pokok APBN

Tahun 2015-2020

Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 TABE
ASUMSI DASAR EKONO

Indikator 2015
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 4,9
Inflasi (%, yoy) 3,35
Suku bunga SPN 3 bulan (%) 5,97
Nilai tukar Rupiah (Rp/US$) 13.392
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 49,2
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 778
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.195

1

EL 1
OMI MAKRO, 2015-2020

2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
5,0 5,1 5,2 5,2 5,3

3,02 3,60 3,13 3,10 3,10

5,66 5,00 4,97 5,60 5,40 Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020

13.307 13.384 14.247 14.250 14.400

40,2 51,2 67,5 63,0 65,0

829 804 778 754 734

1.180 1.142 1.145 1.072 1.191

2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 Uraian TABE
RINGKASAN A
A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI (miliar
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2015
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1.508.0
II. PENERIMAAN HIBAH 1.496.0
1.240.4
B. BELANJA NEGARA 1.205.4

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 34.9
1. Belanja K/L 255.6
2. Belanja Non K/L
11.9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
1. Transfer ke Daerah 1.806.5
a. Dana Perimbangan 1.183.3
b. Dana Insentif Daerah
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y. 732.
2. Dana Desa 451.1

C. KESEIMBANGAN PRIMER 623.1
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) 602.3
583.
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.6
17.
I. PEMBIAYAAN UTANG 20.7
II. PEMBIAYAAN INVESTASI (142.4
III. PEMBERIAN PINJAMAN (298.4
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN
V. PEMBIAYAAN LAINNYA 323.1
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN 380.
(59.6

1.5

3
24.6

EL 2 2017 2018 O utlook RAPBN Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020
APBN, 2015-2020 2019 2020
1.666.375,9 1.943.674,9
rupiah) 1.654.746,1 1.928.110,0 2.030.757,8 2.221.548,5
5 2016 1.343.529,8 1.518.789,8 2.029.417,8 2.221.049,8
1.304.316,3 1.472.908,0 1.643.083,9 1.861.769,6
020,4 1.555.934,2 1.603.293,9 1.819.167,0
047,3 1.546.946,5 39.213,6 45.881,8
418,9 1.284.970,1 311.216,3 409.320,2 39.790,0 42.602,6
478,9 1.249.499,5 11.629,8 386.333,9 359.280,1
940,0 15.564,9
628,5 35.470,7 2.007.351,8 1.340,0 498,7
973,0 261.976,3 2.213.117,8
1.265.359,4 2.341.570,2 2.528.774,3
515,2 8.987,7 765.134,0 1.455.324,9
500.225,4 846.561,6 1.527.151,7 1.669.984,3
303,7 1.864.275,1 608.763,3 854.916,8 884.550,1
137,1 741.992,4 672.234,9 785.434,2
166,6 1.154.018,2 682.225,8 757.792,9
684.204,4 654.482,5 697.933,5 814.418,5 858.790,0
139,6 469.813,8 668.643,2 744.586,4 786.790,0
373,4 7.500,0 712.406,4 749.041,5
.045,9 710.256,9 20.243,3 8.230,8
.664,5 663.577,5 59.766,6 21.059,6 10.000,0 15.000,0
.663,0 639.765,7 59.859,4 22.179,9 22.748,5
766,2 (124.407,9) 69.832,1 72.000,0
5.000,0 (340.975,9) (11.490,9)
485,1) 18.811,9 (269.442,9) (34.706,9) (12.012,5)
494,8) 46.679,3 (2,51) (310.812,4) (307.225,8)
366.623,8 (1,82)
(2,59) (125.579,7) 429.076,6 305.692,6 (1,93) (1,76)
108,0 (308.340,9) (59.754,1) 372.028,9 310.812,4 307.225,8
916,1 (61.113,8) 373.882,0 351.853,3
654,8) (2,49) (2.052,4) (75.788,3) (74.229,9)
504,9 334.503,3 (1.005,4) (4.269,7) (2.281,3)
403.009,3 (1.121,3) 5.193,0
- (89.079,9) 359,1 - (590,6)
341,7 25.647,9 168,6 15.000,0 25.000,0
613,2 1.662,8 36.249,7
(651,7) - -
19.562,8
26.162,3

Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 Uraian TAB
PENDAPATAN N
3 I PENDAPATAN DALAM NEGERI
1. Penerimaan Perpajakan (miliar r
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1) Pendapatan Pajak Penghasilan 2015
a) Pendapatan PPh Migas
b) Pendapatan PPh Nonmigas 1.496.047,3
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 1.240.418,9
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 1.205.478,9
4) Pendapatan BPHTB
5) Pendapatan Cukai 602.308,1
6) Pendapatan Pajak Lainnya 49.671,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 552.636,6
1) Pendapatan Bea Masuk 423.710,8
2) Pendapatan Bea Keluar 29.250,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Pendapatan Sumber Daya Alam 0,3
1) Pendapatan SDA Migas 144.641,3
a) Pendapatan Minyak Bumi
b) Pendapatan Gas Bumi 5.568,3
2) Pendapatan SDA Nonmigas 34.940,0
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 31.212,8
b) Pendapatan Kehutanan 3.727,1
c) Pendapatan Perikanan 255.628,5
d) Pendapatan Panas Bumi 100.971,9
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 78.170,4
c. PNBP Lainnya 47.987,4
d. Pendapatan BLU 30.183,0
22.801,4
II PENERIMAAN HIBAH 17.683,0
4.156,5
PENDAPATAN NEGARA
79,3
882,7
37.643,7
81.697,4
35.315,5

11.973,0

1.508.020,4

BEL 3 2017 2018 Outlook RAPBN Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020
NEGARA, 2015-2020 2019 2020
1.654.746,1 1.928.110,0 2.029.417,8 2.221.049,7
rupiah) 1.343.529,8 1.518.789,8 1.643.083,9 1.861.769,6
1.304.316,3 1.472.908,0 1.603.293,9 1.819.166,9
2016 818.564,9 927.494,9
646.793,5 749.977,0 57.448,2 55.018,1
1.546.946,5 50.315,8 64.699,1 761.116,7 872.476,8
1.284.970,1 596.477,7 685.277,9 592.790,0 685.874,9
1.249.499,5 480.724,6 537.267,9 18.864,6 18.579,7
16.770,3 19.444,9 - -
666.212,4 165.760,0 179.289,7
36.098,6 1,2 0,0 7.314,3 7.927,8
630.113,8 153.288,1 159.588,6 39.790,0 42.602,6
412.213,5 37.500,0 40.002,1
19.443,2 6.738,5 6.629,5 2.290,0 2.600,6
39.213,6 45.881,8 386.333,9 359.280,1
0,5 35.066,2 39.116,7 152.214,2 153.659,2
143.525,0 4.147,4 6.765,1 119.498,1 120.614,1
311.216,3 409.320,2 95.233,9 90.821,0
8.104,9 111.132,0 180.592,6 24.264,2 29.793,2
35.470,7 81.842,9 142.789,2 32.716,1 33.045,0
32.472,1 58.203,0 101.486,7 26.319,3 26.209,1
2.998,6 23.639,9 41.302,6 4.401,6 4.738,9
261.976,3 29.289,1 37.803,4 625,8 900,4
64.901,9 23.763,2 30.313,7 1.369,3 1.196,7
44.093,7 4.101,9 4.760,4 79.681,2 48.000,0
31.448,0 103.781,1 100.929,4
12.645,7 491,0 448,8 50.657,4 56.691,6
20.808,2 933,0 2.280,6
15.756,8 43.904,2 45.060,5 1.340,0 498,7
3.757,0 108.834,6 128.574,0
47.345,4 55.093,1 2.030.757,8 2.221.548,5
362,1
932,3 11.629,8 15.564,9
37.133,2
117.995,4 1.666.375,9 1.943.674,9
41.945,9

8.987,7

1.555.934,2

4 Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 TAB
BELANJA PEMERINTAH PUSAT

(miliar

KODE FUNGSI 2015

01 PELAYANAN UMUM 238.173,5
02 PERTAHANAN 101.692,5
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 94.526,0
04 EKONOMI 353.199,1
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 10.544,5
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 35.938,6
07 KESEHATAN 51.426,3
08 PARIWISATA
09 AGAMA 3.066,8
10 PENDIDIKAN 8.589,5
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 146.134,8
140.012,1
Jumlah
1.183.303,7
Sumber : Kementerian Keuangan

BEL 4 Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020
T MENURUT FUNGSI, 2015 - 2020
rupiah)

