NOTA KEUANGAN RAPBN 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.30
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2015-2020

(triliun rupiah)

140,0 125,7 130,6

120,0 105,6 115,3
100,0
97,2 88,7

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

Sumber : Kementerian Keuangan 2019 2020

Peningkatan kualitas kebijakan pengalokasian 2. Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG)
dana BOS tahun 2019 juga diperkuat dengan PNSD
menaikkan unit cost bagi jenjang SMK dalam
rangka mendukung kebijakan pendidikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
vokasi di daerah. merupakan salah satu dana yang dialokasikan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Selanjutnya pada tahun 2020, kebijakan Pemberian tunjangan profesi guru dimaksudkan
pengalokasian dana BOS diarahkan untuk untuk meningkatkan profesionalisme dan etos
meningkatkan kualitas layanan pendidikan kerja bagi guru PNSD melalui peningkatan
di sekolah. Dana BOS dalam RAPBN tahun kesejahteraan guru yang telah memiliki
2020 direncanakan sebesar Rp54.315,6 miliar sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan
atau meningkat sebesar Rp4.471,9 miliar (9,0 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
persen) dibandingkan dengan outlook APBN undangan. Besarnya tunjangan profesi guru
tahun 2019. Kenaikan tersebut ditujukan setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji
untuk peningkatan unit cost BOS Reguler dan pokok guru PNSD yang bersangkutan, tidak
perluasan cakupan sekolah penerima BOS termasuk untuk gaji bulan ke-13.
Kinerja dalam rangka mendukung peningkatan
hasil belajar siswa. Selain itu dalam rangka TPG PNSD mulai dialokasikan sejak tahun
penguatan kualitas kebijakan pengalokasian, 2010. Dalam periode tahun 2015-2016, realisasi
dilakukan penataan data pokok pendidikan dana TPG PNSD cenderung menurun, realisasi
(DAPODIK) dan penajaman jumlah sasaran TPG PNSD tahun 2016 hanya mencapai
peserta didik penerima dana BOS Reguler Rp39.167,6 miliar atau 56,1 persen dari pagu
sehingga jumlah sasaran penerima dana BOS yang disebabkan karena adanya optimalisasi
untuk tahun 2020 menjadi sebanyak 45,7 juta sisa dana TPG PNSD sampai dengan tahun
siswa. 2015 di kas daerah yang dapat digunakan untuk
membayar kebutuhan TPG PNSD tahun 2016.

3-82 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Selanjutnya, dalam periode tahun 2017- Bab 3 Belanja Negara
2019, Pemerintah terus melakukan perbaikan
kebijakan untuk peningkatan kualitas Dana Tamsil Guru PNSD mulai dialokasikan
pengalokasian TPG PNSD, khususnya terkait sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan
dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
penerima melalui DAPODIK dan optimalisasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD
sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan dengan tren realisasi yang cenderung
melalui proses pengalokasian dan pengendalian berfluktuasi. Dalam periode tahun 2015-2016,
penyaluran sesuai kebutuhan. Di tahun 2017, realisasi Tamsil Guru PNSD relatif stabil.
realisasi TPG PNSD sebesar Rp49.929,8 miliar Pada tahun 2015, realisasi Tamsil Guru PNSD
atau meningkat signifikan menjadi 89,8 persen sebesar Rp828,8 miliar atau sebesar 75,6 persen
dari pagu, dan di tahun 2018, terealisasi sebesar dari pagu dan tahun 2016 terealisasi sebesar
Rp55.016,7 miliar atau sebesar 94,4 persen dari Rp820,1 miliar atau 80,4 persen. Pada tahun
pagu. Realisasi TPG PNSD pada tahun 2019 2017, realisasi Tamsil Guru PNSD sebesar
diperkirakan dapat mencapai Rp55.192,5 miliar Rp942,9 miliar atau 67,4 persen dari pagu
atau lebih tinggi 0,3 persen dari realisasi tahun untuk pembayaran 357 ribu guru, dan pada
2018 yang diperuntukkan bagi 1,2 juta guru. tahun 2018 menjadi sebesar Rp588,0 miliar
atau 60,1 persen, untuk pembayaran 265 ribu
Dana TPG PNSD dalam RAPBN tahun 2020 guru.
direncanakan sebesar Rp53.836,3 miliar atau
menurun sebesar Rp1.356,2 miliar (2,5 persen) Penurunan realisasi tersebut disebabkan
apabila dibandingkan dengan outlook APBN karena meningkatnya jumlah guru yang telah
tahun 2019. Penurunan alokasi dana TPG tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas
PNSD terutama dipengaruhi oleh penataan daerah, dan penambahan kriteria penerima
DAPODIK dan penajaman jumlah sasaran Tamsil Guru PNSD dengan kualifikasi
guru PNSD yang bersertifikasi dan berhak pendidikan S1/D4. Pada tahun 2019
menerima dana TPG PNSD sehingga jumlah realisasinya diperkirakan mencapai Rp799,8
sasarannya menurun dari semula 1.189 ribu miliar dengan sasaran 254 ribu guru.
guru di tahun 2019 menjadi 1.153 ribu guru.
Dana Tamsil Guru PNSD dalam RAPBN
3. Dana Tambahan Penghasilan Guru tahun 2020 yang diperuntukkan bagi 264 ribu
(Tamsil) PNSD guru PNSD direncanakan sebesar Rp992,7
miliar atau meningkat sebesar Rp192,9 miliar
Dana Tamsil Guru PNSD dialokasikan (24,1 persen) apabila dibandingkan dengan
dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja outlook APBN tahun 2019.
dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang
belum menerima tunjangan profesi guru, dan 4. Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG)
meningkatkan profesionalisme guru melalui PNSD di Daerah Khusus
peningkatan kesejahteraan guru yang belum
mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
dengan ketentuan peraturan perundang- di Daerah Khusus dialokasikan sebagai
undangan, yaitu sebesar Rp250.000,00 per kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi
bulan selama 12 bulan. dalam melaksanakan tugas di daerah khusus,
yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
3-83

Bab 3 Belanja Negara (4) menurunkan angka kematian ibu (AKI),
angka kematian bayi (AKB), dan malnutrisi;
kategori sangat tertinggal sesuai dengan indeks (5) meningkatkan perilaku hidup bersih dan
desa membangun. Dana TKG PNSD mulai sehat; serta (6) mendukung pemberantasan
dialokasikan pada tahun 2017 dan realisasinya penyakit tropis terabaikan (neglected tropical
sebesar Rp1.403,7 miliar atau 84,1 persen disease-NTD).
dari pagu, dengan sasaran sebanyak 41 ribu
guru PNSD. Sementara itu, pada tahun 2018 Dana BOK dialokasikan berdasarkan:
realisasinya mencapai Rp1.727,1 miliar atau (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan
81,1 persen dari pagu, dengan sasaran 50 ribu kesehatan pada setiap puskesmas dengan
guru PNSD. Pada tahun 2019, realisasinya memperhitungkan jumlah puskesmas di
diperkirakan mencapai Rp2.098,9 miliar atau seluruh Indonesia dan memperhatikan
lebih tinggi 21,5 persen dari realisasi tahun puskesmas prioritas di beberapa daerah;
2018. (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/ibu
bersalin yang mempunyai hambatan akses
Anggaran dana TKG PNSD dalam RAPBN menuju fasilitas pelayanan kesehatan; serta
tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.063,7 (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas,
miliar atau menurun sebesar Rp35,1 miliar rumah sakit, dan dan LABKESDA yang
(1,7 persen) apabila dibandingkan dengan diarahkan untuk pemenuhan target prioritas
outlook APBN tahun 2019. Penurunan alokasi nasional.
Dana TKG PNSD terutama dipengaruhi oleh
pemutakhiran indeks desa membangun dan Dana BOK mulai dialokasikan sejak tahun
berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal 2016 dan realisasinya mencapai Rp2.444,4
sebagai dasar penerima dana TKG PNSD miliar atau 73,1 persen dari pagu. Pada tahun
sehingga jumlah sasarannya menurun dari 2017, realisasinya mencapai Rp5.407,2 miliar
semula 59 ribu guru di tahun 2019 menjadi 47 atau 81,7 persen dari pagu yang mencakup
ribu guru. 9.740 puskesmas, sedangkan pada tahun
2018 realisasinya mencapai Rp7.454,4 miliar
5. Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau 87,2 persen dari pagu. Selanjutnya, pada
(BOK) tahun 2019, realisasinya diperkirakan mencapai
Rp9.232,8 miliar atau lebih tinggi 23,9 persen
Dana BOK diarahkan untuk percepatan dari realisasi tahun 2018 dengan jumlah sasaran
pencapaian SPM bidang kesehatan dan 9.909 puskesmas dan mulai dilaksanakannya
pelaksanaan program nasional dan/atau konvergensi program K/L dan daerah dalam
komitmen Indonesia terhadap program rangka penurunan stunting bagi 160 daerah yang
Sustainable Development Goals (SDG’s) bidang mempunyai prevalensi stunting tinggi.
kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK
antara lain untuk: (1) meringankan beban Dana BOK diberikan kepada 10.000 puskesmas
masyarakat terhadap pembiayaan bidang dengan alokasi anggaran dalam RAPBN
kesehatan, khususnya melalui pelayanan di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp9.708,6
puskesmas; (2) pelengkap dari kewajiban miliar atau meningkat sebesar Rp475,9 miliar
daerah untuk menyediakan anggaran (5,2 persen) dibandingkan dengan outlook
kesehatan dan sekaligus sebagai salah satu
sumber pendanaan operasional puskesmas; Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
(3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

3-84

APBN tahun 2019. Dana BOK tahun 2020 Bab 3 Belanja Negara
untuk dukungan penanganan stunting yang
dialokasikan untuk 260 daerah. Selain itu, Dana BOKB mulai dialokasikan sejak tahun
terdapat penambahan menu kegiatan di bidang 2016 dan realisasinya mencapai Rp186,2
pengawasan sarana pelayanan kefarmasian miliar atau 86,3 persen dari pagu. Pada tahun
dan makanan dalam rangka meningkatkan 2017, realisasinya mencapai Rp245,1 miliar
efektivitas sistem pengawasan, keamanan, dan atau 83,8 persen dari pagu dengan jumlah
mutu produk pangan dan obat sehingga dapat sasaran mencakup 4.856 balai penyuluhan,
memenuhi standar yang dipersyaratkan. 20.740 fasilitas kesehatan dan 508 kampung
KB. Sedangkan pada tahun 2018, realisasinya
6. Dana Bantuan Operasional Keluarga mencapai Rp1.753,4 miliar atau 96,9 persen
Berencana (BOKB) dari pagu dengan jumlah sasaran mencakup
5.157 balai penyuluhan, 24.312 faskes dan
Dana BOKB digunakan untuk mendanai: 7.116 kampung KB. Selanjutnya, pada tahun
(1) operasional kegiatan balai penyuluhan 2019, realisasinya diperkirakan mencapai
KB dalam upaya pencapaian tujuan program Rp1.613,2 miliar dengan jumlah sasaran
kependudukan, keluarga berencana, dan mencakup 5.920 balai penyuluhan, 18.309
pembangunan keluarga secara nasional; faskes dan 7.116 kampung KB. Pada tahun
(2) operasional pendistribusian alat dan obat 2019 dimulai pengalokasian Dana BOKB
kontrasepsi dari gudang OPD-KB kabupaten untuk penanganan stunting bagi 160 daerah
dan kota ke setiap fasilitas kesehatan pelayanan dengan alokasi sebesar 20 persen dari kegiatan
KB; (3) operasional untuk mendukung operasional penggerakan program KB di
integrasi kependudukan, keluarga berencana, kampung KB.
dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan
pembangunan lainnya di kampung KB; Dana BOKB diarahkan untuk mendukung
(4) dukungan operasional pembinaan program tercapainya sasaran prioritas pembangunan
KB bagi masyarakat oleh kader KB; dan kependudukan dan keluarga berencana, serta
(5) dukungan dana operasional media mendukung tercapainya angka kelahiran total,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan atau total fertility rate (TFR) 2,33 pada akhir
manajemen untuk pelaksanaan BOKB. tahun 2017, TFR 2,31 pada akhir tahun 2018,
TFR 2,28 pada akhir tahun 2019, dan TFR
Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: 2,26 pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2020,
(1) balai penyuluhan KB yang telah selesai Dana BOKB diberikan kepada 5.517 balai
dibangun sampai dengan tahun berjalan dan penyuluhan, 18.001 fasilitas kesehatan dan 7.114
telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain kampung KB. Dana BOKB dalam RAPBN
yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.967,4
(2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; miliar atau meningkat sebesar Rp354,2 miliar
dan (3) jumlah dukungan operasional integrasi (22,0 persen) apabila dibandingkan dengan
program KKBPK dan program pembangunan outlook APBN tahun 2019. Dana BOKB tahun
lainnya di kampung KB yang diberikan untuk 2020 untuk penanganan stunting dialokasikan
setiap kecamatan. kepada 260 daerah.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-85

Bab 3 Belanja Negara

7. Dana Bantuan Operasional BOP PAUD dalam RAPBN tahun 2020
Penyelenggaraan Pendidikan Anak direncanakan sebesar Rp4.475,5 miliar atau
Usia Dini (BOP PAUD) meningkat sebesar Rp474,4 miliar (11,9 persen)
apabila dibandingkan dengan outlook APBN
Dana BOP PAUD dialokasikan berdasarkan tahun 2019 yang diperuntukkan bagi 7,4 juta
jumlah peserta didik yang terdata dalam peserta didik.
DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/
satuan pendidikan anak usia dini yang 8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,
diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
dasar, melalui jalur pendidikan formal,
nonformal, dan/atau informal. Dana PK2UKM dimaksudkan untuk
membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan
Dana BOP PAUD mulai dialokasikan sejak peningkatan kapasitas bagi para pengurus/
tahun 2016 dengan realisasi mencapai pengawas/anggota/pengelola koperasi dan
Rp2.281,9 miliar yang mencakup 3,8 juta peserta pelaku usaha kecil dan menengah melalui
didik, sedangkan pada tahun 2017 realisasinya pelatihan dan pendampingan.
mencapai Rp3.248,9 miliar yang diperuntukkan
bagi 5,1 juta peserta didik. Adapun untuk Dana PK2UKM mulai dialokasikan sejak
tahun 2018, realisasinya mencapai Rp3.555,9 tahun 2016 dengan realisasi mencapai Rp237,5
miliar yang diperuntukkan bagi 6,2 juta peserta miliar atau 89,8 persen dari pagu dan pada
didik. Selanjutnya, realisasi BOP PAUD pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp90,2 miliar
tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp4.001,1 atau 90,2 persen dari pagu dengan cakupan
miliar yang diperuntukkan bagi 7,3 juta peserta output 28 ribu peserta pelatihan/pendamping.
didik. Pada tahun 2019, dilakukan perbaikan Pada tahun 2018, realisasinya mencapai
kebijakan di bidang penyaluran dari semula Rp92,2 miliar atau 92,2 persen dari pagu yang
secara sekaligus menjadi dua tahap penyaluran. diperuntukkan bagi 25 ribu peserta pelatihan/
Perubahan kebijakan penyaluran dimaksud pendamping. Selanjutnya, pada tahun 2019,
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan realisasinya diperkirakan mencapai Rp172,0
penyerapan dana di daerah. miliar dengan jumlah sasaran 56.873 peserta
pelatihan/pendamping dengan perluasan
Dana BOP PAUD diarahkan untuk daerah penerima di provinsi, kabupaten, dan
meringankan beban masyarakat terhadap kota.
pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini yang bermutu dan Dana PK2UKM merupakan program bantuan
membantu pemerintah daerah mewujudkan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah
peningkatan akses masyarakat terhadap di bidang koperasi dan UKM. Pada tahun
pendidikan anak usia dini yang lebih 2020, Dana PK2UKM ditujukan bagi 67.330
bermutu. Dana BOP PAUD diberikan kepada peserta pelatihan dan 1.300 pendamping.
penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai Dalam RAPBN tahun 2020, Dana PK2UKM
nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) direncanakan sebesar Rp200,0 miliar atau
dan satuan pendidikan nonformal untuk meningkat sebesar Rp28,0 miliar (16,3 persen)
mendukung kegiatan operasional. Dana apabila dibandingkan dengan outlook APBN
tahun 2019.
3-86
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

9. Dana Pelayanan Administrasi Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kependudukan mulai dialokasikan sejak tahun 2017 bagi 542
daerah dengan realisasi mencapai Rp750,0
Pengelolaan administrasi kependudukan miliar. Pada tahun 2018, realisasinya mencapai
bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan Rp745,2 miliar atau sebesar 90,3 persen dari
keamanan sistem administrasi kependudukan pagu. Selanjutnya, pada tahun 2019 realisasinya
(SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan diperkirakan mencapai Rp846,8 miliar atau 93,3
dokumen kependudukan yang akurat dan persen dari pagu. Dalam RAPBN tahun 2020,
seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi direncanakan sebesar Rp1.001,3 miliar atau
Kependudukan. Dana pelayanan administrasi meningkat sebesar Rp154,5 miliar (18,2 persen)
kependudukan diarahkan untuk mendukung apabila dibandingkan dengan outlook APBN
penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2019.
administrasi kependudukan di provinsi dan
kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan 10. Dana Bantuan Operasional
peningkatan kepemilikan akte kelahiran, Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan
peningkatan aksesibilitas K/L terhadap Kesetaraan
database kependudukan berbasis nomor
identitas kependudukan (NIK) nasional. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan
bentuk komitmen Pemerintah dalam
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan layanan pendidikan yang
yang dialokasikan kepada provinsi digunakan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,
untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota termasuk masyarakat yang mengalami
terkait kebijakan administrasi kependudukan ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan
dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis di jalur formal. Tahun 2019 merupakan tahun
pengelolaan administrasi kependudukan pertama pengalokasian BOP Pendidikan
bagi aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi Kesetaraan melalui TKDD. Alokasi dana BOP
pelaksanaan penerbitan KTP elektronik Pendidikan Kesetaraan dalam APBN tahun
di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem 2019 sebesar Rp1.548,5 miliar dan diperkirakan
informasi administrasi kependudukan; terealisasi sebesar 100,0 persen dari pagu.
dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi
kependudukan. Sementara itu, Dana Pelayanan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan diarahkan
Administrasi Kependudukan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat
kepada kabupaten/kota digunakan untuk: yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi
(1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan oleh jalur pendidikan formal. Dana BOP
pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada
dokumen kependudukan; (3) penerbitan daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada
dokumen kependudukan; (4) pengelolaan lembaga/satuan pendidikan nonformal yang
sistem informasi administrasi kependudukan; diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan
dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah
kependudukan. (Paket C). Dalam RAPBN tahun 2020, Dana
BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-87

