144 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 11/PRN/I.0/2015 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN CABANG DAN RANTING BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Menimbang : bahwa dengan dibentuknya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting sebagai amanat Muktamar Muhammadiyah ke-46 dipandang perlu dikeluarkan peraturan tentang Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/1.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN CABANG DAN RANTING. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang pengembangan Cabang dan Ranting, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 145 4. Pengembangan Cabang dan Ranting adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Cabang dan Ranting. 5. Program adalah bentuk usaha yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah bidang pengembangan Cabang dan Ranting. 6. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktifitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah. 7. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 8. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 9. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 10. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 11. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Lembaga berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. (2) Lembaga sebagaimana disebut pada ayat (1) merupakan lembaga khusus yang bersifat melekat pada Persyarikatan. (3) Lembaga sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, dan daerah. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang pengembangan Cabang dan Ranting. Pasal 4 Tugas (1) Lembaga tingkat pusat bertugas membantu Pimpinan Pusat dalam: a. menyusun sistem dan panduan pengembangan Cabang dan Ranting; b. melakukan penelitian tentang pengembangan Cabang dan Ranting; c. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pengembangan Cabang dan Ranting. (2) Lembaga tingkat wilayah bertugas membantu Pimpinan Persyarikatan dalam: a. mengawasi pelaksanaan pengembangan Cabang dan Ranting; b. melakukan penelitian tentang pengembangan Cabang dan Ranting;
146 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH c. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pengembangan Cabang dan Ranting. (3) Lembaga tingkat daerah bertugas membantu Pimpinan Persyarikatan dalam: a. melaksanakan pengembangan Cabang dan Ranting; b. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pengembangan Cabang dan Ranting. Pasal 5 Wewenang (1) Lembaga tingkat pusat berwenang mensosialisasikan sistem dan panduan pengembangan Cabang dan Ranting atas nama Persyarikatan. (2) Lembaga tingkat wilayah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Cabang dan Ranting atas nama Persyarikatan. (3) Lembaga tingkat daerah berwenang melakukan operasionalisasi pengembangan Cabang dan Ranting atas nama Persyarikatan. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugasnya. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan yang dihubungi. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan pimpinan Persyarikatan. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 147 b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat daerah, wilayah dan pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno.
148 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah ; 2) anggota Lembaga tingkat pusat; 3) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 4) wakil Lembaga tingkat wilayah; 5) wakil Pimpnan Organisasi Otonom tingkat pusat; 6) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat wilayah; 3) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 4) wakil Lembaga tingkat daerah; 5) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 6) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat daerah; 3) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. (1) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 13 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 14 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 149 BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 16 Laporan 1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. 2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI PENUTUP Pasal 18 Penutup Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
150 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 12/PRN/I.0/2015 TENTANG LEMBAGA PEMBINA DAN PENGAWAS KEUANGAN BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 114/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 114/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 114/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010–2015; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA PEMBINA DAN PENGAWAS KEUANGAN.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 151 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan dalam bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan. 4. Program adalah tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan. 5. Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan tindakan lebih lanjut dari program Lembaga. 6. Keuangan adalah seluruh harta benda yang meliputi keuangan dan kekayaan Persyarikatan. 7. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 8. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 9. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 10. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Lembaga dapat dibentuk di tingkat wilayah dan daerah oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan. Pasal 4 Tugas Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan, meliputi:
152 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 1. Melakukan penelitian dan pengembangan. 2. Menyampaikan masukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan keuangan. Pasal 5 Wewenang Lembaga berwenang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan, meliputi: 1. Lembaga tingkat pusat membuat panduan sebagai tindak lanjut dari sistem pengelolaan keuangan dan kekayaan Persyarikatan. 2. Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kakayaan di lingkungan Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan , dan Amal Usaha Muhammadiyah atas perintah Pimpinan Persyarikatan. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugas bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan yang diperintahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan yang dihubungi. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam rangka menjalankan tugas bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan yang diperintahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam rangka menjalankan tugas bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan yang diperintahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam rangka menjalankan tugas bidang pembinaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan Persyarikatan yang diperintahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 153 b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) .Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno.
