NOTA KEUANGAN RAPBN 2020

GRAFIK 2.11 Bab 2 Pendapatan Negara
PERKEMBANGAN ICP DAN LIFTING, 2015-2020
Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat
MBPD US$/Barel dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya
1.400 150,0 Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
1.200 1.195 1.180 1.142 1.145 1.072 1.191 130,0 Hasil Hutan (IIUPHH), dan Penggunaan
Kawasan Hutan (PKH). Pendapatan SDA
1.000 829 804 110,0 perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu
800 778 pungutan hasil perikanan (PHP) dan pungutan
778 754 734 90,0 pengusahaan perikanan (PPP). Penerimaan
63,0 65,0 70,0 pengusahaan panas bumi bersumber dari
600 67,5 50,0 setoran bagian Pemerintah, iuran tetap, dan
400 49,0 40,0 51,2 30,0 iuran produksi/royalti panas bumi.
200
10,0 Pendapatan SDA nonmigas selama 2015-
2019 tumbuh rata-rata sebesar 9,4 persen.
0 2016 2017 2018 -10,0 Peningkatan SDA non migas tersebut
didorong oleh peningkatan dari penerimaan
2015 Lifting Minyak Lifting Gas 2019 *) 2020 *) pertambangan mineral dan batubara. Dalam
lima tahun terakhir penerimaan pertambangan
*) Proyeksi ICP (RHS) mineral dan batubara memberikan kontribusi
rata-rata sebesar 79,0 persen terhadap
Sumber: Kementerian Keuangan pendapatan SDA nonmigas, yang disusul
kemudian oleh penerimaan kehutanan sebesar
a. Penyiapan dan penawaran serta 15,3 persen. Sedangkan penerimaan perikanan
penandatanganan wilayah kerja dan pengusahaan panas bumi memperlihatkan
migas baik konvensional maupun perkembangan yang cenderung tetap.
nonkonvensional. Pendapatan SDA nonmigas dalam APBN
tahun 2019 direncanakan sebesar Rp30.976,5
b. Penyelesaian proyek migas strategis. miliar dengan realisasi diperkirakan mencapai
Rp32.716,1 miliar. Perkembangan pendapatan
c. Penggunaan teknologi Enhanced Oil SDA nonmigas selama 2015-2020 disajikan
Recovery (EOR) dan pengeboran. dalam Grafik 2.12.

d. Penyempurnaan peraturan perundang- GRAFIK 2.12
undangan migas. PERKEMBANGAN PENDAPATAN PNBP SDA NONMIGAS,

2. Peningkatan efisiensi dengan mendorong 2015-2020
pelaksanaan kontrak bagi hasil, termasuk
terus menerapkan skema bagi hasil gross
split dan operasional kegiatan usaha hulu
migas yang atraktif bagi investor sesuai PP
No. 53 Tahun 2017 dan PP No. 27 Tahun
2017.

3. Penerapan kebijakan penetapan harga gas
bumi sesuai dengan Perpres No. 40 Tahun
2016 yang dapat mendorong peningkatan
daya saing industri.

Pendapatan SDA Nonmigas triliun rupiah persen

Pendapatan SDA nonmigas berasal dari 50 60
pertambangan mineral dan batubara,
kehutanan, perikanan, dan panas bumi. 40 40,8 37,8 50
Penerimaan pertambangan mineral dan 40
batubara meliputi penerimaan dari iuran 32,7 33,0 30
tetap dan penerimaan dari iuran produksi/ 29,3 20
royalti pertambangan mineral dan batubara. 30 29,1
22,80 20,81
10

20 -
1,0 (10)
(4,9) (8,7) (13,5) (20)
10

(30)

0 (40)
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020

Pertambangan Minerba Kehutanan Perikanan Panas Bumi Pertumbuhan (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-25

Bab 2 Pendapatan Negara pada tahun 2015 dan mencapai realisasi
tertinggi sebesar Rp4.760,4 miliar di tahun
Pendapatan SDA pertambangan mineral 2018. Tingginya pendapatan SDA kehutanan
dan batubara sebagai kontributor paling pada tahun 2018 disebabkan oleh peningkatan
besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, penerimaan dari dana reboisasi sebagai akibat
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,5 dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
persen dalam periode 2015-2019. Pada APBN dolar Amerika Serikat. Dalam APBN tahun
tahun 2019 pendapatan SDA pertambangan 2019, pendapatan SDA kehutanan ditetapkan
mineral dan batubara direncanakan sebesar sebesar Rp4.511,5 miliar dengan perkiraan
Rp24.960,7 miliar (terdiri dari penerimaan iuran realisasi sebesar Rp4.401,6 miliar.
tetap sebesar Rp571,2 miliar dan penerimaan
royalti sebesar Rp24.389,5 miliar) dengan Sementara itu, pendapatan SDA perikanan
perkiraan realisasi mencapai Rp26.319,3 miliar. selama periode 2015-2019 mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 67,6 persen.
Harga batubara acuan (HBA) cenderung Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi
mengalami peningkatan, pada tahun 2015 oleh mulai efektifnya kebijakan tata kelola
sebesar 60,1 ton/USD menjadi 92,1 ton/USD sektor perikanan, melalui pemberantasan
pada tahun 2019, atau rata-rata sebesar 79,8 penangkapan ikan secara ilegal dan pengawasan
ton/USD, dalam 5 tahun terakhir. Sementara kepatuhan pelaku usaha.
itu produksi batubara nasional juga mengalami
peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 461,6 Pendapatan pengusahaan panas bumi selama
juta ton menjadi 530,0 juta ton pada tahun periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan
2019, atau rata-rata produksi batubara nasional rata-rata sebesar 11,6 persen. Senada dengan
sebesar 491,5 juta ton dalam 5 tahun terakhir. pendapatan SDA kehutanan, pendapatan
Perkembangan Harga Batubara Acuan dan pengusahaan panas bumi mencapai realisasi
produksi batubara nasional tahun 2015-2020 tertinggi di tahun 2018 sebesar Rp2.280,6
dapat dilihat pada Grafik 2.13. miliar. Dalam APBN tahun 2019, pendapatan
pengusahaan panas bumi ditetapkan sebesar
GRAFIK 2.13 Rp878,4 miliar dengan perkiraan realisasi
HARGA DAN PRODUKSI BATUBARA , 2015-2020 sebesar Rp1.369,3 miliar.

600,0 461,6 456,2 461,2 548,6 530,0 530,0 120,0 Pendapatan SDA nonmigas dalam RAPBN
500,0 60,1 61,8 85,9 99,0 92,1 90,0 100,0 tahun 2020 direncanakan sebesar Rp33.045,0
400,0 2015 80,0 miliar atau naik 1,0 persen dari outlook
300,0 2016 2017 2018 2019 *) 2020 *) 60,0 APBN tahun 2019. Target tersebut tetap
200,0 Produksi Batubara (juta Ton) HBA (RHS) 40,0 didominasi oleh pendapatan yang berasal dari
100,0 20,0 pertambangan mineral dan batubara yang
- mencapai Rp26.209,1 miliar. Selanjutnya,
- pendapatan SDA nonmigas yang berasal dari
kehutanan sebesar Rp4.739,0 miliar, perikanan
Pendapatan SDA kehutanan memperlihatkan sebesar Rp900,4 miliar dan panas bumi sebesar
perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata Rp1.196,7 miliar.
pertumbuhannya sebesar 1,4 persen selama
2015-2019. Pendapatan SDA kehutanan
mengalami peningkatan dari Rp4.156,5 miliar

2-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Pendapatan SDA pertambangan mineral dan Bab 2 Pendapatan Negara

batubara dalam RAPBN tahun 2020 mengalami e-PNBP minerba yang terintegrasi dengan
SIMPONI bagi seluruh stakeholders dalam
sedikit penurunan sebesar 0,4 persen dari pembayaran PNBP

outlook APBN tahun 2019. Pendapatan Di sisi lain, pendapatan SDA kehutanan
dalam RAPBN tahun 2020 mengalami
tersebut terdiri dari pendapatan iuran tetap pertumbuhan sebesar 7,7 persen dari outlook
APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut
sebesar Rp549,9 miliar dan pendapatan iuran terdiri dari pendapatan dana reboisasi
sebesar Rp1.803,2 miliar, pendapatan iuran
produksi/royalti sebesar Rp25.659,2 miliar. izin usaha pemanfaatan hasil hutan sebesar
Rp105,1 miliar, provisi sumber daya hutan
Berbagai upaya teknis dilakukan Pemerintah sebesar Rp1.356,4 miliar, dan pendapatan izin
penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.474,2
untuk mendapatkan hasil yang optimal pada miliar. Pendapatan provisi sumber daya hutan
mengalami peningkatan, terutama disebabkan
tahun 2020, antara lain: oleh kenaikan volume produksi hasil hutan
kayu yang berasal dari hutan tanaman yang
1. Peningkatan kerjasama antar instansi diperkirakan sebanyak 41 juta meter kubik
pada akhir tahun 2019 menjadi 44 juta meter
terkait antara lain Pemerintah Daerah, kubik pada tahun 2020. Selain itu, pendapatan
penggunaan kawasan hutan juga meningkat
KPK, BPKP, BPK RI, Kementerian disebabkan adanya penerbitan izin baru atau
perpanjangan izin. Secara teknis kebijakan
Perdagangan, dan Kementerian Keuangan SDA kehutanan adalah sebagai berikut:
1. Penyempurnaan regulasi berupa revisi PP
dengan cara:
tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian
a. Audit kewajiban PNBP SDA minerba Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), revisi Peraturan Menteri
(Tim Optimalisasi Penerimaan Negara- KLHK tentang petunjuk teknis tata cara
pengenaan, pemungutan, dan penyetoran
BPKP dan BPK RI); PNBP SDA kehutanan berbasis online, dan
peraturan mengenai percepatan proses
b. Kerjasama informasi data ekspor perizinan secara online.
2. Optimalisasi produksi dan perbaikan
minerba dengan Kementerian harga dilakukan melalui pencadangan
area untuk hutan tanaman, peningkatan
Perdagangan, Kementerian produktivitas hutan alam dan pengurangan
emisi, optimalisasi pemanfaatan hasil
Perhubungan, dan Kementerian hutan bukan kayu dan jasa lingkungan,
dan penyesuaian/revisi harga patokan hasil
Keuangan (Direktorat Jenderal Bea hutan.

dan Cukai); dan 2-27

c. Meminta Pemerintah Daerah untuk

mengoptimalkan fungsinya dalam

melakukan bimbingan dan pengawasan

terhadap pemegang IUP minerba.

2. Pemberian sanksi berupa penghentian

pengapalan dan pencabutan izin bagi

perusahaan yang masih mempunyai

tunggakan.

3. Intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib

bayar untuk membayar kewajibannya.

4. Bimbingan teknis kepada perusahaan

mineral dan batubara serta Pemerintah

Daerah terkait tata cara pemungutan,

penghitungan,dan pembayaran PNBP

minerba.

5. Perbaikan administrasi pengelolaan

PNBP pertambangan minerba dengan

mengoptimalkan penggunaan aplikasi

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara Sementara itu, pendapatan yang bersumber
dari pengusahaan panas bumi dalam tahun
3. Perbaikan administrasi dan kerja sama 2020 ditargetkan akan mencapai Rp1.196,7
dilakukan melalui peningkatan peran miliar atau lebih rendah 12,6 persen dari
stakeholder terkait, pembangunan sistem outlook APBN tahun 2019. Berbagai usaha
pembayaran dan monitoring PNBP dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan
secara online (SIPNBP dan SIHHBK penerimaan panas bumi pada tahun 2020,
yang terkoneksi dengan SIMPONI), salah satunya dengan upaya mempertahankan
peningkatan pengawasan melalui produksi listrik dan uap panas bumi serta
kegiatan operasi lapangan/post audit, dan mendorong dilakukannya efisiensi biaya
peningkatan upaya penagihan PNBP SDA operasi dari kegiatan pengusahaan panas bumi.
kehutanan terutang. Kebijakan teknis pendapatan SDA panas bumi
yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020
Pendapatan SDA perikanan dalam RAPBN adalah sebagai berikut:
tahun 2020 tumbuh sebesar 43,9 persen bila 1. Menyelesaikan penyusunan regulasi
dibandingkan outlook APBN tahun 2019.
Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan turunan Undang-Undang Nomor 21
pungutan pengusahaan perikanan sebesar Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan
Rp0,3 miliar dan pendapatan pungutan hasil harmonisasi/penyempurnaan regulasi
perikanan sebesar Rp900,0 miliar. Peningkatan terkait.
pendapatan disebabkan oleh rencana 2. Percepatan pelelangan wilayah kerja panas
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor bumi.
75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas 3. Memberikan penugasan kepada BUMN
Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian dalam kegiatan pengusahaan panas bumi.
Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berusaha 4. Mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi.
mengoptimalkan pendapatan yang bersumber 5. Pengembangan sistem informasi panas
dari perikanan di tahun 2020 dengan melakukan bumi terkait monitoring produksi uap dan
kebijakan antara lain: listrik secara real time.
1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan 6. Memfasilitasi insentif fiskal berupa
pembebasan bea masuk dan pajak dalam
perikanan yang lebih optimal, bebas Illegal rangka impor ditanggung pemerintah
Unreported Unregulated (IUU) Fishing. untuk semua rezim pengembang panas
2. Ekstensifikasi tempat pemasukan dan bumi.
pengeluaran ikan dengan pembukaan 7. Penugasan survei pendahuluan dan
satuan kerja/wilayah kerja yang potensial eksplorasi untuk badan usaha.
sebagai sumber PNBP.
3. Peningkatan jumlah fasilitas dan sarana 2.2.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara
produksi perikanan. Dipisahkan
4. Penguatan sarana dan prasarana
pengawasan seperti kapal pengawas dan Selama periode 2015-2019, pendapatan dari
fasilitas pendukung pengawasan lainnya. kekayaan negara dipisahkan masih bersumber
5. Pengawasan kepatuhan (compliance) pelaku terutama dari pembagian laba BUMN.
usaha kelautan dan perikanan.

2-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

Dalam periode tersebut, kinerja BUMN terus GRAFIK 2.14 persen
mengalami perkembangan yang positif, baik PERKEMBANGAN PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA 30,0
dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan, maupun
laba usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa DIPISAHKAN, 2015-2020 20,0
secara umum, BUMN mampu mengatasi triliun rupiah
tekanan kondisi perekonomian global. 10,0
90,0 18,2
Sebagai dampak dari perkembangan positif 0,0
kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap 75,0 7,7
APBN dalam periode 2015-2019, khususnya
dari pembayaran dividen terus mengalami 60,0 (6,6) (1,4) 2,6
peningkatan. Dalam periode tersebut,
kontribusi BUMN dari pembayaran dividen 45,0 79,7 -10,0
terhadap PNBP meningkat rata-rata sebesar -20,0
14,9 persen per tahun. Sejalan dengan hal 30,0
tersebut, target pendapatan bagian laba BUMN 15,0 37,6 37,1 43,9 45,1 48,0 -30,0
juga meningkat dari Rp36.956,5 miliar (2015)
menjadi Rp45.589,3 miliar (2019). Pemerintah (39,8) -40,0
menerapkan kebijakan pay out ratio yang tepat
untuk mendukung penguatan permodalan 0,0 -50,0
BUMN sehingga realisasi pendapatan dari 2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
kekayaan negara dipisahkan pada tahun 2019
diperkirakan mencapai Rp79.681,2 miliar atau Bagian laba BUMN Pertumbuhan (RHS)
lebih tinggi 74,8 persen dari target tahun 2019.
Peningkatan setoran PNBP dari pengelolaan Sumber: Kementerian Keuangan
kekayaan negara dipisahkan antara lain
disebabkan masih baiknya kinerja BUMN negara dipisahkan lainnya antara lain dapat
dan adanya penerimaan dari sisa surplus BI. berasal dari sisa surplus Bank Indonesia
Kontribusi setoran PNBP dari pengelolaan (BI), pendapatan dari surplus Otoritas Jasa
kekayaan negara dipisahkan terhadap APBN Keuangan (OJK), dan pendapatan dari surplus
periode 2015-2020 disajikan dalam Grafik Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
2.14.
Dalam RAPBN tahun 2020, pendapatan
Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan dari kekayaan negara dipisahkan ditargetkan
terdiri atas pendapatan dari bagian pemerintah sebesar Rp48.000,0 miliar atau lebih rendah
atas laba BUMN dan pendapatan dari kekayaan 39,8 persen dibandingkan outlook APBN tahun
negara dipisahkan lainnya. Pendapatan 2019. Dari target tersebut, pendapatan dari
dari bagian pemerintah atas laba BUMN bagian pemerintah atas laba BUMN perbankan
merupakan kontributor terbesar dalam akun direncanakan sebesar Rp20.760,4 miliar dan
pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan pendapatan dari bagian pemerintah atas laba
tersebut, sedangkan pendapatan dari kekayaan BUMN nonperbankan direncanakan sebesar
Rp27.239,6 miliar.

Secara umum, pendapatan negara dari Bagian
Pemerintah atas Laba BUMN terus meningkat.
Penyetor terbesar Bagian Pemerintah atas Laba
BUMN pada tahun 2019 dari BUMN sektor
perbankan, antara lain PT Bank BRI, PT Bank
Mandiri, dan PT Bank BNI. Sementara itu
BUMN sektor non perbankan yang memiliki
kontribusi setoran Bagian Pemerintah atas
Laba BUMN terbesar antara lain PT Telkom
Indonesia, PT Pertamina, dan PT PLN.
Perkembangan Bagian Pemerintah atas Laba
BUMN sembilan terbesar tahun 2015-2019
dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-29

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.12
PNBP BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN 9 TERBESAR, 2015-2019

(triliun rupiah)

No BUMN 2015 2016 2017 2018 O utlook
2019
1 PT Bank BRI (Persero) Tbk 4,1 4,4 6,0
2 PT Telkomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 4,6 5,9 6,1 7,5 9,3
3 PT Pertamina (Persero) 6,3 7,3 11,6
4 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,0 3,7 3,7 8,7 8,5
5 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 4,0 2,1 2,2
6 PT Bank BNI (Persero) Tbk 1,6 1,4 2,4 8,6 8,0
7 PT Pegadaian (Persero) 0,5 0,6 0,7
8 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 0,3 0,3 5,6 6,8
9 PT Pupuk Indonesia (Persero) - 1,5 1,1
2,1 0,3 4,0
Sumber: Kementerian Keuangan
2,9 2,3

1,0 1,4

1,9 1,1

0,8 1,0

Penentuan target bagian pemerintah atas Dengan demikian, penetapan target
laba BUMN di atas, dilakukan dengan pendapatan dari pengelolaan kekayaan negara
mempertimbangkan manfaat optimal dipisahkan, khususnya dari bagian pemerintah
bagi negara. Dari sisi BUMN, penentuan atas laba BUMN, harus disinergikan guna
besaran target tersebut telah memperhatikan menyeimbangkan antara kebutuhan sumber
profitabilitas BUMN, terutama untuk beberapa dana APBN dengan rencana kerja dan
BUMN yang termasuk dalam kelompok kesinambungan (sustainability) usaha BUMN.
BUMN kontributor dividen terbesar. Selain
itu, penentuan target bagian pemerintah atas Sebagai katalisator pembangunan, BUMN
laba BUMN tersebut juga dilakukan dengan didorong berperan aktif dalam mewujudkan
tetap memperhatikan kemampuan pendanaan program prioritas pemerintah dalam
perusahaan, terutama tingkat solvabilitas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, menurunkan ketimpangan ekonomi nasional,
seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital melalui keterlibatannya dalam pembangunan
Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, di bidang infrastruktur, konektivitas, energi,
Risk Based Capital (RBC), dan Gearing Ratio. pangan, dan inklusi keuangan. Kebijakan teknis
Penentuan dividen juga mempertimbangkan Pendapatan KND tahun 2020 yang ditempuh
kemampuan BUMN dalam mendanai investasi Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang
yang menguntungkan dalam rangka menjaga optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan
keberlangsungan usaha, dan diusahakan agar efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan
tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN yang laba bersih yang lebih besar. Kebijakan ini
terdaftar di bursa saham serta tidak melanggar ditempuh antara lain dengan meningkatkan
regulasi atau perjanjian (covenant) yang mengikat profitabilitas dan likuiditas perusahaan,
BUMN. Sedangkan, dari aspek pemerintah, terutama dengan mempertimbangkan
berkepentingan untuk memastikan bahwa kemampuan pendanaan, menjaga persepsi
program dan kegiatan yang sudah direncanakan investor, dan mempertimbangkan regulasi
dapat didanai dari sumber-sumber penerimaan serta covenant yang mengikat BUMN.
yang telah ditargetkan, termasuk yang berasal
dari penerimaan kekayaan negara dipisahkan.

