DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................ 4
1.4. Sistematika Penulisan............................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat 7
Daerah ................................................................................... 9
a. Biro Pemerintahan ........................................................... 10
b. Biro Hukum ...................................................................... 11
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi ......................... 12
d. Biro Kepala Daerah ......................................................... 13
e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah ............ 14
f. Biro Kerja Sama Daerah .................................................. 15
g. Biro Perekonomian dan Keuangan .................................. 17
h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup ..................... 18
i. Biro Kesejahtaraan Sosial ............................................... 19
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual ...............................
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ........................................... 20
2.1.1. Sumber Daya Manusia ................................................ 20
2.1.2. Aset Modal .................................................................. 22
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ................................... 27 ii
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja ............................................ 27
2.3.2. Realisasi Anggaran ...................................................... 31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat Daerah ................................................................. 31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 33
Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah ....................................
37
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 42
Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................. 42
43
3.3. Telaah Rencana Strategis Sekretariat Daerah .......................
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang .................................................
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ...................................................
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT
DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat
Daerah ................................................................................... 46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .................................................. 49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ............... 54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .............................. 55
BAB VIII PENUTUP
Penutup .......................................................................................... 56
LAMPIRAN
A. Lampiran II.a
B. Lampiran II.b
C. Lampiran VI
D. Lampiran VII
iii
DAFTAR TABEL
TABEL II.1 Jumlah PNS dan Non PNS di masing-masing Unit 20
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah .....................
TABEL II.2 Aset/Modal Sekretariat Daerah ................................ 22
TABEL II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat
Daerah ...................................................................... Lamp II.a
TABEL II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat
Daerah ..................................................................... Lamp II.b
TABEL III.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan 33
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..........
TABEL III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ......... 39
TABEL III.3 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong 42
Keberhasilan Penanganannya .................................
TABEL III.4 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang
Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan 42
Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..............
TABEL IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 46
Sekretariat Daerah....................................................
TABEL V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ........ 49
TABEL VI.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat Daerah.................................................... Lamp VI
TABEL VII.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD............ Lamp VII
iv
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK II.1 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan usia ............... 21
GRAFIK II.2 Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan ..... 22
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Seiring dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan berdasarkan Surat
Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2017-2022, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022
tentunya mengalami perubahan dan penyesuaian sehingga dilakukan
Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022
sejalan dengan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menjadi Visi dan
Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Visinya adalah “Jakarta Kota Maju,
Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan
Keberadaan, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua”.
Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2017-2022 mempunyai misi:
Misi ke-1 Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas,
berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan
memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang
melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
Misi ke-2 Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan
umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan
keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan
sosial, percepatan pembangunan intrastruktur, kemudahan
investasi dan berbisnis, serta perbaikan tata ruang.
1
BAB I - PENDAHULUAN
Misi ke-3 Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang
Misi ke-4 berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan
Misi ke-5 berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif,
meritokratis dan berintegritas.
Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan
pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya
dukung lingkungan dan sosial.
Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul
kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan
dan kebhinekaan.
Dalam konsepnya, RPJMD merupakan perpaduan antara visi dan misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai perencanaan politis,
perencanaan teknokratik dan perencanaan administratif. Sinergi
perencanaan dimaksud selayaknya menghasilkan suatu sistem
perencanaan yang aplikatif, rasional dan terukur.
Sekretariat Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 10 (sepuluh) Biro
sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Selama lima tahun ke depan
Sekretariat Daerah akan menjalankan peran dan fungsi untuk memberikan
kontribusi terhadap capaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2017-2022.
Rancangan pencapaian visi dan misi tersebut dituangkan dalam
rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, dan rencana capaian
disusun secara bertahap dalam program, kegiatan dan sasaran kegiatan.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2
BAB I - PENDAHULUAN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 3
Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
BAB I - PENDAHULUAN
15. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 4
Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2020
tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
17. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2017-2022;
18. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022;
19. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah
untuk melaksanakan amanat pengendalian dan evaluasi terhadap
ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana
tercantum pada Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 150 Tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang tanggap dan
responsif terhadap perubahan kebijakan nasional serta adaptasi
dampak bencana nasional pandemi Covid-19
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
3. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah
4. Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi
5. Menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
kinerja Sekretariat Daerah
BAB I - PENDAHULUAN
6. Sebagai bentuk kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah dengan 5
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 ini terdiri dari 8
(delapan) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Mencakup: Sumber Daya Perangkat Daerah (SDM dan
Aset/Modal), Kinerja Sekretariat Daerah (Capaian IK dan
Realisasi Anggaran) dan Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH
Mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta,
Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra, Telaah Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Mencakup: Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mencakup: Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut, bab ini menyajikan
relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD
periode 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan Sekretariat Daerah
BAB I - PENDAHULUAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Mencakup: Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Mencakup: Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat
Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP
6
BAB I - PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditatanya
Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Satuan Kerja
Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan Peraturan Gubernur
Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah yang mengatur :
Kedudukan : Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur.
Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan
kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah, dan pelayanan
administratif.
Fungsi : a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan anggaran Sekretariat Daerah;
7
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran 8
Sekretariat Daerah;
c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur
Sekretariat Daerah;
d. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan
Pemerintahan Daerah;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah oleh Perangkat
Daerah;
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur
Sipil Negara pada instansi;
h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum,
organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama
daerah;
i. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah
Daerah;
j. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur
dan Wakil Gubernur;
k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat
Daerah; dan
l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi
sebagai berikut :
a. Asisten Pemerintahan
1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Hukum;
3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
4. Biro Kepala Daerah; dan
5. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.
b. Asisten Perekonomian dan Keuangan
1. Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
2. Biro Kerja Sama Daerah.
c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
d. Asisten Kesejahteraan Rakyat
1. Biro Kesejahteraan Sosial; dan
2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
Adapun tugas dan fungsi pada masing-masing Biro yaitu : 9
a. Biro Pemerintahan
Tugas dan fungsi
Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan, kepegawaian, pengembangan sumber daya
manusia dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah, serta
bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat
kewilayahan dan pengaduan.
Eselon III
1 Bagian Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Melaksanakan tugas pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam
bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah dan
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
strandar pelayanan minimal dan pengelolaan kesekretariatan 10
Biro Pemerintahan.
2 Bagian Kewilayahan
Melaksanakan tugas penyiapan pengoordinasian dan
perumusan kebijakan, penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan penyiapan pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam administrasi dan
perangkat kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah,
dan lembaga kemasyarakatan.
3 Bagian Tata Praja dan Pemerintahan Umum
Melaksanakan tugas penyiapan pengoordinasian dan
perumusan kebijakan, penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan penyiapan pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam penyelenggaraan
urusan : ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, komunikasi dan informatika statistik, persandian,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan,
kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan
kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah.
4 Bagian Pengaduan
Melaksanakan tugas pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam
penyelenggaraan pengelolaan pengaduan.
b. Biro Hukum
Tugas dan fungsi
Melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
terkait penyusunan produk hukum daerah, pelayanan hukum bantuan
hukum, publikasi dan dokumentasi hukum dan pembinaan hak asasi
manusia , penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah, pengoordinasian pengharmonisasian, pemantapan,
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
pembulatan, konsepsi rancangan produk hukum daerah,
dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan,
pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan hukum,
pengoordinasian dan pelaksanaan bantuan hukum.
Eselon III
1 Bagian Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah, pengoordinasian, pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum
daerah dan evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah.
2 Bagian Pelayanan Hukum
Pelaksanaan pengoordinasian, pelayanan dan pengkajian
perkara non litigasi.
3 Bagian Bantuan Hukum
Pengoordinasian, pengkajian dan pelaksanaan bantuan hukum
perkara litigasi.
4 Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan
Dokumentasi Hukum
Pengordinasian pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur, dokumentasi, publikasi, sosialisasi,
pengelolaan kearsipan produk hukum daerah, pengelolaan
sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan hak asasi
manusia serta kesekretariatan Biro Hukum.
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Tugas dan fungsi
Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan
tugas PD dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas
kinerja dan pelayanan publik.
Eselon III 11
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
1 Bagian Kelembagaan
Melaksanakan penyiapan pengoordinasian dan perumusan
kebijakan, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan, dan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD
dalam bidang kelembagaan PD/UKPD.
2 Bagian Analisis Jabatan
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang analisis
jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan PD/UKPD.
3 Bagian Tatalaksana
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang
ketatalaksanaan PD/UKPD, antara lain sistem dan prosedur kerja,
sarana kerja dan tata ruang kerja, tata naskah dinas dan pengaturan
pakaian dinas, serta pengelolaan kesekretariatan biro.
4 Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang reformasi
birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
d. Biro Kepala Daerah
Tugas dan fungsi
Melaksanakan administrasi, keprotokolan, persidangan, pelayanan
tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan ketatausahaan
Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengetikan dan penaklikan naskah
dinas pimpinan.
Eselon III 12
1 Bagian Administrasi Kepala Daerah
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi admistrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dan
pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan tamu Pemerintah
Daerah.
2 Bagian Protokol
Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi keprotokolan dan acara Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.
3 Bagian Persidangan
Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan, pelaksanaan,
pematauan dan evaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubernur
dan/atau Wakil Gubenrur; pengoordinasian dan penyusunan
naskah sambutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacakan oleh
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta pengoordinasian
penyiapan dan pelaksanaan jamuan Gubernur dan/atau Wakil
Gubenrur dan/atau Sekretaris Daerah.
4 Bagian Naskah Dinas
Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pengetikan, penaklikan, penomoran dan
kearsipan naskah dinas Gubernur, meliputi Keputusan Gubernur,
Instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Gubernur dan
pengelolaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah.
e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Tugas dan fungsi
Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam
kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan
kompleks gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara,
administrasi Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur dan ketatausahaan
Sekretariat Daerah.
Eselon III 13
1 Bagian Rumah Tangga
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan rumah tangga kompleks gedung Balaikota
dan rumah dinas pimpinan.
2 Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan
Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung
Balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan penggunaan
kompleks gedung Balaikota dan pengelolaan perlengkapan dan
sarana acara seremonial.
3 Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur
Melaksanakan pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah,
Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi
Gubernur; pengelolaan administrasi umum Biro Umum dan
Administrasi Sekretariat Daerah dan pengelolaan kepegawaian
Sekretariat Daerah.
4 Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan anggaran,
keuangan dan aset Sekretariat Daerah.
f. Biro Kerja Sama Daerah
Tugas dan fungsi
Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam
penyelenggaraan kerja sama daerah baik kerja sama dalam negeri
dan fasilitasi korps diplomatik, kerja sama luar negeri, kerja sama
pihak ketiga dan perjalanan dinas.
Eselon III 14
1 Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps
Diplomatik
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Melaksanakan penyusunan analisis pertimbangan, monitoring
dan evaluasi terhadap usulan kerja sama terhadap Pemerintah
Daerah Dalam Negeri dan Lembaga Negara dan
penyelenggaraan pelayanan terhadap Korps Diplomatik.
2 Bagian Kerja Sama Luar Negeri
Melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan ,
monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama terhadap
Pemerintah Daerah Luar Negeri, Organisasi Internasional dan
lembaga di luar negeri.
3 Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
Melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan,
monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama dengan
perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi, yayasan dan
badan usaha berbadan hukum.
4 Bagian Perjalanan Dinas
Mengordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perjalanan dinas dan
pengelolaan kesekretariatan Biro Kerja Sama Daerah.
g. Biro Perekonomian dan Keuangan
Tugas dan fungsi
Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pariwisata, perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga kerja,
transmigrasi, energi, penanaman modal, pangan, kelautan dan
perikanan, pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan.
Eselon III 15
1 Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan
urusan pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha
kecil, dan menengah.
2 Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perhubungan, tenaga kerja,
transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan
bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru
terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan),
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan secara terpadu.
3 Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan
urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang
ekonomi daerah (mikro dan makro) dan pengelolaan
kesekretariatan Biro Perekonomian dan Keuangan.
4 Bagian Keuangan Daerah
Memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan.
h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 16
Tugas dan fungsi
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, 17
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air
minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan
dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi, permukiman,
persampahan), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan
bidang geologi), pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan
penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur
transportasi.
Eselon III
1 Bagian Pekerjaan Umum
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya
air, air minum, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada
sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan penerangan
jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi.
2 Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
(pada sub urusan bidang penataan ruang, bangunan gedung,
penataan bangunan dan lingkungannya, dan permukiman),
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan
penyelenggaraan penataan kawasan.
3 Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan
air limbah), lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan
pertamanan dan pemakaman dan bidang mitigasi adaptasi
bencana iklim.
4 Bagian Pembangunan Kota
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam
pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas sosial
dan fasilitas umum, penyelesaian pemenuhan kewajiban Izin
Pemanfaatan Ruang (IPR) dan penyelenggaraan urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang
jasa konstruksi) serta pengelolaan kesekretariatan Biro
Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
i. Biro Kesejahteraan Sosial
Tugas dan fungsi
Melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi dan membina administrasi
penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, kepemudaan dan
olahraga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
Eselon III
1 Bagian Kesehatan
Melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan
serta pengendalian masalah kesehatan.
2 Bagian Sosial, Kepemudaan dan Olahraga 18
Melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
daerah di bidang Perlindungan dan rehabilitasi sosial,
kepemudaan dan olahraga dan pelayanan dan sosial.
3 Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta pengelolaan kesekretariatan Biro
Kesejahteraan Sosial
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Tugas dan fungsi
Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan
pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan
kearsipan serta bidang mental spiritual
Eselon III
1 Bagian Pendidikan
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2 Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kebudayaan, perpustakaan dan
kearsipan, pelaksanaan kesekretariatan Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual.
3 Bagian Mental Spiritual 19
Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan mental
spiritual.
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
Untuk melaksanakan fungsi dan tugas tersebut Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta didukung yang terdiri dari :
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas
tersebut didukung dengan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil
dan non PNS adapun masing-masing data berdasarkan usia
pegawai, tingkat pendidikan dan distribusi masing-masing unit
perangkat daerah.
Tabel II.1
Jumlah PNS dan Non PNS di masing-masing Unit
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
PD NAMA BIRO PNS NON KETERANGAN
PNS
SEKRETARIAT 634 480
DAERAH
Sekretaris Daerah 1
Asisten
1. Asisten 1
Pemerintahan 40 - 4 Bagian dan 12
➢ Biro
Pemerintahan Subbagian
3 4 Bagian dan 12
➢ Biro Hukum 59
➢ Biro Organisasi 45 Subbagian
- 4 Bagian dan 12
dan Reformasi Subbagian
Birokrasi 112 14 4 Bagian dan 12
➢ Biro Kepala
Daerah Subbagian
➢ Biro Umum 148 456 4 Bagian dan 12
dan Subbagian
Administrasi
Sekretariat
Daerah
2. Asisten 1
Perekonomian
dan Keuangan
20
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
➢ Biro 46 - 4 Bagian dan 12
52 Subbagian
Perekonomian
4 4 Bagian dan 12
dan Keuangan Subbagian
➢ Biro Kerja
3 4 Bagian dan 12
Sama Daerah Subbagian
3. Asisten 1 - 3 Bagian dan 9
Pembangunan 52 Subbagian
dan Lingkungan
Hidup - 3 Bagian dan 9
➢ Biro Subbagian
Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup
4. Asisten 1
Kesejahteraan
Rakyat 32
➢ Biro
Kesejahteraan
Sosial 48
➢ Biro
Pendidikan dan
Mental Spiritual
*Data pegawai per 31 Desember 2020
Grafik II.1
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia
120 109
100 102
100 86 81 83
80
59
60
40
14
20
0
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
USIA
Grafik II.2
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan
21
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
350 318
300
250 153
200 110
150
100 8 43 2
SLTP SLTA D3 D4/S1 S2 S3
50
00
SD
PENDIDIKAN
2.2.2. Aset/Modal
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai
aset sebesar Rp.845.433.782.742,00 untuk aset tetap dan
Rp.526.701.123,00 untuk aset lain-lain yang didistribusi ke
masing-masing unit perangkat daerah yang dirangkum dalam
tabel berikut.
Tabel II.2
Aset/Modal Sekretariat Daerah
N Rekening Saldo per Ket
o 31 Desember 2020
BIRO PEMERINTAHAN
I Aset Tetap 2.226.352.562
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 2.226.352.562
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya -
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (1.630.004.689)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (1.630.004.689)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 193.552.282
a Aset Rusak Berat 129.095.382
b Aset dalam proses 64.456.900
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (190.232.282)
Lain-lain 22
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
N Rekening Saldo per Ket
o 31 Desember 2020
a Akumulasi Penyusutan Aset (125.775.382)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset (64.456.900)
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO HUKUM
I Aset Tetap 2.583.825.653
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 2.486.351.378
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya 97.474.275
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (1.922.505.896)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (1.922.505.896)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 77.235.375
a Aset Rusak Berat 77.235.375
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (76.335.375)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (76.335.375)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
I Aset Tetap 4.289.633.767
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 4.122.279.414
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya 167.354.353
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (3.903.945.427)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (3.742.321.074)
Peralatan dan Mesin
b Akumulasi Penyusutan Aset (161.624.353)
Tetap Lainnya
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 75.369.450
a Aset Rusak Berat 75.369.450
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (75.369.450) 23
Lain-lain
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
N Rekening Saldo per Ket
o 31 Desember 2020
a Akumulasi Penyusutan Aset (75.369.450)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO KEPALA DAERAH
I Aset Tetap 17.142.383.100
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 16.966.586.545
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya 175.796.555
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (11.624.523.297)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (11.624.523.297)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 680.189.284
a Aset Rusak Berat 361.587.490
b Aset dalam proses 318.601.794
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (659.410.584)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (340.808.790)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset (318.601.794)
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SETDA
I Aset Tetap 1.308.907.040.043
a Tanah 483.212.780.000
b Peralatan dan Mesin 117.337.879.588
c Gedung dan Bangunan 696.461.216.548
d Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.268.530.332
e Aset tetap lainnya 626.633.575
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (472.467.926.030)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (97.607.969.623)
Peralatan dan Mesin
b Akumulasi Penyusutan (370.573.253.150)
Gedung dan Bangunan
c Akumulasi Penyusutan Jalan, (3.978.766.324)
Irigasi dan Jaringan
d Akumulasi Penyusutan Aset (307.936.933)
Tetap Lainnya
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud 58.419.278
b Amortisasi Aset tidak (58.419.278)
berwujud
IV Aset Lain-lain 48.640.181.876 24
a Aset Rusak Berat 47.406.454.738
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
N Rekening Saldo per Ket
o 31 Desember 2020
b Aset dalam proses 1.233.727.138
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (48.153.596.895)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (46.921.061.392)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset (1.232.535.503)
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
I Aset Tetap 2.081.967.195
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 2.081.967.195
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya -
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (1.583.846.119)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (1.583.846.119)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 135.251.242
a Aset Rusak Berat 135.251.242
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (132.604.940)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (132.604.940)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO KERJA SAMA DAERAH
I Aset Tetap 3.195.441.206
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 3.195.441.206
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya -
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (2.793.875.732)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (2.793.875.732)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 62.097.000
a Aset Rusak Berat 62.097.000
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA 25
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
N Rekening Saldo per Ket
o 31 Desember 2020
V Akumulasi Penyusutan Aset (58.885.400)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (58.885.400)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
I Aset Tetap 2.178.980.400
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 2.118.568.248
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya 60.412.152
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (1.983.916.589)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (1.963.200.249)
Peralatan dan Mesin
b Akumulasi Penyusutan Aset (20.716.340)
Tetap Lainnya
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 460.688.210
a Aset Rusak Berat 460.688.210
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (451.528.670)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (451.528.670)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
I Aset Tetap 1.621.439.813
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 1.621.439.813
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya -
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (1.280.115.713)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (1.280.115.713)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 68.055.214
a Aset Rusak Berat 68.055.214
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA 26
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
N Rekening Saldo per Ket
o 31 Desember 2020
V Akumulasi Penyusutan Aset (68.055.214)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (68.055.214)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
I Aset Tetap 2.419.308.113
a Tanah -
b Peralatan dan Mesin 2.419.308.113
c Gedung dan Bangunan -
d Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e Aset tetap lainnya -
f Konstruksi dalam pengerjaan -
II Akumulasi Penyusutan Aset (2.021.929.613)
Tetap
a Akumulasi Penyusutan (2.021.929.613)
Peralatan dan Mesin
III Aset Tidak Berwujud 0
a Aset tidak berwujud -
b Amortisasi Aset tidak -
berwujud
IV Aset Lain-lain 109.348.756
a Aset Rusak Berat 109.348.756
b Aset dalam proses -
penyelesaian MPSA
V Akumulasi Penyusutan Aset (109.248.756)
Lain-lain
a Akumulasi Penyusutan Aset (109.248.756)
Rusak Berat
b Akumulasi Penyusutan Aset -
dalam proses penyelesaian
MPSA
*Sumber : Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020
(Unaudited)
2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Dalam subbab ini Sekretariat Daerah menjelaskan kondisi eksisting
dan tahun-tahun sebelumnya mengenai data capaian indikator kinerja
dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah pada periode
Tahun 2013-2017 dijabarkan pada tabel pada lampiran II.a.
a. Biro Tata Pemerintahan
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1 2 3 4 5 1 234 5 27
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
1 Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
100 100 100 100 100 80 100 100 39 100
2 Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan
Kelembagaan Masyarakat Kelurahan
100 100 100 100 100 100 100 0 100 100
3 Terimplementasinya Kebijakan Otda
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan
Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH
100 100 100 100 100 67 100 100 100 243
b. Biro Hukum
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1 2 3 4 5 1 234 5
1 Program Penataan dan Penyusunan Peraturan perundnag-
undangan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak
Azasi Manusia (HAM)
0 75 88 94 100 100 100 100 100 100
3 Presentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan
0 85 85 90 100 100 100 100 100 100
4 Presentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan
Penangganan perkara
0 85 85 90 100 100 100 100 100 100
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1234 5 1 234 5
1 Tersusunnya formasi jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan
42 42
pergub pergub
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
- - -A A CC CC CC B B
d. Biro KDH dan KLN
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1234 5 1 234 5
1 Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah dalam Organisasi
Internasional
11 Organisasi 9 10 10 20 20
internasional
11 Organisasi
internasional
10 Organisasi
internasional
10 Organisasi
internasional
9 Organisasi
internasional
2 Jumlah kerjasama Sister City 28
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
1 calon 1 121 3
sister city
1 calon
sister city
1 calon
sister city
1 calon
sister city
1 calon
sister city
3 Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah
2220
acara
2166
acara
2369
acara
2462
acara
1400
acara
1400
acara
1300
acara
1200
acara
1100
acara
1000
acara
e. Biro Umum
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1 234 5 1234 5
1 Persentase berkurangnya keluhan terhadap pelayanan
kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor
0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20%
2 Lama penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (kurang dari 40 lembar)
0 0 0 0 2 0 0 0 0 6500
Hari naskah
dinas
3 Persentase menurunnya kasus tindak kriminal
0 0 0 0 20% 0% 0% 0% 0% 20%
4 Prosentase aparat yang kompeten
0 0 0 0 90% 0 0 0 0 90%
f. Biro Administrasi Setda
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
123 4 5 1 23 4 5
1 Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu
0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100%
2 Persentase data aset yang telah dicacah dan dikelola
0 0 0 300 800 0 0 0 300 800
data data data data
aset aset aset aset
3 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat
jumlah dan tepat orang sesuai listing
0 0 0 100% 100% 0 0 0 100% 100%
4 Indeks kepuasan layanan pembayaran perjalanan dinas
SKPD/UKPD
0 000 3,00 0 0 0 0 3,44
g. Biro Perekonomian
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1 2 3 4 5 1 2 34 5
1 Koordinasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda
1 1 1 1 1 1 1 00 0 29
2 Kajian Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
1 1 1 1 1 1 1 11 1
3 Kajian Peningkatan Manajemen Lokbin PKL dalam Aspek
Perpasaran di DKI Jakarta
1 1 1 1 1 1 1 11 1
4 Koordinasi Penyelenggaraan Sektor Perhubungan
1 1 1 1 1 1 1 11 1
5 Evaluasi Perkembangan Perekonomian DKI Jakarta
1 1 1 1 1 1 1 11 1
6 Koordinasi dan Monitoring Kerjasama
Pembangunan/Peremajaan Pasar
1 1 1 1 1 1 1 11 1
7 Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
1 1 1 1 1 1 1 11 1
h. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1 2 3 4 5 1 234 5
1 Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien
0 0 600 300 250 0 0 430 674 464
2 Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam
perumusan kebijakan
0 0 20 20 20 0 0 41 27 26
3 Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
0 0 23 16 13 0 0 23 64 52
4 Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan
bidang tata ruang dan lingkungan hidup
0 0 15 0 0 0 0 9 0 0
i. Biro Kesejahteraan Sosial Realisasi 5
234 34
Capaian Indikator Kinerja 0
25 22 27 0
No Target
12345 1 000
1 IKU 1 000
13 13 13 13 13 16
2 IKU 2
00000 0
3 IKU 3
00000 0
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Capaian Indikator Kinerja
No Target Realisasi
1 2 3 4 5 1 234 5
1 Jumlah kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda,
perpustakaan dan kearsipan yang disusun
44 4 4 4 14 14 8 28 21
2 Persentase jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan
catering, transportasi dan posko kesehatan haji
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.3.2. Realisasi Anggaran 31
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah pada periode Tahun
2013-2017, terlampir pada lampiran II.b.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH
Untuk dapat merumuskan rencana strategis diperlukan pertimbangan
dan analisa atas potensi-potensi yang terdapat dan dihadapi oleh
Sekretariat Daerah maupun pemerintahan secara umum.
Pertimbangan dan analisa dimaksud secara sederhana dapat
dilakukan dengan pendekatan SWOT, melalui inventarisasi faktor-
faktor yang mempengaruhi.
1. Kekuatan (Strength)
a. Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah.
b. Reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan
sumberdaya.
c. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang cukup luas, meliputi
pengoordinasian seluruh SKPD dibawah koordinasi biro-biro
sesuai pembidangan Asisten Sekda.
d. Pengalaman empirik yang sangat memadai dari unsur
pimpinan yaitu Kepala Biro, para Kepala Bagian dan para
Kepala Subbagian pada biro-biro karena pernah bertugas di
berbagai bidang.
e. Kerjasama internal Sekretariat Daerah cukup baik.
f. Dukungan SDM Sekretariat Daerah berlatar belakang dari
berbagai disiplin ilmu.
g. Peran Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan berbagai
kegiatan pemerintahan dan pemecahan masalah-masalah
strategis.
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2. Kelemahan (Weakness)
a. Kesulitan dalam mengkuantifikasi kinerja Sekretariat Daerah
karena bersifat administrasi
b. Kurang optimalnya koordinasi antar Biro dan SKPD terkait
lainnya
c. Penyebaran dan kompetensi pegawai di biro-biro yang tidak
merata
d. Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan
3. Peluang (Opportunity)
a. Komitmen Gubernur untuk membangun pemerintahan yang
bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik
b. Komitmen Gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran.
c. Semangat pimpinan untuk mengadakan perubahan (Jakarta
Baru)
d. Teknologi informasi berkembang sangat dinamis dan cepat.
e. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
4. Ancaman (Threatment)
a. Kuatnya reaksi publik terhadap penilaian kinerja pemerintah
daerah.
b. Dinamisasi peraturan perundang-undangan.
c. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh
pelayanan yang cepat, baik dan murah serta tuntutan
masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
d. Mengalirnya arus perubahan manajemen diseluruh bidang.
32
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, Kajian
terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan
pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan
pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan
pada tabel berikut:
Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
12 3 4
1 Harmonisasi
Biro Pemerintahan Masih ada kebijakan yang
Kebijakan Inventarisasi Kebijakan belum
disesuaikan/diperbarui/direvisi
2 Data Ketersediaan Data sesuai dengan kondisi saat ini
dengan dinamika yang cepat
▪ Data Pemerintahan yang
tersedia belum lengkap
▪ Koordinasi dengan SKPD
lain perlu ditingkatkan terkait
data
3 Sumber Daya Tidak terdapat daya ▪ Belum adanya capaian
Manusia dukung dari Personil yang
ada dalam mencapai kinerja pegawai yang
tugas dan fungsi
terukur dalam mendukung
capaian Perangkat
Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah
▪ Rekrutmen pegawai belum
memenuhi jumlah dan
kompetensi pegawai yang
dibutuhkan
Biro Hukum nihil
nihil nihil
33
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Pelaksanaan tugas SDM kurang, baik segi
kualitas maupun Belum semua SKPD memiliki
Perangkat Daerah kuantitas Standar Peralatan Kerja
belum optimal Prasarana dan Sarana Teknis
Kerja belum memadai Belum adanya pedoman
terkait sarana dan prasarana
Belum semua SOP PD/UPD
tersusun Kurangnya koordinasi internal
Belum adanya standar PD/UPD terkait pengadaan
baku pelayanan prasarana dan sarana kerja
Belum adanya standar Perkembangan teknologi
pelayanan minimal yang terlalu cepat
Penataan kelembagaan Belum semua PD/UPD
masih berdasarkan memiliki SOP
amanat peraturan Belum semua Unit Pelayanan
perundang-undangan, memiliki Standar Pelayanan
belum sepenuhnya Kebijakan pusat terkait SPM
berdasarkan kebutuhan masih berubah
daerah PD/UPD masih
melaksanakan tugas fungsi
berdasarkan kebiasaan bukan
berdasarkan pergub OTK
1 Meningkatnya Biro Kepala Daerah Waktu yang terbatas dan
frekuensi dan Peningkatan jumlah tamu lemah nya koordinasi terkait
kompleksitas acara dan jamuan makan acara dan jumlah tamu
Pimpinan Daerah
dalam rangka Perlunya sistem yang Masih butuh pengembangan
menyediakan andal dan terintegrasi ke sistem yang ada guna
pelayanan publik seluruh SKPD/UKPD mencapai pelayanan publik
yang berkualitas yang baik
2 Meningkatnya Lemahnya koordinasi Penguatan koordinasi
jumlah surat masuk antar fungsi terkait
yang ditujukan
kepada pimpinan
daerah
3 Terdapatnya
kelemahan dalam
koordinasi dan
komunikasi
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
1 Ramah Disabilitas Kelengkapan fisik Masih belum lengkapnya
bangunan masih kurang fasilitas untuk difabel
2 Pemeliharaan dan Belum maksimalnya Belum adanya peraturan yang
Perawatan proses pengadaan non mengatur secara khusus
Bangunan tender untuk jasa untuk standar dokumen
konstruksi pengadaan jasa konstruksi
(non tender)
34
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Masih adanya pengguna
Belum optimalnya ruangan yang membuang
sampah sembarangan
pemeliharaan kebersihan Kondisi ruang kerja yang
penuh berkas/dokumen
gedung sehingga menjadi sarang
untuk kecoa (kurang tertata)
Pengelolaan sampah Banyak barang aset
yang belum optimal dibeberapa titik yang tidak
kunjung dihapuskan sehingga
3 Hemat Energi Tingginya penggunaan menjadi sampah namun tidak
konsumsi energi listrik dapat dibuang
Beberapa lokasi pantry
4 Rentannya Masih belum sterilnya digunakan untuk berjualan
makanan
keamanan di titik-titik rawan di Beberapa lokasi ruangan
dipakai sebagai tempat
Komplek Balaikota Komplek Balaikota dan merokok di dalam gedung
Masih menyatunya
dan Rumah Dinas Rumah Dinas akibat pemakaian gedung DPRD
dengan Gedung Balaikota
Pimpinan Provinsi belum terintegrasinya sehingga menjadi beban
tagihan listrik Balaikota
DKI jakarta sistem pengamanan di Sebagian lampu penerangan
Komplek Balaikota masih
Komplek Balaikota dan menggunakan lampu
konvensional yang konsumsi
Rumah Dinas Pemprov energi listriknya besar
Pengaturan jam operasional
DKI Jakarta AC Sentral melebihi jam
operasional kantor
5 Permintaan Kurangnya konsolidasi Komplek Balaikota sebagai
kantor berkantornya Pimpinan
penggunaan ruang dan kolaborasi antar Pemprov DKI Jakarta beserta
jajarannya
rapat/pertemuan di SKPD/UKPD dalam
Terbitnya Peraturan
Komplek Balaikota penggunaan ruang di pembatasan
kegiatan/pertemuan di luar
terus meningkat Komplek Balaikota dan kantor (Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
masih kurangnya ruang Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
rapat/pertemuan dengan No.6 Tahun 2015
fasilitas yang memadai Tidak dianggarkannya
penyediaan sarana acara di
dan modern di Komplek masing-masing SKPD/UKPD
dalam penyelenggaraan
Balaikota acara-acara seremonial
pimpinan dan tingginya
6 Semakin Masih Kurangnya permintaan dukungan sarana
acara dari organisasi
meningkatnya prasarana dan sarana kemasyarakatan kepada
permintaan pendukung acara serta
dukungan personil/ tenaga terampil
perlengkapan dan yang dibutuhkan di setiap
sarana acara pada pelaksanaan acara.
saat yang
bersamaan/simultan. 35
Sifat acara sebagian
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
besar tidak pimpinan Pemprov DKI
terprediksi. Jakarta
7 Pelayanan sarana Kegiatan rapat yang tidak Leading Sector (PD/OPD)
prasarana rapat terprediksi belum memprogramkan
Perubahan SOTK tidak
didukung dengan peralihan
staf berdasarkan beban kerja
8 Optimalisasi Keterbatasan sarana dan Belum optimalnya pelayanan
pelayanan pimpinan prasarana
Tuntutan peningkatan kualitas
pelayanan
Pendayagunaan sumber daya
aparatur
Output pelayanan dapat
mempengaruhi persepsi
kepuasan pimpinan terhadap
pelayanan
9 Sumber Daya - Kurang SDM Tidak ada rekruitmen dengan
Manusia - Pendidikan pegawai jumlah pegawai yang
belum sesuai dibutuhkan
kebutuhan/persyaratan
10 Terdapat kelemahan Lemahnya koordinasi Belum optimalnya sinergi
dalam koordinasi antar fungsi terkait antar fungsi terkait
dan komunikasi
11 Penanganan Covid- Banyaknya ASN yang Perlunya rutinitas
19 terkena wabah Covid-19 penyemprotan desinfektan di
SKPD/UKPD dan
peningkatan protokol
kesehatan
Biro Kerja Sama Daerah
1 Sumber Daya Kurang SDM serta Belum ada penambahan
Manusia
pendidikan pegawai personil/pegawai
belum sesuai kebutuhan/
persyaratan
Biro Perekonomian dan Keuangan
1 Harmonisasi Inventarisasi Kebijakan Masih ada kebijakan yang
Kebijakan
tidak sesuai kondisi eksisting.
2 Data
Belum disesuaikan/di
update/revisi dengan kondisi
saat ini
Ketersediaan Data Data mikro ekonomi belum
lengkap tersedia.
3 Sumber Daya - Kurangnya SDM, Koordinasi dengan SKPD lain
Manusia Banyak yang masuk perlu ditingkatkan terkait data
masa purna bhakti Tidak ada rekrutmen dengan
jumlah pegawai yang
- Pendidikan Pegawai dibutuhkan
belum sesuai
kebutuhan/ persyaratan
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1 Sumber Daya Kurangnya jumlah SDM Terbatasnya jumlah kuota
Manusia Anjab dan ABK 36
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Sumber Daya Biro Kesejahteraan Sosial
Manusia
Kurangnya jumlah SDM, Banyak pegawai yang
pensiun tidak sebanding
dengan CPNS yang masuk
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
1 Data Ketersediaan Data Data terkait pendidikan,
perpustakaan dan arsip
Data terkait lembaga mental
spiritual, penyelenggaraan
haji, kegiatan
kemasyarakatan
Koordinasi dengan SKPD lain
perlu ditingkatkan
3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL 37
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TERPILIH
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2017-2022, maka visi dan misi dalam RPJMD
tersebut adalah:
Visi:
“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya
Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan
Kesejahteraan Bagi Semua”.
Misi:
1. Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan
memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas
melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan
memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui
terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan
kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan
pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis,
serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang
berkarya, mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif,
meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan
tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan
sosial.
5. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul
kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan
Kebhinekaan.
Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dan dengan memperhatikan
tugas dan fungsi Sektretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian
seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai
pembidangan Asisten Sekda, maka Sekratariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta akan mendukung pelaksanaan ke-3 misi yang tertuang dalam
RPJMD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam
mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya dari ke-5 misi tersebut, maka Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel III.2
Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
No Misi/Program Penghambat Pendorong
Jakarta tempat wahana aparatur
negara yang berkarya,
mengabdikan dan melayani,
serta menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan warga,
secara efektif, meritokratis dan
berintegritas
Biro Pemerintahan
1 Program Penguatan Belum optimalnya Target capaian Skor
Akuntabilitas Kinerja Kinerja EKPPD
penyelenggaraan 38
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Misi/Program Penghambat Pendorong
Pemerintahan
2 Program Koordinasi Daerah Tuntutan masyarakat
Kebijakan Tata Belum maksimalnya untuk respon cepat
Pemerintahan Daerah koordinasi antar permasalahan
SKPD
1 Program Penataan Dan Biro Hukum - Komitmen
Penyusunan Peraturan Masih kurangnya pimpinan sebagai
Perundang-Undangan pemahaman tanggung jawab
mekanisme bersama antara
2 Program Peningkatan penyusunan produk para perangkat
Bantuan & Kesadaran hukum daerah dan daerah secara
Hukum dan Hak Asasi substansi yang efektif dengan
Manusia Serta diusulkan ke Biro penyusunan produk
Penanganan Perkara Hukum oleh hukum daerah
perangkat terpadu dan
daerah/unit kerja berakhir di Biro
perangkat daerah Hukum
sehingga dalam
pelaksanaan - Pelaksanaan FGD
harmonisasi dan konsultasi
membutuhkan waktu dengan perangkat
lebih. daerah /unit kerja
Pembuktiaan dalam - Pembangunan
perkara aset di penyusunan produk
lingkungan hukum daerah
pemerintah provinsi berbasis elektronik
DKI Jakarta
- Penambahan
kualitas dan
kuantitas SDM
Telah terbangunnya
sistem Pendataan
aset dan
peningkatan
koordinasi antara
perangkat daerah
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 Program Penataan - -
Kelembagaan, -
Ketatalaksanaan dan SDM -
-
Aparatur
2 Program Penataan -
Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan
Jabatan Aparatur
3 Program Peningkatan -
Kualitas Pelayanan Publik
4 Program Peningkatan dan -
Pengelolaan Kantor Biro
Organisasi dan Reformasi
Birokrasi
Biro Kepala Daerah
1 Jakarta tempat wahana Meningkatnya Otonomi daerah
memberikan
aparatur negara yang frekuensi dan keleluasaan untuk
mengatur dan
berkarya, mengabdikan kompleksitas acara
dan melayani, serta Pimpinan Daerah 39
menyelesaikan berbagai dalam rangka
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Misi/Program Penghambat Pendorong
permasalahan kota dan menyediakan mengurus rumah
warga, secara efektif, pelayanan publik tangga daerah
meritokratis dan yang berkualitas
berintegritas
Meningkatnya isu-isu Reformasi birokrasi
global dan regional pada Pemerintah
dalam rangka Provinsi DKI Jakarta
meningkatkan citra yang mengarah
dan daya saing kota kepada efektivitas
Jakarta dan efisiensi
pemanfaatan sumber
daya
Pengalaman empirik
yang sangat
memadai
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
1. Program Peningkatan dan - Keterbatasan - Pengalokasian
Pengelolaan Kantor Biro alokasi anggaran, anggaran agar
Umum dan Administrasi adanya efisiensi dikaji realisasi
Sekretariat Daerah terhadap listrik pengeluaran untuk
terkait masuk dalam
penambahan daya perubahan
anggaran
2. Program Pengelolaan - Peningkatan jumlah - Menginventarisir
Kendaraan Operasional inventarisasi kebutuhan
Biro Administrasi barang terkait pemeliharaan
Sekretariat Daerah SOTK baru/ berdasarkan
penggabungan 2 pengajuan
unit mengakibatkan permohonan
alokasi pengguna
pemeliharan tidak
sebanding - Tersedianya
anggaran
- Perbandingan pengelolaan KDO
antara kebutuhan
kendaraan dinas
operasional
dengan
pelaksanaan fungsi
unit kerja
- Mutasi perubahan - Telah terjalinnya
KDO yang cepat kerjasama yang
baik dengan pihak
ketiga (penyedia
jasa pengelolaan
KDO)
3. Program Administrasi Keterlambatan dalam Keinginan dan
Umum dan Peningkatan proses pengadaan komitmen untuk
Sarana Prasarana tender/lelang untuk meningkatkan
Kerumahtanggaan Daerah kegiatan kepuasan terhadap
pemeliharaan dan kualitas pelayanan
perawatan bangunan kerumahtanggaan
sehingga pelayanan yang dilakukan
kurang berjalan
optimal
Biro Kerja Sama Daerah 40
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
No Misi/Program Penghambat Pendorong
Penyesuaian
1 Menjadikan Jakarta tempat Kurangnya SDM kebutuhan pegawai
dalam Anjab
wahana aparatur negara sehingga pelayanan
yang berkarya, mengabdi, dan kinerja tidak
melayani, serta optimal
menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan
warga, secara efektif,
meritokratis dan
berintegritas.
Biro Perekonomian dan Keuangan
1 Menjadikan Jakarta tempat Kurangnya SDM - Mencoba rekrut
wahana aparatur negara sehingga pelayanan dari SKPD lain
yang berkarya, mengabdi, dan kinerja tidak
melayani, serta optimal - Penyesuaian
menyelesaikan berbagai kebutuhan
permasalahan kota dan pegawai dalam
warga, secara efektif, Anjab
meritokratis dan
berintegritas.
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1 Program koordinasi Terbatasnya Jumlah Memaksimalkan
Kebijakan SDM Fungsi SDM yang
tersedia
Biro Kesejahteraan Sosial
1 Menjadikan Jakarta tempat Kurangnya SDM - Mencoba rekrut
dari SKPD lain
wahana aparatur negara sehingga pelayanan
- Penyesuaian
yang berkarya, mengabdi, dan kinerja tidak kebutuhan
pegawai dalam
melayani, serta optimal Anjab
menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan
warga, secara efektif,
meritokratis dan
berintegritas.
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
1 Peningkatan Layanan Belum optimalnya UU Haji, Pergub No.
Mental Spiritual layanan mental 83 Th 2012, Perda
spiritual meliputi : Zonasi
- Penyelenggaraan
haji
- Administrasi tidak
mendukung
rekomendasi izin
rumah ibadah
- Kegiatan mental
spiritual bagi
masyarakat (MT
Lembaga
Keagamaan)
2 Program koordinasi Belum maksimalnya Tuntutan masyarakat
kebijakan koordinasi antar untuk respon cepat
SKPD dan Instansi permasalahan
Vertikal 41
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
3.3. TELAAH RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah
Rencana Strategis K/L dan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel III.3
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra
K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No Sasaran Permasalahan Sebagai Faktor
Jangka Pelayanan Penghambat Pendorong
Menengah Setda
Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG
Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel III.4
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan Telaah Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Permasalahan Faktor
Wilayah terkait Tugas Pelayanan Setda Penghambat Pendorong
dan Fungsi Setda
(1) (2) (3) (4) (5)
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 42
Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan, koordinasi,
pemantauan, evaluasi serta pembinaan urusan pemerintahan umum
dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:
a. Biro Pemerintahan
1) Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat (Optimalisasi pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas
Pembantuan melalui sinkronisasi program Pusat dan Daerah)
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum optimal 43
3) Perlu ketegasan kedudukan dan peran Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
4) Batas wilayah banyak yang rusak dan hilang
b. Biro Hukum
1) Deregulasi/penataan produk hukum daerah
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1) Peningkatan Pelayanan Publik
2) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
d. Biro Kepala Daerah
1) Peningkatan pelayanan keprotokolan dan administrasi
pimpinan daerah
2) Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan tupoksi
keprotokolan
e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
1) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
kerumahtanggaan daerah di Komplek Balaikota Jakarta dan
Rumah Dinas Pimpinan
2) Peningkatan pelayanan pengamanan dalam Komplek
Gedung Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
3) Peningkatan pelayanan umum dan perlengkapan sarana
acara seremonial di dalam dan di luar Komplek Balaikota dan
Rumah Dinas Pimpinan
4) Peningkatan pelayanan administrasi Sekretaris Daerah,
Deputi, Asisten Sekda dan Asisten Deputi
5) Peningkatan kepuasan pelayanan administrasi keuangan
PD/OPD
f. Biro Kerja Sama Daerah
1) Pemetaan potensi yang bisa dikerjasamakan baik dalam
negeri, luar negeri dan pihak ketiga
2) Peningkatan Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan
Perjalanan Dinas SKPD/UKPD
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
3) Penataan hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada 44
event dan organisasi internasional
g. Biro Perekonomian dan Keuangan
1) Jak Lingko - Integrasi Sistem Transportasi;
2) Energi Listrik Alternatif (Solar Panel);
3) Ease of Doing Business – Percepatan dan Kemudahan
Perizinan melalui sistem online;
4) Penguatan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
PAD;
5) Inventarisasi/Sensus & Pemanfaatan Aset Daerah;
6) Peningkatan Fungsi dan Peran BUMD dalam Perekonomian
Daerah;
7) Penguatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan;
8) Pengendalian Inflasi Daerah, Perluasan Akses Keuangan
Daerah, Perluasan Elektronifikasi-Digitalisasi Daerah;
9) Pengembangan JakPreneur;
10) Peningkatan Daya Saing UKM, IKM, dan Koperasi;
11) Optimalisasi Penataan Sarana dan Prasarana PKL; dan
12) Pemberian Dukungan ke UKM, IKM, dan Koperasi dalam
rangka pemulihan pandemi Covid-19.
h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1) Implementasi pemanfaatan ruang dan penataan kawasan
2) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Kualitas Udara
3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4) Koordinasi Pembangunan Infrastruktur
5) Pengendalian Kewajiban Fasos Fasum SIPPT
6) Pengembangan Sanitasi Lingkungan
i. Biro Kesejahteraan Sosial
1) Penanggulangan Kemiskinan
2) Aksesibilitas penyandang disabilitas
3) Perlindungan Perempuan dan Anak
4) Peningkatan Layanan dan Fasilitas Kesehatan
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
1) Optimalisasi penyusunan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijakan
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search