154 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) anggota Lembaga tingkat pusat; 2) wakil Lembaga tingkat wilayah atau wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 3) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) anggota Lembaga tingkat wilayah; 2) wakil Lembaga tingkat daerah atau wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 3) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) anggota Lembaga tingkat daerah; 2) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 3) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 13 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan. (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. (4) Pimpinan Persyarikatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 14 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan peraturan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Lembaga atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 155 BAB IX Laporan Pasal 16 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Lembaga yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini. BAB XII PENUTUP Pasal 19 Penutup (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 114/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
156 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH .. PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 14/PRN/I.0/B/2015 TENTANG LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : bahwa dengan dibentuknya Lembaga Penanggulangan Bencana sebagai amanat Muktamar Muhammadiyah ke-46 dipandang perlu dikeluarkan peraturan tentang Lembaga Penanggulangan Bencana Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2010–2015. Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 157 3. Lembaga Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang penanggulangan bencana, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan. 4. Penanggulangan bencana adalah usaha secara komprehensif pra, saat, dan pasca terjadinya peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam. 5. Program adalah tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah bidang penanggulangan bencana. 6. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktifitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah. 7. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 8. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 9. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 10. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 11. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Lembaga dapat dibentuk di tingkat wilayah dan daerah oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang penanggulangan bencana. Pasal 4 Tugas Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang penanggulangan bencana, meliputi: 1. Penelitian dan pengembangan bidang penanggulangan bencana. 2. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang penanggulangan bencana.
158 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 5 Wewenang (1) Lembaga tingkat pusat berwenang menetapkan dan melaksanakan panduan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang penanggulangan bencana. (2) Lembaga tingkat wilayah dan daerah berwenang melaksanakan panduan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dan kebijakan Pimpinan Persyarikatannya di bidang penanggulangan bencana. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugasnya. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan yang dihubungi. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan pimpinan Persyarikatan. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 159 f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas : 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh:
160 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah ; 2) anggota Lembaga tingkat pusat; 3) wakil Lembaga tingkat wilayah atau wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat wilayah; 3) wakil Lembaga tingkat daerah atau wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat daerah; 3) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 14 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 15 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan peraturan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 161 BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 17 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 18 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI Pasal 19 Penutup Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
162 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 15/PRN/I.0/B/2015 TENTANG LEMBAGA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 89/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 89/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 89/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2010–2015; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 163 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. 3. Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang zakat, infaq, dan shadaqah, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. 4. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta tertentu kepada orang orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. 5. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan di jalan Islam. 6. Shadaqah adalah mengeluarkan harta di jalan Islam yang hukumnya tidak wajib. 7. Program adalah bentuk usaha bidang zakat, infaq, dan shadaqah, berupa tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 8. Kegiatan adalah bentuk usaha bidang zakat, infaq, dan shadaqah, berupa tindakan di masyarakat, meliputi aktifitas dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 9. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 10. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 11. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 12. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 13. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga, institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang zakat, infaq, dan shadaqah. Pasal 3 Tugas Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang zakat, infaq, dan shadaqah, meliputi:
164 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 1. Pembinaan ideologi Muhammadiyah. 2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas program dan kegiatan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 4. Pengembangan kualitas dan kuantitas program dan kegiatan. 5. Penelitian dan pengembangan bidang zakat, infaq, dan shadaqah. 6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang zakat, infaq, dan shadaqah. Pasal 4 Wewenang (1) Lembaga tingkat pusat berwenang menetapkan panduan tentang pelaksanaan kebijakan Persyarikatan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang zakat, infaq, dan shadaqah. (2) Lembaga tingkat wilayah dan daerah berwenang mengatur pelaksanaan kebijakan Persyarikatan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan Ketentuan Lembaga. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 5 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan yang dihubungi. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sejenis yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan pimpinan Persyarikatannya. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. Pasal 6 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 165 BAB V PIMPINAN Pasal 7 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 8 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 9 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
166 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB VI RAPAT Pasal 10 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 11 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat pusat; 3) wakil Lembaga tingkat wilayah atau wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpnan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat wilayah; 3) wakil Lembaga tingkat daerah atau wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat daerah; 3) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 12 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 167 (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 13 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 15 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 16 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Lembaga yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
168 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB XII PENUTUP Pasal 18 Penutup (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 89/KEP/I.0/B/2007 tentang Pedoman Majelis Wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 169 PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 16/PRN/I.0/B/2015 TENTANG LEMBAGA HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 109/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 109/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/ I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 109/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah. Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/I.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010–2015. Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK.
