394 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 15/PP/1987 Tanggal : 28 Shafar 1408 H / 21 Oktober 1987 M Tentang : Papan Nama Organisasi Ukuran maksimum : Panjang 180 cm – Lebar 150 cm Ukuran maksimum : Panjang 160 cm – Lebar 120 cm
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 395 Ukuran maksimum : Panjang 140 cm – Lebar 105 cm Ukuran maksimum : Panjang 120 c
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN
398 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 242/KEP/I.0/B/2013 TENTANG SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Memperhatikan : Konsep tentang Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah yang disusun oleh Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam surat nomor 096/I.15/C/2013 tanggal 04 Ramadhan 1434 H / 12 Juli 2013 M; Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan oleh Pimpinan Persyarikatan disemua tingkat perlu dilakukan secara jujur, amanah, dan memadai b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan oleh Pimpinan Persyarikatan disemua tingkat perlu ditetapkan Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah; c, bahwa Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah bertujuan untuk memfasilitasi Pimpinan Persyarikatan dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, terintegrasi, menyeluruh, dan segera (real time) sehingga mendukung pengelolaan kekayaan Persyarikatan yang akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan transaparan; Mengingat : 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 November 2013 di Yogyakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Pertama : Mengesahkan Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah yang disampaikan dalam lampiran berikut yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini Kedua : Menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan Persyarikatan di semua tingkat beserta Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan masing-masing utuk dapat melaksanakan sistem tersebut. Ketiga : Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah tersebut berlaku dan diterapkan di kalangan Persyarikatan beserta Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan dan Organisasi Otonom.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 399 Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal: 10 Shafar 1435 H 13 Desember 2013 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 545549 NBM. 608658 Tembusan: 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta 2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
400 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran Surat Keputusan Mim[inan Pusat Muhammadiyah Nomor : 242/KEP/I.0/B/2013 Tanggal : 10 Sjhafar 1435 H/13 Desember 2013 M Tentang : Sistem Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah MANUAL SOFTWARE SIAPM SISTIM INFOMASI DAN AKUNTANSI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2011
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 401 MANUAL SOFTWARE SIAPM SISTIM INFOMASI DAN AKUNTANSI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Pengantar: Software aplikasi Sistim Informasi Akuntansi Persyarikatan Muhammadiyah (SIAPM) ini dirancang dan dibuat oleh LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tingkat Pusat sampai dengan daerah. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi Persyarikatan Muhammadiyah dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan persyarikatan dengan baik, bertanggungjawab dan mudah. Harapan lainnyanya adalah semua tingkat persyarikatan dapat menggunakan software ini dan selanjutnya data keuangan persyarikatan tersebut dapat dikonsolidasikan sehingga PP Muhammadiyah dapat mengetahui kekayaan persyarikatan sesungguhnya. 1. INSTALASI SOFWARE SIAPM. Klik dua kali icon “Setup siapm.exe” , pada CD master SIAPM. Selanjutnya akan tampil menu berikut. Pilih ”OK” untuk melanjutkan Installasi. Selanjutnya akan tampil menu berikut: Tentukan pilihan lokasi installasi software aplikasi SIAPM, umumnya (default) pada folder C:\Program file\SIAPM. selanjutnya pilih, “Gambar Computer”.
402 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pilihan lokasi tersebut berarti data base transaksi juga akan disimpan pada folder tersebut. Perhatikan jika folder C:\ dalam keadaan terkunci (software defreez aktif mengunci Drive C:), maka kunci harus dibuka terlebih dahulu. Pilih “Continue” untuk melanjutkan Installasi; selanjutnya akan tampil seperti dibawah ini selama proses penginstalan: Tunggu kurang lebih 30 detik, proses installasi akan berlangsung, selanjutnya tampil pada akhir proses akan muncul peringatan pilih ”OK” Selanjutnya akan tampil tanda pada box, pilih ”Ignore”. Peringatan seperti ini akan muncul 2X, prosesnya sama tekan ”OK” lalu ”Ignore”
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 403 Selanjutnya akan tampil menu berikut. Alhamdulillah proses Installasi telah berhasil. Apabila muncul tampilan menu berikut: (Aplikasi meminta kita untuk melakukan set lokasi data base): Pilih “ok” Lakukan setting lokasi data base melalui menu sesuai petunjuk point 3.b. 2. LOGIN. a. Ketik nama user : “ada”; password ; “***” (Hanya untuk versi uji coba dan pengenalan). b. Jika data riil yang digunakan, maka lakukan perubahan nama user dan password pada menu setting. (Nama user dan password tidak boleh lupa, dan harus bersifat rahasia). Jika kehilangan atau lupa password hubungi team design system. 3. SET UP AWAL. a. SETUP USER Untu mengatur keamanan melalui kewenangan dan pengatran wilayah akses, perlu dilakukan pengaturan pengguna (setup user). Isikan Kode User (Urut nomor), Nama User : (Bebas), dan Password (Bebas), serta kewenangan akses. Kemudian Simpan.