2-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

2.2.2.3 PNBP Lainnya GRAFIK 2.15
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2015-2020
Secara garis besar PNBP lainnya
dikelompokkan ke dalam beberapa jenis triliun rupiah 44,4 persen
pendapatan, antara lain (a) pendapatan dari 150,0
penjualan, pengelolaan barang milik negara 18,1 40,0
(BMN), dan iuran badan usaha; (b) pendapatan
administrasi dan penegakan hukum; (c) 120,0 (6,9) (7,8) (19,3) 20,0
pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, 90,0 (2,7) 0,0
dan keagamaan; (d) pendapatan pendidikan,
budaya, riset, dan teknologi; (e) pendapatan 60,0 118,0 108,8 128,6 103,8 100,9 -20,0
jasa transportasi, komunikasi dan informatika; 81,7 -40,0
(f) pendapatan jasa lainnya; (g) pendapatan -60,0
bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan 30,0
pengelolaan keuangan; (h) pendapatan denda; -80,0
dan (i) pendapatan lain-lain.
0,0 -100,0
Dalam periode tahun 2015-2019, PNBP lainnya 2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
meningkat rata-rata sebesar 6,2 persen per
tahun. Sementara itu, dalam APBN tahun 2019 PNBP Lainnya Pertumbuhan (RHS)
PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp94.069,3
triliun, namun diperkirakan realisasi di akhir Sumber: Kementerian Keuangan
tahun 2019 dapat mencapai Rp103.781,1 triliun
atau meningkat 10,3 persen dibandingkan (Kemenristekdikti), Kementerian Hukum
target APBN 2019. PNBP lainnya dipengaruhi dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),
oleh beberapa jenis penerimaan dengan jumlah serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
signifikan antara lain pendapatan penjualan Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/
hasil tambang batubara, pendapatan minyak BPN). Target perkembangan PNBP lainnya
mentah (DMO), pendapatan penggunaan yang bersumber dari enam K/L terbesar tahun
spektrum frekuensi radio, pendapatan 2015-2020 disajikan pada Tabel 2.13.
penempatan uang negara di Bank Indonesia,
dan pendapatan premium obligasi negara. Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya
Perkembangan PNBP lainnya selama periode Kemenkominfo mengalami pertumbuhan
2015-2020 disajikan dalam Grafik 2.15. rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun.
Sementara itu, dalam outlook APBN tahun 2019
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat PNBP lainnya Kemenkominfo diperkirakan
enam K/L yang memberikan kontribusi sebesar Rp16.505,6 miliar. Sumber PNBP
signifikan dalam PNBP lainnya. Keenam K/L lainnya Kemenkominfo antara lain berasal
tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan dari pendapatan hak penyelenggaraan
Informatika (Kemenkominfo), Kementerian telekomunikasi, pendapatan penggunaan
Perhubungan (Kemenhub), Kepolisian Negara spektrum frekuensi radio, serta pengujian,
Republik Indonesia (Polri), Kementerian sertifikasi, dan kalibrasi di bidang komunikasi
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan informatika.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya
Kemenhub mengalami pertumbuhan rata-
rata sebesar 16,9 persen per tahun. Dalam
APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenhub
diperkirakan mencapai Rp7.078,2 miliar.
Peningkatan yang cukup besar tersebut
disebabkan oleh PNBP yang berasal dari
sewa penggunaan prasarana perkeretaapian
(track access charge/TAC) yang telah diatur
dalam PP tentang jenis dan tarif PNBP pada

2-31

Bab 2 Pendapatan Negara

TABEL 2.13
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 6 K/L TERBESAR, 2015-2020

(triliun rupiah)

No Kementerian/Lembaga 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 14,7 14,9 17,8 17,7 16,5 17,5
2 Kementerian Perhubungan 3,8 5,6 6,0 6,8 7,1 7,3
3 Kepolisian Negara RI 3,8 4,7 10,2 9,7 10,0 10,4
4 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1,8 3,6 3,7 3,1 2,7 2,3
5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4,2 3,4 3,2 3,6 3,6 3,5
6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Kementerian Perhubungan. Sumber PNBP jasa penggunaan sarana dan prasarana kawasan
lainnya Kemenhub antara lain berasal dari pusat penelitian ilmu pengetahuan dan
pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, teknologi (Puspiptek), penerimaan pendidikan
kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana tinggi, serta penerimaan dari kerjasama bidang
perkeretaapian. pendidikan tinggi dan penelitian dengan pihak-
pihak lain (industri, pemda, lembaga lain).
Sementara itu, PNBP lainnya Polri dalam
periode 2015-2019 terus mengalami PNBP lainnya Kemenkumham dalam periode
peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 27,5 persen 2015-2019 terus cenderung mengalami
per tahun. Dalam APBN tahun 2019, PNBP penurunan, yaitu rata-rata sebesar 3,9 persen.
lainnya Polri diperkirakan mencapai Rp9.979,7 Penurunan tersebut disebabkan kebijakan
miliar. Sumber PNBP lainnya Polri terutama bebas visa kunjungan yang mulai berlaku sejak
berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang 2015 bagi 169 negara sebagaimana tercantum
meliputi antara lain pendapatan surat izin dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun
mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam
nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku outlook APBN tahun 2019, PNBP lainnya
pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan Kemenkumham diperkirakan mencapai
pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor Rp3.599,3 miliar, naik dibandingkan target
(TNKB). APBN 2019 sebesar Rp3.398,7 miliar.
Penerimaan PNBP lainnya Kemenkumham
Dalam periode 2015-2019, PNBP lainnya terutama berasal dari pendapatan keimigrasian
Kemenristekdikti mengalami peningkatan rata- dan pelayanan jasa hukum.
rata 11,7 persen per tahun. Dalam outlook APBN
tahun 2019, PNBP lainnya Kemenristekdikti Selanjutnya, PNBP lainnya KemenATR/BPN
diperkirakan mencapai Rp2.740,0 miliar yang dalam periode 2015-2019 mengalami
atau lebih tinggi dari target APBN sebesar peningkatan rata-rata sebesar 3,2 persen.
Rp2.508,1 miliar. Capaian PNBP lainnya Peningkatan tersebut utamanya bersumber
Kemenristekdikti ini antara lain berasal dari dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam
perizinan penelitian dan pengembangan asing, outlook APBN tahun 2019, PNBP KemenATR/

2-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

BPN diperkirakan mencapai Rp2.375,0 miliar, lainnya per jenis akun besar tahun 2015-2020
naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar dapat dilihat pada Tabel 2.14.
Rp2.364,5 miliar.
PNBP lainnya khususnya yang dikelola K/L
Dalam RAPBN tahun 2020, PNBP lainnya dan umumnya bersifat pelayanan kepada
ditargetkan mencapai Rp100.929,4 miliar atau masyarakat masih sangat terbuka untuk terus
turun 2,7 persen dibandingkan outlook APBN dioptimalkan. Secara umum, optimalisasi
tahun 2019. Dari target tersebut termasuk di PNBP K/L dimaksud dalam RAPBN
dalamnya jenis pendapatan minyak mentah tahun 2020 dilakukan antara lain melalui
(DMO) sebesar Rp7.286,8 miliar serta (a) penyempurnaan tata kelola PNBP pasca
pendapatan penjualan hasil tambang batubara lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2018 antara lain
sebesar Rp18.185,9 miliar. Penurunan target dengan penyelesaian RPP Turunan UU PNBP;
PNBP lainnya pada RAPBN tahun 2020 (b) peningkatan pelayanan dan penyesuaian
disebabkan karena penurunan lifting minyak tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan
bumi yang memengaruhi turunnya pendapatan pengembangan dunia usaha; (c) peningkatan
minyak mentah (DMO), penurunan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan
pendapatan penjualan hasil tambang batubara, barang milik negara (BMN); dan (d) perluasan
penurunan pendapatan premium obligasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka
negara, dan beberapa satker menerapkan pola pelaksanaan dan peningkatan pelayanan.
pengelolaan keuangan BLU.
Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan
Sementara itu berdasarkan jenis akun PNBP target PNBP lainnya khususnya PNBP K/L
lainnya dalam RAPBN tahun 2020, pendapatan dalam RAPBN tahun 2020, dilakukan dengan
dari penjualan hasil tambang masih merupakan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas
jenis penyetoran PNBP terbesar yaitu sebesar pelayanan K/L kepada masyarakat, sesuai
Rp18.185,9 miliar, disusul Pendapatan Hak dan kewenangan dan tanggung jawab masing-
Perijinan/Pendapatan Penggunaan Spektrum masing.
Frekuensi Radio sebesar Rp16.257,0 miliar,
dan Pendapatan Jasa Kepolisian I sebesar Berdasarkan perbandingan PNBP pada enam
Rp9.122,6 miliar. Perkembangan PNBP K/L tahun 2019-2020 tersebut, terdapat

TABEL2.14
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA AKUN TERBESAR, 2015-2020

(triliun rupiah)

No Uraian 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
1 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 11,9 11,4 16,9 19,3 17,5 18,2
2 Pendapatan Hak dan Perijinan/Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 15,9 13,7 16,6 16,4 15,0 16,3
3 Pendapatan Jasa Kepolisian I 3,6 3,7 8,9 8,5 8,8 9,1
4 Pendapatan DMO 7,3 4,5 6,2 7,2 8,5 7,3
5 Pendapatan dari Penempatan Uang Negara di BI 4,2 4,2 4,6 5,5 3,1 7,0
6 Pendapatan Jasa Transportasi 2,3 4,0 4,2 6,3 3,0 6,9
7 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 3,1 2,0 1,9 3,5 3,3 3,5
8 Pendapatan Biaya Pendidikan 3,0 3,7 4,0 3,8 2,9 3,4
9 Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu 4,4 9,6 12,6 15,0 3,9 3,3
10 Pendapatan Premium Obligasi Negara 6,4 13,5 6,1 2,3 4,4 2,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-33

Bab 2 Pendapatan Negara Selanjutnya, target PNBP lainnya pada
Kemenhub direncanakan sebesar Rp7.286,4
beberapa K/L yang targetnya di tahun 2020 miliar. Dalam rangka mencapai target tersebut,
mengalami kenaikan atau penurunan dari kebijakan yang akan ditempuh antara lain (a)
tahun 2019. Peningkatan target PNBP pada meningkatkan dan mengembangkan fasilitas
Kemenkominfo antara lain disebabkan oleh (a) sarana, prasarana, dan layanan dalam rangka
peningkatan permintaan akan pengujian dan optimalisasi PNBP; (b) menerapkan teknologi
sertifikasi alat dan perangkat; (b) peningkatan di bidang kepelabuhanan, perkapalan, dan
jumlah pengguna domain .id; (c) penagihan kepelautan serta lalu lintas dan angkutan
PNBP dari sumber BHP telekomunikasi kepada laut; dan (c) melakukan intensifikasi dan
para penyelenggara telekomunikasi secara ekstensifikasi PNBP serta optimalisasi
periodik dan intensif; dan (d) penggunaan pemanfataan BMN berupa sewa lahan, gedung
sistem e-licensing penyelenggaraan pos yang dan bangunan, serta sarana dan prasarana.
efisien dan cepat.
Target PNBP lainya pada Kemenkumham
Kebijakan teknis yang dilakukan untuk bergeser tidak terlalu jauh dari tahun
optimalisasi PNBP dari Kemenkominfo sebelumnya. Pada tahun 2020 kebijakan yang
antara lain dengan (1) secara periodik dilakukan adalah (a) penambahan unit layanan
meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP paspor, unit kerja keimigrasian, dan perluasan
kepada para pengguna spektrum frekuensi pelayanan e-passport; (b) pengembangan layanan
radio, penyelenggaraan telekomunikasi, dan pada program Administrasi Hukum Umum
penyelenggara penyiaran; (2) melakukan (AHU) yang berbasis teknologi informasi; (c)
peningkatan dan penguatan tata kelola PNBP pengembangan layanan merk dan paten online;
antara lain penyempurnaan database berbasis dan (d) peningkatan dan perluasan layanan
online dan peningkatan kualitas SDM; dan dengan sistem online dan pemberdayaan kantor
(3) meningkatkan sosialisasi kepatuhan wilayah dalam mendorong permohonan
dan penegakan hukum bagi pelaku usaha kekayaan intelektual daerah.
telekomunikasi terkait kewajiban PNBP dan
pengenaan sanksi administrasi yang tegas. Begitu pula dengan target KemenATR/
BPN yang masih di kisaran Rp2.364,5 miliar
Target PNBP lainnya pada Polri di tahun 2020 pada tahun 2020. Kebijakan yang ditempuh
juga meningkat menjadi Rp10.392,4 miliar. untuk optimalisasi PNBP lainnya adalah (a)
Untuk mencapai target tersebut, kebijakan yang peningkatan kualitas pelayanan untuk mencapai
akan ditempuh sebagai berikut (a) peningkatan standar yang optimal, seperti peningkatan
kualitas pelayanan dalam penerbitan SIM, jumlah dan kualitas tenaga ukur, pelayanan
STNK, STCK, BPKB, TNKB, dan uji berbasis teknologi informasi dan online,
mengemudi; (b) peningkatan pembangunan perluasan cakupan layanan, dan pelayanan
dan pengembangan sistem berbasis teknologi secara cashless (e-pnbp); dan (b) pemberian
untuk pelayanan online; dan (c) peningkatan reward dan punishment untuk mendorong kinerja
kerja sama Polri dengan lembaga/instansi/ yang maksimal.
perusahaan dalam rangka penyelenggaraan
assessment center, pengamanan objek vital, diklat,
dan penerbitan administrasi satpam.

2-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Terakhir, Kemenristekdikti yang PNBP lainnya Bab 2 Pendapatan Negara
mengalami penurunan, terutama disebabkan
oleh adanya perubahan status satker PNBP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
menjadi satker BLU. Kebijakan teknis yang PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dilakukan pada tahun 2020 antara lain (a) Keuangan BLU. Peraturan pemerintah
mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjangkau keuangan kepada BLU dengan tujuan
oleh masyarakat; (b) mendorong lembaga- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
lembaga penelitian di Perguruan Tinggi untuk dalam rangka memajukan kesejahteraan
meningkatkan pendapatan dari pengembangan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
teknologi dan inovasi; (c) membentuk Fleksibilitas yang diberikan salah satunya adalah
kemitraan dan kerja sama yang saling penggunaan pendapatan secara langsung tanpa
menguntungkan dengan lembaga/organisasi perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas
dan swasta tingkat nasional dan internasional; negara dengan berlandaskan kepada prinsip
dan (d) menyelesaikan Peraturan Pemerintah praktik bisnis yang sehat. Sampai dengan 31
(PP) tentang jenis dan tarif PNBP yang telah Desember 2018, terdapat 217 satuan kerja
menggabungkan antara tarif yang berlaku pada pemerintah yang tersebar pada 20 K/L yang
lingkungan Ristek dan Dikti menjadi tarif yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ditinjau dari
berlaku pada Kemenristekdikti. jenis layanannya, sebagian besar BLU dimaksud
bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa,
Dalam rangka optimalisasi PNBP terutama bidang pendidikan dan kesehatan,
penyelenggaraan dan peningkatan kualitas yaitu lebih dari 50 persen dari total BLU.
layanan K/L, maka diterapkan pendekatan
konsep earmarked revenue. Earmarking ini Pengelolaan keuangan dengan mekanisme
dilakukan dengan memberikan kembali BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007
manfaat kepada masyarakat atas PNBP yang oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang
telah disetorkannya. Penjelasan mengenai layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan
earmarked revenue dapat dilihat pada Boks 2.4. mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang
dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di
2.2.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi,
(BLU) pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan,
dan lain-lain.
BLU merupakan instansi di lingkungan
Pemerintah. Pembentukan BLU ditujukan Dalam periode 2015-2019, pendapatan
untuk memberikan pelayanan kepada BLU terus mengalami peningkatan, dengan
masyarakat berupa penyediaan barang dan/ pertumbuhan rata-rata sebesar 9,4 persen
atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan per tahun. Dalam outlook APBN tahun
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 2019 pendapatan BLU diperkirakan sebesar
didasarkan pada prinsip efisiensi dan Rp50.657,4 miliar atau lebih rendah 8,1
produktivitas. persen bila dibandingkan tahun 2018. Hal
ini disebabkan terutama akibat menurunnya
Pengelolaan dan pengaturan mengenai BLU realisasi pendapatan BLU Kelapa Sawit
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dampak masih rendahnya harga CPO di pasar
internasional.
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
2-35

Bab 2 Pendapatan Negara

BOKS 2.4
PENGGUNAAN PNBP UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

KEPADA MASYARAKAT

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 penggunaan dana PNBP dapat digunakan
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara oleh Instansi pengelola PNBP untuk unit-
diatur bahwa keuangan negara harus unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
dikelola secara tertib, taat pada peraturan 1. penyelenggaraan pengelolaan PNBP
perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan/atau peningkatan kualitas
dengan memperhatikan rasa keadilan dan penyelenggaraan pengelolaan PNBP
kepatutan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
salah satu langkah yang dapat ditempuh 2. optimalisasi PNBP.
Pemerintah dalam kebijakan penganggaran
adalah menggunakan pendekatan earmarking, Sebagai contoh, PNBP yang berasal dari
yaitu penggunaan anggaran yang sumber pembuatan atau perpanjangan Surat Izin
penerimaan maupun pengeluarannya Mengemudi (SIM) pada Kepolisian Negara
ditentukan peruntukannya secara spesifik. RI, akan digunakan kembali dalam bentuk
Buchanan (1963) mendefinisikan earmarking pelayanan kepada masyarakat, sehingga
sebagai suatu praktik atau pendekatan pembuatan SIM dapat dilakukan secara
untuk mendesain suatu pendapatan lebih efektif dan transparan, misalnya
tertentu menjadi sumber pendanaan dalam melalui penyediaan sistem online dan
membiayai pelayanan umum tertentu. standardisasi sarana prasarana layanan SIM.
Dengan demikian, dari rencana PNBP yang
Konsep earmarking memiliki beberapa ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN,
kelebihan, terutama terkait dengan adanya pada prinsipnya akan dikembalikan lagi
link antara pendapatan dan belanja yang ke masyarakat dalam bentuk peningkatan
didanai dari sumber pendapatan tersebut. kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh
Deeran sebagaimana dikutip McCleary instansi pengelola PNBP.
(1991) menjelaskan bahwa earmarking
memberikan kepastian dan kontinuitas
pendanaan atas pelayanan umum yang
diberikan Pemerintah. Praktik earmarking
juga telah berkembang di berbagai negara
dalam bentuk yang beragam, baik yang
berupa strong earmarking maupun weak
earmarking (McCleary, 1991).

