44 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (3) Pembentukan Organisasi Otonom pada masing-masing tingkat, selain Pimpinan Pusat, dibentuk oleh Pimpinan Organisasi Otonom satu tingkat diatasnya dengan rekomendasi Pimpinan Persyarikatan setingkat. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 5 Fungsi Organisasi Otonom berfungsi dalam: 1. Pembentukan dan pembinaan kader Persyarikatan. 2. Pembinaan warga Muhammadiyah dan pembimbingan kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Pengembangan Persyarikatan. Pasal 6 Tugas Organisasi Otonom bertugas: 1. Membentuk dan membina kader Persyarikatan. 2. Membina warga Muhammadiyah dan membimbing kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Mengembangkan Persyarikatan. Pasal 7 Wewenang (1) Organisasi Otonom berwenang mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. (2) Organisasi Otonom Khusus berwenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya. BAB IV ORGANISASI Pasal 8 Anggota (1) Anggota Organisasi Otonom Umum yang telah memenuhi persyaratan diproses menjadi anggota Muhammadiyah. (2) Anggota Organisasi Otonom Khusus adalah anggota Muhammadiyah. (3) Ketentuan tentang keanggotaan Organisasi Otonom diatur oleh organisasinya masingmasing. Pasal 9 Susunan Susunan Organisasi dan Susunan Pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Otonom masing-masing. Pasal 10 Pimpinan (1) Pemilihan, penetapan, dan masa jabatan Pimpinan Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 45 (2) Syarat angggota Pimpinan: a. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun kecuali yang belum memenuhi syarat usia. b. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. c. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah. e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya. f. Tidak merangkap jabatan dengan keanggotaan pimpinan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan. g. Tidak merangkap keanggotaan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan. (3) Calon pimpinan yang akan diajukan dalam permusyawaratan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat atau Pimpinan Persyarikatan yang mewilayahi langsung Organisasi Otonom bagi yang strukturnya berbeda dengan Persyarikatan. BAB V PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT Pasal 11 Permusyawaratan dan Rapat (1) Permusyawaratan dan Rapat Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masingmasing. (2) Acara dan materi pokok Permusyawaratan Organisasi Otonom harus mendapat persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. (3) Keputusan Permusyawaratan ditanfidz oleh Organisasi Otonom setelah mendapat pengesahan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat. BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 12 Hubungan (1) Pimpinan Organisasi Otonom berhubungan langsung dengan Pimpinan Persyarikatan setingkat. (2) Pimpinan Organisasi Otonom mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom lain dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat dan yang dituju. (3) Pimpinan Organisasi Otonom dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri setelah mendapat persetujuan Pimpinan Pusat Organisasi Otonom dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta melaporkan hasilnya. Pasal 13 Tata Kerja Tata Kerja Pimpinan Organisasi Otonom diatur oleh masing-masing Organisasi Otonom. BAB VII PEMBINAAN DAN BIMBINGAN Pasal 14 Pembinaan Pembinaan Organisasi Otonom dilakukan dengan: 1. Komunikasi dan koordinasi secara berkala antara Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Organisasi Otonom.
46 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2. Pengarahan oleh Pimpinan Persyarikatan kepada Pimpinan Organisasi Otonom. 3. Penegakan aturan, ketentuan dan norma organisasi. Pasal 15 Bimbingan Bimbingan Organisasi Otonom dilakukan dengan: 1. Penyertaan Organisasi Otonom dalam kegiatan Persyarikatan. 2. Penugasan Organisasi Otonom dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan. BAB VIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 16 Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan Kekayaan Organisasi Otonom secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Otonom masing-masing tingkat dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas ijin tertulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB IX PENGAWASAN DAN SANKSI Pasal 17 Pengawasan Pengawasan terhadap Organisasi Otonom dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan pada semua tingkat. Pasal 18 Sanksi Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku. BAB X LAPORAN Pasal 19 Laporan (1) Laporan akhir masa jabatan selama satu masa periode tentang hasil kerja Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Laporan tahunan tentang perkembangan Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus diluar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 47 (4) Laporan internal Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing. BAB XI PEMBUBARAN Pasal 20 Pembubaran (1) Pembubaran Organisasi Otonom dilakukan apabila melakukan penyimpangan terhadap prinsip, garis, dan kebijakan Persyarikatan. (2) Pembubaran Organisasi Otonom diputuskan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (3) Setelah Organisasi Otonom dinyatakan bubar, segala hak milik kembali kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Ketentuan Peralihan (1) Qa’idah ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom. (2) Peraturan-peraturan Organisasi Otonom yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Qa’idah ini dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan perubahan. (3) Organisasi Otonom melakukan penyesuaian dengan Qa’idah ini selambat-lambatnya pada Permusyawaratan masing-masing. (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Qa’idah ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB XIII PENUTUP Pasal 22 Penutup Qa`idah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PP/1982 tentang Qa`idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi ’Aisyiyah. Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal: 02 Rajab 1428 H 17 Juli 2007 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh
48 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor: 22/KEP/I.0/B/2009 tentang: PENETAPAN ’AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa’idah Organisasi Otonom Muhammadiyah; Menimbang : 1. bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 M tentang Qa’idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Organisasi Otonom Khusus; 2. bahwa ‘Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Qa’idah Organisasi Otonom Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi otonom Khusus; 3. bahwa penetapan ‘Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa’idah Organisasi Otonom Muhammadiyah; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 77.1/KEP/I.0/B/2005 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2005-2010 M E M U T U S K A N Menetapkan : PENETAPAN ’AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS Pertama : Menetapkan ‘Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus. Kedua : Memberi wewenang kepada ’Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 49 Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 08 Shafar 1430 H 03 Februari 2009 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh NBM. 563653 NBM. 157825
