NOTA KEUANGAN RAPBN 2020

Bab 3 Belanja Negara

dalam outlook APBN tahun 2019. Anggaran pemanfaatan kerja sama pembangunan
fungsi pertahanan dalam periode 2015–2019 internasional di bidang pertahanan
direalisasikan antara lain melalui: (1) Program
Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Berdasarkan permasalahan tersebut,
Matra Darat; (2) Program Modernisasi Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan
Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif; (3) dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan
Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional pertahanan sebagai berikut: (1) meningkatkan
Matra Darat; (4) Program Penyelenggaraan kekuatan pertahanan; (2) meningkatkan
Manajemen dan Operasional Matra Laut; stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan
(5) Program Modernisasi Alutsista dan Non internasional di bidang pertahanan; dan (3)
Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan memperkuat keamanan laut.
Sarpras Matra Udara; (6) Program Modernisasi
Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut; Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah
dan (7) Program Penelitian dan Pengembangan mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan
Kemhan. Perkembangan alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp127.424,1
fungsi pertahanan dalam periode 2015–2020 miliar atau meningkat sebesar 18,6 persen dari
dapat disajikan dalam Grafik 3.12. outlook APBN tahun 2019 yang diperkirakan
sebesar Rp107.426,5 miliar. Alokasi fungsi
Dinamika perkembangan lingkungan strategis pertahanan ini akan dilaksanakan oleh
global, regional, maupun nasional menjadikan beberapa K/L terkait antara lain Kementerian
Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan
transportasi laut bagi dunia internasional, Lembaga Ketahanan Nasional.
dan juga sebagai perlintasan kepentingan
nasional di berbagai negara di dunia. Kondisi Alokasi fungsi pertahanan tahun 2020
ini menimbulkan berbagai jenis ancaman tersebut digunakan untuk mencapai sasaran
dan permasalahan yang berimplikasi pada penguatan kemampuan pertahanan, antara
pertahanan negara baik fisik maupun nonfisik. lain: (1) pengembangan rumah prajurit TNI
Permasalahan utama yang akan dihadapi pada AD sebanyak 1.110 unit; (2) pengembangan
tahun 2020 antara lain adanya potensi ancaman Pos Pamtas sebanyak 9 pos; (3) melanjutkan
terhadap kedaulatan Indonesia dan WNI di pembangunan Divisi 3 (Kostrad, Kodam,
dalam dan luar negeri dan belum optimalnya dan Yon Komposit); (4) pembangunan

GRAFIK 3.12
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERTAHANAN, 2015–2020

triliun rupiah 19,6 persen
200 17,8 18,6 25

150 (3,4) 0,6 0
100 (9,1)

50 101,7 98,2 117,5 106,8 107,4 127,4 -25

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -50
2015 Fungsi Pertahanan Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

3-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

sarpras Koarmada III dan Pasmar-3 Sorong; dilihat melalui perspektif internasional, salah
(5) pemeliharaan/perawatan Alpung, KRI, satunya kenaikan peringkat Indonesia dalam
Kal dan Ranpur/Rantis untuk 143 unit; dan Global Peace Index, yaitu penilaian yang dilakukan
(6) pemeliharaan/perawatan pesawat udara, oleh lembaga internasional nirlaba (Institute of
senjata dan Almatsus lainnya untuk 228 Economics & Peace) dengan cara mengumpulkan
pesawat. dan membandingkan data perdamaian dan
konflik dari total 163 negara. Indonesia
Fungsi Ketertiban dan Keamanan menempati peringkat 41 pada tahun 2019, atau
naik 14 peringkat dibandingkan tahun 2018.
Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi Beberapa hal yang tercakup ke dalam indeks
anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut antara lain tingkat persepsi dan jumlah
secara nominal mengalami pertumbuhan kriminalitas dalam suatu negara, stabilitas
rata-rata sebesar 10,4 persen, yaitu dari politik, dan konflik internal. Selanjutnya pada
Rp94.526,0 miliar dalam tahun 2015 menjadi fungsi ketertiban dan keamanan juga termasuk
Rp140.660,8 miliar pada outlook APBN tahun alokasi pemberantasan korupsi. Pada tahun
2019. Meningkatnya realisasi anggaran fungsi 2018 indeks persepsi korupsi Indonesia berada
ketertiban dan keamanan dalam periode pada peringkat 89 dari 180 negara, dengan nilai
2015–2019 tersebut berkaitan dengan strategi indeks 38.
kebijakan pembangunan ketertiban dan
keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat
antara lain: (1) Program Pemeliharaan penting karena akan dilaksanakan Pemilihan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Kepada Daerah (Pilkada) serentak pada 9
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di
Pidana; (3) Program Pembentukan Hukum; Indonesia. Untuk itu, Pemerintah perlu
(4) Program Pemajuan HAM; dan (5) Program melakukan antisipasi lebih dini untuk
Penanggulangan Bencana. Perkembangan mengidentifikasi sekaligus memitigasi
alokasi anggaran fungsi ketertiban dan permasalahan yang mungkin timbul pada
keamanan dalam periode 2015–2020 dapat tahun 2020, antara lain (1) dinamika lingkungan
disajikan dalam Grafik 3.13. yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa
dan negara, seperti aksi terorisme dan
Keberhasilan dalam fungsi ketertiban dan separatisme; (2) potensi ancaman terhadap
keamanan dalam periode 2015–2019 dapat kedaulatan Indonesia dan WNI di luar negeri;

GRAFIK 3.13 persen
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2015–2020 50

triliun rupiah 0
200 36,3 19,9 19,8
-50
5,6 (1,8) 1,9

100 113,3 135,7 143,3 140,7 143,4
94,5

0 RAPBN 2020 -100
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

Fungsi Ketertiban Keamanan Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-33

Bab 3 Belanja Negara Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah
Konstitusi, Badan Keamanan Laut, dan
(3) belum optimalnya pemanfaatan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alokasi
sama pembangunan internasional; (4) belum dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan
efektifnya sistem peradilan dan maraknya sebesar Rp143.382,9 miliar, lebih tinggi sebesar
praktik korupsi; (5) maraknya peredaran gelap 1,9 persen dibandingkan dengan outlook APBN
dan penyalahgunaan obat terlarang (narkotika); tahun 2019 sebesar Rp140.660,8 miliar. Lebih
dan (6) gangguan keamanan siber. tingginya anggaran fungsi ketertiban dan
keamanan di tahun 2020 antara lain disebabkan
Berdasarkan permasalahan tersebut, oleh adanya target prioritas nasional di bidang
Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan keamanan seperti penguatan Almatsus melalui
dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh pelaksanaan berbagai program antara lain (1)
terutama untuk penguatan ketertiban dan program peningkatan sarana dan prasarana
keamanan pada tahun 2020 sebagai berikut aparatur Polri; (2) program pemeliharaan
(1) peningkatan kamtibnas dalam rangka ketertiban dan keamanan masyarakat; (3)
menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak program penanggulangan gangguan keamanan
tahun 2020; (2) penanggulangan terorisme, dalam negeri berkadar tinggi; dan (4) program
pengamanan siber, dan konflik sosial politik; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
(3) penguatan diplomasi politik dan keamanan
yang mendukung kedaulatan dan pertahanan Selain itu, arah kebijakan di atas telah selaras
wilayah NKRI, serta perdamaian dunia; (4) dengan salah satu agenda prioritas nasional,
kepastian hukum dan reformasi birokrasi, serta yaitu penciptaan stabilitas keamanan dan
efektivitas di dalam pelaksanaan diplomasi; (5) kesuksesan Pilkada serentak tahun 2020.
peningkatan penanggulangan penyalahgunaan Untuk menciptakan Pilkada yang aman, tertib,
obat terlarang (narkoba); (6) pengamanan serta terciptanya perlindungan masyarakat,
wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan (7) pengamanan Pilkada akan diselenggarakan
peningkatan kapabilitas intelijen dan kontra bersama oleh aparat keamanan, antara lain
intelijen. Sehubungan dengan arah kebijakan TNI/Polri, serta Satpol PP dan Satlinmas yang
Pemerintah tersebut, alokasi anggaran pada dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam
fungsi ketertiban dan keamanan diarahkan Negeri.
untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam bidang ketertiban, keamanan, Sementara itu, dalam menciptakan stabilitas
pembinaan hukum dan peradilan, perlindungan keamanan nasional, salah satunya dilakukan
bencana, serta penelitian dan pengembangan melalui kegiatan prioritas penanggulangan
di bidang ketertiban, keamanan, dan hukum. terorisme dan radikalisme. Sasaran kegiatan
tersebut antara lain (1) terlaksananya pelibatan
Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan masyarakat dalam pencegahan terorisme
keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa melalui 32 forum koordinasi pencegahan
K/L, antara lain Kementerian Koordinator terorisme (FKPT) di pusat maupun daerah;
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (2) terlaksananya 48 operasi intelijen kontra
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, propaganda; serta (3) terlaksananya 127
Kementerian Hukum dan Hak Asasi kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas.
Manusia, Badan Intelijen Negara, Badan
Narkotika Nasional, Mahkamah Agung,

3-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2015–
anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan 2020 dapat disajikan dalam Grafik 3.14.
pada tahun 2020 tersebut, diantaranya (1)
peningkatan fungsi Sistem Peradilan Pidana Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2015–
Terpadu (SPPT) pada lima pengadilan tingkat 2019 tersebut digunakan untuk mendukung
pertama dan lima pengadilan tingkat banding; strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang
(2) modernisasi peralatan teknologi intelijen; ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat
(3) pelaksanaan 3.500 kegiatan penerangan dan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas,
penyuluhan hukum; (4) pelaksanaan 27 operasi dan ketahanan pangan antara lain (1) Program
keamanan laut bersama dalam negeri serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
empat operasi bersama terkoordinasi bilateral; Perkeretaapian; (2) Program Penyelenggaraan
(5) proteksi keamanan informasi pemerintah Jalan; (3) Program Pengelolaan Sumber
melalui fasilitasi perangkat operasional siber Daya Air; (4) Program Penyediaan dan
dan sandi untuk pemerintah daerah di 110 titik Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
(tingkat pemprov/pemkab/pemkot); serta (6) (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
proteksi ekonomi digital melalui 11 kegiatan Transportasi Laut; (6) Program Pengelolaan
peningkatan literasi budaya keamanan siber. dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; dan
(7) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Fungsi Ekonomi Transportasi Darat. Capaian pembangunan
fungsi ekonomi dalam periode 2015–2019
Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi secara umum terlihat antara lain dengan telah
anggaran fungsi ekonomi secara nominal berhasilnya pembangunan jalur kereta api,
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,1 sarana perkeretaapian, jalan baru, bendungan
persen, yaitu dari Rp353.199,1 miliar dalam baru, jembatan baru, bandara baru, fasilitas
tahun 2015 menjadi Rp384.134,4 miliar dalam pelabuhan laut, dan fasilitas kelengkapan jalan.
outlook APBN tahun 2019. Peningkatan ini
terutama didorong oleh realisasi bantuan Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah
pemerintah berbasis infrastruktur kepada yang akan ditempuh Pemerintah dalam
masyarakat, serta pembayaran atas prestasi rangka melaksanakan fungsi ekonomi
progres pada berbagai proyek infrastruktur dalam tahun 2020, antara lain diarahkan
konektivitas pada Kementerian Perhubungan untuk: (1) mendukung ketahanan pangan
dan Kementerian Pekerjaan Umum dan melalui peningkatan produksi pangan dan
Perumahan Rakyat. Perkembangan alokasi

triliun rupiah GRAFIK 3.14 persen
800 PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI EKONOMI, 2015–2020 9,3 25

600 24,2 0
(28,7) 6,7

400 0,4
(18,4)

-25

200 353,2 288,3 307,8 382,4 384,1 419,7 -50
-75

0 -100
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020

Fungsi Ekonomi Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-35

Bab 3 Belanja Negara dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Hal
tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk
pembangunan sarana dan prasana pertanian; (1) terus meningkatkan kewaspadaan pada
(2) mendukung ketahanan energi melalui permasalahan stagnasi produktivitas pangan di
program energi terbarukan dan konservasi dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan
energi serta pemenuhan kebutuhan energi; berkualitas; (2) mengatasi penurunan kuantitas,
(3) mendukung pembangunan sarana dan kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi
prasarana transportasi darat, laut, udara, dan kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan
inter-moda; (4) mendukung pengembangan industri; (3) mendorong pemanfaatan Energi
telekomunikasi dan informatika; dan (5) Baru Terbarukan (EBT); (4) memitigasi
meningkatkan akses permodalan dan daya penurunan daya dukung, daya tampung serta
saing UMKM serta koperasi. peningkatan dampak dan bahaya perubahan
iklim; serta (5) mengantisipasi peningkatan
Guna mendukung kebijakan tersebut, kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi
alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam akibat perubahan iklim yang menimbulkan
RAPBN tahun 2020 direncanakan mencapai kerugian fisik, sosial, dan ekonomi, serta upaya
sebesar Rp419.717,5 miliar, atau meningkat pembangunan berketahanan bencana masih
Rp35.583,2 miliar dari outlook APBN tahun belum optimal.
2019 yang diperkirakan sebesar Rp384.134,4
miliar. Anggaran fungsi ekonomi ini akan Pada kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi
dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup
Kementerian Perhubungan, Kementerian secara nominal mengalami pertumbuhan rata-
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rata sebesar 7,4 persen, yaitu dari Rp10.544,5
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian miliar dalam tahun 2015 menjadi Rp14.031,5
ESDM, dan Kementerian Pertanian. Alokasi miliar pada outlook APBN tahun 2019. Adapun
anggaran tersebut akan digunakan antara lain K/L yang terlibat dalam fungsi perlindungan
untuk mendorong perkembangan UMKM, lingkungan hidup adalah Kementerian
serta melanjutkan pembangunan transportasi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
ketahanan energi, ketahanan pangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
infrastruktur. Sasaran yang ingin dicapai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
tahun 2020 melalui alokasi anggaran fungsi Pertanahan Nasional; serta Badan Informasi
ekonomi diantaranya yaitu: pembangunan Geospasial. Selain belanja K/L, alokasi belanja
jalur kereta api, pembangunan jalan baru, dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup
pembangunan bendungan (lanjutan), juga terdapat pada belanja non K/L yaitu
pembangunan dan rehabilitasi jembatan belanja hibah antara lain hibah air limbah dan
baru, pembangunan pelabuhan laut, dan hibah sanitasi. Perkembangan alokasi anggaran
pembangunan bandara baru. Penjelasan lebih fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam
rinci mengenai fungsi ekonomi terkait anggaran periode 2015–2020 dapat disajikan dalam
infrastruktur dapat dilihat dalam Bab 4. Grafik 3.15.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Kinerja anggaran fungsi perlindungan
lingkungan hidup dalam periode 2015–2019
Fungsi perlindungan lingkungan hidup menjadi
salah satu proyek prioritas nasional, terus Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik

3-36

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.15
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2015–2020

triliun rupiah 18,7 29,2 persen
20 33,1 31,0 50

15 2,3
(15,2) 0

10 18,4

13,7 14,0 -50
5 10,5 8,9 10,6

0 -100
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan gas rumah kaca menjadi sebesar 21,4 persen di
perlindungan lingkungan hidup yang ditempuh tahun 2017.
oleh Pemerintah antara lain (1) pengembangan
agribisnis, produksi hasil hutan, produk Alokasi anggaran fungsi perlindungan
perikanan, dan jasa lingkungan; (2) peningkatan lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2020
nilai tambah industri mineral dan pertambangan direncanakan sebesar Rp18.381,7 miliar,
berkelanjutan; (3) peningkatan ketahanan atau menunjukkan peningkatan 31,0 persen
masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut apabila dibandingkan dengan outlook APBN
serta kerjasama antarregional dan internasional tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama
dalam konservasi laut; (4) peningkatan kualitas disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran
lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pada beberapa program utama pada fungsi
serta peningkatan kualitas informasi iklim dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain
kebencanaan; dan (5) peningkatan konservasi, (1) Program pengendalian Daerah Aliran
pengelolaan DAS serta pelestarian dan Sungai (DAS) dan hutan lindung; (2) Program
pemanfaatan keanekaragaman hayati. konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
(3) Program pengelolaan pertanahan daerah;
Keberhasilan pembangunan dalam fungsi (4) Program penyelenggaraan informasi
perlindungan lingkungan hidup dalam geospasial; dan (5) Program pengendalian
periode 2015–2019 secara umum ditunjukkan perubahan iklim.
antara lain: (1) peningkatan indeks kualitas
lingkungan hidup, dari 64,8 persen di tahun Arah kebijakan dan langkah-langkah
2015, menjadi 66,5 persen di tahun 2017; (2) yang ditempuh Pemerintah dalam rangka
pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan, melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan
dari 2,6 juta hektar di tahun 2015, menjadi hidup pada tahun 2020 antara lain (1)
165.000 hektar di tahun 2017; (3) penurunan Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas
laju deforestasi kawasan hutan, dari 1,1 juta Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas,
hektar di tahun 2015 menjadi 0,5 juta hektar Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan
di tahun 2017; (4) terkelolanya 27,4 juta hektar Kebutuhan Energi dengan mengutamakan
kawasan hutan konservasi dan 20,9 juta hektar Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan
kawasan konservasi laut hingga tahun 2018; (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan;
serta (5) peningkatan capaian penurunan emisi serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-37

Bab 3 Belanja Negara

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan melalui penyediaan Perangkat lmplementasi
dapat dicapai dari fungsi perlindungan Pemantauan dan Evaluasi Kota Bersih Teduh
lingkungan hidup pada tahun 2020, diantaranya dan Sehat Berkelanjutan (ADIPURA) sebanyak
(1) kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah 14 juta ton.
Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 130.000
hektar; (2) luas hutan yang dikelola masyarakat Kebijakan terkait lingkungan hidup tidak
dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), terlepas dari kebijakan perubahan iklim,
Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat mengingat Indonesia memiliki kerentanan yang
(HTR), dan Kemitraan Kehutanan seluas cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim
500.000 hektar; (3) rehabilitasi hutan dan lahan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi
kritis secara vegetatif seluas 56.000 hektar; (4) lingkungan hidup. Pemerintah sudah
rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil berkomitmen dengan adanya alokasi anggaran
teknis sebanyak 3.000 unit; (5) pencegahan perubahan iklim dalam APBN. Penjelasan
kebakaran hutan dan lahan sebanyak lebih lanjut dapat dilihat pada Boks 3.1.
1.200 desa; dan (6) penanganan sampah