Bab 3 Belanja Negara

sebesar Rp1.477,2 miliar, lebih rendah Rp71,3 12. Dana Pelayanan Kepariwisataan
miliar (4,6 persen) apabila dibandingkan dengan
outlook APBN tahun 2019. Penurunan alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan
Dana BOP Pendidikan Kesetaraan terutama untuk menyediakan dukungan pendanaan
dipengaruhi oleh penataan DAPODIK dan bagi 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata
penajaman jumlah sasaran penerima Dana Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan
BOP Pendidikan Kesetaraan sehingga jumlah Pengembangan Pariwisata Nasional) dengan
sasarannya menurun dari semula 925 ribu fokus pada 10 lokasi destinasi pariwisata
peserta didik di tahun 2019 menjadi 882 ribu prioritas, dalam rangka peningkatan kualitas
peserta didik. tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas
masyarakat pelaku usaha pariwisata, serta
11. Dana Bantuan Operasional penyediaan dukungan operasional nonrutin
Penyelenggaraan (BOP) Museum dan pada Tourist Information Center (TIC) yang telah
Taman Budaya dibangun melalui pendanaan DAK Fisik. Dana
Pelayanan Kepariwisataan diarahkan untuk
Dana BOP Museum dan Taman Budaya meningkatkan kualitas destinasi pariwisata
merupakan salah satu jenis pendanaan dan daya saing pariwisata daerah dalam rangka
baru dalam tahun 2019 yang dialokasikan meningkatkan citra pariwisata Indonesia,
kepada provinsi, kabupaten dan kota dengan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan
memperhatikan kewenangan pengelolaan masyarakat lokal terutama masyarakat di
museum dan taman budaya di daerahnya. destinasi pariwisata, serta meningkatkan
Dana BOP Museum dan Taman Budaya produktivitas dan perluasan kesempatan kerja
diarahkan untuk mendorong terpenuhinya di bidang pariwisata.
standar pelayanan museum dan taman budaya
sesuai standar teknis agar dapat menjadi Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan
lembaga pelestari sumber daya budaya dan pada tahun 2019 sebesar Rp213,2 miliar
alam, menjadi media edukasi bagi masyarakat dengan sasaran 60.355 peserta pelatihan dan
khususnya generasi muda. diperkirakan realisasinya mencapai 100,0
persen dari pagu. Dalam RAPBN tahun 2020,
Alokasi Dana BOP Museum dan Taman Dana Pelayanan Kepariwisataan direncanakan
Budaya dalam APBN tahun 2019 sebesar sebesar Rp284,3 miliar atau meningkat sebesar
Rp129,9 miliar dengan sasaran 111 museum Rp71,1 miliar (33,4 persen) dibandingkan
dan 20 taman budaya dan realisasinya dengan outlook APBN tahun 2019. Dana
diperkirakan 100,0 persen dari pagu alokasi. tersebut diperuntukkan bagi 88.600 peserta
Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam pelatihan dan 73 TIC.
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar
Rp141,7 miliar atau meningkat sebesar Rp11,8 13. Dana Bantuan Biaya Layanan
miliar (9,1 persen) dibandingkan dengan Pengolahan Sampah (BLPS)
outlook APBN tahun 2019. Dana tersebut
diperuntukkan bagi 118 museum dan 22 taman Dana Bantuan BLPS merupakan pelaksanaan
budaya. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018
tentang Percepatan Pembangunan Instalasi
Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik

3-88 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang Bab 3 Belanja Negara
diarahkan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pertumbuhan mencapai 56,6 persen per tahun
pengurangan volume sampah secara signifikan. yaitu dari Rp1.664,5 miliar pada tahun 2015
Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk menjadi Rp10.000,0 miliar pada tahun 2019.
mendukung daerah-daerah yang mengalami Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016,
darurat sampah serta masuk dalam program yaitu mencapai 200,4 persen. Peningkatan
prioritas nasional untuk pengembangan energi. DID yang realtif besar tersebut terutama
dimaksudkan agar besaran DID yang diterima
Tahun 2019 merupakan tahun pertama masing-masing daerah lebih efektif untuk
pengalokasian Dana Bantuan BLPS yang menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan
alokasinya sebesar Rp26,9 miliar. Realisasi Dana keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja
Bantuan BLPS tahun 2019 sangat bergantung pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta
pada hasil evaluasi K/L pengampu terkait kesejahteraan daerah.
kesiapan operasional infrastruktur PLTSa
di tahun 2019. Dana Bantuan BLPS dalam Adapun penggunaan DID tahun 2019, antara
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar lain untuk: (1) mendanai kegiatan di bidang
Rp106,2 miliar atau meningkat sebesar Rp79,3 infrastruktur sebesar 37,6 persen (terutama
miliar (294,6 persen) apabila dibandingkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan
dengan outlook APBN tahun 2019. jembatan); (2) bidang pendidikan sebesar 20,7
persen (terutama untuk pembangunan sarana
3.3.1.2 Dana Insentif Daerah dan prasarana sekolah, serta peningkatan
kapasitas tenaga pendidikan); (3) bidang
Dalam perkembangannya, kebijakan DID kesehatan sebesar 15,3 persen (terutama
terus mengalami perbaikan, yaitu: (1) pada untuk pembangunan infrastruktur kesehatan
tahun 2017, alokasi DID dapat digunakan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan);
untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai (4) bidang pemerintahan umum sebesar 18,0
dengan kebutuhan dan prioritas daerah; persen (terutama untuk pembangunan dan
(2) perbaikan kriteria utama dan kategori rehabilitasi gedung pemerintahan, gedung
kinerja yang digunakan dalam pengalokasian olahraga, serta program pemberdayaan
DID tahun 2018. Opini BPK atas Laporan masyarakat); dan (5) bidang lainnya sebesar
Keuangan Daerah yang ditingkatkan dari 8,4 persen (antara lain pertanian, UMKM,
sebelumnya WDP menjadi WTP, penambahan pariwisata, pemberdayaan masyarakat).
kriteria e-government (e-procurement dan e-budgeting),
serta ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Perhitungan alokasi DID provinsi, kabupaten,
Pintu (PTSP). Sementara itu, kategori kinerja dan kota dilakukan berdasarkan kriteria
merupakan perbaikan atas penilaian kinerja di utama dan kategori kinerja. Kriteria utama
berbagai kategori yang mencerminkan kinerja merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh
pemerintah daerah. suatu daerah sebagai penentu kelayakan
daerah penerima, terdiri dari: (1) opini BPK
Dalam periode tahun 2015-2019, DID selalu atas LKPD, (2) penetapan Perda APBD tepat
meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata waktu, (3) penggunaan e-government (e-budgeting,
dan e-procurement). Adapun kategori kinerja
merupakan jenis kategori penilaian terhadap

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-89

Bab 3 Belanja Negara

perbaikan/pencapaian kinerja daerah, antara instansi pemerintah (SAKIP); dan
lain yaitu kategori: (iv) inovasi pemerintah daerah;

1. kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan 7. peningkatan investasi;
daerah, yang terdiri dari: (i) kemandirian
daerah; (ii) efektivitas pengelolaan belanja 8. peningkatan ekspor; dan
daerah; (iii) creative financing; (iv) mandatory
spending; dan (v) ketepatan waktu pelaporan; 9. pengelolaan sampah.

2. pelayanan dasar publik bidang pendidikan, Berdasarkan arah kebijakan DID tersebut,
yang terdiri dari: (i) angka partisipasi alokasi DID dalam RAPBN tahun 2020
murni; (ii) peta mutu pendidikan; dan direncanakan sebesar Rp15.000,0 miliar atau
(iii) rata-rata nilai ujian nasional; meningkat sebesar Rp5.000,0 miliar (50,0
persen) dibandingkan dengan outlook APBN
3. pelayanan dasar publik bidang kesehatan, tahun 2019. Peningkatan tersebut diantaranya
yang terdiri dari: (i) penanganan stunting; untuk mendorong agar pemerintah daerah
(ii) balita mendapatkan imunisasi lengkap; dapat meningkatkan kinerja dan dukungannya
dan (iii) persalinan di fasilitas kesehatan; untuk meningkatkan investasi baik yang
bersumber dari dalam negeri maupun luar
4. pelayanan dasar publik bidang infrastruktur negeri, dukungan terhadap peningkatan kinerja
yang terdiri dari: (i) akses sanitasi layak; dan ekspor, mendorong penurunan angka stunting
(ii) akses air minum layak; serta peningkatan pengelolaan lingkungan
melalui pengurangan sampah plastik.
5. kesejahteraan masyarakat yang terdiri Perkembangan DID periode tahun 2015-2020
dari; (i) penurunan penduduk miskin; dan dapat dilihat pada Grafik 3.31.
(ii) indeks pembangunan manusia;
Penyaluran DID dilakukan melalui mekanisme
6. pelayanan umum pemerintahan yang terdiri pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
dari; (i) penyelenggaraan pemerintahan penerima DID. Hal tersebut diatur dalam PMK
daerah; (ii) perencanaan pembangunan
daerah; (iii) sistem akuntabilitas kinerja

GRAFIK 3.31
PERKEMBANGAN DANA INSENTIF DAERAH, 2015-2020
(triliun rupiah)
16,0 15,0

14,0

12,0 10,0
7,5 8,2
10,0
8,0

6,0 5,0

4,0

2,0 1,7

0,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

Sumber : Kementerian Keuangan 2019 2020

3-90 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Bab 3 Belanja Negara
atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur
Desa. Penyaluran DID dilaksanakan dalam (DTI) dalam rangka Otsus yang diarahkan
2 (dua) tahap: tahap I sebesar 50 persen untuk mempercepat penyediaan infrastruktur
dari pagu alokasi, setelah kepala daerah di kedua provinsi tersebut. Dengan adanya
menyampaikan: (1) peraturan daerah mengenai DTI tersebut diharapkan sekurang-kurangnya
APBD tahun berjalan; (2) rencana penggunaan dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008
DID tahun berjalan; dan (3) laporan realisasi seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-
penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya pusat penduduk lainnya dapat terhubungkan
bagi daerah penerima, dan tahap II sebesar 50 dengan transportasi darat, laut, dan/
persen dari pagu alokasi setelah kepala daerah atau udara yang berkualitas. Besaran DTI
menyampaikan laporan realisasi DID tahap I ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
minimal 70 persen. Pemerintah dengan DPR yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan negara dengan
3.3.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana memperhatikan usulan Provinsi Papua dan
Keistimewaan D.I. Yogyakarta Provinsi Papua Barat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dalam periode tahun 2015-2019, rata-rata
Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana pertumbuhan Dana Otsus mencapai 4,3 persen,
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dari sebesar Rp14.115,5 miliar pada tahun
untuk mendukung mendukung pelaksanaan 2015 menjadi sebesar Rp16.714,9 miliar pada
otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi outlook APBN tahun 2019. Sedangkan rata-
Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta rata pertumbuhan anggaran DTI mencapai 9,2
pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah persen, yaitu dari sebesar Rp3.000,0 miliar pada
Istimewa Yogyakarta. tahun 2015 menjadi sebesar Rp4.265,0 miliar
pada outlook APBN tahun 2019. Peningkatan
3.3.1.3.1 Dana Otonomi Khusus alokasi Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi
Papua Barat dan Provinsi Aceh sejalan dengan
Pemerintah mengalokasikan Dana Otsus untuk kenaikan pagu DAU Nasional karena Dana
Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Otsus dialokasikan berdasarkan pagu DAU
Provinsi Aceh, sesuai dengan amanat undang- nasional.
undang. Penggunaan Otsus Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan Realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI
untuk pendanaan di bidang pendidikan dan dari RKUN ke RKUD dari awal dialokasikan
kesehatan. Sedangkan Dana Otsus Provinsi sampai dengan tahun 2018, setiap tahunnya
Aceh penggunaannya diarahkan untuk mencapai 100 persen. Adapun realisasi Dana
mendanai pembangunan dan pemeliharaan Otsus Provinsi Papua sejak tahun 2014 hingga
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, 2018 rata-rata telah digunakan untuk bidang
pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan 25,4 persen, bidang kesehatan 18,7
pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu persen, dan bidang lainnya 55,9 persen (antara
dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus lain untuk bidang perumahan, pekerjaan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, juga umum, perhubungan, pertanian, perkebunan,
peternakan, kebudayaan, pariwisata, dan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-91

Bab 3 Belanja Negara

lingkungan hidup). Realisasi Dana Otsus 4. memperkuat monitoring dan evaluasi melalui
Provinsi Papua Barat juga menunjukkan hal sinergi dengan K/L terkait;
yang sama, dimana sejak tahun 2014 hingga
2018 rata-rata telah digunakan untuk bidang 5. meningkatkan sinkronisasi rencana
pendidikan 25,1 persen, bidang kesehatan 13,4 penggunaan dengan prioritas nasional
persen, dan bidang lainnya 61,5 persen (antara melalui pembahasan usulan dengan K/L
lain untuk hibah bantuan keagamaan, bidang terkait;
pekerjaan umum, perhubungan, pertanian,
perkebunan, peternakan, kebudayaan, 6. memperbaiki fokus dan prioritas
pariwisata, lingkungan hidup, pemberdayaan penggunaan, terutama untuk pendidikan,
perempuan, serta pemuda dan olahraga). kesehatan, dan infrastruktur; serta
Sedangkan realisasi Dana Otsus Provinsi
Aceh sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 7. memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan
2018 rata-rata telah digunakan untuk bidang DTI dengan memperkuat peran APIP
infrastruktur 45,4 persen, bidang pendidikan dalam mengawasi dan memberikan
22,6 persen, bidang kesehatan 13,5 persen, rekomendasi penyaluran.
bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat
10,7 persen, bidang pengentasan kemiskinan Alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN
3,6 persen, bidang sosial 2,4 persen dan bidang tahun 2020 direncanakan sebesar Rp21.428,5
keistimewaan aceh 1,6 persen. miliar atau meningkat sebesar Rp448,6 miliar
(2,1 persen) apabila dibandingkan dengan
Arah kebijakan Dana Otsus dan DTI dalam outlook APBN tahun 2019, yang terdiri dari:
rangka Otsus pada tahun 2020 ditujukan untuk: (1) Dana Otsus untuk Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat direncanakan sebesar
1. meningkatkan kualitas perencanaan dan Rp8.374,2 miliar; (2) Dana Otsus untuk
ketepatan penggunaan anggaran di daerah; Provinsi Aceh direncanakan sebesar Rp8.374,2
miliar; dan (3) DTI Provinsi Papua dan Provinsi
2. mendorong peningkatan efektivitas Papua Barat direncanakan sebesar Rp4.680,2
pelaksanaan; miliar.

3. meningkatkan akuntabilitas melalui Perkembangan Dana Otonomi Khusus
penyaluran berdasarkan kinerja Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan
pelaksanaan; Provinsi Aceh dapat dilihat dalam Grafik 3.32.

GRAFIK 3.32
PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS 2015-2020
(triliun rupiah)
9,0 8,4 8,4
8,0 7,7 8,0 8,0
7,1
7,0
5,9 5,9
6,0 5,4 5,6 5,6
5,0 4,9

4,0
3,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5
2,0

1,0

0,0 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2015 Provinsi Papua Barat 2019 2020

Provinsi Papua Provinsi Aceh
Sumber : Kementerian Keuangan

3-92 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.33
PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2015-2020
(triliun rupiah)
5,0 4,7

4,5 4,0 4,3

4,0 3,5

3,5 3,0 2,9
3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2015 Provinsi Papua 2019 2020

Provinsi Papua Barat

Sumber : Kementerian Keuangan

Sedangkan untuk pembagian Dana Tambahan tugas dan wewenang gubernur dan wakil
Infrastruktur antara Provinsi Papua dan gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah
Provinsi Papua Barat dilakukan dengan Daerah D.I. Yogyakarta; (3) kebudayaan;
mempertimbangkan hasil review atas usulan (4) pertahanan; dan (5) tata ruang. Kemudian
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua sejak tahun 2015 alokasinya digunakan
dan Provinsi Papua Barat yang mempunyai untuk empat bidang kewenangan, yaitu:
skala prioritas tinggi. Perkembangan Dana (1) kelembagaan Pemerintah Daerah D.I.
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua Yogyakarta; (2) kebudayaan; (3) pertahanan;
dan Provinsi Papua Barat tahun 2015-2020 dan (4) tata ruang.
disajikan dalam Grafik 3.33.
Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012,
3.3.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. untuk melaksanakan kewenangan tersebut,
Yogyakarta Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dapat
mengajukan usulan kebutuhan dana untuk
Sejak tahun 2013, Pemerintah telah program/kegiatan kepada Kementerian
mengalokasikan Dana Keistimewaan D.I. Keuangan, Kementerian Perencanaan
Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Pembangunan Nasional, dan kementerian
Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan teknis terkait, dan pengalokasian anggaran
kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang dalam APBN sesuai dengan kemampuan
tambahan tertentu yang dimiliki oleh D.I. keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai
Yogyakarta selain wewenang yang ditentukan kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian
dalam undang-undang mengenai pemerintahan dengan program yang menjadi prioritas
daerah. nasional, (2) kesesuaian dengan Peraturan
Daerah Istimewa (Perdais), (3) kewajaran
Sebelum tahun 2015, Dana Keistimewaan D.I. nilai program dan kegiatan, (4) asas efisiensi
Yogyakarta digunakanuntukmendanaikegiatan dan efektivitas, dan (5) pelaksanaan Dana
yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu: Keistimewaan tahun sebelumnya.
(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-93

Bab 3 Belanja Negara Dalam rangka memberikan kepastian
penyaluran dan meningkatkan akuntabilitas
Dalam periode tahun 2015-2019, rata-rata pelaksanaan Dana Keistimewaan D.I.
pertumbuhan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, telah dilakukan perbaikan
Yogyakarta mencapai 21,7 persen, yaitu dari mekanisme penyaluran, yaitu sebelum tahun
sebesar Rp547,5 miliar pada tahun 2015 2018 tidak ada batasan waktu penyaluran tiap
menjadi sebesar Rp1.200,0 miliar pada outlook tahap, maka sejak tahun 2018 penyaluran
APBN tahun 2019. Peningkatan tersebut Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta per tahap
terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang dilakukan pembatasan waktu penyaluran,
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi D.I. diantaranya penyaluran tahap I dilakukan
Yogyakarta. Dalam kurun waktu tersebut, paling cepat bulan Februari dan paling lambat
realisasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta bulan Maret.
digunakan antara lain untuk bidang kebudayaan
55,2 persen, bidang tata ruang 41,3 persen, Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
bidang pertanahan 2,7 persen, dan bidang dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan
kelembagaan dan tata cara pengisian jabatan sebesar Rp1.320,0 miliar atau meningkat
1,0 persen. sebesar Rp120,0 miliar (10,0 persen) apabila
dibandingkan dengan outlook APBN tahun
Pada tahun 2020, arah kebijakan Dana 2019. Perkembangan Dana Keistimewaan D.I.
Keistimewaan D.I. Yogyakarta ditujukan untuk: Yogyakarta tahun 2015-2020 dapat dilihat pada
Grafik 3.34.
1. meningkatkan kualitas perencanaan dan
ketepatan penggunaan; 3.3.1.4 Dana Desa

2. meningkatkan kualitas pelaksanaan Dalam periode tahun 2015-2019, dana desa
pemantauan dan evaluasi; dan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan
mencapai 35,4 persen pertahunnya dari sebesar
3. mendorong percepatan pelaporan atas Rp20.766,2 miliar pada tahun 2015, meningkat
pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah
daerah.