50 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor : 10/KEP/I.0/B/2003 Tentang: PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 92/SK-PP/VI – B/1.b/1999 TENTANG KEBANGKITAN KEMBALI GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN DALAM MUHAMMADIYAH Bismillaahirrahmaanirrahiim Pimpinan Pusat Muhammadiyah : Memperhatikan : 1. Maklumat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 302/IVA/61 hal : Hizbul Wathan (H.W.) sesudah adanya perintah peleburan Organisasi Kepanduan; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/SK-PP/VI – B/1.b/1999 tentang Kebangkitan Kembali Kepanduan Hizbul Wathan dalam Muhammadiyah; Menimbang : Bahwa pada diktum keputusan pada surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/SK-PP/VI–B/1.b/1999 tentang Kebangkitan Kembali Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dalam Muhammadiyah terdapat kekurangan sehingga perlu disempurnakan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Bab II Pasal 3 ayat (7) dan Bab VI Pasal 18; 2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 16 M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 92/SK-PP/VI-B/1.b/1999 TENTANG KEBANGKITAN KEMBALI GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN DALAM MUHAMMADIYAH. Pertama : Menyempurnakan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/SK-PP/VI-B/1.b/1999 tentang Kebangkitan Kembali Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dalam Muhammadiyah dengan diktum keputusan sebagai berikut : 1. Mencabut kembali Maklumat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 302/IV-A/`61 hal : Hizbul Wathan (H.W.) sesudah adanya perintah peleburan Organisasi Kepanduan. 2. Membangkitkan kembali Gerakan Kepanduan “HIZBUL WATHAN” dalam Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Kepanduan yang berdiri sendiri, terpisah dari Gerakan Pramuka. 3. Gerakan Kepanduan “HIZBUL WATHAN” merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 51 Kedua : Ketentuan lain tentang organisasi Kepanduan Hizbul Wathan akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri. Ketiga : Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari keputusan sebelumnya, berlaku mulai tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 1 Dzulhijjah 1423 H 2 Februari 2003 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif Drs. H. Haedar Nashir, M.Si. Tembusan: 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 2. Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat 3. Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat 4. Pimpinan Wilayah, Daerah dan Cabang Muhammadiyah seluruh Indonesia lewat BRM 5. Kwartir Nasional Pramuka
52 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH QAIDAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 01/QDH/I.0/B/2021 TENTANG AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Amal Usaha Muhammadiyah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, perlu dibuat Qaidah mengenai Amal Usaha Muhammadiyah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Amal Usaha Muhammadiyah; Mengingat : 1 Pasal 7 Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/Kep/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah; 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/1.0/B/2015 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Periode 2015–2020; 6. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 2 Oktober 2021; MEMUTUSKAN: Menetapkan : QAIDAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG AMAL USAHA MUHAMMADIYAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Qaidah ini yang dimaksud dengan: 1. Muhammadiyah adalah Persyarikatan berbadan hukum yang merupakan gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 2. Ideologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 53 4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat. 5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Ranting, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam rantingnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 8. ‘Aisyiyah adalah organisasi otonom khusus yang diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha. 9. Cabang Istimewa adalah kesatuan anggota Muhammadiyah dan simpatisan yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. 10. Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah dalam menyelenggarakan Amal Usaha Muhammadiyah, program, dan kegiatan di bidangnya. 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah aturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Amal Usaha Muhammadiyah. 12. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh masing-masing Majelis tingkat pusat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Amal Usaha Muhammadiyah. 13. Amal Usaha Muhammadiyah, selanjutnya disebut AUM, adalah usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, bersifat nirlaba, terlembaga, permanen, dan melaksanakan kegiatan tertentu. 14. Kode etik dan kode perilaku adalah panduan keutamaan moral bagi setiap penanggung jawab, penyelenggara, pengelola, dan pegawai AUM, baik di dalam maupun di luar aktifitas pekerjaan yang diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat. 15. Pengawasan penyelenggaraan AUM adalah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah terhadap AUM. 16. Penghargaan adalah pemberian karena prestasi yang dilakukan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah kepada AUM. BAB II DASAR DAN PRINSIP Pasal 2 Dasar AUM diselenggarakan berdasarkan pada Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pasal 3 Prinsip AUM diselenggarakan dengan prinsip berkeadilan, keikhlasan, kejujuran, amanah, profesional, transparan, akuntabel, peduli kaum duafa, dan keseimbangan yang memadukan ilmu, iman, dan amal.
54 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB III LANDASAN FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS Pasal 4 Landasan Filosofis dan Ideologis (1) AUM berlandaskan filosofi gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, dan tajdid. (2) AUM berlandaskan ideologi paham Islam berkemajuan, berpandangan wasathiyah. BAB IV KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Pasal 5 Kode Etik dan Kode Perilaku (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan penanggung jawab, penyelenggara, pengelola, dan karyawan AUM. (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar penanggung jawab, penyelenggara, pengelola, dan karyawan AUM: a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, profesional, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan berakhlak mulia; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dalam Muhammadiyah; d. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan pimpinan Muhammadiyah; e. menggunakan kekayaan dan barang milik Muhammadiyah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; f. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; g. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan Muhammadiyah; h. tidak menyalahgunakan informasi intern Muhammadiyah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; dan i. memegang teguh nilai dasar Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). (3) Penanggung jawab, penyelenggara, pengelola, dan pegawai AUM wajib menaati kode etik dan kode perilaku. (4) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat. BAB V JENIS Pasal 6 Jenis AUM meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, hukum, seni budaya, olahraga, dan kemasyarakatan lainnya. BAB VI FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 7 Fungsi AUM berfungsi sebagai pusat pelayanan, fasilitator, pemberdayaan, dan dakwah bagi kader dan umat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 55 Pasal 8 Tujuan Tujuan AUM sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. BAB VII NAMA, LAMBANG, DAN LOGO Pasal 9 Nama Nama pada AUM wajib mencantumkan kata Muhammadiyah. Pasal 10 Lambang Lambang pada AUM wajib memuat lambang Muhammadiyah. Pasal 11 Logo Logo pada AUM mencerminkan identitas Muhammadiyah dan ciri khas serta nilai-nilai yang dikembangkan pada AUM. BAB VIII PEMILIK, PENDIRIAN, PENANGGUNG JAWAB, DAN PENYELENGGARA Pasal 12 Pemilik Muhammadiyah sebagai badan hukum merupakan pemilik AUM. Pasal 13 Pendirian (1) Pendirian AUM dapat dilakukan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting. (2) Pendirian AUM yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa wajib mendapat surat persetujuan dari Pimpinan Pusat. (3) Pendirian AUM yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah wajib mendapat surat persetujuan dari pimpinan Muhammadiyah setingkat. (4) Pendirian AUM yang dilakukan AUM wajib mendapat surat persetujuan dari pimpinan Muhammadiyah pendiri AUM. Pasal 14 Penanggung Jawab Pimpinan Pusat merupakan penanggung jawab AUM.