BOKS 3.1
PEMBIAYAAN PUBLIK PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan salah satu di tingkat global. Indonesia termasuk salah
isu global yang menguat dalam beberapa satu negara yang telah melakukan ratifikasi
dekade terakhir. Global Climate Risk atas Protokol Kyoto (Kyoto Protocol)
Index (CRI) mencatat bahwa Indonesia tahun 2014 serta Persetujuan Paris (Paris
memiliki tingkat kerentanan yang cukup Agreement) tahun 2016, dimana Indonesia
tinggi terhadap dampak perubahan iklim. berkomitmen untuk menurunkan tingkat
Menyadari hal tersebut, Pemerintah emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen
bersama para pemangku kepentingan dengan usaha sendiri, serta 41 persen
melakukan upaya pengendalian perubahan dengan dukungan internasional dari
iklim yang terefleksikan dalam kebijakan tingkat business as usual (BAU). Hal tersebut
nasional melalui Rencana Aksi Nasional berkaitan dengan upaya menurunkan
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca emisi gas rumah kaca (Green Houses Gasses
(RAN GRK) tahun 2011, Rencana Aksi / GHG) dan menurunkan kerentanan
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia terhadap dampak perubahan
(RAN API), serta dokumen Nationally iklim.
Determined Contribution (NDC) tahun 2016
yang merupakan dokumen komitmen Komitmen untuk meningkatkan kualitas
implementasi Persetujuan Paris. lingkungan hidup dan aksi pengendalian
perubahan iklim sejalan dengan agenda
Selain kebijakan tersebut, Pemerintah juga Pemerintah dalam mencapai tujuan
memiliki kontribusi aktif dalam kerja sama Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable

3-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Development Goals (TPB/SDGs) serta Bab 3 Belanja Negara
menjadi bagian penting dalam proses
pembangunan nasional melalui kerangka sovereign green sukuk yang pertama di dunia,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah memperoleh delapan penghargaan
Nasional Tahun 2020–2024 (RPJMN internasional. Sembilan kelompok proyek
2020–2024). Dalam rangka pemenuhan hijau (green sectors) dapat didanai dalam
komitmen penurunan emisi NDC, Indonesia penerbitan obligasi hijau Pemerintah
memerlukan pendanaan sebesar USD247 berdasarkan Kerangka Kerja Surat Utang dan
miliar (Rp3.461 triliun) untuk periode 2018– Sukuk Hijau Indonesia (Indonesia Green Bond
2030 sesuai dengan dokumen Second Biennial & Green Sukuk Framework) yaitu: transportasi
Update Report 2018. berkelanjutan (sustainable transport), energi
terbarukan (renewable energy), pengelolaan
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah limbah (waste to energy and waste management),
melalui Kementerian Keuangan berupaya efisiensi energi (energy efficiency), ketahanan
untuk melakukan identifikasi kegiatan/ terhadap perubahan iklim (resilience to climate
output pengendalian perubahan iklim change), pengelolaan sumber daya alam
sekaligus meningkatkan transparansi yang berkelanjutan (sustainable management
pengelolaan anggaran, dengan melakukan of natural resource), pertanian berkelanjutan
penandaan anggaran perubahan iklim (climate (sustainable agriculture), gedung hijau (green
budget tagging) sejak tahun 2016. Berdasarkan building), dan pariwisata hijau (green tourism).
data penandaan tersebut, anggaran
perubahan iklim melalui belanja K/L terus Indonesia juga memanfaatkan fasilitas
mencatat kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar pendanaan internasional terkait dengan
Rp72,4 triliun, kemudian meningkat menjadi perubahan iklim yang disediakan sejumlah
Rp95,6 triliun pada tahun 2017, Rp109,7 lembaga internasional seperti Green Climate
triliun dalam tahun 2018 dan tahun 2019 Fund (GCF), Adaptation Fund (AF), Global
sebesar Rp100,5 triliun. Besaran anggaran Environment Facility (GEF), maupun dari
perubahan iklim tersebut hanya yang berasal lembaga pembangunan multilateral (MDBs).
dari alokasi belanja K/L, sedangkan dalam
APBN juga terdapat komponen di luar Pendanaan aksi perubahan iklim di
belanja K/L yang mendukung penurunan Indonesia masih didominasi alokasi APBN,
emisi seperti belanja hibah MRT, DAK namun demikian alokasi pendanaan publik
lingkungan hidup, dan lain-lain. masih belum dapat memenuhi kebutuhan
pembiayaan aksi pengendalian perubahan
Upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah iklim. Beberapa strategi perlu dilakukan
terkait dengan isu perubahan iklim yaitu untuk dapat memobilisasi dana publik
pada kebijakan pembiayaan. Pemerintah maupun nonpublik. Melihat potensi
telah menerbitkan Green Sukuk pada bulan dana nonpublik, peran pemerintah perlu
Maret 2018 senilai USD 1,25 miliar, dan dipertajam dengan mengevaluasi kegiatan
USD 700 juta pada Maret 2019. Penerbitan yang memerlukan pendanaan publik, dan
ini merupakan inovasi pembiayaan yang kegiatan yang dapat didanai pihak lain.
dikembangkan Indonesia dan menjadi Dalam hal ini pemerintah menjalankan
peran sebagai faktor pengungkit (leverage)
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 dalam optimalisasi sumber dana nonpublik.

3-39

Bab 3 Belanja Negara

Pemerintah akan melakukan pengembangan internasional.
kebijakan terkait dengan pendanaan 2. Penguatan peran badan usaha dalam
perubahan iklim melalui:
1. Penguatan kebijakan pendanaan aksi pengendalian perubahan iklim.
Pemerintah akan mendorong peran
publik untuk pengendalian badan usaha baik swasta, BUMN serta
perubahan iklim. BUMD dalam mendukung pelaksanaan
Penguatan dilakukan melalui akurasi program pengendalian perubahan iklim,
data terkait estimasi kebutuhan melalui pengembangan investasi yang
pendanaan, identifikasi potensi sumber ramah lingkungan. Pemerintah secara
pendanaan lainnya baik dari publik, berkesinambungan mengembangkan
nonpublik maupun kombinasi keduanya, kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam
termasuk pengembangan inovasi skema mendorong investasi ramah lingkungan,
pendanaan baik yang berasal dari dalam sehingga mendukung pencapaian
negeri maupun fasilitas pendanaan pembangunan berkelanjutan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 2015–2019 tersebut berkaitan dengan strategi
kebijakan pembangunan perumahan dan
Belanja Pemerintah pada fungsi perumahan fasilitas umum yang ditempuh oleh Pemerintah
dan fasilitas umum merupakan bagian dari antara lain melalui (1) peningkatan peran
prioritas nasional yang mendapatkan perhatian fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Pemerintah pada sisi alokasi anggaran serta Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah
pelaksanaannya. Perhatian tersebut utamanya serta menyediakan hunian baru (sewa/milik)
pada permasalahan besarnya proporsi rumah dengan dukungan pembiayaan berdasarkan
tangga yang belum memiliki akses terhadap sistem karir perumahan (housing career system);
pelayanan dasar yang layak (perumahan, air (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan
minum, dan sanitasi). Adapun K/L yang pemangku kepentingan pembangunan
terkait dengan anggaran fungsi perumahan dan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan
fasilitas umum yaitu Kementerian PU PERA efisiensi manajemen lahan dan hunian di
dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah perkotaan; (4) pemanfaatan teknologi dan
Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain belanja bahan bangunan yang aman dan murah;
K/L, alokasi belanja dalam fungsi perumahan (5) penyediaan layanan air minum dan sanitasi
dan fasilitas umum juga terdapat pada belanja layak yang terintegrasi dengan perumahan;
non K/L yaitu belanja hibah (hibah air minum) dan (6) menjamin ketahanan sumber daya air
dan belanja subsidi (subsidi bunga air bersih). domestik. Perkembangan alokasi anggaran
fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam
Pada kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi periode 2015–2020 dapat disajikan dalam
anggaran fungsi perumahan dan fasilitas Grafik 3.16.
umum secara nominal mengalami penurunan
dari Rp35.938,6 miliar pada tahun 2015, Capaian fungsi perumahan dan fasilitas
menjadi Rp21.596,5 miliar pada outlook umum dalam periode 2015–2019 secara
APBN tahun 2019. Kinerja anggaran fungsi umum ditunjukkan antara lain dengan
perumahan dan fasilitas umum dalam periode (1) menurunnya kekurangan tempat tinggal

3-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.16
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2015–2020

triliun rupiah persen
50 44,9 35,8 50

18,0
40 (1,9)

30 (22,6) 0

(32,9)

20 35,9 27,8 27,3 32,2 29,3 -50
10
21,6

0 -100
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

(backlog) dan menurunnya rumah tidak Kawasan dan Pembangunan Permukiman
layak huni dengan capaian rata-rata 10.006 Transmigrasi.
unit pembangunan rumah susun dan
5.224 unit pembangunan rumah khusus; Arah kebijakan dan langkah-langkah
(2) meningkatnya rumah tangga berpenghasilan yang ditempuh pemerintah dalam rangka
rendah yang menghuni rumah layak melalui melaksanakan fungsi perumahan dan
bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan fasilitas umum pada tahun 2020 antara lain
perumahan dengan capaian rata-rata sebesar (1) meningkatkan akses masyarakat
57.104 unit penerima bantuan melalui Fasilitas berpendapatan rendah terhadap hunian
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); baru yang layak, aman, dan terjangkau;
dan (3) meningkatnya pelayanan infrastruktur (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap
dasar permukiman yang layak huni dengan layanan air minum serta sanitasi yang layak dan
capaian rata-rata sebesar 2.447.734 KK yang aman; dan (3) meningkatkan ketersediaan air
ditangani pengelolaan sistem air limbah dan baku/air minum dari sumber air terlindungi.
persampahannya.
Sasaran umum pembangunan yang diharapkan
Pada RAPBN tahun 2020 direncanakan alokasi dapat dicapai dari fungsi perumahan dan
anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas fasilitas umum pada tahun 2020, diantaranya
umum sebesar Rp29.337,6 miliar, yang berarti (1) Tingkat kepemilikan rumah antara 78-
meningkat 35,8 persen jika dibandingkan 83 persen; (2) persentase rumah tangga yang
dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar menempati hunian dengan kecukupan luas lantai
Rp21.596,5 miliar. Peningkatan tersebut per kapita sebesar 92,72 persen; (3) Persentase
terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi rumah tangga yang menempati hunian dengan
anggaran pada beberapa program utama ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)
pada fungsi perumahan dan fasilitas umum, sebesar 82,88 persen; (4) Persentase rumah
antara lain: (1) Program Pembinaan dan tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah
Pengembangan Infrastruktur Permukiman; sebesar 55,46 persen; serta (5) Proporsi rumah
(2) Program Pengembangan Perumahan; tangga yang menempati hunian dengan akses
(3) Program Pengembangan Pembiayaan sanitasi layak dan aman (air limbah) sebesar
Perumahan; dan (4) Program Penyiapan 78,1 persen akses air limbah layak (termasuk
9,65 persen akses limbah aman).

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-41

Bab 3 Belanja Negara

triliun rupiah GRAFIK 3.17 persen
100 PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KESEHATAN, 2015–2020 20

4,1 16,0 2,5
8,1 0

(4,0) (3,5) 61,1 -20

50

51,4 59,6 57,2 61,9 59,7

0 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -40
2015 2016 2017 Pertumbuhan

Fungsi Kesehatan

Sumber : Kementerian Keuangan

Fungsi Kesehatan dari total belanja negara. Tingginya perhatian
pemerintah terhadap kesehatan warga negara
Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada Indonesia menjadikan anggaran kesehatan
fungsi kesehatan dalam kurun waktu 2015 masuk dalam bagian program prioritas.
– 2019 adalah sebesar 3,8 persen per tahun, Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran
yaitu dari Rp51.426,3 miliar pada tahun 2015 kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4.
meningkat menjadi Rp59.675,2 miliar pada
outlook APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi Fungsi Pariwisata
anggaran fungsi kesehatan tersebut terutama
disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam Dalam kurun waktu 2015–2019, realisasi
mengimplementasikan program Jaminan anggaran fungsi pariwisata secara nominal
Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemberian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1
jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan persen, yaitu dari Rp3.066,8 miliar dalam tahun
orang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/ 2015 menjadi Rp3.891,2 miliar dalam outlook
PBI) dan pengalokasian anggaran kesehatan APBN tahun 2019.
minimal 5 persen dari belanja negara yang
dimulai pada tahun 2016. Anggaran fungsi Pencapaian dari berbagai program dan
kesehatan ini dilaksanakan oleh beberapa K/L kegiatan dalam fungsi pariwisata dalam periode
terkait seperti Kementerian Kesehatan, Badan 2015–2019, antara lain ditunjukkan dengan: (1)
Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. dari 255,0 juta perjalanan menjadi 303,5 juta di
Perkembangan alokasi anggaran fungsi tahun 2018, dan ditargetkan sebanyak 275 juta
kesehatan dalam periode 2015–2020 dapat perjalanan di tahun 2019; (2) meningkatnya
disajikan dalam Grafik 3.17. kunjungan wisatawan nusantara dari 10,4
juta orang pada tahun 2015 menjadi 15,8 juta
Berdasarkan perkembangan tersebut, alokasi orang di tahun 2018, ditargetkan untuk tahun
belanja fungsi kesehatan pada tahun 2020 2019 meningkat menjadi 20 juta orang; (3)
sebesar Rp61.148,3 miliar, atau meningkat meningkatnya posisi Indonesia dalam Indeks
sebesar Rp1.473,1 miliar dibandingkan outlook Daya Saing Pariwisata Global (Travel and Tourism
APBN tahun 2019 sebesar Rp59.675,2 miliar. Competitiveness Index) dari peringkat 50 di tahun
Besaran tersebut merupakan bagian dari 2015 menjadi 40 di tahun 2017, ditargetkan
upaya pemerintah dalam pemenuhan alokasi pada tahun 2019 meningkat menjadi peringkat
anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen 30.

3-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

triliun rupiah GRAFIK 3.18 persen
20 PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PARIWISATA, 2015–2020 100

64,7 85,4 27,4
42,8 31,8

10 0

3,1 4,4 5,8 10,7 (63,6) 5,0 -100
0 3,9 RAPBN 2020

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
Pertumbuhan
Fungsi Pariwisata

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi pariwisata dalam periode 2015–2020 dapat
yang signifikan, terutama disebabkan oleh disajikan dalam Grafik 3.18.
anggaran pada fungsi pariwisata digunakan
untuk mensukseskan 2 (dua) kegiatan berskala Salah satu prioritas pembangunan pariwisata
internasional yang diadakan di Indonesia, di tahun 2020 adalah pengembangan empat
yaitu ASIAN GAMES 2018 dan pertemuan destinasi pariwisata super prioritas yaitu
tahunan IMF-World Bank. Pemerintah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo
Indonesia menjadikan kedua kegiatan tersebut dan Mandalika yang bersifat lintas K/L
sebagai momentum untuk mempromosikan (melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum
pariwisata Indonesia. Pemerintah melalui dan Perumahan Rakyat; Kementerian
Kementerian Pariwisata telah menyiapkan Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup
beberapa kebijakan terkait bidang pariwisata dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan
dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan
acara dimaksud, antara lain dengan aktif Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan
mempromosikan Beyond Bali, yaitu 10 destinasi Ekonomi Kreatif). Pengembangan pada 4
baru pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi wisata super prioritas dilaksanakan
destinasi yang dikembangkan pemerintah melalui kegiatan antara lain: (1) pembangunan/
adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung kontruksi kawasan strategis pariwisata nasional,
Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, fasilitasi event, geosite; (2) pemberdayaan desa
Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu wisata; (3) pembangunan sarana ruang kreatif,
di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo creative training and education (CREATE); (3)
Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika pengembangan dan revitalisasi desa adat;
di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di (4) pembangunan jalan pendukung, runway/
Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi taxiway.
Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.
Fungsi Agama

Dalam RAPBN tahun 2020, alokasi anggaran Dalam kurun waktu tahun 2015–2019,
untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar realisasi anggaran fungsi agama secara nominal
Rp4.956,7 miliar. Alokasi tersebut meningkat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9
Rp1.065,4 miliar dari outlook APBN tahun persen, yaitu dari Rp8.589,5 miliar dalam tahun
2019 yang diperkirakan sebesar Rp3.891,2 2015 menjadi Rp10.027,0 miliar dalam outlook
miliar. Perkembangan alokasi anggaran fungsi APBN tahun 2019.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-43

Bab 3 Belanja Negara

triliun rupiah 17,9 GRAFIK 3.19 persen
15 PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI AGAMA, 2015–2020 20

10 4,8 5,7 6,9 0,6
(1,5) 0

5 8,6 8,5 8,9 9,4 10,0 10,1 -20

0 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -40
2015 2016 2017 Pertumbuhan

Fungsi Agama

Sumber : Kementerian Keuangan

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan dalam periode 2015–2020 dapat disajikan
dalam fungsi agama dalam periode tahun dalam Grafik 3.19.
2015–2019, antara lain ditunjukkan dengan: (1)
meningkatnya pembinaan haji dengan output Arah kebijakan dan langkah-langkah
pelatihan pada petugas haji yang profesional yang ditempuh pemerintah dalam rangka
tiap tahun sebanyak 100 orang dari tahun 2015– melaksanakan fungsi agama tahun 2020 antara
2018, dan di tahun 2019 ditargetkan sebanyak lain yaitu (1) meningkatkan pemahaman,
2.078 orang; (2) meningkatnya bimbingan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai
masyarakat Islam dengan salah satu output-nya keagamaan; (2) meningkatkan harmoni
penerima tunjangan Penyuluh Agama Islam sosial dan kerukunan umat beragama; (3)
Non PNS sebanyak 99 penyuluh di setiap meningkatkan pelayanan kehidupan beragama;
tahun pada tahun 2015–2018, dan untuk tahun (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan
2019 ditargetkan sebanyak 45.000 penyuluh; ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan
(3) meningkatnya bimbingan masyarakat tata-kelola pembangunan bidang agama.
Kristen dengan salah satu output-nya yaitu
rumah ibadah agama Kristen yang bersih dan Fungsi Pendidikan
sehat tiap tahun sebanyak 100 unit, dari tahun
2015–2018, dan di tahun 2019 direncanakan Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran
sebanyak 1.091 unit. pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu
2015–2019 adalah sebesar 0,6 persen, yaitu dari
Kenaikan pada fungsi agama pada tahun 2019 Rp146.134,8 miliar dalam tahun 2015 menjadi
antara lain disebabkan adanya pengalihan Rp149.877,5 miliar dalam outlook APBN tahun
anggaran operasional petugas haji dari BPIH 2019. Kebijakan-kebijakan strategis yang
ke dalam APBN dan alokasi anggaran untuk dilakukan Pemerintah pada fungsi pendidikan
unit eselon I baru yaitu Badan Penyelenggara dalam periode 2015—2019 adalah sebagai
Jaminan Produk Halal. berikut (1) penyaluran bantuan pendidikan
melalui Kartu Indonesia Pintar (mulai 2015),
Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam (2) realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak
RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar 2016), dan (3) diserahkannya pelaksanaan
Rp10.090,8 miliar. Alokasi tersebut meningkat rehab sarpras pendidikan kepada Kementerian
0,6 persen dari outlook APBN tahun 2019. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perkembangan alokasi anggaran fungsi agama (sejak 2019). Kinerja realisasi anggaran fungsi

3-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.20 persen
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, 2015–2020 20

triliun rupiah 4,3
300 15,7 0

5,0 5,4 2,7
200 (9,7)

100 145,9 149,9 156,3 -20
146,1
132,0 138,5

0 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 -40
2015 Fungsi Pendidikan Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

pendidikan dalam periode tersebut berkaitan Fungsi Perlindungan Sosial
dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran
pembangunan bidang pendidikan yang Dalam kurun waktu 2015–2019, realisasi
ditempuh oleh Pemerintah berupa peningkatan anggaran pada fungsi perlindungan sosial
akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
menengah serta pengembangan pendidikan 8,6 persen per tahun, yaitu dari Rp140.012,1
vokasi. Perkembangan alokasi anggaran fungsi miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi
pendidikan dalam periode 2015–2020 dapat Rp194.903,1 miliar pada outlook APBN tahun
disajikan dalam Grafik 3.20. 2019.

Anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBN Pencapaian dari berbagai program dan
tahun 2020 direncanakan sebesar Rp156.301,7 kegiatan pada fungsi perlindungan sosial
miliar. Apabila dibandingkan dengan outlook dalam kurun waktu tahun 2015–2019, antara
APBN tahun 2019, jumlah tersebut meningkat lain: (1) perluasan target keluarga miskin dan
4,3 persen. Alokasi anggaran fungsi pendidikan rentan yang mendapatkan bantuan Program
akan dilaksanakan oleh beberapa K/L Keluarga Harapan (PKH), dari 3,5 juta
terkait seperti Kementerian Pendidikan dan keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun
Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, 2015 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2019
dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan kenaikan indeks manfaat 100 persen pada
serta K/L lain yang memiliki satuan pendidikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan
baik yang bersifat kedinasan maupun umum. di 2019; (2) realokasi dan transformasi program
Kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Subsidi Rastra menjadi bantuan sosial Pangan
pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: yang disalurkan dalam bentuk beras sejahtera
(1) mendukung inisiatif perluasan akses (Rastra) dan non tunai (BPNT) kepada 15,6
pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM; juta KPM, (3) terlaksananya pemberdayaan
(2) melanjutkan percepatan dan peningkatan sosial bagi perorangan, keluarga, kelembagaan
kualitas sarpras pendidikan oleh Kementerian masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (3) (KAT), (4) terlaksananya rehabilitasi sosial bagi
meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM korban penyalahgunaan Napza, penyandang
melalui pendidikan vokasi. Penjelasan lebih disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan
rinci mengenai anggaran pendidikan dapat manusia, serta anak dan lansia, (5) pemberian
dilihat dalam Bab 4. bantuan perumahan berupa subsidi bantuan
uang muka dan bunga kredit perumahan,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-45

Bab 3 Belanja Negara

dan (6) terlaksananya jaminan sosial berupa Anak. Selain itu juga terdapat komponen BA
pembayaran manfaat pensiun bagi seluruh BUN untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah
pensiunan PNS/TNI/POLRI dan veteran. sebagai pemberi kerja dan subsidi bantuan
uang muka dan bunga kredit perumahan.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Alokasi ini akan digunakan untuk: (1)
program, Pemerintah melakukan upaya peningkatan besaran manfaat Kartu Sembako
perbaikan mekanisme penyaluran bantuan dari semula Rp110.000/KPM/bulan menjadi
melalui skema nontunai. Hal tersebut sebesar Rp150.000/KPM/bulan bagi 15,6 juta
bertujuan untuk memastikan bantuan dapat KPM, (2) melanjutkan pelaksanaan PKH bagi
tersalur secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat 10 juta KPM, (3) melanjutkan terlaksananya
jumlah, dan tepat administrasi, serta untuk rehabilitasi sosial bagi 20.000 orang korban
mewujudkan keuangan inklusif. penyalahgunaan Napza, 1.300 orang penderita
HIV/AIDS, 27.000 orang anak (balita terlantar,
Selanjutnya, sesuai dengan tema kebijakan fiskal anak terlantar, anak berkebutuhan khusus dan
2020, selain akan melakukan penguatan bidang anak berhadapan hukum), dan 30.200 orang
pendidikan dan bidang kesehatan, pemerintah lansia, (4) pengawasan terpadu penanganan
akan melaksanakan penguatan perlindungan anak korban kekerasan dan perlindungan anak
sosial untuk mendukung penguatan kualitas dari tindak kekerasan, eksploitasi, situasi darurat
SDM. Hal ini turut mempengaruhi alokasi dan pornografi, dan perlakuan salah lainnya,
fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN (5) melanjutkan pemberian perlindungan bagi
tahun 2020 yang direncanakan sebesar perempuan melalui penguatan kelembagaan
Rp226.178,1 miliar. Alokasi ini meningkat perlindungan perempuan, (6) melanjutkan
Rp31.275,0 miliar dari outlook APBN tahun pemberian bantuan perumahan berupa
2019. Perkembangan alokasi anggaran fungsi subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit
perlindungan sosial dalam periode 2015–2020 perumahan, dan (7) pemenuhan kewajiban
dapat disajikan dalam Grafik 3.21. pemerintah terhadap pembayaran manfaat
pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS,
Alokasi Fungsi Perlindungan Sosial ini akan TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.
dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran
seperti Kementerian Sosial dan Kementerian perlindungan sosial untuk masyarakat miskin
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dapat dilihat dalam Bab 4.

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2015–2020

triliun rupiah 8,1 16,7 12,2 16,0 persen
300 16,3 20

200 (1,6) 0

100 173,8 194,9 226,2 -20
140,0
137,7 148,9

0 RAPBN 2020 -40
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

Fungsi Perlindungan Sosial Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

3-46 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Bab 3 Belanja Negara
Menengah hingga Penetapan Pagu
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Apabila dilakukan perbandingan antara
Tahun 2020 proyeksi jangka menengah tahun 2020 (saat
penyusunan APBN 2019) dengan RAPBN
Alokasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2020 terdapat perbedaan. Perbedaan
RAPBN tahun 2020 ditetapkan sebesar tersebut antara lain terjadi pada target
Rp1.669.984,3 miliar, yang terdiri dari alokasi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun
belanja K/L sebesar Rp884.550,1 miliar dan 2020 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen.
belanja non-K/L sebesar Rp785.434.2 miliar. Target tersebut lebih rendah dari proyeksi
Dalam menentukan alokasi belanja pemerintah untuk tahun 2020 (pada NK APBN tahun
pusat tahun 2020 tersebut, selain berdasarkan 2019) yang diperkirakan dapat tumbuh dalam
rencana program dan kegiatan yang akan kisaran 5,5-6,2 persen. Lebih rendahnya target
dilaksanakan tahun 2020, juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan
basis perhitungan penganggaran jangka terutama oleh adanya ketidakpastian ekonomi
menengah (Medium Term Budget Framework/ global, akibat perang dagang antara Tiongkok
MTBF) yang disusun pada tahun sebelumnya. dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk asumsi
Indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun dasar ekonomi makro lainnya seperti inflasi,
2020, sudah disusun saat penyusunan anggaran suku bunga, kurs, lifting diperkirakan stabil,
tahun 2017 dan selanjutnya disesuaikan namun untuk ICP walaupun masih dalam range
secara periodik, sesuai penerapan kerangka tetapi terdapat risiko penurunan seiring dengan
pengeluaran jangka menengah. penurunan harga komoditas dunia.

Penyesuaian terhadap perhitungan besaran Selain perubahan besaran asumsi dasar
MTBF ini dilakukan dengan memperhatikan ekonomi makro tersebut, langkah-langkah
dua hal utama yaitu perkembangan kebijakan Pemerintah juga memengaruhi
indikator ekonomi makro dan kebijakan- besaran alokasi belanja pemerintah pusat
kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah. dalam RAPBN tahun 2020. Sejalan dengan
Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro tema kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu “APBN
yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi
besaran APBN termasuk belanja pemerintah dan Penguatan Kualitas SDM”, maka kebijakan
pusat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan umum belanja pemerintah pusat tahun 2020
perekonomian global dan domestik. Demikian diarahkan untuk meningkatkan kualitas
pula dengan kebijakan yang akan dijalankan belanja dalam menstimulasi perekonomian dan
Pemerintah pada tahun mendatang tentunya kesejahteraan, serta mendorong penyehatan
akan mempengaruhi besaran anggaran yang fiskal.
dibutuhkan oleh Pemerintah. Penjelasan
lebih lanjut terkait perkembangan indikator Akibat perkembangan indikator ekonomi
ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan yang makro dan kebijakan-kebijakan yang akan
akan dijalankan Pemerintah serta pengaruhnya dijalankan Pemerintah pada tahun 2020
terhadap belanja pemerintah pusat dapat tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian
dijelaskan sebagai berikut. terhadap besaran alokasi belanja pemerintah
pusat dalam KPJM. Penyesuaian ini dilakukan
agar alokasi belanja pemerintah pusat dalam

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-47

Bab 3 Belanja Negara

RAPBN tahun 2020 mampu mengakomodir fiskal (dalam hal ini tax ratio dan defisit
kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan anggaran). Walaupun di sisi lain terdapat
oleh Pemerintah. Perbandingan alokasi belanja beberapa kebijakan baru seperti kartu sembako,
pemerintah pusat antara proyeksi jangka KIP kuliah, dan pengembangan pariwisata.
menengah tahun 2020 dengan RAPBN tahun
2020 secara rinci ditampilkan dalam Tabel 3.8. Sementara itu, perbedaan besaran belanja non
K/L pada RAPBN tahun 2020 disebabkan
Lebih rendahnya belanja K/L pada RAPBN oleh perubahan asumsi ICP dan nilai tukar
tahun 2020 dibandingkan dengan perkiraannya pada subsidi energi dan perubahan parameter
pada saat penyusunan APBN 2019 disebabkan perhitungan subsidi seperti volume BBM
oleh beberapa hal antara lain: (1) upaya untuk bersubsidi dan volume pupuk bersubsidi.
terus melakukan efisiensi belanja barang; (2) Perbedaan juga disebabkan oleh perubahan
lebih tingginya asumsi pertumbuhan ekonomi besaran pada program-program lainnya seperti
tahun 2020 yang digunakan saat perhitungan cadangan risiko fiskal dan cadangan yang
KPJM; (3) memperhitungkan target makro bersifat mendesak.

TABEL 3.8
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

(triliun rupiah)

2020 Dam pak
RA PBN
No Uraian KPJM Selisih Asum si Kebijakan

1 Belanja K/L 924,2 884,6 (39,6) (0,3) (39,3)
2 Belanja Non-K/L 87 5,6 7 85,4 (90,2) (30,2) (60,0)
298,1 295,2
a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara 244,5 1 99,7 (2,9) - (2,9)
- Program Pengelolaan Subsidi 1.7 99,8 1.67 0,0 (44,8) (30,2) (1 4,6)
JUM L A H (129,8) (3 0 ,5 ) (99,3)

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.2
KEBIJAKAN DAN ALOKASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT

KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis utang, subsidi, belanja hibah, bantuan
belanja merupakan pengelompokan belanja sosial, dan belanja lain-lain. Berdasarkan
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi tujuan penggunaan jenis belanja yang
dengan mengacu pada manual Government menjadi kewenangan K/L atau BUN, dapat
Finance Statistics 2001 (GFS 2001 Manual). dibagi sebagai berikut: (1) jenis belanja
Sejalan dengan penerapan anggaran pada BA K/L, terdiri dari belanja pegawai,
terpadu pada tahun 2005, anggaran belanja belanja barang, belanja modal, dan bantuan
pemerintah pusat menurut jenis dalam sosial; dan (2) jenis belanja pada BA BUN,
APBN terdiri dari belanja pegawai, belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
barang, belanja modal, pembayaran bunga pembayaran bunga utang, subsidi, belanja

3-48 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Bab 3 Belanja Negara

Selanjutnya, guna melihat perkembangan terutama diarahkan untuk mendukung
kebijakan dan alokasi belanja menurut jenis, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
berikut disampaikan penjelasan beberapa menciptakan birokrasi yang efisien, melayani,
alokasi jenis belanja yang terdapat di K/L dan dan bebas korupsi. Hal tersebut diwujudkan
BUN, yaitu belanja pegawai, belanja barang, melalui kenaikan tunjangan kinerja pada
belanja modal, dan bantuan sosial. K/L seiring dengan capaian reformasi
birokrasi serta pemberian gaji ke-13 dan
Belanja Pegawai THR. Pemerintah juga mengantisipasi
kebutuhan calon pegawai baru dan perubahan
Belanja pegawai merupakan salah satu kebijakan pensiun. Selanjutnya, melalui
komponen belanja yang dapat mendorong alokasi belanja pegawai, pemerintah juga
pertumbuhan konsumsi pemerintah, di mana memperhatikan kesejahteraan para pensiunan
selama kurun waktu 2015-2019, realisasi melalui pembayaran manfaat pensiun,
belanja pegawai tumbuh sebesar 7,6 persen, pensiun ke-13, THR bagi para pensiunan/
yaitu dari Rp281.142,7 miliar pada tahun veteran PNS/TNI/POLRI.
2015 menjadi Rp376.441,9 miliar pada outlook
APBN tahun 2019. Pertumbuhan realisasi Belanja Barang
ini terutama dikarenakan adanya kebijakan
untuk: (1) menaikkan gaji pokok dan pensiun Dalam tahun 2015–2019, belanja barang
pokok; (2) pemberian gaji ke-13 dan THR mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan
untuk aparatur negara dan pensiunan; dan (3) sebesar 9,4 persen, yaitu dari Rp233.281,1
perbaikan tunjangan kinerja pada K/L sejalan miliar pada tahun 2015 menjadi Rp334.158,4
dengan capaian reformasi birokrasi K/L. miliar pada outlook APBN tahun 2019.
Pertumbuhan belanja barang tersebut
Alokasi anggaran belanja pegawai dalam dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1)
RAPBN tahun 2020 sebesar Rp416.144,6 kebijakan reklasifikasi anggaran jenis belanja,
miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk yaitu perubahan akun belanja modal dan
belanja K/L sebesar Rp 261.160,5 miliar dan belanja bantuan sosial menjadi belanja barang;
belanja BUN sebesar Rp 154.984,1 miliar. (2) kebijakan efisiensi belanja barang tahun
Belanja pegawai K/L digunakan antara 2016 dan 2017; (3) pelaksanaan kegiatan-
lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan kegiatan yang bersifat strategis tahun 2018,
kinerja pada K/L. Sementara alokasi belanja antara lain: Asian Games dan Asian Para
pegawai pada BUN ditujukan antara lain Games, Annual Meeting International Monetary
untuk pembayaran manfaat pensiun dan Fund-World Bank, dan persiapan pelaksanaan
jaminan pelayanan kesehatan bagi aparatur Pemilu tahun 2019; dan (4) penyelenggaraan
dan pensiunan. Pemilu tahun 2019.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2020 Selanjutnya, kebutuhan alokasi belanja barang
dalam RAPBN tahun 2020 diperkirakan
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
3-49

Bab 3 Belanja Negara 2015, terutama dikarenakan pada tahun ini
pemerintah mengedepankan pembangunan
sebesar Rp334.142,9 miliar, yang terdiri dari infrastruktur sebagai prioritas utama dalam
belanja barang K/L sebesar Rp333.601,6 pembangunan nasional.
miliar dan belanja barang BUN sebesar
Rp541,3 miliar. Pemerintah berkomitmen Selanjutnya, agar belanja modal yang
untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dialokasikan dapat menghasilkan dampak
dan efisiensi pada belanja barang yang ekonomi yang lebih besar, maka pemerintah
bersifat kurang produktif. Guna mendukung menerapkan kebijakan untuk membatasi
upaya efisiensi tersebut serta lancarnya belanja modal tertentu yang kurang
penyelenggaraan fungsi pemerintahan, produktif, seperti pembangunan gedung
maka kebijakan belanja barang tahun dan kantor, pengadaan kendaraan dinas,
2020 difokuskan pada (1) penghematan termasuk peralatan perkantoran. Hal ini
belanja honorarium, perjalanan dinas dan diperkuat dengan langkah percepatan proses
paket rapat, pembatasan Rapat Dalam pengadaan melalui lelang dini, sehingga
Kantor (RDK) dan konsinyering bagi K/L; penyerapan belanja modal diharapkan
(2) penajaman dan sinkronisasi belanja barang mampu menggerakkan perekonomian
yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda; lebih awal. Selanjutnya, kebijakan belanja
(3) mendukung pelaksanaan program- modal dalam periode 2015–2019 antara
program yang bersifat strategis. Beberapa lain dimanfaatkan untuk (1) mendorong
program pemerintah yang utamanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas
merupakan belanja barang antara lain antarwilayah; (2) penyelenggaraan kegiatan
pelaksanaan PON di Papua, Sensus Penduduk, strategis (Asian Games dan Pemilu);
pelaksanaan Pilkada, pendidikan dan pelatihan (3) mengembangkan infrastruktur transportasi
vokasi, penelitian dan pengembangan; dan dasar pada kawasan perbatasan, kawasan
(4) pemberian dukungan fasilitasi penyiapan tertinggal, dan pengembangan destinasi
proyek (PDF) maupun dukungan kelayakan wilayah baru, serta (4) mengembangkan
proyek (VGF), dan pembayaran ketersediaan skema pembiayaan kreatif agar keterlibatan
layanan (AP). peran swasta dalam proses pembangunan
dapat lebih ditingkatkan.
Belanja Modal
Dalam RAPBN tahun 2020 belanja modal
Sebagai salah satu instrumen utama direncanakan sebesar Rp186.908,5 miliar.
pemerintah dalam menggerakkan roda Kebijakan belanja modal dalam RAPBN
ekonomi, belanja modal dalam kurun waktu tahun 2020 diarahkan untuk (1) mendorong
tahun 2015–2019 mengalami pertumbuhan penguatan belanja modal untuk menambah
negatif 5,3 persen, yaitu dari Rp215.434,2 aset dan ekuitas serta berkontribusi pada
miliar pada tahun 2015 menjadi Rp173.352,7 pertumbuhan ekonomi; (2) melakukan
miliar pada outlook APBN tahun 2019.
Cukup tingginya belanja modal pada tahun Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3-50

penajaman kembali belanja modal untuk Bab 3 Belanja Negara
peningkatan kapasitas produksi dan daya
saing, seperti jalan, irigasi, dan jaringan; dari 3,5 juta KPM pada 2015 menjadi 10 juta
(3) melakukan pembatasan pengadaan KPM pada 2019, (2) menaikkan premi iuran
kendaraan bermotor dan pembangunan segmen PBI JKN dari Rp19.225/jiwa/bulan
gedung baru; dan (4) mengarahkan untuk menjadi Rp23.000/jiwa/bulan pada 2016, (3)
pembangunan infrasruktur pendukung memperluas cakupan PBI JKN dari 88 juta
transformasi industrialisasi dan antisipasi KPM menjadi 96,8 juta KPM untuk menuju
urbanisasi, antara lain energi, pangan, universal health coverage, (4) melakukan pilot
air, konektivitas dan sanitasi, pengelolaan project program bantuan pangan nontunai
sampah dan transportasi masal. Selain itu, (BPNT) bagi 1,2 juta KPM pada tahun 2017
guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang merupakan transformasi dari subsidi
pembangunan yang sangat besar, pemerintah Rastra bagi 15,6 juta KPM, dan (5) menaikkan
juga mengembangkan skema pembiayaan indeks manfaat program PKH sebesar 100%
kreatif yaitu KPBU secara lebih masif. pada komponen pendidikan dan kesehatan.