404 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. SETUP UTILITY Setup utility dilakukan untuk mempersiapkan kondisi posisi data base, tingkat persyariakatan yang menggunakan dan tahun anggaran yang akan diproses. Caranya: Pilih box “….”, untuk menentukan posisi data base yang digunakan. Pilih box “….”, untuk menentukan lokasi data base untuk backup. Pilih struktur persyarikatan yang sesuai (yang akan menggunakan) Pilih tingkat persyarikatan yang sesuai (yang akan menggunakan) Pilih unit/Majelis/Lembaga/Ortom yang sesuai (yang akan menggunakan). Data Base Mata Anggaran (Jika meng klik, “Dikosongkan”, berarti data mata anggaran yang telah di entry akan dihapus). Jika data isian mata anggaran benar jangan klik icon ini karena mata anggaran akan terhapus. Data Base Jurnal (Jika meng klik, “Dikosongkan” berarti data jurnal yang telah di entry akan dihapus). Jika data isian jurnal benar jangan klik icon ini karena jurnal akan terhapus. Isi tahun transaksi yang akan di catat. Jika sudah semua setting aplikasi dibuat, klik icon “Set”, akan muncul informasi setting telah dilakukan. 4. SETUP MASTER DATA. Setup master data diperlukan untuk menyiapkan Master data yang akan menjadi master (induk) dalam pengolahan data.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 405 a. Setup Master Data Organisasi Dari Menu utama Pilih “Master Data”, selanjutnya pilih “Data Organisasi”, selanjutnya akan muncul menu: . Menu diatas bersifat default (tidak dapat diedit). Struktur, Tingkat dan unit dalam persyarikatan telah diset sesuai ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengguna hanya mengikuti dan menggunakan.
406 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Setup Data Rekening Dari Menu utama Pilih “Master Data”, selanjutnya pilih “Rekening”, selanjutnya akan muncul menu: Menu data rekening dari Jenis, Kelompok dan Detail diatas bersifat default (tidak dapat diedit). Sedangkan tingkat “Rincian Detail” harus DIEDIT sesuai kebutuhan dan keadaan dimasing-masing persyarikatan. Ini rekening “Rincian Detail” merupakan sub dari detailnya. Adapun Isi “Rincian Detail” yang sudah ada dari hasil installasi, hanya contoh dan master dari Rekening di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rekening Rincian Detail tersebut dapat dihapus dan diganti (Disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing persyarikatan). 5. ENTRY DATA AWAL. Proses entry data awal ini harus dilakukan, karena pada saat software ini digunakan: Persyarikatan sudah memiliki anggaran yang akan dijadikan dasar untuk perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran. Persyarikatan memiliki kekayaan awal yang akan menjadi saldo awal bagi transaksi selanjutnya. a. ENTRY ANGGARAN. Mengisi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan melalui menu utama, pilih “Transaksi”, dan Pilih Anggaran, akan muncul menu berikut: Klik icon “input” untuk mengisi anggaran, dan tutup sekaligus menyimpan dengan meng klik “Simpan”. Data Penerimaan dan pengeluaran tidak harus seimbang.Data Mata Anggaran Pendapatan dan Belanja yang muncul, sesuai dengan data rekening yang dientry pada menu Master Data, sub menu rekening untuk rekening Pendapatan, Biaya dan Belanja Modal.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 407 b. ENTRY NERACA AWAL Mengisi saldo awal rekening aktiva, kewajiban dan ekuitas awal (biasanya per 1 Januari, atau awal bulan untuk pertama kali software SIAPM ini digunakan) dilakukan melalui menu utama, pilih “Transaksi”, dan “Neraca Awal”, akan muncul menu berikut: Klik icon “input” untuk mengisi Saldo awal, dan tutup sekaligus menyimpan dengan meng klik “Simpan”. Data Saldo awal yang dientrikan harus seimbang antara total sisi kiri dan total sisi kanan. Data Rekening Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas muncul, sesuai dengan data rekening yang dientry pada menu Master Data, sub menu rekening untuk rekening Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.
408 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 6. ENTRY TRANSAKSI. a. Jurnal Kas Masuk Mengisi transaksi Penerimaan Kas dilakukan melalui menu utama, pilih “Transaksi”, pilih “Jurnal”, pilih “Jurnal Kas Masuk”, selanjutnya akan muncul menu berikut: Klik icon “Baru” untuk memilih penerimaan dari kegiatan (Mata Anggaran Apa), sehingga muncul menu berikut. (Anggaran Rp. 1, hanya contoh).
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 409 Pilihlah penerimaan kas tersebut dari kegiatan apa/MA berapa. Selanjutnya menu akan kembali ke Jurnal Kas Masuk. Nomor Bukti otomatis terisi dan bernomor urut secara otomatis. Lengkapi Keterangan sesuai rincian keterangan penerimaan. Pilih “Kas Debit”, untuk menentukan penerimaan kas tersebut diterima ke mana. (Kas Ditangan, ke Bank dan Bank mana). Sesuaikan tanggal jika dperlukan. Pilih Rekening Kreditnya (dapat menggunakan fasilitas cari), setelah terpilih dengan “double klik”, isikan jumlah rupiahnya. Setelah selesai klik simpan. Ketika mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar, aplikasi akan meminta mengisi penerimaan kas dan pengeluaran kas dilakuan untuk Mata anggaran (kegiatan) yang mana. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan evaluasi anggaran.
410 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Jurnal Kas Keluar. Mengisi transaksi Pengeluaran Kas dilakukan melalui menu utama, pilih “Transaksi”, pilih “Jurnal”, pilih “Jurnal Kas Keluar”, selanjutnya akan muncul menu berikut: Klik icon “Baru” untuk memilih pengeluaran dari kegiatan (Mata Anggaran Apa), sehingga muncul menu berikut. (Anggaran Rp. 1, hanya contoh).