170 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang hikmah dan kebijakan publik, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan. 4. Hikmah dan kebijakan publik adalah politik kebangsaan berdasar khittah perjuangan Muhammadiyah. 5. Program adalah tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah bidang hikmah dan kebijakan publik. 6. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktifitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah. 7. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 8. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 9. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 10. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 11. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Lembaga dapat dibentuk di tingkat wilayah dan daerah oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang hikmah dan kebijakan publik.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 171 Pasal 4 Tugas Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang hikmah dan kebijakan publik, meliputi: 1. Penelitian dan pengembangan bidang hikmah dan kebijakan publik. 2. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang hikmah dan kebijakan publik. Pasal 5 Wewenang (1) Lembaga tingkat pusat berwenang menetapkan dan melaksanakan panduan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang hikmah dan kebijakan publik. (2) Lembaga tingkat wilayah dan daerah berwenang melaksanakan panduan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kebijakan Pimpinan Persyarikatannya di bidang hikmah dan kebijakan publik. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugasnya. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan yang dihubungi. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan pimpinan Persyarikatan. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan.
172 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat daerah, wilayah dan pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 173 BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah ; 2) anggota Lembaga tingkat pusat; 3) wakil Lembaga tingkat wilayah atau wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat wilayah; 3) wakil Lembaga tingkat daerah atau wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat daerah; 3) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 13 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
174 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 14 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan peraturan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 16 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI Pasal 18 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Lembaga yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 175 BAB XI PENUTUP Pasal 19 Penutup (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 109/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hikmah dan kebijakan publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
176 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 17/PRN/I.0/B/2015 TENTANG LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 115/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Seni Budaya perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 115/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Seni Budaya perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 115/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Seni Budaya perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/ 2013 Tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan Dalam Muhammadiyah; 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2010–2015. Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 177 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang seni budaya dan olah raga, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan. 4. Seni budaya adalah perwujudan rasa seni yang sudah membudaya sesuai dengan konsep Islam dalam rangka dakwah. 5. Olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan sesuai dengan konsep Islam dalam rangka dakwah. 6. Program adalah tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah bidang seni budaya dan olah raga. 7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktifitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah. 8. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 9. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 12. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Lembaga dapat dibentuk di tingkat wilayah dan daerah oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
178 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang seni budaya dan olah raga. Pasal 4 Tugas Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang seni budaya dan olah raga, meliputi: 1. Penelitian dan pengembangan bidang seni budaya dan olah raga. 2. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang seni budaya dan olah raga. Pasal 5 Wewenang (1) Lembaga tingkat pusat berwenang menetapkan dan melaksanakan panduan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang seni budaya dan olah raga. (2) Lembaga tingkat wilayah dan daerah berwenang melaksanakan panduan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di bidang seni budaya dan olah raga. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugasnya. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan yang dihubungi. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan pimpinan Persyarikatan. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 179 Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
180 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat pusat; 3) wakil Lembaga tingkat wilayah atau wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat wilayah; 3) wakil Lembaga tingkat daerah atau wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah apabila Lembaga tersebut tidak ada; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat daerah; 3) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 13 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 181 (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 14 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan peraturan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 16 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI Pasal 18 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Lembaga yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
182 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB XII PENUTUP Pasal 19 Penutup (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 115/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Seni Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 183 PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 18/PRN/I.0/B/2015 TENTANG LEMBAGA HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 110/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010-2015; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 110/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; c. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 110/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010–2015. Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL.