Bantuan Sosial Selain itu, Pemerintah melakukan kebijakan
penajaman belanja bantuan sosial pada
Dalam rangka meningkatkan tingkat tahun 2016. Hal ini berdampak pada
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat direalokasikannya beberapa bantuan yang
miskin, pemerintah memberikan bantuan tidak sesuai dengan kriteria belanja bantuan
sosial kepada masyarakat miskin, melalui sosial. Sehingga, alokasi belanja bantuan
berbagai program antara lain Program sosial pada tahun tersebut turun menjadi
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Rp49.613,5 miliar.
Pangan, Program Indonesia Pintar (PIP),
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Selanjutnya pada RAPBN tahun 2020,
Berprestasi (Bidikmisi), Bantuan Iuran Pemerintah akan mengalokasikan anggaran
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belanja bantuan sosial sebesar Rp107.629,6
dan dana cadangan untuk penanggulangan miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar
bencana alam. Rp102.879,6 miliar dan belanja non-K/L
sebesar Rp4.750,0 miliar. Alokasi tersebut
Belanja bantuan sosial dalam kurun waktu akan digunakan antara lain: (1) transformasi
2015-2019 mengalami pertumbuhan 0,6 bantuan sosial pangan menjadi kartu
persen, yaitu dari Rp97.151,2 miliar pada sembako, (2) melanjutkan pemberian bantuan
tahun 2015 menjadi Rp99.607,7 miliar pada program PKH, (3) melakukan perluasan
outlook APBN tahun 2019. Selama periode cakupan bidikmisi menjadi KIP kuliah,
2015-2019, pemerintah melakukan beberapa (4) melakukan penyesuaian premi iuran JKN,
terobosan kebijakan terkait belanja bantuan dan (5) mengalokasikan dana cadangan untuk
sosial seperti (1) memperluas target PKH penanggulangan bencana alam.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-51

Bab 3 Belanja Negara

PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PER JENIS, 2015–2020
(triliun rupiah)

1.200

1.000 97,2 49,6 55,3 84,3 99,6 107,6
800 215,4 169,5 208,7 184,1 173,4 186,9
600
400 233,3 259,6 291,5 347,5 334,2 334,1

200 305,1 312,7 346,9 376,4 416,1
281,1
2017 2018
0 2016 Modal Barang Outlook 2019 RAPBN 2020
2015 Pegawai

Bansos

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat berkualitas; (2) mengembangkan wilayah
Jangka Menengah Tahun 2021-2023 untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya
Tahun 2020 merupakan tahun pertama manusia berkualitas dan berdaya saing;
dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka (4) membangun kebudayaan dan karakter
Menengah Nasional Tahap ke-4, yang juga bangsa; (5) memperkuat infrastruktur untuk
merupakan tahapan terakhir dari Rencana mendukung pembangunan ekonomi dan
Pembangunan Jangka Panjang Nasional pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan
(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi hidup, meningkatkan ketahanan bencana,
sangat penting dalam mencapai target-target dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat
pembangunan. Berdasarkan penahapan skala stabilitas polhukhankam dan transformasi
prioritas dan strategi jangka menengah yang pelayanan publik.
dimuat dalam RPJPN 2005—2025, sasaran
pembangunan jangka menengah 2020-2024 Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-
yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain
percepatan pembangunan di berbagai bidang dukungan terhadap pelaksanaan Program
dengan menekankan terbangunnya struktur Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib
perekonomian yang kokoh berlandaskan belajar 12 tahun, pelaksanaan SJSN melalui
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah alokasi jaminan kesehatan bagi rakyat miskin
yang didukung oleh sumber daya manusia yang (penerima bantuan iuran/PBI), pembangunan
berkualitas dan berdaya saing. infrastruktur, pelaksanaan berbagai program
perlindungan sosial, serta pemerataan dan
Untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan pengurangan kesenjangan baik antarkelas
belanja pemerintah pusat kedepan akan pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi belanja
difokuskan untuk mencapai ketujuh agenda pemerintah pusat tahun 2021-2023 dapat
pembangunan yaitu: (1) memperkuat dilihat pada Grafik 3.22.
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
3-52

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.22
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2021–2023

(triliun rupiah)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 Atas Bawah Atas Bawah Atas
Bawah Belanja K/L

2021 2022 2023

Belanja Non K/L

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat sasaran pembangunan jangka menengah. Arah
Berdasarkan Organisasi kebijakan belanja K/L tersebut diatas akan
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
3.2.3.1.1 Belanja Kementerian Negara/ arah kebijakan pada rencana pembangunan
Lembaga jangka menengah nasional (RPJMN) tahun
2020–2024.
Tantangan pembangunan Indonesia ke
depan diperkirakan masih dihadapkan 3.2.3.1.2 Belanja Non Kementerian
upaya untuk meningkatkan akselarasi daya Negara/Lembaga
saing bangsa. Berbagai tantangan yang
dihadapi yaitu (1) output gap perekonomian, Program Pengelolaan Utang Negara
(2) perubahan demografi (3) middle income trap,
(4) perubahan struktural. Untuk merespon Kondisi pasar SBN pada tahun 2021-2023
tantangan tersebut, kebijakan belanja K/L diperkirakan akan terus membaik seiring
dalam jangka menengah 2021–2023 akan dengan perkembangan perekonomian global
diarahkan, antara lain untuk mendukung: dan dinamika ekonomi negara-negara maju.
(1) penguatan kualitas SDM untuk Seiring dengan ekspektasi perkembangan dan
meningkatkan produktivitas dan inovasi; perbaikan perekonomian global, tingkat bunga
(2) percepatan pembangunan infrastruktur acuan di negara-negara maju dan berkembang
(produktivitas dan daya saing); (3) peningkatan diperkirakan mengalami penurunan.
efektivitas perlindungan sosial; (4) penguatan Sementara, dari dalam negeri, stabilitas politik
reformasi birokrasi sebagai bagian reformasi dan apresiasi lembaga pemeringkat dengan
institusional, dan (5) peningkatan investasi dan perbaikan sovereign credit rating pada tahun
ekspor. 2019 akan menambah kepercayaan investor
dan akan memberi sentimen positif bagi
Selain itu, proyeksi anggaran belanja K/L pasar SBN. Untuk itu, kebijakan Belanja non
jangka menengah juga akan memperhitungkan K/L Program Pengelolaan Utang Negara
keberlanjutan berbagai kebijakan baru dalam jangka menengah diarahkan untuk:
Pemerintah yang mulai dilaksanakan tahun (1) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam
2020. Kebijakan/progam tersebut antara negeri; (2) meningkatkan kepercayaan pasar
lain KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, Kartu melalui pengelolaan fiskal yang kredibel
Sembako, yang diikuti dengan reviu secara dan pengelolaan utang secara hati-hati;
berkala terhadap efektivitas program-program (3) mengoptimalkan pilihan tenor dan
tersebut untuk mendukung pencapaian instrumen dalam penerbitan SBN; dan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-53

Bab 3 Belanja Negara belum mempunyai kode bagian anggaran (BA)
sendiri; (5) mendukung ketahanan pangan,
(4) pengembangan instrumen serta metode melalui penyediaan dana Cadangan Beras
penjualan SBN dalam rangka perluasan basis Pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi
investor domestik. harga pangan; serta (6) antisipasi penyediaan
anggaran untuk bantuan operasional layanan
Program Pengelolaan Subsidi pos universal.

Reformasi subsidi jangka menengah Program Pengelolaan Transaksi Khusus
terdiri dari: (1) pengelolaan belanja subsidi
(energi dan non energi) secara lebih efisien Kebijakan belanja pemerintah pusat pada
dengan memperhatikan ketepatan sasaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus
penerimanya, (2) perubahan subsidi harga dalam jangka menengah antara lain diarahkan
(barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu), untuk: (1) mendukung implementasi UU
(3) pengendalian anggaran subsidi, (4) penataan Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
ulang kebijakan subsidi agar lebih adil dan tepat Sosial Nasional khususnya untuk Aparatur
sasaran, (5) penggunaan metode perhitungan Negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap
subsidi yang didukung dengan perbaikan basis pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap
data yang transparan, dan (6) penataan ulang pensiunan PNS dan TNI/Polri; (3) pemenuhan
sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel. kewajiban Pemerintah terhadap komitmen
internasional melalui kontribusi Pemerintah
Program Pengelolaan Hibah Indonesia kepada organisasi internasional;
serta (4) mendukung percepatan infrastruktur
Program Pengelolaan Hibah dalam jangka melalui fasilitas penyiapan proyek dan dana
menengah akan diarahkan untuk mendanai dukungan kelayakan proyek infrastruktur
kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama
antara lain pembangunan jalan, pembangunan Pemerintah dengan Badan Usaha.
sarana air minum, pengelolaan air limbah,
irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang 3.2.3.2 Belanja Pemerintah Pusat
penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip Berdasarkan Fungsi
berbasis kinerja. Selain itu, pengelolaan hibah
juga mempertimbangkan reviu atas kinerja Fungsi Pelayanan Umum
pelaksanaan dan dampaknya terhadap daerah
serta potensi untuk hibah ke pemerintah asing. Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka
menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan
Program Pengelolaan Belanja Lainnya keterbukaan informasi dan komunikasi
publik; (2) meningkatkan kapasitas birokrasi;
Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik;
Lainnya dalam jangka menengah diarahkan (4) meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal
antara lain untuk: (1) penyediaan dana dan peningkatan kualitas belanja daerah;
cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan (5) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
kepegawaian; (2) penyediaan dana cadangan serta (6) memperkuat diplomasi ekonomi dan
bencana alam; (3) antisipasi perubahan kerjasama pembangunan internasional.
asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan
dana cadangan risiko fiskal (fiscal buffer);
(4) penyediaan biaya operasional lembaga yang

3-54 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Fungsi Pertahanan Bab 3 Belanja Negara

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah keterpaduan sistem transportasi multimoda
diarahkan pada: (1) memperkuat keamanan dan antarmoda; (2) meningkatkan kinerja
laut, daerah perbatasan, dan pulau- pelayanan dan industri transportasi nasional
pulau kecil terluar/terdepan (PPKT); untuk mendukung konektivitas nasional, sistem
(2) memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan logistik nasional, dan konektivitas global;
didukung industri pertahanan dalam negeri (3) melaksanakan pembangunan/peningkatan
untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi
minimum (Minimum Essential Force/MEF); jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan
(3) membangun teknologi serta sistem informasi pangan; dan (4) memperkuat kedaulatan energi.
dan komunikasi bidang pertahanan; dan
(4) meningkatkan kesiapan operasi TNI, Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup
termasuk pemeliharaan, perawatan, dan
perbaikanalatperalatanpertahananyangdimiliki Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup,
TNI; serta meningkatkan profesionalisme dalam jangka menengah diarahkan pada:
yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan (1) penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan
penugasan operasi militer maupun nonmiliter. dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
(2) pengelolaan konservasi sumber daya
Fungsi Ketertiban dan Keamanan alam dan ekosistemnya; (3) peningkatan daya
dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung;
Fungsi Ketertiban dan Keamanan (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan
dalam jangka menengah diarahkan pada: sumber daya alam dan lingkungan hidup;
(1) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) (5) pengendalian dampak perubahan iklim;
Polri yang didukung industri pertahanan dalam (6) pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
negeri; (2) memantapkan kemampuan dan serta (7) pembangunan energi berkelanjutan.
meningkatkan profesionalisme Polri untuk
melindungi dan mengayomi masyarakat, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan
tindak kriminalitas; (3) membangun kapabilitas Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum,
lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam jangka menengah diarahkan pada:
dalam penciptaan keamanan nasional; (4) (1) peningkatan dukungan layanan infrastruktur
penguatan pencegahan dan penanggulangan dasar permukiman dan perumahan;
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (2) peningkatan kualitas dan cakupan
(5)terbangunnya sistem keamanan nasional pelayanan infrastruktur permukiman;
yang terintegrasi dengan meningkatkan (3) peningkatan penyediaan dan pembiayaan
koordinasi antar institusi pertahanan dan perumahan; (4) peningkatan akses masyarakat
keamanan dengan institusi lainnya. terhadap perumahan dan permukiman layak;
(5) penyediaan akses air minum layak dan aman;
Fungsi Ekonomi serta (6) penyediaan akses sanitasi (pengelolaan
air limbah domestik dan sampah) yang layak
Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah dan aman.
diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas
sarana dan prasarana transportasi serta Fungsi Kesehatan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 Fungsi Kesehatan dalam jangka menengah
diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan

3-55

Bab 3 Belanja Negara Fungsi Pendidikan

kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah
dan lanjut usia; (2) peningkatan akses dan diarahkan pada: (1) meningkatkan akses serta
mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat; kualitas sarana dan prasarana pendidikan,
(3) peningkatan pengendalian penyakit dan (2) memperkuat pendidikan vokasi dan
penyehatan lingkungan; (4) pengendalian sinkronisasi kurikulum SMK (link and
kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses match), (3) sinergi antarprogram yang dapat
dan kualitas pelayanan KB yang merata; serta meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, KIP
(5) peningkatan efektivitas pembiayaan Kuliah, dan DPPN) untuk mencapai sustainable
kesehatan dan memantapkan pelaksanaan education, (4) memperkuat kelembagaan dan
SJSN kesehatan baik dari sisi permintaan tata kelola lembaga pengelola dana abadi
maupun penawaran guna mencapai pelayanan investasi pemerintah di bidang pendidikan,
kesehatan semesta (universal health coverage). (5) mengaitkan komitmen dan kinerja
pemenuhan mandatory spending bidang
Fungsi Pariwisata pendidikan oleh daerah dengan kriteria dalam
pengaokasian DAU/DAK, dan (6) peningkatan
Fungsi Pariwisata, dalam jangka menengah program budaya literasi masyarakat.
diarahkan pada: (1) mengembangkan
pemasaran pariwisata nasional dengan Fungsi Perlindungan Sosial
mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan
mancanegara dan mendorong peningkatan Fungsi perlindungan sosial dalam
wisatawan domestik; (2) mempercepat jangka menengah diarahkan pada
pembangunan 10 destinasi baru pariwisata (1) menyempurnakan dan mengembangkan
melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
wisata; (3) membangun industri pariwisata (2) meningkatkan pelayanan dasar bagi
dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan
dalam industri pariwisata nasional, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari berbagai
ekonomi kreatif, dan meningkatkan keragaman tindak kekerasan; (4) meningkatkan kualitas
dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pembangunan; (5) meningkatkan akses semua
pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan anak terhadap pelayanan yang berkualitas
pariwisata melalui pembangunan sumber dalam rangka mendukung tumbuh kembang
daya manusia pariwisata serta organisasi dan kelangsungan hidup; dan (6) meningkatkan
kepariwisataan nasional. perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
Fungsi Agama

Fungsi Agama, dalam jangka menengah
diarahkan pada: (1) meningkatkan kualitas
kehidupan beragama; (2) meningkatkan
kerukunan antar umat beragama;
(3) meningkatkan pelayanan kehidupan
beragama; dan (4) meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah haji.