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 411 Pilihlah pengeluaran kas tersebut dari kegiatan apa/MA berapa. Selanjutnya menu akan kembali ke Jurnal Kas Keluar. Nomor Bukti otomatis terisi dan bernomor urut secara otomatis. Lengkapi Keterangan sesuai rincian keterangan pengeluaran. Pilih “Kas Kredit”, untuk menentukan pengeluaran kas tersebut didanai dari Kas mana. (Kas Ditangan, atau Kas Bank). Sesuaikan tanggal transaksi jika dperlukan. Pilih Rekening Debitnya (dapat menggunakan fasilitas cari), setelah terpilih dengan “double klik”, isikan jumlah rupiahnya. Setelah selesai klik simpan. Ketika mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar, aplikasi akan meminta mengisi penerimaan kas dan pengeluaran kas dilakuan untuk Mata anggaran (kegiatan) yang mana. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan evaluasi anggaran.
412 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH c. Jurnal Umum Jurnal umum untuk mencatat transfer antar Kas (Kas ditangan atau Kas bank), dan untuk mencatat transaksi penyesuaian, misalnya penyusutan. Mengisi transaksi Umum dilakukan melalui menu utama, pilih “Transaksi”, pilih “Jurnal”, pilih “Jurnal Umum”, selanjutnya akan muncul menu berikut: Klik icon “Baru” untuk mengisi keterangan. Selanjutnya pengguna akan diminta untuk melengkapi data-data yang diperlukan memalui menu yang tampil seperti berikut. (Entry pada jurnal umum tidak berpengaruh pada laporan evaluasi anggaran).
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 413 Setelah meng-klik, “box” baru, Nomor Bukti akan terisi secara otomatis dan bernomor urut secara otomatis. Lengkapi Keterangan sesuai rincian keterangan pengeluaran. Pilih rekening yang di “Kredit”, mupun di “Debit” yang terpengaruh. Dapat menggunakan fasilitas Cari. Isi nilai rupiah debit dan kreditnya (Jumlah Debit Kredit harus sesuai) Sesuaikan tanggal jika dperlukan. Setelah selesai klik simpan. 7. LIHAT LAPORAN. (Data yang tampil sangat terbatas, hanya yang di entry saat demo). Data yang ditampilkan dapat di filter dengan tanggal transaksi. Semua data yang dapat ditampilkan dapat dicetak dan di eksport ke excel. a. Cetak Jurnal. Jurnal yang telah dientry dapat ditampilkan seperti berikut:
414 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Buku Besar. (Masing masing saldo dan mutasi rekening dapat ditampilkan. c. Neraca Saldo.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 415 d. Realisasi Anggaran. (Angkanya tidak ideal, karena pada saat entry anggaran Nilai masing-masing MA hanya diisi Rp 1). (Gambar tidak bisa ditampilkan semua, karena keterbatasan layar/Screen) e. Sisa Hasil Usaha. (Gambar tidak bias ditampilkan semua, karena keterbatasan layer/Screen)
416 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH f. Neraca. (Tampilan data dapat didetailkan dan dapat diringkas) 8. SPESIFIKASI.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 417 Manual ini dibuat, segera, sementara dan dibuat ringkas. Jika ada saran dan masukan untuk perbaikan dapat menghubungi: Ahim Abdurahim, : Wakil Ketua LPPK Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Telp : 08164222184, email : [email protected]. Selanjutnya software ini akan disosialisasikan ke semua LPPK PWM, yang selanjutnya oleh LPPK PWM disosialisasikan ke semua PDM. Jazakumullohu Khoiron katsiir. ......... 000 ............
418 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 140/KEP/I.0/C/2016 TENTANG PENETAPAN BESARANYA UANG PANGKAL, IURAN ANGGOTA, INFAQ SISWA, MAHASISWA DAN INFAQ KARYAWAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2011 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/I.0/C/2012 Tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan; Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan dan kemandirian Peryarikatan dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan dukungan finansial yang mencukupi; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2011 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/I.0/C/2012 Tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta alokasi dana Persyarikatan sudah tidak memadai; c. bahwa Gerakan Nasional Iuran Anggota dan infaq bagi siswa, mahasiswa, dan karyawan amal usaha muhammadiyah telah diresmikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Milad Muhammadiyah ke106 pada tanggal 18 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H di Yogyakarta; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan besaranya uang pangkal, iuaran anggota, infaq siswa dan mahasiswa, serta infaq karyawan Amal Usaha Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 36; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 233/KEP/I.0/B/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 – 2020;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 419 Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 6 April 2016 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN BESARANYA UANG PANGKAL, IUARAN ANGGOTA, INFAQ SISWA, MAHASISWA DAN INFAQ KARYAWAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH. Pertama : 1. Mencabut Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2011 tanggal 28 Jumadilawwal 1432 H/02 Mei 2011 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah. 2. Mencabut Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/I.0/C/2012 tanggal 8 Shafar 1433 H/3 Januari 2012 M Tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan. Kedua : 1. Menetapkan uang pangkal bagi calon anggota yang mengajukan permohonan menjadi anggota Muhammadiyah sebesar Rp. 25.000,- 2. Menetapkan Iuran wajib Anggota Muhammadiyah sebagai berikut: a. Anggota Muhammadiyah yang menjadi pejabat struktural Amal Usaha Muhammadiyah minimal Sebesar Rp. 10.000.- perbulan. b. Anggota Muhammadiyah yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah minimal Sebesar Rp. 10.000.- perbulan. c. Anggota Muhammadiyah di luar Amal Usaha Muhammadiyah Sebesar Rp. 10.000.- perbulan. 3. Menetapkan Infaq Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebesar Rp. 2.500. - perbulan. 4. Menetapkan Infaq Siswa di Sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500. - perbulan . 5. Infaq bagi Anggota dan simpatisan Muhammadiyah minimal Rp. 10.000. - perbulan. Ketiga : 1. Penanggungjawab penarikan iuran wajib dan infaq bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 2. Penanggungjawab penarikan dan pengelolaan Infaq Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah diserahklan sepenuhnya kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bersangkutan. 3. Penanggungjawab penarikan dan pengelolaan Infaq Siswa di Sekolah Muhammadiyah diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Keempat : Pembayaran iuran wajib dan infaq bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud diktum ketiga dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan. Kelima : 1. Distribusi uang pangkal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 adalah sebagai berikut: a. Rp. 5000 untuk biaya pembuatan kartu