Pendekatan earmarking di Indonesia juga
diterapkan di PNBP. Hal ini dapat terlihat
dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur bahwa

2-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 2 Pendapatan Negara

Pendapatan BLU dalam RAPBN tahun 2020 triliun GRAFIK 2.17
ditargetkan mencapai sebesar Rp56.691,6 30,0 PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU PER BIDANG,
miliar atau meningkat 11,9 persen dari outlook
dalam APBN tahun 2019. Kenaikan tersebut 25,0 2015-2020
terutama disebabkan peningkatan kapasitas
dan kualitas layanan BLU, penyesuaian tarif 20,0 28,5 27,9
BLU, dan bertambahnya jumlah satker BLU.
Dalam RAPBN tahun 2020 dimaksud, BLU 15,0 23,9 22,4
dengan kontribusi pendapatan terbesar adalah
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala 10,0 19,9 17,3
Sawit (BPDPKS) dengan jumlah pendapatan 11,5
Rp14.738,0 miliar dan Badan Aksesibilitas 15,7 13,2 14,2 14,7
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) 10,2 12,4 10,7
dengan target pendapatan BLU mencapai 10,5 9,2 11,0 11,1
Rp3.306,5 miliar. Perbandingan pendapatan
BLU tahun 2015-2020 disajikan pada Grafik 5,0
2.16.
- 2017 2018 Outlook RAPBN
2015 2016 Lainny2a019 2020
Kesehatan Pendidikan

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.16 Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2015-2020 pendapatan dari BLU dengan menempuh
kebijakan teknis, berupa kebijakan (a)
triliun rupiah 18,8 12,9 persen mendorong peningkatan kinerja pendapatan
60,0 19,0 16,4 11,9 20,0 BLU dan investasi kas BLU melalui Peraturan
50,0 41,9 47,3 Menteri Keuangan No. 82/PMK.05/2018
40,0 2016 10,0 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi BLU,
30,0 2017 yang mendorong BLU untuk mengelola kas
20,0 35,3 BLU (8,1) 0,0 yang dimiliki berupa investasi jangka pendek
10,0 55,1 50,7 pada instrumen investasi dengan risiko rendah
0,0 56,7 -10,0 sehingga hasil pengelolaannya dapat menambah
2015 -20,0 pendapatan bagi BLU; (b) memperkuat tata
kelola untuk mengawal peningkatan kinerja
-30,0 BLU melalui penerapan tata kelola BLU yang
lebih baik/Good BLU Governance (GBG); dan
-40,0 (c) memodernisasi pengelolaan BLU melalui
2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 pemanfaatan IT untuk meningkatkan kinerja
Pertumbuhan (RHS) layanan BLU.

Sumber: Kementerian Keuangan 2.2.3 Perkembangan Penerimaan Hibah
Tahun 2015-2019 dan Rencana Tahun 2020
Pendapatan PNBP BLU dari bidang kesehatan
dan pendidikan masih merupakan bagian Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2015-
terpenting dari total pendapatan BLU. 2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
Sementara itu kontribusi pendapatn BLU dari negatif 42,2 persen. Faktor yang memengaruhi
bidang lainnya terutama pengelolaan dana realisasi penerimaan hibah antara lain peraturan
semakin tahun semakin membesar melebihi pemerintah yang mempermudah lembaga
bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut donor dalam menyalurkan hibahnya kepada
disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan Pemerintah Indonesia melalui mekanisme
pengelolaan dana oleh Pemerintah yang hibah terencana maupun hibah langsung. Selain
membutuhkan fleksibilitas. Perkembangan itu, kebijakan Pemerintah dalam penerapan
Pendapatan BLU per bidang tahun 2015-2020
dapat dilihat pada Grafik 2.17.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-37

Bab 2 Pendapatan Negara

administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah penerima hibah (grantee) dengan organisasi atau
juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini negara pemberi hibah. Beberapa K/L penerima
dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah luar negeri dalam RAPBN tahun 2020
hibah untuk mencatatkan semua penerimaan antara lain Kementerian Lingkungan Hidup
hibah dalam APBN. dan Kehutanan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Dalam APBN tahun 2019, penerimaan hibah PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan
diproyeksikan sebesar Rp435,3 miliar. Namun, Umum dan Perumahan Rakyat, dan
terdapat peningkatan perkiraan realisasi untuk Kementerian Pariwisata. .
pendapatan hibah pada akhir tahun 2019
menjadi sebesar Rp1.340,0 miliar. Hibah 2.3 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka
tersebut akan digunakan untuk membiayai Menengah Tahun 2021-2023
program terkait pendidikan, pengembangan
desa dan sistem perkotaan, penyediaan air Dalam jangka menengah tahun 2021-2023,
bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan
K/L maupun diterushibahkan ke daerah. dan menurunkan target defisit pada level yang
Perkembangan penerimaan hibah selama tahun aman dengan tetap menjaga keberlanjutan
2015-2020 disajikan pada Grafik 2.18. program-program pembangunan, serta
mengoptimalkan pendapatan negara sebagai
Triliun Rp GRAFIK 2.18 sumber pendanaannya. Kebijakan fiskal terus
2108,,00 PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH, didorong secara konsisten agar lebih produktif,
16,0 efisien, berdaya tahan dan berkesinambungan,
1142,,00 12,0 2015-2020 terutama melalui pembangunan infrastruktur
180,,00 137,8 dan sumber daya manusia yang terarah
6,0 Persen dengan tetap menjaga keseimbangan makro
24,,00 500,0 ekonomi. Pembangunan nasional yang terarah
15,6 400,0 dan berkualitas diharapkan akan berdampak
- positif pada pengurangan kemiskinan,
2015 11,6 300,0 pengentasan kesenjangan, penurunan tingkat
9,0 200,0 pengangguran, dan peningkatan kapasitas
produksi. Untuk mendukung pembangunan
(24,9) 29,4 33,8 1,3 0,5 100,0 nasional tersebut, pendapatan negara jangka
2016 2017 (91,4) (62,8) 0,0 menengah ditargetkan akan terus meningkat
mencapai sebesar 12,9 persen hingga 13,3
2018 Outlook RAPBN (100,0) persen terhadap PDB pada periode tahun
2021-2023.
2019 2020
2.3.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan
Hibah Pertumbuhan (RHS)
Pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan
Sumber: Kementerian Keuangan kebijakan yang telah dilakukan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Penerimaan hibah dalam RAPBN tahun 2020 Kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah
diperkirakan mencapai sebesar Rp498,7 miliar
atau turun 62,8 persen jika dibandingkan
dengan outlook APBN tahun 2019. Penerimaan
hibah tersebut akan digunakan untuk
membiayai program-program penanganan
perubahan iklim (climate change), pengurangan
emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati
dan pelestarian hutan, baik yang dikelola oleh
K/L maupun diterushibahkan ke daerah
sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang
telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai

2-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

tahun 2021-2023 terkait penerimaan perpajakan Bab 2 Pendapatan Negara
secara umum terdiri dari (a) kebijakan
perpajakan untuk mendorong investasi dan 51,0-51,2 persen serta kontribusi rata-rata
daya saing; (b) peningkatan pengawasan dan pendapatan PPN dan PPnBM 36,8-36,9
kepatuhan wajib pajak; serta (c) pengendalian persen.
konsumsi masyarakat. Upaya pemerintah
untuk mendorong investasi dan daya saing Dalam jangka menengah, pendapatan PPh
dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10,5 -
diarahkan untuk mendukung industrialisasi, 15,1 persen per tahun seiring dengan asumsi
ekspor, hilirisasi industri dalam negeri, serta pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang
pemberian insentif fiskal untuk kegiatan diperkirakan terus meningkat. Pendapatan PPN
ekonomi strategis. Kebijakan optimalisasi dan PPnBM diproyeksikan tumbuh sebesar 9,6
penerimaan perpajakan dilaksanakan dalam - 14,1 persen per tahun seiring dengan konsumsi
rangka mendorong peningkatan tax ratio masyarakat yang diperkirakan terus meningkat
menjadi berkisar 11,9-12,3 persen terhadap dalam jangka menengah. Pendapatan PBB
PDB di tahun 2023. Kemudian, peningkatan diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring
pengawasan diupayakan dengan penyidikan dengan penambahan dan pengembangan
dan penindakan serta kerjasama internasional wilayah kerja dan pengembangan lapangan
yang diarahkan untuk mendukung era onstream.
transparansi informasi di bidang perpajakan
dan penanggulangan penghindaran pajak. Selanjutnya pendapatan cukai diproyeksikan
Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan akan terus tumbuh dalam jangka menengah.
penegakan hukum di bidang perpajakan Hal ini disebabkan oleh rencana penyesuaian
akan terus diupayakan dalam mendorong tarif cukai dan pengenaan barang kena cukai
peningkatan penerimaan perpajakan. baru, sebagai bentuk kebijakan Pemerintah
Sementara itu, dalam upaya pengendalian dalam mengendalikan konsumsi barang kena
eksternalitas negatif atas suatu barang tertentu, cukai yang memiliki eksternalitas negatif.
kebijakan juga diarahkan untuk pengendalian Sementara itu, pendapatan pajak lainnya
konsumsi masyarakat. diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan
Berdasarkan realisasi penerimaan tahun- meningkat, yang diharapkan dapat mendorong
tahun sebelumnya, dan kebijakan-kebijakan peningkatan transaksi yang menggunakan bea
di atas, serta mempertimbangkan asumsi meterai.
dasar ekonomi makro jangka menengah,
penerimaan perpajakan dalam jangka Pendapatan bea masuk dalam jangka menengah
menengah diperkirakan berada pada kisaran diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring
11,3-11,8 persen terhadap PDB pada tahun dengan perkembangan kondisi perekonomian
2023. Dalam jangka menengah, pendapatan global dan domestik disertai meningkatnya
PPh serta pendapatan PPN dan PPnBM masih volume perdagangan internasional dalam
menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar periode jangka menengah yang diharapkan akan
penerimaan perpajakan, dimana pendapatan berdampak positif terhadap meningkatnya
PPh memberikan kontribusi rata-rata sebesar pendapatan bea masuk. Pendapatan bea
keluar dalam jangka menengah diperkirakan
mengalami pertumbuhan antara lain

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-39

Bab 2 Pendapatan Negara

dipengaruhi perkembangan harga komoditas Proyeksi jangka menengah PNBP tersaji dalam
utama dunia. Proyeksi penerimaan perpajakan Grafik 2.20.
jangka menengah dapat dilihat pada Grafik
2.19. GRAFIK 2.20
PROYEKSI JANGKA MENENGAH PNBP, 2021-2023
GRAFIK 2.19
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA Triliun Rp
360,0
MENENGAH, 2021-2023
Triliun Rp
3.000,0 340,0

2.500,0

2.000,0 320,0

1.500,0

1.000,0 300,0
2021
500,0 2022 2023

Batas Bawah Batas Atas

- 2022 2023 Sumber: Kementerian Keuangan
2021
Batas Atas Kepabeanan dan Cukai
Batas Bawah Kepabeanan dan Cukai Batas Atas Pajak
Batas Bawah Pajak
Dalam jangka menengah PNBP SDA, terutama
Sumber: Kementerian Keuangan pendapatan SDA migas, tetap menjadi
pendorong utama PNBP dengan proyeksi
2.3.2 Proyeksi Jangka Menengah kontribusi rata-rata sebesar 39,0 persen
Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun dari total PNBP. Lebih jauh lagi, proyeksi
2021-2023 penerimaan PNBP SDA migas semakin
berkurang dipengaruhi oleh asumsi dasar
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada ekonomi makro seperti menurunnya tren lifting
jangka menengah 2021-2023 tetap minyak maupun gas bumi serta stabilnya ICP
menghadapi tantangan terutama dari dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
pengaruh perkembangan harga komoditas Serikat. ICP diproyeksikan berada pada level
di pasaran internasional. Pemerintah dalam US$60-US$70 per barel dan nilai tukar rupiah
jangka menengah terus berupaya untuk berada pada kisaran Rp13.600-Rp15.000 per
mengoptimalkan PNBP sebagai sumber dolar Amerika Serikat.
pendanaan pembangunan setelah penerimaan
perpajakan. PNBP diperkirakan akan Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri
bertumbuh terutama dengan dukungan PNBP atas pertambangan mineral dan batubara,
yang bersumber dari pemanfaatan SDA, kehutanan, perikanan, dan panas bumi
pelayanan K/L, pengelolaan barang milik diproyeksikan terus bertumbuh. Secara umum
negara, dan kekayaan negara dipisahkan. Upaya kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah
optimalisasi PNBP tersebut salah satunya masih fokus pada langkah optimalisasi
melalui penyempurnaan peraturan perundang- pendapatan dari produksi barang tambang
undangan PNBP terutama implementasi mineral dan batubara dengan meningkatkan
peraturan pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan
2018 tentang PNBP. Optimalisasi PNBP batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap
dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan
sumber daya alam, meningkatkan layanan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
kepada masyarakat, meningkatkan daya saing batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku
nasional, dan menjaga daya beli masyarakat.

2-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

untuk sektor pertambangan batubara, serta Bab 2 Pendapatan Negara
mempercepat proses penyelesaian piutang
iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan
yang belum terselesaikan. monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas
bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan
Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan negara dari SDA panas bumi.
mengalami perlambatan pertumbuhan, sebagai
akibat dari penundaan pemberian izin baru Dalam jangka menengah, PNBP lainnya
hutan alam primer dan lahan gambut yang diproyeksikan tumbuh secara simultan.
berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh
hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. K/L, Pemerintah akan terus melakukan
Untuk dapat mencapai target pendapatan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi
SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh PNBP dalam jangka menengah melalui
kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan
meningkatkan kualitas SDM yang mengelola perbaikan serta penyempurnaan regulasi
pendapatan SDA kehutanan melalui berbagai terkait PNBP. Dalam jangka menengah,
pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, pendapatan BLU diproyeksikan tetap tumbuh.
Pemerintah juga akan terus melakukan Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk
optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman mengoptimalkan dan menertibkan potensi
industri (HTI), serta optimalisasi dengan pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan
penggunaan kawasan hutan. tarif yang tepat untuk meningkatkan dan
memperluas akses keterjangkauan layanan bagi
Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan masyarakat.
meningkat melalui langkah-langkah kebijakan
dan perbaikan, meliputi (1) perbaikan tata Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan
kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap Pemerintah tahun 2021-2023 terkait optimalisasi
dan bersinergi dengan upaya penanggulangan PNBP antara lain (1) mengembangkan
Illegal Unreported & Unregulated (IUU) fishing; lapangan onstream baru dan efisiensi kegiatan
(2) peningkatan kesejahteraan masyarakat usaha hulu migas; (2) mempercepat proses
nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan penyelesaian amandemen kontrak karya dan
yang berkelanjutan dan berkeadilan; serta perjanjian karya pengusahaan pertambangan
(3) penguatan armada perikanan nasional batubara; (3) menata dan menyempurnakan
secara berkelanjutan yang mengutamakan pengelolaan sektr kehutanan dan perikanan;
kapal perikanan produksi dalam negeri dan (4) mengembangkan sistem penatausahaan dan
penanaman modal dalam negeri. informasi PNBP sektoral; (5) mengevaluasi
dan menyesuaikan jenis dantarif PNBP; (6)
Sementara itu, pendapatan panas bumi mengintensifkan pengawasan dan penagihan
dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. PNBP; (7) meningkatkan kapasitas dan
Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kualitas pelayanan K/L kepada masyarakat;
pemberian fasilitas insentif fiskal untuk sektor (8) mendorong profitabilitas dan peningkatan
panas bumi untuk dapat terus mendorong kinerja BUMN; (9) pemanfaatan sistem
investasi dalam pengembangan panas bumi. teknologi informasi dalam penyelenggaraan
dan peningkatan layanan; dan (10) penyusunan
dan penyempurnaan regulasi terkait PNBP.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 2-41

Bab 2 Pendapatan Negara hibah lebih membutuhkan. Terlebih lagi saat
ini Indonesia juga merupakan negara pemberi
2.3.3 Proyeksi Penerimaan Hibah hibah kepada negara lain. Pemberian hibah
juga dapat dilakukan melalui mekanisme
Penerimaan hibah yang dialokasikan dalam hibah langsung yang penggunaan dan
APBN adalah penerimaan hibah yang telah pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun
direncanakan dalam bentuk uang yang akan pelaksanaan anggaran dan melalui mekanisme
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan LKPP. Selain itu, pemberian hibah didasarkan
yang pencairannya dilakukan melalui Kantor kepada kesukarelaan pemberi hibah yang tidak
Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan dapat diprediksi sehingga untuk menentukan
yang akan dilaksanakan pada dasarnya proyeksi penerimaan hibah yang valid tidak
diselaraskan dengan rencana pembangunan dapat dilakukan dalam pengalokasian pada
nasional, termasuk guna penanggulangan postur APBN.
bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
Adapun penerimaan hibah yang tidak GRAFIK 2.21
direncanakan dalam tahun berjalan dapat PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA
tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah. MENENGAH, 2021-2023

Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah Triliun Rp
dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan 0,5
proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi 0,4
hibah serta progress kinerja kegiatan yang dibiayai 0,3
dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah 0,2
berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau 0,1
Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah
disepakati. Hibah terencana yang dialokasikan -
dalam RAPBN 2020 merupakan hibah yang 2021 2022 2023
berstatus on going atau multiyears yang berkaitan Batas Bawah Batas Atas
dengan program energi dan lingkungan hidup
seperti penanganan perubahan iklim (climate Sumber: Kementerian Keuangan
change), pengurangan emisi di perkotaan,
keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
serta hibah dalam status pipeline yaitu hibah yang
akan dinegosiasikan dan dilaksanakan di tahun
2020. Dalam jangka menengah, penerimaan
hibah cenderung menurun selama tahun 2021-
2023. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka
menengah disajikan dalam Grafik 2.21.

