NOTA KEUANGAN RAPBN 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran di antaranya: (1) program peningkatan
pemukiman layak bagi masyarakat melalui
pembiayaan, dengan mempertimbangkan proyek National Affordable Housing Program di
kondisi pasar SBN, kapasitas mitra kerja Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
pembangunan multilateral dan bilateral, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
kesiapan pemenuhan policy matrix. (2) program peningkatan pelayanan kesehatan
melalui Indonesia Supporting Primary Health Care
Sementara itu, dalam rangka meningkatkan Reform Program di Kementerian Kesehatan;
kinerja pinjaman luar negeri khususnya (3) program pemerataan layanan pendidikan
pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan berkualitas melalui pembangunan gedung
kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan maupun sarana prasarana perkuliahan di
tahun 2020, yaitu perbaikan perencanaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
kegiatan dan percepatan kinerja realisasi Tinggi; (4) program prioritas penguatan
penarikan pinjaman. Perbaikan kualitas konektivitas dan kemaritiman melalui
perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman pembangunan pelabuhan Patimban maupun
luar negeri melalui langkah-langkah antara lain: pembangunan ruas jalan tol Cileunyi-Dawuan-
(1) perbaikan kriteria kegiatan yang dapat Sumedang; dan (5) program pemantapan
dibiayai dengan lebih selektif; (2) penajaman ketahanan energi, pangan, dan sumber daya
kriteria kesiapan sebelum perundingan air melalui pembangunan dan pemeliharaan
dengan calon lender; (3) menetapkan syarat berbagai bendungan (dam), reservoir maupun
dan ketentuan (terms and conditions) dengan irigasi diantaranya proyek Dam Operational
memperhatikan target risiko dan biaya utang; Improvement and Safety Project, Integrated
serta (4) mendorong partisipasi aktif dalam Participatory Development and Management of
perencanaan kegiatan dan koordinasi unit-unit Irrigation Project di Kementerian Pekerjaan
terkait yang berkontribusi dalam pelaksanaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman
kegiatan. Sementara percepatan kinerja dan kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan
kualitas realisasi penarikan pinjaman luar alutsista TNI dan almatsus Polri antara lain
negeri dilakukan untuk menghindari tambahan pengadaan kapal selam, kapal PKR, rudal jarak
biaya pinjaman dan mempercepat penyelesaian sedang multi fungsi, pesawat tempur pengganti
output kegiatan melalui: (1) peningkatan pesawat tempur F-5, alat penyeberangan
kualitas penganggaran; (2) optimalisasi fungsi amfibi, dan helikopter kepolisian.
pemantauan dan evaluasi; serta (3) peningkatan
kapasitas pelaksana kegiatan. Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN
tahun 2020 direncanakan sebesar negatif
Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN Rp38.764,8 miliar, yang terdiri atas penarikan
tahun 2020 direncanakan sebesar Rp26.750,4 pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp48.350,4
miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman
berasal dari mitra pembangunan bilateral dan luar negeri sebesar negatif Rp87.115,2 miliar.
multilateral antara lain Jepang, Tiongkok, Dengan demikian, penarikan pinjaman luar
Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, negeri (neto) RAPBN tahun 2020 lebih rendah
ADB, AIIB, dan pengadaan pinjaman yang jika dibandingkan dengan target outlook APBN
bersumber dari kreditur swasta asing. tahun 2019 sebesar negatif Rp7.851,3 miliar

Pinjaman kegiatan tahun 2020 dimanfaatkan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
untuk mendukung prioritas nasional,

5-18

terutama disebabkan oleh lebih rendahnya Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan
ini telah mempertimbangkan indikasi UMKM dan UMi, pengembangan Energi
komitmen pendanaan dari mitra pembangunan Baru dan Terbarukan (EBT), Dana Penelitian,
(development partners) bilateral dan multilateral, Dana Kebudayaan serta Dana Perguruan
biaya dan risiko portofolio utang, serta arah Tinggi; (3) penguatan peran LPDP sebagai
pengembangan pasar SBN domestik. SWF dengan peningkatan beasiswa afirmasi
dan vokasional dan penguatan manajemen
Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan investasi; (4) mendorong pembiayaan investasi
pokok pinjaman luar negeri dalam RAPBN kepada BUMN, BLU, badan lainnya, serta LKI;
tahun 2020 dihitung berdasarkan proyeksi (5) meningkatkan perencanaan pembiayaan
pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, investasi kepada BUMN dan/atau BLU secara
dan mempertimbangkan perkembangan nilai selektif dengan mempertimbangkan kinerja
tukar rupiah terhadap beberapa mata uang keuangan, operasional, kesiapan operasional,
asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi manajemen risiko dan peningkatan kapasitas
mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri usaha, serta kesiapan bisnis; (6) peningkatan
jatuh tempo tahun 2020 akan dibayarkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat
terutama dalam mata uang dolar Amerika berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih
Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari tepat sasaran, layak huni dan harga terjangkau
sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman melalui sinkronisasi dan/atau integrasi skema
luar negeri jatuh tempo tahun 2020 akan pembiayaan; serta (7) mendorong peningkatan
dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti ekspor melalui program National Interest Account
Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta (NIA).
kreditur multilateral seperti ADB dan World
Bank. Pembiayaan investasi ditujukan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
5.2.2.2 Pembiayaan Investasi dan untuk mendukung berbagai kebijakan
Pemerintah, seperti: (1) mempercepat
Investasi Pemerintah merupakan penempatan pembangunan infrastruktur; (2) mendorong
sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah program ekspor nasional; (3) meningkatkan
dalam jangka panjang, yang diharapkan kualitas SDM; (4) Meningkatkan kesejahteraan
memberikan hasil dan nilai tambah di masa rakyat melalui pemberdayaan koperasi,
yang akan datang, berupa pengembalian nilai dan UMKM; serta (5) meningkatkan peran
pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, serta Indonesia di dunia internasional.
sosial, dan/atau manfaat lainnya. Perkembangan realisasi pembiayaan investasi
tahun 2015-2019 dan RAPBN tahun 2020
Strategi kebijakan pembiayaan investasi dalam disajikan dalam Tabel 5.7.
RAPBN tahun 2020, yaitu: (1) mendorong
efektivitas pembiayaan investasi pada kisaran Rincian perkembangan Pembiayaan Investasi
0,3-0,5 persen terhadap PDB, (2) meningkatkan tahun 2015-2019 dan RAPBN tahun 2020
pembiayaankreatif daninovatif untukakselerasi dapat dijelaskan sebagai berikut.
pembangunan infrastruktur, kewajiban
penjaminan, peningkatan akses pembiayaan 5-19

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

TABEL 5.7
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2015-2020

(triliun rupiah)

URAIAN 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
I. Investasi Kepada BUMN (64,5) (50,5) (6,4) (3,6) (17,8) (17,7)
1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (1,0) (1,0) (1,0) - (0,8) (2,5)
2. PMN PT Hutama Karya (Persero) (3,6) (2,0)
3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (0,3) - - - (10,5) (3,5)
4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero) (0,6) - -
5. PMN PT PNM (Persero) (1,0) - - - - (0,3)
6. PMN PT PLN (Persero) (5,0) (23,6) -
7. PMN Kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) - - - - - (0,7)
8. PMN untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan - - -
9. PMN Kepada BUMN Lainnya (53,1) (23,9) - - - (1,0)
(7,1) (5,4)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya - (10,9) (3,2) - (6,5) (5,0)
1. PMN kepada BP Tapera (1,0) - -
2. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (6,1) (3,2) - - (3,8)
3. PMN Kepada Lembaga/Badan Lainnya (6,9) (4,0) -
(5,4) (6,9) (48,2) - - (1,0)
III. Investasi Kepada BLU (5,1) (25,3) (5,6)
1. Dana Bergulir - (4,3) (3,1) (3,6) - -
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - (4,3) (0,5) (2,5) (2,5) (5,0)
b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (0,3) (1,5) (2,5) - -
c. Pusat Investasi Pemerintah - - (0,5)
d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (1,5) - (10,5) - (2,5) (5,0)
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - - (32,1)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara - (5,0) - ---
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional - (16,0) - (52,7) (53,2) (52,5)
5. Dana Abadi Penelitian - - - (5,5) (8,2) (10,0)
6. Dana Abadi Kebudayaan - - -
7. Dana Abadi Perguruan Tinggi (0,3) - - (2,2) (5,2) (9,0)
8. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 19,1 - (2,0)
- - (0,9) - -
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional (59,7) (3,8) (59,8)
V. Penerimaan Kembali Investasi 1,4 (2,5) (3,0) (1,0)
(89,1)
Jumlah ---
Sumber: Kementerian Keuangan
(15,0) (20,0) (18,0)

(31,2) (22,0) (10,5)

(1,0) (2,0) (1,0)

- (1,0) (5,0)

- - (1,0)

- - (5,0)

- - (2,0)
(2,3) (2,3) (1,0)
- - 2,0
(61,1) (75,8) (74,2)

A. Percepatan Pembangunan air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur
Infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi.

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur Beberapa capaian output dari alokasi investasi
pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi kepada BUMN dalam tahun 2015-2019 antara
pada peningkatan kualitas infrastruktur di lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Pejagan-
Indonesia. Komitmen Pemerintah dalam Pemalang dan Batang-Pemalang, konstruksi
percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono,
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan jalan tol trans Sumatra, seperti
produksi dan penguatan daya saing. Percepatan ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya,
pembangunan infrastruktur diharapkan Bakauheni-Terbanggi Besar, pengembangan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara
jangka menengah dan panjang. Salah satu Soekarno-Hatta, pembangunan pembangkit
upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan
dilakukan melalui penambahan penyertaan Kendari, serta pembangunan gedung rumah
modal negara (PMN) kepada BUMN. Sebagian sakit dan fasilitas radioterapi Rumah Sakit
besar PMN kepada BUMN dipergunakan untuk Lavalette-Malang; (2) penyaluran pembiayaan
mendukung pembangunan infrastruktur baik kepada Pemda dalam rangka percepatan
sarana dan prasarana transportasi, permukiman, pembangunan infrastruktur daerah, antara lain

5-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

kepada Pemkab Konawe-Sulawesi Tenggara Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
untuk pembangunan RSUD dan Pemprov
Lampung untuk pembangunan sektor jalan; warga negara atas tempat tinggal yang layak
(3) penyaluran pinjaman untuk pembangunan dan terjangkau dapat terwujud.
infrastruktur jalan tol, transportasi, waduk,
jembatan, jalur kereta api, irigasi dan jalan; Sementara itu, percepatan pembangunan
(4) pembangunan infrastruktur pendukung infrastruktur dalam RAPBN tahun
industri pertahanan dan keamanan; 2020 dilakukan melalui alokasi investasi
(5) mendukung pembangunan infrastruktur kepada BUMN yang diberikan untuk
ketenagalistrikan, seperti PLTGU Grati, PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero),
PLTGU Tanjung Priok (Jawa-2), transmisi, PT Hutama Karya/HK (Persero), PT Sarana
distribusi, gardu induk, PLTG/MG dan Multigriya Finansial/SMF (Persero), PT
PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia; Geo Dipa Energi/GDE (Persero), dan PT
(6) penjaminan proyek infrastruktur Pengembangan Armada Niaga Nasional/
ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan tol, PANN (Persero). Rincian lebih lanjut terkait
dan air minum, seperti PLTU Batang-Jawa pemanfaatan PMN kepada masing-masing
Tengah, proyek Palapa Ring (paket barat, BUMN di tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai
tengah, dan timur), dan proyek air minum berikut.
SPAM Umbulan; (7) revitalisasi peralatan
industri dok dan galangan kapal, pembangunan Guna mendukung program kedaulatan
proyek bendungan Logung-Jawa Tengah dan energi, Pemerintah bersama dengan
bendungan Titab-Bali; (8) pembangunan PT PLN (Persero) berupaya untuk
proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek; mewujudkan ketersediaan pasokan listrik
(9) pembangunan sarana dan prasarana dengan menambah kapasitas daya listrik
pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara sebesar 35.000 MW termasuk sarana transmisi
lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, dan distribusi. Program ini diharapkan dapat
Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, memenuhi kebutuhan kenaikan permintaan
Ternate dan Ambon; (10) penjaminan listrik rata-rata 6,9 persen per tahun dan
proyek Kawasan Wisata Mandalika; serta mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen
(11) mendukung proyek Pabrik Feronikel pada tahun 2020.
Halmahera Timur.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah
Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah telah menerbitkan Peraturan Presiden
mengalokasikan Rp2,5 miliar sebagai modal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan
awal pembentukan Badan Pengelola Tabungan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera yang telah diubah dengan Peraturan Presiden
merupakan salah satu program sosial untuk No. 14 Tahun 2017. Sesuai Rencana Usaha
menghimpun dana pembiayaan perumahan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN
jangka panjang yang efektif untuk MBR. (Persero) Tahun 2018 - 2027, PT PLN (Persero)
BP Tapera diharapkan dapat mendukung direncanakan akan membangun pembangkit
program Pemerintah di bidang perumahan dan sekitar 16.571 MW atau sebesar 29,6 persen
kawasan permukiman, sehingga kebutuhan dari program 35.000 MW. Selain itu, agar
dapat menyalurkan daya dari pembangkit-
pembangkit tersebut ke pelanggan listrik,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-21

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

dibutuhkan tambahan jaringan transmisi, Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden
jaringan distribusi, serta pembangunan Gardu Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian
Induk (GI). diperbarui dengan Perpres Nomor 117 Tahun
2015, serta surat Menteri Pekerjaan Umum dan
PMN kepada PT PLN (Persero) dalam RAPBN Perumahan Rakyat Nomor KU.09.01-Mn/784
tahun 2020 ditujukan untuk memperbaiki tanggal 23 Agustus 2016, PT. HK (Persero)
struktur permodalan dan kapasitas usaha PT resmi diberi amanah untuk mengusahakan
PLN (Persero) dalam rangka meningkatkan 24 ruas jalan tol di Sumatera sepanjang
kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) 2.700 km dengan prioritas 8 ruas pertama
untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta 3 ruas prioritas tambahan, dengan total
ketenagalistrikan. PMN tersebut diharapkan mencapai 1.480 km. Total biaya investasi
dapat memberikan manfaat yang lebih besar yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol
kepada masyarakat dengan meningkatnya tersebut diproyeksikan sebesar Rp250,5 miliar.
rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya dan Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera tidak
meningkatkan keandalan melalui pembangunan feasible secara finansial maka proyek ini perlu
infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. didukung oleh Pemerintah melalui pemberian
pembiayaan investasi kepada BUMN.
Output dari penambahan PMN kepada PT PLN
(Persero) adalah menyelesaikan pembangunan Alokasi PMN kepada PT HK (Persero)
proyek-proyek ketenagalistrikan antara lain dalam RAPBN tahun 2020 merupakan
untuk program pengembangan pembangkit kesinambungan dari PMN yang telah diberikan
tenaga listrik termasuk yang berasal dari pada tahun 2015, 2016, dan 2019 yang akan
energi baru dan terbarukan (renewable energy), dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian
transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans
pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik Sumatera, yaitu (1) Pekanbaru – Dumai; dan
di seluruh wilayah Indonesia terutama desa 3T (2) Terbanggi Besar – Pematang Panggang –
(terluar, terdepan, dan tertinggal). Program ini Kayu Agung.
untuk mencapai target rasio elektrifikasi sekitar
100 persen pada tahun 2020 dan diharapkan Output yang diharapkan dari penambahan PMN
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. tersebut yaitu terbangunnya jalan tol dengan
panjang sekitar 60 km pada ruas Pekanbaru
Dengan ketersediaan infrastruktur – Dumai dan Terbanggi Besar – Pematang
Panggang – Kayu Agung.
ketenagalistrikan diharapkan mampu
Adapun manfaat yang diharapkan dengan
meningkatkan produksi, perdagangan, dan penambahan PMN kepada PT HK (Persero)
adalah turut mendukung program Pemerintah
kegiatan masyarakat di seluruh pelosok di bidang konektivitas nasional, menunjang
percepatan pembangunan infrastruktur dan
Indonesia sehingga pada akhirnya mampu perkembangan ekonomi di pulau Sumatera
yang pada akhirnya akan meningkatkan
menciptakan efek pengganda melalui produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional.
peningkatan penyerapan tenaga kerja,
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
peningkatan pembayaran pajak, dan

peningkatan ekonomi sektor riil sehingga

dapat menjadi daya dorong pertumbuhan

perekonomian daerah dan nasional.