420 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Rp. 5000 untuk Pimpinan Pusat c. Rp. 5000 untuk Pimpinan Wilayah d. Rp. 5000 untuk Pimpinan Daerah e. Rp. 5000 untuk Pimpinan Cabang 2. Distribusi iuran wajib dan infaq sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 2, 3, 4, dan 5 adalah sebagai berikut: a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah 5 % b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 10 % c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 15 % d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah 25 % e. Pimpinan Ranting Muhammadiyah 45 % Keenam : Penanggungjawab wajib mendistribusikan iuran wajib dan infaq yang telah terkumpul sesuai ketentuan pada diktum kelima angka 2. Ketujuh : Ketentuan lain yang diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kedelapan : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal : 09 Ramadhan 1437 H 14 Juni 2016 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed. NBM 545549 NBM 750178 Tembusan: Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 421 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor: 084/KEP/I.0/C/2010 tentang KETENTUAN POKOK KERJASAMA MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA ASING Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Menimbang : 1. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar serta Tajdid memiliki prinsip-prinsip, misi, ketentuan, dan usaha gerakan yang harus tetap dipegang dan diperjuangkan dengan istiqamah; 2. Bahwa kerjasama dengan pihak manapun baik di dalam maupun luar negeri harus senantiasa berpegang pada prinsip, misi, ketentuan, dan usaha Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 3. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.O/B/2006 tanggal 09 Sya’ban 1427 H/02 September 2006 M tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 4. Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Maret 2010 di Jakarta; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: Ketentuan Pokok Kerjasama Muhammadiyah dengan Lembaga Asing sebagai berikut: 1. Kerjasama dengan lembaga asing baik pemerintah maupun swasta pada tingkat pimpinan Persyarikatan atau unsur pembantu pimpinan (majelis/lembaga) dan badan-badan lain, langsung maupun tidak langsung, harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Letter of Agreement (LA) atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam kerjasama dengan lembaga asing pada tingkat pimpinan persyarikatan maupun unsur pembantu pimpinan (majelis/lembaga) dan badan-badan lain ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 3. Kerjasama dengan pihak asing harus sejalan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, didasarkan pada asas kesetaraan, memberikan kemaslahatan, dan tidak mendatangkan kemadharatan bagi persyarikatan.
422 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 4. Tidak dibenarkan kerjasama dengan pihak asing (pemerintah maupun swasta) yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan memiliki persoalan politik yang merugikan dunia Islam seperti halnya Israel. 5. Hal-hal yang menyangkut manajemen pelaksanaan dan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan organisasi/persyarikatan. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki/ disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 01 Rab. Akhir 1431 H 17 M a r e t 2010 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh ..
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 423 Salinan SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. A-1/002/’70 BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIEM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban hak-milik dan harta-wakaf yang iurus oleh Persyarikatan, perlu menetapkan kembali kedudukan/status dan pengurusan hak-milik serta harta-wakaf tersebut, Mendengar : sidang Pleno P.P. Muhammadiyah pada tgl. 17 s/d 19 Maret 1970, Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2. Keputusan Mu’tamar ke 37, 3. Keputusan sidang Tanwir di Solo th. 1968, MEMUTUSKAN : Menentapkan : : PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN/STATUS SERTA PENGURUSAN HAK-MILIK DAN HARTA-WAKAF YANG DIURUS OLEH PERSYARIKATAN, sebagai berikut : Pasal 1 Semua hak-milik atas benda-benda tidak bergerak serta harta-wakaf yang diurus oleh Persyarikatan, berada dalam penguasaan PP. Muhammadiyah, Pasal 2 (1) Pemeliharaan, pemanfaatan serta pengembangan hak-milik serta harta-harta wakaf tersebut dalam pasal 1 menjadi tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah Wilayah/Daerah/Cabang yang bersangkutan, (2) Pimpinan Wilayah dan Daerah –menurut hierarchinya- berkewajiban memberikan bimbingan serta mengawasi pengurusan hak-milik dan harta-harta wakaf yang diurus oleh Persyarikatan yang berada dalam Wilayah/ Daerahnya, Pasal 3 (1) Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 1, semua hak-milik serta harta-harta wakaf yang diurus oleh Persyarikatan harus didaftarkan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pengurusannya diselenggarakan oleh PP. Muhammadiyah Majlis Wakaf dan Kehartabendaan, (2) Pemindahan hak atas hak-milik dan harta-wakaf termaksud, baik dalam bentuk penjualan, atau pembebanan dan sebagainya, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PP. Muhammadiyah,
424 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 4 Ketentuan tersebut dalam pasal 1, 2, dan 3 berlaku pula bagi hak-milik dan harta-wakaf seperti termaksud yang diurus oleh Majlis-Majlis dan Organisasi Otonom dalam lingkungan Persyarikatan. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh PP. Muhammadiyah Majlis Wakaf dan Kehartabendaan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 10 April 1970 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Wakil Ketua II, Sekretaris II, ttd ttd (H.A.Malik Ahmad) (H.Ramli Thaha, SH) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Pimpinan Majlis/Biro/Lembaga tingkat Pusat, 2. Pimpinan-pimpinan Ortom-Ortom tingkat Pusat, 3. Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Wilayah/Daerah diseluruh Indonesia. Disalin oleh: Sekretariat PP. Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 425 SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor : 299/KEP/I.0/K/2011 Tentang: Penunjukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu memilih dan menetapkan Nazhir Badan Hukum yaitu Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, sebagai Nazhir untuk melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, danperlindungan terhadap harta benda wakaf; 2. Bahwa untuk memperpendek rentang kendali dan memudahkan tugas Nazhir sebagaimana tersebut di atas, perlu menunjuk Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia; 3. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di pandang tepat untuk ditunjuk sebagai Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di daerah masing-masing; Mengingat : 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 3. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah; Menetapkan : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penunjukan Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pertama : Menunjuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah seluruh Indonesia sebagai Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah. Kedua : Nazhir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Menerima wakaf khususnya tanah dan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menyelesaikan Akta Ikrar Wakaf dan atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; 2. Menghadap Kepala Kantor Pertanahan untuk penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf; 3. Mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf; 4. Menunjuk personil yang amanah untuk mengurusi tanah wakaf (nazhir) intern), menerima wakaf, menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menanda tangai Akta Ikrar Wakaf, menghadap Kepala