56 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 15 Penyelenggara (1) Majelis di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ortom khusus merupakan penyelenggara AUM. (2) Majelis di tingkat pusat sesuai bidangnya membantu Pimpinan Pusat mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan pencatatan, pemberian piagam, dan pemberian Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Pendirian AUM. (3) Majelis tingkat pusat berwenang membuat Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti Pedoman Pimpinan Pusat dalam penyelenggaraan AUM sesuai bidangnya. BAB IX KEDUDUKAN Pasal 16 Kedudukan (1) AUM berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, dan cabang istimewa. (2) AUM yang diselenggarakan ‘Aisyiyah berkedudukan di bawah ‘Aisyiyah. (3) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain tentang kedudukan AUM. BAB X PENGESAHAN PENDIRIAN AUM Pasal 17 Pengesahan Pendirian AUM (1) Pengesahan Pendirian AUM dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat dalam bentuk Keputusan Pimpinan Pusat. (2) Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Pendirian AUM digunakan untuk pengurusan perizinan di pemerintahan. (3) Syarat dan tata cara pendirian AUM diatur oleh Pimpinan Pusat. BAB XI PENGELOLA DAN PEGAWAI Pasal 18 Pengelola (1) Pengelola AUM merupakan pimpinan AUM yang bertugas atas keberlangsungan AUM. (2) Penetapan susunan dan personalia pengelola AUM diatur oleh Pimpinan Pusat. Pasal 19 Pegawai (1) Pegawai AUM merupakan pegawai Muhammadiyah. (2) Kepegawaian AUM diatur oleh Pimpinan Pusat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 57 BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 20 Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan kekayaan AUM milik Muhammadiyah. (2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUM. (3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak lain dalam melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUM. (4) Keuangan dan kekayaan AUM dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. (5) AUM menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan bidang dan tingkatannya. (6) AUM wajib memperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan operasional dan pengembangan. BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 Pembinaan Majelis sesuai bidang dan tingkatannya melakukan pembinaan terhadap AUM dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah atau ’Aisyiyah sesuai tingkatannya secara periodik. Pasal 22 Pengawasan (1) Majelis sesuai bidang dan tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap AUM dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah atau ’Aisyiyah sesuai tingkatannya secara periodik. (2) Majelis sesuai bidang dan tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap Renja dan RAPB AUM kemudian melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah atau ’Aisyiyah sesuai tingkatannya secara periodik. BAB XIV PENGHARGAAN Pasal 23 Penghargaan Majelis sesuai bidang dan tingkatannya memberikan penghargaan kepada AUM yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan. BAB XV HUBUNGAN DAN KERJA SAMA Pasal 24 Hubungan dan Kerja Sama Hubungan dan kerja sama AUM dengan pihak lain dalam dan luar negeri diatur oleh Pimpinan Pusat.
58 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB XVI LAPORAN Pasal 25 Laporan (1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh pimpinan AUM dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis sesuai bidang dan tingkatannya. (2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh pimpinan AUM dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis sesuai bidang dan tingkatannya. BAB XVII KETENTUAN LAIN Pasal 26 Ketentuan Lain Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qaidah Pimpinan Pusat ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Ketentuan Peralihan Pada saat Qaidah ini berlaku: a. Aturan yang mengatur AUM tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Qaidah ini; b. AUM yang ada sebelum berlakunya Qaidah ini wajib menyesuaikan dengan Qaidah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Qaidah ini dinyatakan berlaku. BAB XIX PENUTUP Pasal 28 Penutup Qaidah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 22 Rabiulawal1443 H 29 Oktober 2021 M Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. Prof. Dr. H. ABDUL MU’TI, M.Ed. NBM 545549 NBM 750178
. PERATURAN UNSUR PEMBANTU PIMPINAN MUHAMADIYAH
60 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 01/PRN/I.0/B/2012 TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru; b. bahwa adanya perubahan nomenklatur Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah menjadi Majelis Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.0/B/2010 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010 – 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010- 2015; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 19 Maret 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 61 2. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat. 3. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi. 4. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. 5. Amal usaha, program, dan kegiatan adalah bentuk usaha di bidang pendidikan tinggi. 6. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis. 7. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat terhadap Majelis. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan 1. Majelis berkedudukan di tingkat Pimpinan Pusat. 2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan berfungsi dalam: a. pembinaan ideologi Muhammadiyah; b. pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; c. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi; d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional; e. pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi; f. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi; g. penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Pasal 4 Tugas Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan bertugas: a. membina ideologi Muhammadiyah; b. mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; c. merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan catur dharma perguruan tinggi; d. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga profesional; e. mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi; f. melakukan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi;
62 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH g. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Pasal 5 Wewenang Majelis berwenang: a. Menetapkan Ketentuan tentang: 1. pembinaan ideologi Muhammadiyah; 2. pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; 3. perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan catur dharma perguruan tinggi; 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional; 5. pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi; 6. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan tinggi; b. Mengusulkan pendirian dan pembubaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada Pimpinan Pusat; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, Ketua, Direktur, dan Badan Pembina Harian kepada Pimpinan Pusat; d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Wakil Ketua, dan Wakil Direktur. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan Kerja 1. Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang pendidikan tinggi dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Pusat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan di bawahnya dilakukan atas nama Pimpinan Pusat. 2. Majelis mengadakan hubungan horisontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Pusat. 3. Majelis dengan persetujuan Pimpinan Pusat dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Pusat. 4. Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain di luar Persyarikatan baik dalam maupun luar negeri berdasarkan aturan Pimpinan Pusat. Pasal 7 Tata Kerja Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan prinsip partisipatif berdasarkan aturan-aturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan 1. Syarat Pimpinan Majelis : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 63 c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan pimpinan persyarikatan; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah; g. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan muhammadiyah di semua tingkat; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat. Pasal 9 Susunan Susunan pimpinan Majelis terdiri atas: a. Ketua dan Wakil Ketua; b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris; c. Bendahara dan Wakil Bendahara; d. Ketua Divisi/Bidang yang diperlukan; e. Anggota. Pasal 10 Penetapan Penetapan Pimpinan Majelis oleh Pimpinan Pusat. Pasal 11 Masa Jabatan 1. Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. 2. Jabatan ketua Majelis dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan. 3. Masa jabatan pergantian antar-waktu ketua Majelis tidak dihitung sebagai masa jabatan. 4. Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Pusat. 5. Pimpinan Majelis yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan Majelis yang baru. BAB VI RAPAT-RAPAT Pasal 12 Rapat Pimpinan Majelis 1. Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: a. Rapat Pleno; b. Rapat Harian; c. Rapat Divisi/Bidang. 2. Rapat Pleno merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh semua anggota Pimpinan Majelis, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, membicarakan tentang kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan dalam bidangnya.