Penurunan proyeksi hibah ini mencerminkan
bahwa Indonesia telah menjadi middle income
country sehingga beberapa pemberi hibah
cenderung untuk menyalurkan hibah kepada
negara-negara yang dipandang oleh pemberi

2-42



Bab 3 Belanja Negara

BAB 3
BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan telah memperhitungkan langkah antisipasi
untuk meredam dampak negatif akibat
Belanja negara sebagai instrumen fiskal fluktuasi dinamika perekonomian global.
berperan dalam menggerakkan perekonomian
nasional secara optimal di tengah dinamika Dilihat dari trennya, belanja negara secara
perekonomian baik global maupun domestik. nominal mengalami peningkatan dari tahun
Saat ini, di tengah kondisi ekonomi global 2015 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan
dan perubahan teknologi yang menciptakan belanja negara tersebut merupakan perwujudan
dinamika dan kompleksitas yang harus diatasi, komitmen pemerintah untuk mencapai target
belanja negara dituntut mampu beradaptasi pembangunan dan mendorong terwujudnya
dengan suasana global yang dinamis. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
mengemban tujuan tersebut, komposisi belanja berkeadilan. Dalam periode tahun 2015 sampai
negara harus dijaga tetap sehat namun responsif dengan tahun 2019 belanja negara tumbuh rata-
dan mampu mendukung pembangunan dan rata 6,7 persen dari sebesar Rp1.806.515,2 miliar
memperkuat daya saing. pada tahun 2015, menjadi Rp2.341.570,2 miliar
pada outlook APBN tahun 2019. Sedangkan
Sejalan dengan hal tersebut, belanja negara untuk tahun 2020, belanja negara direncanakan
dalam periode 2015 sampai dengan 2019 sebesar Rp2.528.774,3 miliar. Alokasi belanja
diarahkan untuk ekspansif namun terarah dan negara tahun 2020 tersebut, terdiri dari Belanja
terukur, dalam pengertian, selain dimanfaatkan K/L direncanakan sebesar Rp884.550,1
untuk pendanaan pembangunan, juga miliar (35,0 persen terhadap belanja negara),
didesain untuk mengantisipasi ketidakpastian Belanja Non K/L (Bagian Anggaran BUN)
dinamika perekonomian. Kinerja belanja direncanakan sebesar Rp785.434,2 miliar (31,1
negara secara umum, baik dalam mendukung persen), serta Transfer ke Daerah dan Dana
program pembangunan maupun antisipasi Desa direncanakan sebesar Rp858.790,0 miliar
ketidakpastian, terlihat dari capaian beberapa (34,0 persen).
indikator makro pembangunan. Pertumbuhan
ekonomi dapat dipertahankan dalam kisaran 5,1 Meskipun secara nominal jumlah belanja
persen selama lima tahun terakhir. Dalam tahun semakin meningkat setiap tahunnya, namun
2015–2019 tingkat kemiskinan turun dari 11,22 bila dilihat dari persentasenya terhadap PDB
persen menjadi 9,41 persen (per Maret 2019); volume belanja negara cenderung tetap berada
tingkat pengangguran turun dari 5,81 persen pada kisaran 14–15 persen. Dengan porsi
menjadi 5,01 persen (per Februari 2019); dan belanja negara terhadap PDB yang relatif
ketimpangan pendapatan juga menurun yang kecil tersebut, pemanfaatan belanja negara
ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio harus dilaksanakan seoptimal mungkin agar
gini dari 0,408 menjadi 0,382 (per Maret 2019). dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.
Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Untuk itu, Pemerintah selalu berusaha untuk

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-1

Bab 3 Belanja Negara

meningkatkan kualitas belanja negara melalui Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan
penguatan belanja yang efektif (spending better). Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi,
Kebijakan ini dilakukan melalui penghematan dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas
belanja barang, penguatan belanja modal, Pertahanan dan Keamanan. Penjelasan lebih
reformasi belanja pegawai, serta mendorong detail terkait dengan tujuan dari pelaksanaan
efektivitas bantuan sosial dan subsidi agar lebih kelima Prioritas Nasional tersebut adalah
tepat sasaran. sebagai berikut.

Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan Prioritas Nasional Pembangunan Manusia
ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan Pengentasan Kemiskinan secara
peran daerah juga akan terus ditingkatkan, spesifik ditujukan untuk: (1) meningkatkan
sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk keterjangkauan perlindungan sosial bagi
melakukan penguatan kualitas desentralisasi kelompok rentan dan penduduk yang
fiskal. Hal ini terlihat dari meningkatnya terkendala dokumen kependudukan;
realisasi transfer ke daerah dan dana desa dari (2) meningkatkan akses dan mutu pelayanan
semula pada tahun 2015 sebesar Rp623.139,6 kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
miliar meningkat menjadi Rp858.790,0 miliar (3) meningkatkan pemerataan layanan
pada tahun 2020. Perkembangan belanja pendidikan yang berkualitas untuk semua
negara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 penduduk; (4) meningkatkan daya tahan
ditampilkan dalam Grafik 3.1. ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
dan (5) memajukan kebudayaan dan penguatan
Kebijakan dan besaran belanja negara karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.
dalam tahun 2020 memperhatikan program Sasaran utama dari prioritas pembangunan
pembangunan yang dituangkan dalam Rencana manusia adalah meningkatnya kualitas
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan sumber daya manusia yang ditandai dengan
tema, “Peningkatan Sumber Daya Manusia meningkatnya nilai Indeks Pembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda.
dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional Sementara itu, pengentasan kemiskinan
yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan ditujukan untuk meningkatkan dan
Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur memeratakan kesejahteraan masyarakat.
dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2015–2020

triliun rupiah 7,7 10,2 8,0 persen
3.000 742,0 757,8 858,8 10
1.265,4 1.455,3 -10
1,6 3,2 5,8
710,3 814,4
2.000 1.154,0
1.527,2
623,1

1.000 1.670,0 -30

1.183,3

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -50
2015

Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pertumbuhan

Sumber: Kementerian Keuangan

3-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Prioritas Nasional Infrastruktur dan Bab 3 Belanja Negara
Pemerataan Wilayah ditujukan antara lain
untuk: (1) meningkatkan akses hunian, air Prioritas Nasional Ketahanan Pangan,
minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau; Air, Energi dan Lingkungan Hidup
(2) meningkatkan keterpaduan transportasi ditujukan antara lain untuk: (1) meningkatkan
multimoda di kawasan terdepan, terluar, produktivitas pangan dalam menjamin
tertinggal (3T); (3) meningkatkan standar stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
bangunan dan memperkuat rantai pasokan (2) meningkatkan kuantitas, kualitas, dan
konstruksi melalui inovasi kebencanaan; aksesibilitas air; (3) meningkatkan energi baru
(4) meningkatkan konektivitas koridor utama dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan
dan ke kawasan prioritas; (5) mengembangkan energi; (4) meningkatkan daya dukung, daya
angkutan massal perkotaan; dan tampung serta mitigasi dampak dan bahaya
(6) membangun infrastruktur serta perubahan iklim; dan (5) mengoptimalkan
memanfaatkan teknologi informasi dan pembangunan berketahanan bencana.
komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui Beberapa sasaran dari prioritas nasional ini
transformasi digital. Sasaran prioritas adalah mencukupi kebutuhan konsumsi pangan
infrastruktur dan pemerataan wilayah adalah masyarakat, meningkatnya kualitas, kuantitas,
meningkatnya konektivitas antar wilayah, dan aksesibilitas sumber daya air untuk
meningkatnya indeks pembangunan teknologi kebutuhan masyarakat dan perekonomian.
informasi dan komunikasi, meningkatnya
ketahanan bencana terhadap daya rusak air, Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan
dan terpenuhinya perumahan dan permukiman dan Keamanan bertujuan antara lain untuk:
layak, aman, dan terjangkau untuk rumah (1) meningkatkan kekuatan pertahanan;
tangga. (2) meningkatkan stabilitas kawasan dan
kerjasama pembangunan internasional;
Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor (3) menegakkan hukum dan anti
Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja korupsi; (4) menanggulangi terorisme,
bertujuan antara lain untuk: (1) meningkatkan meningkatkan keamanan siber, serta
kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan memperkuat keamanan laut; dan
pengelolaan UMKM; (2) mempercepat (5) memberantas peredaran dan
transformasi struktural; (3) meningkatkan penyalahgunaan narkoba, serta menanggulangi
kualitas tenaga kerja yang berdaya saing; gangguan kamtibmas. Sasaran dari prioritas
(4) menurunkan defisit neraca transaksi nasional ini antara lain adalah terjaganya
berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi; stabilitas keamanan nasional, meningkatnya
dan (5) membangun ekosistem yang kondusif pelayanan dan perlindungan WNI dan badan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, serta
yang berkelanjutan. Sasaran dari prioritas terwujudnya sistem hukum nasional yang
nasional ini adalah meningkatnya nilai tambah, mantap.
investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan
lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, Untuk mendukung pelaksanaan prioritas
kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi nasional RKP tahun 2020 dan memperhatikan
kreatif/digital. tahapan yang dihadapi, kebijakan belanja
negara dalam RAPBN tahun 2020 diarahkan
untuk beberapa hal sebagai berikut.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-3

Bab 3 Belanja Negara Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur
untuk mendukung transformasi ekonomi,
Pertama, penguatan daya saing sumber daya antara lain melalui: (1) pembangunan
manusia. Beberapa kebijakan akan terus infrastruktur untuk mendukung tranformasi
dilakukan dan diperkuat dalam tahun 2020, industrialisasi (pangan, energi, air, dan
baik dalam bidang pendidikan maupun konektivitas) dan antisipasi masalah sosial di
kesehatan. Kebijakan tersebut antara lain: (1) perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan
pemberian bantuan pendidikan bagi siswa sampah dan transportasi massal); serta
miskin dari tingkat dasar sampai kuliah melalui (2) mendorong skema pembiayaan kreatif
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah; antara lain dukungan kelayakan proyek
(2) peningkatan keahlian masyarakat miskin dan ketersediaan layanan dalam rangka
atau siswa setingkat SMA baru lulus sesuai kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam
dengan kebutuhan dunia usaha, melalui pembangunan infrastruktur.
kartu pra kerja; (3) lanjutan percepatan
pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Keempat, penguatan kualitas desentralisasi
pendidikan; (4) peningkatan bantuan iuran fiskal, agar daerah dapat meningkatkan
(PBI) bagi masyarakat menengah ke bawah kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
dalam rangka memperbaiki dan menjamin pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas Beberapa kebijakan yang akan dilakukan
ke depan; dan (5) kelanjutan upaya percepatan antara lain: (1) memperkuat pengelolaan Dana
penurunan stunting yang diikuti perluasan lokasi Transfer Umum (DTU) dalam mendanai
fokus intervensi. kewenangan desentralisasi; (2) mengarahkan
pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK)
Kedua, penguatan program perlindungan dalam mendukung implementasi kebijakan
sosial yang komprehensif. Hal ini dilakukan desentralisasi dan menjaga ketercapaian output;
dengan melakukan sinergi dan integrasi (3) meningkatkan dan memperkuat pengelolaan
antarprogram serta selaras dengan profil Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi
demografi, sehingga mampu menjangkau Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI),
setiap warga negara Indonesia pada setiap serta Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta;
fase kehidupan. Beberapa kebijakan yang akan dan (4) memperkuat pengelolaan Dana Desa,
dilakukan, antara lain: (1) pemberian Kartu antara lain melalui penyempurnaan formulasi
Sembako, yang merupakan perluasan dan alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata,
penyempurnaan dari Bantuan Pangan Non dan mendorong percepatan pengentasan
Tunai (BPNT) yang telah dilaksanakan dalam kemiskinan desa dan ketimpangan.
beberapa tahun terakhir dengan peningkatan
manfaat dan perluasan jenis pangan yang Dalam jangka menengah, kebijakan belanja
dapat diakses; (2) lanjutan Program Keluarga negara diarahkan sejalan dengan kebijakan
Harapan (PKH) yang diikuti dengan makro fiskal. Sesuai dengan KEM PPKF tahun
upaya peningkatan ketepatan sasaran; dan 2020, kebijakan makro fiskal dalam jangka
(3) mendorong subsidi yang efektif dan tepat menengah diarahkan untuk “Mendorong
sasaran disertai dengan perbaikan mekanisme Produktivitas dan Daya Saing Bangsa”. Belanja
penyaluran yang terintegrasi dengan bantuan negara akan diupayakan tetap ekspansif, terarah,
sosial.

3-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

dan terukur untuk meningkatkan kapasitas Bab 3 Belanja Negara
produksi dan daya saing. Selain itu, belanja
negara juga diarahkan untuk mendukung (2) perubahan skema bantuan pangan, dari
beberapa isu strategis seperti mendorong skema subsidi harga menjadi bantuan pangan
produktivitas, pendalaman pasar keuangan langsung ke keluarga penerima manfaat;
domestik, kebutuhan reformasi institusional (3) perluasan dan peningkatan manfaat PKH,
serta transformasi ekonomi untuk penguatan serta perluasan cakupan masyarakat PBI JKN;
stabilitas perekonomian domestik. (4) peningkatan efisiensi belanja barang melalui
berbagai kebijakan penghematan untuk belanja
3.2 Belanja Pemerintah Pusat yang bersifat nonprioritas; (5) peningkatan
anggaran infrastruktur yang signifikan, disertai
3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah dengan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya;
Pusat Tahun 2015–2019 dan Rencana (6) pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen
Tahun 2020 dari APBN, yang dimanfaatkan untuk
peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik
Volume belanja Pemerintah Pusat dalam dari sisi permintaan maupun penawaran; dan
periode 2015–2019 cenderung mengalami (7) pelaksanaan berbagai agenda strategis,
peningkatan, terutama disebabkan oleh seperti Pemilu, dan penanganan bencana.
peningkatan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan berbagai Berdasarkan realisasi belanja pemerintah pusat
program/kegiatan Pemerintah, termasuk tahun 2015–2019 beberapa capaian output
pendanaan berbagai kegiatan strategis seperti prioritas antara lain: (1) peningkatan akses
penanganan bencana, kegiatan berskala layanan pendidikan dasar, antara lain jumlah
internasional (Asian Games/Paragames), sasaran penerima bantuan Program Indonesia
dan Pemilu. Secara nominal, realisasi belanja Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar
pemerintah pusat dalam periode 2015–2019 dan menengah sebanyak 20,1 juta siswa pada
mengalami peningkatan dari Rp1.183.303,7 tahun 2019; (2) cakupan penduduk miskin
miliar dalam tahun 2015, menjadi Rp1.527.151,7 yang mendapatkan bantuan iuran dalam
miliar dalam outlook APBN tahun 2019 (rata- rangka JKN melalui Kartu Indonesia Sehat
rata tumbuh 6,6 persen per tahun). (KIS) sebanyak 96,8 juta jiwa; (3) sasaran
PKH juga ditingkatkan menjadi 10 juta
Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak
Pemerintah senantiasa berusaha untuk semakin tahun 2018 diikuti dengan peningkatan
meningkatkan kualitas belanja pemerintah manfaat pada tahun 2019; (4) pemberian
pusat. Bentuk kongkrit dari upaya Pemerintah bantuan pangan kepada 15,6 juta KPM;
untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan (5) pembangunan jalan baru dan jembatan
nampak dari kebijakan-kebijakan utama baru sampai dengan akhir 2019 diperkirakan
yang diambil pemerintah setiap tahunnya. masing-masing mencapai 3.793 km dan 58.346
Beberapa kebijakan yang dilakukan antara m..
lain: (1) reformasi subsidi pada tahun 2015,
dalam bentuk pemberian subsidi tetap untuk Untuk tahun 2020, sejalan dengan tema
minyak solar dan penghapusan subsidi kebijakan fiskal yaitu “APBN untuk Akselerasi
untuk premium, yang hasil penghematannya Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan
direalokasi untuk belanja prioritas; Kualitas SDM”, maka belanja pemerintah pusat

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-5

Bab 3 Belanja Negara rantai kemiskinan; (2) pemberian kartu
sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari
tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM;
kualitas belanja dalam menstimulasi (3) PBI JKN diberikan kepada 96,8 juta jiwa,
perekonomian dan kesejahteraan, serta diikuti dengan peningkatan anggaran PBI
mendorong penyehatan fiskal melalui berbagai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam
kebijakan sebagai berikut. menyediakan layanan kesehatan berkualitas
1. Mendukung pemantapan reformasi ke depan; (4) pemberian bantuan pendidikan,
dari usia dini sampai jenjang kuliah, melalui
birokrasi untuk mendorong produktivitas PIP, serta bidikmisi yang disempurnakan
ASN melalui pemberian gaji/pensiun ke menjadi KIP Kuliah dalam rangka peningkatan
13, THR, dan antisipasi reformasi skema kualitas SDM Indonesia; dan (5) peningkatan
pensiun. keahlian bagi lulusan SMA/sederajat yang
2. Penguatan efisiensi, kualitas, dan kredibilitas berpenghasilan rendah disertai pemberian
belanja yang akan dilakukan dengan insentif agar sesuai dengan kebutuhan dunia
melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas; kerja melalui kartu pra kerja. Diharapkan
melanjutkan perbaikan mekanisme dengan dilaksanakannya program-program
program perlindungan sosial; pemenuhan prioritas ini, Pemerintah dapat menstimulasi
kewajiban Pemerintah secara tepat waktu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
dalam rangka menjaga kredibilitas; serta
penguatan sinergi dan koordinasi antara Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan
K/L, Pemda, dan instansi lainnya. berbagai program/kegiatan strategis
3. Mendukung program prioritas dan agenda lainnya untuk mendukung pencapaian
strategis yang difokuskan untuk penguatan tujuan pembangunan nasional, seperti:
kualitas sumber daya manusia untuk (1) penyelesaian pembangunan 4 destinasi
mendorong produktivitas dan inovasi serta pariwisata super prioritas (Danau Toba,
daya saing; mendorong penguatan investasi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika)
dan ekspor; mempercepat pembangunan melalui sinergi lintas K/L dan Pemda;
infrastruktur untuk mendukung (2) akselerasi pembangunan infrastruktur
peningkatan kapasitas produksi dan daya untuk mendukung produktivitas dan lalu lintas
saing serta transformasi industrialisasi; serta barang/orang; dan (3) penanganan bencana,
antisipasi ketidakpastian dan penanganan baik dalam hal tanggap darurat maupun
isu-isu strategis. rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.

Untuk mencapai tujuan tersebut belanja Perkembangan belanja pemerintah pusat secara
pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2020 detil dapat dilihat dalam Grafik 3.2.
direncanakan sebesar Rp1.669.984,3 miliar,
anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk 3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja
melaksanakan beberapa program prioritas Pemerintah Pusat Menurut
yang difokuskan untuk mengakselerasi daya Organisasi
saing melalui inovasi dan penguatan kualitas
SDM. Beberapa program prioritas tersebut Anggaran belanja pemerintah pusat
adalah: (1) pelaksanaan PKH dengan target dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:
penyaluran kepada 10 juta KPM dalam
rangka mengurangi angka dan memutus Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3-6

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2015–2020

triliun rupiah persen
10
2.000 15,0 9,4 -10
9,6 4,9 -30
(1,7)
1.500 (2,5)

1.000 1.455,3 1.527,2 1.670,0
500
1.183,3 1.154,0 1.265,4

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -50
2015 Belanja Pemerintah Pusat Pertumbuhan

Sumber: Kementerian Keuangan

(1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian sebesar Rp884.550,1 miliar dan belanja non-
Anggaran (BA) Kementerian/ Lembaga (K/L); K/L sebesar Rp785.434,2 miliar. Belanja
dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui pemerintah pusat tahun 2019 dan 2020
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam Tabel 3.1.
(BUN) atau belanja non-K/L. Berdasarkan
struktur kementerian yang berlaku, jumlah BA TABEL 3.1
K/L sebanyak 87, terdiri dari 34 kementerian BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019–2020
(termasuk empat kementerian koordinator)
dan 53 lembaga. Sementara itu, jumlah BA (triliun rupiah)
BUN di belanja pemerintah pusat terdiri atas:
(1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara; Uraian Outlook 2019 RAPBN 2020
(2) BA BUN Pengelolaan Hibah; (3) BA BUN
Pengelolaan Belanja Subsidi; (4) BA BUN Belanja K/L 854,9 884,6
Pengelolaan Belanja Lainnya; dan (5) BA BUN Belanja Non K/L 672,2 785,4
Pengelolaan Transaksi Khusus. a.l. Pembayaran Bunga Utang 276,1 295,2
212,4 199,7
Subsidi
JUMLAH 1.52-7,2 1.67-0,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Perkembangan komposisi belanja pemerintah 3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga
pusat menurut organisasi dalam periode tahun
2015-2019 cenderung tetap, dimana porsi RPJMN 2015–2019 merupakan penjabaran
belanja K/L cenderung lebih tinggi dibanding dan pedoman dari pencapaian visi dan misi
belanja non K/L. Pada tahun 2015 belanja pembangunan Pemerintahan Presiden Joko
K/L memiliki porsi sebesar 61,9 persen dari Widodo dan Wakil Presiden Muhammad
belanja pemerintah pusat sedangkan untuk Jusuf Kalla, yaitu Terwujudnya Indonesia
belanja non K/L porsinya adalah sebesar 38,1 yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
persen. Pada tahun 2019 porsi terbesar belanja Berlandaskan Gotong-Royong. Dalam
pemerintah pusat tetap belanja K/L dengan mewujudkan visi dan misi pembangunan
porsi sebesar 56,0 persen, sedangkan sisanya tersebut, strategi pembangunan yang dilakukan
sebesar 44,0 persen adalah belanja non K/L. Pemerintah dalam RPJMN 2015–2019 adalah
membangun sumber daya manusia Indonesia,
Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun membangun sektor-sektor unggulan,
2020 direncanakan sebesar Rp1.669.984,3 mewujudkan pemerataan pembangunan
miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L wilayah, menciptakan suatu kepastian dan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-7