426 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Kantor Pertanahan, menerima sertifikat Tanah wakaf dan lain-lain yang diperlukan untuk urusan-urusan tersebut di atas; 5. Melaporkan setiap kegiatan tersebut kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Majelis Wakaf dan Pengurus menurut tingkatan ke atasnya; Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan atau dicabut kembali. Keempat : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada Tanggal : 29 Rajab 1432 H 01 Juli 2011 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH K e t u a Sekretaris Drs. H. M. Goodwill Zubir Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Pd. ...
PEDOMAN RANGKAP JABATAN .
428 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH .... SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 101/KEP/I.0/B/2007 TENTANG: KETENTUAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN JABATAN LAIN Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Membaca : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 20/KEP/I.0/B/2005 tanggal 13 Muharram 1426 H/22 Pebruari 2005 M tentang ketentuan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2005 – 2010; Menimbang : 1. Bahwa semangat dan jiwa keputusan Tanwir 2007 tentang Revitalisasi Organisasi dan Gerakan memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan di lingkungan Persyarikatan sebagaimana diatur dalam surat keputusan tersebut; 2. Bahwa jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di luar Persyarikatan perlu diperluas; 3. Bahwa perlu ada batasan yang jelas tentang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.0/2006 tanggal 09 Sya’ban 1427 H/02 September 2006 M tentang Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 53/KEP/I.0/B/2007 tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/2007 M; Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KETENTUAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN JABATAN LAIN Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 20/KEP/I.0/B/2005 tentang ketentuan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2005 – 2010.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 429 Kedua : Menetapkan jabatan di lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain adalah sebagai berikut: I. Anggota Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Harian (Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara) Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) di semua tingkat tidak dapat dirangkap dengan jabatan: 1. dalam Partai Politik: a. Pimpinan Partai Politik di semua tingkat. b. Ketua dan anggota Majelis/Dewan Penasehat/Pertimbangan/ Pembina/Musytasyar/Syura/A’la atau badan lain yang sejenis pada partai politik di semua tingkat. c. Ketua dan anggota Departemen atau badan yang sejenis pada partai politik di semua tingkat. d. Ketua dan anggota Pimpinan organisasi massa di bawah pimpinan/berafiliasi pada partai politik di semua tingkat. 2. dalam organisasi sejenis: Ketua dan anggota pimpinan organisasi yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat. 3. dalam Pimpinan Persyarikatan: Vertikal: a. Pimpinan Harian Persyarikatan dibawah atau di atasnya. b. Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) di bawah atau di atasnya. c. Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan dengan Pimpinan Amal Usaha yang langsung di bawahinya. Horisontal: Antar Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) setingkat. II. Pimpinan Harian Organisasi Otonom (Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara Umum/ Bendahara/Wakil Bendahara) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan keanggotaan Pimpinan Partai Politik di semua tingkat. III. a. Pimpinan Amal Usaha (Rektor/Ketua/Direktur/Dekan/Kepala) beserta Pembantunya masing-masing, b. Komisaris serta jabatan yang sejenis di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, c. Fungsionaris (Dosen/Guru/Dokter) Amal Usaha Muhammadiyah, tidak dibenarkan merangkap dengan keanggotaan Pimpinan Partai Politik dan/atau anggota organisasi lain yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat. IV. Pengecualian dari ketentuan I, II, dan III dalam diktum kedua di atas hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.
430 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal :15 Rajab 1428 H 30 Juli 2007 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh NBM. 563653 NBM. 157825
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 431 SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR : 61/KEP/I.0/B/2008 TENTANG: KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Menimbang : 1 Bahwa Muhammadiyah merupakan Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, yang bergerak dalam lapangan keagamaan dan kemasyarakatan untuk terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenarbenarnya, serta sesuai dengan Khittah Muhammadiyah tidak bergerak dalam lapangan dan kegiatan politik; 2 Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota merupakan kegiatan politik praktis yang menjadi urusan dan tanggungjawab Pemerintah dan Partai Politik, kendati disadari kemanfaatannya merupakan hal positif untuk masyarakat/bangsa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan politik nasional dan lokal; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Khitah Muhammadiyah tahun 1971 dan 2002; 3. Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 101/KEP/I.0/B/2007; Berdasar : Hasil Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Maret 2008 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) Sebagai Berikut: 1. Pimpinan Persyarikatan beserta Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah tidak diperbolehkan: a. Melibatkan organisasi/Persyarikatan untuk kepentingan mendukung atau menolak calon-calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati dan jabatan-jabatan publik/politik lainnya dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di setiap tingkatan, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan partai politik dan/atau tim sukses setiap calon dalam Pilkada tersebut.