184 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 3. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan dalam bidang hubungan dan kerjasama internasional. 4. Hubungan internasional adalah interaksi antara Persyarikatan dengan individu, lembaga, badan, dan/atau pemerintah luar negeri. 5. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama antara Persyarikatan dengan individu, lembaga, badan, dan/atau pemerintah luar negeri. 6. Program adalah tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah bidang hubungan dan kerjasama internasional. 7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktifitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah. 8. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 9. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 12. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang hubungan dan kerjasama internasional.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 185 Pasal 4 Tugas Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang hubungan dan kerjasama internasional, meliputi: 1. Penelitian dan pengembangan bidang hubungan dan kerjasama internasional. 2. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang hubungan dan kerjasama internasional. Pasal 5 Wewenang Lembaga berwenang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hubungan dan kerjasama internasional atas nama Pimpinan Pusat. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (2) Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan Pimpinan Persyarikatan. (3) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;
186 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh:
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 187 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga; 3) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 4) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 13 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan. (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan. (4) Pimpinan Persyarikatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 14 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan peraturan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Lembaga atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX Laporan Pasal 16 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus.
188 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Lembaga yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini. BAB XII PENUTUP Pasal 19 Penutup (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 110/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 189 PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 19/PRN/I.0/B/2015 TENTANG MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2011 tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2011 tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
190 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 3. Majelis Pembina Kesehatan Umum, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. 4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 5. Amal Usaha adalah bentuk usaha bidang kesehatan yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 6. Program adalah bentuk usaha bidang kesehatan, berupa tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Majelis secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 7. Kegiatan adalah bentuk usaha bidang kesehatan, berupa tindakan di masyarakat, meliputi aktifitas dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 8. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis. 9. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis dalam menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis yang berprestasi. 12. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis, institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Majelis berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berdasar kebutuhan. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menyelenggarakan tugas pokok Persyarikatan bidang kesehatan, meliputi: 1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis. 2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 4. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan. 5. Peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk berperan serta dalam bidang kesehatan. 6. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. 7. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang kesehatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 191 Pasal 4 Tugas (1) Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan pimpinan Persyarikatan. (2) Majelis tingkat pusat bertugas mengatur: a. pelaksanaan pasal 3; b. pendirian dan pembubaran amal usaha; c. pengangkatan dan pemberhentian Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit; d. pengangkatan dan pemberhentian karyawan amal usaha; e. pengelolaan keuangan dan kekayaan amal usaha; f. penyusunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja amal usaha; g. pelaporan amal usaha. (3) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang bertugas melaksanakan aturan dari Majelis tingkat pusat. Pasal 5 Wewenang (1) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis tentang: a.pelaksanaan pasal 3; b.pendirian dan pembubaran amal usaha, dengan aturan: 1) pendirian amal usaha ditetapkan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. 2) pembubaran amal usaha ditetapkan Pimpinan Wilayah, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; c. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit, dengan aturan penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas usulan Majelis, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; d.pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Direktur/Kepala dan Wakil Direktur/Kepala amal usaha bidang kesehatan kepada Pimpinan Persyarikatan penyelenggara, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; e. pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d harus merupakan keputusan Rapat Pleno Majelis; f. pengangkatan dan pemberhentian karyawan, dengan aturan penetapannya dilakukan oleh Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; g.pengelolaan keuangan dan kekayaan amal usaha; h.penyusunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja amal usaha; i. pelaporan amal usaha. (2) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang berwenang menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1). BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang kesehatan dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan setingkat.
192 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (2) Majelis mengadakan hubungan horizontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan. (3) Majelis dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya. (4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. Dalam hal hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 7 Tata Kerja Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Majelis: a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Majelis tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Majelis terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 193 (3) Jabatan Ketua Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat (5) Tugas Pimpinan Majelis berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Majelis (1) Rapat Pimpinan Majelis adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno. Pasal 12 Rapat Kerja Majelis (1) Rapat Kerja Majelis adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Kerja Majelis dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat pusat; 3) wakil Majelis tingkat wilayah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat wilayah; 3) wakil Majelis tingkat daerah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat daerah; 3) wakil Majelis tingkat cabang; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. d. pada tingkat cabang : 1) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat cabang; 3) wakil Majelis tingkat ranting; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat cabang; 5) undangan.