Bab 3 Belanja Negara paket pertemuan; (2) pembatasan terhadap
pembangunan kantor/gedung pemerintahan;
penegakan hukum, menciptakan keamanan (3) optimalisasi pemanfaatan belanja modal;
dan ketertiban, serta melakukan reformasi (4) sinergi program-program perlindungan
birokrasi. sosial dan mereviu besaran bantuan dan cakupan
penerima bantuan sosial; (5) penyederhanaan
Sebagai dukungan untuk melaksanakan strategi proses dan prosedur pengadaan barang
pembangunan tersebut, belanja K/L tahun dan jasa untuk mempercepat penyerapan
2015–2019 diarahkan untuk meningkatkan anggaran terutama belanja infrastruktur; dan
kualitas manusia Indonesia dan daya saing (6) reformasi birokrasi.
(melalui pembangunan bidang pendidikan dan
kesehatan), meningkatkan dan memperlancar Dalam rangka mengimplementasikan berbagai
kegiatan perekonomian (percepatan kebijakan dan program prioritas pembangunan
penyediaan infrastruktur dasar), memberikan nasional, selama periode 2015–2019, belanja
perlindungan sosial sebagai perwujudan K/L sebagian besar dialokasikan pada K/L
keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan yang melaksanakan tugas dan fungsi utama di
kemiskinan, serta menciptakan suatu rasa bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
aman bagi masyarakat. Adapun program- perlindungan sosial, pertahanan dan keamanan.
program pembangunan yang dilaksanakan Adapun beberapa K/L tersebut yaitu
Pemerintah antara lain (1) pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
bidang pendidikan melalui pemberian bantuan Kementerian Agama, Kementerian Ristek
dan beasiswa bagi siswa/mahasiswa kurang dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial,
mampu melalui KIP dan bidikmisi, percepatan Kementerian Kesehatan, Kementerian
penyediaan infrastruktur pendidikan, dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
penguatan pendidikan/pelatihan vokasi; Kementerian Perhubungan, Kementerian
(2) pembangunan bidang kesehatan Pertahanan, dan Polri.
melalui PBI JKN bagi masyarakat miskin,
(3) pembangunan bidang infrastruktur Selanjutnya, dilihat dari perkembangan
melalui pembangunan konektivitas (jalan nominal belanja K/L selama periode 2015–
trans-Jawa, jalan trans-Sumatera, trans-Papua, 2019 (sebagaimana disajikan dalam Grafik
pembangunan bandara, dan pengembangan 3.3), belanja K/L mengalami peningkatan dari
tol laut), pembangunan jalur kereta api, Rp732.137,1 miliar pada tahun 2015 menjadi
integrasi antarmoda, (4) pembangunan bidang Rp854.916,8 miliar pada outlook APBN tahun
polhukhankam melalui pemenuhan Minimum 2019, atau tumbuh rata-rata 4,0 persen.
Essential Force (MEF) TNI dan Almatsus Polri
secara bertahap. Dalam periode tersebut kinerja penyerapan
belanja K/L berada pada kisaran 92,0%
Disamping itu, dalam rangka meningkatkan sampai dengan 99,9%. Penyerapan tertinggi
dan menjaga efektivitas dan efisiensi belanja terjadi pada tahun 2018, yang salah satunya
K/L (value for money), Pemerintah melaksanakan dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan
kebijakan diantaranya: (1) efisiensi belanja APBN tahun 2018. Kebijakan tersebut
K/L khususnya untuk belanja barang yang dilakukan dengan pertimbangan defisit dapat
kurang produktif dan nonprioritas seperti
perjalanan dinas, honor kegiatan, dan

3-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2015–2020

triliun rupiah persen
40
1.500 26,9

1.000 (6,5) 11,8 10,6 1,0 3,5
684,2 765,1 846,6 854,9 884,6
-10

500
732,1

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -60
2015 Belanja K/L Pertumbuhan Pertumbuhan

Sumber: Kementerian Keuangan

dikendalikan pada tingkat yang aman sampai Selanjutnya, tahun 2020 yang merupakan
dengan akhir tahun. Kinerja tersebut juga tahun pertama pelaksanaan RPJMN keempat
memperhitungkan perubahan pagu yang (2020 – 2024), tema kebijakan fiskal adalah
menjadi kewenangan Pemerintah sesuai UU “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui
APBN, seperti percepatan penarikan PHLN, Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya
perubahan pagu PNBP/BLU, serta pergeseran Manusia”. Tema tersebut selaras dengan
belanja untuk kegiatan strategis seperti tema RKP tahun 2020, yaitu “Peningkatan
bencana. Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan
Berkualitas”. Sesuai dengan tema kebijakan
Beberapa kebijakan serta program/kegiatan fiskal dan RKP tersebut, belanja K/L tahun 2020
strategis yang dilakukan dalam periode 2015– didesain untuk lebih produktif dan bermanfaat
2019 antara lain: (1) peningkatan anggaran nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan
untuk berbagai kegiatan prioritas bidang masyarakat. Kebijakan belanja K/L tahun 2020
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang diarahkan untuk: (1) mendukung birokrasi
bersumber dari penghematan subsidi pada yang efisien, melayani, dan bebas dari korupsi;
tahun 2015; (2) kebijakan efisiensi belanja (2) memperkuat penajaman belanja barang
barang dalam rangka pengamanan APBN pada terutama belanja barang non-operasional dan
tahun 2016 dan 2017; (3) pengalihan alokasi sinkronisasi belanja barang yang diserahkan
bantuan operasional sekolah dari Kementerian kepada masyarakat/pemda terutama yang
Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dapat meningkatkan ekonomi/pendapatan
DAK pada komponen transfer ke daerah; masyarakat; (3) meningkatkan belanja modal
(4) perubahan skema pemberian bantuan untuk mewujudkan pengembangan kapasitas
pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial produksi dan konektivitas antarwilayah; dan
pangan (BPNT/Rastra) melalui Kementerian (4) meningkatkan bantuan sosial sebagai wujud
Sosial; (5) dukungan untuk kegiatan demokrasi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat
dalam bentuk Pilkada dan Pemilu serentak; (6) miskin.
percepatan pembangunan sarana prasarana
bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kebijakan belanja K/L di bidang pendidikan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan diarahkan untuk perluasan akses pendidikan
Rakyat untuk menjamin kualitas dari sarana dan dari usia dini sampai dengan jenjang lebih tinggi
prasarana pendidikan yang mulai dilaksanakan dan meningkatkan keterampilan SDM sesuai
tahun 2019. kebutuhan industri. Adapun upaya-upaya yang

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-9

Bab 3 Belanja Negara (3) meningkatkan layanan kesehatan dan
pengawasan obat dan makanan; dan
akan dilakukan oleh Pemerintah antara lain (4) meningkatkan kesehatan ibu dan anak,
(1) melanjutkan percepatan dan peningkatan reproduksi, dan memperkuat program
kualitas sarpras pendidikan yang akan Keluarga Berencana (KB).
dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan (2) mendukung Beberapa target output strategis bidang
inisiatif perluasan akses pendidikan dengan kesehatan antara lain PBI JKN bagi 96,8 juta
melanjutkan bantuan pendidikan melalui jiwa, penyediaan makanan tambahan bagi
KIP dan BOS, menjalankan program baru ibu hamil kurang energi kronis dan balita
Pemerintah yaitu KIP kuliah dan kartu pra kekurangan gizi sebanyak 583.450 jiwa,
kerja. pelayanan KB berkualitas pada 18.786 faskes,
pengujian makanan dengan parameter kritis
KIP kuliah merupakan perluasan bantuan sebanyak 25.000 sampel, dan pengujian obat,
bagi mahasiswa miskin yang selama ini obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen
telah dijalankan melalui program bidikmisi, kesehatan dengan parameter kritis sebanyak
dengan perluasan target penerima dan 59.460 sampel.
perbaikan pemilihan program studi sesuai
kebutuhan industri. Sedangkan kartu pra kerja Belanja K/L dalam rangka penguatan
merupakan program Pemerintah dalam rangka program perlindungan sosial diarahkan untuk
mendukung masyarakat miskin yang belum penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa
bekerja, dengan memberikan pelatihan kerja program strategis yang akan dilaksanakan yaitu:
dan bantuan insentif pasca pelatihan, dengan (1) penguatan PKH; (2) transformasi program
mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra) menjadi
masyarakat baik yang berada di bawah K/L kartu sembako, serta perluasan bahan pangan
maupun swasta. yang dapat dibeli; dan (3) mempertajam
sasaran penerima dengan pemanfaatan basis
Beberapa target output strategis bidang data terpadu.
pendidikan antara lain penyaluran PIP bagi
20,1 juta siswa, pemberian beasiswa bidikmisi Beberapa target output strategis bidang
dan KIP Kuliah bagi 818 ribu mahasiswa, perlindungan sosial antara lain penyaluran
BOPTN Non PTN BH sebanyak 111 PTN, kartu sembako bagi 15,6 juta KPM dengan
dan revitalisasi 12 pendidikan tinggi vokasi. meningkatkan indeks bantuan dari Rp110.000/
KPM/perbulan menjadi Rp150.000/KPM/
Selanjutnya, belanja K/L untuk bidang perbulan, dan penyaluran PKH bagi 10 juta
kesehatan di arahkan untuk memperbaiki KPM.
akses dan kualitas layanan kesehatan.
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Selanjutnya, belanja K/L bidang infrastruktur
Pemerintah antara lain: (1) memperkuat akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas
program konvergensi percepatan penurunan produksi dan daya saing. Adapun upaya-upaya
stunting, dengan memperluas fokus intervensi yang akan dilakukan oleh Pemerintah antara
menjadi 260 kabupaten kota; (2) melanjutkan lain: (1) mendorong akselerasi pembangunan
pemberian perlindungan kesehatan masyarakat
miskin melalui bantuan iuran premi JKN;

3-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

infrastruktur pendukung transformasi Bab 3 Belanja Negara
industrialisasi dan untuk merespon Revolusi
Industri 4.0; (2) mendorong pembangunan Kehutanan, serta Kementerian Desa dan PDT.
infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan
urbanisasi (antara lain transportasi massal antara lain pembangunan sumur air tanah dan
perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan baku, embung, jalan ruas, konstruksi kawasan
perumahan yang layak huni); dan (3) mendorong strategis pariwisata nasional, fasilitasi event,
peran swasta maupun BUMN dalam rangka geosite, amenitas kawasan, produk wisata, dan
membiayai proyek strategis nasional melalui pembangunan/rehab pelabuhan danau, dan
skema pembiayaan kreatif. runway/taxiway.

Beberapa target output strategis bidang Selanjutnya, penguatan politik, hukum,
infrastruktur antara lain pembangunan jalan pertahanan dan keamanan antara lain dilakukan
baru sepanjang 837 km, pembangunan melalui: (1) menjaga stabilitas negara dan
jembatan baru sepanjang 6.883 m, memberikan rasa aman kepada masyarakat;
pembangunan 49 bendungan (on going), (2) pemenuhan MEF Tahap II secara bertahap
pembangunan 5.224 unit rumah susun, dan mendorong produksi alutsista dalam
pembangunan jalur kereta api sepanjang negeri dan pengembangan industri pertahanan;
238,8 km’sp, pembangunan pelabuhan (3) penguatan wilayah perbatasan, pengamanan
penyeberangan (lanjutan) sebanyak 13 lokasi, wilayah laut, dan penguatan diplomasi politik
dan pembangunan 3 bandara baru. dan keamanan NKRI dan internasional;
dan (4) penanggulangan terorisme/konflik
Selain untuk mendukung bidang-bidang sosial, pencegahan dan penanganan narkoba.
prioritas pembangunan di atas, belanja K/L Selanjutnya, penguatan penelitian dilakukan
tahun 2020 juga digunakan untuk mendanai melalui sinergi lintas K/L, baik dalam aspek
program-program prioritas lainnya seperti: pendanaan untuk riset, maupun substansi riset
(1) penguatan destinasi pariwisata; dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan
(2) penguatan politik, hukum, pertahanan daya saing bangsa.
dan keamanan; (3) penguatan penelitian; dan
(4) penanggulangan bencana untuk mendukung Berdasarkan kebijakan prioritas anggaran
penanganan pasca bencana di NTB, Sulawesi tersebut dan kebutuhan penyelenggaraan
Tengah, Banten, dan daerah lainnya. layanan pemerintahan, belanja K/L dalam
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar
Penguatan destinasi pariwisata dilakukan Rp884.550,1 miliar.
melalui pengembangan 10 destinasi pariwisata
terutama 4 destinasi super prioritas yaitu Danau Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber
Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. pendanaan, seperti: (1) pagu penggunaan
Pengembangan destinasi wisata melibatkan PNBP/BLU sejalan dengan kewenangan K/L
beberapa K/L diantaranya Kementerian untuk menggunakan kembali pendapatan dari
Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan layanan yang diberikan kepada masyarakat;
Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, (2) pinjaman dan hibah luar negeri, untuk
Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kegiatan sesuai perjanjian dengan
negara/lembaga donor; (3) pinjaman dalam
negeri, yang masih terfokus pada kegiatan-

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-11

Bab 3 Belanja Negara

kegiatan pengadaan alutsista Kementerian Rp42.876,1 miliar. Anggaran tersebut sebagian
Pertahanan dan almatsus Polri; (4) SBSN, besar dialokasikan melalui Kementerian
yaitu surat utang yang dicantumkan untuk Kesehatan (utamanya rumah sakit),
satu kegiatan tertentu, untuk pembangunan Kementerian Ristekdikti (utamanya perguruan
infrastruktur baik ekonomi maupun sosial; tinggi), Kementerian Keuangan (BLU
dan (5) Rupiah Murni, yang merupakan Kelapa Sawit), Kementerian Komunikasi dan
pendapatan dalam negeri Pemerintah dan Informatika, dan Kementerian Pertahanan.
penerimaan pembiayaan yang bersifat umum. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain
Rincian belanja K/L menurut sumber dana untuk penyaluran dana perkebunan kelapa
dapat dilihat pada Tabel 3.2. sawit, layanan operasional UPT BLU; layanan
pendidikan, dan penyediaan jaringan tulang
TABEL 3.2 punggung serat optik nasional (Palapa Ring).
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2019–2020
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam
(triliun rupiah) RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar
Rp22.182,7 miliar. Pemerintah melakukan
URAIAN Outlook 2019 RAPBN 2020 penajaman pengalokasian atas kegiatan/proyek
yang didanai oleh PLN, sehingga proyek-
I. Rupiah Murni 722,3 755,1 proyek tersebut benar-benar merupakan
II. Non Rupiah Murni 132,6 129,4 proyek yang dapat dieksekusi pada tahun 2020.
PLN tersebut sebagian besar digunakan untuk
a. Rupiah Murni Pendamping 6,0 6,5 mendanai proyek-proyek: (1) infrastruktur
b. Pagu Penggunaan PNBP 24,3 27,1 yang dilaksanakan oleh Kementerian
c. Pagu Penggunaan BLU 45,6 42,9 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
d. Pinjaman luar Negeri 27,3 22,2 Kementerian Perhubungan; (2) penguatan
e. Pinjaman Dalam Negeri 1,4 3,0 Alutsista yang dilaksanakan oleh Kementerian
f. SBSN 26,8 27,4 Pertahanan; dan (3) pengembangan universitas
g. Hibah 1,3 0,4 yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristek
854,9 884,6 dan Pendidikan Tinggi.
Belanja K/L
Sumber : Kementerian Keuangan Hibah Luar Negeri (HLN) dalam RAPBN
tahun 2020 direncanakan sebesar Rp432,4
Belanja K/L yang bersumber dari pagu miliar. HLN tersebut sebagian besar digunakan
penggunaan PNBP dalam RAPBN tahun untuk mendanai proyek-proyek: (1) Development
2020 direncanakan sebesar Rp27.144,6 miliar. of Biodiversity Conservation and Integrated
Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan Watershed Management, yang dilaksanakan
melalui Polri, Kementerian Pertahanan, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, dan (2) Investing in Nutrition and Early
Hukum dan HAM, dan Kementerian Years, yang dilaksanakan oleh Kementerian
Ristek dan Pendidikan Tinggi. Anggaran Sekretariat Negara, Kementerian Dalam
tersebut akan digunakan antara lain untuk Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas.
pelayanan dokumen perjalanan, visa dan
tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan
dan pengelolaan angkutan dan multimoda,
pendidikan tenaga kesehatan, dan layanan
kesehatan.