432 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Menggunakan lambang/simbol, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang dimiliki Persyarikatan dalam kegiatan Pilkada dimaksud. 2. Jika diperlukan demi kemaslahatan umat dan masyarakat luas, Pimpinan Persyarikatan (Wilayah atau Daerah) diperbolehkan untuk memberikan kriteria-kriteria moral dan kualitas yang berkaitan dengan kelayakan calon pejabat pemerintahan yang dicalonkan sebagai bentuk dari panggilan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan secara santun, cerdas, terorganisasi, dan mengutamakan kemaslahatan umum serta bebas dari kepentingankepentingan pribadi. 3. Kualifikasi dan kriteria kepemimpinan yang sejalan dengan pandangan Muhammadiyah ialah sebagai berikut: (1) Integritas diri: beriman dan bertaqwa, memiliki kekuatan moral dan intelektual; serta menjadi uswah hasanah (teladan yang baik) sebagai pemimpin publik; (2) Kapabilitas: kemampuan memimpin dan mampu menggalang serta mengelola keberagaman/kemajemukan menjadi kekuatan yang sinergis; (3) Populis: berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat; (4) Visioner: memiliki visi strategis untuk membawa bangsa/rakyat keluar dari krisis dan menuju kemajuan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri (mandiri); (5) Berjiwa negarawan, mampu membuka proses regenerasi kepemimpinan yang baik, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri/kelompoknya; (6) Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai lingkungan di dalam dan luar; (7) Berjiwa reformis, yakni memiliki komitmen untuk menjalankan reformasi di berbagai bidang kehidupan; (8) Bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan membangun good governance; (9) Menyelamatkan lingkungan hidup dan mampu mengelola sumberdaya alam dengan sebaik-baiknya serta amanah; (10) Mampu memimpin dan membawa wilayah/daerah setempat ke kondisi yang lebih baik dan lebih maju di berbagai bidang kehidupan; dan (11) Mendukung atau minimal tidak anti-pati/bersikap negatif terhadap Muhammadiyah. 4. Apabila terdapat Anggota Pimpinan Persyarikatan (PWM/PDM/PCM/PRM) dan pimpinan Amal Usaha yang menjadi Calon dalam Pilkada maka yang bersangkutan harus mendapat idzin dari Pimpinan Persyarikatan di atasnya atau yang mengangkatnya serta harus melepaskan diri dari jabatannya. 5. Apabila terdapat anggota Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim Sukses Calon dalam Pilkada maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan dari jabatannya sampai selesai kegiatan Pilkada. 6. Kepada seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan maupun warga Muhammadiyah diminta untuk ikut mendorong dan menyukseskan Pilkada yang jujur, bersih, demokratis, dan memihak pada kepentingan rakyat, serta dapat mencegah dan menjauhkan diri dari praktikpraktik politik uang dan hal-hal yang melanggar norma-norma agama dalam pemilihan kepala daerah tersebut. 7. Kepada anggota/warga Muhammadiyah dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya secara cerdas, kritis, dan mempertimbangkan kepentingan/kemaslahatan Persyarikatan, umat, dan masyarakat di wilayah/daerah yang bersangkutan. 8. Apabila terdapat masalah-masalah darurat yang bersifat situasional yang dihadapi Muhammadiyah setempat yang terkait dengan Pilkada tersebut maka Pimpinan Persyarikatan di daerah tersebut harus berkordinasi/berkonsultasi/berkomunikasi dengan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 433 9. Kebijakan/ketentuan ini berlaku hingga dicabut atau diganti oleh kebijakan/keputusan lain yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 17 Rabiul`Awwal 1429 H 25 Maret 2008M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Drs. H. A. Rosyad Sholeh NBM. 563653 NBM. 157825
434 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 160/KEP/I.0/B/2008 TENTANG: KETENTUAN PENCALONAN ANGGOTA DPR RI / DPRD DAN DPD DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Menimbang : 1. bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf dan Tajdid yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, serta tidak bergerak dalam bidang politik praktis; 2. bahwa calon anggota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dituntut untuk memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya secara serius dan optimal pada tugas-tugasnya sebagai anggota legislative; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Khittah Muhammadiyah tahun 1978 dan tahun 2002; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 101/KEP/I.0/B/2007 tentang Ketentuan Jabatan di Lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Lain; 4. Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 03/INS/I.0/A/2008 tentang Menjaga Kemurnian Muhammadiyah Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2009; 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 Oktober 2008; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KETENTUAN PENCALONAN ANGGOTA DPR RI / DPRD DAN DPD DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH. Pertama : Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 435 Kedua : Pimpinan Organisasi Otonom yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya. Ketiga : Pimpinan Amal Usaha yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maupun tidak terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya, tetapi tetap statusnya sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah jika tidak terpilih. Keempat : Tenaga Tetap/Tidak Tetap pada Amal Usaha/Persyarikatan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari statusnya sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari statusnya sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap dan dari jabatannya. Kelima : a. Pimpinan Harian Persyarikatan (Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara) yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya, tetapi tetap sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan. b. Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya. c. Pimpinan Amal Usaha yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih atau tidak terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya tetapi tetap statusnya sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah jika tidak terpilih. d. Tenaga Tetap dan Tidak Tetap pada Amal Usaha/Persyarikatan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari statusnya sebagai Tenaga Tetap/atau Tidak Tetap dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari statusnya sebagai tenaga tetap/tidak tetap dan dari jabatannya. Keenam : Penonaktifan dan pemberhentian Pimpinan Persyarikatan/Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan/Pimpinan Organisasi Otonom/Pimpinan Amal Usaha dan Tenaga Tetap/Tidak Tetap pada Amal Usaha/Persyarikatan sebagaimana tersebut pada diktum sebelumnya dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan diatasnya atau Pimpinan Amal Usaha yang mengangkatnya. Ketujuh : Penonaktifan berlaku sejak mulai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sampai penetapan hasil Pemilu. Kedelapan : Pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum sebelumnya berlaku sejak mulai pelantikan oleh Pimpinan Lembaga Negara masing-masing/atau sejak ditetapkannya hasil Pemilu oleh Lembaga Negara terkait. Kesembilan : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.