3-56 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

3.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap
PDN neto; (2) pengalokasian Dana Desa
3.3.1. Perkembangan Transfer ke Daerah sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan
dan Dana Desa Tahun 2015-2020 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
dan (3)  peningkatan Dana Transfer Khusus
Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer untuk mendorong percepatan pembangunan
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam infrastruktur dasar dan adanya kebijakan
APBN setiap tahunnya sebagai pelaksanaan pengalihan anggaran dekonsentrasi dari
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang kementerian teknis ke TKDD untuk kegiatan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah yang memang merupakan kewenangan daerah
Pusat dan Pemerintah Daerah. TKDD telah sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004.
menjadi salah satu instrumen pendanaan bagi
program-program percepatan pembangunan Peningkatan TKDD dalam beberapa tahun
dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang terakhir mampu memperbaiki kinerja pelayanan
dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dasar publik di daerah. Perbaikan tersebut
TKDD juga memiliki peranan strategis untuk tercermin dari membaiknya beberapa indikator
menopang kinerja seluruh pemerintah daerah terhadap akses layanan dasar yang disediakan
dalam memperbaiki kualitas dan memeratakan oleh daerah. Disamping itu, tingkat kesenjangan
pelayanan dasar publik, menciptakan walaupun masih relatif tinggi namun telah
lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menunjukkan adanya perbaikan. Pada tahun
serta meningkatkan pemerataan kemampuan 2015, rasio gini mencapai 0,408 turun menjadi
keuangan antardaerah. 0,384 pada tahun 2018, serta Indeks Wiliamson
kesenjangan fiskal antardaerah pada tahun 2015
Anggaran TKDD selama tahun 2015-2019 sebesar 0,726 turun menjadi 0,597 pada tahun
cenderung selalu meningkat setiap tahunnya 2018. Perkembangan indikator kesejahteraan
dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,9 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.
persen per tahun. Peningkatan tersebut antara
lain disebabkan oleh: (1) perubahan PDN neto

TABEL 3.9
PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Indikator Satuan 2014 Deviasi 2018 Deviasi
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi 0,15
20,41
1. Rasio Gini Indeks 0,29 0,45 0,16 0,27 0,42 4,53
2. IPM Indeks 21,64 7,15
3. Lama Sekolah Tahun 56,75 78,39 4,78 60,06 80,47 23,88
4. TPT Persen 8,61
5. Kemiskinan Persen 5,76 10,54 23,71 6,52 11,05 Deviasi
20,46
Indikator Satuan 1,90 10,51 Deviasi 1,37 8,52 30,18
215,10
4,09 27,80 3,55 27,43 33,40
47,02
2014 2017 58,07

Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi

1. APM SD Persen 78,39 98,98 20,59 78,83 99,29
2. APM SMP Persen 53,68 85,80 32,12 56,13 86,31
3. PDRB per kapita Juta Rp 13,60 174,91 161,30 17,24 232,34
4. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Persen 51,95 100,00 48,05 66,50 99,90
5. Air Minum Layak Persen 35,17 93,22 58,05 43,83 90,85
6. Sanitasi Layak Persen 16,12 87,05 70,93 33,06 91,13
Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-57

Bab 3 Belanja Negara akselerasi daya saing, dan mendorong belanja
produktif yang dapat meningkatkan aset
Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan daerah, dengan fokus kebijakan sebagai berikut:
PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang (1) mempercepat penyediaan infrastruktur
Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke publik dan penguatan kualitas SDM, terutama
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 melalui bidang pendidikan, kesehatan, air
dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung minum, perlindungan sosial, dan konektivitas
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi antarwilayah; (2) meningkatkan daya saing
Pascabencana Gempa Bumi sebagai wujud melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata
dukungan Pemerintah dalam mendukung kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif
percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendukung iklim investasi; dan
pascabencana gempa bumi pada daerah dan (3) meningkatkan produktivitas terutama
desa yang terdampak gempa bumi, sehingga berorientasi ekspor melalui pengembangan
daerah yang terdampak bencana gempa bumi potensi ekonomi daerah. Seiring dengan
diberikan kemudahan dalam penyaluran dan perkembangan dan tantangan pelaksanaan
penggunaan TKDD dengan tetap berpegang desentralisasi fiskal serta upaya penguatan
teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat kualitas desentralisasi fiskal, maka pokok-
dipertanggungjawabkan. pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa tahun 2020 diarahkan pada:
Pengelolaan TKDD pada tahun 2020 memiliki
beberapa tantangan dalam upaya peningkatan 1. Memperkuat pengelolaan Dana Transfer
kualitas desentralisasi fiskal, antara lain Umum (DTU) dalam mendanai
yaitu: (1) pemenuhan pelaksanaan mandatory kewenangan desentralisasi, antara lain
spending oleh pemerintah daerah yang belum melalui: (i) peningkatan kualitas pengelolaan
optimal, terutama pemenuhan 20 persen DBH yang transparan dan berkeadilan;
untuk anggaran pendidikan, 10 persen untuk (ii) penyempurnaan formula DAU dalam
anggaran kesehatan, 25 persen Dana Transfer rangka mendorong pembangunan dan
Umum (tidak termasuk DAU Tambahan) meningkatkan sarana dan prasarana serta
untuk infrastruktur, dan 10 persen DTU untuk kualitas pelayanan publik di daerah; dan
Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD; (iii) mendorong pengalokasian DTU (tidak
serta (2) perkembangan alokasi TKDD yang termasuk DAU Tambahan) sekurang-
cenderung meningkat tiap tahunnya, belum kurangnya 25 persen untuk belanja
diikuti dengan upaya perbaikan pengelolaan infrastruktur.
TKDD oleh pemerintah daerah. Hal ini
ditunjukkan dengan beberapa indikator antara 2. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer
lain pemanfaatan belanja daerah yang kurang Khusus (DTK) dalam mendukung
produktif seperti inefisiensi pada belanja implementasi kebijakan desentralisasi dan
barang, serta masih terdapat Sisa Lebih menjaga ketercapaian output, antara lain
Perhitungan Anggaran (SILPA) di daerah yang melalui: (i) penguatan fokus pemanfaatan
bersumber dari TKDD. DTK untuk meningkatkan kualitas SDM
dan daya saing daerah melalui pendidikan,
Secara umum arah kebijakan TKDD terus kesehatan (termasuk penanganan stunting),
diarahkan untuk mendukung perbaikan
kualitas layanan dasar publik di daerah,

3-58 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

infrastruktur daerah, pelayanan publik, Bab 3 Belanja Negara
dan kepariwisataan; (ii) refocusing bidang,
subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; 5. Mendorong peningkatan peran TKDD
(iii) melanjutkan kebijakan pengalokasian dalam mewujudkan pusat pertumbuhan
dan penyaluran DAK Fisik dan DAK ekonomi daerah, memperkuat kualitas
Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan SDM, dan mendorong daya saing di daerah.
dan capaian output; (iv) peningkatan
akurasi data sasaran dan biaya satuan DAK Dalam merefleksikan pokok-pokok kebijakan
Nonfisik untuk meningkatkan kualitas TKDD tahun 2020 serta upaya peningkatan
pengalokasian; dan (v) penguatan kebijakan peran TKDD untuk mendorong pusat
afirmasi untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan
kuantitas dan kualitas layanan publik di kualitas SDM dan daya saing, maka arah
daerah dengan kriteria tertentu. kebijakan umum untuk masing-masing jenis
anggaran TKDD secara lebih rinci dapat
3. Meningkatkan dan memperkuat dijelaskan sebagai berikut:
pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID),
Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana 1. DBH bertujuan untuk mengurangi
Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam kesenjangan fiskal antara Pemerintah
rangka Otsus, serta Dana Keistimewaan Pusat dengan pemerintah daerah (vertical
D.I.Yogyakarta, antara lain melalui: (i) DID imbalance). Kebijakan umum DBH
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tahun 2020 akan diarahkan antara lain:
program/kegiatan yang menjadi bagian dari (i) menyalurkan DBH berdasarkan realisasi
kebijakan prioritas nasional, kemandirian penerimaan negara sesuai dengan kondisi
fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi keuangan negara; (ii) menggunakan pagu
pelayanan publik, kualitas pelayanan triwulan IV (berdasarkan prognosis
publik, peningkatan kesejahteraan, serta penerimaan negara) untuk penyelesaian
kepatuhan daerah dalam pemenuhan kurang bayar (KB) DBH tahun
mandatory spending; dan (ii) peningkatan sebelumnya; (iii) menggunakan minimal
akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan 50 persen DBH cukai hasil tembakau
efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTI, (CHT) untuk mendukung program
dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta. JKN melalui peningkatan kuantitas
dan kualitas layanan kesehatan;
4. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, (iv) memperluas penggunaan dana reboisasi
melalui: (i) penyempurnaan formulasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan
alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata, lahan, mendukung program perhutanan
dan mendorong percepatan pengentasan sosial, dan kegiatan pencegahan dan
kemiskinan dan ketimpangan; serta penanggulangan kebakaran hutan dan
(ii) mengarahkan penggunaan Dana Desa lahan; (v) memperkuat implementasi
untuk meningkatkan pelayanan publik penggunaan 25 persen DBH dan DAU
di desa, memajukan perekonomian desa, (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk
dan mengatasi kesenjangan pembangunan belanja infrastruktur publik, melalui
antardesa. perbaikan mekanisme kepatuhan daerah;
serta (vi) mempercepat penyelesaian KB
DBH yang memperhitungkan lebih bayar

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-59

Bab 3 Belanja Negara membiayai belanja infrastruktur, disertai
pengetatan kepatuhan berupa pengenaan
(LB) DBH dalam roadmap tiga tahun (tahun sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian
pertama 2020) dengan memperhatikan laporan dan pemenuhan alokasi minimal
kondisi keuangan negara. DTU untuk infrastruktur tersebut;
(v) mendukung kebijakan bantuan
2. DAU dialokasikan terutama untuk pendanaan bagi daerah untuk
meningkatkan kemampuan keuangan menyelenggarakan pemerintahan yang
antardaerah serta mengurangi ketimpangan lebih efektif melalui penambahan peran
fiskal antardaerah (horizontal imbalance). DAU berupa: (a) DAU Tambahan bantuan
Peranan DAU dalam meningkatkan pendanaan kelurahan; (b) DAU Tambahan
pemerataan kemampuan keuangan bantuan pendanaan penyetaraan
antardaerah tersebut menjadi sangat penghasilan tetap perangkat desa; dan
penting terutama bagi daerah yang bukan (c) DAU Tambahan bantuan pendanaan
merupakan penerima DBH yang besar untuk Pegawai Pemerintah dengan
dan daerah yang mempunyai potensi Perjanjian Kerja (PPPK).
pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif
kecil. Kebijakan umum DAU tahun 2020 3. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan
antara lain: (i) pengalokasian pagu DAU dalam APBN kepada daerah tertentu
nasional dalam APBN bersifat final dengan tujuan untuk mendanai kegiatan
untuk memberikan kepastian penerimaan khusus fisik yang merupakan urusan
daerah dalam pengelolaan APBD; daerah dan sesuai dengan prioritas
(ii) menyempurnakan formula DAU nasional untuk menjaga ketercapaian
dengan mengevaluasi bobot alokasi output, berupa penyediaan prasarana dan
dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, sarana pelayanan dasar publik, baik untuk
bobot variabel kapasitas fiskal daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal
serta memperbaiki indeks pemerataan (SPM) dan pencapaian prioritas nasional
kemampuan fiskal antardaerah agar maupun percepatan pembangunan daerah
setiap daerah mempunyai kemampuan dan kawasan dengan karakteristik khusus
yang sama untuk menyelenggarakan dalam rangka mengatasi kesenjangan
pembangunan dan pelayanan publik; pelayanan publik antardaerah. Arah
(iii) memperhitungkan gaji ke-13 dan kebijakan umum DAK Fisik tahun 2020
tunjangan hari raya (THR) serta formasi antara lain yaitu: (i) DAK Fisik dialokasikan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan usulan kebutuhan daerah
(CPNSD) dalam formulasi DAU; yang selaras dengan prioritas nasional,
(iv) mempercepat penyediaan infrastruktur untuk peningkatan dan pemerataan
di daerah sehingga terjadi pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
fasilitas sarana dan prasarana pelayanan (ii) menerapkan konvergensi pendanaan
publik, konektivitas antardaerah, antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan
peningkatan kesempatan kerja, dan Dana Desa untuk kegiatan penanganan
mengurangi kemiskinan dengan stunting, serta program Indonesia bersih dan
mengarahkan pengalokasian sekurang- sehat (air minum, sanitasi, dan kesehatan);
kurangnya 25 persen dari DTU (tidak
termasuk DAU Tambahan) untuk

3-60 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

(iii) memperkuat sinergi pendanaan kegiatan Bab 3 Belanja Negara
yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik;
(iv) meningkatkan kualitas pelaksanaan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan
kegiatan melalui penguatan peran Aparat kesehatan; serta (vii) memperkuat peran
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); K/L teknis dalam melaksanakan monitoring
(v) memperkuat kebijakan afirmasi evaluasi dan memantau capaian output
utamanya infrastruktur konektivitas pelaksanaan di daerah serta melihat
daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dampaknya terhadap capaian outcome di
kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil daerah.
terluar, percepatan pembangunan Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat; serta 5. Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan
(vi) melakukan restrukturisasi bidang DAK untuk memberikan penghargaan atas
Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang perbaikan dan/atau pencapaian kinerja
pada jenis reguler ke jenis penugasan dalam tertentu di bidang tata kelola keuangan
rangka mendukung pencapaian prioritas daerah, pelayanan umum pemerintahan,
nasional. pelayanan dasar publik, dan/atau
kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan
4. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan umum DID tahun 2020 meliputi:
jumlah sasaran dan satuan biaya yang (i) memperkuat peran insentif untuk
dibutuhkan untuk mempermudah memperbaiki pengelolaan TKDD;
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan (ii) mendukung kebijakan dan prioritas
dasar publik yang semakin berkualitas. Arah nasional; (iii) penyederhanaan dan
kebijakan umum DAK Nonfisik tahun refocusing kategori/indikator yang lebih
2020 yaitu: (i) mengarahkan perencanaan mencerminkan kinerja pemerintah daerah;
dengan memperhatikan arah kebijakan (iv) mendorong inovasi pemerintah daerah
nasional baik melalui belanja K/L dalam pelayanan kepada masyarakat;
ataupun TKDD lainnya; (ii) mengarahkan (v) mendorong peningkatan investasi dan
pemanfaatan untuk peningkatan kualitas kegiatan ekspor; (f) mendorong peningkatan
SDM dan mendorong daya saing daerah kemandirian daerah melalui optimalisasi
terutama pada bidang pendidikan dan peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD)
kesehatan melalui pengalokasian berbasis dan pembiayaan kreatif (creative financing);
output; (iii) melanjutkan kebijakan (vi) mendorong peningkatan kualitas
pengalokasian dan penyaluran berdasarkan perencanaan APBD dan belanja daerah;
kinerja pelaksanaan dan capaian output; dan (vii) mendorong peningkatan kualitas
(iv) menyempurnakan unit cost dan data pengelolaan lingkungan, terutama untuk
sasaran yang mencerminkan kebutuhan mendukung pengurangan sampah plastik.
riil daerah; (v) memperkuat kebijakan
afirmasi untuk mengejar ketertinggalan 6. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
kuantitas dan kualitas layanan publik; dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan
(vi) menambah menu kegiatan pengawasan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana
makanan dan sarana pelayanan kefarmasian ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun
pada Bantuan Operasional Kesehatan 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-61

Bab 3 Belanja Negara memberikan afirmasi kepada desa tertinggal
dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan;
UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang dan memperhatikan kinerja desa dalam
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pengelolaan anggaran Dana Desa;
Menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor (ii) meningkatkan porsi penggunaan Dana
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa untuk pemberdayaan masyarakat
Aceh. Sedangkan Dana Tambahan desa dan pengembangan potensi ekonomi
Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus desa; (iii) memperbaiki pengelolaan Dana
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Desa melalui pelatihan dan pembinaan
terutama ditujukan untuk pembangunan aparat desa, peningkatan kompetensi
infrastruktur. Arah kebijakan umum Dana tenaga pendamping, dan penguatan sistem
Otsus dan DTI tahun 2020 antara lain yaitu: pengawasan; (iv) meningkatkan kapasitas
(i) meningkatkan kualitas perencanaan aparatur dan kelembagaan desa, serta
dan ketepatan penggunaan anggaran; tenaga pendamping; (v) mengoptimalkan
(ii) mendorong peningkatan efektivitas peran pemerintah provinsi/kabupaten/
pelaksanaan; (iii) meningkatkan kota dalam pengelolaan Dana Desa; dan
akuntabilitas melalui penyaluran (vi) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
berdasarkan kinerja pelaksanaan; pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran
(iv) memperkuat monitoring dan evaluasi berdasarkan kinerja dan pemberian insentif
melalui sinergi dengan K/L terkait; atas kinerja penyaluran.
(v) meningkatkan sinkronisasi rencana
penggunaan dengan prioritas nasional Dalam rangka mendukung pencapaian
melalui pembahasan usulan dengan K/L kebijakan sebagaimana diuraikan di atas,
terkait; (vi) memperbaiki fokus dan prioritas anggaran TKDD dalam RAPBN tahun
penggunaan anggaran, terutama untuk 2020 direncanakan sebesar Rp858.790,0
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; miliar atau meningkat Rp44.371,5 miliar (5,4
dan (vii) memperbaiki tatakelola Dana persen) dibandingkan dengan outlook APBN
Otsus dan DTI dengan memperkuat peran tahun 2019. Peningkatan tersebut antara lain
APIP dalam mengawasi dan memberikan disebabkan oleh: (1) peningkatan pagu DBH
rekomendasi penyaluran. dan DAU akibat kenaikan pendapatan negara
dan percepatan penyelesaian KB DBH;
7. Kebijakan umum Dana Keistimewaan (2) peningkatan pagu DAK Nonfisik terkait
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 penambahan jumlah sasaran dan jenis DAK
diarahkan untuk: (i) meningkatkan kualitas Nonfisik baru; dan (3) peningkatan pagu
perencanaan dan ketepatan penggunaan DID untuk memperkuat peran insentif dalam
anggaran; (ii) meningkatkan kualitas perbaikan pengelolaan TKDD.
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; serta
(iii) mendorong percepatan pelaporan atas Secara lebih rinci, postur anggaran Transfer ke
pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah Daerah dan Dana Desa tahun 2019 dan tahun
daerah. 2020 disajikan pada Tabel 3.10 dan untuk
perkembangan TKDD tahun 2015 hingga
8. Kebijakan umum Dana Desa tahun 2020 2020 dapat dilihat pada Grafik 3.23.
diarahkan untuk: (i) menyempurnakan
kebijakan pengalokasian dengan tetap Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
memperhatikan pemerataan dan keadilan;