64 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 3. Rapat Harian merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, membicarakan tentang pelaksanaan keputusan rapat pleno, keputusan rapat bidang, kebijakan organisasi, dan kegiatan rutin. 4. Rapat Divisi/Bidang merupakan rapat divisi/bidang tertentu dalam Majelis yang dihadiri oleh anggota divisi/bidang yang bersangkutan, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, membicarakan masalah yang berkaitan dengan tugas divisi/bidangnya. Rapat Divisi/Bidang dapat mengundang divisi/bidang lain. Pasal 13 Rapat Kerja Majelis 1. Rapat Kerja Majelis merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis untuk membahas dan memutuskan penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan, diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan. 2. Acara Rapat Kerja: a. Laporan Kerja Majelis; b. penyelenggaraan program Majelis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian; c. masalah umum yang berkaitan dengan bidang tugas Majelis; dan d. usul-usul. 3. Rapat Kerja dihadiri oleh: a. wakil Pimpinan Pusat; b. Pimpinan Majelis; c. wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat yang terkait; d. undangan. 4. Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Pusat. Pasal 14 Rapat Koordinasi 1. Rapat Koordinasi merupakan rapat antara Majelis dengan pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis sekurangkurangya dua kali dalam satu masa jabatan. 2. Acara Rapat Koordinasi: a. kebijakan Persyarikatan tentang pendidikan tinggi; b. kebijakan tentang pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah; c. pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah; d. hal lain yang dianggap urgen. 3. Rapat Koordinasi dihadiri oleh: a. Pimpinan Majelis; b. Ketua Badan Pelaksana Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah; c. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah; d. Undangan. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 15 Keuangan 1. Majelis dapat mengusahakan dana dari sumber yang halal, sah, dan tidak mengikat atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Pusat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 65 2. Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Pusat. 3. Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang disahkan oleh Pimpinan Pusat. Pasal 16 Kekayaan 1. Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat. 2. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Pusat. 3. Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Majelis atas ijin tertulis Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan oleh Pimpinan Pusat. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 17 Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Pusat secara periodik dan/atau insidental. BAB IX LAPORAN Pasal 18 Laporan 1. Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis pada akhir masa jabatan, disampaikan kepada Pimpinan Pusat. 2. Laporan Tahunan tentang perkembangan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis disampaikan kepada Pimpinan Pusat. 3. Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Ketentuan Peralihan 1. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini. 2. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua aturan yang mengatur Majelis yang sudah ada harus disesuaikan secara bertahap dengan Peraturan ini. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat.
66 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB XI PENUTUP Pasal 20 Penutup Peraturan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 24 Jumadil Awal 1433 H 16 April 2012 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM: 563653 NBM: 608658 ...
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 67 PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 03/PRN/I.0/B/2012 TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 138/KEP/I.0/B/2008 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu ditetapkan Peraturan Majelis Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 - 2015; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Oktober 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 3. Majelis adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan bidang pendidikan dasar dan menengah. 4. Amal Usaha, Program, dan Kegiatan adalah bentuk usaha bidang pendidikan dasar dan menengah serta madrasah dan pondok pesantren.