436 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Kesepuluh : Segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Kesebeelan : Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kewenangannya dapat mengambil kebijakan/keputusan khusus demi kemaslahatan organisasi. Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 04 Dzulhijjah 1429 H 02 Desember 2008 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA. Drs. H. A. Rosyad Sholeh NBM. 563653 NBM. 157825
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 437 . SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 41/KEP/I.0/B/2013 TENTANG: PERUBAHAN KETENTUAN PENCALONAN DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, berjuang dengan sungguh-sungguh dalam usaha menegakkan dan menjujungtinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan sesuai Khittah yang dipedomaninya senantiasa istiqamah bergerak dalam pembinaan masyarakat serta tidak bergerak dalam kegiatan politik praktis; b. bahwa Muhammadiyah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga dan pimpinan Muhammadiyah menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk berpartisipasi di bidang politik praktis atau politik kekuasaan (power politics) secara serius, optimal, bertanggungjawab, dan dibimbing oleh nilai-nilai akhaq Islam yang mulia untuk memajukan kehidupan bangsa; c. bahwa mengemban amanat Persyarikatan dan di Amal Usahanya sangatlah penting yang memerlukan komitmen utama, demikian halnya dalam berkiprah menunaikan tugas-tugas politik praktis untuk memajukan bangsa yang sejalan dengan misi Muhammadiyah merupakan perjuangan yang strategis, karenanya kedua posisi dan tanggungjawab tersebut tidak dapat dirangkap atau ditunaikan secara bersamaan dan berhimpitan, sehingga memerlukan pengkhidmatan yang serius dan optimal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a sampai c tersebut maka perlu dilakukan perubahan tentang ketentuan pencalonan anggota Pimpinan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pemilukada sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 61/KEP/I.0/B/2008 dan nomor 160/KEP/I.0/B/2008; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Khittah Muhammadiyah tahun 1971, 1978, dan 2002; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 101/KEP/I.0/B/2007 tentang Ketentuan Jabatan di Lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Lain; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah;
438 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 160/KEP/I.0/B/2008 tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Maret 2013 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KETENTUAN PENCALONAN DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH. Pertama : Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah, baik yang bersangkutan berhasil maupun tidak berhasil dalam pencalonan tersebut. Kedua : Untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota, dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut (a) apabila yang bersangkutan menduduki posisi sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah maka harus berhenti dari jabatannya tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, anggota Pimpinan Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatan yang selama ini diamanatkan kepadanya. Ketiga : Pemberhentian atau reposisi Anggota/Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah sebagaimana disebutkan pada diktum pertama dan kedua, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Pimpinan Amal Usaha yang mengangkatnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Keempat : Pemberhentian atau reposisi sebagaimana di maksud dalam diktum ketiga berlaku sejak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/KPUD). Kelima : Apabila terdapat Anggota Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim Sukses dalam pencalonan sebagaimana di maksud dalam diktum pertama dan kedua
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 439 maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan dari jabatannya sampai selesai kegiatan Pemilu/Pemilukada. Penonaktifan atau pengaktifan kembali dilakukan melalui Surat Keputusan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Amal Usaha yang mengangkatnya. Keenam : Pimpinan Persyarikatan beserta Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah tidak diperbolehkan: (a) melibatkan Organisasi dan Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan untuk kepentingan politik praktis dalam kegiatan pencalonan sebagaimana pada diktum pertama dan kedua; (b) menggunakan lambang/simbol, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha dalam kegiatan pencalonan dimaksud. Ketujuh : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh tingkatan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kedelapan : Segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Kesembilan : Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kewenangannya dapat mengambil kebijakan/keputusan khusus demi kemaslahatan organisasi. Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 14 Jumadilawal 1434 H 26 Maret 2013 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum Sekretaris Umum Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658 .
KHITTAH MUHAMMADIYAH .