3-62

Bab 3 Belanja Negara

TABEL 3.10
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2019-2020

(triliun rupiah)

URAIAN 2019 2020
Outlook RAPBN

■ Transfer ke Daerah 744,6 786,8
I. Dana Perimbangan 712,4 749,0
A. Dana Transfer Umum 520,8 546,2
1. Dana Bagi Hasil 103,0 116,1
a. Pajak 51,5 55,9
b. Sumber Daya Alam 46,6 47,7
c. Kurang Bayar 4,9 12,5
2. Dana Alokasi Umum 417,8 430,1
B. Dana Transfer Khusus 191,6 202,8
1. Dana Alokasi Khusus Fisik 65,9 72,2
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 125,7 130,6
II. Dana Insentif Daerah 10,0 15,0
22,2 22,7
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY 21,0 21,4
A. Dana Otonomi Khusus 8,4 8,4
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat 8,4 8,4
2. Dana Otsus Provinsi Aceh 4,3 4,7
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus 1,2
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 69,8 1,3
72,0
■ Dana Desa 814,4
858,8
JUMLAH

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.23 Persen
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2015-2020 16,0
14,0
(triliun rupiah) 12,0
triliun rupiah 10,0
1.000,0 8,0
6,0
900,0 814,4 858,8 4,0
800,0 2,0
700,0 710,3 742,0 757,8 -

600,0 623,1

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0 2016 2017 2018 Outlook RAPBN
2015 2019 2020
Transfer ke Daerah Dana Desa
Pertumbuhan

Sumber : Kementerian Keuangan

3.3.1.1 Dana Perimbangan 2020, alokasi anggaran dana perimbangan
direncanakan sebesar Rp749.041,5 miliar atau
Dana Perimbangan terdiri dari dana transfer meningkat sebesar Rp36.635,0 miliar (5,1
umum (DTU) dan dana transfer khusus persen) dibandingkan dengan outlook APBN
(DTK). Kebijakan dana perimbangan tahun 2019.
diarahkan untuk mengurangi ketimpangan
sumber pendanaan antara pusat dan daerah 3.3.1.1.1 Dana Transfer Umum
(vertical imbalance), antardaerah (horizontal
imbalance), dan mengurangi kesenjangan Dana transfer umum terdiri dari DBH
pelayanan publik antardaerah dalam rangka dan DAU. Dana transfer umum (DTU)
pelaksanaan desentralisasi. Pada RAPBN tahun merupakan dana block grant yang

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-63

Bab 3 Belanja Negara Dalam RAPBN tahun 2020 anggaran DTU
direncanakan sebesar Rp546.221,1 miliar atau
penggunaannya menjadi kewenangan lebih tinggi sebesar Rp25.394,5 miliar (4,9
daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk persen) dibandingkan dengan outlook APBN
menggunakan dana transfer umum sesuai tahun 2019.
dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna
mempercepat pembangunan, memperluas 3.3.1.1.1.1. Dana Bagi Hasil
akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan
publik, dan meningkatkan kesejahteraan DBH adalah dana yang bersumber dari
masyarakat. Meskipun penggunaan DTU pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
merupakan kewenangan daerah, namun untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu
meningkatkan efektivitas penggunaannya, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
terutama untuk percepatan pembangunan rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri
infrastruktur yang berorientasi pada atas Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).
peningkatan kuantitas dan kualitas layanan
publik, maka diatur minimal 25 persen dari Selama tahun 2015-2019, realisasi DBH
DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) mengalami fluktuasi dengan rata-rata
harus digunakan untuk mendanai belanja pertumbuhan mencapai 7,2 persen per tahun,
infrastruktur. Sejak pelaksanaan kebijakan yaitu dari Rp78.053,4 miliar pada tahun 2015
tersebut pada tahun 2017, tingkat kepatuhan menjadi Rp103.030,5 miliar pada outlook APBN
daerah terus meningkat, yaitu sebanyak 230 tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi
daerah telah memenuhi ketentuan pada tahun pada tahun 2016 yaitu mencapai 16,0 persen.
2017, meningkat menjadi 253 daerah pada Fluktuasi DBH tersebut terutama diakibatkan
2018, dan kembali meningkat menjadi 353 oleh naik/turunnya penerimaan negara yang
daerah pada tahun 2019. Adapun rincian dibagihasilkan dan kebijakan pemerintah
penggunaan belanja infrastruktur yang dalam penyelesaian kurang bayar DBH. Dalam
bersumber dari DTU pada tahun 2019 yaitu: periode tahun 2015-2018, peningkatan DBH
(1) belanja modal sebesar 82 persen (digunakan terutama disebabkan karena peningkatan
untuk pengadaan tanah sebesar 5 persen, realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan
gedung dan bangunan sebesar 23 persen, jalan dari sektor pajak dan mulai pulihnya ICP (dari
dan jembatan sebesar 41 persen, fasilitas irigasi US$49 per barel tahun 2015 menjadi US$67,5
air limbah dan sanitasi sebesar 9 persen, dan per barel tahun 2018) dan harga komoditas
belanja modal lain sekitar 22 persen); serta pertambangan. Sementara itu, pada tahun 2019
(2) belanja pemeliharaan sebesar 10 persen realisasi DBH diperkirakan akan dipengaruhi
(pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 42 oleh kenaikan target penerimaan negara yang
persen, pemeliharaan gedung dan bangunan dibagihasilkan dan pemulihan harga komoditas
sebesar 14 persen, pemeliharaan fasilitas irigasi, sumber daya alam.
air limbah dan sanitasi sebesar 15 persen, dan
belanja pemeliharaan lain sebesar 29 persen), Sebagai dana yang berasal dari penerimaan
belanja bantuan hibah berupa infrastruktur negara yang dikembalikan kepada daerah
sebesar 3,3 persen, dan belanja bantuan sosial dengan persentase tertentu, besaran DBH
sebesar 0,7 persen. sangat bergantung pada besarnya penerimaan

3-64 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

pada tahun berjalan. Dalam penyaluran, TABEL 3.11
besaran DBH dilakukan berdasarkan angka DANA BAGI HASIL, 2019-2020
yang ditetapkan dalam APBN yang merupakan
rencana/proyeksi untuk tahun berjalan. DBH (triliun rupiah)
disalurkan berdasarkan actual revenue sehingga
pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian URAIAN 2019 2020
atas besaran rencana/proyeksi tersebut agar
sesuai dengan realisasi penerimaan yang Outlook RAPBN
terjadi. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/
atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi A. Pajak 51,5 55,9
penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH 1. Pajak Penghasilan 30,7 35,1
pada tahun anggaran berkenaan, maka akan i. Pasal 21 28,6 32,7
diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/ ii. Pasal 25/29 orang pribadi 2,0 2,4
atau lebih bayar DBH untuk diselesaikan pada 2. PBB 17,7 17,4
tahun anggaran berikutnya. 3. Cukai Hasil Tembakau 3,2 3,4
46,6 47,7
Sampai dengan tahun 2017 masih tercatat KB B. Sumber Daya Alam 22,2 23,2
DBH sebesar Rp19.212,1 miliar yang akan 1. Migas 14,8 14,1
diselesaikan pada tahun 2019 diantaranya i. Minyak Bumi 7,4 9,1
dengan menggunakan pagu penyaluran DBH ii. Gas Bumi 21,1 21,0
triwulan IV tahun 2019, sedangkan KB DBH 2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 0,4 0,4
tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp23.740,1 i. Iuran Tetap 20,6 20,5
miliar. Selanjutnya, KB DBH tahun 2018 dan ii. Royalti 1,8 1,9
2019 akan diselesaikan secara bertahap selama 3. Kehutanan 0,7 1,1
3 tahun dimulai pada tahun 2020 sebesar i. Provisi Sumber Daya Hutan 0,2 0,1
Rp12.504,5 miliar. Disamping itu, sampai ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 0,8 0,7
tahun 2017 terdapat pula LB DBH sebesar iii. Dana Reboisasi 0,5 0,7
Rp11.456,0 miliar dan LB DBH tahun 2018 4. Perikanan 1,1 1,0
diperkirakan sebesar Rp2.481,6 miliar yang 5. Panas Bumi 4,9 12,5
penyelesaiannya juga akan dilakukan secara
bertahap. C. Pembayaran Kurang Bayar 103,0 116,1

Dalam RAPBN tahun 2020 DBH direncanakan JUMLAH
sebesar Rp116.142,9 miliar atau meningkat
sebesar Rp13.112,5 miliar (12,7 persen) dari Sumber: Kementerian Keuangan
outlook APBN tahun 2019. Rincian DBH tahun
2019 dan tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.11, DBH Pajak
sedangkan perkembangan DBH dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat DBH Pajak dibagikan kepada daerah
pada Grafik 3.24. berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip
pengalokasian berbasis daerah penghasil (by
origin), dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan
realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan
(based on actual revenue). Dalam pengalokasian
berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil
pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang
lebih besar dibanding daerah lain dalam satu
provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil
hanya mendapatkan bagian berdasarkan
pemerataan. Sementara itu, dalam penyaluran
berdasarkan prinsip based on actual revenue,
penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan
realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan
dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun
anggaran berjalan.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-65

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL 2015-2020
140,0 (triliun rupiah)

120,0 90,5 88,2 103,0 116,1
100,0 93,7
80,0 RAPBN
78,1 2020

60,0

40,0

20,0

0,0 2018 Outlook
2015 2016 2017 2019

DBH Pajak DBH Sumber Daya Alam
Keterangan : termasuk penyelesaian kurang bayar
Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam periode tahun 2015-2019 tren dari DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan,
DBH Pajak cenderung mengalami peningkatan perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk
dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sektor lainnya, antara lain PBB perikanan dan
9,6 persen per tahun, yaitu dari Rp35.771,4 PBB atas kabel bawah laut; (5) mempertajam
miliar pada tahun 2015 menjadi Rp51.531,8 penggunaan DBH CHT sesuai UU Nomor 39
miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas
terutama didukung oleh penerimaan negara tetap pada bidang kesehatan yang mendukung
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal Program JKN dengan minimal 50 persen
21. Peningkatan PPh Orang Pribadi tersebut DBH CHT digunakan untuk mendukung
dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib program JKN melalui peningkatan kuantitas
pajak (orang pribadi) dan peningkatan basis dan kualitas layanan kesehatan; serta
pajak (tax base) sebagai dampak dari kebijakan (6) memperkuat sistem pengendalian, monitoring
pengampunan pajak (tax amnesty). dan evaluasi atas penggunaan DBH Pajak yang
penggunaannya telah ditentukan.
Pada RAPBN tahun 2020, DBH Pajak secara
keseluruhan direncanakan sebesar Rp55.938,9 Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau
miliar atau lebih tinggi Rp4.407,1 miliar kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi
(8,6 persen) dibandingkan dengan outlook pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi
APBN tahun 2019. Pada tahun 2020 tersebut penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran
kebijakan DBH Pajak akan diarahkan untuk: berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai
(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH
pengelolaan DBH Pajak; (2) menetapkan Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran
alokasi DBH Pajak sesuai dengan rencana berikutnya.
penerimaan pajak yang dibagihasilkan dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
minimal tiga tahun sebelumnya; (3) membagi
penerimaan PBB bagian pusat sebesar DBH SDA merupakan dana yang bersumber
10 persen secara merata kepada seluruh dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan
kabupaten/kota; (4) menambah cakupan kepada daerah berdasarkan angka persentase

3-66 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah 2017, DBH SDA mengalami pertumbuhan
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti negatif yang terutama disebabkan oleh
halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga turunnya PNBP SDA yang dibagihasilkan
dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip by kepada daerah dari sektor migas, serta
origin dan prinsip based on actual revenue. Khusus pertambangan mineral dan batu bara. Hal
untuk PNBP Migas diberlakukan kebijakan ini dipicu oleh turunnya harga komoditi batu
pembagian beban, yaitu apabila realisasi bara yang berdampak pada penurunan volume
PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui produksi. Disamping itu, penurunan PNBP
target penerimaan dalam APBN yang diikuti migas terjadi sebagai dampak turunnya harga
dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM minyak (ICP). Pertumbuhan DBH Migas
dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan mulai positif pada tahun 2018 seiring dengan
persentase tertentu atas peningkatan belanja membaiknya harga komoditi.
subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan
PNBP Migas yang dibagihasilkan. Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi
DBH nasional, pembagian DBH per daerah
Jika terdapat selisih lebih dan/atau kurang sebagian besar juga menunjukkan peningkatan,
alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP meskipun angka peningkatannya relatif
audited dengan realisasi penyaluran DBH SDA berbeda antardaerah. Pada tahun 2019, daerah
pada tahun anggaran berkenaan, maka akan yang mendapatkan alokasi DBH terbesar secara
diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi
lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa
tahun anggaran berikutnya. Timur. Sementara itu, daerah yang mendapat
alokasi DBH terkecil secara berurutan adalah
DBH SDA dalam periode tahun 2015-2019 daerah-daerah se-Provinsi Sulawesi Barat,
mengalami pertumbuhan rata-rata 2,4 persen Gorontalo, dan D.I. Yogyakarta. Perkembangan
per tahun, yaitu dari Rp42.282,0 miliar pada DBH menurut Provinsi tahun 2018 dan tahun
tahun 2015 menjadi Rp46.567,7 miliar pada 2019 dapat dilihat pada Grafik 3.25.
outlook APBN tahun 2019. Dalam tahun 2015-

GRAFIK 3.25
ALKOASI DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI, 2018-2019

(triliun rupiah)

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

- Sulawesi Barat
Gorontalo

DI Yogyakarta
Maluku

Nusa Tenggara Timur
Bengkulu

Maluku Utara
Sumatera Barat

Bali
Sulawesi Utara

Lampung
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Barat

Bangka Belitung
Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Kalimantan Utara

Aceh
Banten
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
Sumatera Utara
Jambi
Jawa Tengah
Papua
Papua Barat
Kalimantan Selatan
Jawa Barat
Sumatera Selatan

Riau
Jawa Timur
Kalimantan Timur
DKI Jakarta
APBN 2018 APBN 2019

Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan berdasarkan pagu alokasi APBN 2018 dan APBN 2019.
Sumber : Kementerian Keuangan

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-67

Bab 3 Belanja Negara Penggunaan DBH DR oleh provinsi juga
diperluas penggunaannya tidak hanya untuk
Dengan mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tetapi
DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, maka juga untuk kegiatan pendukungnya, yaitu
pada RAPBN tahun 2020 kebijakan DBH SDA perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
diarahkan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan kegiatan pendukung yang meliputi:
dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; (1) perlindungan dan pengamanan hutan;
(2) menetapkan alokasi DBH sesuai dengan (2) pemanfaatan teknologi rehabilitasi hutan
rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah dan lahan; (3) pencegahan dan penanggulangan
penghasil dengan mempertimbangkan realiasi kebakaran hutan dan lahan; (4) pengembangan
penerimaan minimal tiga tahun sebelumnya; perbenihan; (5) penelitian dan pengembangan,
(3) menyempurnakan sistem penganggaran dan pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan
pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan serta pemberdayaan dan perhutanan sosial
ke daerah; (4) menegaskan sifat DBH SDA dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan
sebagai dana block grant dengan menghilangkan lahan (RHL) dan peningkatan pendapatan
earmarked 0,5 persen dari DBH SDA Migas masyarakat setempat; (6) operasional kesatuan
untuk bidang pendidikan; (5) memperkuat pengelolaan hutan (KPH); (7) pembinaan; dan
sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas (8) pengawasan dan pengendalian.
penggunaan DBH SDA yang penggunaannya
telah ditentukan; (6) mendorong peningkatan Dalam hal terdapat DBH DR bagian
optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH pemerintah provinsi penghasil yang tidak
SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan dimanfaatkan, pemerintah provinsi penghasil
yang berasal dari Dana Reboisasi dan DBH dapat memanfaatkan dana dimaksud untuk
Migas dalam rangka Otonomi Khusus; memperluas penggunaan sisa DBH DR
(7) memperluas penggunaan sisa DBH Dana bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun
Reboisasi di kabupaten/kota sampai dengan 2016 yang masih terdapat di kas daerah, dan
tahun 2016 oleh organisasi perangkat daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah
yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan
tanaman hutan raya (Tahura), pencegahan Tahura, pencegahan dan penanggulangan
dan penanggulangan kebakaran hutan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung
dan lahan, pengawasan dan perlindungan, kegiatan RHL, penanaman DAS kritis,
penanaman pohon pada daerah aliran sungai penanaman pada kawasan perlindungan
(DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan setempat, dan pembuatan bangunan konversi
kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
tanah dan air, pengembangan perbenihan,
dan/atau penelitian dan pengembangan; dan Alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun
(8) mengalokasikan DBH SDA Kehutanan 2020 direncanakan sebesar Rp47.699,6 miliar
(Dana Reboisasi) dari semula ke kabupaten/ atau naik sebesar Rp1.131,9 miliar (2,4 persen)
kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, dibandingkan dengan outlook APBN tahun
sejalan dengan pengalihan kewenangan di 2019.
bidang kehutanan sesuai UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3-68 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

3.3.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum Bab 3 Belanja Negara

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tahap pertama paling cepat bulan Januari dan
tujuan untuk meningkatkan pemerataan paling lambat bulan Mei serta tahap kedua
kemampuan keuangan antardaerah guna paling cepat bulan Maret dan paling lambat
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka bulan Agustus tahun anggaran 2019 setelah
pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU daerah menyampaikan dokumen persyaratan
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan
Pemerintahan Daerah, besaran DAU nasional PMK Nomor 187/PMK.07/2018 tentang
yang ditetapkan dalam APBN sekurang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
kurangnya 26 persen dari PDN neto. Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Dalam periode tahun 2015-2019, DAU DAU pada tahun 2019 diperkirakan akan
mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,3 terserap sebesar Rp417.796,2 miliar atau
persen, yaitu dari sebesar Rp352.887,8 miliar 99,98 persen. Sisanya sebesar Rp77,4 miliar
pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp417.796,2 merupakan bagian dari DAU Tambahan
miliar pada outlook APBN tahun 2019. Hal ini (untuk bantuan pendanaan kelurahan) yang
sejalan dengan peningkatan PDN neto dan tidak terserap karena beberapa daerah tidak
peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN menyampaikan persyaratan penyaluran DAU
neto yang menyebabkan alokasi DAU selalu Tambahan.
meningkat setiap tahun dalam periode tahun
2015-2019. Adapun perubahan rasio alokasi Seiring dengan meningkatnya pagu alokasi
DAU terhadap PDN neto yaitu dari sebesar DAU nasional, pembagian alokasi DAU per
27,7 persen pada tahun 2015 meningkat daerah sebagian besar juga menunjukkan
menjadi 28,7 persen pada tahun 2017, dan peningkatan, meskipun angka peningkatannya
turun menjadi sebesar 28,05 persen pada tahun relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2019,
2019. daerah yang mendapatkan alokasi DAU
terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah
Pada APBN tahun 2019, terdapat DAU se-Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara
sebesar Rp3.000,0 miliar sehingga alokasi itu, daerah yang mendapat alokasi DAU
DAU tahun 2019 sebesar Rp417.873,6 miliar terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI
merupakan gabungan dari DAU berdasarkan Jakarta yang tidak mendapatkan alokasi DAU,
formula sebesar Rp414.873,6 miliar dan DAU daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara,
Tambahan. Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung,
dan Kepulauan Riau. Perkembangan Dana
Mekanisme penyaluran DAU Tambahan Alokasi Umum menurut Provinsi tahun 2018
berbeda dengan DAU berdasarkan formula dan tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 3.26.
yang disalurkan setiap bulan masing-masing
sebesar 1/12 (seperduabelas) dari alokasi Pada tahun 2020, DAU terdiri atas DAU
DAU berdasarkan formula. DAU Tambahan berdasarkan formula dan DAU Tambahan.
disalurkan sebanyak dua tahap dengan ketentuan DAU Tambahan terdiri atas dana yang
dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk
Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020
3-69

Bab 3 Belanja Negara GRAFIK 3.26
ALOKASI DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI, 2018-2019
45,00
40,00 (triliun rupiah)
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

-
DKI Jakarta
Kalimantan Utara

Gorontalo
Sulawesi Barat
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Kalimantan Timur
DI Yogyakarta
Maluku Utara

Bengkulu
Bali

Maluku
Jambi

Papua Barat
Kalimantan Selatan

Banten
Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Utara
Riau

Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat

Sumatera Selatan
Lampung

Sumatera Barat
Nusa Tenggara Timur

Aceh
Sulawesi Selatan

Papua
Sumatera Utara

Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur

APBN 2018 APBN 2019

Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan berdasarkan pagu alokasi APBN 2018 dan APBN 2019.
Sumber : Kementerian Keuangan

mengakomodasi kebijakan: (1) dukungan ke-13 dan THR serta mempertimbangkan
bantuan pendanaan bagi kelurahan untuk penggajian dan pengangkatan Calon PNSD.
meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi
meliputi lingkungan permukiman, transportasi, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
kesehatan, serta pendidikan dan kebudayaan, umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan
dan peningkatan pemberdayaan masyarakat pemerintah terkait penggajian. Sementara itu,
berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal
dengan mendayagunakan potensi dan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
sumber daya sendiri; (2) bantuan pendanaan
penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan
dengan tujuan memperhatikan kesejahteraan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi
perangkat desa dalam rangka meningkatkan layanan dasar umum. Setiap kebutuhan
kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi
pemerintahan desa; dan (3) bantuan pendanaan layanan dasar umum diukur berdasarkan
untuk kebutuhan penggajian PPPK. perkalian antara total belanja daerah rata-rata
dengan penjumlahan dari perkalian masing-
Penghitungan alokasi DAU murni formula masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah
dilakukan dengan menggunakan formula Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks
yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan
fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase Manusia, dan Indeks Produk Domestik
jumlah gaji PNSD, yang mencakup gaji Regional Bruto per Kapita.
pokok ditambah dengan tunjangan keluarga,
tunjangan umum, tunjangan beras, dan ● Jumlah Penduduk
tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan
penggajian pegawai negeri sipil, termasuk Gaji Jumlah penduduk merupakan variabel yang
mencerminkan kebutuhan atas penyediaan

3-70 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah Bab 3 Belanja Negara
penduduk dihitung dengan rumus:
output produksi domestik bruto suatu daerah.
Indeks PDRB per kapita dihitung dengan
rumus:

● Luas Wilayah Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan
Luas wilayah merupakan variabel yang sumber pendanaan daerah yang berasal dari:
mencerminkan kebutuhan atas penyediaan (1) Pendapatan asli daerah (PAD); (2) DBH
sarana dan prasarana per satuan wilayah. Pajak; dan (3) DBH SDA.
Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:
Sementara itu, perhitungan alokasi
● Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) DAU Tambahan adalah sebagai berikut:
IKK merupakan variabel yang mencerminkan (1) untuk bantuan pendanaan kelurahan,
tingkat kesulitan geografis yang dinilai setiap daerah kabupaten/kota diberikan
berdasarkan tingkat kemahalan harga alokasi berdasarkan jumlah kelurahan di
prasarana fisik secara relatif antar-daerah. daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks dikalikan dengan besaran DAU Tambahan
yang menggambarkan perbandingan tingkat per kelurahan sesuai dengan kategori daerah
kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi (2) untuk bantuan pendanaan penghasilan
dihitung dengan rumus: tetap perangkat desa dan bantuan pendanaan
penggajian PPPK akan diatur kemudian.
● Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan variabel yang mencerminkan Dalam menghitung Alokasi Dasar, Kebutuhan
tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, digunakan data
atas layanan dasar di bidang pendidikan dan dasar yang bersumber dari beberapa instansi
kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah, yaitu:
dihitung dengan rumus:
1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data
● Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) gaji PNSD tahun 2019 bersumber dari
PDRB merupakan variabel yang mencerminkan pemerintah daerah yang dihimpun oleh
potensi dan aktivitas perekonomian suatu Kementerian Keuangan;
daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh
2. Formasi PNSD dan PPPK yang didasarkan
pada data formasi PNSD dan PPPK
tahun 2019 bersumber dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);

3. Jumlah penduduk yang didasarkan
pada data jumlah penduduk tahun 2019
bersumber dari Kementerian Dalam
Negeri;

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-71

Bab 3 Belanja Negara 13. Data Nilai Kinerja Pelayanan Dasar Publik
terdiri dari data nilai kinerja pelayanan
4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data dasar publik bidang pendidikan, bidang
luas wilayah darat tahun 2019 bersumber kesehatan, dan bidang infrastruktur dalam
dari Kementerian Dalam Negeri dan bentuk nilai kategori, bersumber dari data
data luas wilayah perairan/laut tahun yang digunakan dalam perhitungan Dana
2019 bersumber dari Badan Informasi Insentif Daerah tahun 2020; dan
Geospasial;
14. Data terkait kebutuhan Penghasilan Tetap
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun Perangkat Desa tahun 2019 bersumber
2019 bersumber dari Badan Pusat Statistik; dari Kementerian Dalam Negeri.

6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 15. Data PPPK bersumber dari Kementerian
2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik; Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data
PDRB tahun 2018 bersumber dari Badan Adapun proporsi dan bobot untuk perhitungan
Pusat Statistik dan jumlah penduduk yang DAU berdasarkan formula tahun 2020 adalah
didasarkan pada data jumlah penduduk sebagaimana terinci dalam Tabel 3.12.
tahun 2018 bersumber dari Kementerian
Dalam Negeri; TABEL 3.12
BOBOT VARIABEL PERHITUNGAN DAU TAHUN 2020
8. Total belanja daerah rata-rata yang
didasarkan pada data total belanja daerah Uraian Usulan 2020
rata-rata tahun 2018 bersumber dari Provinsi Kab/Kota
pemerintah daerah yang dihimpun oleh
Kementerian Keuangan; PORSI ALOKASI DAU 10-15% 85-90%
ALOKASI DASAR 45-60% 40-55%
9. Pendapatan asli daerah (PAD) yang CELAH FISKAL : 40-55% 45-60%
didasarkan pada data PAD dalam APBD
tahun 2018 bersumber dari pemerintah VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL : 28-36% 28-36%
daerah yang dihimpun oleh Kementerian 10-20% 8-18%
Keuangan; - INDEKS JUMLAH PENDUDUK
- INDEKS LUAS WILAYAH 100% 100%
10. DBH Pajak yang didasarkan pada data 15-25% 19-29%
DBH Pajak tahun 2018 bersumber dari (LUAS LAUT) 17-29% 15-25%
Kementerian Keuangan; - INDEKS IKK 7-17% 7-17%
- INDEKS INVERS IPM
11. DBH SDA yang didasarkan pada data - INDEKS PDRB/KAPITA 60-100% 60-100%
DBH SDA tahun 2018 bersumber dari 80-100% 80-100%
Kementerian Keuangan; VARIABEL KAPASITAS FISKAL : 80-100% 80-100%

12. Data kelurahan bersumber dari Peraturan - PAD
Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun - DBH PAJAK
2017 tentang Kode dan Data Wilayah - DBH SDA
Administrasi Pemerintahan;
Sumber: Kementerian Keuangan

Daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan
efektivitas penggunaan DAU dengan
mengalokasikan minimal 25 persen dari
DTU (tidak termasuk DAU Tambahan)
untuk mendanai belanja infrastruktur dalam
rangka mendukung percepatan pembangunan
fasilitas pelayanan publik dan perekonomian
daerah. Kebijakan tersebut perlu dituangkan

3-72 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2015-2020
500,0 (triliun rupiah)

450,0 398,6 401,5 417,8 430,1
400,0
350,0 352,9 385,4

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

Sumber : Kementerian Keuangan 2019 2020

dalam undang-undang mengenai APBN (2) pendapatan BLU; dan (3) penerimaan
dan dijabarkan dalam pedoman operasional perpajakan ditanggung pemerintah (DTP).
penyusunan APBD. Selain itu, dalam menjaga
kualitas pelaksanaan APBD, penyaluran Dalam RAPBN tahun 2020 pagu DAU
DAU juga mempertimbangkan: (1) ketepatan nasional direncanakan sebesar Rp430.078,2
waktu penetapan Peraturan Daerah mengenai miliar atau lebih tinggi Rp12.282,0 miliar (2,9
APBD; (2) laporan realisasi APBD semester I; persen) apabila dibandingkan dengan outlook
(3) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2019. Perkembangan alokasi
APBD; (4) perkiraan belanja operasi dan DAU periode tahun 2015-2020 dapat dilihat
belanja modal bulanan; (5) laporan posisi kas pada Grafik 3.27.
bulanan; (6) laporan realisasi anggaran bulanan
periode dua bulan sebelumnya oleh daerah; dan 3.3.1.1.2 Dana Transfer Khusus
(7) mandator y spending untuk belanja infrastruktur,
anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan. Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan
dana yang alokasinya diarahkan untuk
Dalam perhitungan pagu DAU nasional mendanai kegiatan tertentu yang menjadi
RAPBN tahun 2020, PDN neto dihitung kewenangan daerah, sesuai dengan prioritas
berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan daerah dan nasional. DTK terdiri dari DAK
Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Fisik dan DAK Nonfisik. Dalam RAPBN
pendapatan negara yang di-earmark dan tahun 2020, anggaran DTK direncanakan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU. sebesar Rp202.820,3 miliar atau meningkat
Pendapatan Dalam Negeri yang digunakan sebesar Rp11.240,6 miliar (5,9 persen) apabila
sebagai dasar penghitungan pagu DAU dibandingkan dengan outlook APBN tahun
Nasional dihitung dengan mempertimbangkan 2019.
realisasi pendapatan dalam negeri dalam
beberapa tahun terakhir. Sementara itu, 3.3.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik
pendapatan negara yang di-earmark meliputi:
(1) pendapatan PNBP K/L earmarked; DAK Fisik merupakan salah satu instrumen
dalam mendanai infrastruktur, sarana/

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-73

Bab 3 Belanja Negara

prasarana pelayanan publik dan penunjang DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan usulan
kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah, yaitu melalui mekanisme pengusulan
daerah dengan memperhatikan prinsip money kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah
follow program. Dalam periode tahun 2015- kepada Pemerintah Pusat yang kemudian
2019, terjadi beberapa perubahan kebijakan, dilakukan proses penilaian dan penyelarasan
baik dalam mekanisme pengalokasian maupun dengan program prioritas nasional. Melalui
mekanisme penyaluran DAK Fisik. mekanisme usulan daerah, diharapkan alokasi
DAK Fisik lebih sesuai dengan kebutuhan
Mekanisme pengalokasian DAK Fisik daerah dan prioritas nasional.
mengalami perubahan yang cukup signifikan,
dimana dalam periode sebelum tahun 2015, Dalam periode tahun 2015-2019 tren DAK
mekanisme pengalokasian lebih bersifat top- Fisik cenderung meningkat dengan rata-rata
down menggunakan formula based, sedangkan pertumbuhan mencapai 4,7 persen per tahun
untuk periode setelah tahun 2015, mekanisme yaitu dari Rp54.877,2 miliar pada tahun 2015
alokasi merupakan kolaborasi antara kebijakan menjadi Rp65.860,4 miliar pada outlook APBN
top-down dan bottom-up berdasarkan usulan tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi
daerah dan kesesuaiandengan prioritas nasional. pada tahun 2015, yaitu mencapai 72,1 persen
Dengan formula based, pengalokasian DAK yang merupakan bentuk komitmen pemerintah
Fisik sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur daerah.
Pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu Perkembangan alokasi DAK Fisik per provinsi
kriteria umum yang terkait dengan kemampuan tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada
keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait Grafik 3.28.
dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang
terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Mekanisme penyaluran DAK Fisik pada
Sedangkan dengan proposal based, pengalokasian periode tahun 2015-2019 juga mengalami

GRAFIK 3.28
ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI, 2018-2019

(triliun rupiah)

5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

-
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Kalimantan Utara

Bali
Bangka Belitung

Gorontalo
Banten

Kepulauan Riau
Sulawesi Barat

Kalimantan Timur
Bengkulu
Jambi

Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara
Maluku Utara

Maluku
Papua Barat

Riau
Lampung
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Sumatera Barat
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat

Aceh
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara

Jawa Tengah
Jawa Barat
Jawa Timur
Papua

APBN 2018 APBN 2019

Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan berdasarkan pagu alokasi APBN 2018 dan APBN 2019.
Sumber : Kementerian Keuangan

3-74 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Bab 3 Belanja Negara

beberapa perubahan. Persyaratan penyaluran relaksasi tersebut berupa perpanjangan batas
DAK Fisik mengalami beberapa penambahan waktu pelaporan, penurunan batas minimal
yaitu pada tahun 2017 rekapitulasi daftar penyerapan dana dan capaian output serta
kontrak, tahun 2018 rencana kegiatan, dan fleksibilitas penggunaan sisa DAK Fisik dan
tahun 2019 adanya reviu atas laporan realisasi proses penyusunan rencana kegiatan.
penyerapan dan dan capaian output dari
Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah Persentase penyaluran DAK Fisik relatif
yang berwenang melaksanakan pengawasan stabil di atas 90 persen kecuali pada tahun
keuangan dan pembangunan sesuai dengan 2016 sebesar 83,7 persen yang salah satu
ketentuan peraturan perundang-undangan. penyebabnya adalah adanya kebijakan
Melalui penambahan syarat ini diharapkan pengendalian TKDD untuk pengamanan
proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat APBN tahun 2016. Perkembangan DAK Fisik
lebih terarah dan sesuai dengan hasil yang selama periode tahun 2015-2020 dapat dilihat
direncanakan pada proses pengalokasian. pada Grafik 3.29. Adapun capaian output DAK
Selain itu, diharapkan agar capaian output Fisik tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.13.
yang disampaikan oleh daerah lebih dapat
dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan DAK
Fisik pada RAPBN tahun 2020 adalah sebagai
Pada tahun 2018 dan tahun 2019, terdapat berikut: (1) perencanaan dan penganggaran
kebijakan relaksasi penyaluran DAK Fisik DAK Fisik berbasis usulan (proposal based)
untuk daerah terdampak bencana sesuai melalui proses sinkronisasi penganggaran
PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang alokasi dana antara kegiatan DAK Fisik dengan
Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke belanja K/L; (2) penguatan fokus pemanfaatan
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya
dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung saing daerah melalui pendidikan, kesehatan
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (termasuk penanganan stunting), infrastruktur
Pascabencana Gempa Bumi. Kebijakan daerah, pelayanan publik, kepariwisataan, dan

GRAFIK 3.29
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2015-2020
(triliun rupiah)
80,0 75,2 72,2

70,0 62,1 65,9
60,0 54,9 58,1

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2015 2016 2017 2018 Outlook RAPBN

Sumber : Kementerian Keuangan 2019 2020

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-75

Bab 3 Belanja Negara

TABEL 3.13
REALISASI OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2018

■ Irigasi ■ Air Minum ■ Sanitasi ■ Perumahan

Peningkatan jaringan irigasi Peningkatan cakupan Peningkatan fasilitas Peningkatan kualitas rumah
dan rawa 188.663 Ha SPAM 838.374 jiwa sanitasi 229.385 jiwa swadaya 51.199 KK

Rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan SPAM Pembangunan prasarana Pembangunan baru/
dan rawa 172.769 Ha 588.669 jiwa sanitasi 1.331.505 jiwa Perbaikan total rumah

■ Kesehatan ■ Jalan ■ Pendidikan khusus 312 KK

Ambulans 282 unit Pemeliharaan berkala/ Ruang kelas baru ■ Pariwisata
rehabilitasi jalan 706 km 8.959 unit
Renovasi Puskesmas Dermaga wisata
410 unit Peningkatan jalan Rehabilitasi ruang kelas 37 unit
7.882 km 27.289 unit
Pembangunan Puskesmas Pembuatan panggung
DTPK 249 unit Penggantian jembatan Pembangunan 75 unit
1.515 m laboratorium
Rumah Sakit Pratama Pembuatan gazebo
10 unit Penyelesaian pembangunan 2.113 unit 127 unit
jalan 946 km
Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner
Puskesmas Keliling Penyelesaian pembangunan perpustakaan 65 unit
692 unit jembatan 4.035 m
634 unit Pembangunan tempat
Penyediaan Obat dan ibadah 62 unit
BMHP 542 paket
Pusat Jajanan Kuliner
65 unit