Sementara itu, pagu penggunaan BLU dalam
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar

3-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

Selanjutnya, belanja K/L yang bersumber dari No. KO DE KEMENTERIAN/LEMBAGA O utlook RAPBN
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam BA 2019 2020
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar
Rp27.352,3 miliar. SBSN tersebut sebagian 6 007 KEMENSETNEG 2,1 2,1
besar digunakan untuk mendanai proyek- 7 010 KEMENDAGRI 3,0 3,4
proyek: (1) pengembangan dan rehabilitasi 8 011 KEMENLU 7,9 8,7
jaringan irigasi permukaan, rawa, dan 9 012 KEMENHAN 109,6 127,4
tambak, yang dilaksanakan oleh Kementerian 10 013 KEMENHUKHAM 13,5 13,6
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) 11 015 KEMENKEU 44,2 43,5
pembangunan jalur kereta api di pulau Jawa, 12 018 KEMENTAN 21,0 21,1
Sumatera, dan Sulawesi yang dilaksanakan oleh 13 019 KEMENPERIN 3,4 3,0
Kementerian Perhubungan; (3) peningkatan 14 020 KEMEN ESDM 4,8 9,7
sarpras pendidikan yang dilaksanakan oleh 15 022 KEMENHUB 41,4 42,7
Kementerian Agama dan Kementerian Ristek 16 023 KEMENDIKBUD 35,1 35,7
Dikti. 17 024 KEMENKES 57,8 57,4
18 025 KEMENAG 60,2 65,1
Sementara itu, belanja K/L yang bersumber 19 026 KEMEN NAKER 5,6 6,9
dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam 20 027 KEMENSOS 57,2 62,8
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar 21 029 KEMEN LH / KEHUTANAN 8,7 9,3
Rp2.974,1 miliar. PDN tersebut sebagian besar 22 032 KKP 5,4 6,5
digunakan untuk mendanai penyediaan: (1) 23 033 KEMEN PU / PERA 111,8 120,2
Ranpur panser infantri, Munisi (MKK, MKB & 24 034 KEMENKO POLHUKAM 0,3 0,3
Musus), yang dilaksanakan oleh Kementerian 25 035 KEMENKO PEREKONOMIAN 0,4 0,4
Pertahanan; dan (2) kapal patroli, kendaraan 26 036 KEMENKO PMK 0,3 0,2
operasional dan peralatan pendukung Inafis, 27 040 KEMENPAR 3,7 4,4
dan amunisi, yang dilaksanakan oleh Polri. 28 041 KEMENTERIAN BUMN 0,2 0,3
29 042 KEMEN RISTEK / DIKTI 40,4 42,2
Selanjutnya, berdasarkan kebijakan-kebijakan 30 044 KEMEN KUKM 0,9 1,0
tersebut, serta dengan memperhatikan rencana 31 047 KEMENNEG PP & PA 0,5 0,3
program kerja masing-masing K/L, anggaran 32 048 KEMENNEG PAN 0,3 0,3
belanja K/L dalam RAPBN tahun 2020 33 050 BIN 5,4 3,1
menurut organisasi disajikan dalam Tabel 3.3. 34 051 BSSN 2,3 2,2
Penjelasan anggaran dan program strategis 35 052 WANTANAS 0,0 0,0
masing-masing K/L disajikan dalam Buku III 36 054 BPS 4,9 7,9
Himpunan RKA K/L tahun 2020. 37 055 BAPPENAS 1,7 1,8
38 056 KEMEN ATR / BPN 9,3 10,1
TABEL 3.3 39 057 PNRI 0,7 0,7
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2019–2020 40 059 KOMINFO 5,1 5,6
41 060 POLRI 94,3 90,3
(triliun rupiah) 42 063 BPOM 1,9 1,9
43 064 LEMHANAS 0,2 0,2
No. KO DE KEMENTERIAN/LEMBAGA O utlook RAPBN 44 065 BKPM 0,6 0,6
BA 2019 2020 45 066 BNN 1,4 1,6
46 067 KEMEN DESA, PDT DAN TRANS. 5,1 3,5
1 001 MPR 0,8 0,6 47 068 BKKBN 3,6 3,6
2 002 DPR 4,6 4,3 48 074 KOMNASHAM 0,1 0,1
3 004 BPK 3,7 3,5 49 075 BMKG 2,5 3,1
4 005 MA 8,7 10,6 50 076 KPU 15,0 2,2
5 006 KEJAKSAAN 6,9 6,8 51 077 MK 0,5 0,2
52 078 PPATK 0,2 0,2
53 079 LIPI 1,3 1,7
54 080 BATAN 0,8 0,7
55 081 BPPT 1,3 2,0
56 082 LAPAN 0,7 0,9
57 083 BIG 0,7 0,8
58 084 BSN 0,2 0,3
59 085 BAPETEN 0,2 0,1
60 086 LAN 0,3 0,3
61 087 ANRI 0,3 0,2
62 088 BKN 0,6 0,6
63 089 BPKP 1,5 1,9
64 090 KEMENDAG 3,1 3,6
65 092 KEMENPORA 1,9 1,7

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-13

Bab 3 Belanja Negara

TABEL 3.3 Dalam RAPBN tahun 2020, belanja non-K/L
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2019–2020 (LANJUTAN) direncanakan sebesar Rp785.434,2 miliar, yang
sebagian besar diperuntukkan untuk program
(triliun rupiah) pengelolaan utang negara sebesar Rp295.213,3
miliar (37,6 persen) dan program pengelolaan
No. KO DE KEMENTERIAN/LEMBAGA O utlook RAPBN subsidi sebesar Rp199.725,4 miliar (25,4
BA 2019 2020 persen). Belanja non-K/L tersebut ditujukan
diantaranya untuk pemenuhan kewajiban
66 093 KPK 0,8 0,9 Pemerintah, menjaga stabilitas harga,
memberikan perlindungan pada masyarakat
67 095 DPD 1,0 0,9 berpendapatan rendah, meningkatkan
produksi pertanian, serta memberikan insentif
68 100 KY RI 0,1 0,1 bagi dunia usaha dan masyarakat.

69 103 BNPB 3,2 0,7 Program Pengelolaan Utang Negara

70 104 BNP2TKI 0,3 0,3 Pembayaran bunga utang merupakan
pemenuhan kewajiban Pemerintah atas
71 106 LKPP 0,2 0,2 penarikan utang. Pembayaran bunga utang
dipengaruhi oleh penarikan utang yang
72 107 BASARNAS 2,0 2,3 lampau (outstanding), perkiraan tambahan utang
baru, dan biaya yang timbul sebagai akibat
73 108 KPPU 0,1 0,1 pengelolaan utang.

74 109 BPWS 0,2 0,2 Efisiensi pembayaran bunga utang merupakan
salah satu kebijakan pokok dalam pengelolaan
75 110 OMBUDSMAN RI 0,1 0,2 utang negara. Namun demikian, kebijakan
efisiensi ini tetap memperhatikan faktor risiko
76 111 BNPP 0,2 0,2 dari setiap instrumen dan komposisi portofolio
utang yang menjadi pilihan Pemerintah.
77 112 BPKPB BATAM 1,7 2,2 Dengan demikian, pengelolaan utang tetap
aman dan tidak menimbulkan dampak negatif
78 113 BNPT 0,7 0,5 bagi kesinambungan fiskal keseluruhan.

79 114 SETKAB 0,7 0,3 Dalam periode tahun 2015–2019, pembayaran
bunga utang meningkat dari Rp156.009,8
80 115 BAWASLU 7,8 3,0 miliar menjadi Rp276.105,5 miliar pada outlook
APBN tahun 2019 seiring penambahan
81 116 LPP RRI 0,9 1,3 outstanding utang. Realisasi pembayaran
bunga utang tersebut masih didominasi oleh
82 117 LPP TVRI 0,9 1,1 bunga utang dalam negeri. Hal ini seiring
dengan meningkatnya porsi instrumen SBN
83 118 BPKPB SABANG 0,2 0,1 dalam portofolio utang. Pemerintah telah

84 119 BAKAMLA 0,4 0,5

85 120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN 0,2 0,3

86 121 BEKRAF 0,6 0,9

87 122 BPIP - 0,2

JUMLAH 854,9 884,6

Catatan: Angka outlook 2019 bersifat proyeksi, dihitung sesuai perkembangan terkini dan pola penyerapan
tahun-tahun sebelumnya

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian/
Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L tahun
2015–2019 cenderung meningkat, dengan
rata-rata pertumbuhan mencapai 10,5 persen
dari Rp451.166,6 miliar pada tahun 2015
menjadi Rp672.234,9 miliar pada outlook
APBN tahun 2019. Peningkatan terbesar
terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 21,7
persen, yang disebabkan terutama peningkatan
subsidi karena adanya penyesuaian parameter.
Perkembangan belanja non K/L tahun 2015–
2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4.

GRAFIK 3.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2015–2020

triliun rupiah 21,7 10,4 persen
900 16,8 20
600 (28,0) 4,1 6,5
300
608,8 672,2 785,4 (20)
451,2 (60)
469,8 500,2

0 2016 2017 (100)
2015 Belanja Non-K/L 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan Pertumbuhan

3-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG DAN OUTSTANDING UTANG, 2015-2019

triliun rupiah triliun rupiah
6.000
258,0 276,1 300

216,6

4.000 156,0 182,8 200

2.000 100

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 0
2015 Outstanding Utang Bunga Utang

Sumber: Kementerian Keuangan

berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi kenaikan yield yang signifikan membawa
pendanaan utang dari sumber dalam negeri konsekuensi pada peningkatan pembayaran
untuk mendukung upaya pengembangan bunga utang, khususnya bagi biaya diskon
dan pendalaman pasar keuangan domestik. penerbitan SBN.
Perkembangan pembayaran bunga utang dan
outstanding utang tahun 2015–2019 dapat dilihat Pada periode tahun 2015–2019, kenaikan
pada Grafik 3.5. pembayaran bunga utang juga diwarnai oleh
peningkatan suku bunga London Interbank
Mengingat SBN merupakan instrumen pasar Offerred Rate (LIBOR) dan nilai tukar rupiah.
keuangan yang sebagian besar diperdagangkan Besaran suku bunga LIBOR merupakan acuan
di pasar sekunder, tingkat bunga (yield) SBN bagi pembiayaan anggaran yang bersumber dari
sangat dipengaruhi kondisi pasar keuangan luar negeri, baik pinjaman program maupun
serta perkembangan fundamental ekonomi pinjaman kegiatan. Namun, jika dibandingkan
domestik maupun global. Pada tahun 2018, dengan efek kenaikan yield SBN, dampak
kenaikan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 4 kali kenaikan suku bunga LIBOR relatif tidak terlalu
mempengaruhi kenaikan yield US Treasury besar terhadap total pembayaran bunga utang.
(UST). Kenaikan ini kemudian berdampak Hal ini dikarenakan porsi pinjaman luar negeri
pada kenaikan BI-7 day Reverse Repo Rate (BI- yang semakin kecil terhadap total outstanding
7 RRR) sebanyak 6 kali di tahun tersebut. utang. Sementara itu, faktor pelemahan nilai
Kenaikan FFR dan BI-7 RRR pada akhirnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
juga mempengaruhi kenaikan yield SBN dan juga memberikan pengaruh pada besaran
volatilitas pasar keuangan secara umum. Yield bunga utang yang berdenominasi valuta asing
SBN dengan tenor 10 tahun sepanjang tahun yaitu SBN valas dan pinjaman luar negeri.
2018 sempat mengalami kenaikan lebih dari Perkembangan tingkat bunga (yield) SBN tenor
2 persen, yaitu dari titik terendah di Januari 10 tahun, nilai tukar, dan suku bunga LIBOR
2018 sebesar 6,0 persen ke titik tertinggi periode 2015–2019 dapat dilihat pada Grafik
di bulan Oktober 2018 sebesar 8,8 persen. 3.6 dan Grafik 3.7.
Meskipun Pemerintah telah mengambil
langkah antisipatif melalui pemilihan alternatif Kondisi pasar SBN pada tahun 2020
portofolio pembiayaan yang lebih efisien, diperkirakan akan membaik seiring dengan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-15

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.6
PERKEMBANGAN TINGKAT BUNGA (YIELD) SBN TENOR 10 TAHUN, 2015–2019

(persen)

20 9,84% 8,83%
15 Jan-16
10 Jan-17 6,03% Jan-19
5 Jan-18
0
-5
-10
-15
-20

Jan-15

Diskon (Premium) Yield

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.7
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA LIBOR USD 6-MONTH, 2015–2019

rupiah persen
16.000 4,0

14.500 3,0

13.000 2,0

11.500 1,0

10.000 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 0,0
Jan-15

Kurs USD LIBOR (%)

Sumber: Kementerian Keuangan

perekonomian global yang mulai pulih. dapat mempengaruhi persepsi investor dan
Perbaikan tersebut ditandai dengan penurunan berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
tingkat bunga acuan di negara-negara maju
dan berkembang. Dari dalam negeri, stabilitas Dalam RAPBN tahun 2020, pembayaran
politik yang semakin membaik pascapemilu bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi
dan apresiasi lembaga pemeringkat dengan kewajiban Pemerintah untuk menjaga
perbaikan sovereign credit rating akan menambah akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2)
kepercayaan investor dan memberi sentimen meningkatkan efisiensi bunga utang pada
positif bagi pasar SBN. Namun demikian, tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan
Pemerintah tetap mewaspadai tantangan dari komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan
faktor global, antara lain (1) keberlanjutan instrumen lindung nilai.
perang dagang, kondisi geopolitik, dan
dinamika ekonomi negara-negara maju Alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang
khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok; dan Negara untuk pembayaran bunga utang
(2) isu nuklir Iran. Sementara itu, tantangan dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan
dari dalam negeri yang masih harus diwaspadai sebesar Rp295.213,3 miliar, mengalami
adalah risiko defisit transaksi berjalan yang kenaikan sebesar 6,9 persen dari outlook APBN

3-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

tahun 2019. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) Program Pengelolaan Subsidi
pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar
Rp273.820,5 miliar; dan (2) pembayaran bunga Program pengelolaan subsidi dialokasikan
utang luar negeri sebesar Rp21.392,8 miliar. dalam rangka meringankan beban masyarakat
Meskipun demikian, pertumbuhan pembayaran dan sekaligus untuk menjaga agar produsen
bunga utang pada tahun 2020 tersebut sedikit mampu menghasilkan barang dan jasa,
lebih rendah apabila dibandingkan dengan khususnya yang merupakan kebutuhan dasar
pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 7,0 masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi
persen. juga ditujukan untuk meningkatkan produksi
pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan
Perhitungan besaran pembayaran bunga publik khususnya pada sektor transportasi dan
utang tahun 2020 secara garis besar meliputi komunikasi, serta memberikan insentif bagi
pembayaran bunga atas: (1) outstanding utang dunia usaha dan masyarakat.
yang berasal dari akumulasi utang tahun-
tahun sebelumnya (legacy debts); (2) rencana Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, belanja
penambahan utang tahun 2020; dan (3) rencana subsidi mengalami perkembangan yang
program pengelolaan portofolio utang (liabilities fluktuatif, yaitu dari Rp185.971,1 miliar pada
management). Selain itu, perhitungan besaran tahun 2015 menjadi Rp212.378,1 miliar pada
pembayaran bunga utang juga didasarkan pada outlook APBN tahun 2019. Pada tahun 2015,
beberapa asumsi, antara lain (1) nilai tukar realisasi belanja subsidi mengalami penurunan
rupiah terhadap mata uang asing, terutama yangsangatsignifikanseiringmulaidilakukannya
dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang reformasi subsidi energi. Pada tahun tersebut,
(JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SPN Pemerintah melakukan kebijakan penghapusan
3 bulan yang menjadi referensi bunga untuk subsidi BBM jenis premium dan pemberian
instrumen SBN seri variable rate; (3) kupon dan subsidi tetap untuk minyak solar. Kebijakan
imbalan SBN; (4) referensi suku bunga LIBOR tersebut berdampak signifikan terhadap postur
dan Jakarta Interbank Offerred Rate (JIBOR) APBN. Hal ini terlihat dari berkurangnya
serta asumsi spread-nya; (5) diskon penerbitan alokasi subsidi sebesar Rp205.991,4 miliar atau
SBN; serta (6) perkiraan biaya pengadaan tumbuh negatif sebesar 52,6 persen apabila
utang baru. dibandingkan dengan tahun 2014.

Perkembangan alokasi pembayaran bunga Selanjutnya, kebijakan subsidi pada periode
utang pada tahun 2015 – 2019 dan RAPBN tahun 2016–2019 diarahkan untuk perbaikan
tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4. ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas
penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan

TABEL 3.4
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2015–2020

(triliun rupiah)

URAIAN 2015 2016 2017 2018 O utlook RAPBN
2019 2020
1. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri 141,9 167,8 200,0 238,4 254,6 273,8
2. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri 14,1 15,0 16,6 19,5 21,5
156,0 182,8 216,6 258,0 21,4
Jumlah 276,1
295,2
Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-17

Bab 3 Belanja Negara

subsidi yang telah dilakukan Pemerintah (2) penyesuaian besaran subsidi tetap minyak
selama periode tersebut, antara lain: solar semula Rp500/liter pada tahun 2017
(1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk menjadi Rp2.000/liter pada tahun 2018; dan
golongan rumah tangga hanya diberikan untuk (3) pembayaran kurang bayar subsidi atas utang
masyarakat miskin dan rentan, yaitu pelanggan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya,
dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak pada tahun 2019 belanja subsidi diarahkan agar
mampu sesuai dengan Data Terpadu Program lebih tepat sasaran, serta mempertimbangkan
Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM); perkembangan asumsi nilai tukar, ICP, dan
(2) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi volume barang bersubsidi. Perkembangan
BPNT; (3) penerapan Rencana Definitif realisasi belanja subsidi selama tahun 2015–
Kebutuhan Kelompok secara elektronik 2020 dapat dilihat dalam Grafik 3.8.
(e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi
pupuk melalui Kartu Tani; (4) penghapusan Dalam melaksanakan program pengelolaan
subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan subsidi, Pemerintah menghadapi berbagai
dengan program bantuan benih di Kementerian tantangan, antara lain: (1) peningkatan validitas
Pertanian; (5) pengalokasian subsidi bunga data penerima subsidi yang lebih tepat sasaran;
KUR dan penerapan Sistem Informasi Kredit (2) belum optimalnya pengawasan terhadap
Program (SIKP) untuk pencairan subsidi implementasi kebijakan subsidi yang diberikan
bunga KUR; dan (6) pengalokasian Subsidi atas barang/komoditas; dan (3) faktor eksternal
Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan dan situasi geopolitik internasional yang dapat
Subsidi Selisih Bunga (SSB) kredit perumahan berpengaruh terhadap fluktuasi ICP dan
untuk mendorong kepemilikan rumah bagi stabilitas nilai tukar rupiah.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut,
Realisasi belanja subsidi menunjukkan tren pada tahun 2020 Pemerintah akan lebih
penurunan dalam periode tahun 2015–2017. mengoptimalkan kebijakan subsidi dalam
Namun demikian, pada tahun 2018, realisasi menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan
subsidi kembali mengalami peningkatan. daya saing dan kualitas pelayanan publik,
Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh mendukung ketahanan pangan dan energi,
(1) depresiasi nilai rupiah terhadap serta menjaga kesinambungan kinerja BUMN
dolar Amerika Serikat dan kenaikan penyedia barang bersubsidi. Untuk itu,
harga minyak mentah Indonesia (ICP); kebijakan umum subsidi tahun 2020 diarahkan

triliun rupiah (6,3) GRAFIK 3.8 persen
250 BELANJA SUBSIDI, 2015–2020 80

200 (52,6) (4,5) 30,3 (2,1) (6,0)
63,4 69,8 0
150 66,9 67,4
106,8 68,8 62,3 -80
100
50 119,1 -160

153,5 142,6 137,5 -240

97,6 -320

0 2016 -400
2015 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020

Subsidi Energi Subsidi Non Energi Pertumbuhan
Sumber: Kementerian Keuangan

3-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi Bab 3 Belanja Negara
program pengelolaan subsidi yang dilakukan
melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan Subsidi Energi
penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi.
Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi
lain: (1) mengubah paradigma dari subsidi subsidi energi mengalami perkembangan yang
berbasis komoditas menjadi subsidi langsung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan
kepada masyarakat; (2) meningkatkan akurasi mencapai 4,6 persen per tahun. Hal tersebut
data target penerima subsidi secara masif; (3) dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar
memanfaatkan teknologi dalam penyaluran ekonomi makro dan kebijakan Pemerintah.
subsidi; dan (4) meningkatkan sinergi pusat dan Dalam periode tahun 2015–2017, subsidi
daerah dalam pengendalian dan pengawasan energi menunjukkan penurunan rata-rata 9,5
subsidi. persen, dari semula sebesar Rp119.091,1 miliar
pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp97.642,1
Anggaran program pengelolaan subsidi pada miliar pada tahun 2017, namun kemudian
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar meningkat menjadi Rp153.522,4 miliar pada
Rp199.725,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tahun 2018. Selanjutnya, subsidi energi dalam
rendah Rp12.652,7 miliar apabila dibandingkan outlook APBN tahun 2019 diperkirakan
dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar mencapai Rp142.592,7 miliar.
Rp212.378,1 miliar. Perhitungan alokasi
anggaran program pengelolaan subsidi pada Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM
tahun 2020 tersebut terutama dipengaruhi oleh dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik.
beberapa faktor: (1) asumsi dasar ekonomi Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg
makro seperti nilai tukar rupiah dan ICP; (2) selama kurun waktu tahun 2015–2019 sangat
besaran subsidi tetap untuk minyak solar; (3) dipengaruhi oleh perkembangan realisasi
volume BBM bersubsidi (minyak tanah dan asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP
solar), LPG tabung 3 kg, dan listrik; (4) volume dan nilai tukar rupiah, serta kebijakan besaran
pupuk bersubsidi; dan (5) anggaran untuk subsidi tetap untuk minyak solar. Pada tahun
kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. 2015, Pemerintah menetapkan subsidi tetap
Alokasi program pengelolaan subsidi dalam minyak solar sebesar Rp1.000/liter, yang
RAPBN tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.5. selanjutnya disesuaikan menjadi Rp500/liter
pada bulan Juli 2016 sampai 2017. Kemudian,
TABEL 3.5 Pemerintah kembali melakukan penyesuaian
BELANJA SUBSIDI, 2019–2020 besaran subsidi tetap minyak solar menjadi
Rp2.000/liter pada tahun 2018. Penyesuaian
(triliun rupiah) besaran subsidi minyak solar tersebut
mempertimbangkan peningkatan ICP dan
Uraian Outlook RAPBN depresiasi nilai tukar rupiah.
2019 2020
Faktor lain yang mempengaruhi realisasi
A. ENERGI 142,6 137,5 subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg adalah
1. BBM dan LPG Tabung 3 Kg 90,3 75,3 volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG
2. Listrik 52,3 62,2 tabung 3 kg. Selama kurun waktu tahun
69,8 62,3 2015–2018, volume konsumsi BBM bersubsidi
B. NON ENERGI menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu
212,4 199,7
JUMLAH 3-19