GRAFIK 3.34
PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA, 2015-2020
1,6 (triliun rupiah)

1,4 1,3
1,2

1,2
1,0

1,0
0,8

0,8

0,6 0,5 0,5

0,4

0,2

0,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

Sumber : Kementerian Keuangan 2019 2020

3-94 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.35
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2015-2020
80,0 (triliun rupiah)
70,0 69,8 72,0
60,0 59,8 59,9

50,0 46,7

40,0

30,0

20,0 20,8

10,0

0,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

Sumber : Kementerian Keuangan 2019 2020

menjadi Rp69.832,1 miliar pada outlook APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
tahun 2019. Peningkatan alokasi dana desa Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu jalan desa
tersebut guna memenuhi roadmap dana desa sepanjang lebih dari 191.600 km, jembatan
yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di sepanjang 1.140.378 m, sambungan air bersih
luar Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. sebanyak 959.596 unit, embung desa sebanyak
Seiring dengan kenaikan pengalokasian 4.175 unit, saluran drainase sebanyak 29.558
anggaran Dana Desa, Pemerintah terus km, irigasi sebanyak 58.931 unit, posyandu
melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan sebanyak 24.820 unit, pasar desa sebanyak
Dana Desa, serta mengupayakan penyiapan 8.983 unit, PAUD desa sebanyak 50.854 unit,
kapasitas aparat desa yang lebih baik lagi dan MCK sebanyak 240.587 unit.
dalam pelaksanaan Dana Desa. Seiring dengan
peningkatan Dana Desa dalam periode tahun Sedangkan, sinergi pelaksanaan Dana Desa
2015-2019, rata-rata dana yang diterima per bersama-sama dengan berbagai sumber
desa juga meningkat, yaitu dari Rp280 juta pendanaan lainnya, seperti Alokasi Dana Desa
per desa pada tahun 2015 menjadi Rp933 juta (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH),
per desa pada tahun 2019. Jumlah desa yang dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra)
menerima Dana Desa juga meningkat yaitu telah menghasilkan outcome, antara lain berupa:
dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi (1) menurunnya rasio gini perdesaan, dari 0,329
74.953 desa pada tahun 2019. Perkembangan pada tahun 2015 menjadi 0,319 pada tahun
Dana Desa tahun 2015-2020 dapat dilihat pada 2018; dan (2) menurunnya jumlah penduduk
Grafik 3.35. miskin perdesaan, dari 17,89 juta jiwa (14,09
persen) pada tahun 2015 menjadi 15,54 juta
Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan jiwa (13,10 persen) pada tahun 2018.
Dana Desa selama tahun 2015–2018, telah
menghasilkan output berupa tersedianya sarana Selanjutnya, untuk lebih mendukung upaya
dan prasarana dasar publik yang bermanfaat pengentasan kemiskinan di desa, mengurangi
bagi masyarakat desa, berdasarkan data pengangguran di desa, mengurangi

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-95

Bab 3 Belanja Negara 4. meningkatkan kapasitas aparatur
dan kelembagaan desa, serta tenaga
kesenjangan pelayanan publik antardesa, serta pendamping;
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
desa, maka pada Dana Desa tahun 2019 telah 5. mengoptimalkan peran pemerintah
dilakukan beberapa penyempurnaan kebijakan provinsi, dan kabupaten/kota dalam
baik dalam hal penyempurnaan formula pengelolaan Dana Desa;
pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan,
pemanfataan, penguatan kapasitas SDM dan 6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
kelembagaan, serta pengawasan pengelolaan pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran
Dana Desa. Dengan demikian, diharapkan berdasarkan kinerja dan pemberian
Dana Desa dapat lebih optimal dalam insentif atas kinerja penyaluran.
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas
pelaksanaan Dana Desa, serta mendukung
Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan pelaksanaan padat karya tunai di desa,
Dana Desa yang semakin fokus pada upaya mekanisme penyaluran Dana Desa pada
untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi tahun 2018 mengalami perubahan, yaitu:
ketimpangan pelayanan dasar antardesa, (a) penyaluran semula dua tahap menjadi
memajukan perekonomian desa, serta tiga tahap, paling cepat bulan Januari dari
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sebelumnya bulan Maret. Melalui penyaluran
maka arah kebijakan Dana Desa pada tahun yang dilakukan pada bulan Januari, diharapkan
2020 ditujukan untuk: kegiatan Dana Desa terutama padat karya tunai
bisa segera dilaksanakan; dan (b) perubahan
1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian, persentase penyaluran dari RKUD ke RKD
dengan tetap: dalam laporan realisasi penyaluran Dana
Desa sampai dengan tahap II, dari semula
• memperhatikan pemerataan dan paling sedikit 90 persen menjadi paling sedikit
keadilan; 75 persen, sebagai persyaratan penyaluran
tahap III.
• memberikan afirmasi kepada desa
tertinggal dan desa sangat tertinggal Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas,
serta kemiskinan; dan pagu anggaran dana desa dalam RAPBN tahun
2020 direncanakan sebesar Rp72.000,0 miliar
• memperhatikan kinerja desa dalam atau meningkat sebesar Rp2.167,9 miliar (3,1
pengelolaan Dana Desa; persen) apabila dibandingkan dengan outlook
APBN tahun 2019.
2. meningkatkan porsi penggunaan Dana
Desa untuk pemberdayaan masyarakat
desa dan pengembangan potensi ekonomi
desa;

3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa
melalui pelatihan dan pembinaan aparat
desa, peningkatan kompetensi tenaga
pendamping, dan penguatan sistem
pengawasan;

3-96 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

BOX 3.3
CAPAIAN OUTPUT
PELAKSANAAN DAK FISIK

DAK Fisik merupakan jenis pendanaan APBN beberapa capaian output DAK Fisik tahun
yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan 2018 sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang
khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan kelas sejumlah 27.289 unit; (2) rehabilitasi/
sesuai prioritas nasional. Pendanaan tersebut renovasi puskesmas sebanyak 410 unit;
diarahkan untuk penyediaan infrastruktur (3) peningkatan jalan sepanjang 7.882 km;
pelayanan dasar publik, pencapaian prioritas (4) peningkatan/pembangunan jaringan
nasional dan percepatan pembangunan irigasi dan rawa seluas 188.663 ha; dan
daerah dan kawasan dengan karakteristik (5) peningkatan cakupan Sistem Penyediaan
khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan Air Minum (SPAM) untuk melayani 838.374
pelayanan publik antardaerah. Dalam rangka jiwa. Selanjutnya dalam rangka memastikan
mencapai tujuan pendanaan DAK Fisik, capaian output, Kementerian Keuangan telah
diperlukan tata kelola pelaksanaan yang menyusun fitur pelaporan output pada Aplikasi
baik agar alokasi dapat dimanfaatkan untuk OMSPAN sehingga pemerintah daerah dapat
pencapaian output yang optimal. Sehubungan menyampaikan capaian output, koordinat
dengan hal tersebut, Pemerintah telah lokasi, dan foto output yang telah diselesaikan.
melakukan evaluasi terhadap capaian output Fitur ini akan melengkapi fungsi pelaporan
tahun sebelumnya, diikuti dengan perbaikan oleh pemerintah daerah, khususnya bagi K/L
mekanisme penyaluran, dan perencanaan yang tidak menyediakan aplikasi pelaporan
terintegrasi dalam rangka memastikan output.
pencapaian output DAK Fisik sesuai
tujuan pendanaan serta bermanfaat bagi Capaian output pada tahun berjalan menjadi
kesejahteraan masyarakat. salah satu syarat penyaluran DAK Fisik
sebagai bentuk penerapan prinsip performance
Laporan capaian output DAK Fisik sampai based budget. Pemerintah daerah perlu
menyampaikan capaian output DAK Fisik
dengan tahun 2018 telah disampaikan daerah sebagai syarat penyaluran, dan bagi penyaluran
yang bersifat sekaligus diperlukan dokumen
kepada Kementerian Keuangan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
(BAST) sebagai bukti bahwa pekerjaan
masing-masing Kementerian/Lembaga telah selesai. Kemudian, sebagai upaya
memperkuat tata kelola pelaporan output,
(K/L) pengampu DAK Fisik. Rekapitulasi Kementerian Keuangan mensyaratkan reviu

laporan capaian output disusun berdasarkan

pelaporan yang disampaikan oleh pemerintah

daerah kepada K/L sebagai bentuk

tanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Adapun

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-97

Bab 3 Belanja Negara

laporan penyerapan dana dan capaian output daerah, dan kesiapan pemerintah daerah
DAK Fisik oleh Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan kegiatan. Serangkaian
Pemerintah (APIP) daerah. Reviu oleh APIP proses perencanaan dan penganggaran
diharapkan dapat memberikan keyakinan tersebut merupakan upaya terintegrasi dalam
terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan menjaga pendanaan DAK Fisik sebagai specific
laporan penyerapan dana dan capaian output. grant yang penggunaannya telah ditentukan,
Lebih lanjut, semua proses pelaporan tersebut dan target outputnya terencana dengan baik.
dilakukan dengan efisien melalui aplikasi
OMSPAN yang dapat diakses secara online. Kebijakan evaluasi capaian output dan
penyempurnaan tata kelola perencanaan dan
Proses perencanaan dan penganggaran DAK penganggaran DAK Fisik merupakan upaya
Fisik sejak tahun 2016 mengacu kepada dalam memastikan ketercapaian output DAK
pengusulan kegiatan oleh pemerintah daerah. Fisik. Penyempurnaan tersebut bertujuan
Usulan tersebut meliputi rencana kegiatan, antara lain: (1) upaya menghindari duplikasi
lokasi kegiatan, sampai dengan nilai usulan, pendanaan yang bersumber dari belanja K/L
dan disampaikan melalui Aplikasi Kolaborasi dan belanja DAK Fisik; (2) pendekatan proses
Perencanaan dan Informasi Keuangan perencanaan dan penganggaran terhadap
(Krisna) DAK. Kemudian, usulan tersebut target output dari sisi perencanaan teknis;
dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah (3) mendorong perbaikan proses perencanaan
disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas, DAK Fisik di daerah; serta (4) efisiensi dan
Kementerian Keuangan, dan K/L pengampu transparansi tata kelola perencanaan DAK
DAK Fisik dan menjadi pagu alokasi setelah Fisik melalui penggunaan aplikasi berbasis
dilakukan pembahasan dan ditetapkan oleh teknologi informasi. Dengan demikian,
DPR. Setelah itu, usulan tersebut akan melalui pendanaan DAK Fisik diharapkan
dituangkan ke dalam dokumen rencana dapat dimanfaatkan untuk pencapaian
kegiatan yang disetujui oleh K/L pengampu output yang optimal dan bermanfaat bagi
sesuai dengan pagu alokasi yang diterima kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Dana Desa Jangka Menengah RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan
misi presiden terpilih periode tahun 2020-
Anggaran TKDD merupakan instrumen 2023 yang tertuang dalam Nawacita Jilid
penting dalam mendorong pembangunan dan II. Dalam jangka menengah, pengelolaan
pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan
akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal
masyarakat. daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal
antara pusat dan daerah, serta antardaerah;
Untuk itu, TKDD harus dapat berkontribusi (2) menyelaraskan besaran kebutuhan
secara optimal dalam pencapaian rencana
pembangunan nasional, yakni rencana Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3-98

Bab 3 Belanja Negara

pendanaan di daerah dengan pembagian urusan 355,00 GRAFIK 3.37
pemerintahan; (3) meningkatkan kuantitas 350,00 PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TRANSFER
dan kualitas pelayanan publik di daerah dan 345,00
mengurangi kesenjangan pelayanan publik 340,00 KE DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2023
antardaerah; (4) meningkatkan daya saing 335,00 (triliun rupiah)
daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal 330,00
nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi 325,00 Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas
makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah 320,00 2021 2022 2023
dalam menggali potensi ekonomi daerah; 315,00
(7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan 310,00
sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan
sinkronisasi antara rencana pembangunan Sumber : Kementerian Keuangan
nasional dengan rencana pembangunan daerah.
Proyeksi dukungan TKDD dalam pemenuhan
Mempertimbangkan hal-hal tersebut, kewajiban penyediaan anggaran kesehatan
dalam periode tahun 2021-2023 anggaran pada tahun 2021-2023 disajikan pada Grafik
TKDD diproyeksikan akan terus meningkat. 3.38.
Peningkatan tersebut sejalan dengan penguatan
TKDD untuk mendukung pembangunan yang GRAFIK 3.38
inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan PROYEKSI ANGGARAN KESEHATAN MELALUI TRANSFER KE
daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan
desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2023
negara seiring dengan dinamika perekonomian (triliun rupiah)
nasional yang diperkirakan semakin kondusif.
Proyeksi TKDD tahun 2021-2023 disajikan 41,00
pada Grafik 3.36.
40,00

39,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00 Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas
2021 2022 2023

Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.36 Proyeksi dukungan TKDD dalam mendanai
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2021-2023 kebutuhan infrastruktur pada tahun 2021-2023
disajikan pada Grafik 3.39.
(triliun rupiah)
GRAFIK 3.39
1200,00 PROYEKSI ANGGARAN INFRASTRUKTUR MELALUI TRANSFER
1000,00
800,00 KE DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2023
600,00 (triliun rupiah)
400,00
200,00 300,00

- 250,00

200,00

150,00

Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas 100,00
2021 2022 2023
50,00

Transfer ke Daerah Dana Desa -
Sumber : Kementerian Keuangan Bawah
Atas Bawah Atas Bawah Atas
2022 2023
2021

Proyeksi dukungan TKDD dalam pemenuhan Sumber : Kementerian Keuangan
kewajibanpenyediaananggaranpendidikanpada
tahun 2021-2023 disajikan pada Grafik 3.37.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-99

Bab 4

Anggaran Prioritas Tahun 2020

dan Evaluasi Anggaran

Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

BAB 4
ANGGARAN PRIORITAS TAHUN 2020 DAN EVALUASI
ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2018

4.1 Pendahuluan Sumber Daya Manusia”. Kebijakan fiskal tahun
2020 diarahkan untuk mampu menstimulasi
Visi Indonesia 2045 sebagai negara maju perekonomian agar tumbuh pada level yang
dan negara dengan perekonomian terbesar cukup tinggi, menggairahkan investasi dan
kelima di dunia, tentunya dapat dicapai ekspor, mendorong inovasi dan penguatan
dengan memenuhi beberapa prasyarat berikut: kualitas SDM, serta mendorong daya saing
(1) infrastruktur yang layak menjadi pendukung nasional termasuk melalui transformasi
mobilitas dan mendorong pembangunan, struktural. Selanjutnya, kebijakan fiskal juga
(2) penguatan sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk pengelolaan fiskal yang
melalui pendidikan dan riset, program semakin sehat, yaitu pendapatan negara yang
kesehatan, dan perlindungan sosial, optimal, belanja yang lebih berkualitas (spending
(3) pengayaan inovasi dan teknologi berperan better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan
dalam menjawab tantangan industri ke depan, berkelanjutan.
(4) perbaikan kualitas dan pelayanan dan
efisiensi proses bisnis (birokrasi Pemerintah), Dalam rangka mewujudkan visi dan tema
(5) pengelolaan tata ruang yang baik dan kebijakan fiskal tersebut, Pemerintah
didukung oleh sistem yang integratif, serta memformulasikan lima program prioritas
(6) pengelolaan sumber daya ekonomi dan dalam RAPBN tahun 2020. Prioritas Pertama,
keuangan melalui APBN yang sehat. kualitas sumber daya manusia yang
kompatibel terhadap teknologi informasi
Saat ini kualitas SDM Indonesia masih dan komunikasi (TIK). Masyarakat Indonesia,
belum optimal, yang dibuktikan antara lain khususnya generasi muda, merupakan
masih rendahnya tingkat pembelajaran siswa, modal paling penting dalam mewujudkan
rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga Visi Indonesia 2045. Sektor pendidikan dan
kerja, serta masih tingginya prevalensi stunting kesehatan akan terus ditingkatkan kualitas
pada balita. Pembangunan infrastruktur dan kuantitasnya agar dapat menciptakan
sejak tahun 2015 telah menunjukan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara
perbaikan yang nyata, dan perlu untuk dijaga jasmani-rohani sehingga dapat mendorong
keberlangsungannya. Di sisi lain, terdapat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
keterbatasan ruang fiskal untuk Pemerintah menjawab tantangan zaman. Terobosan yang
dalam mengatasi berbagai permasalahan dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM
tersebut. dalam RAPBN tahun 2020 adalah melalui KIP
Kuliah dan Kartu Pra Kerja.
Sejalan dengan hal itu, Pemerintah merumuskan
tema kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun Prioritas kedua, perlindungan sosial yang
2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya komprehensif. Sebagai wujud nyata kehadiran
Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Negara dalam mengurus masyarakatnya,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-1

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Pemerintah senantiasa berupaya melindungi menyebabkan terjadinya peningkatan porsi
masyarakat, khususnya kelompok masyarakat anggaran dalam APBN yang dialihkan kepada
berpendapatan menengah ke bawah, dari risiko daerah. Dari sisi kebijakan, desentralisasi fiskal
sosial dan ekonomi. Pemerintah berupaya ditujukan untuk mendukung pendanaan atas
agar perlindungan sosial mampu menjangkau urusan-urusan yang telah diserahkan kepada
setiap warga negara Indonesia pada setiap fase daerah, agar daerah dapat meningkatkan
kehidupan, sejak dalam fase embrio sampai kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
dengan kematian. Lebih lanjut, integrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
sinergi program dapat terus ditingkatkan Penguatan kualitas belanja daerah sangat
efisiensi dan ketepatan sasarannya. Peningkatan krusial dalam menciptakan belanja daerah
efisiensi akan mendukung kemampuan fiskal yang lebih produktif dan berdaya guna untuk
dalam menjaga keberlangsungan program menggerakkan sektor riil di daerah.
bantuan sosial. Sementara itu perbaikan
ketepatan sasaran diharapkan mampu Prioritas kelima, reformasi birokrasi.
membantu menurunkan angka kemiskinan Pemantapan reformasi birokrasi akan terus
serta mengurangi kesenjangan pendapatan diupayakan untuk mendorong produktivitas
secara signifikan. Salah satu bentuk peningkatan dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)
kualitas perlindungan sosial dalam RAPBN dengan tujuan menciptakan birokrasi yang
tahun 2020 adalah melalui Kartu Sembako. efisien, melayani, kompeten, berintegritas,
serta profesional. Reformasi birokrasi
Prioritas ketiga, akselerasi pembangunan mencakup perubahan yang mendasar dalam
infrastruktur untuk mendukung tata kelola pemerintahan sehingga diharapkan
transformasi industrialisasi. Kebijakan berdampak kepada pelayanan publik yang
pembangunan infrastruktur, yang dalam berkualitas serta berkontribusi terhadap
iklim investasi yang kondusif. Pengalokasian
beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja anggaran berdasarkan prioritas-prioritas
pembangunan tersebut, tentunya semakin
yang nyata, akan terus dilanjutkan oleh menegaskan arah dan kebijakan pembangunan
nasional, serta membantu dalam proses
pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN
agar dapat berdampak signifikan terhadap
untuk pembangunan infrastruktur diperlukan upaya pemerintah dalam pencapaian Visi
Indonesia 2045.
pendanaan yang cukup besar, sementara itu
4.2 Kualitas sumber daya manusia yang
kapasitas fiskal yang tersedia masih belum kompatibel terhadap TIK

sepenuhnya memadai, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia
yang berkualitas berperan penting dalam
innovative dan creative financing dengan pelibatan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional
yang optimal serta berkelanjutan. Pemerintah
peran swasta, BUMN, BLU dan Pemda, berkomitmen untuk melakukan penguatan
investasi pembangunan SDM terutama
dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan

portofolio pembiayaan yang berisiko rendah.