68 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 5. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis. 6. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis. 7. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Majelis berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan pada masing-masing tingkat. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Majelis berfungsi sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan Persyarikatan, meliputi: a. Pembinaan ideologi Muhammadiyah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. b. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. d. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan. e. Pengembangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. f. Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dasar dan menengah. g. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah. Pasal 4 Tugas (1) Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan Persyarikatan, meliputi: a. Pembinaan ideologi Muhammadiyah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. b. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. d. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan. e. Pengembangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. f. Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dasar dan menengah. g. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah. (2) Majelis tingkat pusat bertugas: a. Mengatur Pelaksanaan pasal 4 ayat (1). b. Mengatur pendirian dan pembubaran sekolah, madrasah dan pondok pesantren. c. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan. d. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil-Wakil Kepala Sekolah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 69 e. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian Pengawas. f. Mengatur penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. g. Mengatur penetapan Komite Sekolah. h. Menetapkan kurikulum nasional dan kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, dan bahasa Inggris (ISMUBARIS). (3) Majelis tingkat wilayah bertugas: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pendirian dan pembubaran SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/ SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah. d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala SMA/SMK/MA/Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah. e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMA/SMK/MA Mu’aliminMu’alimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah. f. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tingkat SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat. (4) Majelis tingkat daerah bertugas: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pendirian SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. c. Mengusulkan pembubaran SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah. d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. e. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat. f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat, dan SMA/SMK/MA/ Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. h. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tingkat SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat. (5) Majelis tingkat Cabang bertugas: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pendirian SD/ SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah. c. Mengusulkan Pembubaran SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. d. Mengusulkan pegangkatan dan pemberhentian Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah melalui Majelis Daerah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. e. Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada majelis Daerah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
70 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SD/SDLB/MI/MD bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SD/SDLB/ MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. h. Mengesahkan RAPB SD/MI dan bentuk lain yang sederajat. Pasal 5 Wewenang (1) Majelis tingkat pusat sampai dengan cabang berwenang melaksanakan kebijakan Persyarikatan dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah, meliputi: a. Pembinaan ideologi Muhammadiyah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. b. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. d. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan. e. Pengembangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. f. Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dasar dan menengah. g. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah. (2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan: a. Ketentuan tentang tata cara: 1) Pelaksanaan pasal 5 ayat (1). 2) Pendirian dan pembubaran sekolah, madrasah dan pondok pesantren dengan ketentuan: 1. Pendirian SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 2. Pendirian SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Pendirian SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 4. Pembubaran SD/MI/SMP/MTs/SMP LB, dan SMA/SMK/MA/Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Sekolah, dengan ketentuan: 1. Kepala SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 2. Kepala SD/SDLB/MD/MI/SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Wakil Kepala SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat wilayah. 4. Wakil Kepala SD/MI/SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Majelis tingkat daerah. 4) Pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan dengan ketentuan penetapannya oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 5) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas. 6) Penyusunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. 7) Penetapan Komite Sekolah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 71 b. Kurikulum nasional dan kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, dan bahasa Inggris (ISMUBARIS). c. Ketentuan dan tata cara yang berhubungan dengan kasus khusus. (3) Majelis tingkat wilayah berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pendirian SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. c. Mengusulkan pendirian pondok pesantren kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. d. Mengusulkan pembubaran SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. f. Mengangkat dan memberhentikan Wakil-Wakil Kepala SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat. g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMA/SMK/MA /Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. h. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tingkat SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat. (4) Majelis tingkat daerah berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pendirian SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. c. Mengusulkan pendirian pondok pesantren kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. d. Mengusulkan pembubaran SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah. e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. f. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat. g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMP/MTs/SMP LB, dan SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. i. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tingkat SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat. (5) Majelis tingkat cabang berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pendirian SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah. c. Mengusulkan pendirian pondok pesantren kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. d. Mengusulkan pembubaran SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
72 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH e. Mengusulkan pegangkatan dan pemberhentian Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah melalui Majelis tingkat daerah. f. Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Majelis tingkat daerah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. g. Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah melalui Majelis tingkat daerah. h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SD/SDLB/ MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah melalui Majelis tingkat daerah. i. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat. (6) Tata cara pendirian, penyelenggaraan dan pembubaran pondok pesantren sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf c diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis. (7) Dalam hal terdapat Majelis tingkat cabang menyelengarakan SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat, Majelis tingkat cabang berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pembubaran SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah. c. Mengusulkan pegangkatan dan pemberhentian Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil-Wakil Kepala SMP/MTs/ SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Majelis tingkat daerah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. (8) Dalam hal terdapat Majelis tingkat cabang menyelengarakan SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat, Majelis tingkat cabang berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pembubaran SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil-wakil Kepala SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Majelis tingkat wilayah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMA/SMK/MA/ Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 73 Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMA/SMK/ MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. (9) Dalam hal terdapat Majelis tingkat daerah menyelengarakan SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat, Majelis tingkat daerah berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pembubaran SMA/SMK/MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah. c. Mengusulkan pegangkatan dan pemberhentian Kepala SMA/SMK/MA/Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil-Wakil Kepala SMA/SMK/ MA/Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Majelis tingkat wilayah dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. e. Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMA/SMK/MA/ Mu’alliminMu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMA/SMK/MA/ Mu’allimin-Mu’allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. (10) Dalam hal terdapat Majelis tingkat daerah menyelengarakan SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat, Majelis tingkat daerah berwenang: a. Melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a. b. Mengusulkan pembubaran SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah. c. Mengusulkan pegangkatan dan pemberhentian Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat. e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengawas SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. (11) Dalam hal terdapat Ranting yang menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan, penyelenggaraannya di bawah pembinaan Majelis tingkat cabang. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan setingkat. (2) Majelis mengadakan hubungan horisontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan.
74 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (3) Majelis dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya. (4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. Dalam hal hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 7 Tata Kerja Majelis menyusun tata terja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan aturan-aturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Majelis: a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. c. Dapat menjadi teladan dalam perjuangan Muhammadiyah. d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah. e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya. f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi pimpinan tingkat daerah, wilayah, dan pusat. g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya. (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Majelis terdiri atas : 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua Bidang Pendidikan Dasar. 5. Ketua Bidang Pendidikan Menengah. 6. Ketua Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 7. Ketua Bidang terkait yang diperlukan. 8. Anggota. Pasal 10 Penetapan Penetapan Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 75 Pasal 11 Masa Jabatan (1) Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (2) Jabatan ketua Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut. (3) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas usul Pimpinan Majelis, dan/atau kebijakan Persyarikatan. (4) Pimpinan Majelis yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Pimpinan Majelis yang baru. BAB VI RAPAT Pasal 12 Rapat Pimpinan Majelis (1) Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: a. Rapat Harian. b. Rapat Bidang. c. Rapat Pleno. (2) Rapat Harian ialah rapat Pimpinan Majelis yang anggotanya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, diadakan sekurangkurangnya satu kali dalam satu minggu, membahas pelaksanaan keputusan rapat pleno, keputusan rapat bidang, kebijakan organisasi, dan kegiatan rutin. (3) Rapat Bidang ialah rapat bidang tertentu dalam Majelis yang dihadiri oleh anggota bidang yang bersangkutan, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua minggu, membahas pelaksanaan program dan kegiatan bidang masing-masing. Rapat Bidang dapat mengundang pihak lain yang diperlukan. (4) Rapat Pleno ialah rapat Pimpinan Majelis yang anggotanya terdiri atas semua anggota Pimpinan Majelis, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, membahas kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan. Pasal 13 Rapat Kerja Majelis (1) Rapat Kerja Majelis ialah rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis untuk membahas penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan, diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan. (2) Acara Rapat Kerja: a. Laporan Majelis. b. Penyelenggaraan program, meliputi penjabaran, pelaksanaan, dan penilaian. c. Masalah umum yang berkaitan dengan bidang tugas Majelis. (3) Rapat Kerja dihadiri oleh: a. Tingkat pusat: 1) Anggota Majelis tingkat pusat. 2) Wakil Majelis tingkat wilayah. 3) Undangan. b. Tingkat wilayah: 1) Anggota Majelis tingkat wilayah. 2) Wakil Majelis tingkat daerah. 3) Undangan.