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan
pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan
dari 14,9 juta kiloliter (audited) pada tahun 2015 LPG tabung 3 kg.
menjadi 14,6 juta kiloliter pada tahun 2018. Di
sisi lain, volume LPG tabung 3 kg mengalami Dalam upaya mengurangi tekanan fiskal
kenaikan dari 5,6 juta metrik ton pada tahun dan untuk meningkatkan kualitas belanja
2015 (audited) menjadi 6,53 juta metrik ton yang lebih produktif, Pemerintah dapat
pada tahun 2018. mempertimbangkan penyesuaian besaran
subsidi tetap pada minyak solar dengan
Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu memperhatikan perkembangan asumsi dasar
tahun 2015–2019 sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro, dan penyesuaian harga BBM
perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi apabila diperlukan.
makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah,
serta upaya pelaksanaan kebijakan tepat sasaran Selain itu, Pemerintah juga dapat
subsidi listrik bagi rumah tangga pelanggan mempertimbangkan untuk melakukan
450 VA dan 900 VA. Dalam rangka pemberian penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE)
subsidi listrik tepat sasaran, pada tahun 2016, LPG tabung 3 kg. Hal ini perlu dilakukan
Pemerintah telah melakukan verifikasi dan untuk merespon perkembangan ICP dan
validasi pelanggan rumah tangga daya 900 VA nilai tukar rupiah yang cenderung naik
dengan mengacu pada DTPPFM. Berdasarkan sehingga memperlebar jarak antara harga
hasil verifikasidan validasi tersebut,dari 23,0juta keekonomian dengan HJE, yang berdampak
pelanggan rumah tangga daya 900 VA terdapat pada meningkatnya besaran subsidi LPG
6,5 juta pelanggan dengan kategori miskin tabung 3 kg. Selain itu, Pemerintah akan
dan rentan, sedangkan sisanya sebanyak 16,5 terus berupaya untuk meningkatkan
juta pelanggan dikategorikan sebagai rumah ketepatan sasaran penerima LPG tabung 3
tangga mampu. Atas penggolongan kategori kg guna meningkatkan efektivitas anggaran
pelanggan 900 VA tersebut, Pemerintah subsidi dalam mengurangi kemiskinan
menetapkan besaran tarif listrik yang berbeda, dan ketimpangan. Langkah ini diantaranya
yaitu Rp605/kwh untuk pelanggan kategori dilakukan dengan merevisi Perpres Nomor
miskin dan rentan, dan Rp1.352/kwh untuk 104 tahun 2007 khususnya yang terkait target
pelanggan kategori mampu. penerima subsidi LPG 3 kg dari semula
semua golongan rumah tangga menjadi hanya
Dalam RAPBN tahun 2020, subsidi energi golongan rumah tangga miskin dan rentan.
direncanakan sebesar Rp137.461,0 miliar, Perubahan regulasi tersebut dapat menjadi
terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dasar penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg by
sebesar Rp75.252,9 miliar dan subsidi listrik name by address yang lebih tepat sasaran.
sebesar Rp62.208,1 miliar. Arah kebijakan
subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3
2020, antara lain: (1)  melanjutkan pemberian kg dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan
subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi sebesar Rp75.252,9 miliar atau lebih rendah
selisih harga untuk minyak tanah dan LPG sebesar Rp15.028,5 miliar jika dibandingkan
tabung 3 kg; (2) mengupayakan penyaluran dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar
subsidi LPG tabung 3 kg yang lebih tepat
sasaran; dan (3) meningkatkan peranan

3-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Rp90.281,4 miliar. Subsidi BBM dan LPG Bab 3 Belanja Negara
tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2020 terdiri
atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) untuk membutuhkan dukungan Pemerintah. Dalam
minyak tanah dan solar sebesar Rp20.817,9 RAPBN tahun 2020, alokasi anggaran subsidi
miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar listrik direncanakan sebesar Rp62.208,1 miliar
Rp54.435,0 miliar. Anggaran tersebut termasuk atau lebih tinggi Rp9.896,8 miliar apabila
alokasi pembayaran kurang bayar tahun-tahun dibandingkan dengan outlook APBN tahun
sebelumnya. 2019 sebesar Rp52.311,3 miliar.

Perhitungan anggaran subsidi BBM dan LPG Subsidi Nonenergi
tabung 3 kg tahun 2020 tersebut menggunakan
asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai Subsidi nonenergi terdiri atas subsidi pupuk,
tukar rupiah terhadap dollar AS dan ICP; (2) subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi
volume BBM bersubsidi sebesar 15.876 ribu bunga kredit program, dan subsidi pajak. Pada
kiloliter; (3) subsidi terbatas minyak solar periode tahun 2015–2019 realisasi subsidi
sebesar Rp1.000/liter; dan (4) volume LPG nonenergi mengalami perkembangan yang
tabung 3 kg sebesar 7,0 juta metrik ton. cenderung fluktuatif, dengan pertumbuhan
rata-rata 1,1 persen per tahun dari Rp66.880,0
Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2020 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp69.785,4
diarahkan untuk: (1) memberikan subsidi miliar pada outlook APBN tahun 2019.
listrik kepada golongan tarif tertentu, (2)
subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran Dalam periode tersebut, perubahan kebijakan
bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya yang dilakukan Pemerintah antara lain
450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan transformasi subsidi pangan (Rastra) menjadi
daya 900 VA dengan mengacu DTPPFM; BPNT dan pengalihan subsidi benih menjadi
(3) meningkatkan rasio elektrifikasi secara Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Hal
nasional dan bersamaan mengurangi disparitas ini perlu dilakukan sebagai upaya Pemerintah
antar wilayah; (4) meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi program pengelolaan subsidi nonenergi secara
pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, konsisten, dengan terus melakukan perbaikan
dan menurunkan komposisi pemakaian BBM skema penyaluran subsidi nonenergi agar lebih
dalam pembangkit tenaga listrik, dan (5) tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah terus
mengembangkan energi baru dan terbarukan melakukan efisiensi dan efektivitas penyaluran
yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau subsidi nonenergi, serta pemenuhan kewajiban
terdepan yang berbatasan dengan negara lain kurang bayar subsidi.
dan daerah terpencil namun memiliki potensi
energi baru dan terbarukan, serta mensubtitusi Komponen terbesar dalam subsidi nonenergi
PLTD di daerah-daerah terisolasi. Selain adalah subsidi pupuk, dengan kontribusi rata-
itu, kebijakan subsidi listrik pada tahun 2020 rata sebesar 45,4 persen selama kurun waktu
juga diberikan untuk menjangkau lebih tahun 2015–2018. Dalam kurun waktu tahun
banyak pelanggan listrik golongan rumah 2015–2019, realisasi subsidi pupuk mengalami
tangga daya kecil (450 VA dan 900 VA) yang pertumbuhan rata-rata 4,3 persen per tahun
dari semula sebesar Rp31.316,2 miliar pada
tahun 2015 menjadi sebesar Rp37.101,6 miliar

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-21

Bab 3 Belanja Negara bagi masyarakat. BUMN yang mendapat
penugasan terkait PSO adalah BUMN yang
pada outlook APBN tahun 2019. Subsidi pupuk bergerak di bidang transportasi dan komunikasi,
dalam outlook APBN tahun 2019 tersebut seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT
termasuk untuk penyelesaian kekurangan bayar Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan
tahun-tahun sebelumnya. LKBN Antara.

Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan Selanjutnya, realisasi subsidi bunga kredit
kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan program mengalami pertumbuhan yang cukup
menggunakan Kartu Tani secara bertahap. signifikan yaitu sebesar 72,4 persen per tahun
Saat ini, Pemerintah terus melakukan sosialisasi dari Rp1.883,4 miliar pada tahun 2015 menjadi
penggunaan Kartu Tani dalam penebusan Rp16.651,3 miliar pada outlook APBN tahun
pupuk bersubsidi secara nasional. Uji coba 2019. Peningkatan tersebut utamanya dari:
penggunaan Kartu Tani pertama kali dilakukan (1) pengalokasian subsidi bunga KUR untuk
pada lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa meningkatkan akses permodalan bagi UMKM
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan dan TKI sejak tahun 2016; (2) pengalokasian
Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, subsidi bantuan uang muka perumahan dan
pada tahun 2018, uji coba penggunaan Kartu subsidi selisih bunga kredit perumahan sejak
Tani diperluas ke 10 provinsi yaitu Sumatera 2016; dan (3) keberhasilan penyempurnaan
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, yang mempercepat proses pembayaran tagihan
Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan subsidi bunga KUR.
Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020, diharapkan
penggunaan Kartu Tani dapat digunakan dalam Selain berbagai jenis subsidi tersebut,
penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran
Selain itu, Pemerintah terus melakukan subsidi pajak untuk mendukung investasi dan
penyempurnaan e-RDKK yang digunakan daya saing industri sektor-sektor tertentu.
dalam proses penetapan dan penentuan Dalam kurun waktu 2015–2019, perkembangan
penerima pupuk bersubsidi. realisasi subsidi pajak mengalami pertumbuhan
rata-rata 8,4 persen per tahun dari semula
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sebesar Rp8.461,9 miliar pada tahun 2015
publik di sektor transportasi dan komunikasi, menjadi Rp11.681,9 miliar pada outlook APBN
Pemerintah menyediakan alokasi subsidi tahun 2019. Perkembangan realisasi subsidi
untuk kewajiban pelayanan publik (public service pajak ini sangat tergantung kepada jenis
obligation/PSO). Dalam kurun waktu 2015– komoditas atau sektor-sektor tertentu yang
2019 realisasi subsidi untuk PSO mengalami diberikan fasilitas dalam bentuk PPh DTP dan
pertumbuhan rata-rata 7,5 persen per tahun bea masuk DTP.
dari semula sebesar Rp3.260,9 miliar pada
tahun 2015 menjadi sebesar Rp4.350,7 miliar Dalam RAPBN tahun 2020, subsidi nonenergi
pada outlook APBN tahun 2019. Pemerintah direncanakan sebesar Rp62.264,4 miliar,
mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO atau lebih rendah Rp7.521,0 miliar bila
kepada masyarakat melalui BUMN yang dibandingkan dengan outlook APBN tahun
mendapatkan penugasan untuk menjamin
pelayanan barang/jasa yang lebih terjangkau

3-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

2019 sebesar Rp69.785,4 miliar. Secara rinci, Bab 3 Belanja Negara
alokasi program pengelolaan subsidi nonenergi
dalam RAPBN tahun 2020 disajikan dalam dapat mempertimbangkan penyesuaian
Tabel 3.6. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk
bersubsidi yang disesuaikan dengan kondisi
TABEL 3.6 perekonomian saat ini, mengingat belum
SUBSIDI NON ENERGI, 2019–2020 terjadi perubahan HET sejak tahun 2012.

(triliun rupiah) Subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2020
direncanakan sebesar Rp4.884,3 miliar.
Uraian Outlook 2019 RAPBN 2020 Anggaran belanja subsidi PSO tersebut
dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api
1. Pupuk 37,1 26,6 Indonesia (Persero) sebesar Rp2.670,3 miliar
untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta
2. PSO  4,4 4,9 api (KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi
jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD
- PT KAI 2,4 2,7 ekonomi, KA ekonomi angkutan Lebaran,
dan KRL Commuterline; (2) PT Pelni (Persero)
- PT Pelni 1,8 2,0 sebesar Rp2.046,3 miliar untuk penugasan
layanan jasa angkutan penumpang kapal laut
- LKBN Antara 0,2 0,2 kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara
sebesar Rp167,7 miliar untuk penugasan
3. Bunga Kredit Program 16,7 18,5 layanan informasi publik bagi masyarakat
terutama di daerah terpencil, tertinggal, terluar,
4. Pajak DTP 11,7 12,2 dan rawan konflik.

TOTAL 69,8 62,3 Dalam tahun 2020, Pemerintah tetap
mengalokasikan anggaran subsidi bunga
Sumber: Kementerian Keuangan kredit program dalam rangka menunjang
upaya peningkatan ketahanan pangan,
Subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2020 mendukung pembiayaan perumahan untuk
direncanakan sebesar Rp26.627,4 miliar MBR, meningkatkan daya saing usaha dan
untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta akses permodalan bagi UMKM dan petani,
ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 dan memenuhi kebutuhan masyarakat
miliar apabila dibandingkan dengan outlook terhadap akses air minum. Anggaran subsidi
APBN tahun 2019 sebesar Rp37.101,6 miliar bunga kredit program dalam RAPBN tahun
yang di dalamnya termasuk komponen 2020 direncanakan sebesar Rp18.516,1 miliar.
pembayaran kurang bayar tahun-tahun Alokasi terbesar dari anggaran tersebut
sebelumnya. Untuk mendorong peningkatan adalah untuk subsidi bunga KUR, subsidi
efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan
bersubsidi, Pemerintah menerapkan berbagai uang muka perumahan. Subsidi bunga kredit
macam kebijakan. Pertama, Pemerintah terus perumahan pada tahun 2020 hanya diberikan
melakukan perbaikan data petani penerima untuk pembayaran selisih bunga tahun-
pupuk bersubsidi (petani/penggarap dengan tahun sebelumnya dan tidak ada penerbitan
luas lahan maksimal 2 hektar) yang diselaraskan
dengan data Nomor Induk Kependudukan
(NIK) agar tidak terjadi duplikasi. Kedua,
peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
oleh kementerian teknis. Ketiga, penyaluran
pupuk bersubsidi dengan menggunakan
Kartu Tani secara nasional agar penyaluran
lebih tepat sasaran, by name by address kepada
petani yang berhak. Keempat, Pemerintah

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-23

Bab 3 Belanja Negara yang tidak mengikat, pemanfaatan belanja
hibah dari tahun ke tahun cenderung bervariasi,
baru. Dalam rangka mendukung pembiayaan namun secara umum program pengelolaan
perumahan untuk MBR, Pemerintah juga hibah dialokasikan antara lain untuk
mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menjadi
perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas kewenangan daerah, seperti pembangunan
Pembiayaan Perumahan (FLPP). transportasi publik, jalan, sarana air minum,
pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi.
Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan Selain itu, dalam program pengelolaan hibah
anggaran untuk subsidi pajak dalam RAPBN juga termasuk pendanaan untuk rehabilitasi/
tahun 2020 sebesar Rp12.236,7 miliar. Tujuan rekonstruksi pasca bencana di daerah dan
pemberian subsidi pajak tersebut, antara lain hibah kepada Pemerintah Asing, baik dalam
sebagai insentif atas pengembangan sektor konteks kemanusiaan maupun tujuan lainnya.
panas bumi dan untuk menarik minat investor
asing atas obligasi pemerintah serta pemberian Dalam periode tahun 2015–2019, realisasi
fasilitas bea masuk. Subsidi pajak diberikan program pengelolaan hibah berfluktuasi,
berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,5
bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil persen per tahun, yaitu dari Rp4.261,7 miliar
dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang pada tahun 2015 menjadi Rp7.863,3 miliar
diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan pada outlook APBN tahun 2019. Program
SBN di pasar internasional; (3) PPh DTP atas pengelolaan hibah dalam kurun waktu
penghapusan secara mutlak piutang negara tersebut dimanfaatkan untuk: (1) mendukung
nonpokok yang bersumber dari pemberian pembangunan sarana transportasi massal
pinjaman, rekening dana investasi, dan (Mass Rapid Transit/MRT) di DKI Jakarta;
rekening pembangunan daerah yang diterima (2) pembangunan sambungan air minum
oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); bagi MBR dan peningkatan akses sistem air
(4) PPh DTP atas pembayaran recurrent cost limbah perpipaan; dan (3) pengelolaan dan
SPAN; serta (5) bea masuk DTP. Pemberian pemeliharaan jalan melalui program Provincial
bea masuk DTP ditujukan untuk memenuhi Road Improvement and Maintenance (PRIM).
penyediaan barang/jasa untuk kepentingan
umum, dikonsumsi masyarakat luas, Pendanaan kegiatan yang didanai dari program
melindungi kepentingan umum, meningkatkan pengelolaan hibah negara tersebut dilakukan
daya saing industri tertentu dan dalam negeri, dengan skema reimbursement berbasis kinerja,
meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan dimana pendanaan kegiatan akan dilakukan
meningkatkan pendapatan negara. oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu,
untuk kemudian dibayar Pemerintah Pusat
Program Pengelolaan Hibah Negara setelah dilakukan verifikasi atas proyek yang
telah dibangun.
Program pengelolaan hibah negara terdiri
atas (1) hibah Pemerintah kepada pemerintah Selain itu, dalam periode tahun 2015–2019 juga
daerah, baik yang pendanaannya bersumber dilakukan beberapa pendanaan dalam program
dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun pengelolaan hibah yang pendanaannya berasal
penerimaan dalam negeri; (2) hibah kepada
Pemerintah Asing/Lembaga Asing; dan (3) Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
pengelolaan hibah lainnya. Mengingat sifatnya

3-24

Bab 3 Belanja Negara

triliun rupiah GRAFIK 3.9 persen
15 PENGELOLAAN HIBAH, 2015–2020 500

414,8

12 300
9
67,3 (71,9) (72,3) 100
(99,5) (23,6) -100
6 7,9 2,2 -300
3 7,1 5,4 1,5 RAPBN 2020 -500
2018 Outlook 2019
4,3 2016 2017
0 Belanja Hibah Pertumbuhan

2015

Sumber: Kementerian Keuangan

dari revisi komponen cakupan dalam Belanja mengelola dan mitigasi risiko banjir menjadi
Pemerintah Pusat, seperti kegiatan rehabilitasi lebih baik dengan cara pembangunan
dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai infrastruktur dan pengembangan
daerah dan pemberian hibah kepada Pemerintah komunitas untuk mengubah paradigma dari
Asing/Lembaga Asing, sebagai bagian dari sebelumnya berupa proyek pengendalian
kebijakan diplomasi luar negeri Pemerintah. banjir secara struktural menjadi orientasi
Perkembangan program pengelolaan hibah proses pengelolaan banjir terintegrasi.
negara sejak tahun 2015–2020 disajikan pada 2. Integrated Participatory Development and
Grafik 3.9. Management of Irrigation Project (IPDMIP),
yang bersumber dari ASEAN Infrastructure
Untuk tahun 2020, program pengelolaan hibah Fund (AIF), ADB, dan International Fund for
negara diarahkan untuk mendanai kegiatan- Agricultural Development (IFAD), bertujuan
kegiatan pembangunan infrastruktur dan untuk meningkatkan ketahanan pangan,
kegiatan lainnya yang berbasis kinerja. Dalam pendapatan dan mata pencaharian
RAPBN tahun 2020, anggaran program masyarakat pedesaan/petani di seluruh
pengelolaan hibah negara direncanakan sebesar Indonesia serta meningkatkan produktivitas
Rp2.178,9 miliar, terdiri atas: (1) hibah kepada pertanian beririgasi.
pemerintah daerah sebesar Rp2.178,7 miliar; 3. Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase
dan (2) pengelolaan hibah lainnya berupa I dan II, yang bersumber dari Japan
Banking Commissions sebesar Rp0,1 miliar. International Cooperation Agency (JICA),
Rincian program pengelolaan hibah negara untuk pembangunan MRT Phase I (jalur
tahun 2019–2020 disajikan pada Tabel 3.7. Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia)
yang sudah mulai beroperasi pada tahun
Penjelasan mengenai pemanfaatan alokasi 2019, dan Phase II (jalur Bundaran HI
anggaran hibah pada tahun 2020 kepada - Kampung Bandan). Pendanaan atas
pemerintah daerah yang pendanaannya dari pembangunan MRT dibebankan kepada
pinjaman luar negeri, meliputi: Pemerintah Pusat melalui penerusan hibah
1. Flood Management in Selected River Basin (untuk MRT Phase I juga melalui anggaran
Kementerian Perhubungan), dan juga
(FMSRB), yang bersumber dari Asia dibebankan kepada Pemerintah Provinsi
Development Bank (ADB), bertujuan untuk
membantu Pemda dan masyarakat dalam