Prioritas keempat, penguatan kualitas
desentralisasi fiskal untuk mendorong
pusat pertumbuhan di daerah. Implementasi
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di
Indonesia sudah berlangsung kurang lebih dua
dasawarsa lamanya. Dari sisi anggaran, hal ini

4-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan.
kesehatan. Komitmen tersebut ditunjukan Dari aspek akses, capaian sudah cukup baik,
antara lain melalui pemenuhan Anggaran yang ditunjukkan dari angka partisipasi
Pendidikan dan Anggaran Kesehatan masing– sekolah. Namun, dari aspek kualitas masih
masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari terdapat tantangan yang perlu terus diupayakan
APBN. Penguatan kualitas belanja di bidang perbaikannya. Salah satu indikator adalah skor
pendidikan dan kesehatan terus dilakukan PISA yang menggambarkan kemampuan
Pemerintah agar pembangunan yang dilakukan dalam 3 bidang (matematika, membaca, ilmu
berdampak signifikan bagi perekonomian pengetahuan alam), dimana pada tahun 2015
serta berkelanjutan. Peningkatan kualitas Indonesia menduduki peringkat 62 dari sekitar
SDM ini dilakukan agar SDM Indonesia 70 negara dibawah posisi negara-negara lain di
lebih berkualitas dan kompatibel terhadap kawasan (Grafik 4.1). Untuk penilaian tahun
perkembangan teknologi informasi dan 2018, yang akan diumumkan 3 Desember 2019
komunikasi (TIK). Lebih lanjut, Pemerintah diharapkan skor PISA Indonesia mengalami
selalu meningkatkan kualitas layanannya, perbaikan.
termasuk melalui penyediaan layanan yang
sejalan dengan perkembangan IT. Hal ini juga GRAFIK 4.1
dalam rangka mengantisipasi perkembangan SKOR PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA), 2015
dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang
memasuki era revolusi industri 4.0 dengan Matematika Membaca Ilmu Pengetahuan Alam
karakteristik utama dominannya penggunaan
teknologi digital, antara lain penggunaan Singapura 564 Singapura 535 Singapura 556
internet of things, big data, cloud technology, advanced China 525
robotics, 3D printing, dan augmented reality. 531 China 494 Vietnam 518
Vietnam 443
4.2.1 Anggaran Pendidikan Malaysia 495 Vietnam 487 China 421
Thailand 403
Sumber daya manusia merupakan modal utama Indonesia 446 Malaysia 431 Malaysia 401
dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan
sumber daya alam yang melimpah dan teknologi Brazil 415 Thailand 409 Thailand 200 400 600
yang semakin canggih, tidak akan mempunyai
kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung 0 386 Brazil 407 Indonesia
oleh adanya sumber daya manusia yang
berkualitas. Dengan demikian, peningkatan 377 Indonesia 397 Brazil
kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu
pada peningkatan SDM dan hanya akan dapat 200 400 600 0 200 400 600 0
dicapai salah satunya melalui pembangunan
bidang pendidikan. Sumber: OECD

Sejak tahun 2009, melalui amanat konstitusi, Selain masalah akses dan kualitas pendidikan
proporsi anggaran pendidikan telah mencapai yang belum merata, masih terdapat beberapa isu
20 persen dari belanja negara. Beragam lain yang perlu mendapatkan perhatian, antara
kebijakan telah dilakukan guna pemenuhan dan lain: (1) 58 persen tenaga kerja di Indonesia
berpendidikan setara SMP ke bawah, yang
berdampak pada rendahnya kualitas tenaga
kerja yang tersedia, (2) masih terdapat risiko
skill mismatch antara dunia pendidikan dan pasar
tenaga kerja, serta (3) rendahnya produktivitas
dan tingkat keterampilan tenaga kerja.

Dari sisi dukungan pendanaan Pemerintah
Pusat, anggaran pendidikan yang dialokasikan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-3

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

600,0 GRAFIK 4.2 5,7
500,0 PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2015-2020 505,8
400,0 10,4 9,5 10,8
300,0
6,3

-5,0 478,4
370,8
406,1 431,7

390,3

200,0

100,0

- 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2015 2019 2020

Anggaran Pendidikan (triliun rupiah) Pertumbuhan (%)
Sumber Kementerian Keuangan

dalam APBN terus meningkat dari Rp390.279,0 (2) pemberian beasiswa Bidikmisi kepada
miliar pada tahun 2015 menjadi Rp478.417,4 269 ribu mahasiswa (2015) menjadi 463 ribu
miliar pada tahun 2019. Perkembangan ang garan mahasiswa (2019), (3) pemberian bantuan
pendidikan dapat dilihat pada Grafik 4.2. Kartu Indonesia Pintar untuk sekitar 20
Dalam periode 2015—2019, Pemerintah juta siswa per tahun, (4) pembangunan dan
mengambil langkah-langkah kebijakan guna rehabilitasi ruang kelas sebanyak 24 ribu
mengatasi tantangan dan permasalahan dalam ruang kelas (2015) menjadi 56 ribu ruang kelas
bidang pendidikan sebagai berikut: (1) sejak (2019), (5) revitalisasi pendidikan vokasi, dan
tahun 2015, disalurkan bantuan pendidikan (6) memperkuat peran lembaga pengelola dana
melalui Kartu Indonesia Pintar, (2) realokasi abadi pendidikan sebagai Sovereign Wealth Fund
BOS dari K/L ke DAK pada tahun 2016 untuk (SWF) Pendidikan.
memastikanketepatansasarandanpemanfaatan,
(3) mulai diterapkannya BOS berbasis Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah
kinerja pada tahun 2019, (4) diserahkannya tidak hanya memprioritaskan investasi fisik
pelaksanaan rehabilitasi sarpras pendidikan tapi juga investasi sumber daya manusia
kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk
dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019, meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar
(5) perluasan program beasiswa afirmasi/ semakin kreatif, inovatif, produktif, berkualitas,
bidikmisi, (6) memperkuat pendidikan vokasi memiliki daya saing, serta berkeahlian yang
melalui pengembangan BLK Komunitas, mampu bersaing di dunia internasional. Agar
dan (7) pengalokasian dana abadi pendidikan SDM Indonesia mampu bersaing dengan dunia
yang terus meningkat, yang hasil kelolaannya internasional, Pemerintah menetapkan tema
dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa. kebijakan fiskal yaitu APBN untuk akselerasi
daya saing melalui inovasi dan penguatan
Melalui anggaran dan langkah-langkah kualitas SDM. Anggaran pendidikan harus
kebijakan selama tahun 2015 hingga tahun fokus untuk meningkatkan keahlian (skill) dan
2019, berbagai capaian pembangunan bidang pengetahuan untuk mempersiapkan tenaga
pendidikan antara lain sebagai berikut: kerja kita menghadapi era industri 4.0.
(1) pemberian bantuan operasional sekolah
(BOS) meningkat dari 53,3 juta siswa Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut,
(2015) menjadi 55,8 juta siswa (2019), Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan

4-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

yang dilakukan pada tahun 2020 antara lain: bantuan beasiswa bidikmisi diperluas menjadi
(1) mendukung inisiatif perluasan akses program KIP Kuliah. Jumlah sasaran penerima
pendidikan dan peningkatan skill SDM; KIP Kuliah pada RAPBN 2020 ditargetkan
(2) melanjutkan percepatan dan peningkatan sebanyak 818 ribu mahasiswa yang terdiri dari
kualitas sarpras pendidikan oleh Kementerian penerimaan mahasiswa baru sebanyak 420 ribu
PUPR; dan (3) meningkatkan kualitas dan mahasiswa dan lanjutan beasiswa bidikmisi on
keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi. going sebanyak 398 ribu mahasiswa. Alokasi
anggaran untuk KIP Kuliah dalam RAPBN
Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan tahun 2020 sebesar Rp7.501,5 miliar melalui
yang akan ditempuh dalam meningkatkan Kemenristekdikti dan Kemenag.
kualitas SDM tersebut, dengan tetap menjaga
kesinambungan fiskal, alokasi anggaran Sasaran penerima KIP Kuliah antara lain
pendidikan dalam RAPBN tahun 2020 (1) lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/
direncanakan mencapai Rp505.754,9 miliar MA/sederajat yang berprestasi akademik,
atau 20 persen dari belanja negara (Tabel 4.1). (2) pemegang KIP selama di SMA/SMK/MA
Jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja dan/atau termasuk dalam 40 persen pendapatan
Pemerintah Pusat (termasuk K/L), Transfer terbawah, (3) diterima di PTN/PTS/prodi
Ke Daerah dan Dana Desa, dan investasi yang terakreditasi A dan B. Untuk mendukung
Pemerintah pada pos pembiayaan, yang akan kesesuaian pendidikan dan kebutuhan industri,
dielaborasi lebih lanjut di bawah ini. bidang studi penerima KIP Kuliah diutamakan
pada pendidikan vokasi atau politeknik serta
Anggaran pendidikan melalui belanja pendidikan sarjana pada program studi sains
Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar dan teknologi. Hal ini diharapkan mendukung
Rp169.897,3 miliar. Beberapa kebijakan yang pengurangan pengangguran.
akan dilakukan meliputi: Pertama, perluasan
akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari Kedua, melanjutkan kebijakan eksisting KIP
keluarga miskin ke jenjang yang lebih tinggi dan BOS. Dalam rangka pemerataan akses
melalui KIP Kuliah. Cakupan penerima pendidikan dan percepatan wajib belajar 12

TABEL 4.1 Outlook RAPBN
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2019-2020
2019 2020
(triliun rupiah)
153,9 169,9
Komponen
35,4 35,7
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 40,0 41,5
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 49,8 55,0
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 303,5 306,9
3. Kementerian Agama 168,7 166,6
16,0 18,8
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 55,2 53,8
a.l. 1. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 49,8 54,3
2. DAK Fisik 21,0 29,0
3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 478,4 505,8
4. Bantuan Operasional Sekolah 2.341,6 2.528,8
20,4 20,0
III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan
Total Anggaran Pendidikan 4-5
Total Belanja Negara
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)

Sumber : Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

tahun, pada tahun 2020 jumlah siswa yang Selanjutnya, Anggaran Pendidikan melalui
menerima bantuan operasional sekolah (BOS) Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam
sebanyak 54,6 juta siswa. Selain itu, Pemerintah RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp306.857,6
juga akan melanjutkan memberikan beasiswa miliar. Jumlah ini mencapai 60,7 persen dari
melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 20,1 total anggaran pendidikan tahun 2020, sedikit
juta siswa. Ketiga, melanjutkan percepatan lebih rendah dibandingkan porsinya dalam
dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan tahun 2015 yang mencapai 63,6 persen. Hal ini
melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan sejalan mengingat pembangunan pendidikan
Perumahan Rakyat. dasar dan menengah utamanya merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah. Anggaran
Keempat, penguatan pendidikan vokasi. Dalam pendidikan melalui TKDD terdiri beberapa
rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan komponen, yaitu (1) Dana Transfer Umum
SDM untuk mempersiapkan tenaga kerja (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan
menghadapi era industri 4.0, Pemerintah Dana Bagi Hasil) yang diperkirakan untuk
mengembangkan SDM agar memiliki keahlian anggaran pendidikan, (2) Dana Transfer
(skill), jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), Khusus, dan (3) Dana Otonomi Khusus yang
penguasaan teknologi informasi dan diperkirakan untuk anggaran pendidikan,
komunikasi (ICT), dan merencanakan serta sebagaimana dimandatkan dalam peraturan
merancang pendidikan dan pelatihan sesuai terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui
kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat
Strategi peningkatan produktivitas dilakukan komponen tersebut bersifat block grant.
melalui peningkatan relevansi dan daya saing Sebagian besar anggaran pendidikan melalui
pendidikan tinggi. Kerjasama perguruan DBH dan DAU diperkirakan dimanfaatkan
tinggi dengan industri dan Pemerintah dalam untuk gaji tenaga pendidik di daerah (PNSD).
rangka penguatan pendidikan vokasi dilakukan Selain itu, DBH dan DAU juga diperkirakan
melalui kebijakan link and match dengan dimanfaatkan untuk kegiatan lain terkait
industri. Kebijakan link and match antara pendidikan, sesuai dengan profil pemanfaatan
pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri APBD untuk fungsi pendidikan.
didukung dengan revitalisasi 137 SMK sebagai
tindak lanjut Inpres Revitalisasi SMK dan Selanjutnya, komponen dana transfer khusus
pembentukan 2.000 BLK Komunitas. yang merupakan bagian dari anggaran
pendidikan mencakup DAK Fisik Pendidikan,
Kelima, peningkatan keterampilan bagi pencari dan DAK Nonfisik terkait Pendidikan. DAK
kerja melalui Kartu Pra Kerja. Melalui program fisik bidang pendidikan bertujuan untuk
Kartu Pra Kerja diharapkan kompetensi para mempercepat penyediaan infrastruktur publik
pencari kerja, pekerja alih profesi, atau korban terutama sarana dan prasarana pendidikan
PHK dapat meningkatkan keterampilan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang
dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 kelas, termasuk pemenuhan standar pelayanan
dan teknologi digital. Penjelasan lebih lanjut minimal (SPM) untuk pendidikan anak usia dini
terkait Kartu Pra Kerja akan dibahas pada serta penguatan pendidikan vokasi. Sementara
Bagian 4.2.2. itu, DAK Nonfisik bidang pendidikan antara
lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah

4-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

(BOS), Tunjangan Profesi Guru PNSD, telah menyalurkan beasiswa kepada 20.255
Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan orang. Pada akhir tahun 2019, akumulasi dana
Tunjangan Khusus Guru PNSD. diharapkan mencapai Rp66.117,7 miliar. Dalam
tahun 2020, Pemerintah akan memperkuat
Dalam tahun 2020, akan dilakukan perbaikan peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong
pengelolaan BOS, antara lain melalui kenaikan perluasan program beasiswa afirmasi dan
unit cost BOS reguler, serta penguatan BOS pengembangan beasiswa yang bersifat khusus
berbasis kinerja dan perluasan sekolah (vokasi, ASN, TNI/Polri), dengan besaran
penerima. Sementara itu, dukungan terkait investasi mencapai Rp18.000,0 miliar.
perbaikan penghasilan tenaga pendidikan,
dalam DAK Nonfisik, akan dilanjutkan Sementara itu, dana abadi penelitian, yang
pengalokasian beberapa komponen tunjangan mulai dialokasikan tahun 2019, hasil kelolaanya
sebagai berikut: (1) Tunjangan Profesi Guru diharapkan dalam mendukung pengembangan
bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik inovasi dan peningkatan daya saing SDM.
dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, Pengalokasian dana abadi penelitian juga
(2) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) sejalan dengan Undang-undang Sistem
PNSD bagi guru yang belum mendapatkan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
tunjangan profesi guru dan belum memiliki (Sisnas Iptek) yang telah disahkan tanggal 16
sertifikat pendidik, dan (3) Dana Tunjangan Juli 2019, yang mengamanatkan pendanaan
Khusus Guru (TKG) PNSD sebagai bentuk untuk kegiatan penelitian, pengembangan,
kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi pengkajian, dan penerapan yang terintegrasi.
guru PNSD yang melaksanakan tugas di desa Dalam RAPBN tahun 2020, besaran investasi
sangat tertinggal. Pemerintah dalam bentuk dana abadi penelitian
direncanakan sebesar Rp5.000,0 miliar.
Selanjutnya, Anggaran pendidikan
juga mencakup investasi Pemerintah Selain itu, dalam RAPBN tahun 2020
dalam pos pengeluaran pembiayaan. Pemerintah juga mulai mengalokasikan investasi
Dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah dalam bentuk dana abadi kebudayaan dan dana
melanjutkan pengalokasikan investasi bidang abadi perguruan tinggi, masing-masing sebesar
pendidikan melalui dana pengembangan Rp1.000,0 miliar dan Rp5.000,0 miliar. Hasil
pendidikan nasional (DPPN) dan dana kelolaan dari investasi dana abadi kebudayaan
abadi penelitian. DPPN bertujuan untuk diharapkan dapat mendukung upaya pemajuan
menjamin keberlangsungan program kebudayaan pada 10 objek yang mencakup
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus,
bentuk pertanggungjawaban antargenerasi pengetahuan tradisional, teknologi tradisional,
(intergenerational equity), dalam bentuk pemberian seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga
beasiswa dan riset, yang dananya bersumber tradisional.Sementara hasil kelolaan dari dana
dari pengelolaan DPPN yang dilakukan oleh abadi perguruan tinggi diharapkan dapat
BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mendukung upaya mewujudkan World Class
(LPDP). Dalam kurun waktu 2010–2018, University melalui pengembangan SDM serta
LPDP telah mengelola dana sebesar Rp46.117,7 sarana dan prasarana pada beberapa perguruan
miliar, dan sampai dengan akhir tahun 2018 tinggi terpilih di Indonesia.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-7

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

4.2.2 Kartu Pra Kerja Untuk Peningkatan hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gap
Keterampilan Bagi Pencari Kerja antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia
kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Pra
Pengembangan sumber daya manusia Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong
berkaitan dengan tersedianya kesempatan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan
dan pengembangan belajar, dengan saat ini dan masa mendatang terutama dalam
membuat program-program training yang menghadapi era revolusi industri 4.0 dan
meliputi perencanaan, penyelenggaraan, teknologi digital. Melalui program Kartu Pra
dan evaluasi atas program-program tersebut Kerja diharapkan kompetensi, baik para pencari
(Armstrong (1997:507). Oleh karena itu, kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau
selain pembangunan di bidang kesehatan dan korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia
pendidikan, peningkatan SDM di tahun 2020 kerja, sehingga masalah pengangguran di
juga difokuskan pada peningkatan kualitas Indonesia dapat diatasi.
dan produktivitas para pencari kerja baru
(khususnya anak muda), maupun yang sedang Urgensi Kartu Pra Kerja
bekerja (alih profesi/korban PHK), melalui
Kartu Pra Kerja. Penyediaan Kartu Pra Kerja Pertama, kondisi ketenagakerjaan nasional.
ini merupakan terobosan dari Presiden RI, Berdasarkan data Sakernas Februari 2019,
Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, terdapat 6,82 juta penduduk Indonesia yang
Prof. Dr K.H. Ma’ruf Amin, sebagai Presiden menganggur (5,01 persen dari angkatan kerja).
terpilih periode 2019 – 2024. Sementara itu, dari keseluruhan pekerja yaitu
129,4 juta orang, sebanyak 58,26 persen yang
Kehadiran Kartu Pra Kerja selain merupakan lulusan SMP ke bawah (Grafik 4.3).
dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari Di samping itu, 63 persen lulusan pendidikan
para pencari kerja yang mengalami kesulitan formal mismatch/tidak sesuai dengan kebutuhan
mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan dunia kerja. Untuk menutupi kesenjangan
kompetensi yang didapat dari lembaga tersebut, maka angkatan kerja perlu diberikan
pendidikan seringkali tidak sesuai dengan peningkatan keterampilan, baik melalui skilling
kebutuhan dunia kerja. Kartu Pra Kerja pada maupun re-skilling. Skilling bertujuan untuk

50,0 GRAFIK 4.3
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG
BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI

YANG DITAMATKAN 2016-2019

45,0

40,0

35,0

persen 30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

- 2017 2018 2019
2016

SD ke bawah SMP SMA SMK Diploma I/II/III Universitas

Sumber: Badan Pusat Statistik

4-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

memberikan keterampilan kejuruan/vokasi penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan
kepada pencari kerja yang belum memiliki dalam dua bentuk:
pengalaman kerja. Sementara itu, re-skilling
bertujuan untuk memberikan keterampilan 1. Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan
kejuruan/vokasi yang berbeda untuk alih target sasaran sebanyak 500 ribu orang.
profesi. Akses ini merupakan lanjutan dan
perluasan kegiatan yang sudah berjalan,
Kedua, menghadapi revolusi industri 4.0. yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi
Transformasi struktural perekonomian saat kompetensi kerja kepada pencari kerja
ini ditandai dengan peralihan dari aktivitas melalui LPK Pemerintah termasuk BLK,
konvensional/analog menuju aktivitas yang LPK Swasta, dan Training Center Industri,
menggunakan teknologi digital. Transformasi dimana pelatihan dilakukan melalui tatap
tersebut tidak hanya memberikan peluang muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari
peningkatan efisiensi dunia usaha/industri, kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang
tetapi juga menimbulkan tantangan bagi alih profesi atau korban PHK (re-skilling).
pekerja. Di masa mendatang diprediksi akan
terjadi gap antara kompetensi tenaga kerja 2. Kartu Pra Kerja akses Digital dengan
yang tersedia saat ini dengan kompetensi yang target sasaran 1,5 juta orang utamanya
dibutuhkan. Kompetensi yang dibutuhkan di untuk kelompok usia muda (skilling dan
masa depan adalah kreativitas, analisis data re-skilling) (Grafik 4.4). Sementara itu,
(big data), berpikir kritis, pemecahan masalah untuk mendukung pelaksanaan program
kompleks, emotional intelligence, serta science, wajib belajar 12 tahun, penduduk usia
technology, engineering and mathematics (STEM). 15-18 tahun tidak termasuk dalam target.
Untuk itu, penyiapan kompetensi tenaga kerja Melalui mekanisme ini, penerima manfaat
Indonesia yang selaras dengan kebutuhan dapat memilih jenis, tempat, dan waktu
di masa mendatang perlu menjadi perhatian pelatihan melalui platform digital seperti
bersama antara pemerintah, dunia usaha, serta GoJek, Tokopedia, dan lainnya. Pelatihan
lembaga pendidikan dan pelatihan. dapat dilaksanakan secara online maupun
tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan
Ketiga, memanfaatkan bonus demografi. Tahun lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah
2030-2040 diproyeksikan menjadi puncak ditentukan oleh pemerintah.
bonus demografi Indonesia, yakni jumlah usia
produktif lebih besar dibandingkan penduduk Untuk menjalankan program tersebut
usia tidak produktif (BPS dan Bappenas). pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar
Populasi usia produktif diperkirakan akan Rp8.000,0 miliar - Rp10.000,0 miliar. Agar
bertambah ± 30 juta orang pada tahun 2030. dapat memberikan efek sosial ekonomi yang
maksimal, pelaksanaan Program Kartu Pra
Desain Implementasi Kartu Pra Kerja 2020 Kerja didesain dengan mempertimbangkan
berbagai aspek dengan tetap memperhatikan
Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan diberikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
kepada dua juta penerima manfaat. Mekanisme

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-9

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

GRAFIK 4.4
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN

KELOMPOK UMUR 2016-2018
30

25

persen 20

15

10

5

0 55-59 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19
60 keatas 50-54 2016 2017 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlebih, program ini akan melibatkan berbagai (iv) menyiapkan dokumen untuk keperluan
pihak seperti K/L, lembaga pelatihan negeri audit;
maupun swasta, perusahaan pencari tenaga 3. melaksanakan kemitraan (Partnership):
kerja, platform digital, dan juga penerima manfaat (i) membangun kerjasama dengan multi-
itu sendiri. Di samping itu, dalam rangka stakeholder baik platform digital ataupun
menghadapi perubahan struktur ekonomi penyelenggara kursus dan latihan kerja,
menuju revolusi Industri 4.0, implementasi (ii) membangun kerjasama antar K/L yang
program Kartu Pra Kerja perlu dikembangkan terlibat di dalam program Kartu Pra Kerja,
dan didesain secara digital untuk melengkapi dan (iii) membangun kerjasama dengan
format yang selama ini sudah dijalankan. Pemda, BUMN, dan pihak lain;
4. membangun teknologi dan operasi:
Oleh karena itu, untuk menjalankan program (i) membangun dan mengawasi proses
ini, diperlukan satu lembaga pengelola atau bisnis program, (ii) menentukan standar
Project Management Office (PMO) yang akan user experience kepada platform digital,
menangani implementasi program Kartu (iii) mengelola server dan data sharing, dan
Pra Kerja baik akses regular maupun digital. (iv) penyelesaian masalah operasional;
Adapun tugas dari PMO tersebut antara lain: 5. membantu menyusun infrastruktur
hukum yang diperlukan: (i) menyusun
1. mengembangkan produk (Product dan mengevaluasi kontrak induk (payung
Development): (i) membuat kriteria untuk hukum) antara PMO dan platform digital,
penyelenggara kursus dan latihan kerja, (ii) menangani proses hukum bila
(ii) membuat kriteria penerima manfaat, ditemukan fraud atau tuntutan hukum
dan (iii) menentukan jenis kursus sesuai oleh pihak-pihak; (iii) menyusun kontrak
industri prioritas; SDM PMO; dan (iv) memberikan nasihat
hukum terkait dengan audit, pengambilan,
2. mengelola keuangan (Financial Management): penyimpanan, analisis dan diseminasi
(i) membuat perencanaan anggaran informasi;
untuk program, (ii) Melakukan proses 6. melakukan data analytics: (i) mendesain
pembayaran kepada platform digital/ evaluasi proses dan keberhasilan program;
marketplace, (iii) membuat perencanaan (ii) membangun PMO data warehousing;
anggaran untuk operasional PMO, dan

4-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

(iii) memproses data dan mengembangkan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk
sistem otomatisasi, (iv) mempresentasikan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar
data kinerja di dashboard dan laporan untuk 5 persen dari belanja negara pada APBN sesuai
pemerintah, dan (v) melakukan riset. dengan amanat Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peningkatan
Selain melalui skilling dan re-skilling, anggaran kesehatan secara garis besar ditujukan
Pemerintah juga memiliki instrumen fiskal untuk memperkuat upaya peningkatan akses
untuk mendukung pelatihan vokasi dengan dan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka
mendorong perusahaan melakukan upskilling pembangunan SDM yang berkualitas.
yaitu dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pencapaian dari anggaran kesehatan dalam
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah periode 2015–2019 antara lain ditunjukkan
Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan melalui: (1) penurunan prevalensi stunting
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak (pendek dan sangat pendek) pada balita dari
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Kebijakan 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen
tersebut bertujuan untuk mendorong dunia di tahun 2018; (2) persentase balita gizi buruk
usaha dan dunia industri dalam penyiapan SDM yang mendapat perawatan mencapai 100
berkualitas, melalui pengurangan penghasilan persen tiap tahunnya; (3) peningkatan cakupan
bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah kepesertaan JKN Kesehatan dari 88,0 juta
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik jiwa pada tahun 2015 menjadi 96,8 juta jiwa
kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran pada tahun 2019; (4) peningkatan sertifikasi
yang strategis. obat dan makanan dari 41,3 ribu pada tahun
2015 menjadi 74,0 ribu pada tahun 2019; dan
4.2.3 Anggaran Kesehatan (5) peningkatan persentase ketersediaan obat
dan vaksin di puskesmas dari 79,4 persen pada
Jumlah anggaran kesehatan pada periode tahun tahun 2015 menjadi 95,0 persen pada tahun
2015-2019 terus meningkat, dan peningkatan 2019.
paling tajam terjadi pada tahun 2016, di mana
anggaran kesehatan tumbuh sebesar 33,8 Pencapaian tersebut tidak terlepas dari
persen dari tahun 2015 (Grafik 4.5). Hal ini meningkatnya realisasi anggaran kesehatan

GRAFIK 4.5 80,0
PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2015-2020 70,0
150,0 60,0
50,0
130,0 132,2 40,0
110,0 30,0
109,0 117,0 20,0
10,0
90,0 92,8 92,2 0,0
-10,0
triliun rupiah 33,8
persentase
70,0 69,3

50,0 16,1 18,3
30,0 13,0

10,0 7,3

-0,6

-10,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020

Anggaran Kesehatan Pertumbuhan Anggaran Kesehatan

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-11

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

selama periode 2015-2019. Beberapa kebijakan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita dan
bidang kesehatan yang ditempuh oleh akselerasi penurunan stunting; (3) Peningkatan
Pemerintah, antara lain dilaksanakan oleh dan pemerataan akses layanan kesehatan, melalui
Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN, harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda
yaitu: (1) Program Jaminan Kesehatan Nasional; untuk pembangunan faskes dan mendorong
(2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; skema KPBU, dan (4) Peningkatan efektivitas
(3) Program Pengembangan dan Pemberdayaan program JKN, antara lain: (i) Perbaikan sistem
Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); dan manajemen JKN melalui percepatan
(4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; peningkatan kepesertaan, peningkatan kualitas
(5) Program Pengawasan Obat dan Makanan; layanan kesehatan, dan strategic purchasing untuk
dan (6) Program Kependudukan, KB, dan efisiensi biaya manfaat, (ii) Penguatan peranan
Pembangunan Keluarga. pemda melalui peningkatan kepesertaan serta
integrasi jamkesda ke BPJS Kesehatan, serta
Di tengah capaian bidang kesehatan yang (iii) Reviu besaran iuran, dan (iv) Peningkatan
membaik, Indonesia masih menghadapi anggaran PBI.
beberapa tantangan, antara lain: (1) angka
kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting Pada tahun 2020, alokasi Anggaran Kesehatan
masih tinggi; (2) kinerja sistem kesehatan sebesar Rp132.179,5 miliar atau 5,2 persen
dan pemerataan akses pelayanan kesehatan terhadap RAPBN tahun 2020 (Tabel 4.2).
(termasuk fasilitas dan tenaga kesehatan) Sebagian besar anggaran kesehatan tahun
masih kurang memadai; (3) Program Jaminan 2020 disalurkan melalui kementerian/
Kesehatan Nasional (JKN) khususnya untuk lembaga. Meskipun demikian, anggaran
masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan melalui transfer ke daerah dan dana
kurang efektif; dan (4) prevalensi penyakit desa (TKDD) pada tahun 2020 meningkat
menular utama (HIV/AIDS, TB, dan malaria) dibandingkan tahun 2019, sejalan dengan
masih tinggi, serta (5) faktor risiko penyakit langkah Pemerintah mendorong partisipasi
tidak menular (obesitas, merokok, dan tekanan Pemda dalam rangka peningkatan dan
darah tinggi) cenderung meningkat. pemerataan akses layanan kesehatan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan Anggaran Kesehatan tersebut digunakan
tersebut, kebijakan anggaran kesehatan di tahun untuk mendukung dan mendorong tercapainya
2020 diarahkan antara lain pada: (1) Refocusing sasaran/indikator kesehatan sesuai RKP
anggaran kesehatan, yang ditujukan antara pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut:
lain untuk mendorong peningkatan kualitas (1) persentase prevalensi stunting pada balita
belanja kesehatan di daerah, penggalian pajak sebesar 27,1 persen, (2) persentase imunisasi
baru (negative externalities) untuk kesehatan, dasar lengkap pada baduta sebesar 64 persen,
penguatan program-program promotif dan (3) persentase ibu hamil kurang energi kronik
preventif melalui program Germas (Gerakan (KEK) sebesar 16 persen, (4) persentase
Masyarakat Hidup Sehat), dan efisiensi belanja fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
kesehatan dengan pemanfaatan teknologi, sebesar 60 persen, (5) persentase rumah sakit
(2) Penguatan anggaran kesehatan untuk terakreditasi sebesar 75 persen, (6) persentase
program early childhood melalui peningkatan puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan

4-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

TABEL 4.2

ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN, 2019-2020
(triliun rupiah)

Komponen Outlook RAPBN
2019 2020

1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 86,0 97,2
A. Anggaran Kesehatan pada K/L 65,4 66,2
a.l. 1. Kemenkes 57,0 57,4
2. BPOM 1,8 1,9
3. BKKBN 2,9 3,6
B. BA BUN 20,6 31,0
31,0 34,9
2. Melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa
18,9 20,8
a.l. A. DAK Kesehatan dan KB 10,8 11,7
B. BOK dan BOKB
117,0 132,2
3. Anggaran Kesehatan (1 + 2)
2.341,6 2.528.8
4. Total Belanja Negara

Rasio Anggaran Kesehatan 5,0 5,2

Sumber: Kementerian Keuangan

sesuai standar sebesar 35 persen, (7) persentase juga menunjukkan perlunya perbaikan segera,
puskesmas tanpa dokter sebesar 12 persen, seperti tingkat ibu hamil mengalami anemia
(8) persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 48,9 persen (lebih tinggi dari 37,1
sebesar 82,8 persen, (9) persentase penduduk persen di tahun 2013), dan 6,2 persen bayi lahir
yang tercakup dalam program JKN sebesar 85 dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
persen, (10) jumlah penerima PBI JKN dari
40 persen penduduk berpendapatan terbawah Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh
sebesar 96,8 juta jiwa, dan (11) persentase pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis
kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama
Germas sebesar 30 persen. Kehidupan (HPK), sejak janin dalam kandungan
hingga anak berusia 2 tahun. Anak tergolong
4.2.4 Percepatan Pencegahan Stunting stunting apabila panjang atau tinggi badannya
berada di bawah standar yang ditetapkan
Prevalensi stunting pada balita di Indonesia Kementerian Kesehatan. Pencegahan dan
telah menunjukkan perbaikan, dari sebesar penurunan stunting adalah salah satu investasi
37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,8 kunci dalam pembangunan manusia dan
persen pada tahun 2018 (riset kesehatan dasar peningkatan kemajuan ekonomi. Stunting
2018). Namun demikian, angka prevalensi mempengaruhi perkembangan otak sehingga
ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal
beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini berisiko menurunkan produktivitas pada
seperti Thailand (16,0 persen), Malaysia (17,5 saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak
persen), dan Vietnam (23,0 persen). Prevalensi lebih rentan terhadap penyakit dan berisiko
stunting di Indonesia terjadi pada semua daerah lebih tinggi menderita penyakit tidak menular
dan juga lintas golongan pendapatan. Terlebih, pada usia dewasa. Bahkan, stunting dan berbagai
beberapa indikator kesehatan pada tahun 2018 bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi
pada hilangnya 2-3 persen Produk Domestik

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-13

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Bruto (PDB) setiap tahunnya (World Bank, Konvergensi Program
2014).
Komitmen Pemerintah dalam mengatasi
Pemerintahmenyadaribahwaupayapencegahan permasalahan stunting ini ditunjukkan dengan
dan penurunan stunting perlu dilakukan secara mengintegrasikan percepatan penurunan
komprehensif serta melibatkan berbagai pihak, stunting ke dalam RPJMN 2015 – 2019, yang
mulai dari tahap perencanaan hingga tahap kemudian setiap tahunnya ditransmisikan ke
pemantauan dan evaluasinya. Untuk itu, pada dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) sejak
tahun 2018 Pemerintah menetapkan Strategi tahun 2015. Implementasi dari intervensi
Nasional Percepatan Pencegahan Stunting atau tersebut dilakukan oleh 23 Kementerian/
Stranas Stunting. Melalui strategi tersebut, Lembaga, sebagaimana pada Tabel 4.3.
dilakukan langkah perubahan yang signifikan
dengan menggunakan pendekatan konvergensi Upaya percepatan pencegahan stunting
dengan sinkronisasi antara program-program dilakukan melalui dua jenis intervensi, yaitu
baik di level nasional, provinsi, kabupaten/ intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi
kota, dan desa. Stranas Stunting terdiri atas sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar
lima pilar, yaitu: (1) Komitmen dan Visi penyebab langsung stunting dan intervensi gizi-
Kepemimpinan; (2) Kampanye Nasional sensitif menyasar penyebab tidak langsung
dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) stunting.
Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan
Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Intervensi gizi spesifik umumnya
Pemantauan dan Evaluasi. dilakukan oleh sektor kesehatan, yang
terdiri atas tiga kelompok intervensi yaitu:
Stranas Stunting sangat berguna sebagai (1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang
rambu-rambu Pemerintah dalam penanganan diidentifikasi memiliki dampak paling besar
stunting mengingat: (1) Stranas Stunting disusun pada pencegahan stunting dan ditujukan
berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman untuk menjangkau semua sasaran prioritas;
Indonesia dan global terkait dengan upaya (2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang
pencegahan stunting, (2) Stranas Stunting berdampak pada masalah gizi dan kesehatan
bertujuan untuk memastikan agar semua lain yang terkait stunting dan diprioritaskan
sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk setelah intervensi prioritas dilakukan; dan (3)
mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu,
prioritas, terutama meningkatkan cakupan yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan
dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga kondisi tertentu, termasuk saat darurat
1.000 HPK, ibu hamil dan anak usia 0 - 2 bencana (program gizi darurat). Intervensi ini
tahun, (3) Stranas Stunting disusun agar semua dilakukan untuk menyasar dua kelompok, yaitu
pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama sasaran prioritas (ibu hamil, ibu menyusui, dan
untuk mempercepat pencegahan stunting, dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga
(4) Penyusunan Stranas Stunting melibatkan: 1.000 HPK) dan sasaran penting (remaja putri,
K/L, akademisi dan organisasi profesi, wanita usia subur, dan anak usia 24-59 bulan).
masyarakat madani, dunia usaha, dan mitra
pembangunan/donor. Intervensi gizi sensitif umumnya dilakukan
oleh sektor di luar sektor kesehatan dengan

4-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

TABEL 4.3
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Kementerian/Lembaga

1.  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* 13. Kementerian Sosial

2.  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas* 14. Kementerian Perindustrian

3.  Kementerian Dalam Negeri* 15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.  Kementerian Keuangan* 16. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5.  Kementerian Kesehatan 17. Kementerian Perdagangan

6.  Kementerian Pertanian 18.  Kementerian Koperasi dan UKM

7.  Kementerian Kelautan dan Perikanan 19.  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

8.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20.  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

9.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 21.  Badan Pusat Statistik*

10. Kementerian Komunikasi dan Informatika 22.  Sekretaris Kabinet*

11.  Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal 23.  Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)*

12.  Kementerian Agama

* K/L yang melakukan koordinasi dan dukungan teknis seperti riset dan kajian

Sumber: Kementerian Keuangan

menyasar keluarga dan masyarakat umum, percepatan penurunan stunting, pemerintah
yang intervensinya mencakup: (1) Peningkatan daerah melaksanakan 8 (delapan) aksi
akses pangan bergizi; (2) Peningkatan integrasi mulai dari tahap perencanaan dan
kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan
gizi ibu dan anak; (3) Peningkatan akses dan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan,
kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan konvergensi diarahkan pada upaya penajaman
(4) Peningkatan penyediaan air bersih dan proses perencanaan dan penganggaran regular
sarana sanitasi. yang berbasis data dan informasi faktual
agar program dan kegiatan yang disusun
Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih tepat sasaran melalui: (i) pelaksanaan
lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik analisis situasi percepatan penurunan stunting;
dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara (ii) pelaksanaan rembuk stunting; dan (iii)
konvergen. Konvergensi penyampaian penyusunan rencana kegiatan. Analisis situasi
layanan membutuhkan keterpaduan proses dilakukan untuk mengetahui kondisi stunting
perencanaan, penganggaran, dan pemantauan di wilayah kabupaten/kota, penyebab utama,
program/kegiatan pemerintah secara lintas dan identifikasi program/kegiatan yang
sektor untuk memastikan tersedianya setiap selama ini sudah dilakukan. Hasil analisis ini
layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga diharapkan menjadi dasar dalam menentukan
sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif program/kegiatan, kelompok sasaran,
untuk semua kelompok masyarakat, terutama sumber-sumber pendanaan dan lokasi upaya
masyarakat miskin. Di tingkat daerah, untuk percepatan pencegahan stunting di daerah,
mewujudkan konvergensi program/kegiatan yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-15

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Secara umum, beberapa output K/L tahun
Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2019 yang mendukung penurunan stunting,
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut jenis intervensinya dapat dijelaskan
(APBD). sebagai berikut:

Percepatan Penurunan Stunting melalui 1. Intervensi gizi spesifik, dengan output antara
Belanja K/L lain:
i. Suplementasi gizi makro, dengan
Sesuai hasil rekonsiliasi data Rencana output Pemberian Makanan Tambahan
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja (PMT) Bagi Ibu Hamil Kurang Energi
K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kronik (KEK) dan Balita Kurus
Kementerian/Lembaga (RKA K/L), terdapat dengan target 521.990 Ibu Hamil
18 Kementerian/Lembaga yang memiliki KEK dan 1.486.400 balita kurus;
output terkait dengan upaya percepatan ii. Pemberian tablet tambah darah,
penurunan stunting pada APBN tahun dengan output Penguatan Intervensi
2019 dengan alokasi anggaran sebesar Suplementasi Gizi Pada Ibu Hamil dan
Rp 94.346,9 miliar. Sesuai hasil analisis lanjutan Balita dengan melakukan penguatan
dengan melakukan pemetaan aktivitas dan intervensi pemberian PMT, vitamin A,
pembobotan, alokasi anggaran tahun 2019 serta tablet tambah darah dengan target
dalam APBN yang relevan dalam mendukung 549 layanan;
penurunan stunting adalah sebesar Rp 29.005,8 iii. Promosi dan konseling gizi, dengan
miliar dengan rincian pada Tabel 4.4. output Pembinaan dalam Peningkatan

TABEL 4.4

ALO KASI ANGGARAN PADA O UPUT K/L TA 2019 YANG MENDUKUNG
PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN JENIS INTERVENSI

(triliun rupiah)

Alokasi Anggaran Yang Mendukung Penurunan
Stunting (dengan penajaman/ pembobotan)
Kementerian/
No Pendampingan,
Lembaga Intervensi Intervensi Koordinasi dan
Spesifik Sensitif Dukungan Total

1 Kemendagri -- Teknis0,028 0,028

2 Kementan - 0,268 0,015 0,283

3 Kemenperin - 0,001 - 0,001

4 Kemendikbud - 0,038 0,022 0,06

5 Kemenkes 3,656 2,441 0,377 6,473

6 Kemenag - 0,01 - 0,01

7 Kemensos - 16,972 0,04 17,011

8 KKP - 0,032 - 0,032

9 Kemen PUPR - 4,378 0,346 4,724

10 Kemenko PMK -- 0,001 0,001

11 Kemen PPPA - 0,002 - 0,002

12 BPS -- 0,209 0,209

13 Kemen PPN/ -- 0,001 0,001
Bappenas

14 Kemenkominfo - 0,025 - 0,025

15 BPOM - 0,062 - 0,062

16 Kemendes -- 0,005 0,005
PDTT

17 BKKBN - 0,065 - 0,065

18 BATAN -- 0,014 0,014

Total 3,656 24,294 1,056 29,006

Sumber: Kementerian Keuangan

4-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Status Gizi Masyarakat dan Pembinaan Perumahan Rakyat); dan output
dalam Peningkatan Pengetahuan Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi
Gizi Masyarakat melalui pelatihan Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pemberian Makanan Bayi dan Anak dengan target 45.000 desa/kelurahan
(PMBA), konseling menyusui, serta (Kementerian Kesehatan);
pelatihan pemantauan pertumbuhan iii. Akses pangan bergizi, dengan output
yang mencakup 34 provinsi dan 514 Pemberdayaan Pekarangan Pangan
kabupaten/kota; dengan target 4.600 kelompok di tingkat
iv. Pemantauan dan promosi pertumbuhan, kabupaten/kota yang tersebar di 34
dengan output Peningkatan Surveilans provinsi (Kementerian Pertanian); dan
Gizi melalui penguatan sistem informasi output Promosi Peningkatan Konsumsi
gizi terpadu serta pemutakhiran data Ikan Dalam Negeri Yang Dilaksanakan
surveilans gizi dengan target 549 layanan; (Gerakan Memasyarakatkan Makan
v. Imunisasi, dengan output Layanan Ikan/Gemarikan) dengan target 35 mitra
Imunisasi yang mencakup imunisasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan);
dasar lengkap dan imunisasi rutin di iv. Peningkatan kesadaran, komitmen dan
kabupaten/kota dengan target 519 praktik pengasuhan, dengan output
Layanan, serta output Paket Penyediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Vaksin untuk imunisasi dasar lengkap (PAUD) Menyelenggarakan Holistik
pada anak; Integratif melalui pemberian bantuan
layanan PAUD usia 0-3 tahun dan bantuan
2. Intervensi gizi sensitif, dengan output antara makanan sehat pada 1.200 lembaga dan
lain: output Lembaga Menyelenggarakan
i. Air minum, dengan output Sistem Pendidikan Keluarga untuk Intervensi
Penyediaan Air Minum (SPAM) Permasalahan Sosial Tertentu termasuk
terfasilitasi untuk pengembangan penurunan prevalensi stunting dengan
jaringan per aan di kawasan perkotaan dan target 33.859 lembaga (Kementerian
rawan air, Pembangunan SPAM Kawasan Pendidikan dan Kebudayaan); serta
Perkotaan, SPAM Berbasis Masyarakat output Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
melalui Pamsimas, Pembangunan SPAM termasuk pemberian materi kesehatan
di Kawasan Khusus yang mencakup reproduksi dan pencegahan stunting
kawasan perbatasan, pulau terluar, dan pada 250.000 pasangan (Kementerian
rawan air, serta Pembangunan SPAM Agama);
Regional (Kementerian Pekerjaan v. Peningkatan akses pelayanan kesehatan,
Umum dan Perumahan Rakyat); dengan output Cakupan Penduduk Yang
ii. Sanitasi, dengan output Sistem Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran
Pengelolaan Air Limbah yang mencakup (PBI) Melalui JKN/KIS dengan target
pengelolaan air limbah domestik 96,8 juta jiwa termasuk diantaranya ibu
terpusat skala regional, skala kota, skala hamil dan balita untuk memastikan akses
permukiman dan berbasis masyarakat kelompok tersebut terhadap pelayanan
dengan target 167.680 kepala keluarga kesehatan (Kementerian Kesehatan); dan
(Kementerian Pekerjaan Umum dan output Keluarga Miskin Yang Mendapat

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-17

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Bantuan Tunai Bersyarat dengan target prioritas pada 260 kabupaten/kota dan lokasi
10 juta Keluarga Penerima Manfaat prioritas ini akan terus dikembangkan ke
(KPM) yang mencakup prasyarat seluruh kabupaten/kota.
pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil
dan balita (Kementerian Sosial). 4.3 Perlindungan Sosial yang
Komprehensif
Selain output terkait intervensi spesifik
dan sensitif, terdapat output yang sifatnya Dalam tahun 2020, penguatan program
pendampingan, koordinasi dan dukungan perlindungan sosial yang komprehensif bagi
teknis, antara lain kegiatan advokasi dan riset. seluruh masyarakat menjadi salah satu fokus
belanja sebagai upaya mendukung peningkatan
Tahun 2020 kualitas SDM. Hal ini sejalan dengan salah satu
prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (RKP) tahun 2020 yaitu pembangunan manusia
Tahun 2020, penurunan stunting merupakan dan pengentasan kemiskinan, dengan program
Proyek Prioritas Nasional dengan strategi: (1) prioritas perlindungan sosial dan tata kelola
peningkatan efektivitas intervensi spesifik, kependudukan.
perluasan dan penajaman intervensi sensitif
secara terintegrasi; (2) peningkatan jaminan Penguatan perlindungan sosial tersebut
asupan gizi makro dan mikro terutama pada dilakukan melalui: (1) skema perlindungan
ibu hamil dan anak dengan usia dibawah dua sosial yang komprehensif berdasarkan
tahun termasuk peningkatan intervensi yang siklus kehidupan, (2) sinergi antarprogram,
bersifat life saving dengan didukung bukti yang (3) memastikan ketepatan sasaran yang
kuat (evidence based policy) termasuk fortifikasi didukung basis data terpadu. Penguatan
pangan; (3) penguatan advokasi, komunikasi tersebut diharapkan dapat berdampak positif
sosial dan perubahan perilaku hidup sehat berupa peningkatan daya beli masyarakat,
terutama mendorong pemenuhan gizi produktivitas, dan kualitas SDM yang
seimbang berbasis konsumsi pangan (food based pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan
approach); (4) penguatan sistem surveilans; (5) masyarakat.
peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga
khususnya pengasuhan, tumbuh kembang Program perlindungan sosial menyasar 40
anak dan gizi; (6) peningkatan komitmen dan persen penduduk dengan status ekonomi
pendampingan bagi daerah dalam intervensi terendah. Untuk memastikan ketepatan
perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi sasaran, Pemerintah menggunakan sistem yang
setempat; dan (7) respon cepat perbaikan gizi dapat digunakan untuk perencanaan program
dalam kondisi darurat. dan mengidentifikasi nama dan alamat calon
penerima bantuan sosial, baik rumah tangga,
Untuk tahun 2020, selain menjadikan keluarga maupun individu berdasarkan
percepatan penurunan stunting sebagai Proyek pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2020, kemudian disebut Basis Data Terpadu. Skema
juga telah dikembangkan intervensi penurunan perlindungan sosial dengan pemanfaatan basis
stunting yang holistik dan integratif dengan data terpadu dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

GAMBAR 4.1
BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM

Sumber: Bappenas (6) subsidi (diluar subsidi pajak), (7) dana desa,
dan (8) program pembiayaan ultra mikro.
Berbagai upaya penguatan program
perlindungan sosial menunjukkan hasil yang Dalam kurun waktu 2015-2019, alokasi
cukup baik yang tercermin dari membaiknya anggaran perlindungan sosial sebagaimana
indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan program-program tersebut di atas tumbuh
menunjukan tren yang menurun dalam 5 rata-rata 10,5 persen, yaitu dari Rp247.560,6
tahun terakhir dari 11,2 persen pada 2015 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp369.092,61
dan mencapai single digit 9,4 persen pada 2019. miliar pada tahun 2019. Perkembangan
Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan alokasi perlindungan sosial dapat dilihat pada
menunjukkan penurunan dari 0,408 pada 2015 Grafik 4.6.
menjadi 0,382 pada 2019.
GRAFIK 4.6
Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL
pemerintah untuk program perlindungan
sosial dan bantuan untuk masyarakat miskin/ 600 27,6% 6,6% 4,4%
daerah tertinggal. Dukungan tersebut 4,4% 5,1%
diberikan melalui berbagai program, yaitu: 500
(1) Program Keluarga Harapan (PKH),
(2) bantuan pendidikan melalui Kartu 400
Indonesia Pintar, (3) bantuan beasiswa untuk
mahasiswa melalui bidikmisi, (4) bantuan 300
sosial pangan, (5) bantuan iuran bagi rakyat
miskin untuk jaminan kesehatan (PBI JKN), 200

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 100

0 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2015 Alokasi (triliun rupiah) 2019 2020

Pertumbuhan (%)

Sumber : Kementerian Keuangan

4-19

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Beberapa kebijakan strategis program satunya dilakukan melalui Program Keluarga
perlindungan sosial yang diambil pemerintah Harapan (PKH). PKH merupakan program
pada periode tersebut diantaranya: pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga
(1) perluasan cakupan program Bidikmisi, miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga
PKH dan PBI JKN, (2) menaikkan indeks penerima manfaat (KPM) PKH. Program yang
manfaat program PKH, (3) menaikkan tarif juga dikenal di dunia internasional dengan
iuran segmen PBI program JKN pada tahun istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini telah
2016, (4) meningkatkan alokasi dana desa, dan dilaksanakan sejak tahun 2007.
(5) transformasi subsidi rastra menjadi bantuan
sosial pangan (BPNT/Rastra). Sebagai sebuah program bantuan sosial
bersyarat, penerima PKH harus terdaftar dan
Selanjutnya, pada tahun 2020 anggaran hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan
perlindungan sosial direncanakan sebesar terdekat. Kewajiban penerima PKH di bidang
Rp385.319,6 miliar. Anggaran ini dialokasikan kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan
untuk melaksanakan beberapa kebijakan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan
strategis seperti : (1) melanjutkan program imunisasi serta timbang badan anak balita
perlindungan sosial seperti PKH, PIP, Subsidi dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di
dan Pembiayaan Ultra Mikro, (2) penguatan bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan
program perlindungan sosial melalui perluasan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH
cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah, ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah
transformasi Bantuan pangan menjadi Kartu dasar, menengah dan atas, dan penambahan
Sembako, dan peningkatan anggaran dalam komponen eligibilitas yaitu anak SMA pada
rangka menjamin kesinambungan program tahun 2014 serta komponen lanjut usia dan
JKN. Penjelasan lebih lanjut untuk masing- disabilitas pada tahun 2016. Detail komponen
masing program adalah sebagai berikut. PKH dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Program Keluarga Harapan Dari sisi kepesertaan, sasaran penerima PKH
meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2015,
Program perlindungan sosial untuk mendukung PKH hanya mencakup 3,5 juta Keluarga KPM
pengentasan masalah kemiskinan kronis salah

TABEL 4.5
BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
BESARAN BANTUAN/KELUARGA/TAHUN
NO KOMPONEN BANTUAN 2007 2013 2015 2016 2017-2018 2019 2020

A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga -
1. Reguler : Rp 200.000 300.000 500.000 500.000 550.000 -
- - - - 1.000.000
2. PKH AKSES : Rp

B Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
1. Ibu hamil                  : Rp 800.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 2.400.000 3.000.000
2.400.000 3.000.000
2. Anak usia dini         : Rp - - FLAT
900.000 900.000
3. SD                             : Rp 400.000 500.000 450.000 450.000 1.890.000 sd 1.500.000 1.500.000
2.000.000 2.000.000
4. SMP                          : Rp 800.000 1.000.000 750.000 750.000 2.000.000 2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
5. SMA                          : Rp - - 1.000.000 1.000.000

6. Disabilitas berat    : Rp - - - -

7. Lanjut usia                : Rp - - - -

Bantuan Minimum Per KPM : Rp 600.000 800.000 950.000 950.000 1.450.000 900.000
Bantuan Maksimum Per KPM : Rp 2.200.000 2.800.000 3.700.000 3.900.000 10.150.000 10.800.000
Mekanisme Penyaluran
Tunai Tunai Tunai Tunai Non Tunai Non Tunai Non Tunai
Sumber: Kementerian Keuangan

4-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

untuk selanjutnya menjadi 10 juta KPM di pada 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018
tahun 2019 (Grafik 4.7). Selain itu, terdapat program subsidi rastra secara menyeluruh
kebijakan strategis dalam penyaluran PKH direalokasi menjadi program bantuan sosial
adalah meningkatkan indeks besaran manfaat pangan yang disalurkan melalui skema non
PKH 100 persen untuk komponen kesehatan tunai dan bansos Rastra. Perkembangan jumlah
dan pendidikan pada tahun 2019. sasaran subsidi rastra/bantuan pangan dapat
dilihat pada grafik berikut (Grafik 4.8).
GRAFIK 4.7
PROGRAM KELUARGA HARAPAN GRAFIK 4.8

40 10,0 10,0 10,0 20,0 SASARAN BANTUAN SOSIAL PANGAN/
KARTU SEMBAKO
30 6,0 6,2
20 3,5 15,0 1,2
10
10,0 10,2 15,6
0 2018 Outlook RAPBN 15,5 15,5 14,4 15,6 RAPBN
2015 2016 2017 2019 2020
5,0 5,3 2020
Alokasi (triliun rupiah) Sasaran (juta KPM)
Sumber: Kementerian Keuangan 0,0 2018 Outlook
2015 2016 2017 2019

Rastra (Juta Jiwa) BPNT (Juta Jiwa)
Sumber: Kementerian Keuangan
Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen
untuk tetap melanjutkan program PKH Saat ini, bantuan sosial pangan yang diberikan
dengan mengalokasikan Rp29.129,6 miliar dalam bentuk beras diberikan setiap bulannya
bagi 10,0 juta KPM. Hal ini diikuti dengan kepada KPM, dengan jumlah 10 kg beras
perbaikan dukungan basis data terpadu, berkualitas medium tanpa dikenakan harga/
kemudahan akses layanan keuangan digital, dan biaya tebus. Manfaat dari bantuan sosial
peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping pangan berupa Rastra di antaranya yaitu:
PKH. Perbaikan tersebut dilakukan untuk (1) peningkatan akses pangan baik secara fisik
memastikan ketepatan sasaran, meminimalisir (beras tersedia di titik distribusi/titik bagi),
inclusion dan exclusion error, serta menjamin maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan
ketepatan waktu dan jumlah bantuan. harga/biaya tebus), (2) stabilisasi harga beras
di pasaran, dan (3) pengendalian inflasi dan
Kartu Sembako menjaga stok pangan nasional. Sementara
itu, bantuan pangan non tunai (BPNT) yang
Perlindungan sosial masyarakat akan pangan dimulai pada tahun 2017 merupakan suatu
diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan upaya pemerintah untuk mentransformasikan
kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bentuk bantuan menjadi cashless yakni melalui
dari kelompok masyarakat berpenghasilan penggunaan kartu elektronik yang akan
rendah/keluarga miskin. Bantuan sosial diberikan langsung kepada KPM. Bantuan
pangan bertujuan untuk mengurangi beban sosial akan disalurkan secara non tunai dengan
pengeluaran keluarga miskin tersebut dalam menggunakan sistem perbankan, kemudian
memenuhi kebutuhan pangannya. Program dapat digunakan untuk memperoleh beras
bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan dan telur di E-Warong, sehingga KPM juga
Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan memperoleh nutrisi yang lebih seimbang.
menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT)

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-21

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Adapun manfaat BPNT bagi KPM yaitu: Di sisi lain, pengembangan bahan makanan
meningkatnya ketahanan pangan, serta yang didapatkan dari program ini akan
meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu, mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat,
mampu memberikan pilihan dan kendali dalam terutama anak-anak sejak dini sehingga akan
memenuhi kebutuhan pangan. Mekanisme memiliki pengaruh terhadap penurunan
ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan stunting.
ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan
kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP
penjualan telur dan beras. Kuliah/Bidikmisi

Selanjutnya, pada tahun 2020 dalam rangka Program perlindungan sosial juga mencakup
mewujudkan penguatan perlindungan sosial perlindungan akan akses terhadap pendidikan
dan meningkatkan efektifitas program bantuan bagi kelompok berpendapatan rendah/miskin
sosial pangan, maka BPNT akan dikembangkan /rentan miskin. Dalam rangka melindungi
menjadi Kartu Sembako dengan sasaran tetap anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/
15,6 juta KPM. rentan miskin terhadap potensi putus sekolah,
dan menarik siswa putus sekolah agar
Dengan Kartu Sembako, indeks bantuan kembali melanjutkan pendidikan, Pemerintah
yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik memberikan bantuan pendidikan melalui
menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP mencakup
Kartu Sembako memperluas jenis komoditas jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan
yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa menengah, baik melalui jalur pendidikan formal
beras dan telur seperti saat ini. Hal ini sebagai (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/
upaya dari Pemerintah untuk memberikan MA) maupun pendidikan non formal (Paket A
akses KPM terhadap bahan pokok dengan hingga Paket C serta kursus terstandar).
kandungan gizi lainnya. Kartu Sembako
melalui instrumen pembayaran yang memiliki Sebagai kelanjutan dari KIP, pada 2020
fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat Pemerintah akan meningkatkan akses
digunakan sebagai media penyaluran bantuan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang
sosial. yang lebih tinggi melalui perluasan cakupan
penerima bantuan beasiswa bidikmisi menjadi
Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan program KIP Kuliah. Sasaran penerima
Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar bantuan KIP Kuliah merupakan lulusan
terhadap pembentukan Garis Kemiskinan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat
(GK), selain itu, stabilitas harga sembako yang berprestasi akademik dan pemegang
mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. KIP selama di SMA/SMK/MA dan termasuk
Adanya Kartu Sembako akan mengurangi dalam 40 persen pendapatan terbawah yang
beban pengeluaran keluarga miskin dalam diterima di PTN/PTS/prodi yang terakreditasi
hal makanan, sehingga dapat memastikan A dan B. Penjelasan lebih detail terkait KIP dan
kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. KIP Kuliah dapat dilihat pada Bagian 4.2.1.

4-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program bagi 96,8 juta jiwa bagi masyarakat miskin
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan anggaran sebesar Rp48.787,2 miliar,
yang terdiri dari anggaran PBI Rp26.716,8
Program perlindungan sosial juga mencakup miliar dan cadangan PBI Rp22.070,4 miliar.
bidang kesehatan. Pemerintah memberikan Peningkatan anggaran PBI JKN tersebut
bantuan iuran jaminan kesehatan bagi fakir ditujukan untuk menjamin kesinambungan
miskin dan orang tidak mampu yang kemudian layanan kesehatan yang berkualitas.
disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Grafik 4.9 menggambarkan perkembangan
rangka Program Jaminan Kesehatan Nasional anggaran dan sasaran dari bantuan iuran bagi
(JKN) yang menjadi bagian dari Sistem Jaminan PBI dalam rangka JKN.
Sosial Nasional (SJSN).
Subsidi
Untuk memberikan akses layanan kesehatan
kepada PBI, anggaran PBI JKN dalam kurun Program perlindungan sosial juga mencakup
waktu 2015-2019 mengalami pertumbuhan upaya untuk menjaga daya beli, khususnya
rata-rata 7,4 persen, yaitu dari Rp19.884,4 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang
miliar pada 2015 menjadi Rp26.516,9 pada dilakukan melalui program subsidi. Program
2019. Pada periode tersebut, Pemerintah subsidi tersebut mencakup (1) subsidi energi
melakukan beberapa terobosan kebijakan berupa subsidi BBM, subsidi LPG 3 Kg, dan
berupa perluasan cakupan peserta dari 88 subsidi Listrik, (2) subsidi pupuk, (3) subsidi
juta jiwa pada 2015 menjadi 96,8 juta jiwa bunga kredit program, antara lain bantuan uang
pada 2019 (lihat Grafik 4.9) dan menaikkan muka perumahan dan subsidi selisih bunga
besaran premi iuran PBI JKN dari Rp19.225,- kredit perumahan, (4) subsidi bunga KUR, dan
pada 2015 menjadi Rp23.000,- pada 2016. (5) subsidi Public Service Obligation (PSO). Dalam
Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan kurun waktu 2015-2019, realisasi anggaran
ketepatan sasaran dimana terdapat peserta subsidi (diluar subsidi pajak) sebagaimana
PBI JKN yang tidak termasuk dalam Basis diatas tumbuh rata-rata 3,1 persen yaitu dari
Data Terpadu (BDT). Maka, kebijakan cleansing Rp177.509,2 miliar pada tahun 2015 menjadi
data perlu dilaksanakan agar peserta PBI JKN Rp200.696,3 pada tahun 2019.
merupakan masyarakat miskin/berpenghasilan
rendah/rentan miskin yang berhak. Selanjutnya pada tahun 2020, pemerintah akan
melanjutkan pengalokasian subsidi (diluar
Selanjutnya, pada tahun 2020 Pemerintah subsidi pajak) bagi masyarakat miskin sebesar
akan meningkatkan bantuan iuran JKN Rp187.488,8 miliar, yang diikuti dengan upaya
perbaikan ketepatan sasaran. Penjelasan lebih
GRAFIK 4.9 detail terkait subsidi dapat dilihat pada Program
ANGGARAN DAN SASARAN PBI JKN Pengelolaan Subsidi pada Bab 3.

60 88,0 91,1 92,3 92,5 96,8 96,8 Dana Desa

50 Program perlindungan sosial untuk
mendukung pengentasan kemiskinan salah
40
4-23
30

20

10

- 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

2019 2020
Alokasi (triliun rupiah) Sasaran (juta jiwa)

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

satunya dilakukan melalui alokasi Dana 4.4.1 Anggaran Infrastruktur
Desa. Hal ini dapat dilihat dalam formulasi
alokasi Dana Desa yang memperhitungkan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2015-
faktor percepatan pengentasan kemiskinan 2019
dan ketimpangan. Dalam periode tahun
2015-2019, dana desa meningkat dengan Dalam kurun tahun 2015-2019, alokasi
rata-rata pertumbuhan mencapai 35,4 anggaran infrastruktur tumbuh rata-rata
persen pertahunnya dari sebesar Rp20.766,2 11,8 persen (Grafik 4.10). Dari rata-rata total
miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi anggaran infrastruktur tersebut, 47,3 persen
Rp69.832,1 miliar pada tahun 2019. dialokasikan melalui Belanja Pemerintah
Pusat, 39,4 persen dialokasikan melalui
Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan transfer ke daerah dan dana desa, dan 13,3
pemanfaatan Dana Desa yang semakin fokus persen dialokasikan melalui pembiayaan.
pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan,
mengurangi ketimpangan pelayanan dasar 500,0 GRAFIK 4.10 50,0
antardesa, memajukan perekonomian 400,0 PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2015-2020 -
desa, serta meningkatkan kualitas hidup 62,7 41,1 (50,0)
masyarakat desa, maka anggaran dana desa (100,0)
dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan 5,1 3,8 1,4 4,9 (150,0)
sebesar Rp72.000,0 miliar. Penjelasan lebih (200,0)
detail terkait subsidi dapat dilihat pada 300,0 379,7 394,0 399,7 419,2 (250,0)
Bagian 3.3. 200,0 (300,0)
100,0 256,1 269,1 (350,0)
(400,0)
- 2016 2017 2018 Outlook RAPBN (450,0)
2015 2019 2020 (500,0)

Anggaran Infrastruktur (triliun rupiah) Pertumbuhan (%)
Sumber: Kementerian Keuangan

4.4 Akselerasi Pembangunan Pemerintah menyadari bahwa untuk
Infrastruktur untuk Mendukung pembangunan infrastruktur, diperlukan
Transformasi Industrialisasi pendanaan yang tidak cukup hanya
berasal dari APBN. Kemampuan investasi
Salah satu tantangan utama pembangunan pemerintah setiap tahunnya berada dalam
Indonesia saat ini adalah mengatasi kisaran 2,5-2,8 persen PDB, sementara
persoalan ketimpangan baik dalam dimensi studi Asian Development Bank (2017)
individu maupun dimensi antarwilayah. memperkirakan infrastructure gap Indonesia
Untuk itu, sejak awal Pemerintahan masih dalam kisaran 4,7-5,1 persen. Oleh
Kabinet Kerja di tahun 2015, Pemerintah karenanya, sejak tahun 2015 Pemerintah
meletakkan pembangunan infrastruktur mendorong peran swasta yang lebih luas
yang mengedepankan pemerataan wilayah serta penguatan peran BUMN dan BLU
sebagai prioritas utama dalam pembangunan sebagai agen pembangunan, utamanya dalam
nasional. Untuk mendukung kebijakan mendukung pembangunan Proyek Strategis
tersebut, Pemerintah melakukan perubahan Nasional (PSN).
struktur belanja secara besar-besaran,
yaitu pengalihan dari belanja yang bersifat Untuk menarik partisipasi swasta, pemerintah
konsumtif ke belanja yang bersifat produktif mendorong skema pendanaan di luar APBN
seperti infrastruktur, pendidikan, dan yaitu melalui skema inovatif dan pembiayaan
kesehatan. kreatif (inovative dan creative financing).

4-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Adapun skema pembiayaan kreatif yang saat Komitmen Pemerintah dalam membangun
ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah infrastruktur tersebut telah menunjukkan
adalah melalui Kerjasama Pemerintah hasil yang cukup signifikan. Untuk pertama
dan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema kalinya sejak tahun 1999, persentase
KPBU, Pemerintah berupaya mendorong kemiskinan Indonesia pada Maret 2019
peran serta Badan Usaha (Swasta/BUMN) mencapai titik terendah yaitu 9,41 persen.
dalam proyek infrastruktur. Beberapa skema Selain itu, sebagaimana dilaporkan World
KPBU yang digunakan pemerintah saat ini Economic Forum dalam Global Competitiveness
adalah pemberian dana Fasilitas Penyiapan Report (GCR 2017-2018), infrastruktur
Proyek (Project Development Fund atau PDF), Indonesia menempati peringkat ke 52 atau
dana dukungan kelayakan (Viability Gap Fund naik sepuluh peringkat dari tahun 2015-
atau VGF), dan pembayaran ketersediaan 2016 (peringkat ke 62). Masih berdasarkan
layanan (Availability Payment atau AP). GCR 2017-2018, kualitas infrastruktur
Indonesia mengalami peningkatan paling
Atas berbagai upaya tersebut, beberapa cepat dibanding negara-negara di ASEAN.
Nilai kualitas infrastruktur Indonesia yang
capaian pembangunan bidang mencapai 4,52 (dalam skala 7) merupakan
nilai tertinggi dalam kelompok pendapatan
infastruktur dari tahun 2015-2019 adalah negara-negara lower middle income dan telah
melebihi rata-rata infrastruktur kelompok
(1) Transportasi: Jalur kereta api ganda negara upper middle income yang nilainya
sebesar 4,06.
dan reaktivasi sepanjang 743,67 km, LRT
Walaupun menunjukkan perkembangan
Palembang, MRT Jakarta, 15 Bandara yang cukup positif, pembangunan
infrastruktur Indonesia menghadapi
baru, dan penyelesaian pembangunan setidaknya empat tantangan besar. Pertama,
terkait kapasitas pendanaan. Berdasarkan
pelabuhan non komersial di 130 pelabuhan; rencana pembangunan dalam RPJMN 2015-
2019, sumber pendanaan pembangunan
(2) Konektivitas: Jalan sepanjang infrastruktur berasal dari 41,3 persen
APBN dan APBD, 22,2 persen BUMN,
3.793 kilometer, Jalan tol sepanjang dan 36,5 persen swasta. Akan tetapi, dalam
pelaksanaannya, kualitas desain proyek
1.460,8 kilometer, dan Jembatan selama ini dianggap kurang meyakinkan para
investor. Selain itu, desain proyek yang dibuat
sepanjang 58,3 kilometer; belum memenuhi standar internasional
sehingga diperlukan pemberian fasilitas dan
(3) Komunikasi: yang meliputi pembangunan dukungan Pemerintah agar proyek-proyek
infrastruktur yang ditawarkan menjadi layak
Palapa Ring dengan jangkauan telah secara finansial dan layak secara ekonomi.
Dengan demikian, pihak swasta akan
mencapai 457 dari total 514 kota.

Selain itu, Pemerintah juga menerapkan
kebijakan terhadap pengalokasian TKDD
guna mendukung pembangunan infrastruktur
di daerah, yaitu (i) mewajibkan daerah untuk
mengalokasikan Dana Transfer Umum
(DAU dan DBH) sebesar 25 persen untuk
Infrastruktur, (ii) mempertajam sinkronisasi
antara kegiatan yang didanai DAK Fisik
dengan belanja K/L, untuk menghindari
duplikasi, dan (iii) mengarahkan penggunaan
dana desa untuk pembangunan infrastruktur
yang dapat mengembangkan potensi desa.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-25

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

berminat untuk mengerjakan proyek-proyek Sementara proyek infrastruktur dengan tingkat
dengan skema KPBU. pengembalian investasi yang optimal, secara
natural akan menarik minat investor, sehingga
Kedua, administrasi seperti pembebasan tidak memerlukan dukungan pemerintah
lahan, perijinan dan regulasi. Hingga saat secara penuh. Dengan adanya reklasifikasi
ini, faktor utama penghambat pembangunan infrastruktur, pemerintah juga dapat menyusun
infrastruktur di Indonesia adalah pembebasan prioritas pembangunan infrastruktur, baik
lahan. Persoalan yang muncul dalam dalam jangka pendek maupun dalam jangka
pembebasan lahan meliputi kurangnya alokasi panjang, serta bentuk keterlibatan pendanaan
dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pemerintah atas infrastruktur tersebut.
pengadaan lahan.
Kedua, peningkatan koordinasi antar stakeholder,
Ketiga, perencanaan, penyiapan, dan baik K/L, Pemda, dan BUMN, maupun pihak
monitoring proyek. Persoalan dalam swasta. Di samping itu, keberadaan lembaga
perencanaan dan penyiapan proyek adalah yang memiliki fungsi koordinatif, seperti
koordinasi antar stakeholder proyek dan kualitas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
dokumen proyek. Pembangunan infrastruktur Prioritas (KPPIP), BLU LMAN, Pelayanan
yang melibatkan banyak pihak menyebabkan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Badan
sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
proyek secara matang. Selain itu, belum ada mampu menjadi solusi dalam mengatasi
mekanisme atau pedoman untuk menyaring/ persoalan koordinasi antar sektor.
menyeleksi proyek-proyek yang diusulkan
K/L serta mekanisme untuk membandingkan Ketiga, agar memiliki dampak terhadap
sumber pendanaan yang lebih efisien. Hal yang perekonomian secara berkelanjutan, proses
tidak kalah penting adalah, monitoring atas seleksi dan penetapan proyek sangatlah penting.
pelaksanaan proyek. Diperlukan suatu mekanisme penyaringan
yang didasarkan pada analisis teknis,
Keempat, keberlanjutan pemeliharaan, pembiayaan, dampak terhadap perekonomian
dan lingkungan yang komprehensif dan
penyediaan subsidi, keterjangkauan detail. Dengan demikian, biaya perawatan,
penyediaan subsidi, serta keterjangkauannya
pemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat, bagi masyarakat dapat diantisipasi dengan baik.

serta dampaknya terhadap perekonomian dan Kebijakan Anggaran Pembangunan
Infrastruktur Tahun 2020
lingkungan masih menjadi salah satu isu utama
Memasuki tahun 2020, pelaksanaan
dalam pembangunan infrastruktur Indonesia pembangunan infrastruktur secara masif
masih akan tetap dilanjutkan dan tetap menjadi
saat ini. prioritas utama disamping pembangunan
sumber daya manusia. Berkaitan dengan itu,
Untuk mengatasi tantangan tersebut, hal- kebijakan pembangunan infrastruktur tahun
hal yang dapat dilakukan adalah: Pertama, 2020 secara umum akan diarahkan untuk
reklasifikasi proyek infrastruktur berdasarkan
jenis investasinya. Proyek infrastruktur dasar
yang berdampak sosial dan ekonomi yang tinggi,
namun secara finansial tidak memadai menjadi
tanggung jawab pemerintah secara penuh.

4-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

mendorong konektivitas dan pemerataan 6. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral
pembangunan antarwilayah. Sementara itu, termasuk dengan Pemda selaras dengan
secara terperinci arah kebijakan pembangunan target nasional;
infrastruktur tahun 2020 adalah:
1. Mendorong akselerasi pembangunan 7. Meningkatkan komitmen untuk
pembangunan sekaligus pemeliharaan
infrastruktur pendukung transformasi infrastruktur terutama pada K/L yang
industrialisasi dan untuk merespon revolusi terkait infrastruktur.
Industri 4.0;
2. Mendorong pembangunan infrastruktur Guna mendukung berbagai kebijakan
di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi tersebut, dalam RAPBN tahun 2020
(antara lain transportasi massal perkotaan, besaran anggaran infrastruktur diperkirakan
air bersih dan sanitasi, dan perumahan mencapai Rp419.240,6 miliar, yang terdiri dari
yang layak huni); infrastruktur ekonomi sebesar Rp405.120,8
3. Mendukung pemerataan pembangunan miliar, infrastruktur sosial sebesar Rp8.771,0
antarwilayah; miliar, dan dukungan infrastruktur sebesar
4. Mendorong peran swasta maupun BUMN Rp5.348,9 miliar (Tabel 4.6).
dalam rangka membiayai proyek strategis
nasional melalui skema pembiayaan kreatif; Adapun sasaran pembangunan infrastruktur
5. Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama dalam RAPBN tahun 2020 dapat dijelaskan
KPBU sebagai strategi kebijakan sebagai berikut. Di bidang konektivitas,
pembiayaan jangka panjang di luar APBN; target pembangunan infrastruktur, antara

TABEL 4.6 Outlook RAPBN
ANGGARAN INFRASTRUKTUR,2019-2020
2019 2020
(triliun rupiah)
384,8 405,2
Uraian 144,8 170,0
117,3
I. Infrastruktur Ekonomi 97,0
1. Melalui Belanja K/L 35,8 38,6
a.l. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,9
2. Kementerian Perhubungan 0,7 2,1
3. Kementerian Pertanian 1,8 3,3
4. Kementerian ESDM 3,0
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3,5
2,6 0,8
2. Melalui Belanja Non K/L 0,3 2,2
a.l. 1. VGF (termasuk Cadangan VGF) 2,0
199,9
2. Belanja Hibah 192,4 32,7
31,8 4,7
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 4,3 28,8
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus Fisik 27,9
130,0
2. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Prov. Papua & Papua barat 128,4
3. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur 31,8
4. Perkiraan Transfer Umum untuk Infrastruktur 45,0 9,0
5,2
4. Melalui Pembiayaan 10,5
a.l. 1. FLPP 22,0
8,8
2. BLU LMAN 10,2 1,9
1,9 2,0
II. Infrastruktur Sosial 1,6 0,4
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 0,4
2. Kementerian Agama 5,3
3. Kementerian Kesehatan 4,8 3,1
2,7 2,1
III. Dukungan Infrastruktur 0,1
a.l. 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 419,2
2. Kementerian DTP dan Transmigrasi 399,7
Jumlah

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-27

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

lain untuk: (1) pembangunan jalan 837 km; tersebut dapat dilakukan dalam beberapa
(2) pembangunan jalur kereta api (jalur siap model, tergantung dari cakupan layanan yang
operasi dan jalur tahap awal/badan jalan) akan dikerjasamakan meliputi perancangan
sepanjang 238,8 km’sp, dan (3) penyelesaian (design), pembangunan (build), pembiayaan
3 bandara baru. Di bidang ketahanan air, (finance), operasi (operate), pemeliharaan
pembangunan infrastruktur diarahkan antara (maintain) atau cakupan lain. Setelah tahun
lain untuk rehabilitasi dan pembangunan 2010, beberapa kebijakan baru diperkenalkan
jaringan irigasi untuk 16 ribu ha, dan untuk mendukung kebijakan yang mendorong
pembangunan bendungan sebanyak 49 unit. KPBU termasuk instrumen yang dikelola oleh
Sementara itu, di bidang perumahan, diarahkan Kementerian Keuangan seperti penjaminan
antara lain untuk pembangunan rusun untuk Proyek KPBU, fasilitas penyiapan
sebanyak 5.224 unit dan pembangunan rumah proyek/PDF, dana dukungan kelayakan
khusus sebanyak 2.000 unit. Selain sasaran proyek/VGF, dan potensi proyek-proyek
pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat KPBU ketersediaan layanan (KPBU-AP).
pula kegiatan pembangunan infrastruktur yang
menjadi prioritas baru di tahun 2020, antara Fasilitas Penyiapan Proyek (Project
lain KSPN Super Prioritas (termasuk GP Development Facility/ PDF) Tahun 2020
Mandalika), dan persiapan pelaksanaan PON
2020. PDF diberikan kepada proyek KPBU,
meliputi kegiatan tahap penyiapan proyek
Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan pendampingan transaksi. Tahapan
penyiapan proyek adalah kegiatan penyusunan
pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah kajian prastudi kelayakan beserta semua
dokumen pendukung lainnya untuk
tantangan, antara lain administrasi, koordinasi, pelaksanaan transaksi. Sedangkan tahap
pendampingan transaksi mempunyai kegiatan
keberlanjutan, dan pembiayaan. Pembiayaan yang mendampingi dalam proses transaksi
hingga mendapat Badan Usaha Pelaksana
menjadi tantangan terbesar karena besarnya dan penandatanganan perjanjian KPBU.
Tujuan pemberian dukungan PDF adalah
gap infrastruktur Indonesia menyebabkan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan
rangkaian proses penyiapan KPBU secara
kebutuhan alokasi pembangunan infrastruktur efektif dan efisien serta membangun standar
kajian dan dokumen dalam penyiapan dan/
sangat besar, sehingga tidak bisa hanya atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU.

menggantungkan dari pendanaan APBN.

Di tengah ruang fiskal yang terbatas, untuk

mengisi gap fund pembangunan infrastruktur,

Pemerintah menempuh pendanaan

infrastruktur dengan memberdayakan peran

swasta dan BUMN melalui creative financing

dengan beberapa skema KPBU.

4.4.2 Kerjasama Pemerintah dan Badan Berdasarkan hal di atas, alokasi PDF tahun 2020
Usaha (KPBU) diperkirakan sebesar Rp124,0 miliar untuk 16
proyek yang terdiri atas proyek-proyek sebagai
Penyediaan infrastruktur menggunakan berikut.
skema KPBU dilakukan melalui kerjasama 1. Proyek Kawasan Industri Petrokimia Teluk
antara PJPK dengan badan usaha. Kerjasama
Bintuni, Papua Barat,

4-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

2. Proyek Proving Ground Balai Pengujian Berdasarkan hal di atas, alokasi VGF tahun
Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan 2020 diperkirakan sebesar Rp258,8 miliar
Bermotor, Bekasi, untuk proyek SPAM Bandar Lampung dengan
tata cara pembayaran dua tahap, yaitu (1) Tahap
3. Proyek SPAM Regional Kamijoro I & II, I dibayarkan sebesar Rp232,9 miliar (90 persen
Yogyakarta, dari jumlah dana dukungan kelayakan) dengan
ketentuan satu bulan setelah tanggal operasional
4. Proyek Kampus ITB Cirebon, komersial, dan (2) Tahap II dibayarkan sebesar
5. Proyek KPBU Transportasi Kota Medan, Rp25,9 miliar (10 persen dari jumlah dana
6. Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, dukungan kelayakan) dengan ketentuan dua
7. Proyek KPBU RSUD Krian, Sidoarjo, bulan setelah tanggal operasional komersial.
8. Proyek KPBU SPAM Semarang Barat,
9. Proyek KPBU RSUD dr. Pirngadi, Medan, KPBU - Ketersediaan Layanan
10. Proyek KPBU RSPTN Universitas Sam
(Availability Payment atau AP)
Ratulangi, Manado,
11. Proyek KPBU Bandar Udara Hang Nadim, Pilihan KPBU yang ketiga adalah mekanisme
pengembalian investasi berdasarkan
Kepulauan Riau, ketersediaan layanan yang diberikan badan
12. Proyek KPBU PJU Surakarta, usaha pelaksana, umumnya tiap tahun
13. Proyek KPBU Jalintim Sumatera, (annually) yang dilakukan oleh Pimpinan
14. Proyek KPBU KA Makassar-Pare pare, Kementerian/Lembaga/Daerah kepada Badan
15. Proyek KPBU RS Dharmais, Jakarta, Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan
16. Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin, atas tersedianya layanan infrastruktur yang
sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai
Banda Aceh. dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU.
Pembayaran AP dilakukan setelah proyek
Dana Dukungan Kelayakan Proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

(Viability Gap Fund atau VGF) Keunggulan Skema KPBU AP, yaitu Pemerintah
tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang
Sebagian besar proyek infrastuktur publik besar di tahap masa kontruksi sehingga APBN
layak secara ekonomi, namun tidak layak secara dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain,
finansial. Untuk itu, tujuan VGF yaitu untuk serta risiko konstruksi, risiko operasi dan
meningkatkan kelayakan finansial melalui pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan
penurunan project cost dan meningkatkan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam
internal rate of return project (IRR) sehingga pengelolaannya, biaya keseluruhan siklus
(1) menimbulkan minat dan partisipasi BU, (2) hidup proyek (project life cycle cost) menjadi lebih
meningkatkan kepastian pengadaan proyek, rendah sehingga menjadi lebih efisien dalam
(3) pengadaan badan usaha sesuai dengan jangka panjang, Pemerintah dapat memberikan
kualitas dan waktu yang direncanakan, dan kepastian pengembalian investasi kepada badan
(4) mewujudkan layanan publik yang tersedia usaha, dan bagi masyarakat sebagai pengguna
melalui infrastruktur dengan tarif yang akan mendapatkan layanan dengan kualitas
terjangkau oleh masyarakat. Pemberian dana yang lebih baik.
dukungan VGF biasanya diberikan terhadap
KPBU user’s payment dimana tidak terdapat 4-29
alternatif lain untuk membuat proyek layak
secara finansial yang disesuaikan dengan
willingness to pay dari masyarakat.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

Skema KPBU AP telah diterapkan di (iv) Pembangunan Jalur KA (Makassar –
Kementerian Kominfo, yaitu pada proyek Pare Pare),
Palapa Ring, paket barat senilai Rp1.218,6
miliar. Proyek dimaksud teridiri dari paket 2. Lima proyek belum memasuki tahap
tengah senilai Rp1.218,6 miliar maupun penyiapan, yaitu (i) Preservasi jalan trans
paket timur senilai Rp5.411,5 miliar. Proyek Papua, (ii) Penggantian jalan dan jembatan
Palapa Ring merupakan proyek pembangunan di lintas utama pulau Jawa, (iii) Penggantian
jaringan backbone informasi dengan jalan dan jembatan di lintas tengah dan barat
menggunakan serat fiber optic. Proyek-proyek Sumatera, (iv) Pelabuhan Bau-bau, serta
tersebut telah sukses mencapai financial close (v) Pelabuhan Anggrek,
pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan hal
tersebut, pada tahun 2019 proyek infrastruktur 3. Dua proyek terkendala regulasi terkait
yang direncanakan melalui skema KPBU-AP penanggung jawab operasional pengolahan
dengan nilai diperkirakan Rp8.932,0 miliar air limbah, yaitu (i) Pembangunan pusat
meliputi proyek preservasi jalan lintas timur pengolahan limbah B3 terpadu regional
Riau dan Sumatera Selatan, proyek preservasi Sumatera dan (ii) Pembangunan pusat
jalan trans Papua (Wamena-Mamugu), proyek pengolahan limbah B3 terpadu regional
penggantian jembatan di lintas utama Pulau Sulawesi.
Jawa, proyek preservasi jalan dan jembatan
di lintas tengah dan barat Pulau Sumatera, Berdasarkan hasil monitoring di atas, kebijakan
proyek pembangunan pusat pengolahan KPBU–AP tahun 2020 difokuskan kepada
limbah B3 terpadu regional Sumatera, pemilihan proyek KPBU-AP yang lebih
proyek pembangunan pusat pengolahan selektif dalam rangka menjaga kemampuan
limbah B3 terpadu regional Sulawesi, proyek ruang gerak fiskal dari K/L terhadap belanja
pengembangan dan pengoperasian pelabuhan nondiskresi yang menjadi tanggungjawab K/L,
Bau-Bau, proyek pengembangan dan serta menjaga fiscal space dalam APBN agar
pengoperasian pelabuhan Anggrek Gorontalo, lebih sehat dan sustainable. Untuk itu, kebijakan
proyek pembangunan jalur KA (Makassar- KPBU – AP tahun 2020 diarahkan untuk:
Pare Pare), dan proyek pembangunan Proving
Ground BPLJSKB Bekasi. 1. Meningkatkan kepastian pelaksanaan
proyek KPBU-AP dan meminimalisasi
Potensi Proyek KPBU- AP Tahun 2020 risiko kegagalan. Hal ini terkait
dengan proses screening proyek harus
Berdasarkan hasil monitoring terhadap 11 mempertimbangkan penilaian kesiapan
proyek infrastruktur tersebut, diperoleh hasil proyek yang dilakukan bersama oleh
sebagai berikut: Bappenas dan Kemenkeu.

1. Empat proyek sudah dalam tahap 2. Pipeline proyek yang dimasukkan ke dalam
konstruksi, yaitu (i) Preservasi Jalan Lintas dokumen anggaran hanya yang sudah
Timur Riau, (ii) Preservasi Jalan Lintas sampai tahapan financial close (FC).
Timur Sumatera Selatan, (iii) Pembangunan
Proving Ground BPLJSKB Bekasi, dan 3. Meningkatkan kualitas proyek KPBU –
AP, perlu disiapkan alokasi anggaran Project
Development Facility (PDF).

4-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 4 Anggaran Prioritas Tahun 2020 dan Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2018

4. Menjaga fleksibilitas ruang fiskal K/L, perlu rangka efektifitas pengeluaran negara pada
melihat mekanisme capping/ceiling K/L fungsi tertentu untuk memenuhi layanan dasar,
dalam rangka kemampuan pembayaran AP. masih diperlukan pengendalian belanja wajib
(mandatory spending) secara lebih cermat melalui
Berdasarkan kebijakan KPBU – AP tahun pengawasan yang ketat dalam pemenuhannya
2020 tersebut, maka proyek-proyek K/L yang dan pencapaian outputnya. Pengaturan
berpotensi untuk dilaksanakan tahun 2020 mandatory spending yang semakin ketat diarahkan
dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini. untuk memperkuat program/kegiatan prioritas

GAMBAR 4.2
PROYEK-PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG BERPOTENSI

DENGAN SKEMA KPBU – AP TAHUN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

4.5 Penguatan Kualitas Desentralisasi nasional di bidang pendidikan, kesehatan
Fiskal untuk Mendorong Pusat dan infrastruktur dalam rangka mendukung
Pertumbuhan di Daerah peningkatan layanan publik dalam jangka
pendek dan secara jangka panjang mempercepat
4.5.1 Penguatan Mandatory Spending terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan anggaran publik utamanya pada Mandatory spending mengarahkan belanja
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah pada program tertentu yang
ditujukan untuk tetap menjaga pertumbuhan diamanatkan dalam ketentuan peraturan
ekonomi yang tinggi, perluasan kesempatan perundangan. Peraturan perundangan yang
kerja di perdesaan dan perkotaan, pengurangan mewajibkan pengeluaran negara antara lain
kemiskinan, serta penyediaan layanan publik sebagai berikut:
yang semakin baik. Pengelolaan anggaran
yang efektif dan efisien diperlukan untuk 1. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4)
memperoleh output yang optimal. Dalam tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 4-31