76 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH c. Tingkat Daerah: 1) Anggota Majelis tingkat daerah. 2) Wakil Majelis tingkat cabang. 3) Undangan. d. Tingkat cabang: 1) Anggota Majelis tingkat cabang. 2) Wakil Pimpinan ranting. 3) Undangan. (4) Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. Pasal 14 Rapat Koordinasi (1) Rapat Koordinasi adalah rapat antara Majelis dengan Pengurus dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan dasar dan menengah, diadakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Majelis. Rapat Koordinasi diadakan di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. (2) Rapat Koordinasi membahas pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan di bidang pendidikan dasar dan menengah. (3) Rapat Koordinasi dihadiri oleh: a. Tingkat pusat: 1) Anggota Majelis tingkat pusat. 2) Pengurus dan Pimpinan Amal Usaha yang dikelola oleh Majelis. 3) Undangan. b. Tingkat wilayah: 1) Anggota Majelis tingkat wilayah. 2) Pengurus dan Pimpinan Amal Usaha yang dikelola oleh Majelis. 3) Undangan. c. Tingkat Daerah: 1) Anggota Majelis tingkat daerah. 2) Pengurus dan Pimpinan Amal Usaha yang dikelola oleh Majelis. 3) Undangan. d. Tingkat Cabang: 1) Anggota Majelis tingkat cabang. 2) Pengurus dan Pimpinan Amal Usaha yang dikelola oleh Majelis. 3) Undangan. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 15 Keuangan (1) Majelis dapat mengusahakan dana dari sumber yang halal, sah, dan tidak mengikat atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan setingkat. (2) Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. Pasal 16 Kekayaan (1) Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 77 (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas ijin tertulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI Pasal 17 Pengawasan dan Sanksi (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan pada semua tingkat secara periodik dan/atau insidental. (2) Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku. (3) Peraturan tentang pengawasan dan sanksi ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB IX LAPORAN Pasal 18 Laporan (1) Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis pada akhir masa jabatan, disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat, tembusannya disampaikan kepada Majelis satu tingkat di atasnya. (2) Laporan Tahunan tentang perkembangan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat, tembusannya disampaikan kepada Majelis satu tingkat di atasnya. (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Persyarikatan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai. (4) Sistem pelaporan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Ketentuan Peralihan (1) Peraturan ini menjadi dasar penyusunan peraturan di bawahnya. (2) Ketentuan-ketentuan tentang Majelis yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
78 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB XI PENUTUP Pasal 20 Penutup Peraturan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 138/KEP/I.0/B/2008 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 24 Zulkaidah 1433 H 10 Oktober 2012 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658 .
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 79 PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 01/PRN/I.0/B/2015 TENTANG MAJELIS TARJIH DAN TAJDID BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 47/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 47/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 47/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentangJenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015; 3. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS TARJIH DAN TAJDID.
80 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Filosofi Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya memiliki landasan filosofis sebagai berikut: 1. Melaksanakan gerakan Islam, da'wah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumberpada Al-Qur`an dan As-Sunnah dan berasas Islam. 2. Mengembangkan kajian-kajian untuk pemurnian dan pengembangan dalam berbagai aspek. 3. Menggunakan manhaj tarjih, dengan prinsip tajdid, keterbukaan, toleransi, dan tidak terikat pada mazhab tertentu. 4. Menghasilkan produk yang menjadi rujukan bagi seluruh warga dan gerakan Muhammadiyah yang dilakukan secara terorganisasi guna mengantisipasi perkembangan jaman. Pasal 2 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 3. Majelis Tarjih dan Tajdid, selanjutnya disebut Majelis,adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara usaha-usaha dalam bidang tarjih dan tajdid sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan. 4. Anggota Tarjih adalah ulama dan cendekiawan Anggota Persyarikatan Muhammadiyah baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bertarjih dan bertajdid yang di tetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atas usul Majelis masing-masing tingkat. 5. Musyawarah Tarjih adalah suatu forum yang diberi kewenangan untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. 6. Program adalah bentuk usaha bidang tarjih dan tajdid, berupa tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Majelis secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 7. Kegiatan adalah bentuk usaha bidang tarjih dan tajdid, berupa tindakan di masyarakat, meliputi aktifitas dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 8. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan usahausaha, pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis. 9. Pembinaana dalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukanoleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis dalam menyelenggarakan usaha-usaha, program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis yang berprestasi. 12. Sanksi adalah tindakan administrative dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis, institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 81 BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 3 Kedudukan dan Pembentukan (1) Majelis berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, Daerah, dan cabang. (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berdasar kebutuhan. BAB III FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4 Fungsi Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menyelenggarakan tugas pokok Persyarikatan dalam bidang tarjih dan tajdid sesuai kebijakan Persyarikatan, meliputi: 1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis. 2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan usahausaha yang dilakukan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam bidang tarjih dan tajdid . 4. Pengembangankualitasdankuantitasusaha-usaha yang dilakukan. 5. Penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid. 6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tarjih dan tajdid. Pasal 5 Tugas (1) Majelis bertugas menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang tarjih dan tajdid sesuai dengan kebijakan pimpinan Persyarikatan. (2) Majelis tingkat pusat bertugas mengatur pelaksanaan pasal 4: (3) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang bertugas melaksanakan aturan dari Majelis tingkat pusat. Pasal 6 Wewenang (1) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis tentang pelaksanaan pasal 4; (2) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang berwenang menyelenggarakan usaha-usaha sebagaimana di tetapkan pada Pasal 6 ayat (1). BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 7 Hubungan (1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan usaha-usaha Persyarikatan di bidang tabligh dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan setingkat.