442 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KHITTAH MUHAMMADIYAH 1956 Khittah Palembang (Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956) Bismnillahirrahmanirrahim PENGANTAR Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 – 18 November 1912 bertepatan masanya dengan suasana timbulnya aliran faham “Kebangunan Islam” di Mesir dan di Mekkah yang bersemboyankan: “Kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi menegakkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” Kebangunan mana sudah dirintis lebih dahulu oleh segolongan yang menitik beratkan pendapatnya kepada: “Usaha-usaha mencapai kekuasaan di tangan ummat Islam”; dan segolongan lain yang berpendapat: “selain dari merebut kekuasaan politik, perlulah lebih dahulu perjuangan ummat Islam dimulai dari memperbaharui sumber tempat timbulnya ulama-ulama dan mencetak kader-kader yang akan disebarkan ke seluruh dunia sebagai pelopor kemerdekaan fikiran dan menentukan langkah pembaharuan masyarakat.” Manakala diperhatikan Anggaran Dasar Muhammadiyah lama (pada zaman penjajahan): 1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Indonesia. 2. Memajukan dan menggembirakan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lidlidnya (segala sekutunya). Ternyata cara yang tegas dari Muhammadiyah dalam rangka mencapai masyarakat Islam yuang sebenar-benarnya: 1. Menepatkan aqidah, membersihkan pokok dan alam pikiran serta penyiaran pengetahuan agama Islam. 2. Dan setelah diketahui, tidaklah ia berjalan kalau tidak diamalkan. Dan segala usaha itu tidaklah boleh mundur, melainkan harus maju, dan dikerjakan dengan penuh gembira dan semangat. Maka ajaran Islam itu tidaklah hanya semata-mata diajarkan serta dipelajari, melainkan harus diamalkan. Bukan orang lain yang terlebih dahulu harus diajak dan disuruh mengerjakannya, tetapi hendaklah dimulai dari anggota-anggota Muhammadiyah sendiri. Mereka harus berusaha memajukan dan menggembirakan kehidupannya menurut sepanjang kemauan agama Islam. Begitulah Muhammadiyah telah bekerja dengan jiwa yang sadar dan luas, menyerahkan diri dan jiwa kepada Tuhan dan menegakkan ihsan, penuh dengan semangat jihad, hidup bantumembantu, dipalut oleh jiwa ukhuwwah dan akhlak yang menarik. Secara begitu Muhammadiyah dengan giat dan sabar Muhammadiyah bertindak maju, berani menghadapi rintangan yang datang dari bermacam sebab dan berbagai penjuru, menyeruak kebodohan, kejumudan, taqlid buta, sentimen politik, dalam suasana penjajahan Belanda dan militerisme Jepang. Alhamdulillah Muhammadiyah dengan tetap dan terus telah dapat melahirkan corak dan masyarakat baru dan menggerakkan ummat secara langsung atau tidak langsung bersama-sama menuju ke arah terciptanya kehidupan baru sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Pada tahun 1946 Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dipertegas lagi sehingga berbunyi: “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Itu adalah luas, meliputi seluruh lapangan hidup manusia mulai
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 443 dari pemeliharaan tenaga rokhani, alam fikiran, pribadi, sampai kepada rumah-tangga, masyarakat dan negara. Untuk melaksanakannya pun harus disiapkan begitu rupa. Selain dari mengingat kembali kepada apa yang jadi pokok kekuatan Muhammadiyah sesudah berpengalaman puluhan tahun, dan memperhatikan tradisi baik yang telah diatur dan disadur berkali-kali, maka perlu kita rumuskan apa benar corak masyarakat Islam yang lengkap rencananya, dilaksanakan dengan jiwa iman yang positif, bergerak dinamis, sesuai dengan tuntutan masyarakat merdeka dan maju dan menimbulkan kehidupan yang penuh rahmat. Perumusan itu disiar-siarkan dan dilatihkan agar lahir masyarakat yang anggotanya bermutu baik, dan diperpesan dengan membentuk tenaga-tenaga terdidik dan kader yang terlatih baik merupakan uswatun hasanah. Syarat-syarat masyarakat yang utuh sangatlah pula diperhatikan seperti: organisasi, administrasi, pertalian batin yang disebut ukhuwwah dan hidup tolong-menolong. Mengingat segala yang tersebut di atas, Muhammadiyah menetapkan Khittah (langkah yang dibatasi dalam waktu yang tertentu) buat tahun 1956 – 1959 sebagai tersebut di bawah ini: I. Menjiwai pribadi para anggota terutama para pemimpin Muhammadiyah dengan: 1. Memperdalam dan mempertebal tauhid 2. Menyempurnakan ibadah dengan khusyu’ dan tawadlu’ 3. Mempertinggi akhlaq 4. Memperluas ilmu pengetahuan 5. Menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggungjawab, hanya mengharapkan keridlaan Allah dan kebahagiaan ummat. II. Melaksanakan uswatun hasanah: 1. Muhammadiyah harus selalu di muka, membimbing arah pendapat umum, sehingga mempunyai sifat yang tetap maju, membangun dan membaharui. Dapat bergerak dengan lincahnya dan gembira (dinamis dan progresif). 2. Menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan kepada dunia manusia tentang keindahan agama Islam, mendidik mereka ke arah budi pekerti yang mulia, supaya peraturan-peraturan Islam dapat berlaku dalam masyarakat. 3. Membentuk rumah tangga bahagia menurut sepanjang kemauan agama Islam dan mewujudkan pergaulan yang baik antara penghuninya satu dengan yang lain. 4. Mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dan tetangganya sejak mulai kelahiran, perkawinan dan kematian, sehingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat kampung/desa Islam, masyarakat kota Islam dan akhirnya masyarakat negara Islam. 5. Anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dan segala gerak-geriknya sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. III. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. 1. Dengan keutuhan organisasi kita kuat dan dengan kerapian administrasi kita terpelihara dari fitnah. 2. Pembaharuan dan memudakan tenaga pengurus, kalau perlu dengan memindahkan tempat beberapa majelis, hingga pimpinan tetap dalam tangan yang segar dan giat. 3. Menanam kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk mewujudkan organisasi yang sehat. 4. Administrasi diatur menurut tuntunan yang telah ada.