5-22

Pemberian PMN kepada PT SMF (Persero) Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
dalam RAPBN tahun 2020 dilakukan dalam
rangka meningkatkan kapasitas Perseroan terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW pada
untuk: (1) mendukung kesinambungan tahun 2023 melalui pembangunan pembangkit
pembiayaan perumahan melalui penyediaan listrik skala besar dan skala kecil di Wilayah
pendanaan kepada penyalur KPR FLPP oleh Kerja Pertambangan (WKP) Dataran Tinggi
PT SMF (Persero) sehingga menjaga porsi Dieng, Patuha, Candi Umbul Telomoyo, dan
pembiayaan oleh Pemerintah sebesar 75 Arjuno Welirang.
persen dan porsi perbankan sebesar 25 persen;
serta (2) membiayai program KPR SMF pasca PMN kepada PT GDE (Persero) dalam RAPBN
bencana dan Program KPR ASN/TNI/ tahun 2020 ditujukan untuk memperbaiki
Polri. PT SMF (Persero) akan me-leverage dana struktur permodalan dan kapasitas usaha PT
PMN yang diperoleh melalui penerbitan surat GDE (Persero) dalam rangka meningkatkan
utang mengingat PT SMF (Persero) memiliki kemampuan pendanaan PT GDE (Persero)
kemampuan leveraging yang memadai. untuk membiayai pengembangan panas
bumi di area WKP yang dimiliki. Output dari
Output yang diharapkan dari penambahan PMN penambahan PMN kepada PT GDE (Persero)
kepada PT SMF (Persero) guna mendukung adalah memenuhi porsi ekuitas proyek
pembiayaan 102.500 unit rumah bagi MBR pengembangan PLTP Dieng 2 dan PLTP
pada program KPR FLPP melalui porsi 25 Patuha 2 yang direncanakan akan beroperasi
persen perbankan, serta membiayai 17.000 unit pada 2022.
rumah pada program KPR SMF pasca bencana
dan program KPR SMF bagi ASN/TNI/Polri. Ketersediaan infrastruktur geothermal akan
berdampak pada peningkatan produksi listrik
Penambahan PMN kepada PT SMF perusahaan yang pada akhirnya mampu
(Persero) diharapkan dapat menunjang menciptakan efek pengganda melalui
program pemerintah di bidang perumahan, peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan
mendukung percepatan pemulihan daerah pajak, peningkatan ekonomi riil yang mampu
terdampak bencana, mendukung peningkatan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan daya
kesejahteraan ASN dan anggota TNI/Polri, dorong pertumbuhan perekonomian daerah
dan memenuhi kebutuhan MBR akan tempat dan nasional.
tinggal yang layak dan terjangkau, serta
membantu mengatasi permasalahan maturity PMN kepada PT PANN (Persero) dalam
mismatch dari bank penyalur KPR. RAPBN tahun 2020 merupakan konversi
atas pokok utang penerusan pinjaman kepada
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan BUMN tahun 1993 dan 1994. Penambahan
energi baru dan terbarukan (renewable energy) PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur
yang ditargetkan sebesar 25 persen pada tahun permodalan PT PANN (Persero) dari negatif
2023 dan pencapaian energi mix geothermal menjadi positif dan memperbaiki rasio
dengan kapasitas terpasang sebesar 6.310 utang. Perbaikan struktur modal tersebut
MW pada tahun 2023, PT GDE (Persero) akan meningkatkan kepercayaan stakeholder,
ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas sehingga PT PANN (Persero) dapat lebih
berperan dalam pengembangan armada
maritim nasional. Penambahan PMN tersebut

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-23

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

diharapkan membuat PT PANN (Persero) dan kepada BLU LMAN adalah pembebasan
anak perusahaannya menjadi bankable untuk lahan PSN untuk 19 proyek jalan tol, lima
mendukung kinerja keuangan dan operasional proyek infrastruktur sumber daya air, dan dua
yang lebih optimal, serta dapat me-leverage proyek infrastruktur perkeretaapian dengan
kegiatan usahanya di bidang pembiayaan mempertimbangkan kemajuan penyelesaian
maritim dan lini bisnis lainnya. pembebasan lahan. Melalui pengalokasian
tersebut, diharapkan dapat memberikan
Manfaat yang diharapkan dari pemberian manfaat terkait dengan percepatan
PMN kepada PT PANN (Persero) adalah pembangunan infrastruktur yang akan diikuti
perusahaan akan mampu berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi
pengembangan sarana perhubungan maritim perbaikan konektivitas dan aksesibilitas,
melalui dukungan pembiayaan yang cukup, penurunan biaya logistik, dan peningkatan
yang pada akhirnya meningkatkan konektivitas investasi di berbagai bidang.
dan perekonomian nasional.
BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
Selain melalui PMN kepada BUMN, Perumahan (PPDPP) dengan program dana
percepatan pembangunan infrastruktur bergulir FLPP. Sebagai upaya mengatasi backlog
melalui pembiayaan anggaran juga didukung perumahan dan meningkatkan keterjangkauan
dan diperkuat melalui alokasi investasi kepada MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak
Badan Layanan Umum (BLU), sebagai berikut. huni, Pemerintah juga memberikan dukungan
terhadap peningkatan akses pendanaan dan
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara pembiayaan bagi MBR melalui BLU PPDPP
(LMAN) dalam pelaksanaan proyek strategis dengan program FLPP. Sepanjang tahun
nasional (PSN). Alokasi pembiayaan investasi 2015-2018, program FLPP telah membiayai
sebanyak 216.660 unit rumah untuk MBR,
kepadaBLULMANditujukanuntukpenyediaan dan untuk tahun 2019 ditargetkan mampu
membiayai lebih dari 62.000 unit rumah
uang ganti kerugian untuk pengadaan lahan bagi MBR. Untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas program, Pemerintah terus
proyek pembangunan infrastruktur PSN. Sejak melakukan upaya pengembangan program,
perbaikan proporsi, dan pengawasan terhadap
tahun 2016-2019, alokasi investasi kepada pelaksanaan program agar tepat sasaran.

BLU LMAN direncanakan untuk mendanai Pada tahun 2020, BLU PPDPP ditargetkan
dapat memberikan bantuan pembiayaan
pengadaan tanah pada 62 proyek jalan tol, 45 dalam bentuk KPR Sejahtera sekitar 102.500
unit rumah MBR. Alokasi dana bergulir
proyek infrastruktur sumber daya air, sepuluh FLPP dalam skema pelaksanaannya akan
disinergikan dengan dukungan dana bank
proyek infrastruktur perkeretaapian, dan pelaksana oleh PT SMF (Persero) melalui
dana jangka panjang. Manfaat yang diharapkan
satu proyek pelabuhan dengan dari alokasi investasi kepada BLU PPDPP

mempertimbangkan kemajuan pembebasan

lahan. Dari perspektif percepatan pelaksanaan

proyek, skema pendanaan melalui LMAN

tercatat cukup memberikan percepatan

untuk melakukan pembayaran lahan bagi

pembangunan infrastruktur.

Dalam RAPBN tahun 2020, sasaran output yang
diharapkan dari alokasi pembiayaan investasi

5-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

GRAFIK 5.6
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2015-2020

(triliun rupiah)

70 65,5

60 45,2 41,5 39,4 45,0 31,2
51,0 20,3 35,2 33,3
27,2 19,5
50 44,4 17,8 11,7
40

30

20

10 6,6 6,4 3,6 2,5
-
- - - -
0 2016 2017
2018 Outlook RAPBN
2015 2019 2020

Investasi kepada BUMN Investasi kepada Lembaga Lainnya (BP Tapera)
Investasi kepada BLU Total Investasi untuk Infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan LPEI memiliki dua fungsi, yaitu:
(1) memberikan bantuan dalam bentuk
antara lain tersedianya fasilitas/insentif dalam pembiayaan, penjaminan dan asuransi
pembiayaan perumahan, serta tersedianya dalam rangka menghasilkan barang dan jasa
suku bunga yang rendah dan tetap (fixed rate) atau usaha lain yang menunjang ekspor,
sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau
kredit menjadi lebih terjangkau bagi MBR. proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai
oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek
Perkembangan alokasi pembiayaan investasi untuk peningkatan ekspor nasional, dan
untuk percepatan pembangunan infrastruktur membantu mengatasi hambatan yang dihadapi
tahun 2015-2019 dan RAPBN tahun 2020 oleh bank atau lembaga keuangan dalam
dapat dilihat dalam Grafik 5.6. penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang
secara komersial cukup potensial dan penting
B. Mendorong Program Ekspor dalam perkembangan ekonomi Indonesia; dan
Nasional (2) melakukan penugasan khusus, yaitu
penugasan dariPemerintahuntuk menyediakan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pembiayaan bagi transaksi atau proyek
(LPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang yang secara komersial sulit dilaksanakan,
Nomor 2 Tahun 2009 untuk mendorong akan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk
program ekspor nasional. LPEI mampu menunjang kebijakan atau program ekspor
mendorong percepatan pertumbuhan ekspor dalam bentuk program National Interest Account
nasional karena lebih fleksibel dari perbankan. (NIA). Dengan memanfaatkan dana tersebut
LPEI juga dapat memberikan pembiayaan LPEI diharapkan mampu mendukung industri
dengan prinsip konvensional maupun syariah, barang dan/atau jasa yang berorientasi ekspor
baik kepada badan usaha yang berbentuk badan
hukum (korporasi atau UKM) maupun tidak
berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-25

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran Asia Selatan dan Timur Tengah. Dari kedua
PKE yang telah diselesaikan, memberikan
serta meningkatkan potensi ekspor ke negara- dampak pada peningkatan penerimaan
negara nontradisional seperti Afrika dan Asia devisa sebesar Rp1.242,0 miliar, peningkatan
Selatan. penyerapan tenaga kerja sebanyak 19.167
orang, mendukung pertumbuhan industri
Alokasi pembiayaan investasi kepada LPEI dalam negeri dengan adanya aktivitas produksi
telah meningkatkan kemampuan LPEI dalam dan meningkatkan daya saing produk Indonesia
kapasitas penyaluran pembiayaan menjadi di dunia internasional yang pada akhirnya
sebesar Rp108.585,0 miliar pada tahun menciptakan potensi ekspor jangka panjang.
2018 dibandingkan sebelumnya Rp55.203,0
miliar pada tahun 2014, asuransi menjadi PMN kepada LPEI dalam RAPBN tahun
sebesar Rp11.322,0 miliar pada tahun 2018 2020 diajukan baik untuk peningkatan kapasitas
dibandingkan sebelumnya sebesar Rp702,0 usaha dan juga untuk penugasan khusus (NIA).
miliar pada tahun 2014, dan penjaminan menjadi Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk
sebesar Rp11.307,0 miliar pada tahun 2018 peningkatan kapasitas usaha dialokasikan
dibandingkan sebelumnya sebesar Rp3.629,0 sebesar Rp4.000,0 miliar yang akan digunakan
miliar pada tahun 2014, serta memperbaiki untuk meningkatkan kinerja pembiayaan
strukur permodalan LPEI sehingga LPEI dan penjaminan dalam rangka peningkatan
pada tahun 2018 dapat menghimpun dana dari ekspor terutama pada sektor-sektor unggulan
dalam dan luar negeri dengan suku bunga yang Pemerintah, termasuk pada sektor UKM.
kompetitif berupa efek-efek yang diterbitkan Dengan adanya penambahan PMN tersebut
sebesar Rp44.113,0 miliar dan pinjaman yang diharapkan akan berdampak pada tersedianya
diterima sebesar Rp49.859,0 miliar. pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang
kompetitif karena struktur pendanaan yang
Terkait dengan program NIA, sampai dengan lebih baik akan mendorong penurunan cost of
tahun 2018 LPEI telah memperoleh lima fund LPEI dan akan mendorong eksportir lebih
penugasan khusus ekspor (PKE) yang diberikan kompetitif dibandingkan pesaing. Sedangkan
melalui penerbitan Keputusan Menteri alokasi PMN kepada LPEI dalam rangka
Keuangan (KMK). PKE yang telah disalurkan penugasan khusus ekspor adalah sebesar
yaitu: (1) PKE untuk menyediakan pembiayaan Rp1.000,0 miliar untuk mendorong LPEI
ekspor produk gerbong penumpang kereta melaksanakan penugasan khusus pemerintah
api ke Bangladesh yang dilaksanakan oleh atas sektor yang memiliki potensi ekspor.
PT. INKA; dan (2) PKE Ketahanan Usaha
yang merupakan bagian dari paket kebijakan Manfaat yang diharapkan dari penambahan
ekonomi Pemerintah tahun 2015 yang PMN kepada LPEI tahun 2020 antara lain
bertujuan untuk menjaga keberlangsungan berupa penguatan daya saing barang dan jasa
dan ketahanan industri sehingga dapat dalam negeri di pasar internasional, terciptanya
meminimalisasi terjadinya Pemutusan pasar ekspor baru, eksportir baru, produk
Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan PKE unggulan ekspor baru maupun kombinasi
yang masih berjalan sampai saat ini yaitu: ketiganya, dan peningkatan aktivitas investasi
(1) PKE Gerbong Penumpang Kereta tahap II dalam negeri. Hal ini diharapkan mampu
ke Srilanka dan Bangladesh; (2) PKE Pesawat
Udara; dan (3) PKE untuk Kawasan Afrika,

5-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

berdampak pada peningkatan ekspor nasional Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
dan perolehan devisa negara guna memperbaiki
defisit neraca perdagangan serta pendapatan Faktor penyebab lainnya adalah lebih
negara berupa dividen, pajak, dan penerimaan dominannya perusahaan multinasional asing
negara bukan pajak. (MNC) yang beroperasi di Indonesia dibanding
perusahaan Indonesia yang beroperasi di luar
Selain itu, alokasi untuk mendukung ekspor negeri yang mengakibatkan necara pendapatan
dalam RAPBN tahun 2020 juga dialokasikan primer sebagai bagian dari neraca transaksi
melalui investasi kepada BUMN untuk berjalan cenderung mengalami defisit secara
penurunan penguatan neraca transaksi periodik.
berjalan.
Tanpa terobosan kebijakan, defisit neraca
Indonesia dewasa ini menghadapi persoalan transaksi berjalan berpotensi semakin dalam
struktural yang cukup serius yaitu defisit neraca serta bisa menciptakan risiko dan dampak
transaksi berjalan (current account deficit) yang penularan (spill over effects) kepada variabel lainnya
bergerak dalam tren yang terus meningkat. dalam perekonomian seperti mendorong
Permasalahan struktural ini terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar
dipengaruhi faktor fundamental bahwa kinerja Amerika Serikat secara drastis, memicu biaya
impor nasional masih lebih tinggi dibandingkan impor semakin mahal, mendorong laju inflasi
kinerja ekspor nasional baik pada sektor barang akibat impor, meningkatkan sentimen negatif
maupun jasa. pada kenaikan required yield SBN, meningkatkan
beban fiskal dan menciptakan risiko pada
Pada triwulan II tahun 2019, defisit neraca sustainabilitas fiskal, mendorong kenaikan cost
transaksi berjalan sudah mencapai US$8,4 of funds dalam sumber pembiayaan korporasi,
miliar (3,0 persen dari PDB), hal ini merupakan melemahkan kinerja investasi langsung dan
level yang cukup serius bagi perekonomian berbagai dampak lanjutan lainnya yang
nasional. Pada triwulan I tahun 2019, defisit pada gilirannya bisa melemahkan kinerja
neraca transaksi berjalan tercatat sebesar pertumbuhan dan mengganggu stabilitas
US$7,0 miliar atau 2,6 persen terhadap PDB. perekonomian nasional.
Kenaikan defisit neraca transaksi berjalan pada
triwulan II tahun 2019 terutama dipengaruhi Pemerintah selama ini telah berupaya
oleh peningkatan impor migas terkait hari mendorong peningkatan ekspor melalui
raya dan liburan sekolah serta penurunan deregulasi kebijakan, penyediaan insentif
kinerja ekspor nonmigas sejalan dengan fiskal, mendorong industri hilir berorientasi
perlambatan ekonomi dunia dan penurunan ekspor, hingga penguatan pembiayaan ekspor
harga komoditas ekspor Indonesia. Selain dalam program National Interest Account (NIA)
itu, faktor lain penyebabnya adalah perilaku di bawah LPEI. Namun tampaknya, masih
musiman pembayaran bunga utang luar negeri dibutuhkan upaya lebih keras lagi dalam
baik pemerintah maupun sektor swasta dan meningkatkan kinerja ekspor nasional dan
repatriasi dividen, penurunan harga komoditas menekan impor khususnya impor migas.
global dan tren pelemahan perdagangan global Karenanya, diperlukan terobosan kebijakan
dan perlambatan ekonomi dunia. yang esensinya mendukung kebijakan yang
sudah ada dalam rangka mengakselerasi
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam
jangka panjang maupun jangka pendek.

5-27

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

GRAFIK 5.7
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PROGRAM EKSPOR

NASIONAL TAHUN 2015-2020
(triliun rupiah)

7,0

6,0
1,0

5,0

4,0

3,0 5,0

2,0 4,0 3,2 2,5
1,0
1,0
--
2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya Investasi kepada BUMN

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari sisi kebijakan, satu terobosan bisa perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri;
dilakukan adalah melalui kebijakan merger dan (2) memberikan penugasan tambahan kepada
akuisisi (M&A) pada perusahaan-perusahaan LPEI melalui Program NIA-nya untuk
minyak luar negeri baik lokal maupun melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan
multinasional. Pada prinsipnya, strategi M&A minyak di luar negeri; (3) membentuk special
bisa dilakukan melalui dua model. Pertama, mission vehicles (SMV) baru dengan penugasan
dengan mengakuisisi secara mayoritas pada khusus secara professional untuk mengakuisisi
perusahaan multinasional yang sehat dan perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri;
kemudian menjadi pemegang saham pengendali dan (4) membentuk BLU baru dengan
pada perusahaan tersebut sehingga Indonesia penugasan khusus untuk pengelolaan dana
mempunyai wakil dalam struktur pengurus dan dalam rangka mendukung pelaksanaan akuisisi
bisa ikut mengendalikan kebijakan perusahaan. perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.
Kedua, strategi M&A dengan mengakuisisi
perusahaan minyak yang secara finansial kurang Realisasi pembiayaan investasi untuk
sehat, namun memiliki cadangan minyak mendorong program ekspor nasional tahun
tinggi. Perusahaan ini bisa diakuisisi dengan 2015-2019 dan RAPBN tahun 2020 disajikan
harga murah dan tidak membebani APBN, pada Grafik 5.7.
yang kemudian disehatkan melalui kebijakan
korporasi tertentu. Terobosan kebijakan di atas C. Peningkatan Kualitas SDM Indonesia
diharapkan dapat mendukung peningkatan
produksi migas sekaligus menekan angka Sebagai bagian dari pengelolaan anggaran
impor BBM yang bermuara pada penciptaan pendidikan sebesar 20,0 persen dari APBN,
surplus transaksi berjalan secara bertahap. sepanjang tahun 2015-2019 Pemerintah
telah mengalokasikan anggaran pendidikan
Untuk strategi investasi dan model bisnisnya, di pembiayaan anggaran melalui Dana
ada beberapa opsi kebijakan yang saat ini tengah Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN),
dilakukan kajian oleh Pemerintah diantaranya: dan pada tahun 2019, Pemerintah mulai
(1) memberikan penugasan baru kepada mengalokasikan Dana Abadi Penelitian.
PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi DPPN dan Dana Abadi Penelitian merupakan

5-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

alokasi dana abadi (endowment fund) yang akan proses pembentukan kelembagaan dan skema
diinvestasikan dalam instrumen investasi yang pelaksanaannya.
aman. Selanjutnya hasil investasi tersebut
akan digunakan untuk membiayai program Dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah
pemberian beasiswa dan kebutuhan penelitian tetap berkomitmen untuk mendukung
untuk meningkatkan daya saing Indonesia. peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan
kembali mengalokasikan DPPN dan Dana
Pemanfaatan dana tersebut antara lain Abadi Penelitian. Selain itu, Pemerintah juga
digunakan untuk mendukung peningkatan memberikan dukungan lain berupa Dana
akses masyarakat terutama masyarakat Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan
miskin pada jenjang pendidikan tinggi, dan Tinggi. Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan
peningkatan kualitas riset. Sejak tahun 2017, pembiayaan investasi untuk mendukung
pemanfaatan hasil DPPN tidak hanya untuk peningkatan kualiatas SDM dalam RAPBN
pendanaan pendidikan namun juga difungsikan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.
sebagai dana stabilisasi fiskal sehingga
pengelolaannya dikembangkan menjadi SWF Dana Pengembangan Pendidikan
melalui penguatan kelembagaan BLU LPDP. Nasional (DPPN)

DPPN yang dikelola oleh BLU LPDP Peningkatan kualitas SDM yang berdaya
sampai dengan semester I tahun 2019 telah saing masih menjadi kebijakan Pemerintah
dan sedang membiayai sebanyak 20.568 yang akan dilanjutkan. DPPN sebagai dana
mahasiswa program magister/doktor, 1.866 abadi pendidikan dialokasi untuk mendukung
tesis/disertasi, dan 156 proposal riset melalui penyiapan SDM berkualitas di berbagai
program beasiswa dan program pendanaan bidang pembangunan. Pemerintah berupaya
riset, baik program reguler, targetted, maupun meningkatkan kapasitas DPPN dengan
afirmasi. Melalui bantuan tersebut, diharapkan memperbesar dana abadi sekaligus hasil
DPPN mampu meningkatkan kualitas sumber investasinya agar dapat dimanfaatkan sebagai
daya manusia Indonesia. sumber pembiayaan program pendidikan.

Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat BLULPDP dalammengelolaDPPNmelakukan
miskin pada jenjang pendidikan tinggi investasi pada berbagai instrumen untuk
diharapkan akan melahirkan pemimpin dan mendapatkan nilai tambah yang diharapkan
profesional di berbagai bidang. Peningkatkan (expected return) dengan risiko terukur. Imbal
dan pengembangkan kualitas riset Indonesia hasil yang diharapkan sepanjang tahun 2020
akan memberikan kontribusi bagi pengentasan adalah sebesar Rp4,5 triliun untuk mendanai
kemiskinan, pengurangan pengangguran, program beasiswa yang diperkirakan akan
peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan menerima sebanyak 5.000 orang mahasiswa
peningkatan kesejahteraan rakyat. baru, melanjutkan pembiayaan penerima
beasiswa yang masih studi untuk 11.000 orang
Dana Abadi Penelitian yang dialokasikan mahasiswa, serta mendanai 75 riset.
sejak tahun 2019 ditujukan untuk mendukung
pengembangan riset di Indonesia. Sampai Mulai tahun 2021 hingga 2023 program
saat ini Dana Abadi Penelitian masih dalam beasiswa LPDP direncanakan akan menerima

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-29

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran kontribusi riset terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional.
5.000 orang setiap tahunnya yang menjadikan
total penerima beasiswa (awardee) tahun 2013- Riset memiliki peran yang signifikan dalam
2023 mencapai lebih dari 45.000 orang. Dana mendorong pertumbuhan ekonomi. Guna
yang dibutuhkan tidak hanya untuk membiayai mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
program penerimaan beasiswa dan pendanaan maka Pemerintah harus memprioritaskan
riset baru. Namun juga yang tidak kalah pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-
pentingnya adalah membiayai awardee yang sektor yang memiliki potensi multiplier effect
sedang menjalani studi serta peneliti yang yang besar. Namun fokus riset yang akan
mengerjakan riset. Dalam hal ini, ketersediaan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana
pendanaan on-going per tahun menjadi penting Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN adalah
untuk memastikan kontinuitas pendanaan bagi prioritas riset berbasis pemetaan kekuatan
awardee yang sedang menjalankan pendidikan dan kapasitas riil terkini. RIRN dijabarkan
dan peneliti yang sedang mengerjakan risetnya. dalam bentuk Prioritas Riset Nasional dengan
Sehingga kebijakan investasi yang akan periode lima tahun yang berisi bidang fokus
menjadi prioritas pada 2-3 tahun ke depan yang diperkirakan mampu menghasilkan
berupa instrumen dengan risiko terukur untuk produk-produk inovasi dalam jangka waktu
memperoleh imbal hasil yang optimal. paling lama lima tahun. Penyusunan RIRN
diharapkan akan membangun jembatan
Dana Abadi Penelitian penghubung antara cita-cita pembangunan
nasional dengan langkah-langkah operasional
Salah satu sasaran dan tahapan capaian yang berfondasikan kebijakan berbasis data
pembangunan industri adalah meningkatnya (evidence based policy).
pengembangan inovasi dan penguasaan
teknologi. Namun, pengembangan inovasi Dana Abadi Kebudayaan
dan penguasaan teknologi tidak bisa dilakukan
tanpa riset. Oleh karena itu, Pemerintah terus Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki
mendorong peningkatan penguasaan dan kekayaan budaya yang sangat banyak dari
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Sabang sampai Merauke dan dari Miangas
(iptek) melalui penelitian, pengembangan, sampai Pulau Rote. Kekayaan ini bersumber
pengkajian dan penerapan menuju inovasi yang dari nilai, adat istiadat, kearifan lokal, serta
berkelanjutan. seni budaya yang tumbuh dan berkembang
di tengah masyarakat. Kekayaan budaya
Pada RAPBN tahun 2020, Pemerintah tersebut jika dikelola dengan baik dapat
kembali mengalokasikan dana abadi penelitian menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar
untuk peningkatan kegiatan riset. Sasaran pembangunan. Namun, kekayaan budaya
yang ingin dicapai dengan adanya dana belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara
abadi penelitian ini adalah (1) meningkatkan optimal untuk mendukung pembangunan
kuantitas dan kualitas SDM terkait riset nasional. Oleh karena itu, dalam RAPBN tahun
yang mampu berkompetisi secara global; 2020, Pemerintah mengalokasikan dana abadi
(2) meningkatkan relevansi dan produktivitas kebudayaan yang ditujukan untuk menjamin
riset serta peran pemangku kepentingan
dalam kegiatan riset; serta (3) meningkatkan

5-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan Dana Abadi Perguruan Tinggi
bagi generasi berikutnya.
Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi
Sasaran program layanan pemajuan salah satu tonggak utama peningkatan
kebudayaan meliputi peningkatan kapasitas kualitas SDM Indonesia. Saat ini Pemerintah
SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan mendorong perguruan tinggi untuk
melalui: (1) dukungan keikutsertaan dalam meningkatkan kualitasnya menjadi world
pelatihan dan uji kompetensi; (2) dukungan class university. Dampak globalisasi membuat
perjalanan luar negeri dan dalam negeri; negara-negara berkembang (new emerging and
(3) dukungan penyelenggaraan workshop, developing countries) merasa harus menyetarakan
seminar, dan konferensi; dan (4) dukungan kualitas dirinya sejajar dengan negara-negara
peningkatan kapasitas dan kesinambungan maju. World class university mampu mendorong
organisasi. mahasiswa untuk bersaing dalam ranah global
yang memang dipersiapkan secara matang
Selain itu, pemanfaatan hasil kelolaan dana untuk menghadapi tantangan globalisasi.
abadi kebudayaan juga akan digunakan
untuk memfasilitasi program atau kegiatan Dukungan Pemerintah untuk melangkah
dalam kerangka pemajuan kebudayaan mewujudkan universitas-universitas berkelas
dalam ekosistem sepuluh objek pemajuan dunia adalah dengan mengalokasikan Dana
kebudayaan dan cagar budaya seperti: Abadi Universitas dalam RAPBN tahun 2020.
(1) dukungan penyelenggaraan kegiatan Hasil investasi dana abadi ini nantinya akan
kebudayaan seperti festival, pertunjukan, dan dipergunakan untuk pengembangan SDM
pameran; (2) dukungan terhadap riset dan dan sarana dan prasarana dalam mewujudkan
kajian bidang kebudayaan; serta (3) dukungan perguruan tinggi di Indonesia menuju World
pada produksi karya-karya seni, pengembangan Class University.
sains, teknologi inovatif, dan engineering bidang
kebudayaan. Perkembangan realisasi pembiayaan investasi
untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia
tahun 2015-2019 dan RAPBN tahun 2020
disajikan dalam Grafik 5.8.

GRAFIK 5.8
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM INDONESIA, 2015-2020

(triliun rupiah)

25 20,0 18,0
15,0
20
5,0 5,0
15 1,0 1,0
10,5
2018 Outlook RAPBN
10 Dana Abadi Peneli2ti0a1n9 2020
5 5,0 Dana Abadi Perguruan Tinggi

0
2015 2016 2017

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Dana Abadi Kebudayaan
Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-31

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai
1.857.252 orang.
D. Pemberdayaan Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Kemudian, penyaluran dana bergulir kepada
LPMUKP pada tahun 2017-2018 telah
Tantangan mendasar dalam pemberdayaan terealisasi sebesar Rp226,9 miliar kepada 1.872
koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
(KUMKM) adalah rendahnya akses terhadap (KUKP) orang. Penyaluran dana bergulir dari
sektor perbankan. Dari 56,4 juta KUMKM yang LPMUKP ditujukan untuk meningkatkan
ada, hanya 30 persen yang mampu mengakses akses dan penguatan modal bagi UMKM-
pembiayaan. Hambatan yang menghalangi KP sehingga berdampak bagi peningkatan
KUMKM untuk dapat mengakses pembiayaan kesejahteraan masyarakat kelautan dan
dari lembaga keuangan, usaha kecil dituntut perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya
menyajikan proposal usaha yang feasible atau ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan
layak usaha dan menguntungkan. Di samping skala mikro dan kecil. Penguatan modal usaha
itu, lembaga keuangan mensyaratkan usaha tersebut juga diharapkan dapat memberikan
kecil harus bankable atau dapat memenuhi dampak penciptaan tenaga kerja serta
ketentuan bank. mendorong pertumbuhan ekonomi sektor
kelautan dan perikanan Indonesia.
Dalam upaya penguatan modal bagi KUMKM,
Pemerintah memberikan stimulus melalui Sementara itu, penyaluran dana bergulir
pembiayaan investasi kepada BLU dan kepada PIP mencapai sebesar Rp565,5 miliar
mendorong BUMN untuk mendukung kepada 864.141 UMKM pada tahun 2018 dan
pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditargetkan pada tahun 2019 dapat menyalurkan
swadana. Peran pemerintah untuk mendukung dana bergulir kepada 600.000 UMKM sektor
perkembangan KUMKM ini tampak dari ultra mikro dengan alokasi tahun 2019 sebesar
realisasi pembiayaaninvestasiterutamapada tiga Rp3 triliun. PIP fokus pada pengembangan
BLU pengelola dana bergulir untuk KUMKM, UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk
yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah
(LPDB) KUMKM, Lembaga Pengelola Modal dan cepat bagi usaha mikro, menambah jumlah
Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah
dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan
nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro.
Alokasi untuk program dana bergulir pada
LPDB KUMKM hingga tahun 2018 sebesar Selanjutnya secara kumulatif, jumlah KUR
Rp3,7 triliun. Secara kumulatif, penyaluran yang telah disalurkan kepada UMKM dan
dana bergulir (berikut pergulirannya) dari dijamin oleh PT Askrindo (Persero) dan
LPDB KUMKM sampai dengan tahun 2018 Perum Jamkrindo sampai tahun 2018 telah
mencapai Rp8,54 triliun yang disalurkan mencapai Rp508 triliun (PT Askrindo Rp258
kepada 4.302 mitra penyaluran yang terdiri triliun dan Perum Jamkrindo Rp251 triliun)
dari koperasi sekunder, koperasi primer, PMV, dengan jumlah UMKM sebanyak 27,4 juta (PT
Bank, dan UMKM Strategis. Sampai dengan Askrindo 15,7 juta dan Perum Jamkrindo 11,7
tahun 2018, jumlah nasabah (end user) yang juta) dan tenaga kerja sebanyak 49,08 juta orang
dilayani sebanyak 1.019.273 UMKM dan
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
5-32

(PT Askrindo 31,9 juta dan Perum Jamkrindo Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
17,18 juta).
yang dialokasikan untuk program Mekaar
Dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah terus adalah pengembangan usaha para perempuan
mendukung pemberdayaan KUMKM melalui prasejahtera, menciptakan lingkungan yang baik
alokasi PMN kepada PT PNM (Persero), PMN bagi perempuan prasejahtera, meningkatkan
kepada PT BPUI (Persero), dan dana bergulir pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera
BLU PIP. Rincian lebih jelas alokasi untuk untuk akses keuangan, penyerapan tenaga
mendukung KUMKM dapat dijelaskan sebagai kerja hingga 8,1 juta orang pada tahun 2020,
berikut. dan mencapai 11,2 juta orang pada tahun 2023.

Alokasi PMN kepada PT PNM (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/
dalam RAPBN tahun 2020 ditujukan BPUI (Persero) adalah induk dari perusahaan
untuk memperbaiki struktur permodalan, Bahana Group yang terdiri atas empat
meningkatkan kapasitas pendanaan perseroan perusahaan, yaitu PT Bahana Securities
dalam melakukan pemberdayaan usaha para (investment banking, securities trading dan brokerage),
perempuan prasejahtera melalui Program PT Bahana TCW Investment Management
Mekaar, akselerasi nasabah program Mekaar (investment management dan advisory), PT Bahana
melalui program Mekaar Naik Kelas sehingga Artha Ventura (modal ventura), serta PT Graha
menjadi nasabah yang memiliki akses Niaga Tata Utama (office building management).
pembiayaan yang mumpuni, dan memperluas PMN non tunai berupa konversi utang pokok
jaringan layanan program Mekaar. kepada PT BPUI (Persero) dalam RAPBN
tahun 2020 bertujuan untuk memperbaiki
Output yang diharapkan dari penambahan struktur permodalan dan mempertahankan
PMN tersebut adalah: (1) penambahan kelangsungan kegiatan operasional perseroan
jumlah nasabah program Mekaar dari 6 juta untuk mencapai target pertumbuhan jumlah
nasabah pada tahun 2019 menjadi 7,7 juta UMKM sebesar 8,1 persen per tahun, dari
nasabah pada tahun 2020, dan mencapai 64.679 pasangan usaha pada tahun 2018 naik
10 juta nasabah pada akhir tahun 2023; menjadi 75.581 pasangan usaha pada tahun
(2) meningkatkan pendampingan usaha untuk 2020.
percepatan pengembangan usaha bagi keluarga
prasejahtera melalui program Mekaar Naik Memasuki tahun ketiga untuk implementasi
Kelas menjadi nasabah program ULaMM atau Program pembiayaan ultra mikro (UMi), BLU
perbankan dengan target dari 114.000 nasabah PIP tetap fokus pada pengembangan dan
pada tahun 2019 menjadi 335.000 nasabah pemberdayaan UMKM sektor UMi dengan
pada tahun 2020, dan mencapai 1 juta nasabah tujuan menyediakan fasilitas pembiayaan yang
pada tahun 2023; serta (3) perluasan layanan mudah dan cepat bagi pelaku usaha UMi,
dan pemberdayaan ke seluruh provinsi di menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi
Indonesia. oleh pemerintah termasuk wirausaha baru dan
usaha rintisan (start up), serta meningkatkan
Adapun manfaat yang diharapkan dengan nilai keekonomian pelaku usaha UMi. Selain
penambahan PMN kepada PT PNM (Persero) tujuan tersebut, diharapkan BLU PIP juga dapat
memberikan penguatan kelembagaan bagi
lembaga keuangan penyalur pembiayaan UMi,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-33

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran gini ratio yang pada akhirnya dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
baik yang berupa koperasi, lembaga keuangan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program
mikro, dan/atau lembaga keuangan lainnya. UMi ikut melibatkan pemerintah daerah dan/
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan atau pihak lainnya untuk ikut menyukseskan
kapasitas para pelaku usaha ultra mikro, BLU peran Pemerintah dalam meningkatkan
PIP memberikan pelatihan kewirausahaan keuangan yang inklusif.
bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk terus
menjalankan dan meningkatkan usahanya baik Untuk menjamin penyediaan dana program
dari segi kualitas maupun kuantitasnya. perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah berinisiasi membentuk
Dalam pembiayaan UMi, BLU PIP bertindak BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan
sebagai koordinator pendanaan yang Hidup (BPDLH) yang bertugas melakukan
melaksanakan tugas penghimpunan sekaligus penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran
penyaluran dana serta melakukan leveraging dana. Sektor-sektor yang yang akan menjadi
dana melalui kerjasama pendanaan dan/ lingkungan pengalolaannya adalah sektor
atau investasi dengan pemerintah daerah kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
dan/atau pihak lainnya baik secara langsung perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri,
maupun tidak langsung. Mekanisme kerjasama perhubungan, pertanian, kelautan dan
pendanaan dan/atau investasi secara langsung perikanan, serta sektor lainnya yang terkait
dilakukan melalui sharing pendanaan dan/ dengan lingkungan hidup. BLU BPDLH
atau kerjasama investasi antara BLU PIP melaksanakan pengelolaan dana tersebut
dengan pemerintah daerah dan/atau pihak berdasarkan atas mandat dan/atau kesepakatan
lainnya. Sedangkan, mekanisme tidak langsung yang tertuang dalam kontrak/perjanjian.
dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme
pasar modal, perbankan, maupun instrumen Dalam rangka integrasi dan optimalisasi
lainnya. sekaligus kesinambungan pengelolaan
dana lingkungan hidup, Pemerintah akan
Alokasi dana bergulir kepada BLU PIP menggabungkan BLU Pusat Pembiayaan
dalam RAPBN tahun 2020 ditujukan untuk Pembangunan Hutan (P3H) ke dalam BLU
pembiayaan UMi bagi 241.000 debitur usaha BPDLH. Konsekuensi dari penggabungan
ultra mikro termasuk usaha rintisan, sehingga tersebut, dana kelolaan BLU P3H akan disetor
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun ke kas negara termasuk aset piutang yang
2020 pelaku usaha ultra mikro yang terfasilitasi dikelola oleh BLU P3H. Sehingga alokasi
akan mencapai 1.641.000 debitur dan usaha kepada BLU BPDLH dalam RAPBN tahun
rintisan. 2020 bersifat noncash.

Manfaat yang diharapkan dari alokasi dana Selain mengelola dana kelolaan dari APBN,
pembiayaan UMi adalah memperluas akses BLU BPDLH akan melakukan penghimpunan
pelaku usaha ultra mikro dan usaha rintisan dana yang antara lain bersumber dari dana
untuk mendapatkan akses pendanaan melalui amanah/bantuan konservasi yang berasal dari
skema ini, sehingga dapat lebih berkembang hibah dan donasi negara donor dan/atau pihak
dan memberikan kontribusi dalam mengurangi lainnya.
angka pengangguran, angka kemiskinan, dan
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
5-34

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

GRAFIK 5.9
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK PEMBERDAYAAN KUMKM, 2015-2020

(triliun rupiah)

4,0 3,4 3,0
3,5 3,0 1,3
3,0 RAPBN
2,5 2,3 2,5
2,0 2020
1,5 1,0
1,0
0,5 0,3 - - --
2016 2017
- 2018 Outlook
2015 2019

Investasi kepada BUMN Investasi kepada BLU

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja
untuk pemberdayaan KUMKM tahun 2015- sama pembangunan internasional semakin
2019 dan RAPBN tahun 2020 dapat dilihat mendorong Pemerintah untuk meningkatkan
pada Grafik 5.9. tata kelola kerja sama pembangunan
internasional kepada negara sahabat secara
E. Meningkatkan Peran Serta Indonesia tertib, efisien, akuntabel, dan transparan.
di Dunia Internasional Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah
akan melakukan integrasi pengelolaan dana
Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kerja sama pembangunan internasional dengan
bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan pembentukan BLU lembaga Dana Kerja
nasional dan jati diri sebagai negara maritim Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
dilakukan antara lain ditempuh melalui strategi Lembaga ini berperan penting dalam
mempertahankan dan memperkuat posisi mendukung penyediaan dana bagi kerja sama
Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga pembangunan Indonesia dengan melakukan
Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha investasi dan mengelola dana yang berasal
Internasional (BUI), serta melalui dukungan dari berbagai mitra Indonesia. Hasil investasi
pembangunan dunia, termasuk mengatasi tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan
kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan untuk pelaksanaan 70 kegiatan program kerja
melalui kerja sama pembangunan internasional. sama pembangunan internasional, kerja sama
teknik untuk 1.200 orang, serta kerja sama
Investasi kepada Organisasi/LKI/ pembangunan internasional kepada 66 negara
dan/atau lembaga asing.
BUI ditujukan dalam rangka memenuhi
Dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah
kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mengalokasikan investasi kepada Organisasi/
LKI/ BUI dalam rangka membayar komitmen
mempertahankan proporsi kepemilikan penambahan modal yang pernah disampaikan
Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI
saham (shares) dan hak suara (voting rights). dan memperkuat pengelolaan dana oleh BLU

Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/

LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh

manfaat bagi kepentingan nasional sesuai

peraturan perundangan yang berlaku dengan

memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-35

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

TABEL 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2015-2020

(miliar rupiah)

URAIAN 2015 2016 2017 2018 Ou tlook RAPBN
2019 2020
1. Islamic Development Bank (IDB) - (77,5) (71,6) (77,9) (82,9) (83,8)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) - - (40,3) (43,0) (42,3) (42,7)
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD) (55,2) (40,8) (57,9) (42,8) (43,2)
4. International Development Association (IDA) (25,0) (40,3) (45,1) (157,5) (214,9) (217,4)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - (44,1) (1.826,4) (1.994,8) (1.915,5) -
6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (196,3) (3.675,3) - (238,2)
7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - - - - (43,2)
8. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) - - - - - (2,5)
9. International Finance Corporation (IFC) - - - - - (328,1)
(276,5) - - - (2.298,3) (999,1)
Jumlah - (2.024,2) (2.331,1)
Sumber: Kementerian Keuangan (3.837,2)

LDKPI. Perkembangan realisasi Investasi dewan gubernur pada Sidang Tahunan IDB ke-
kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2015- 31.
2019 dan RAPBN tahun 2020 dapat dilihat
pada Tabel 5.8. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9
juta yang akan dicicil sebesar ID3.995.000
Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun
Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional 2016-2035. Pada tahun 2020, Indonesia
dalam RAPBN tahun 2020 dapat disampaikan akan membayar cicilan tahun ke-5 sebesar
sebagai berikut. ID3.995.000 ditambah kurang bayar sebesar
ID158.032,75 atas pembayaran tahun 2018,
Investasi kepada Islamic Development sehingga total ID4.153.032,75, ekuivalen
Bank (IDB) dengan US$5,8 juta.

IDB bertujuan untuk mendorong Investasi kepada The Islamic Corporation
for the Development of the Private Sectors
pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial (ICD)

negara anggota serta masyarakat muslim secara ICD merupakan lembaga keuangan
internasional di bawah IDB Group yang
individu maupun bersama-sama sesuai dengan berfokus pada pembiayaan sektor swasta.
Seiring dengan meningkatnya jumlah
prinsip-prinsip syariah dengan melakukan kebutuhan pendanaan dan perkembangan
perekonomian yang cukup pesat di berbagai
kegiatan memberikan bantuan keuangan negara anggota IDB, diperlukan penambahan
modal yang signifikan untuk mengakomodasi
kepada negara anggota untuk pembangunan kebutuhan sektor swasta di negara-negara
anggota.
ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga
Resolusi Majelis Umum ICD yang diputuskan
melakukan kegiatan untuk mendapatkan pada Sidang Tahunan IDB tahun 2015 di
Mozambik menyepakati penambahan modal
keuntungan dengan melakukan investasi umum ICD yang ke-2 dari US$2 miliar

modal serta memberikan pinjaman untuk

proyek produktif pemerintah dan swasta.

Total investasi Pemerintah Indonesia di IDB
per Desember 2018 sebesar ID136.086.967
atau setara dengan Rp2,7 triliun dan
pembayaran penyertaan modal negara kepada
IDB merupakan perwujudan komitmen
Indonesia karena telah ikut menyetujui resolusi

5-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

menjadi US$4 miliar, dengan modal disetor Indonesia di IFAD per Desember 2018 sebesar
sebesar US$1 miliar yang terbagi menjadi US$72,0 juta. Dengan penyertaan modal
100.000 saham dengan nominal per saham tersebut, hak suara Indonesia sejumlah 36.551
US$10.000,0. Setiap pihak pemilik saham votes, atau sejumlah 0,74 persen dari keseluruhan
diberikan kesempatan untuk mempertahankan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia
persentase kepemilikan sahamnya. dapat memperoleh bantuan pembangunan
sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan
Total modal keseluruhan Indonesia di ICD RPJMN dan diharapkan dapat memperluas
adalah sebesar US$22,0 juta yang menjadikan jangkauan proyek yang mendukung sektor
Indonesia pemegang saham terbesar ke-9 pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi
dengan persentase 1,27 persen. Sesuai dengan tantangan perubahan iklim, teknologi pasca
persentase kepemilikan modal, Indonesia panen yang dapat mengurangi food losses, dan
berkomitmen untuk melakukan penambahan mencapai output berkesinambungan.
modal umum kedua sejumlah 1.234 lembar
saham dengan nilai US$12,3 juta. Perolehan Komitmen pembayaran kepada IFAD
dividen saham tahun 2015 sebesar US$466,7
ribu disepakati untuk mengurangi komitmen didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada
pembayaran penambahan modal tersebut, IFAD’s 11th Replenishment yang disampaikan
sehingga komitmen berkurang menjadi dalam 41st Session of the IFAD’s Governing Council
US$11,9 juta. Pembayaran akan dilakukan Meeting, Februari 2018, yaitu sebesar US$10,0
selama 4 tahun secara merata, mulai 2017 juta dengan jadwal pembayaran US$3,0 juta
sampai dengan 2020, dengan cicilan per tahun
sebesar US$3 juta. Dengan demikian, pada pada tahun 2019 dan 2020, serta US$4,0 juta
tahun 2020 akan dilakukan pembayaran cicilan
ke-4 atau yang terakhir. pada tahun 2021. Sehingga dalam RAPBN
tahun 2020, pembayaran angsuran ke-2 11th
Investasi kepada International Fund for Replenishment dialokasikan kepada IFAD
Agricultural Development (IFAD) sebesar US$3,0 juta.

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Investasi kepada International
Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk Development Association (IDA)
mendanai pembangunan pertanian. Dalam
mewujudkan visinya di Indonesia, pembiayaan IDA merupakan multi-issue institution yang
IFAD berfokus pada sektor pertanian yang mendukung berbagai kegiatan pembangunan,
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan
masyarakat miskin melalui beberapa jenis dasar, air bersih dan sanitasi, pertanian,
instrumen keuangan untuk sektor publik perbaikan iklim usaha, infrastruktur, dan
yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan reformasi kelembagaan. Program ini bertujuan
teknis. untuk mencapai kesetaraan, pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja,
Keanggotaan Indonesia dalam IFAD pendapatan yang lebih tinggi, dan kondisi
menimbulkan konsekuensi dalam hal hidup yang lebih baik.
penyertaan modal. Total investasi Pemerintah
Total investasi Pemerintah Indonesia di IDA
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 per Desember 2018 sebesar US$34,4 juta
dengan posisi hak suara sebesar 244.438 votes

5-37

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran aktif IFC Investment yang masih berjalan
dengan nilai proyek senilai US$1,8 miliar dan
atau sejumlah 0,88 persen dari total suara. 17 proyek aktif IFC Advisory senilai US$31,9
Selain untuk membantu IDA yang merupakan juta.
salah satu lembaga yang selama ini telah
ikut menopang pembiayaan pembangunan Total penyertaan saham Indonesia IFC sejak
Indonesia, keanggotaan Indonesia juga tahun 1955 sebanyak 31.602 lembar saham
bertujuan untuk memperoleh tambahan dengan nilai US$31,6 juta. Sementara itu, jika
hak suara yang lebih besar dalam lembaga pemerintah tidak melakukan penambahan
ini sehingga Indonesia dapat berperan modal, dapat berakibat voting power Indonesia
lebih optimal dalam mengarahkan agenda di IFC akan berkurang atau terdilusi.
dan prioritas nasional. Dalam mendukung Meskipun nilai modal Indonesia tetap,
pembiayaan pembangunan, Indonesia namun jumlah modal keseluruhan meningkat,
diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA sehingga persentase share Indonesia di IFC
serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif akan berkurang. Peningkatan investasi atau
di dalam penentuan kebijakan IDA untuk penyertaan modal secara langsung memiliki
mendukung pembangunan di Indonesia pada dampak pada kepemilikan Indonesia, dimana
berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, peningkatan ini menjadi pertimbangan
pendidikan, ekonomi dan pembangunan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam
daerah, termasuk pertanian dan perikanan. mempertahankan hak suara dan perannya
sebagai negara anggota IFC. Pembayaran
Komitmen kepada IDA di tahun 2020 sebesar tahun 2020 merupakan cicilan pertama yaitu
US$3,36 juta merupakan komitmen pada IDA sebesar US$22,7 juta.
17th Replenishment yang dilakukan selama 6
tahun (2015-2020), dengan total keseluruhan Investasi kepada International Bank for
US$18,2 juta. Selain itu, Indonesia juga memiliki Reconstruction and Development (IBRD)
komitmen pada IDA 18th Replenishment sejumlah
Rp1,1 triliun yang akan dibayarkan bertahap Sejak tahun 1974, IBRD telah membiayai 368
selama 7 tahun (2018-2024). Dengan demikian proyek di Indonesia. Pada saat ini terdapat 29
pada tahun 2020 Indonesia akan melakukan proyek aktif senilai US$6,7 miliar yang sedang
pembayaran cicilan ke 6 atau yang terakhir dari berjalan dibiayai oleh IBRD dan 7 proyek
IDA 17th Replenishment sebesar US$3,4 juta dan akan dilaksanakan hingga tahun 2020 dengan
cicilan ke-3 dari IDA 18th Replenishment sebesar nilai investasi sebesar US$1,5 miliar. Kegiatan
Rp169,0 miliar. IBRD di Indonesia saat ini selain Investment
Project Financing (IPF), Development Policy
Investasi kepada International Finance Loan (DPL), Program for Result (P4R),
Corporation (IFC) juga sebagian besar dalam bentuk trust fund
atau grants. Selain itu terdapat beberapa jenis
Sejak tahun 1968, IFC telah melakukan 186 kegiatan di Indonesia khususnya program-
proyek di Indonesia dengan tren peningkatan program yang bersifat asistensi sering dilakukan
yang positif. Dalam periode tahun 2010- 2019, bersama dengan tenaga ahli untuk Indonesia
terdapat proyek IFC Investment sebanyak 75 secara intensif.
proyek dengan nilai US$3,050 miliar dan proyek
IFC Advisory sebanyak 22 proyek dengan nilai Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
US$37,2 juta. Pada saat ini terdapat 38 proyek

5-38

Total posisi modal Indonesia di IBRD per Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
tanggal 31 Desember 2017 adalah US$167,2
juta (investasi tunai yang dibayarkan sampai uang lokal guna mendorong pembangunan
2017) dalam bentuk paid in capital dan callable ekonomi, meningkatkan stabilitas keuangan,
portion US$2,6 miliar. Dari jumlah investasi dan mencegah guncangan pasar keuangan
yang telah dibayarkan tersebut maka total di kawasan. Pengembangan pasar obligasi
subscription Indonesia untuk IBRD pada saat ini tersebut diharapkan dapat mengurangi
adalah sebesar 23.031 lembar saham. ketergantungan terhadap pinjaman jangka
pendek dalam mata uang asing untuk
Kepemilikan saham Indonesia pada IBRD mengurangi risiko ketidaksesuaian nilai tukar
sebelum AMs 2018 (Pre 2018) adalah 1,01 mata uang dan periode jatuh tempo (currency
persen dengan hak suara sebesar 0,98 persen. and maturity mismatch).
Keikutsertaan Indonesia di dalam Capital
Increase di IBRD sejauh ini dipandang memiliki Manfaat keanggotaan Indonesia di CGIF
manfaat yang cukup signifikan sebagai bagian antara lain berupa dukungan kegiatan
dari terjemahan rencana pembangunan penjaminan CGIF dalam memperluas basis
Indonesia. Posisi Indonesia sebagai shareholder emiten (issuer), dengan mendorong issuer
terbesar di konstituensinya juga memiliki Indonesia terutama yang mempunyai rating
pengaruh terhadap semakin banyaknya suara lokal A atau di bawahnya untuk mengeluarkan
Indonesia yang dapat diperjuangkan di dalam surat utang obligasi menggunakan rupiah atau
the Boards of Executive Directors khususnya untuk mata uang lokal kawasan. Selain itu, kegiatan
program/proyek IBRD terkait pembangunan penjaminan CGIF dapat membantu issuer
Indonesia. untuk memperpanjang tenor obligasinya
hingga 10-15 tahun.
Pada tahun 2018, IBRD memutuskan untuk
melakukan penambahan modal umum dan CGIF telah berhasil membantu penjaminan
setiap negara anggota diberikan kesempatan atas penerbitan obligasi Medium Term Note
untuk berpartisipasi. Pemerintah Indonesia (MTN) BCA Finance dalam mata uang rupiah
mendapat alokasi sebesar US$82,7 juta yang pada investor institusional di Jepang. Atas
dapat dibayar selama maksimal 5 tahun. dukungan tersebut, BCA Finance menjadi
Pada tahun 2020 Indonesia akan melakukan perusahaan penerbit obligasi dari Indonesia
pembayaran cicilan pertama sebesar total yang pertama kali mampu mengakses investor
US$16,5 juta. Pembayaran investasi tersebut di Jepang. CGIF juga membantu penjaminan
dapat meningkatkan hak suara Indonesia di obligasi PT Astra yang diterbitkan dalam mata
IBRD dari 0,98 persen menjadi 1,01 persen uang dolar Singapura di pasar modal Singapura
dari total suara. yang menjadikan PT Astra sebagai issuer dari
Indonesia yang pertama kali dapat menembus
Investasi kepada Credit Guarantee and pasar obligasi Singapura. Selain itu, CGIF juga
Investment Facility (CGIF) telah berhasil meningkatkan tingkat maturitas
obligasi PT Protelindo di Singapura dalam
CGIF merupakan lembaga penyedia fasilitas mata uang dolar Singapura dengan tenor
penjaminan kredit dan investasi, bertujuan sepanjang 10 tahun. Jumlah total pemanfaatan
untuk pengembangan obligasi bermata penjaminan CGIF oleh Indonesia sebesar
US$273 juta, merupakan jumlah terbesar negara
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
5-39

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran proyek infrastruktur; serta (2) mengembangkan
potensi kerja sama CGIF dengan PT
anggota yang memperoleh penjaminan surat Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang
utang oleh CGIF. Secara persentase, jumlah hingga saat ini masih terbatas pada penjaminan
tersebut setara dengan 25 persen dari total risiko politik terkait PPP serta masih memiliki
total penjaminan yang telah dikeluarkan oleh peringkat kredit internasional yang terbatas
CGIF (US$1,1 miliar). (BBB- dari Fitch).

Pada pertemuan kontributor CGIF tahun Investasi kepada Islamic Corporation and
2017, CGIF telah menyepakati penambahan The Insurance of Investment and Export
modal korporasi sebesar US$500 juta, Credit (ICIEC)
sehingga diharapkan total penyertaan modal
anggota menjadi sebesar US$1,2 miliar. ICIEC telah menandatangani MoU dengan
Atas keputusan penambahan modal CGIF Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan
terebut, Pemerintah Indonesia berpartisipasi Ekspor Indonesia (LPEI) pada bulan Mei 2018
dalam penambahan modal CGIF sebesar yang menandai kerja sama dalam penjaminan
kuota US$9 juta. Hal tersebut juga untuk asuransi dan reasuransi, dukungan teknis,
mempertahankan porsi kepemilikan tetap dan pengembangan kapasitas dalam rangka
sebesar 1,8 persen. Penambahan modal mendorong eksportir dan investor Indonesia
dilakukan dalam 3 tahun sejak 2020 hingga mempertimbangkan peluang investasi di luar
2022, dibayar secara merata tiap tahun US$3 negeri, terutama Afrika. ICIEC bermitra
juta. Dengan demikian, pembayaran kepada dengan LPEI pada PT Timah JV untuk operasi
CGIF dalam RAPBN tahun 2020 adalah penambangan di Nigeria dengan nilai proyek
untuk cicilan pertama. Penambahan modal US$28 juta dan juga dalam tahap diskusi untuk
CGIF juga diharapkan memberikan sinyal baik mendukung program perjanjian asuransi 2019
kepada pasar keuangan di Indonesia bahwa dimana ICIEC sebagai salah satu reasuransi
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dengan saham senilai 10 persen.
untuk mengembangkan obligasi mata uang
lokal di kawasan. ICIEC juga memiliki MoU yang serupa
dengan PT PII (Persero) dan Asuransi ASEI
Secara langsung, peningkatan kapasitas modal yang masing-masing telah ditandatangani pada
CGIF dapat dimanfaatkan Indonesia untuk tahun 2012 dan 2016 yang pada saat ini sedang
mendorong penguatan fungsi penjaminan direalisasikan. ICIEC bekerja sama dengan
bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia PT PII (Persero) dalam dua proyek, yaitu
terutama melalui pengembangan infrastructure Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah senilai
bond. Dapat menjadi catatan bahwa portfolio US$460 juta dan Rumah Sakit Kanker senilai
penjaminan yang diterima Indonesia hingga US$48 juta yang mana pemberi pinjaman
saat ini belum mencakup sektor infrastruktur. membutuhkan perlindungan asuransi risiko
Masih terbuka peluang untuk Indonesia politik.
memanfaatkan potensi penjaminan dari
CGIF khususnya melalui: (1) utilisasi fasilitas ICIEC bekerja sama dengan PT ASEI dalam
Construction Period Guarantee, Project Bond asuransi ekspor PT INKA untuk lokomotif
Guarantee, atau Securitization Guarantee yang ke Tanzania senilai US$70 juta dan Filipina
akan sangat bermanfaat untuk pengembangan
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
5-40

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

senilai US$48 juta. ICIEC menyediakan Pemerintah Indonesia kemudian selesai
program reasuransi untuk pinjaman senilai meratifikasi pasal persetujuan tersebut pada
US$200 juta untuk PT Lestari Banten Energi, tanggal 28 Agustus 2017 melalui Peraturan
yang diterbitkan oleh Malaysia Exim untuk Presiden Nomor 85 Tahun 2017 tentang
coal-fired power plant di Provinsi Banten senilai Articles of Agreement of the Islamic Corporation for
US$900 juta. ICIEC juga memiliki beberapa the Insurance of Investment and Export Credit. Atas
program asuransi untuk mendukung proyek dasar tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki
pembangunan PT WIKA di Afrika senilai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas
US$200 juta, asuransi kredit ekspor PT INKA komitmen penambahan modal umum ICIEC
untuk Asia Selatan senilai US$50 juta, dan yang tertunda sebelumnya sebesar ID125.000,
asuransi investasi lain yang sedang dalam tahap atau setara US$175.087,50.
diskusi.
Sementara itu, alokasi investasi kepada BLU
ICIEC juga berkomitmen untuk mendukung Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan
One Indonesia Infrastructure Fund yang dikelola Internasional (LDKPI) dalam RAPBN tahun
oleh PT SMI untuk jaminan proyek melalui 2020 ditujukan dalam rangka keterlibatan aktif
program asuransi bagi peminjam dan investor Indonesia dalam mendukung pembangunan
potensial. dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial
dan mengurangi kemiskinan seiring dengan
Hingga Februari 2019, ICIEC telah meningkatnya posisi Indonesia sebagai negara
mengasuransikan total transaksi senilai berpenghasilan menengah dan menjadi salah
US$987 juta yang mencakup impor dan satu dari dua puluh ekonomi terbesar dunia.
ekspor, serta investasi di Indonesia dimana Kerja sama pembangunan internasional yang
US$400 juta diantaranya telah disetujui dalam dilaksanakan oleh Indonesia dijadikan sebagai
Member Country Partnership Strategy (MCPS) bentuk manifestasi dan kontribusi Indonesia
untuk Indonesia 2016-2020 dalam rangka dalam pembangunan global.
meningkatkan bisnis asuransi kredit ekspor
dan impor, serta menyediakan asuransi risiko Pelaksanaan kerja sama pembangunan juga
politik untuk investasi langsung asing di bermanfaatbagiIndonesiasebagaialatdiplomasi
Indonesia. dan investasi politik luar negeri Indonesia
untuk mencapai kepentingan nasional. Selain
Pada tahun 2012, ICIEC menyampaikan itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja
permohonan kepada Indonesia untuk ikut sama pembangunan juga dimanfaatkan sebagai
serta dalam penambahan modal umum ICIEC. sarana untuk meningkatkan kepemimpinannya
Indonesia berkomitmen untuk ikut serta pada dalam forum-forum internasional serta sebagai
penambahan modal umum ICIEC sebesar alat diplomasi ekonomi untuk penetrasi pasar
ID125.000. Namun demikian, pembayaran dan peningkatan investasi ke dalam dan ke
penambahan modal umum ICIEC tersebut luar negeri, khususnya di pasar nontradisional.
tertunda karena Indonesia belum melakukan Pendalaman pasar dilakukan untuk
ratifikasi atas Articles of Agreement of the Islamic meningkatkan volume dan nilai perdagangan
Corporation for the Insurance of Investment and barang dan jasa serta nilai investasi Indonesia
Export Credit. di negara-negara mitra.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-41

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Dengan adanya komitmen kuat dari Pemerintah tahun 2020 untuk dinvestasikan oleh BLU.
maka pelaksanaan kerja sama pembangunan, Hasil investasi tersebut selanjutnya akan
baik melalui kerja sama teknik, hibah uang, dimanfaatkan untuk pelaksanaan 360 progam
hibah barang, maupun hibah kemanusiaan bantuan yang diberikan dalam rangka kerja
semakin meningkat. Peningkatan ini saja sama pembangunan internasional.
dibarengi dengan semakin meningkatnya dana
yang dialokasikan untuk pelaksanaan kerja Manfaat yang diharapkan dari investasi pada
sama pembangunan internasional. BLU ini, yaitu: (1) sebagai investasi politik
dalam rangka mendukung stabilitas keamanan
Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja kawasan dan kedaulatan Indonesia; (2) investasi
sama pembangunan internasional semakin politik untuk meningkatkan peran Indonesia
mendorong pemerintah untuk meningkatkan dalam kerja sama di tingkat regional dan
tata kelola kerja sama pembangunan global; (3) investasi tata kelola yang baik bagi
internasional kepada negara sahabat secara negara dalam rangka peningkatan hubungan
tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. ekonomi dan penetrasi pasar, terutama pasar
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah nontradisional; serta (4) peningkatan hubungan
akan melakukan integrasi pengelolaan dana ekonomi (perdagangan dan investasi)
kerja sama pembangunan internasional Indonesia dengan negara mitra berdampak
dengan pembentukan BLU LDKPI di bawah pada pembukaan lapangan kerja dan supply
pembinaan Kementerian Keuangan. Lembaga chain dalam negeri.
ini berperan penting dalam mendukung
penyediaan dana bagi kerja sama pembangunan Perkembangan pembiayaan investasi dalam
Indonesia dengan melakukan investasi dan rangka meningkatkan peran serta Indonesia
mengelola dana yang berasal dari berbagai di dunia internasional tahun 2015-2019
mitra Indonesia. dan RAPBN tahun 2020 disajikan dalam
Grafik 5.10.
Pemerintah akan mengalokasikan investasi
kepada BLU LDKPI dalam RAPBN

GRAFIK 5.10
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PERAN SERTA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL, 2015-2020
(triliun rupiah)

5,0 3,8 1,0
4,0 2,0 2,3 2,3 RAPBN
3,0
2,0 2016 2017 2018 Outlook 2020
1,0 2019

- 0,3 Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional
2015 Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

Sumber: Kementerian Keuangan

5-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BOKS 5.2
PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM BUMN

Selama periode 2015-2018, Pemerintah telah membantu memperlancar arus mudik
telah mengalokasikan pembiayaan investasi dan arus balik pada saat libur hari raya
dalam bentuk penyertaan modal negara keagamaan tahun 2018 dan 2019. Selain itu,
(PMN) kepada BUMN sebesar Rp130,3 terdapat juga pembangunan infrastruktur
triliun. Pemberian PMN kepada BUMN pembangkit listrik di berbagai daerah dengan
utamanya untuk mendukung program- dengan kapasitas antara 110-450 MW
program prioritas nasional (Nawacita) (PLTA Jatigede, PLTU Grati, PLTU Lontar
yang meliputi: (1) pembangunan maritim; Extension, PLTG Gorontalo Peaker, PLTGU
(2) peningkatan kedaulatan pangan; Tanjung Priok, PLTGU Muara Karang), serta
(3) pembangunan infrastruktur dan jaringan distribusi dan pelaksanaan program
konektivitas; (4) pembangunan industri listrik desa di berbagai wilayah Indonesia.
pertahanan dan keamanan; dan (5) Pembangunan infrastruktur kelistrikan
meningkatkan kemandirian ekonomi tersebut telah meningkatkan pemerataan
nasional. Dukungan PMN kepada BUMN akses terhadap tenaga listrik (elektifikasi)
digunakan untuk investasi sekaligus dari 97,1 persen menjadi 98,5 persen dan
memperkuat permodalan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan
meningkatkan leverage pendanaan BUMN ekonomi masyarakat.
sehingga BUMN sebagai agent of development
dapat berperan aktif dalam mendukung Untuk capaian output pembangunan sektor
terwujudnya Nawacita. Adapun rincian maritim, pembangunan dermaga dan fasilitas
alokasi PMN kepada BUMN periode 2015- pelabuhan di bagian timur Indonesia telah
2018 dapat dilihat pada tabel. diselesaikan, seperti pelabuhan di Tarakan,
Bitung, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura,
Beberapa capaian output pembangunan Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selain itu,
untuk mendukung kelancaran arus barang
infrastruktur yang dibiayai dari PMN tahun melalui program tol laut, telah direalisasikan
pembelian kapal barang sebanyak 5 (lima)
2015-2018 yang telah selesai dikerjakan unit yang pelayanan rutenya antara lain: (1)
Tanjung Perak – Makassar – Tahuna - PP;
antara lain sebagian besar jalan tol trans Jawa (2) Tanjung Perak – Kisar – Namrole – PP;
(3) Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Rote
dan beberapa ruas jalan tol trans Sumatera (Baa) – Sabu (Biu) – PP; (4) Tanjung Perak
– Lewoleba – Adonara/Terong – Larantuka
(Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, - PP. Dengan adanya peningkatan kualitas

Bakauheni-Terbanggi Besar). Keberadaan

jalan tol trans Jawa dan trans Sumatera tersebut

diharapkan dapat memperlancar arus barang

dan orang sehingga dapat menurunkan biaya

logistik. Sebagai contoh jalan tol trans Jawa

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-43

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Alokasi PMN 2015-2018

Tahun Program BUMN Penerima Nilai PMN
(miliar rupiah)
2015 Peningkatan Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang
kedaulatan pangan Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum 8.170

Perindo, PT Garam, dan PTPN III

Pembangunan PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT 5.150
maritim DKB, PT DPS, PT IKI, PT Pelindo IV

Kemandirian ekonomi PT PNM, PT PPA, PT PPI, PT Antam, PT 7.750

nasional Askrindo dan Perum Jamkrindo

Pembangunan PT AP II, PT Hutama Karya, Perum 41.964
infrastruktur dan Perumnas, PT Waskita Karya, PT Adhi
konektivitas Karya, PT KAI, PT SMI, PT SMF PT PII, PT

Geo Dipa dan PT PLN

Industri pertahanan PT DI, PT PAL, dan PT Pindad 2.600

dan keamanan 2.500
23.560
nasional
5.000
2016 Peningkatan Perum Bulog dan PT Pertani

kedaulatan pangan

Kemandirian energi PT PLN
Kemandirian ekonomi LPEI, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

nasional

Pembangunan PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT Wijaya 17.910

infrastruktur dan Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT
maritim Angkasa Pura II, Perum Perumnas, PT SMI,
PT PII, dan PT SMF

Pengembangan PT Krakatau Steel, PT Industri Kereta Api, 3.000

industri strategis dan PT Barata Indonesia

2017 Kemandirian ekonomi LPEI 3.200

nasional

Pembiayaan PT KAI, PT SMI, PT PII, PT SMF 6.000

infrastruktur PT KAI 3.600
2018 Pembiayaan

infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

infrastruktur pelabuhan di bagian timur Dalam rangka mendukung industri
Indonesia serta program tol laut tersebut pertahanan dan keamanan nasional serta
diharapkan dapat memperlancar distribusi untuk mewujudkan program kemandirian
barang dan menurunkan biaya logistik dalam pemenuhan kebutuhan alutsista,
sehingga dapat mengatasi permasalahan telah diberikan tambahan PMN kepada PT
harga dan kelangkaan barang yang biasa PAL Indonesia (Persero) yang dimanfaatkan
terjadi di wilayah timur Indonesia. untuk infrastruktur pembangunan kapal

5-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

selam. Infrastruktur dimaksud selain sektor pembiayaan ultra mikro, melalui PMN
menimbulkan deterrent effect (efek gentar), kepada PT PNM (Persero) telah dilaksanakan
dapat meminimalisasi ketergantungan program Membina Ekonomi Keluarga
terhadap industri alutsista dari luar negeri Sejahtera (Mekaar) yang memberikan layanan
dan terjadinya penghematan devisa yang kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha
cukup signifikan dari kegiatan pembangunan, ultra mikro melalui pembiayaan langsung
pemeliharaan, dan perawatan kapal selam berbasis kelompok (group lending) yang telah
apabila dilakukan di dalam negeri. mencapai 4 juta nasabah.

Sementara itu, PMN yang digunakan untuk Pemberian PMN kepada BUMN diharapkan
mendukung terwujudnya kemandirian juga dapat memberikan dampak pengungkit
ekonomi nasional antara lain telah terealisasi (leverage) dalam pembiayaan proyek. Dengan
melalui pelaksanaan Penugasan Khusus adanya leverage tersebut, dana PMN dapat
Ekspor (PKE) Gerbong Penumpang Kereta dimanfaatkan untuk membiayai proyek yang
Api Ke Bangladesh oleh PT INKA (Persero) nilainya jauh lebih besar dari nilai PMN itu
yang pendanaannya menggunakan program sendiri. Sebagai contoh, pemberian PMN
NIA yang dikelola oleh LPEI. Dengan 2016-2017 kepada PT Kereta Api Indonesia
keberhasilan ekspor gerbong penumpang (Persero) sebesar Rp7,6 triliun akan
kereta api ke Bangladesh tersebut diharapkan dimanfaatkan untuk proyek pembangunan
dapat meningkatkan penerimaan devisa LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
negara serta membuka peluang pasar ekspor yang berdasarkan kajian diperkirakan nilainya
baru baik di kawasan Asia maupun Afrika. Di sebesar Rp29,9 triliun.

F. Penerimaan Kembali Investasi tambah perusahaan; (3) pemberdayaan BUMN
yang mampu bersaing dan berorientasi global;
Penerimaan kembali investasi pada dasarnya (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan
merupakan penerimaan Pemerintah yang kompetitif; (5) penyebaran kepemilikan oleh
berasal dari pengeluaran pembiayaan yang publik; serta (6) pengembangan pasar modal
pernah dilakukan pada masa yang lalu. Dalam domestik.
periode 2015-2019, penerimaan yang berasal
dari privatisasi cenderung semakin kecil karena Pada tahun 2015, penerimaan kembali
pada dasarnya privatisasi dilakukan dalam investasi terdiri atas: (1) penerimaan kembali
kerangka penyehatan BUMN dan bukan sebagai investasi yang berasal dari IMF sebesar Rp0,8
sumber penerimaan pembiayaan. Pada tahun triliun, yang merupakan selisih lebih antara
2015 dan 2016, Pemerintah tidak menargetkan jumlah penyertaan modal Pemerintah di IMF
penerimaan yang berasal dari privatisasi. dengan kewajiban Pemerintah atas promissory
Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain notes kepada IMF dan dana talangan BI
untuk: (1) perbaikan struktur keuangan dan atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB,
manajemen; (2) peningkatan kinerja dan nilai IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-45

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

TABEL 5.9
PERKEMBANGAN PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI, 2015-2020

(triliun rupiah)

URAIAN 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol - 1,4 - ---
2. International Monetary Fund 0,8 - -
3. Pusat Investasi Pemerintah 18,4 - - ---
4. Privatisasi - - -
5. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan - - - ---
19,1 1,4 -
Jumlah ---
Sumber: Kementerian Keuangan
- - 2,0

- - 2,0

kebijakan Pemerintah untuk mengalihkan Rp5.193,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas
pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar
modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya negatif Rp4.166,0 miliar dan penerimaan
berada di Pemerintah c.q. Kementerian cicilan pengembalian pinjaman kepada
Keuangan kepada BI; dan (2) penerimaan BUMN/Pemda sebesar Rp9.359,0 miliar.
kembali investasi yang berasal dari PIP sebesar
Rp18,4 triliun, yang berasal dari seluruh dana 5.2.2.3.1 Pemberian Pinjaman kepada
investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada BUMN/Pemda
PIP dalam kurun waktu 2006-2013 yang
selanjutnya dialihkan menjadi PMN kepada Selama periode 2015-2018 realisasi pinjaman
PT SMI (Persero). kepada BUMN/Pemda (bruto) mengalami
kenaikan rata-rata mencapai 42,0 persen per
Sementara itu, penerimaan kembali investasi tahun. Dalam outlook APBN Tahun 2019,
pada tahun 2016 berasal dari penarikan dana pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto)
bergulir yang dialokasikan kepada BLU Bidang diperkirakan sebesar Rp6.445,4 miliar
Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan atau mengalami penurunan 29,2 persen
Tol sebesar Rp1,4 triliun. Penerimaan kembali dibandingkan realisasi tahun 2018. Pemberian
investasi dimaksud terkait dengan rencana pinjaman kepada BUMN/Pemda digunakan
Pemerintah untuk melaksanakan fungsi land untuk membiayai proyek-proyek strategis
bank guna mendorong pelaksanaan pengadaan dalam bidang ketenagalistikan, infrastruktur
lahan untuk pembangunan infrastruktur. dasar, dan transportasi yang dalam beberapa
Dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah tahun terakhir merupakan kegiatan prioritas
menargetkan penerimaan kembali investasi nasional.
yang berasal dari dana kelolaan BLU P3H
yang akan digabungkan dengan BLU BPDLH. Kebijakan pengelolaan pemberian pinjaman
Perkembangan penerimaan kembali investasi pada tahun 2020 secara umum terbagi dalam
dalam periode 2015-2019 dan RAPBN tahun tiga aspek, yaitu: keputusan pembiayaan
2020 disajikan pada Tabel 5.9. (pemberian pinjaman), pelaksanaan kegiatan/
pembangunan proyek, dan penyelesaian
5.2.2.3 Pemberian Pinjaman pinjaman. Kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan mengacu pada Daftar Rencana
Dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah Prioritas Pinjaman Luar Negeri dan Daftar
merencanakan pemberian pinjaman sebesar

5-46 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Kegiatan yang disampaikan Bappenas kepada Investasi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan
Kementerian Keuangan. Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Pada tahun 2020, direncanakan terdapat 24 Jenderal Perbendaharaan, tugas KPPN
pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda, Khusus Investasi meliputi penatausahaan
yaitu PT PLN (Persero), PT Pertamina naskah perjanjian investasi, penyaluran
(Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur dana investasi pemerintah, penghitungan,
(Persero), serta Pemprov DKI Jakarta. Dengan penagihan, dan penerbitan perintah membayar
demikian, RAPBN tahun 2020 merencanakan investasi pemerintah, pemberian pinjaman,
untuk memberikan pinjaman kepada BUMN/ kredit program, dan investasi lainnya. Dengan
Pemda direncanakan sebesar Rp4.166,0 miliar. beroperasinya KPPN Khusus Investasi,
penatausahaan pemberian pinjaman kepada
Pemberian Pinjaman kepada BUMN BUMN menjadi lebih efisien.

Sejak ditetapkannya PP Nomor 10 Tahun 2011 Pemberian pinjaman kepada BUMN dilakukan
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar dengan mempertimbangkan kemampuan
Negeri dan Penerimaan Hibah, bentuk pinjaman membayar kembali debitur dan kelayakan
pemerintah kepada BUMN yang bersumber proyek. Sumber pembiayaan diperoleh
dari pinjaman luar negeri mengalami perubahan melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/
dari ketentuan sebelumnya (PP Nomor 2 Tahun kreditur bilateral, multilateral, swasta asing,
2006). Perubahan paling mendasar yang diatur dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor.
adalah bahwa usulan pemberian pinjaman luar Setiap ketentuan yang diatur dalam perjanjian
negeri harus merupakan kebutuhan BUMN pinjaman luar negeri secara umum diteruskan
sendiri untuk pendanaan kegiatan/investasi kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait
yang diperlukan. Dengan kata lain, mekanisme pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP
pengusulan pemberian pinjaman melalui peran Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri
K/L sebagai executing agency telah berakhir. Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016.
Dengan pengaturan tersebut, secara perlahan
kebutuhan pendanaan kegiatan/proyek BUMN Untuk menjaga progres pelaksanaan
mulai lebih terukur tanpa bercampur dengan pembangunan proyek yang dibiayai sesuai
kebutuhan pendanaan kegiatan Pemerintah. dengan perjanjian pinjaman, Pemerintah
Adapun peran Pemerintah dalam pendanaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
kegiatan/proyek BUMN selain sebagai realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk
kreditur, antara lain juga sebagai pemberi memastikan agar kegiatan selesai tepat waktu,
mandat public service obligation kepada BUMN berdaya guna, dan memberikan hasil positif
atas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi bagi keuangan debitur sehingga kelancaran
kebutuhan nasional. pembayaran kembali dapat terdeteksi sejak
awal.
Perkembangan pengelolaan pemberian
pinjaman semakin signifikan pada saat Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut,
keterlibatan bank BUMN/BUMD sebagai Pemerintah dalam RAPBN tahun 2020
penata usaha pinjaman debitur diganti merencanakan untuk memberikan pinjaman
perannya dengan kehadiran KPPN Khusus

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-47

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

kepada BUMN sebesar Rp3.905,9 miliar. Pada Construction Jakarta Mass Rapid Transit Phase
tahun 2020, terdapat 23 pemberian pinjaman 2 yang merupakan lanjutan pembangunan
kepada BUMN, yaitu PT PLN (Persero) infrastruktur MRT Jakarta pembangunanya
sebanyak 18 pinjaman (termasuk lima pinjaman menggunakan skema penerusan hibah.
pipeline), PT Pertamina (Persero) satu pinjaman, Namun, pada tahun 2022 direncanakan akan
dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mulai penyaluran dana pemberian pinjaman
empat pinjaman (termasuk satu pinjaman pada proyek tersebut untuk melengkapi
pipeline). pembangunan koridor MRT North-South.
Adapun proyek Construction Of Jakarta Mass
Pemberian Pinjaman kepada Pemda Rapid Transit Project bertujuan untuk mengatasi
masalah akut transportasi di Jakarta, mendorong
Melalui skema pemberian pinjaman luar negeri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
(Subsidiary Loan Agreement), Pemerintah Pusat Jakarta dengan sistem transportasi yang efisien
telah melakukan investasi kepada pemerintah sehingga memperbaiki lingkungan perkotaan
daerah untuk pembangunan/ pengembangan dengan mengurangi dampak negatif dari polusi
infrastruktur terutama di bidang penyediaan kendaraan bermotor, serta membangun sistem
air bersih, sanitasi dan transportasi massal. transportasi kereta api yang modern.
Dalam periode 2015-2020, perkembangan
investasi kepada pemerintah daerah disajikan 5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan
dalam Tabel 5.10. Pengembalian Pinjaman kepada
BUMN/Pemda
Pada tahun 2020 terdapat satu proyek
infrastruktur yang dibiayai melalui mekanisme Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman
pemberian pinjaman kepada Pemerintah kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun
Provinsi DKI Jakarta, untuk penyelesaian 2020 ditargetkan sebesar Rp9.359,0 miliar.
pembiayaan pembangunan proyek Construction Target tersebut antara lain dipengaruhi oleh:
Of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Construction (1) fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/
Jakarta Mass Rapid Transit Phase 1) sebesar Pemda dalam bentuk berbagai valas (USD,
Rp260,2 miliar. Sejak tahun 2019, proyek JPY, EUR); (2) kebijakan restrukturisasi

TABEL 5.10
PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PEMDA

No Program Tujuan Debitur Nilai
JPY 63,9 miliar
1. Jakarta Mass Rapid Mengurangi kemacetan di Provinsi DKI
Jakarta US$ 69,3 juta
Transit (MRT) Ibukota Jakarta Provinsi DKI
Jakarta
2. Jakarta Urgent Flood Mengatasi Banjir di Ibukota

Mitigation Project Jakarta melalui normalisasi

(Jakarta Emergency sungai

Dregding Initiative)

3. Urban Water Supply and Peningkatan SPAM Kota Bogor Rp87,0 miliar
Kab. Muara Enim Rp97,3 miliar
Sanitation Project Kab. Kapuas Rp39,0 miliar
Kota Banda Aceh Rp42,0 miliar
4. Urban Sector Pembangunan infrastruktur Kab. Sawah Lunto Rp17,5 miliar
Development Reform (Pasar, Tempat Pelelangan Kab. Morowali Rp45,3 miliar
Project Ikan) Kota Palopo Rp44,1 miliar

Sumber : Kementerian Keuangan

5-48 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

pinjaman sehingga beberapa debitur BUMN Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
yang sebelumnya menunggak telah berhasil
direstrukturisasi sehingga turut berkontribusi Negara; dan/atau (4) penghapusan kewajiban
pada penerimaan cicilan pokok dan bunga nonpokok.
pinjaman; dan (3) kebijakan PMN noncash
terkait penyelesaian pinjaman pada PT PANN Optimalisasi penyelesaian piutang segara
(Persero) dan PT BPUI (Persero). tersebut perlu mendapatkan persetujuan
Menteri Keuangan. Setelah syarat dan
Penyelesaian Pinjaman BUMN ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan
hasil analisis prospek usaha dan kemampuan
Status pinjaman Lancar diberikan kepada bayar BUMN, maka dilakukan amandemen
BUMN yang membayar kewajiban sesuai terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.
dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan
dalam perjanjian pinjaman. Sampai saat ini, Dalam RAPBN tahun 2020, terdapat
jadwal pembayaran kembali dilakukan setiap penyelesaian pinjaman kepada BUMN melalui
semester oleh BUMN. Setiap periode dilakukan mekanisme konversi piutang pokok menjadi
rekonsiliasi atas setiap tagihan yang diberikan. tambahan PMN noncash kepada BUMN, yaitu
Bagi debitur BUMN yang mampu memenuhi kepada PT BPUI (Persero) dan PT PANN
kewajibannya hingga akhir pembayaran, maka (Persero).
segera dilakukan penutupan catatan pinjaman.
Bagi debitur BUMN yang terlambat melakukan Penyelesaian Pinjaman Pemerintah Daerah
pembayaran, maka akan dikenakan sanksi/
penalti berupa biaya administrasi. Apabila Sampai dengan triwulan II tahun 2019, masih
debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya terdapat 12 Pemda yang masih dalam proses
dalam jangka waktu dua kali jatuh tempo, penyelesaian pinjaman, dengan rincian:
maka status pinjaman debitur masuk ke dalam (1) enam Pemda dalam proses penghapusan
kategori macet. mutlak; (2) dua Pemda dalam proses
penghapusan secara bersyarat; (3) dua Pemda
Restrukturisasi pinjaman macet dilaksanakan belum dilakukan verifikasi terhadap debt swap
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah dilakukan; serta (4) dua Pemda
Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara dalam proses penyelesaian debt swap.
Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara
yang Bersumber dari Pemberian pinjaman Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai
Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Lainnya. Untuk menjaga pengembalian piutang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber
kepada negara, optimalisasi penyelesaian Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri,
atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat Rekening Dana Investasi, dan Rekening
dilakukan melalui mekanisme: (1) penjadwalan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah
kembali pembayaran kewajiban; (2) perubahan Daerah. Untuk menjaga pengembalian piutang
persyaratan pinjaman, seperti perubahan kepada negara, optimalisasi penyelesaian
tingkat bunga atau mata uang; (3) konversi atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat
piutang menjadi tambahan Penyertaan Modal dilakukan melalui mekanisme: (1) penjadwalan
kembali; (2) perubahan persyaratan; dan/atau
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 (3) penghapusan.

5-49

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

TABEL 5.11
PEMBERIAN PINJAMAN, 2015-2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya 2,3 1,7 (2,1) (4,3) (2,3) 5,2
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) 2,3 1,7 (2,1)
a. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) (2,6) (5,1) (6,9) (4,3) (2,3) 5,2
i. PT PLN - -
ii. PT PII - - - (9,1) (6,4) (4,2)
iii. PT Pertamina - - -
iv. Pemprov DKI Jakarta - - - (4,3) - (1,5)
vi. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) - - -
b. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda 4,9 6,8 - (0,01) - -
Jumlah 1,5 1,7 4,8
(2,1) (0,5) - (0,2)
Sumber: Kementerian Keuangan
(3,6) - (0,3)

(0,6) - (2,2)

4,8 4,2 9,4

(4,3) (2,3) 5,2

Rincian pemberian pinjaman tahun 2015–2020 atau PT PII (Persero) dalam menjamin risiko
disajikan dalam Tabel 5.11. infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko
dalam proyek KPBU dan penjaminan risiko
5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan politik oleh Pemerintah pada Proyek Strategis
Nasional.
Dalam rangka mendukung percepatan
pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Secara umum penjaminan pemerintah
Pemerintah telah memberikan penjaminan. diberikan dalam rangka penugasan yang
Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu
yang menjadi beban Pemerintah akibat penjaminan untuk percepatan pembangunan
pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, proyek infrastruktur nasional dan penjaminan
BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur
BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat daerah kepada BUMN.
memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/
atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman Penugasan Percepatan Pembangunan
atau perjanjian kerjasama. Mekanisme Proyek Infrastruktur Nasional
penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu
penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) Penjaminan Pemerintah dalam mendukung
dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit
diberikan oleh Pemerintah kepada pihak program percepatan pembangunan
terjamin atas kewajiban pembayaran kredit
perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat pembangkit tenaga listrik diberikan kepada
dibayarkan oleh pihak terjamin. Enam proyek
dengan penjaminan kredit, yaitu: (1) Proyek pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan
Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol batubara (proyek 10.000 MW tahap I). Hal
di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan
skema pinjaman langsung; (5) Proyek LRT ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden
Jabodebek; dan (6) Proyek Infrastruktur
Ketenagalistrikan. Sedangkan penjaminan Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian
investasi diberikan bersama Pemerintah dan/
Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan
5-50
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Yang Menggunakan Batubara, kemudian

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

91 Tahun 2007. Sejak awal dilaksanakannya

hingga bulan Juni tahun 2019, Pemerintah

telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

32 surat jaminan untuk proyek pembangkit, Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran
dan 4 surat jaminan untuk proyek transmisi.
Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM
sebesar Rp96.872,2 miliar. Secara umum, total Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan
pembangunan proyek 10.000 MW tahap I pinjaman perbankan untukprogram penyediaan
sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 71 air minum di Kabupaten Buleleng melainkan
tahun 2006 dan nomor 59 tahun 2009 adalah menggunakan dana internal PDAM. Kemudian
sebesar 9.975 MW atau 36 PLTU, yang terbagi pada akhir 2017, PDAM Lombok Timur telah
di Jawa - Bali sebesar 7.490 MW atau 10 PLTU, selesai/melunasi pinjaman perbankannya
di Indonesia Barat sebesar 1.600 MW atau 12 yang telah ditarik sebesar Rp4,9 miliar. Secara
PLTU, dan di Indonesia Timur sebesar 885 MW umum, perkembangan pembangunan proyek
atau 14 PLTU. Sampai dengan akhir Juni 2019 penyediaan air minum telah dilakukan oleh 11
telah beroperasi sebesar 9.647 MW, dan sisa PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan
pembangkit sedang dalam proses penyelesaian. air bersih kepada masyarakat.
Pada akhir Juni 2019 terdapat 16 pinjaman
proyek 10.000 MW tahap I yang telah selesai/ Selanjutnya, penjaminan pemerintah juga
lunas dengan total komitmen pinjaman sebesar diberikan untuk menjamin pinjaman dan
Rp26.719,9 miliar. obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam
rangka pembangunan jalan tol di Sumatera
Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam sebagaimana amanat Peraturan Presiden
mendukung program percepatan penyediaan Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan
air minum telah diberikan kepada beberapa Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian
perbankan dalam rangka menjamin pinjaman diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
proyek pembangunan penyediaan air minum 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT
oleh PDAM sebagaimana amanat Peraturan Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan
Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh sampai Banda Aceh, dengan rencana
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan pembangunan tahap pertama atas delapan
Penyediaan Air Minum. Adapun dari awal ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero)
program hingga bulan Juni 2019, Pemerintah mendapatkan penugasan yang meliputi
telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan
PDAM terjamin dengan total nilai komitmen konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
pinjaman sebesar Rp328,16 miliar, yaitu Secara umum, Pemerintah hingga akhir Juni
PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten 2019 telah menerbiutkan 9 surat jaminan untuk
Lombok Timur, PDAM Kabupaten 6 ruas jalan tol dengan total nilai jaminan
Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Rp54.943,8 miliar, sedangkan perkembangan
Bandarmasih, PDAM Giri Menang, PDAM pembangunan proyek hingga Juni 2019 dapat
Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, dilihat pada Tabel 5.12.
PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten
Palopo dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada Penjaminan pemerintah juga diberikan kepada
tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan
surat berakhirnya surat jaminan kepada PDAM dengan skema KPBU sebagaimana amanat
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010
tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-51

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

TABEL 5.12 sebesar 76 persen; jalan tol ruas Cileunyi-
PERKEMBANGAN PROYEK Sumedang-Dawuan sebesar 8,8 persen; Jalan
JALAN TOL DI SUMATERA YANG DIJAMIN tol ruas Serang-Panimbang sebesar 29,4
persen; Jalan tol ruas Jakarta Cikampek II
(persen) Elevated sebesar 87,2 persen, sedangkan jalan
tol ruas Probolinggo-Banyuwangi dan ruas
No Ruas Jalan Konstruksi Pembebasan Jakarta-Cikampek sisi Selatan masih dalam
Lahan tahap persiapan.
1 Medan-Binjai
2 Palembang-Indralaya 91,8 94,8 Selain itu, Pemerintah juga menjamin
3 Bakauheni-Terbanggi Besar pembiayaan infrastruktur melalui skema
4 Pekanbaru-Dumai 100,0 100,0 pinjaman langsung (direct lending) sebagaimana
5 Terbanggi Besar-Pematang Panggang amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
6 Pematang Panggang-Kayu Agung 100,0 100,0 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas
Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman
53,9 90,9 Langsung dari LKI kepada BUMN. Secara
umum, Pemerintah sampai dengan akhir
92,7 95,1 Juni 2019 telah menandatangani 5 perjanjian
jaminan dengan total nilai US$2,3 miliar.
96,3 99,9 Adapun perkembangan proyek infrastruktur
yang dibiayai melalui direct lending hingga Juni
Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 2019 sebagai berikut: Proyek pengembangan
Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber
Penjaminan Infrastruktur, kemudian diubah pendanaan ADB progress 77,3 persen;
dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera
2015. Adapun mekanisme penjaminan atas dengan Sumber pendanaan IBRD World Bank
proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan progress 67,5 persen; Penguatan Jaringan
bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan Listrik Nasional (Power Grid Enhancement
Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero). Project) dengan sumber pendanaan IDB
Sampai dengan bulan Juni 2019, Pemerintah progress 12,9 persen; Pengembangan/
dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan
perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan
PLTU Jawa tengah dengan kapasitas 2x1.000 ADB progress 55,75 persen; dan Pembangunan
MW (Central Java Power Plant/CJPP) dengan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta
nilai proyek sebesar ± US$3,2 miliar, di mana PT fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan
PII (Persero) menjamin sebesar Rp300 miliar kelistrikan, instalasi dan jaringan limbah serta
sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, publik lainnya) dengan sumber pendanaan
dan 6 proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata
II Elevated, ruas Krian-Legundi-Bunder- Indonesia (Persero), di mana saat ini proyek
Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, tersebut masih dalam tahap persiapan.
ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-
Banyuwangi dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Terkait penjaminan untuk proyek LRT
Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Jabodebek, sebagaimana amanat Peraturan
Rp68.536,1 miliar.
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
Secara umum, perkembangan pembangunan
proyek CJPP hingga akhir Juni 2019 telah
mencapai 79,0 persen, dan pihak pengembang
mempunyai target operasional pembangkit pada
tahun 2020. Sedangkan untuk perkembangan
proyek 6 ruas jalan tol hingga Juni 2019 sebagai
berikut: Jalan tol ruas Krian- Legundi Bunder

5-52

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Nasional, kemudian diubah dengan Peraturan
Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Presiden Nomor 58 Tahun 2017, hingga
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, akhir Juni 2019 tidak ada jaminan Pemerintah
kemudian diubah dengan Peraturan Presiden yang telah diterbitkan, mengingat beberapa
Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah proyek masih dalam tahap persiapan oleh
menerbitkan penjaminan untuk pinjaman pihak terjamin atau penanggung jawab proyek
sindikasi PT KAI (Persero) dalam rangka strategis nasional untuk diusulkan memperoleh
pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai jaminan Pemerintah.
Rp19.250,0 miliar, yang perkembangan
outstanding pokok pinjamannya sampai dengan Penugasan Penyediaan Pembiayaan
Juni 2019 telah mencapai sebesar Rp942,9 Infrastruktur Daerah kepada BUMN
miliar.
Outstanding pinjaman daerah dalam rangka
Adapun sampai dengan akhir Juni 2019,
perkembangan konstruksi dari proyek LRT penugasan penyediaan pembiayaan
Jabodebek tahap 1 secara total telah mencapai
sekitar 64,0 persen, dengan rincian sebagai infrastruktur daerah kepada BUMN, hingga
berikut: (1) Stasiun Cawang-Stasiun Harjamukti
sebesar 83,7 persen; (2) Stasiun Cawang- Juni 2019 adalah sebesar Rp2.691,5 miliar
Stasiun Dukuh Atas sebesar 53,0 persen;
(3) Stasiun Cawang-Stasiun Jatimulya sebesar untuk pembiayaan 29 proyek pemerintah
72,62 persen; serta (4) Depo Balai Yasa sebesar
11,9 persen. LRT Jabodebek ditargetkan akan daerah. Jumlah tersebut merupakan outstanding
beroperasi pada tahun 2021.
dari pengalihan pinjaman pemerintah daerah
Selanjutnya penjaminan untuk program
Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang telah diberikan oleh PIP sebesar Rp353,8
Ketenagalistrikan sebagaimana amanat
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun miliar untuk membiayai pembangunan 10
2016 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan, kemudian proyek, dan Rp2.337,7 miliar yang merupakan
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada
Juni 2019 telah menerbitkan 1 surat jaminan
untuk pinjaman PT PLN (Persero) untuk pemerintah daerah untuk pembiayaan
pembangunan transmisi dan gardu induk
dengan nilai pinjaman sebesar Rp4.506,8 miliar. pembangunan 19 proyek.

Sementara itu, terhadap Proyek Strategis Secara umum, proyek infrastruktur daerah
Nasional sebagaimana amanat Peraturan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang menggunakan pinjaman PT SMI yaitu: Proyek
Rumah Sakit Umum Daerah (Kab. Bangkalan,
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Kab. Bulukumba, Kab. Muna, Kota Padang,
Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sulbar, Prop.
Sulteng, Kab. Konawe, Kab. Gianyar, Kab.
Ogan Komering Ulu, Kab. Tabanan); Proyek
jalan dan pasar (Kab. Buton, Kab. Lampung
Selatan, Prop. Sulteng, Kota Bandarlampung,
Kab.Penajam Paser Utara, Porp. Lampung,
Kab. Simalungun, Kab. Musi Banyuasin, Kab.
Waykanan, Kab Penukai Abab Lematang Ilir,
Kab. Mamuju Tengah, Kab. Tulang Bawang
Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Lombok
Tengah, Kab Musi Banyuasin).

5-53

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka mitigasi risiko dari pelaksanaan penjaminan dalam APBN. Alokasi tersebut
pemberian penjaminan, Pemerintah telah berdasarkan outstanding dari penerbitan
menyusun batas maksimal penjaminan (BMP) penjaminan untuk setiap program.
atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk Berdasarkan Undang-Undang APBN, alokasi
penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek anggaran kewajiban penjaminan pemerintah
baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada akan dipindahbukukan ke dalam rekening
tahun 2018–2021 sebesar 6,0 persen terhadap dana cadangan di Bank Indonesia (rekening
PDB tahun 2021, sehingga pemberian jaminan dana cadangan penjaminan Pemerintah dan
untuk proyek baru tidak boleh melebihi rekening dana jaminan penugasan pembiayaan
BMP dimaksud. Adapun realisasi BMP infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif
selama 2018 – akhir Juni 2019 adalah sebesar dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang
Rp107.625,9 miliar atau sebesar 0,5 persen akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim
terhadap proyeksi PDB 2021. Akumulasi atas jaminan Pemerintah. Hingga akhir Juni
realisasi pemberian penjaminan Pemerintah 2019, posisi saldo rekening dana cadangan
yang masih efektif sejak tahun 2008 – akhir penjaminan Pemerintah sebesar Rp4.245,5
Juni 2019 sebesar 2,7 persen terhadap PDB miliar, sedangkan rekening dana jaminan
tahun 2019 atau nominal sebesar Rp446.009,6 penugasan pembiayaan infrastruktur daerah
miliar. BMP ini juga mendukung pelaksanaan sebesar Rp203,0 miliar.
kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dalam
dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pada RAPBN tahun 2020, Pemerintah
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2020, kembali mengalokasikan anggaran kewajiban
terutama pelaksanaan kewajiban penjaminan penjaminan sebesar Rp590,6 miliar. Rincian
pada program infrastruktur Pemerintah. alokasi anggaran kewajiban dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2020 disajikan pada
Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah Tabel 5.13.
telah mengalokasikan anggaran kewajiban

TABEL 5.13
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2015-2020

(miliar rupiah)

NO URAIAN 2015* 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019** 2020
A. Penugasan Percepatan Pembangunan - (651,7) (802,4) (1.121,3) - (421,1)
Infrastruktur Nasional
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga - (570,5) (428,0) (297,4) - -

Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000

MW Tahap I)

2. Percepatan Penyediaan Air Minum - (0,7) (1,2) (1,1) - -

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang - (80,5) (296,0) (389,5) - -

dilakukan melalui BUPI atau proyek infrastruktur

dengan skema KPBU

4. Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman - - (41,9) (148,6) - -

langsung dari LKI kepada BUMN atau program

infrastruktur dengan skema pinjaman langsung

5. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera - - (35,3) (284,7) - -

6. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan - - - - - (421,1)

Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek

B. Penugasan Penyediaan Pembiayaan - - (203,0) - - (169,5)

Infrastruktur Daerah Kepada BUMN - (651,7) (1.005,4) (1.121,3) - (590,6)
Jumlah
Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terjadi realisasi klaim dan pemindahbukuan ke rekening dana cadangan pejaminan pemerintah pada alokasi APBN 2015 untuk program

penugasan percepatan pembangunan infrastruktur naional sebesar Rp843,52 miliar karena keterbatasan fiskal

** Tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena masih tersedia dana cadangan penjaminan pemerintah

Sumber: Kementerian Keuangan RI

5-54 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya 5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan
Anggaran Tahun 2021-2023
Pembiayaan lainnya terdiri atas Hasil
Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Pengelolaan fiskal untuk mendorong
Lebih (SAL). Penerimaan HPA berasal dari pertumbuhan ekonomi yang merata dan
aset-aset eks BBO/BBKU/Bank Take Over berkeadilan merupakan pokok-pokok
serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola kebijakan fiskal jangka menengah tahun 2021-
oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, 2023. Tujuan tersebut dapat dicapai antara
SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang lain melalui kebijakan fiskal ekspansif yang
Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun- terarah dan terukur, dengan mengalokasikan
tahun anggaran sebelumnya. belanja negara lebih besar daripada pendapatan
negara dan hibah serta mengarahkan belanja
Selain melakukan pengelolaan secara langsung negara tersebut untuk kegiatan produktif
atas aset-aset yang dikelola Kementerian dan memiliki nilai tambah, selaras dengan
Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan siklus perekonomian dan kebutuhan untuk
penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN akselerasi pencapaian target pembangunan.
kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam jangka menengah, Pemerintah akan
Dalam periode 2015-2019, penerimaan berupaya untuk mengendalikan besaran defisit
HPA cenderung turun dari tahun ke tahun. dalam batas aman dan diupayakan cenderung
Penurunan tersebut sebagai konsekuensi atas menurun. Pada akhir tahun 2023, defisit
menurunnya jumlah aset yang dikelola karena anggaran diperkirakan mencapai 1,42 persen
telah dilikuidasi. terhadap PDB, atau turun bila dibandingkan
dengan defisit anggaran pada tahun 2020 yang
Selain sebagai salah satu sumber pembiayaan, diperkirakan sebesar 1,76 persen terhadap
SAL juga dapat digunakan sebagai fiscal PDB.
buffer untuk antisipasi terhadap potensi
terjadinya krisis ekonomi. Hal ini dilakukan Untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah
agar pelaksanaan APBN tidak terhambat. tetap mengedepankan prinsip kehati-
Pembiayaan lainnya dalam RAPBN tahun hatian serta selektif dalam memilih sumber
2020 seluruhnya bersumber dari penggunaan pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya
dana SAL. Rincian pembiayaan lainnya tahun serta risiko pembiayaan. Salah satu sumber
2015–2020 disajikan dalam Tabel 5.14. pembiayaan yang akan digunakan Pemerintah
adalah melalui pembiayaan utang. Namun,

TABEL 5.14
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2015-2020

(triliun rupiah)

Uraian 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2019 2020
1. Saldo Anggaran Lebih - 19,0 - - 15,0 25,0
2. Hasil Pengelolaan Aset 0,6 0,4
3. Pembiayaan Lain-lain 0,3 - - 0,2 - -
19,6 0,4
Jumlah - 0,0 - -
Sumber: Kementerian Keuangan 0,3
0,2 15,0 25,0

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-55

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran bunga, rasio bunga utang terhadap PDB
diperkirakan berada pada level stabil. Selain itu,
sebagai komitmen untuk menjaga daya tahan peningkatan average time to maturity di akhir tahun
keberlanjutan fiskal jangka menengah dan 2023 merupakan penegasan upaya Pemerintah
mengendalikan risiko, maka rasio utang untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang.
dijaga dalam batas aman dan diupayakan
semakin menurun. Pada tahun 2023, rasio Kebijakan pembiayaan anggaran dalam
utang diperkirakan sebesar 26,3 - 27,9 persen periode 2021-2023 antara lain diarahkan untuk:
terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan tahun (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB pada
2020 sebesar 29,4 – 30,1 persen terhadap PDB. level yang aman; (2) optimalisasi pemanfaatan
instrumen utang untuk pembiayaan kegiatan/
Dalam jangka menengah, Pemerintah proyek yang produktif; (3) pengembangan
akan berupaya mengoptimalkan potensi pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk
pendanaan utang dari dalam negeri, namun mengakselerasi pembangunan infrastruktur
tetap mempertimbangkan sumber utang dari antara lain melalui PMN, dana bergulir,
luar negeri sebagai pelengkap. Pemerintah skema KPBU maupun blended financing;
tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN (4) optimalisasi potensi pendanaan utang
domestik, melakukan penerbitan di tenor dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan
jangka menengah hingga jangka panjang sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
dengan tetap mempertahankan ketersediaan (5) pengembangan instrumen SBN baik
penerbitan SPN 3 bulan, 6 bulan, serta 1 tahun, konvensional dan syariah di pasar domestik
dan melakukan penerbitan SBN valas sebagai dengan memperhatikan tingkat risiko dan
pelengkap dalam denominasi hard currency biaya, serta kebutuhan pasar dan juga termasuk
untuk membantu memenuhi kebutuhan mendorong peningkatan likuiditasnya;
cadangan devisa negara. (6) perluasan basis investor melalui peningkatan
fungsi kapasitas unit, peningkatan kualitas
Pengelolaan pembiayaan utang dalam jangka strategi komunikasi dan penyusunan basis data
menengah dilakukan secara hati-hati dengan target investor; (7) koordinasi pengelolaan
memperhatikan tiga indikator risiko, yaitu: risiko utang dalam kerangka pengelolaan
risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali, aset dan kewajiban negara; (8) pemanfaatan
dan risiko bunga utang. Risiko nilai tukar transaksi lindung nilai untuk mengendalikan
dalam jangka menengah diperkirakan menurun fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan
secara signifikan sejalan dengan prioritas dalam upaya mencapai struktur portfolio utang
pengadaan utang melalui penerbitan SBN yang optimal; (9) penyediaan penjaminan untuk
domestik yang menjadi bagian dari upaya mendukung penyediaan infrastruktur; serta
pengembangan pasar keuangan. Sementara (10) peningkatan transparansi pengelolaan
risiko pembiayaan kembali yang diindikasikan utang dan kewajiban penjaminan melalui
oleh rasio pembiayaan utang jatuh tempo penerbitan informasi publik secara berkala.
dalam satu tahun menunjukkan angka yang
stabil. Rasio utang terhadap PDB yang Proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran
diperkirakan menurun hingga akhir tahun tahun 2021-2023 disajikan dalam Grafik 5.11.
2023 mengindikasikan kesinambungan fiskal
yang terus dijaga oleh Pemerintah. Dengan
memperhatikan potensi pergerakan suku

5-56 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

GRAFIK 5.11
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2021-2023

Rp triliun persen
300 (1,10)

200 (1,30)

100 (1,50)

0 2022 2023 (1,70)
2021 batas atas pembiayaan anggaran

batas bawah pembiayaan anggaran batas atas defisit thd PDB (%)
batas bawah defisit thd PDB (%)

Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 5-57



Bab 6 Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL

6.1 Pendahuluan mitigasi risiko fiskal, sebagai langkah awal
Pemerintah melakukan identifikasi berbagai
6.1.1 Umum risiko yang sumber utamanya berasal dari
perubahan kondisi ekonomi, pelaksanaan
Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang di masa APBN, dan risiko fiskal lainnya.
mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Risiko APBN dipengaruhi oleh faktor yang
Negara (APBN), baik yang berasal dari sisi berada pada level kebijakan dan operasional
pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan APBN. Pada level kebijakan, risiko berpotensi
anggaran, maupun risiko fiskal yang bersifat muncul akibat belum efektifnya kebijakan
kontinjensi. Risiko fiskal yang besar dan tidak pemerintah. Dari level operasional, risiko
diperkirakan sebelumnya berpotensi menekan berpotensi muncul pada pelaksanaan APBN,
kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi meliputi sisi pendapatan negara, belanja negara,
makro. dan pembiayaan anggaran. Sementara itu, risiko
fiskal lainnya mencakup risiko yang berasal
Kesadaran mengenai risiko fiskal yang dapat dari bencana alam, tuntutan hukum, program
membebani APBN dan pencapaian tujuan pembiayaan perumahan, pengembangan energi
kebijakan fiskal, mendorong Pemerintah baru terbarukan, dan BUMN penugasan.
untuk mengelola dan mengungkapkan risiko
fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan. 6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal
Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk
empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan Sampai saat ini, pengungkapan risiko fiskal
kesadaran seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian dari penulisan Nota Keuangan
(stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan dan APBN yang telah dimulai sejak tahun
fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; 2008. Pengungkapan risiko fiskal pada Nota
(3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) Keuangan mengalami perkembangan dari
menciptakan kesinambungan fiskal. tahun ke tahun.

Pengelolaan risiko tersebut diarahkan untuk Selama periode 2010–2015, pengungkapan
menjaga defisit APBN dan rasio utang berada risiko fiskal mencakup empat area utama
pada level yang dapat dikelola (manageable) dan yaitu: (1) analisis sensitivitas; (2) risiko utang
mengarahkan keseimbangan primer menuju pemerintah pusat; (3) risiko kewajiban
positif. Melalui pengelolaan risiko fiskal yang kontinjensi; dan (4) belanja wajib (mandatory
baik, APBN diharapkan mampu menjadi spending). Pada tahun 2016, Pemerintah
alat untuk memelihara dan mengupayakan melakukan perubahan yang cukup signifikan
keseimbangan fundamental perekonomian. seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang
Dalam perumusan strategi dan pengelolaan lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-1

Bab 6 Risiko Fiskal

BOKS 6.1
KEBIJAKAN KESEIMBANGAN PRIMER POSITIF

Keseimbangan primer atau primary balance ruang fiskal, baik melalui sisi pendapatan
adalah salah satu indikator penting untuk negara maupun sisi belanja negara. Dari
menilai keberlanjutan fiskal jangka panjang. sisi pendapatan negara, pelebaran ruang
Keseimbangan primer diperoleh dari selisih fiskal dilakukan melalui peningkatan tax
antara pendapatan negara dan belanja ratio dengan tetap mempertimbangkan
negara, namun tidak termasuk angka iklim usaha serta optimalisasi penerimaan
pembayaran bunga utang. pengelolaan sumber daya alam dan aset
negara. Dari sisi belanja negara, pelebaran
PRIMARY BALANCE, 2015-2023 ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi
(persen terhadap PDB) belanja nonprioritas. Strategi penguatan
kualitas belanja negara dan pelebaran
0,6 0,33 0,38 ruang fiskal dilakukan dengan tetap
0,4 0,23 0,31 mempertimbangkan risiko fiskal agar
0,2 -0,01 0 0,18 0,23 APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
2022 2023 Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan
0 0,15 pengembangan pembiayaan kreatif dan
-0,2 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021 inovatif serta pendalaman pasar keuangan
-0,4 -0,22 domestik dalam rangka menurunkan beban
APBN sehingga dapat menjaga defisit dan
-0,6 rasio utang pada batas aman.
-0,8 -1,01 -0,92

-1 -1,24
-1,2

-1,4 proyeksi 1 proyeksi 2
realisasi

*Outlook
Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan keseimbangan primer Namun demikian, pencapaian
tahun 2015-2019 bernilai negatif, dengan
tren menuju positif. Pemerintah berupaya keseimbangan primer positif menghadapi
mewujudkan keseimbangan primer
positif sebagai langkah mengurangi berbagai tantangan, diantaranya kondisi
dependensi APBN terhadap pembiayaan
serta menjamin fleksibilitas APBN untuk perekonomian global yang relatif stagnan
menjaga keberlanjutan fiskal jangka
panjang. berpotensi memengaruhi penerimaan

perpajakan dan terdapat kecenderungan

Terdapat empat indikator yang peningkatan belanja negara. Kondisi
menunjukkan keberlanjutan fiskal jangka
panjang, yaitu: (1) keseimbangan primer, tersebut membuat ruang fiskal yang tersedia
(2) rasio perpajakan (tax ratio), (3) defisit
APBN, dan (4) rasio utang terhadap PDB. semakin sempit sehingga upaya menjaga
Keempat indikator tersebut pada tahun
2020 diproyeksikan semakin membaik. keseimbangan primer positif menjadi sulit
Prasyarat untuk mewujudkan keseimbangan
primer positif adalah memperlebar dicapai. Oleh karena itu, Pemerintah perlu

menyusun kebijakan terobosan atau extra

effort dalam meningkatkan pendapatan

negara dan efektivitas belanja negara.

6-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko Bab 6 Risiko Fiskal
menjadi lebih komprehensif. Adapun area
pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 terdiri fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana
dari: (1) risiko keseimbangan penerimaan alam, tuntutan hukum kepada pemerintah,
dan belanja negara; (2) kewajiban kontinjensi risiko program pembiayaan perumahan bagi
pemerintah pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu masyarakat berpenghasilan rendah, risiko
yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan pengembangan energi baru terbarukan,
hukum kepada pemerintah, risiko transaksi dan risiko BUMN dalam pembangunan
internasional, dan risiko program sejuta rumah infrastruktur.
untuk rakyat.
Risiko pendapatan negara khususnya
Sementara itu, selama periode 2017–2018 yang bersumber dari sektor perpajakan
Pemerintah mengungkapkan risiko fiskal masih menjadi sumber risiko utama dalam
yang terdiri dari: (1) risiko asumsi dasar pelaksanaan APBN. Hasil identifikasi risiko
ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; pendapatan negara dari sektor perpajakan
(3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan bersumber dari tingkat kepatuhan wajib pajak,
anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu. Adapun shadow economy, sektor yang sulit dipajaki, dan
risiko fiskal tertentu meliputi pengungkapan lain–lain. Tidak tercapainya target pendapatan
atas risiko bencana alam, stabilisasi harga negara berpotensi melebarkan defisit APBN.
pangan, tuntutan hukum kepada pemerintah,
risiko program pembiayaan perumahan, dan Dalam RAPBN tahun anggaran 2020,
risiko pengembangan energi baru terbarukan. beberapa risiko fiskal yang berpotensi
Untuk tahun 2019, substansi pengungkapan memberikan dampak terhadap APBN antara
risiko fiskal masih relatif sama dengan periode lain penyelenggaraan program jaminan sosial
2017–2018, tetapi terdapat penambahan risiko kesehatan yang bersumber dari semakin
baru yaitu risiko BUMN penugasan sebagai melebarnya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS)
bagian dari risiko fiskal tertentu. Kesehatan akibat ketidaksesuaian antara
penerimaan iuran dengan pembayaran klaim
Pada tahun 2020, secara substansi, manfaat program. Kewajiban kontinjensi
pengungkapan risiko fiskal dan kebijakan pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan
mitigasinya tidak mengalami perbedaan yang defisit DJS Kesehatan dari angka yang
signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. diproyeksikan atau dianggarkan. Dengan
Pengungkapan risiko fiskal pada tahun 2020 asumsi tidak ada kebijakan pemerintah untuk
mengalami reklasifikasi menjadi tiga area merasionalisasikan besaran iuran, besaran
utama, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi defisit DJS Kesehatan diperkirakan semakin
ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko besar pada tahun 2020. Risiko fiskal lain yang
pendapatan negara, risiko belanja negara, dan berpotensi memberikan dampak terhadap
risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari APBN yaitu program percepatan infrastruktur
risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban (terutama penugasan BUMN) yang akan
kontinjensi pemerintah pusat; dan (3) risiko berdampak pada peningkatan kewajiban
kontinjensi (contingent liability) yang signifikan
dan peningkatan kerentanan sektor keuangan.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-3

Bab 6 Risiko Fiskal

6.1.3 Peta Risiko Fiskal 6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Secara umum, untuk tahun anggaran Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang
2020, sumber–sumber risiko fiskal beserta seiring dengan perkembangan kebijakan
dengan dampak (impact) dan kemungkinan pemerintah dan perubahan kondisi
keterjadiannya (likelihood) dapat dilihat pada perekonomian. Dalam rangka pengelolaan
peta risiko fiskal yang digambarkan pada fiskal yang berkesinambungan dan penuh
Grafik 6.1. Adapun pada peta risiko tersebut, kehati-hatian (prudent), perlu dilakukan langkah-
sumbu X menunjukkan dampak (impact) langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi
risiko terhadap APBN. Impact dibagi ke perekonomian yang mendasari penyusunan
dalam lima level, 1 berarti sangat kecil, level APBN sehingga dapat meminimalkan
2 kecil, level 3 sedang, level 4 signifikan, serta dampaknya terhadap APBN.
level 5 katastropik. Sementara itu, sumbu Y
menunjukkan kemungkinan terjadi (likelihood) Risiko fiskal bersumber dari berbagai aktivitas
risiko fiskal. Likelihood dibagi ke dalam lima pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan
level, 1 berarti sangat rendah, level 2 jarang, fiskal yang mengatur perekonomian negara
level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta melalui instrumen APBN. Pada APBN
level 5 hampir pasti. tahun 2020, sumber risiko fiskal dapat
diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu:
(1) risiko perubahan kondisi ekonomi;
(2) risiko APBN; dan (3) risiko fiskal tertentu.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL, 2020

5A F

4 KC B

Likelihood 3

D L
2

GE

1
J

0 H I 3 4 5
0 1
2
Keterangan: Impact
A
B : Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
C : Risiko Penerimaan Perpajakan
D : Risiko PNBP SDA
E : Risiko Utang
F : Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada
G
H Proyek Pembangunan Infrastruktur
I : Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
J : Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
K : Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
L : Risiko Kerugian Akibat Bencana Alam
: Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
: Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi
: Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

6-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Bab 6 Risiko Fiskal
Ekonomi
Berdasarkan World Economic Outlook tersebut,
Risiko ekonomi adalah risiko fiskal yang negara maju terutama Amerika Serikat
dipicu oleh volatilitas perekonomian baik dan Jepang akan mengalami perlambatan
global maupun domestik yang berpotensi pertumbuhan ekonomi. Khususnya Amerika
menciptakan tekanan terhadap ketahanan Serikat, kondisi ini terjadi seiring dengan
fiskal sehingga dapat mengganggu peran fiskal menurunnya dampak stimulus fiskal, salah
dalam menstimulasi perekonomian. satunya dalam bentuk insentif pajak tahun
2020. IMF memproyeksikan pertumbuhan
6.2.1.1 Outlook dan Risiko Ekonomi ekonomi Amerika Serikat sebesar 1,9 persen
dan Jepang 0,4 persen. Selain negara maju,
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika Tiongkok juga melanjutkan pelemahan
perekonomian global memengaruhi realisasi pertumbuhan ekonomi dan diproyeksikan
APBN. Kondisi ekonomi makro terutama hanya sebesar 6,0 persen. Bagi negara–negara
perkembangan pertumbuhan ekonomi dan berkembang termasuk Indonesia, kondisi
perdagangan internasional berpengaruh tersebut berpotensi memberikan efek limpahan
pada pendapatan negara khususnya pada sisi (spillover effect) terhadap kinerja ekonomi
penerimaan perpajakan. Di sisi lain, fluktuasi terutama pada sisi perdagangan.
harga komoditas dan kurs memiliki dampak
terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada tahun 2020, diperkirakan tantangan dari
(PNBP). Sementara itu, tingkat bunga acuan kebijakan moneter masih berlangsung. Suku
(benchmark interest rate) dan kondisi ekonomi bunga acuan bank sentral beberapa negara
global memiliki dampak langsung terhadap diproyeksikan meningkat. Potensi kenaikan
pembiayaan anggaran. tersebut berasal dari European Central Bank
(ECB) sebesar 25 basis points, Bank of England
IMF dalam World Economic Outlook Juli 2019 (BOE) sebesar 25 basis points, dan Bank of
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Canada sebesar 25 basis points. Kenaikan tersebut
global tahun 2020 berada di level 3,5 persen. dapat memicu terjadinya modal keluar (capital
Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut relatif outflow) yang berpotensi diikuti oleh pelemahan
lebih rendah dari realisasi tahun 2018 sebesar nilai tukar rupiah dan kenaikan tingkat imbal
3,6 persen, mengingat adanya potensi tekanan hasil (yield) surat utang pemerintah. Namun
perekonomian global tahun 2020 yang dinilai demikian, Pemerintah meyakini likuiditas di
cukup besar akibat aktivitas perekonomian pasar keuangan domestik cukup stabil dan
global yang melambat. Hal ini seiring dinamika mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
kebijakan tarif perdagangan antara Amerika
Serikat dan Tiongkok, kebijakan pengetatan Perkembangan harga komoditas global
moneter (monetary tightening) oleh bank sentral diperkirakan masih dalam kondisi
beberapa negara, dan ketidakpastian kondisi ketidakpastian. Harga minyak mentah tahun
ekonomi dan geopolitik di berbagai negara. 2020 diproyeksikan bertahan di atas US$55 per
barel yang ditopang oleh kuatnya permintaan
dan berlanjutnya pemangkasan produksi
minyak oleh negara anggota OPEC. Namun

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-5

Bab 6 Risiko Fiskal

demikian, Amerika Serikat tetap pada posisi juga dengan Eropa dan Meksiko sehingga
meningkatkan pasokan (supply) minyak melalui memberikan sinyal ketidakpastian perdagangan
peningkatan pemanfaatan teknologi yang global; (3) penyelesaian konflik di Timur
mendorong peningkatan efektivitas eksplorasi Tengah memengaruhi kestabilan supply dan
dan produksi. Perbedaan arah kebijakan dalam harga minyak dunia; dan (4) dinamika sosial
produksi minyak mentah antara Amerika politik di Asia Pasifik, terutama Tiongkok,
Serikat dengan negara anggota OPEC ini berpotensi melemahkan keputusan bisnis dan
menjadi salah satu faktor yang mendorong investasi.
ketidakpastian harga minyak mentah dunia.
Sementara itu, penggunaan komoditas Crude Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal
Palm Oil (CPO) menghadapi resistensi dari juga bersumber dari dinamika perekonomian
berbagai negara di Kawasan Eropa. Sebagai domestik. Hal ini akan memengaruhi tingkat
komoditas utama Indonesia, resistensi beberapa aktivitas perekonomian yang ditunjukkan
negara tersebut juga berpotensi mengurangi oleh indikator pertumbuhan ekonomi. Pada
kinerja perdagangan Indonesia yang tercermin tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada neraca perdagangan. dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat,
perubahan cara konsumsi melalui digitalisasi
Pemerintah terus memerhatikan perdagangan, dan kebijakan perdagangan
global yang berpotensi memengaruhi
perkembangan kondisi di Eropa karena pertumbuhan ekspor Indonesia. Realisasi
pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai
memiliki tingkat ketidakpastian ekonomi yang pengaruh terhadap capaian pendapatan negara,
yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan
tinggi. Kondisi ekonomi Kawasan Eropa PNBP.

menghadapi tekanan akibat berbagai faktor:

(1) tren produktivitas tenaga kerja menurun;

(2) kebijakan pengenaan tarif terhadap

produksi otomotif Eropa berpotensi menekan

output ekonomi (PDB) sebesar US$30 miliar, 6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi
Ekonomi terhadap Asumsi Dasar
dan (3) penyelesaian hubungan Inggris dengan Ekonomi Makro

Uni Eropa pasca referendum di Inggris masih

terus berlangsung. Ketidakpastian hubungan

ini berdampak pada penundaan investasi dan APBN disusun dengan menggunakan
beberapa asumsi dasar ekonomi makro.
bisnis di Inggris dan Eropa. Volatilitas kondisi ekonomi global dan
domestik memberikan potensi dampak risiko
Neraca perdagangan Indonesia berpotensi fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang
mengalami tekanan oleh pengaruh geopolitik, ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut
yaitu: (1) pada sisi kebijakan, Pemerintah akan menyebabkan perbedaan antara target
perlu mengantisipasi risiko yang timbul akibat dan realisasi pada pendapatan negara, belanja
hubungan dagang Amerika Serikat - Tiongkok negara, defisit anggaran, dan pembiayaan
yang berpengaruh terhadap stabilitas global anggaran. Apabila realisasi defisit anggaran
supply chain; (2) kebijakan tarif perdagangan lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam
Amerika Serikat dalam perkembangannya RAPBN tahun 2020, maka hal tersebut
meluas bukan hanya dengan Tiongkok, tetapi

6-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

GRAFIK 6.2 6.2.1.3 Sensitivitas RAPBN Tahun 2020
PETA RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI
terhadap Perubahan Asumsi
HAMPIR PASTI •
Dasar Ekonomi Makro
SANGAT
MUNGKIN Dalam penyusunan RAPBN tahun 2020,
terdapat beberapa indikator ekonomi
LIKELIHOOD MUNGKIN makro yang digunakan sebagai dasar dalam
penghitungan besaran pendapatan negara,
JARANG belanja negara, defisit anggaran, dan
pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi
SANGAT makro ini merupakan angka proyeksi yang
RENDAH merupakan hasil asesmen atas kondisi dinamika
perekonomian saat ini dan estimasi terhadap
SANGAT KECIL KECIL SEDANG SIGNIFIKAN KATASTROPIK dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa
yang akan datang. Beberapa indikator ini sering
IMPACT kita sebut sebagai asumsi dasar ekonomi makro.
Perubahan pada setiap realisasi indikator
Sumber: Kementerian Keuangan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan
dalam menyusun APBN akan mempengaruhi
merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
pemenuhan sumber pembiayaannya. Dampak Pengaruh perubahan indikator asumsi
dari deviasi atas realisasi kondisi ekonomi ekonomi makro terhadap besaran angka-angka
terhadap asumsi dasar ekonomi makro dinilai dalam APBN dapat bersifat secara langsung
Sangat Kecil dengan likelihood berada pada maupun tidak langsung; hal ini mengingat
kategori Hampir Pasti, sebagaimana tergambar setiap indikator pada dasarnya dapat saling
pada Grafik 6.2. Untuk mengantisipasi mempengaruhi dalam konteks perekonomian
risiko fiskal tersebut, Pemerintah secara luas. Dampak perubahan indikator
mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi asumsi ekonom makro dapat yang bersifat
dasar ekonomi makro. Dana cadangan positif atau pun negatif terhadap angka-angka
tersebut berfungsi sebagai bantalan (cushion) dalam APBN.
untuk mengurangi besaran defisit APBN.
Tabel 6.1 menunjukkan data deviasi antara
asumsi dasar ekonomi makro dengan
realisasinya tahun 2015-2019.

TABEL 6.1
PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

DAN REALISASINYA, 2015-2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019*
(0,1)
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) (0,8) (0,2) (0,1) (0,2) (0,4)
0,3
Inflasi (%, yoy) (1,7) (1,0) (0,7) (0,4)
(750,0)
Tingkat bunga SPN 3 bulan rata-rata (%) (0,2) 0,2 (0,2) (0,2) (7,0)
(21,0)
Nilai tukar (Rp/US$) 892,0 (193,0) (16,0) 847,0
(178,0)
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel) (10,8) 0,2 3,2 19,5

Lifting minyak (ribu barel per hari) (47,4) 9,2 (11,0) (21,9)

Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) (25,6) 29,6 (8,0) (54,8)
Keterangan:

Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi.

* merupakan selisih antara outlook 2019 dengan APBN 2019

Sumber: Kementerian Keuangan.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-7

Bab 6 Risiko Fiskal mempengaruhi komponen APBN yang
basis penghitungannya menggunakan
Berikut ini adalah gambaran dampak dari mata asing terutama US Dollar. Di sisi
perubahan indikator asumsi ekonomi makro pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar
dalam menentukan besaran-besaran dalam rupiah akan mempengaruhi secara langsung
postur APBN: penerimaan yang terkait dengan aktivitas
perdagangan internasional seperti PPh
1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor,
langsung akan berpengaruh positif pada bea masuk, dan bea keluar. Selain itu,
besaran pendapatan negara terutama perubahan nilai tukar rupiah juga akan
penerimaan perpajakan (antara lain PPh berdampak pada penerimaan PPh migas dan
Nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara,
dan bea masuk) mengingat basis dari perubahan nilai tukar rupiah terhadap
perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas dolar Amerika Serikat akan berpengaruh
perekonomian. Selanjutnya dengan adanya terhadap pembayaran bunga utang, subsidi
perubahan pendapatan negara maka belanja energi, serta DBH migas akibat perubahan
negara juga akan diperkirakan mengalami PNBP SDA migas. Sementara itu, pada sisi
kenaikan antara lain anggaran transfer ke pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar
daerah terutama Dana Bagi Hasil (DBH). rupiah akan berdampak pada pinjaman
Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja luar negeri, baik pinjaman tunai maupun
negara juga mempunyai konsekuensi pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman
terhadap perubahan anggaran pendidikan (subsidiary loan agreement/SLA), dan
dan kesehatan untuk memenuhi alokasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
anggaran pendidikan minimum 20,0 persen
dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen 4. Harga minyak mentah Indonesia (ICP)
terhadap total belanja negara sesuai amanat antara lain berpengaruh terhadap
konstitusi dan peraturan perundang- pendapatan negara yang berbasiskan pada
undangan. komoditas migas yaitu penerimaan PPh
migas dan PNBP SDA migas. Namun
2. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 demikian secara tidak langsung perubahan
bulan dapat berdampak langsung pada harga ICP juga akan berpengaruh terhadap
besaran pembayaran bunga utang domestik. kegiatan ekonomi dii sektor pertambangan
Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh secara khusus dan sektor lain yang terkait
perubahan pada anggaran pendidikan dan sehingga dampaknya bisa saja lebih besar
kesehatan. Namun, perubahan tingkat suku pada sisi pendapatan APBN baik di sisi
bunga secara lebih luas dapat diartikan pada perpajakan dan PNBP. Sementara itu di
perubahan biaya dari pembiyaan sehingga sisi belanja negara, perubahan harga ICP
secara tidak langsung bisa berpengaruh akan berpengaruh langsung terhadap
pada pembiayaan APBN dan aktivitas perhitungan belanja subsidi energi, DBH
perekonomian secara umum sehingga pada serta anggaran pendidikan dan kesehatan.
akhirnya juga mempengaruhi komponen- Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan
komponen lain dalam APBN lifting gas akan mempengaruhi penerimaan

3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat secara langsung akan

6-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 6 Risiko Fiskal

PPh migas, PNBP SDA migas, DBH migas Analisis sensitivitas APBN ini menunjukkan
ke daerah, serta alokasi anggaran pendidikan perkiraan perubahan besaran-besaran APBN
dan kesehatan. jika terjadi perubahan indikator asumsi ekonomi
makro (ceteris paribus). Analisis sensitivitas
5. Perubahan lifting minyak dan gas akan tersebut menggambarkan dampak langsung
berdampak terhadap postur APBN. dari perubahan indikator asumsi ekonomi
Perubahan ini akan secara langsung makro terhadap besaran APBN namun tidak
mempengaruhi anggaran yang bersumber dapat menangkap dampak tidak langsung dari
dari penjualan minyak mentah dan gas perubahan indikator asumsi ekonomi makro.
Indonesia yaitu pada sisi pendapatan negara Dalam kenyataannya perubahan indikator
antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP asumsi ekonomi makro tertentu akan memiliki
SDA migas serta pada sisi belanja negara pengaruh dan berinteraksi dengan perubahan
antara lain transfer ke daerah terutama indikator asumsi makro lainnya sehingga
DBH migas untuk daerah penghasil migas secara hasil akhir dampaknya terhadap APBN
yang juga berakibat penyesuaian pada belum dapat ditentukan secara pasti. Namun
alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. demikian, angka sensitivitas ini berguna untuk
memberikan indikatif dampak perubahan
Selain berbagai dampak yang dapat ditelusuri atas berbagai indicator ekonomi makro yang
keterkaitannya tersebut di atas, sebetulnya dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBN
dampak ekonomi atas perubahan suatu variabel sehingga dapat dilakukan berbagai langkah
ekonomi dapat diakibatkan oleh penyebaran mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin
dampak atas keterkaitan berbagai variabel terjadi.
dalam perekonomian baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Sehingga angka- Selain menggunakan angka dampak perubahan
angka estimasi dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur
ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam RAPBN tahun 2020, penghitungan risiko fiskal
Tabel 6.2 bersifat indikatif. yang tercermin dalam peta risiko perubahan

TABEL 6.2
SENSITIVITAS RAPBN 2020 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

(triliun rupiah)

URAIAN Pertumbuhan Inflasi ↑ SPN ↑ 2020 ICP ↑ Lifting ↑
Ekonomi ↑ +1% +1% Nilai Tukar +USD1 +10rb
A.  Pendapatan Negara +1% Rupiah ↑
a. Penerimaan Perpajakan +Rp100/USD
b. PNBP
16,8 - 20,2 12,6 - 17,1 - - 4,8 - 5,6 3,5 - 4,0 2,5 - 3,3
B.  Belanja Negara 16,8 - 20,2 12,6 - 17,1 - - 2,9 - 3,1 0,9 - 1,4 1,0 - 1,3
a. Belanja Pemerintah Pusat - - 1,9 - 2,5 2,6 - 2,6 1,5 - 2,0
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa - -- -

C.  Surplus/(Defisit) Anggaran 5,2 - 7,8 4,9 - 5,8 1,0 - 1,4 3,6 - 3,8 3,1 - 3,8 1,1 - 1,3
D. Pembiayaan 1,2 - 2,0 1,2 - 1,7 1,0 - 1,4 2,2 - 2,3 1,8 - 2,4 0,2 - 0,3
4,0 - 5,8 3,7 - 4,1 -- 1,3 0,9 - 1,0
- 1,4 - 1,5 1,2 -

11,5 - 12,4 7,7 - 11,3 (1,4) - (1,0) 1,2 - 1,8 0,3 - 0,5 1,4 - 1,9

- - - (0,3) - (0,3) - -

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 11,5 - 12,4 7,7 - 11,3 (1,4) - (1,0) 0,9 - 1,5 0,3 - 0,5 1,4 - 1,9

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi makro dengan asumsi indikator lain tetap (ceteris paribus )
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan

pemerintah
Sumber: Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 6-9