Sumber : Kementerian Negara/Lembaga data diolah

lainnya; (3) sinkronisasi program dengan K/L, DAK Fisik (bidang kesehatan, air
DAK Nonfisik, Dana Desa dan belanja K/L minum dan sanitasi), DAK Nonfisik (bantuan
untuk mendukung program prioritas nasional, operasional kesehatan, bantuan operasional
antara lain penanganan stunting dan penyediaan keluarga berencana, pelayanan administrasi
pelayanan publik di daerah; (4) refocusing kependudukan, bantuan operasional
bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK pendidikan anak usia dini), Dana Desa, juga
Fisik; (5) penguatan peran APIP daerah dalam hibah ke daerah pada sektor tertentu yang
rangka meningkatkan kualitas pemantauan dan relevan seperti air minum.
evaluasi pelaksanaan DAK Fisik di daerah;
dan (6) peningkatan kualitas perencanaan Selain itu, dalam konteks percepatan penyediaan
dan pelaporan daerah antara lain melalui infrastruktur di daerah terdapat dua bidang
pemanfaatan teknologi informasi. baru yaitu bidang sosial dan bidang transportasi
laut, di samping itu bidang transportasi
Dalam rangka mendukung prioritas nasional, berganti nama menjadi transportasi perdesaan
mulai tahun 2019 dilakukan pengintegrasian pada tahun 2020.
beberapa bidang DAK Fisik terkait
penanganan stunting atau gizi buruk. Program Langkah yang diambil Pemerintah untuk
DAK Fisik penanganan stunting ini bukan menjaga agar kebijakan DAK Fisik selaras
merupakan jenis atau bidang DAK yang baru, dengan target pencapaian prioritas nasional
namun merupakan wujud pengelompokan yaitu dengan terus melakukan perbaikan
DAK sektor-sektor tertentu di bawah DAK proses perencanaan, penganggaran, dan
Penugasan dengan konvergensi pada lokasi pengalokasian yang tersinkronisasi dengan
prioritasnya. Konvergensi di sini tidak hanya belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan
pada sektor dan lokasi, namun juga berbagai dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
sumber pendanaan yang ada, yaitu belanja Rencana Pembangunan Jangka Menengah

3-76 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Bab 3 Belanja Negara
Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). DAK Fisik tahun 2020 terdiri dari tiga jenis,
Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan yaitu:
dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya
dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di 1. DAK Fisik Reguler bertujuan untuk
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. membantu mendanai kegiatan penyediaan
pelayanan dasar sesuai UU Nomor
Dalam RAPBN tahun 2020, pagu anggaran 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
DAK Fisik direncanakan sebesar Rp72.249,8 Daerah dengan target pemenuhan
miliar atau lebih tinggi sebesar Rp6.389,4 standar pelayanan minimal (SPM) serta
miliar (9,7 persen) dibandingkan dengan outlook ketersediaan sarana dan prasarana;
APBN tahun 2019. Rincian bidang DAK Fisik
tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat dalam 2. DAK Fisik Penugasan bertujuan untuk
Tabel 3.14. mendukung pencapaian Prioritas Nasional
tahun 2020 yang menjadi kewenangan
TABEL 3.14 daerah dengan lingkup kegiatan spesifik
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2019-2020 serta lokasi prioritas tertentu; dan

(triliun rupiah) 3. DAK Fisik Afirmasi bertujuan untuk
membantu percepatan pembangunan
URAIAN 2019 2020 infrastruktur dan pelayanan dasar pada
Outlook RAPBN lokasi prioritas, yang termasuk kategori
daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal
1. Pendidikan 16,0 19,2 dan transmigrasi serta percepatan
2. Kesehatan dan KB 18,9 20,8 pembangunan di Provinsi Papua dan
3. Air Minum 2,0 3,3 Provinsi Papua Barat.
4. Sanitasi 1,9 2,8
5. Perumahan dan Pemukiman 1,1 1,4 Ruang lingkup kegiatan dari masing-masing
6. Pasar 1,7 0,8 bidang DAK Fisik adalah sebagai berikut:
7. Industri kecil dan menengah 0,5 0,4
8. Pertanian 1,8 1,5 Bidang pendidikan bertujuan untuk
9. Kelautan dan Perikanan 0,9 1,0 mempercepat penyediaan infrastruktur
10. Pariwisata 1,0 1,0 publik dengan memberikan bantuan kepada
11. Jalan 15,4 15,9 pemerintah daerah yang tetap bersinergi
12. Irigasi 2,9 2,1 dengan Pemerintah Pusat dalam menyediakan
13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,5 0,6 sarana dan prasarana pendidikan, termasuk
14. Transportasi Perdesaan 1,4 1,0 meningkatkan akses pendidikan yang
15. Sosial 0,0 0,2 berkualitas dan merata termasuk pemenuhan
16. Transportasi Laut 0,0 0,3 SPM untuk pendidikan anak usia dini serta
penguatan pendidikan vokasi dalam rangka
JUMLAH 65,9 72,2 meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dalam negeri yang mampu bersaing di tengah
Catatan :TA 2020 Bidang Transportasi berubah menjadi Bidang Transportasi Perdesaan persaingan global, produktif, berjiwa inovasi,
Sumber: Kementerian Keuangan serta menguasai teknologi.

Pengalokasian DAK Fisik per bidang pada
tahun 2020 mempunyai beberapa target output
yang akan dicapai. Target output untuk beberapa
bidang DAK Fisik tahun 2020 dapat dilihat
pada Tabel 3.15.

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-77

Bab 3 Belanja Negara

TABEL 3.15
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2020

NO. BIDANG TARGET OUTPUT

1. Kesehatan a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar 9.653 Puskesmas

b. Penguatan pelayanan kesehatan rujukan 720 Rumah Sakit

c. Penguatan intervensi stunting di 260 Kabupaten/Kota

2. Pendidikan a. Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sebanyak 31.812 ruang

b. Rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 2.200 unit

c. Pembangunan baru prasarana gedung olahraga 30 unit

3. Jalan a. Peningkatan jalan dan jembatan sepanjang 5.772 km

b. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 538.300 unit

c. Pembangunan jalan dan jembatan693 km.

5. Transportasi Perdesaan a. Pembangunan jalan perdesaan strategis 220 km

b. Pengadaan moda transportasi darat 143unit

c. Pengadaan moda transportasi perairan sebanyak 92 unit

4. Irigasi a. Rehabilitasi daerah irigasi 104.628 Ha

b. Pembangunan daerah irigasi 4.008 Ha

c. Lokasi penanganan banjir pada Daerah Aliran Sungai seluas 1.130 Ha

2. Air Minum a. Pembangunan SPAM JP sebanyak 210.794 SR

b. Perluasan SPAM perpipaan 351.324 SR

c. Peningkatan SPAM 58.412 SR

7. Sosial a. Rehabilitasi panti sosial (anak, lansia, disabilitas) sebanyak 50 unit

b. Jumlah penerima peralatan bantu (disabilitas, lansia, anak) sebanyak 30.000 unit

c. Rehabilitasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebanyak 500 unit

Sumber: diolah dari data Kementerian Negara/Lembaga

Bidang kesehatan dan keluarga berencana prioritas dan rencana pengembangan sistem
bertujuan meningkatkan kualitas dan akses sanitasi dalam strategi sanitasi kota/kabupaten
menuju sarana/prasana kesehatan dan keluarga (SSK).
berencana yang diperlukan untuk mendorong
peningkatan produktivitassumberdayamanusia Bidang perumahan dan permukiman
di daerah. Khususnya dalam penanganan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup
stunting yang terintegrasi antarpendanaan, masyarakat melalui penyediaan perumahan dan
meningkatkan layanan kesehatan di daerah permukiman layak di kawasan permukiman
pariwisata, dan mendukung program untuk kumuh dan daerah terdampak bencana
penurunan angka kematian ibu (AKI) dan mengingat pada tahun 2018 beberapa bencana
angka kematian bayi (AKB) yang di Indonesia yang melanda sebagian daerah di Indonesia,
masih cukup tinggi. melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru
maupun peningkatan kualitas rumah secara
Bidang air minum diarahkan untuk swadaya.
mempercepat penyediaan air minum bagi
penduduk dan pemenuhan SPM untuk Bidang jalan bertujuan untuk membantu
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) daerah dalam rangka meningkatkan kualitas
serta mendukung program prioritas nasional, pelayanan transportasi dengan tujuan
termasuk penanganan stunting. peningkatan nilai tambah ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan
Bidang sanitasi bertujuan mewujudkan akses kesenjangan antarwilayah melalui kondisi
universal sanitasi di tahun 2020 dan pemenuhan mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/
SPM sanitasi, serta mendukung upaya kota yang menunjang konektivitas sistem
penanganan stunting. Pembangunan sanitasi jaringan transportasi dan mobilitas ke
juga dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi fasilitas pelayanan dasar publik serta pusat

3-78 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

pertumbuhan/perekonomian daerah. Di Bab 3 Belanja Negara
samping itu juga membantu peningkatan
keselamatan transportasi darat melalui lingkungan hidup, pengendalian kerusakan
pemenuhan aspek keselamatan jalan pada ekosistem, serta mencegah dan menanggulangi
Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan pencemaran kerusakan sumber daya alam
Strategis Pariwisata Nasional) dan/atau daerah dan lingkungan hidup wilayah sungai yang
dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas disesuaikan dengan kondisi karakteristik
yang tinggi, serta mendukung percepatan masing-masing daerah. Ditambah lagi dengan
pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua perbaikan pengelolaan sampah dan penguatan
Barat. early warning system untuk bencana.

Bidang sosial sebagai bidang baru bertujuan Bidang pariwisata diarahkan untuk
untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun sarana dan prasarana aksesibilitas,
keterjaminan akses kesejahteraan sosial amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi
bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan di dalam kawasan pariwisata yang menjadi
anak serta merespon tantangan demografi prioritas nasional.
yang dilakukan dengan membangun sistem
perlindungan sosial yang komprehensif dan Bidang pasar diarahkan untuk melaksanakan
handal untuk melindungi dari risiko sosial pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan
sekaligus untuk antisipasi aging population sarana perdagangan, menjamin kelancaran
melalui rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat,
penunjang serta pengadaan peralatan bantu melindungi konsumen serta meningkatkan
yang menunjang layanan pada panti rehabilitasi daya saing produk dalam negeri lainnya guna
sosial maupun di luar panti. mendukung pencapaian sasaran nasional.

Bidang irigasi diarahkan untuk mendanai Bidang industri kecil menengah (IKM)
pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bertujuan untuk penguatan pembangunan
irigasi yang menjadi kewenangan daerah guna dan revitalisasi Sentra IKM sebagai salah satu
mendukung pencapaian agenda prioritas sarana/prasarana penunjang kemandirian
Kedaulatan Pangan, dan mengurangi risiko ekonomi dalam negeri.
banjir pada daerah irigasi.
Bidang kelautan dan perikanan ditujukan
Bidang pertanian mendukung pembangunan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan
dan perbaikan infrastruktur pertanian yang prasarana unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
dapat mendorong produktivitas pertanian kabupaten/kota maupun UPTD provinsi serta
sehingga menjamin ketersediaan pasokan. pengadaan sarana dan prasana untuk nelayan,
pembudidaya ikan skala kecil, tambak garam,
Bidang lingkungan hidup dan kehutanan maupun pengolahan hasil perikanan.
ditujukan guna mendukung pencapaian Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup, melaksanakan Bidang transportasi laut sebagai bidang
upaya pengendalian pencemaran lingkungan, baru diarahkan untuk mendukung peningkatan
upaya perlindungan dan pengelolaan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi
perairan, serta sebagai feeder/subfeeder tol laut
melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-79

Bab 3 Belanja Negara ini sejalan dengan peningkatan cakupan dan
sasaran DAK Nonfisik.
dalam rangka meningkatkan konektivitas,
aksesbilitas, dan mobilitas penumpang dan Dalam RAPBN tahun 2020, terdapat 13 (tiga
barang mengingat sebagian besar wilayah belas) jenis DAK nonfisik yang terdiri atas:
Indonesia merupakan wilayah perairan yang (1) dana bantuan operasional sekolah (BOS),
membutuhkan sarana transportasi yang (2) dana bantuan operasional penyelenggaraan
memadai agar dapat dimanfaatkan oleh pendidikan anak usia dini (BOP PAUD),
masyarakat setempat dengan sebaik mungkin. (3) dana tunjangan profesi guru PNSD,
(4) dana tambahan penghasilan guru PNSD,
Bidang transportasi perdesaan mendukung (5) dana tunjangan khusus guru PNSD di
pembangunan dan peningkatan jalan desa daerah khusus, (6) dana bantuan operasional
strategis serta pengadaan sarana transportasi kesehatan (BOK), (7) dana bantuan operasional
darat maupun perairan dan renovasi keluarga berencana (BOKB), (8) dana
maupun penggantian jembatan gantung peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil
yang dibutuhkan oleh desa sebagai perhatian dan menengah (PK2UKM), (9) dana pelayanan
khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan administrasi kependudukan, (10) dana Bantuan
antardaerah. Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan, (11) dana Bantuan Operasional
3.3.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya,
(12) dana Pelayanan Kepariwisataan, dan
DAK Nonfisik bertujuan untuk meningkatkan (13) dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Sampah (BLPS).
publik yang berkualitas dengan harga yang
semakin terjangkau. Dalam perkembangannya, Pada tahun 2020, Pemerintah menerapkan
DAK Nonfisik mengalami berbagai perubahan langkah-langkah untuk menjaga ketercapaian
kebijakan, baik cakupan, besaran unit cost, tujuan penerima melalui penyempurnaan
maupun target sasarannya. Cakupan DAK kualitas data target dan sasaran DAK Nonfisik,
Nonfisik antara lain, belanja operasional perbaikan perhitungan unit cost, dan perbaikan
pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru kualitas pengalokasian melalui penguatan
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), koordinasi dengan Bappenas dan K/L
peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan pengampu untuk melihat kesesuaian prioritas
menengah, dan bantuan pelayanan administrasi nasional, kemampuan keuangan negara,
kependudukan dan pada tahun 2019 diperluas dan evaluasi pelaksanaan serta serapan dana
menjadi 13 (tiga belas) jenis DAK Nonfisik di tahun sebelumnya. Dalam rangka memastikan
tahun 2019 yang meliputi penambahan dana ketercapaian output di daerah, Pemerintah
pelayanan kepariwisataan dan bantuan biaya memperbaiki kinerja pelaksanaan penyaluran
layanan pengolahan sampah. dengan mengedepankan penyaluran berbasis
laporan dan mendorong penggunaan aplikasi
Dalam periode tahun 2015-2019, DAK Nonfisik pelaporan dari pemerintah daerah kepada
mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,6 Pemerintah Pusat.
persen, yaitu dari sebesar Rp97.227,5 miliar
pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp125.719,4
miliar dalam outlook APBN tahun 2019. Hal

3-80 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020

DAK Nonfisik dalam RAPBN tahun 2020 Bab 3 Belanja Negara
secara keseluruhan direncanakan sebesar
Rp130.570,5 miliar atau meningkat sebesar yang merupakan urusan daerah baik provinsi
Rp4.851,1 miliar (3,9 persen) dibandingkan maupun kabupaten/kota.
dengan outlook APBN tahun 2019. Hal tersebut
antara lain disebabkan karena perluasan sasaran, Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun
penyesuaian unit cost, dan tambahan menu ke tahun, realisasi dana BOS terus meningkat
kegiatan pengawasan obat dan makanan pada sejak pertama kali menjadi bagian dari TKDD.
jenis dana BOK dalam rangka meningkatkan Dalam periode tahun 2015-2018, realisasi
pelayanan kesehatan di daerah. Rincian jenis dana BOS selalu meningkat setiap tahunnya,
DAK Nonfisik dapat dilihat dalam Tabel 3.16 yaitu dari Rp31.103,7 miliar pada tahun
berikut. Perkembangan realisasi DAK Nonfisik 2015 menjadi Rp43.325,4 miliar pada tahun
periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada 2016 atau meningkat sebesar 39,3 persen.
Grafik 3.30. Peningkatan tersebut terutama disebabkan
oleh peningkatan sasaran dari 36,4 juta siswa di
TABEL 3.16 tahun 2015 menjadi 45,5 juta siswa pada 2016
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2019-2020 dan perluasan cakupan jenjang sekolah yang
menerima BOS sejak tahun 2016 untuk jenjang
(triliun rupiah) SMA/SMK.

URAIAN 2019 2020 Pada tahun 2017, realisasi Dana BOS mencapai
Outlook RAPBN Rp43.545,9 miliar dengan sasaran mencakup
45 juta siswa, dan meningkat pada tahun 2018
1. Bantuan Operasional Sekolah 49,8 54,3 menjadi sebesar Rp44.367,4 miliar dengan
2. BOP Pendidikan Anak Usia Dini 4,0 4,5 sasaran mencakup 47 juta siswa. Peningkatan
3. BOP Pendidikan Kesetaraan 1,5 1,5 realisasi tersebut salah satunya disebabkan
4. Tunjangan Profesi Guru PNSD 55,2 53,8 oleh penambahan cakupan jenjang penerima
5. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 0,8 1,0 BOS untuk Pendidikan Khusus dan Layanan
6. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 2,1 2,1 Khusus (PKLK) sejak tahun 2018.
7. BOP Museum dan Taman Budaya 0,1 0,1
8. Bantuan Operasional Kesehatan & Keluarga Berencana 10,8 11,7 Untuk tahun 2019, realisasi dana BOS
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM 0,2 0,2 diperkirakan mencapai Rp49.843,7 miliar atau
10. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 0,8 1,0 lebih tinggi 12,3 persen dari realisasi tahun
11. Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,2 0,3 2018 yang diperuntukkan bagi 47 juta siswa.
12. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah 0,03 0,1 Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun
2019 terdapat kebijakan pengalokasian BOS
JUMLAH 125,7 130,6 Kinerja dan BOS Afirmasi. Melalui alokasi
Sumber: Kementerian Keuangan BOS Kinerja dan BOS Afirmasi, Pemerintah
berkomitmen memberikan perhatian khusus
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah
(BOS) tertinggal serta sekolah yang berkinerja baik
dalam memenuhi capaian standar nasional
BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan pendidikan, selain untuk mendanai operasional
Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 kegiatan sekolah yang bersifat reguler.
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang
mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan
pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2020 3-81