2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
275.123,4 307.147,2 375.196,1
98.248,9 117.506,6 106.832,3 440.928,1 473.065,0
113.349,7 135.748,1 143.305,8 107.426,5 127.424,1
288.344,9 307.787,5 382.420,9 140.660,8 143.382,9
8.941,5 10.613,7 13.709,6 384.134,4 419.717,5
27.816,9 27.277,4 32.198,0 14.031,5 18.381,7
59.639,0 57.225,1 61.869,7 21.596,5 29.337,6
4.379,5 10.700,0 59.675,2 61.148,3
8.463,2 5.770,6
131.974,0 8.870,4 9.379,0 3.891,2 4.956,7
137.737,3 138.507,3 145.941,7 10.027,0 10.090,8
148.905,5 173.771,6 149.877,5 156.301,7
1.154.018,2 194.903,1 226.178,1
1.265.359,4 1.455.324,9
1.527.151,7 1.669.984,3

Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 TA
BELANJA PEMERINTAH PU

(mili

URAIAN 2015 201

1. Belanja Pegawai 281.142,7 3
2. Belanja Barang 233.281,1 25
3. Belanja Modal 215.434,2 16
4. Pembayaran Bunga Utang 156.009,8 18
141.904,1 16
a. Utang Dalam Negeri 1
14.105,7 17
b. Utang Luar Negeri 185.971,1 10
5. Subsidi 119.091,1 6
66.880,0
a. Subsidi Energi 4
b. Subsidi Non Energi 4.261,7
6. Belanja Hibah 97.151,2 1.15
7. Bantuan Sosial 10.051,9
8. Belanja Lain-Lain
1.183.303,7
JUMLAH
Sumber: Kementerian Keuangan

5

ABEL 5
USAT MENURUT JENIS, 2015-2020
iar rupiah)

16 2017 2018 Outlook RAPBN Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020
2019 2020
305.141,5 312.728,8 346.890,8
59.646,9 291.459,1 347.468,3 376.441,9 416.144,6
69.474,2 208.656,7 184.127,6 334.158,4 334.142,9
82.761,3 216.568,0 257.952,0 173.352,7 186.908,5
67.752,9 199.977,3 238.432,1 276.105,5 295.213,3
254.558,4 273.820,5
15.008,4 16.590,7 19.519,9
74.226,9 166.401,0 216.883,3 21.547,1 21.392,8
06.785,0 97.642,0 153.522,4
67.441,9 68.759,0 63.360,9 212.378,1 199.725,4
7.129,9 142.592,7 137.461,0
49.613,5 5.445,7 1.520,6 69.785,4 62.264,4
6.024,0 55.297,2 84.318,4
8.802,9 16.163,8 7.863,3 2.178,9
54.018,2 99.607,7 107.629,6
1.265.359,3 1.455.324,9 47.244,1 128.041,2

1.527.151,7 1.669.984,3

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 109.469,4 83.262,6 96.103,3 102.483,6 111.846,6 120.217,5
759,2 244,1 284,5 231,7 276,2 282,8
24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN 232,5 302,3 447,0 438,9 426,1 409,4
KEAMANAN 314,0 279,9 264,4 269,0 312,0 242,2

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2.102,4 3.299,8 3.198,0 3.533,0 3.746,8 4.377,2
124,8 177,9 189,0 227,4 222,4 345,8
26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN 39.096,0 37.671,5 37.780,3 43.238,0 40.421,4 42.166,9
1.319,3 956,8 880,7 858,5 860,4 972,3
27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 201,0 651,0 486,6 516,9 457,0 273,6
137,4 153,5 172,9 304,0 307,1 304,3
28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 2.571,0
1.494,6 2.187,5 9.497,9 5.628,6 5.430,8 3.102,5
29 042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 140,8 1.546,0 1.312,2 942,4 2.273,7 2.206,3
4.430,9 40,7
30 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.345,3 141,8 159,8 42,5 46,8
5.092,5 4.610,9 3.617,6 4.354,9 4.909,6 7.928,8
31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 457,2 1.891,0 2.993,2 2.521,3 1.687,1 1.828,7
ANAK 2.672,2 5.166,7 5.707,6 7.886,5 9.280,6 10.097,0

32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 61.972,8 616,8 588,0 550,6 716,2 659,0
REFORMASI BIROKRASI 1.071,2 3.582,7 4.409,5 4.896,4 5.124,4 5.610,5
372,5 78.017,9 93.997,5 98.124,0 93.732,5 90.322,2
33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 572,4 1.318,1 1.565,2 1.915,3 1.891,4 1.916,7
1.146,9
34 051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA2) 6.918,5 193,4 219,7 284,9 207,3 204,2
35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 437,6 438,0 480,7 592,2 585,5
1.838,9 1.760,5 1.687,7 1.438,7 1.630,8
36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 5.815,9 4.182,3 5.460,7 5.122,1 3.497,8

37 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

41 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

45 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

46 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

6 Nota Keuangan beserta RAPBN 2020

Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2020

BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
(miliar rupiah)

No. KOD KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
E BA 814,5 899,0 2019 2020
828,3 603,7
1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 723,6 734,9 4.186,2
2.670,6
2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3.598,0 3.699,1 7.931,9 4.603,7 4.612,5 4.285,9
5.214,5
3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.795,7 3.100,1 1.875,9 3.543,6 3.711,4 3.537,7
2.680,4
4 005 MAHKAMAH AGUNG 7.945,9 8.262,1 6.680,2 8.423,4 8.702,8 10.597,9
117.299,6
5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.550,6 4.282,8 10.418,0 6.118,8 6.897,2 6.797,5
40.384,9
6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.989,3 2.119,0 21.910,6 2.330,3 2.053,7 2.088,8
2.432,1
7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.163,9 2.860,2 4.917,9 3.075,3 3.142,6 3.431,3
41.405,5
8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.902,1 6.115,1 36.865,4 7.543,8 7.851,8 8.686,0
54.912,3
9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 101.363,0 98.088,1 60.179,6 106.680,4 109.559,4 127.357,6
2.970,9
10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 9.258,4 10.628,6 17.164,6 12.641,7 13.535,7 13.606,5
5.871,7
11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 28.245,5 39.234,8 6.111,4 39.900,5 44.183,4 43.511,2

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 28.679,5 21.119,4 21.836,6 21.035,9 21.055,3

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 3.646,7 2.069,4 2.628,1 3.427,8 2.952,0

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.628,1 5.889,1 5.910,8 4.826,8 9.666,3

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 47.118,0 31.773,3 45.075,7 41.421,2 42.670,4

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 48.853,8 38.563,2 39.432,4 35.054,0 35.701,3

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 48.852,6 57.011,2 57.348,7 57.845,0 57.400,0

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 53.826,6 53.108,5 59.381,0 60.234,0 65.061,0

19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 3.302,2 2.319,3 3.754,4 5.624,3 6.909,9

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 21.139,2 12.299,8 41.234,1 57.197,5 62.767,6

21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5.817,4 4.883,1 7.180,9 8.739,6 9.319,3

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.276,5 6.482,4 6.097,4 5.373,1 6.472,8

68 100 KOMISI YUDISIAL 118,3 103,8 116,0 121,6 123,2 102,5
69 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 3.397,0 2.861,1 2.644,4 7.104,7 3.200,5 700,6
70 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 322,0
358,2 305,6 340,2 372,8 306,7
KERJA INDONESIA 401,3 428,2 309,9 - - -
71 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 3) 259,5 134,5 168,1 169,7
72 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 2.510,6 2.258,7 2.480,0 204,8 200,3 2.253,6
73 107 BADAN SAR NASIONAL 114,5 127,8 2.181,5 1.950,5 130,3
74 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 90,3 170,1 222,8 215,9
75 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 277,2 126,1 138,7 128,5 126,1 166,3
76 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 136,2 151,4 227,1 203,1 245,7
77 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 89,0 1.417,2 1.533,5 147,6 146,5 2.226,9
78 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 173,9 650,6 715,9 174,3 166,1 516,9
1.029,3 182,4 210,7 1.368,9 1.719,5 296,6
PELABUHAN BEBAS BATAM 293,7 1.030,9 1.980,1 536,4 696,2 2.963,8
79 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 145,5 929,8 856,0 297,8 710,7 1.313,2
80 114 SEKRETARIAT KABINET 1.559,0 746,6 730,2 7.748,9 7.820,7 1.108,0
81 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1.044,1 140,2 148,0 981,3 897,3 144,6
82 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 831,1 759,2 720,6 905,4 895,4 465,7
83 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 204,7 260,1 262,2 152,9 198,9 271,5
84 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & 346,8 565,0 542,7 430,4 889,7
- 273,9 241,0 217,0
PELABUHAN BEBAS SABANG 106,1 - - 656,1 638,6
85 119 BADAN KEAMANAN LAUT
86 120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN - - -
87 121 BADAN EKONOMI KREATIF -
88 122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

JUMLAH 732.137,1 684.204,3 765.134,0 846.561,6 854.916,8 884.550,1

Keterangan:
1)Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemen PU Pera, Kemen ATR/BPN, dan
Kemenaker
2)Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara
3)Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR
4)Angka outlook 2019 bersifat proyeksi, dihitung sesuai perkembangan terkini dan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya.
Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 7