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-25

Bab 3 Belanja Negara

TABEL 3.7 Outlook 2019 RAPBN 2020
BELANJA HIBAH, 2019–2020

(miliar rupiah)
Program/Kegiatan

A. Hibah Ke Daerah 7.792,9 2.178,7

I. Bersumber dari Pinjaman 2.476,4 401,7
1. Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) 59,3 88,4
260,8
2. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) 100,0 0,1
0,1
3. Mass rapid Transit (MRT) Project Phase I - 52,3
77,1
4. Mass rapid Transit (MRT) Project Phase II 2.274,0 0,1
5. Rural Empowerment and Agricultural Development- Scalling Up Initiative (READ-SI) 43,1 0,1
II. Bersumber dari Hibah 81,5 25,0
1. Hibah Air Minum 0,1 31,9
2. Hibah Air Limbah 2,1 10,0
3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi 2,1 10,0
4. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) 47,3
5. Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem 9,9 1.700,0
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang 900,0
20,0 100,0
III. Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
1. Nationwide Water Hibah Program (NWHP) 5.235,0 700,0
2. Hibah Sanitasi 765,0 -
3. Rehab Rekon Pasca Bencana 60,0 -
4. Hibah Jalan Daerah
3.920,0 0,1
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing 490,0
1. Dukungan Pemerintah RI untuk Palestina Dukungan Kegiatan Keanggotaan 70,0
70,0
C. Banking Comission
0,4

Jumlah 7.863,3 2.178,9

Sumber: Kementerian Keuangan

DKI Jakarta dalam bentuk penerusan produksi tanaman lainnya, pembangunan
pinjaman. Hibah MRT tersebut pada tahun infrastruktur pertanian dan komunitas
2020 dialokasikan sebesar Rp0,2 miliar masyarakat petani, peningkatan akses petani
sebagai baseline, yang dapat disesuaikan terhadap sumber-sumber pembiayaan,
dengan kebutuhan dan rencana penarikan peningkatan kemampuan petani, organisasi
dana pada tahun berjalan berdasarkan petani dan pola hubungan dengan
kinerja dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah terutama pelibatan aktif
konstruksi dan konsultansi. Pembangunan perempuan petani/pekerja sebagai tulang
MRT ini ditujukan untuk membangun punggung kedaulatan pangan.
sistem transportasi kota yang efisien,
sehingga selain diharapkan mampu Sementara itu, pemanfaatan alokasi anggaran
mengurangi permasalahan transportasi dan hibah kepada daerah yang bersumber dari
kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga hibah luar negeri, meliputi:
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 1. Hibah Air Minum, yang berasal dari
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
kualitas lingkungan, dan mendukung pemerintah Australia, sebagai insentif atas
mitigasi dampak perubahan iklim. kinerja daerah dalam pelaksanaan kegiatan
4. Rural Empowerment and Agricultural percontohan pembangunan sambungan air
Development-Scalling Up Initiative (READ- minum.
SI), yang bersumber dari IFAD, bertujuan 2. Hibah Air Limbah, yang berasal dari
untuk meningkatkan kedaulatan pangan, pemerintah Australia, sebagai insentif atas
yang dilakukan melalui peningkatan kinerja daerah dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan akses sistem air limbah
perpipaan bagi masyarakat.

3-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3. Hibah Australia-Indonesia untuk Bab 3 Belanja Negara
pembangunan sanitasi, yang berasal dari
pemerintah Australia, untuk mempercepat kebijakan anggaran Program Pengelolaan
pencapaian pembangunan di bidang Belanja Lainnya diarahkan antara lain untuk:
sanitasi (persampahan dan air limbah). (1) mengantisipasi penanggulangan bencana
alam untuk tanggap darurat penanggulangan
4. Hibah Provincial Road Improvement and bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal
Maintenance (PRIM), yang bertujuan untuk termasuk risiko perubahan asumsi dasar
mendukung peningkatan dan pemeliharaan ekonomi makro; dan (3) menjaga stabilitas
jalan daerah. harga pangan melalui alokasi dana cadangan
stabilisasi harga pangan dan Cadangan Beras
5. Hibah Biodiversity Conservation and Climate Pemerintah (CBP). Pada tahun 2015–2019,
Protection in the Gunung Leuser Ecosystem, yang realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja
bertujuan untuk mendukung pengelolaan Lainnya antara lain berasal dari dana cadangan
konservasi keanekaragaman hayati secara belanja pegawai, dana cadangan bencana
berkelanjutan dan perlindungan iklim di alam, dana cadangan selisih kurs, anggaran
ekosistem Gunung Leuser. belanja untuk operasional kegiatan lembaga
yang belum mempunyai bagian anggaran (BA)
6. Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah sendiri, CBP, cadangan stabilisasi harga pangan,
untuk kota Palembang. serta pengeluaran untuk keperluan mendesak
dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak
daerah yang pendanaannya bersumber dari dan anggarannya belum dialokasikan di K/L.
penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.700,0
miliar dipergunakan untuk Nationwide Water Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam
Hibah Program (NWHP) dan hibah sanitasi RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar
serta hibah jalan daerah. NWHP bertujuan Rp154.856,2 miliar. Anggaran tersebut akan
untuk meningkatkan layanan air minum kepada digunakan untuk mendukung pelaksanaan
seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah kebijakan, antara lain: (1) antisipasi perubahan
yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran asumsi dasar ekonomi makro melalui
MBR. Sementara itu, hibah sanitasi bertujuan penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2)
untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyediaan biaya operasional lembaga yang
pembangunan bidang penyehatan lingkungan belum mempunyai kode bagian anggaran
permukiman melalui pembangunan dan (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan
pengembangan sistem pengelolaan air pangan, melalui penyediaan dana CBP dan
limbah dan persampahan. Hibah jalan daerah dana cadangan stabilisasi harga pangan dan
bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, ketahanan pangan; (4) penyediaan dana
kualitas, dan nilai ekonomi yang sepadan (value cadangan untuk gaji bagi pegawai baru; (5)
for money) dalam pemeliharaan jalan di daerah penyediaan dana cadangan bencana alam;
yang ditujukan untuk mendukung program (6) penyediaan dana cadangan lainnya yang
prioritas nasional di bidang pariwisata pada terkait dengan kebijakan kepegawaian; (7)
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. mendukung keanggotaan Indonesia dalam
Dewan Keamanan PBB; dan (8) penyediaan
Program Pengelolaan Belanja Lainnya dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, 3-27

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara KPBU, sehingga diharapkan dapat memenuhi
kualitas dan waktu yang ditentukan. Realisasi
Program Pengelolaan Transaksi Khusus PDF dari tahun 2015 hingga 2019 digunakan
untuk beberapa proyek, antara lain proyek
Realisasi anggaran belanja pemerintah Jaringan Serat Optik Palapa Ring, proyek
pusat pada program pengelolaan transaksi SPAM Bandar Lampung dan SPAM Umbulan.
khusus pada tahun 2015–2019 mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4 persen, Program Pengelolaan Transaksi Khusus
yaitu dari Rp98.477,3 miliar pada tahun 2015 dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan
menjadi Rp126.027,7 miliar di tahun 2019. sebesar Rp133.460,4 miliar. Anggaran tersebut
Realisasi tersebut utamanya berasal dari belanja digunakan antara lain:
kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada 1. Kontribusi sosial sebesar Rp132.255,6
lembaga internasional. Peningkatan realisasi
anggaran kontribusi sosial tahun 2015–2019 miliar, merupakan kewajiban Pemerintah
seiring dengan peningkatan jumlah penerima terhadap pembayaran manfaat pensiun
manfaat pensiun dan peserta jaminan dan premi program jaminan kecelakaan
kesehatan. kerja dan jaminan kematian, serta asuransi
kesehatan PNS, TNI/Polri, pejabat negara,
Pada program pengelolaan transaksi khusus serta para pensiunan dan veteran.
juga terdapat dana kontribusi kepada lembaga 2. Kontribusi kepada lembaga internasional
internasional, yang merupakan kewajiban sebesar Rp71,6 miliar, dalam bentuk
Pemerintah Indonesia sebagai bagian pembayaran kontribusi, trust fund, dan
dari masyarakat internasional dan demi dana-dana lainnya yang diserahkan kepada
menjaga hubungan kerja sama antarnegara. beberapa organisasi internasional.
Selanjutnya untuk mendukung pembangunan 3. Dana dukungan kelayakan pada proyek
infrastruktur, pada program pengelolaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur
transaksi khusus juga terdapat realisasi pada sebesar Rp258,8 miliar. Alokasi tersebut
dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU, untuk pembayaran VGF pada proyek SPAM
yaitu pembayaran tahap I pada proyek SPAM Lampung dalam rangka peningkatan akses
Umbulan pada tahun 2018. Proyek dimaksud air minum yang merupakan kebutuhan
merupakan pilot project yang mendapat dana dasar masyarakat.
dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF), 4. Dana fasilitas penyiapan proyek sebesar
pengerjaan dimulai tahun 2017 dan ditargetkan Rp210,9 miliar, yang dipergunakan untuk
selesai pada tahun 2019. Pembayaran VGF penyiapan beberapa proyek dengan
pada proyek ini dibagi menjadi 5 tahap, sesuai skema KPBU, antara lain untuk proyek
dengan penyelesaian pekerjaan yang telah SPAM Kota Pekanbaru, SPAM Semarang
disepakati sebelumnya. Barat, dan beberapa RSUD. Alokasi dana
dukungan kelayakan dan PDF dimaksud
Selain itu, pada program pengelolaan transaksi dalam rangka tanggung jawab pemerintah
khusus terdapat dana fasilitas penyiapan untuk menyediakan fasilitas layanan
proyek/project development fund (PDF). PDF publik dan diharapkan dapat menstimulasi
merupakan alokasi yang disiapkan Pemerintah pembangunan infrastruktur di Indonesia
untuk membantu peningkatan efektivitas oleh badan usaha.
pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan
transaksi proyek yang menggunakan skema Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3-28

Bab 3 Belanja Negara

5. Dana pembayaran selisih harga beras dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi
Bulog sebesar Rp54,7 miliar. Dana lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan
pembayaran selisih harga beras Bulog fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi
merupakan biaya yang ditimbulkan akibat pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi
adanya tenggang waktu antara harga yang agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi
seharusnya diterima Perum Bulog dengan perlindungan sosial. Perkembangan alokasi
penetapan harga beras oleh Pemerintah menurut fungsi dalam periode 2015–2020
dalam pelaksanaan pembayaran beras. dapat disajikan dalam Grafik 3.10.
Pembayaran beras dimaksud merupakan
tunjangan beras kepada pegawai negeri Dari grafik tersebut, secara umum dapat kita
sipil yang diberikan dalam bentuk natura lihat bahwa pada tahun 2015–2020, fungsi
(bentuk fisik). ekonomi dan pelayanan umum memiliki porsi
terbesar dalam APBN. Hal ini dimaksudkan
Selain itu juga terdapat alokasi dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
pengelolaan kas negara, untuk menjamin yang baik serta untuk mendorong strategi
ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban kebijakan ekonomi Pemerintah demi
pemerintah dan negara yang harus dibayar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang
secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. inklusif dan berkesinambungan, utamanya
dalam hal infrastruktur, konektivitas, dan
3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut ketahanan pangan.
Fungsi
Dalam belanja pemerintah pusat tahun 2015,
Untuk menggambarkan fokus Pemerintah tiga fungsi dengan porsi terbesar adalah fungsi
dalam melaksanakan penyelenggaraan ekonomi (29,8 persen), fungsi pelayanan umum
pemerintahan dan mendukung berbagai (20,1 persen), dan fungsi pendidikan (12,3
prioritas pembangunan, alokasi anggaran persen). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan
belanja pemerintah pusat juga disajikan Pemerintah untuk melakukan restrukturisasi
berdasarkan klasifikasi fungsi. Fungsi-fungsi belanja, terutama pengurangan subsidi dan
tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; belanja konsumtif untuk direalokasi ke belanja
(2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban yang lebih produktif, seperti infrastruktur

GRAFIK 3.10
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015–2020

(triliun rupiah)

2.000

1.500

1.000

500

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020
2015 Fungsi Pertahanan
Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup
Fungsi Pelayanan Umum Fungsi Pariwisata Fungsi Ketertiban Keamanan
Fungsi Ekonomi Fungsi Perlindungan Sosial Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Fungsi Kesehatan Fungsi Agama
Fungsi Pendidikan

Sumber : Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-29

Bab 3 Belanja Negara Selama kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi
anggaran fungsi pelayanan umum tumbuh
investasi sumber daya manusia, dengan tetap sebesar 16,6 persen. Peningkatan alokasi
menjaga pelayanan kepada masyarakat. pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh
pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan
Lebih lanjut, dalam belanja pemerintah pusat Presiden serta Wakil Presiden. Perkembangan
RAPBN tahun 2020, tiga fungsi dengan alokasi anggaran fungsi pelayanan umum
porsi terbesar cenderung tetap, yaitu fungsi dalam periode 2015–2020 dapat disajikan
pelayanan umum (28,3 persen), diikuti oleh dalam Grafik 3.11.
fungsi ekonomi (25,1 persen), dan fungsi
perlindungan sosial (13,5 persen). Besarnya Pencapaian dari pelaksanaan berbagai
alokasi untuk fungsi pelayanan umum tersebut program dan kegiatan pada fungsi pelayanan
mencerminkan fungsi utama pemerintah umum dalam periode tersebut, antara lain:
untuk terus meningkatan kualitas pelayanan (1) meningkatnya instansi pemerintah yang
kepada masyarakat dan pemenuhan kewajiban memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pemerintah untuk pembayaran bunga utang. (WTP), yang terdiri dari 91 persen K/L, 97
Selanjutnya, alokasi fungsi ekonomi diarahkan persen provinsi, 72 persen kabupaten, dan 86
untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah persen kota; (2) penerapan kebijakan Satu Data
dalam pembangunan ekonomi melalui dan Satu Peta; (3) penerapan Zona Integritas
peningkatan ketahanan pangan dan energi, untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel;
pembangunan infrastruktur, pengembangan (4) integrasi sistem pengaduan masyarakat
teknologi dan informatika, serta peningkatan (LAPOR!-SP4N); (5) penerapan digitalisasi
akses permodalan dan daya saing UMKM pelayanan publik (e-Services); dan (6) penerapan
serta koperasi, sedangkan fungsi perlindungan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan
sosial diarahkan untuk mendukung penguatan online single submission (OSS) untuk kemudahan
kualitas SDM melalui penguatan perlindungan berinvestasi.
sosial. Sisanya, sebesar 33,1 persen tersebar
pada fungsi-fungsi lainnya. Perbaikan tata kelola dan manajemen birokrasi
akan terus dilakukan oleh Pemerintah.
Fungsi Pelayanan Umum Berdasarkan laporan Doing Business 2019 yang
dirilis oleh Bank Dunia, kemudahan berusaha
Anggaran dalam fungsi pelayanan umum di Indonesia berada pada peringkat 73, naik
digunakan untuk meningkatkan kinerja 41 tingkat dari tahun 2015 (peringkat 114).
kementerian negara/lembaga (K/L) dan Sementara itu, Survei Perilaku Anti Korupsi
nonkementerian negara/lembaga (non- (SPAK) tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan
K/L) dalam memberikan pelayanan Pusat Statistik menunjukkan bahwa, sebesar
kepada masyarakat. Anggaran tersebut juga 31 persen masyarakat belum mengetahui
diperuntukkan antara lain pelayanan umum adanya biaya resmi pada pelayanan publik. Hal
dan dukungan manajemen, pengembangan tersebut menyebabkan masih ada masyarakat
iptek, dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, yang membayar melebihi ketentuan ketika
pengalokasian anggaran fungsi pelayanan umum mengakses pelayanan publik.
bertujuan untuk menciptakan pemerintahan
yang efisien dan efektif, melayani, dan bebas
korupsi.

3-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.11
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2015–2020

triliun rupiah 22,2 persen
17,5 25
800 15,5
600 11,1 11,6

7,3

400 0

200 307,1 375,2 440,9 473,1
238,2 2017 2018
275,1 Outlook 2019 RAPBN 2020 -25
0 2016
2015

Fungsi Pelayanan Umum Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel;
pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, (5) meningkatkan kontribusi iptek dalam
melayani, dan bebas korupsi, Pemerintah telah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
dan terus melakukan perbaikan tata kelola antara lain melalui integrasi pelaksanaan riset
pemerintahan. Dalam rangka mendukung dengan skema flagship Prioritas Riset Nasional
terwujudnya tujuan tersebut, maka dalam yang menghasilkan produk riset strategis; dan
RAPBN tahun 2020 dialokasikan anggaran (6) mengembangkan research power-house,
fungsi pelayanan umum sebesar Rp473.065,0 antara lain melalui peningkatan kuantitas
miliar. Alokasi tersebut meningkat Rp32.137,0 dan kapabilitas sumber daya manusia iptek,
miliar dari outlook APBN tahun 2019 yang pengelolaan data kekayaan hayati dan
diperkirakan sebesar Rp440.928,1 miliar. intelektual, serta pengembangan jaringan kerja
Alokasi fungsi pelayanan umum tersebut sama riset dalam dan luar negeri.
akan dilaksanakan oleh beberapa K/L antara
lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Fungsi Pertahanan
Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian
Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Realisasi anggaran fungsi pertahanan
Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat digunakan untuk meningkatkan kemampuan
Statistik. dan kekuatan pertahanan negara. Hal ini sesuai
dengan salah satu sasaran pokok dari agenda
Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
berupaya meningkatkan kualitas layanan publik yaitu memperkokoh NKRI berdasarkan
melalui: (1) reformasi kelembagaan untuk Pancasila dan UUD 1945, serta Bhineka
pelayanan publik berkualitas; (2) peningkatan Tunggal Ika. Langkah konkret untuk mencapai
kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sasaran pokok tersebut tercermin dari dapat
jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang ditanganinya upaya untuk memisahkan diri dari
menerapkan standar pelayanan dan integrasi NKRI dan meningkatnya daya cegah dan daya
pelayanan publik (mal pelayanan publik); tangkal negara terhadap ancaman terorisme
(3) menjaga tingkat kesejahteraan aparatur baik dari dalam maupun luar negeri.
negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR;
(4) meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi
pemerintah melalui peningkatan persentase anggaran fungsi pertahanan secara nominal
instansi pemerintah yang menerapkan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
manajemen risiko dan zona integritas 1,4 persen, yaitu dari Rp101.692,5 miliar
dalam tahun 2015 menjadi Rp107.426,5 miliar

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-31