82 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (2) Majelis mengadakan hubungan horizontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan. (3) Majelis dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya. (4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. Dalam hal hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal8 Tata Kerja Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 9 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Majelis: a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah. d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah. e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya. f. Telah menjadi Anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, wilayah, dan pusat. g. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal. h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. (2) Penyimpangan dari ketentuan Pasal 9 angka 6, 7, dan 8 dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berdasar Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal10 Susunan Susunan pimpinan Majelis terdiri dari: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang. Pasal11 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 83 (3) Jabatan Ketua Pimpinan Majelis dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Majelis berakhir pada waktu dilakukan serah-terima jabatan dengan Pimpinan yang baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. BAB VI ANGGOTA TARJIH Pasal 12 Keanggotaan (1) Persyaratan Anggota Tarjih adalah ulama dan cendekiawan Anggota Persyarikatan baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bertarjih dan bertajdid. (2) Anggota Tarjih diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas usul Majelis masing-masing tingkat. (3) Masa jabatan Anggota Tarjih sama dengan masa jabatan Anggota Majelis. (4) Anggota Tarjih memiliki hak sebagai Anggota Musyawarah, menyampaikan pendapat, dan hak suara dalam permusyawaratan. (5) Anggota Tarjih memiliki kewajiban menghadiri permusyawaratan, mematuhi dan mentaati putusan permusyawaratan. (6) Anggota Tarjih di tetapkan oleh Pimpinan Persyarikatan atas usul Majelis. (7) Jumlah dan tata cara pengusulan Anggota Tarjih diatur dalam Ketentuan Majelis. Pasal 13 Anggota Tarjih Tingkat Pusat Anggota Tarjih tingkat pusat terdiri dari ulama dan cendekiawan Anggota Muhammadiyah yang di tetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis tingkat pusat. Pasal 14 Anggota Tarjih Tingkat Wilayah Anggota Tarjih tingkat wilayah terdiri dari ulama dan cendekiawan Anggota Muhammadiyah yang di tetapkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atas usul Majelis tingkat wilayah. Pasal 15 Anggota Tarjih Tingkat Daerah Anggota Tarjih tingkat Daerah terdiri dari ulama dan cendekiawan Anggota Muhammadiyah yang di tetapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah atas usul Majelis tingkat Daerah . BABVII PERMUSYAWARATAN Pasal 16 Musyawarah Nasional (1) Musyawarah Nasional adalah musyawarah Tarjih yang diselenggarakan oleh Majelis tingkat pusat atas nama Pimpinan Persyarikatan. (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode.
84 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (3) Tata tertib Musyawarah Nasional di tetapkan oleh Majelis tingkat pusat. (4) Musyawarah Nasional dihadiri oleh : a. Anggota , terdiri atas: 1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) Anggota Majelis tingkat pusat; 3) Anggota Tarjih tingkat pusat; 4) Utusan Wilayah; b. Peninjau,yaitu pihak lain yang dipandang perlu diundang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis tingkat pusat; (5) Keputusan Musyawarah Nasional: a. keputusan Musyawarah Nasional di tetapkan oleh Anggota Musyawarah tingkat pusat; b. keputusan Musyawarah Nasional selambat-lambatnya dua bulan sesudah musyawarah, disampaikan oleh Majelis tingkat pusat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditanfidzkan; c. keputusan Musyawarah Nasional berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bersifat mengikat; d. keputusan Musyawarah Nasional hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Nasional berikutnya. Pasal 17 Musyawarah Wilayah (1) Musyawarah Wilayah adalah musyawarah Tarjih yang diselenggarakan oleh Majelis tingkat wilayah atas nama Pimpinan Persyarikatan. (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode. (3) Tata tertib Musyawarah Wilayah di tetapkan oleh Majelis tingkat wilayah. (4) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh : a. Anggota , terdiri atas: 1) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) Anggota Majelis tingkat wilayah; 3) Anggota Tarjih tingkat wilayah; 4) Utusan Daerah ; b. Peninjau, yaitu pihak lain yang dipandang perlu diundang oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atas usul Majelis tingkat wilayah; (5) Keputusan Musyawarah Wilayah: a. keputusan Musyawarah Wilayah di tetapkan oleh Anggota Musyawarah tingkat wilayah; b. keputusan Musyawarah Wilayahselambat-lambatnya dua bulan sesudah musyawarah, disampaikan oleh Majelis tingkat wilayah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk ditanfidzkan; c. keputusan Musyawarah Wilayah berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan bersifat mengikat di wilayahnya; d. keputusan Musyawarah Wilayah hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Wilayah berikutnya. Pasal 18 Musyawarah Daerah (1) Musyawarah Daerah adalah musyawarah Tarjih yang diselenggarakan oleh tingkat Daerah atas nama Pimpinan Persyarikatan. (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode. (3) Tata tertib Musyawarah Daerah di tetapkan oleh Majelis tingkat Daerah . (4) Musyawarah Daerah dihadiri oleh : a. Anggota , terdiri atas:
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 85 1) Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) Anggota Majelis tingkat Daerah ; 3) Anggota Tarjih tingkat Daerah ; 4) Utusan Cabang; b. Peninjau, yaitu pihak lain yang dipandang perlu diundang oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah atas usul Majelis tingkat Daerah ; (5) Keputusan Musyawarah Daerah : a. keputusan Musyawarah Daerah di tetapkan oleh Anggota Musyawarah tingkat Daerah ; b. keputusan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya dua bulan sesudah musyawarah, disampaikan oleh Majelis tingkat Daerah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk ditanfidzkan; c. keputusan Musyawarah Daerah berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan bersifat mengikat di Daerah nya; d. keputusan Musyawarah Daerah hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Daerah berikutnya. Pasal 19 Musyawarah Khusus Musyawarah Khusus adalah musyawarah selain Musyawarah Nasional, Wilayah, atau Daerah yang dilaksanakan atas izin Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat yang jenis dan macamnya diatur dalam Ketentuan Majelis. Pasal 20 Materi Musyawarah Materi permusyawaratan yang dibahas dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Khusus diatur dalam Ketentuan Majelis. BAB VIII RAPAT Pasal 21 Rapat Pimpinan Majelis (1) Rapat Pimpinan Majelis adalah Rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 22 Rapat Kerja Majelis (1) Rapat Kerja Majelis adalah Rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Kerja dihadiri oleh: a. Tingkat pusat: 1) Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) Anggota Majelis tingkat pusat; 3) Wakil Majelis tingkat wilayah; 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat yang terkait; 5) Undangan.
86 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Tingkat wilayah: 1) Wakil Pimpinan Wilayah; 2) Anggota Majelis tingkat Wilayah; 3) Wakil Majelis tingkat Daerah ; 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah yang terkait; 5) Undangan. c. Tingkat Daerah : 1) Wakil Pimpinan Daerah ; 2) Anggota Majelis tingkat Daerah ; 3) Wakil Majelis tingkat Cabang; 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah yang terkait. 5) Undangan. d. Tingkat cabang: 1) Wakil Pimpinan Cabang; 2) Anggota Majelis tingkat Cabang; 3) Wakil Pimpinan Ranting; 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat cabang yang terkait; 5) Undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. Pasal 23 Rapat Koordinasi (1) Rapat Koordinasi adalah Rapat yang mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Koordinasidihadirioleh unsur terkait sesuaibidang tugas dan kepentingan Rapat Majelis. BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 24 Keuangan (1) Pembiayaan Majelis menjadi tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Majelis dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Majelis. Pasal25 Kekayaan (1) Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 87 BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal26 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Majelis dalam bidang faham agama, ideologi, penyelenggaraan amal usaha, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI LAPORAN Pasal27 Laporan (1) Majelis wajib membuat laporan pelaksanaan tugas pokok disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Majelis terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal28 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Majelis yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini. BAB XIV PENUTUP Pasal 30 Penutup (1) Peraturan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 47/KEP/I.0/B/2010, tanggal 10 Rabi’ulawwal 1431 H bertepatan dengan 24 Februari 2010 M tentang Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal :19 Syakban 1436H 06 Juni 2015M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. AgungDanarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
88 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 02/PRN/I.0/B/2015 TENTANG MAJELIS TABLIGH BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 48/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 48/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 48/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010–2015; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS TABLIGH.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 89 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 3. Majelis Tabligh, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara usaha-usaha dalam bidang tabligh, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. 4. Tabligh adalah usaha-usaha untuk menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Program adalah bentuk usaha bidang tabligh, berupa tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Majelis secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 6. Kegiatan adalah bentuk usaha bidang tabligh, berupa tindakan di masyarakat, meliputi aktifitas dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 7. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan usaha-usaha, pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis. 8. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis. 9. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis dalam menyelenggarakan usaha-usaha, program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 10. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis yang berprestasi. 11. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis, institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Majelis berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berdasar kebutuhan. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menyelenggarakan tugas pokok Persyarikatan bidang tabligh, meliputi: 1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis.
90 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan usahausaha, program, dan kegiatan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam bidang tabligh. 4. Pengembangan kualitas dan kuantitas usaha-usaha yang dilakukan. 5. Penelitian dan pengembangan bidang tabligh. 6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tabligh. 7. Pelaksanaan kegiatan memakmurkan masjid. Pasal 4 Tugas (1) Majelis bertugas menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang tabligh sesuai dengan kebijakan pimpinan Persyarikatan. (2) Majelis tingkat pusat bertugas mengatur pelaksanaan pasal 3. (3) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang bertugas melaksanakan aturan dari Majelis tingkat pusat. Pasal 5 Wewenang (1) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis tentang pelaksanaan pasal 3; (2) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang berwenang menyelenggarakan usaha-usaha sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1). BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan usaha-usaha Persyarikatan di bidang tabligh dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan setingkat. (2) Majelis mengadakan hubungan horizontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan. (3) Majelis dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya. (4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. Dalam hal hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 7 Tata Kerja Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 91 BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Majelis : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Majelis tingkat daerah, wilayah dan pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal. h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Majelis terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Majelis berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
92 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Majelis (1) Rapat Pimpinan Majelis adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: d. Rapat Harian; e. Rapat Bidang; f. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Kerja Majelis (1) Rapat Kerja Majelis adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Kerja Majelis dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat pusat; 3) wakil Majelis tingkat wilayah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat wilayah; 3) wakil Majelis tingkat daerah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat daerah; 3) wakil Majelis tingkat cabang; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. d. pada tingkat cabang : 1) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat cabang; 3) wakil Majelis tingkat ranting; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat cabang; 5) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. Pasal 13 Rapat Koordinasi (1) Rapat Koordinasi adalah rapat yang mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Koordinasi dihadiri oleh unsur terkait sesuai bidang tugas dan kepentingan rapat Majelis.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 93 BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 14 Keuangan (1) Pembiayaan Majelis menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Majelis dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Majelis. Pasal 15 Kekayaan (1) Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Majelis dalam bidang faham agama, ideologi, penyelenggaraan usaha-usaha, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 17 Laporan (1) Majelis wajib membuat laporan pelaksanaan tugas pokok disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Majelis terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 19 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan.