194 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (3) Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. Pasal 13 Rapat Koordinasi (1) Rapat Koordinasi adalah rapat yang mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis. (2) Rapat Koordinasi dihadiri oleh unsur terkait sesuai bidang tugas dan kepentingan rapat Majelis. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 14 Keuangan (1) Pembiayaan Majelis menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Majelis dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Majelis. Pasal 15 Kekayaan (1) Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Majelis dalam bidang faham agama, ideologi, penyelenggaraan amal usaha, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 17 Laporan (1) Majelis wajib membuat laporan pelaksanaan tugas pokok disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 195 (2) Laporan Majelis terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 18 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Ketentuan Peralihan Segala peraturan tentang Majelis yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini. BAB XII PENUTUP Pasal 20 Penutup (1) Pada saat Peraturan mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2011 tertanggal 28 Jumadilawal 1432 H bertepatan dengan 02 Mei 2011 M tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
196 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 20/PRN/I.0/B/2017 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : bahwa dengan dibentuknya Lembaga Pengembangan Pesantren sebagai amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 dipandang perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lembaga Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 233/KEP/1.0/B/2015 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2015-2020; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/1.0/B/2015 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Periode 2015 – 2020; Berdasar : Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 4 Januari 2017; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah. 2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 3. Lembaga Pengembangan Pesantren, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang pengembangan Pesantren, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 197 4. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang melaksanakan satuan pendidikan dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. 5. Pengembangan Pesantren adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Pesantren. 6. Program adalah bentuk usaha yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah bidang pengembangan Pesantren. 7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktivitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah. 8. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Lembaga. 9. Pembinaan adalah pengarahan, pengoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga yang berprestasi. 12. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan 1. Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Lembaga dapat dibentuk di tingkat wilayah dan daerah oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Persyarikatan bidang pengembangan Pesantren. Pasal 4 Tugas (1) Lembaga tingkat pusat bertugas membantu Pimpinan Pusat dalam: 1. menyusun panduan pengembangan Pesantren sesuai dengan ideologi Muhammadiyah; 2. melakukan penelitian dan pengembangan Pesantren; 3. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pengembangan Pesantren. (2) Lembaga tingkat wilayah dan daerah bertugas: 1. melakukan penelitian dan pengembangan Pesantren; 2. membantu Lembaga tingkat pusat dalam melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan pesantren.
198 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 3. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dalam bidang pengembangan Pesantren. Pasal 5 Wewenang (1) Lembaga berwenang melakukan pengembangan pesantren bersama-sama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis/Lembaga terkait lainnya. (2) Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Pesantren. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 6 Hubungan (1) Lembaga mengadakan hubungan dengan Persyarikatan setingkat dalam rangka menjalankan tugasnya. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Majelis, Lembaga lain, dan Organisasi Otonom dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan. (5) Lembaga dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha dan Pimpinan Persyarikatan. (6) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Persyarikatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya yang dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. Pasal 7 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, kredibel, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan. BAB V PIMPINAN Pasal 8 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga : 1. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; 2. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; 3. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 199 4. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; 5. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; 6. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat daerah, wilayah, dan pusat; 7. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; 8. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 9 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Ketua dan Wakil Ketua. 2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 3. Bendahara dan Wakil Bendahara. 4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan. Pasal 10 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Lembaga sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut. (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru. (6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya. BAB VI RAPAT Pasal 11 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. Rapat Harian; 2. Rapat Bidang; 3. Rapat Pleno.
200 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 12 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat pusat; 3) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 4) wakil Lembaga tingkat wilayah; 5) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 6) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat wilayah; 3) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 4) wakil Lembaga tingkat daerah; 5) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 6) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Lembaga tingkat daerah; 3) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat. Pasal 13 Rapat Koordinasi Lembaga bersama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan koordinasi dengan pesantren dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 14 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (3) Lembaga menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. (4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 201 Pasal 15 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Pimpinan Pusat. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan. (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Lembaga dalam bidang faham agama, ideologi, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaa dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB IX LAPORAN Pasal 17 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Lembaga terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 18 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi terhadap Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan. BAB XI PENUTUP Pasal 19 Penutup Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal, 06 Jumadil Awwal 1438 H 03 Februari 2017 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM 545549 NBM 608658
202 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 01/PRN/I.0/2021 TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN HAJI DAN UMRAH BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 167/KEP/I.0/B/2018 tentang Pembentukan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 168/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah; b. bahwa peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai hukum positif telah mengalami banyak perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah; Mengingat : 1. Pasal 20 Anggaran Dasar dan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 233/KEP/I.0/B/2015 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2015-2020; 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; 5. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 13 November 2020; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan Persyarikatan berbadan hukum.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 203 2. Ideologi Muhammadiyah adalah Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. 4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat. 5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 6. Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang pembinaan haji dan umrah, sesuai dengan kebijakan pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. 7. Pembinaan haji dan umrah adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan haji dan umrah. 8. Penyelenggaraan haji dan umrah adalah penyelenggaran bimbingan ibadah haji dan umrah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. 9. Program adalah bentuk usaha yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan oleh Lembaga secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah bidang pembinaan haji dan umrah. 10. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa aktivitas dan tindakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah. 11. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Lembaga. 12. Pembinaan kepada Lembaga adalah pengarahan, pengoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada Lembaga. 13. Pengawasan kepada Lembaga adalah pemeriksaan dan pengendalian serta evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 14. Penghargaan kepada Lembaga adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada Lembaga yang berprestasi. 15. Sanksi kepada Lembaga adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan (1) Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat. (2) Lembaga dapat dibentuk di tingkat wilayah dan daerah oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat atas persetujuan Pimpinan Muhammadiyah di atasnya.
204 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB III FUNGSI DAN TUGAS Pasal 3 Fungsi Lembaga berfungsi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Muhammadiyah bidang pembinaan haji dan umrah. Pasal 4 Tugas (1) Lembaga tingkat pusat bertugas membantu Pimpinan Pusat dalam: a. menyusun Panduan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Muhammadiyah; b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah; dan c. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang penyelenggaraan haji dan umrah. (2) Lembaga tingkat wilayah bertugas: a. membantu Lembaga tingkat pusat dalam melakukan sosialisasi Panduan Lembaga; b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi bimbingan ibadah haji khusus oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); dan c. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan haji dan umrah. (3) Lembaga tingkat daerah bertugas: a. membantu Lembaga tingkat pusat dan wilayah dalam melakukan sosialisasi Panduan Lembaga; b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan haji dan umrah oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan c. menyampaikan masukan kepada Pimpinan Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan bimbingan haji dan umrah. BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA Pasal 5 Hubungan (1) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah dan Organisasi Otonom setingkat dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. (2) Lembaga di tingkat pusat dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat wilayah dan daerah, atau sebaliknya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah. (3) Lembaga yang ada di tingkat wilayah dapat mengadakan hubungan dengan Lembaga di tingkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 205 (4) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan pemberitahuan kepada Majelis yang membawahi Amal Usaha Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah. (5) Lembaga dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain di luar Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidangnya dengan persetujuan pimpinan Muhammadiyah. Pasal 6 Tata Kerja Lembaga menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, kredibel, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan aturan dalam Muhammadiyah. BAB V PIMPINAN Pasal 7 Persyaratan (1) Syarat Pimpinan Lembaga: a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; dan h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas Keputusan Pimpinan Pusat. Pasal 8 Susunan Susunan Pimpinan Lembaga terdiri atas: 1. ketua dan wakil ketua; 2. sekretaris dan wakil sekretaris; 3. bendahara dan wakil bendahara; dan 4. ketua dan anggota bidang yang diperlukan. Pasal 9 Penetapan (1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sama dengan masa jabatan pimpinan Muhammadiyah. (3) Jabatan Ketua Lembaga tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan.
206 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (4) Perubahan personalia Pimpinan Lembaga dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. (5) Tugas Pimpinan Lembaga berakhir pada saat ditetapkannya Pimpinan Lembaga yang baru oleh pimpinan Muhammadiyah. (6) Penyimpangan dari ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat dengan persetujuan pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. BAB VI RAPAT Pasal 10 Rapat Pimpinan Lembaga (1) Rapat Pimpinan Lembaga merupakan rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga. (2) Rapat Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Pleno; dan c. Rapat Bidang. Pasal 11 Rapat Kerja Lembaga (1) Rapat Kerja Lembaga merupakan rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga. (2) Rapat Kerja Lembaga dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) anggota Pimpinan Lembaga tingkat pusat; 2) perwakilan Lembaga tingkat wilayah; dan 3) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) anggota Pimpinan Lembaga tingkat wilayah; 2) perwakilan Lembaga tingkat daerah; dan 3) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) anggota Pimpinan Lembaga tingkat daerah; dan 2) undangan. (3) Keputusan Rapat Kerja Lembaga mulai berlaku setelah ditanfidz oleh pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. Pasal 12 Rapat Koordinasi (1) Lembaga dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Unsur Pembantu Pimpinan terkait di bawah pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. (2) Lembaga dapat mengadakan rapat koordinasi dengan PIHK, PPIU, dan KBIHU.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 207 BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 13 Keuangan (1) Pembiayaan Lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah masingmasing tingkat. (2) Lembaga menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. (3) Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Lembaga. Pasal 14 Kekayaan (1) Kekayaan Lembaga secara hukum milik Muhammadiyah yang diwakili oleh Pimpinan Pusat. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga dalam bidang paham agama, ideologi, program, kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. BAB IX LAPORAN Pasal 16 Laporan (1) Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan tugas disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. (2) Laporan Lembaga terdiri atas laporan tahunan, laporan insidental, dan laporan akhir masa jabatan. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17 Penghargaan dan Sanksi Penghargaan dan sanksi kepada Lembaga dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah.
208 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB XI PENUTUP Pasal 18 Penutup Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Jumadilawal 1442 H 6 Januari 2021 M Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. Prof. Dr. H. ABDUL MU’TI, M.Ed. NBM 545549 NBM 750178
PEDOMAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
210 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH ... SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH No. : 106/KEP/I.0/B/2002 tentang: PEMBUBARAN YAYASAN DALAM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Memperhatikan : 1. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-39 di Padang tentang penertiban Yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah; 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 34/PP/1986 tentang: Penertiban Yayasan dalam Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah; 3. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 201/I.0/B/2002 tanggal 15 Muharram 1423 H / 29 Maret 2002 M hal: Pendataan adanya Yayasan dalam Muhammadiyah; 4. Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Menimbang : 1. Bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan Pemerintah Republik Indonesia c.q. DepartemenDepartemen: Kehakiman, Agama, Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik serta berhak mengadakan usaha-usaha di bidang Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kesehatan; 2. Bahwa untuk menyelenggarakan usaha di bidang pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, tidak diperlukan lagi bentuk badan hukum lain seperti yayasan; 3. Bahwa dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka yayasan-yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang selama ini telah menyelenggarakan usaha-usaha di bidang tersebut pada angka (2), perlu ditertibkan dan dibubarkan; 4. Bahwa untuk penertiban dan pembubaran yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah, perlu diatur dengan surat keputusan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 34/PP/1986 tentang: Penertiban Yayasan dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah; 3. Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000 - 2005; Mendengar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 – 25 Juli 2002 di Jakarta;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 211 M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBUBARAN YAYASAN DALAM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH. Pertama : Memerintahkan kepada Pimpinan Persyarikatan dan Badan Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Organisasi Otonom di semua tingkat untuk membubarkan yayasan yang mengelola amal usaha Muhammadiyah/ ’Aisyiyah, baik yang dibentuk langsung oleh Persyarikatan maupun melalui fungsionaris anggota/Pimpinannya untuk dan atas nama Persyarikatan. Kedua : Segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab Yayasan, termasuk terhadap seluruh kekayaan yang dimilikinya, kepemilikannya diserahkan kepada Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketiga : Tatacara pembubaran yayasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan masing-masing di hadapan Notaris atau memberi kuasa kepada salah seorang anggotanya untuk membuat Akta Pembubaran Yayasan di hadapan Notaris. Akta tersebut kemudian diberitahukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Keempat : Setelah Yayasan dibubarkan dan diserahkan kepada Pimpinan Persyarikatan, Badan Pembantu Pimpinan, atau Pimpinan Organisasi Otonom setempat, maka Pimpinan Persyarikatan, Badan Pembantu Pimpinan, atau Pimpinan Organisasi Otonom yang bersangkutan membentuk sebuah Badan Pengurus yang bertugas mengelola amal usaha tersebut. Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keenam : Apabila diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 15 Jumadil Ula 1423 H 26 Juli 2002 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif Drs. H. Haedar Nashir, M.Si. Tembusan disampaikan kepada: 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 2. Majelis-Majelis tingkat Pusat 3. Pimpinan Pusat Organisasi Otonom 4. Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia
212 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 02/PED/I.0/B/2012 TENTANG PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SKPP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dibuat aturan baru; b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Muhammadiyah, perlu adanya Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa’idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; 4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 19 Maret 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH. BAB I KETENTUAN DASAR Pasal 1 Ketentuan Dasar 1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 213 dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman. 2. PTM dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Diploma merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan. 3. PTM mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan misi Persyarikatan Muhammadiyah. 4. PTM berfungsi sebagai center of excellence within the region (uswah hasanah, pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta sebagai driving force (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 5. PTM berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat, dan merupakan investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. 6. PTM diselenggarakan berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi. BAB II LAMBANG DAN LOGO Pasal 2 Lambang dan Logo 1. Lambang PTM memuat lambang Muhammadiyah. 2. PTM dapat membuat logo yang mencerminkan identitas Muhammadiyah dan ciri khas masing-masing perguruan tinggi. 3. Lambang dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. BAB III TUJUAN Pasal 3 Tujuan Terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah meliputi: a. berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; b. terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia; c. terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyahan yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.
214 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB IV PENYELENGGARA Pasal 4 Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM. 2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM. Pasal 5 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM. Pasal 6 Majelis Pendidikan Tinggi 1. Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM. 2. Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM. Pasal 7 Badan Pembina Harian 1. Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas: a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM; b. bersama pimpinan PTM menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan; c. bersama pimpinan PTM dan Senat menyusun RIP dan Statuta; d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 3. Badan Pembina Harian berwenang: a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan PTM; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTM; c. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM. 4. Badan Pembina Harian terdiri atas: a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan; b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi; c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan. 5. Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyakbanyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. 6. Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina Harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan PTM bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi. 7. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 215 8. Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan dan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. 9. Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. 10. Ketentuan jabatan Badan Pembina Harian diatur sebagai berikut: a. masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun; b. Ketua Badan Pembina Harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya; c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan; d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur pimpinan PTM dan Badan Pembina Harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya; 11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan Persyarikatan. BAB V PENDIRIAN DAN PERUBAHAN Pasal 8 Pendirian dan Perubahan 1. Pendirian dan perubahan PTM wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Tata cara pendirian dan perubahan PTM diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. BAB VI KURIKULUM Pasal 9 Kurikulum 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing PTM dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan Muhammadiyah. 2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah wajib memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. BAB VII UNSUR PIMPINAN Pasal 10 Rektor 1. Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. 2. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi. 3. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi. 4. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor. 5. Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
216 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 11 Wakil Rektor 1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. 2. Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor. 3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Rektor diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 12 Ketua 1. Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Wakil Ketua. 2. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi. 3. Ketua bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi. 4. Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua. 5. Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Ketua sebelum mengangkat Ketua definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 13 Wakil Ketua 1. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. 2. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua. 3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Ketua diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 14 Direktur 1. Akademi/Politeknik dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh Wakil Direktur. 2. Direktur Akademi/Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi. 3. Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi. 4. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur. 5. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 15 Wakil Direktur 1. Wakil Direktur Akademi/Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. 2. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur. 3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Direktur diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 16 Dekan 1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan. 2. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 217 3. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor. 4. Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan. 5. Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum mengangkat Dekan definitif. Pasal 17 Wakil Dekan 1. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 2. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. 3. Jumlah dan bidang tugas Wakil Dekan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 18 Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana 1. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 3. Direktur bertanggung jawab kepada Rektor. 4. Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. 5. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur. 6. Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Direktur sebelum mengangkat Direktur definitif. Pasal 19 Ketua dan Sekretaris Program Studi 1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 3. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 4. Ketua Program Studi pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan. 5. Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana. 6. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi. Pasal 20 Persyaratan Persyaratan unsur pimpinan: a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas; f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan; g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; i. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
218 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 21 Prosedur Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur 1. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor/Ketua/Direktur. 2. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon Rektor/Ketua/Direktur. 3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 4. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik melaksanakan pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak. 6. Senat Universitas/Institut menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan. 7. Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan. 8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur menjadi Rektor/Ketua/Direktur. 9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan. 10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor/Ketua/Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan. Pasal 22 Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 23 Masa Jabatan Unsur Pimpinan 1. Masa jabatan unsur pimpinan selama 4 (empat) tahun. 2. Unsur pimpinan dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. 3. Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan. 4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang masa jabatan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan. Pasal 24 Pimpinan PTM Bentuk Lain Pimpinan PTM bentuk lain diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 219 Pasal 25 Hak dan Kewajiban Hak dan kewajiban Unsur Pimpinan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. BAB VIII SENAT AKADEMIK Pasal 26 Senat Akademik 1. Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM. 2. Tugas pokok, keanggotaan, masa jabatan, dan pimpinan Senat Akademik sesuai dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Senat Akademik dapat memberi gelar Doktor kehormatan (DR Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam pengembangan keilmuan dan kemanusiaan serta misi Persyarikatan. 4. Senat Akademik dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Muhammadiyah. 5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang pimpinan dan keputusan Senat Akademik demi kemaslahatan Persyarikatan. BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 27 Dosen dan Tenaga Kependidikan 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap PTM diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Harian. 2. Syarat Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap : a. beragama Islam; b. anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya; d. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan; e. sehat jasmani dan rohani; f. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; g. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; h. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain. 3. Badan Pembina Harian dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) demi kemaslahatan Persyarikatan. 4. Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tugas pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. BAB X MAHASISWA, ORGANISASI KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI Pasal 28 Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni 1. Mahasiswa PTM adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTM dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur oleh PTM.
220 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2. Organisasi Kemahasiswaan PTM terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa. 3. Alumni PTM dihimpun dalam ikatan keluarga alumni PTM yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater. 4. Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni PTM dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan/atau kader bangsa. BAB XI STATUTA Pasal 29 Statuta 1. PTM wajib memiliki statuta. 2. Statuta PTM tidak bertentangan dengan peraturan Persyarikatan dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Statuta PTM disusun bersama oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian, ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 30 Keuangan dan Kekayaan 1. Keuangan dan kekayaan atau aset PTM secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Keuangan dan kekayaan PTM dapat diperoleh dari sumber masyarakat, pemerintah, Unit Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM setelah disusun Pimpinan PTM bersama Badan Pembina Harian disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM. 4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan PTM diatur dengan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 5. PTM dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. 6. Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan PTM menjadi tanggung jawab Majelis Pendidikan Tinggi dan lembaga yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB XIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 31 Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan 1. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan PTM berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja. 2. Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan PTM. 3. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Badan Pembina Harian dan Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 221 BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI Pasal 32 Pengawasan Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada PTM dilakukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi. Pasal 33 Akreditasi Penilaian mutu akademik PTM secara internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau institusi lain yang kompeten. BAB XV KERJA SAMA Pasal 34 Kerja Sama 1. PTM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar Persyarikatan. 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip Persyarikatan dan kepentingan pengembangan PTM. BAB XVI LAPORAN Pasal 35 Laporan 1. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi. 2. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan tahunan dan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi. 3. Pimpinan PTM wajib memberikan laporan khusus tentang peristiwa di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan setelah peristiwa tersebut. BAB XVII KETENTUAN KHUSUS Pasal 36 Ketentuan Khusus 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain di luar pedoman ini demi kemaslahatan Persyarikatan. 2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM berstatus sebagai badan hukum berdasar: a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 tentang Pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, juncto surat
222 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Menteri Kehakiman tanggal 08 September 1971 Nomor J.A.5/160/4 bahwa status badan hukum tersebut tetap berlanjut; b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran; c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-88.AH-01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi. BAB XVIII PENUTUP Pasal 37 Penutup Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqa’dah 1419 H bertepatan 20 Februari 1999 M tentang Qa’idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan aturan-aturan lain tentang PTM. Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal: 24 Jumadil Awal 1433 H 16 April 2012 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM: 563 653 NBM: 608 658 ...
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 223 KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 178/KET/I.3/D/2012 TENTANG PENJABARAN PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 02/PED/I.0/B/2012 TENTANG PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dipandang perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Mengingat : a. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; b. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 158/KEP/I.0/B/2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015; c. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa’idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan; d. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Memperhatikan : Pembahasan dan keputusan Rapat Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 28 Juni 2012. MEMUTUSKAN: Menetapkan : Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum 1. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
224 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi. 3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya, selanjutnya disebut PWM. 4. Badan Pembina Harian adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM. 5. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Isalm dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis ataupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman. 6. Pimpinan PTM adalah Rektor untuk Universitas dan Institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, Direktur untuk Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas. 7. Dosen adalah pegawai pada PTM yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada PTM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Tenaga kependidikan adalah pegawai pada PTM yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif. 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTM. 10. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada PTM. 11. Alumni adalah seseorang yang tamat dari PTM. 12. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan PTM. 13. Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama. BAB II KETENTUAN LAMBANG DAN LOGO Pasal 2 Lambang Lambang memuat: 1. Lambang Muhammadiyah, berupa matahari bersinar utama duabelas, di tengah bertuliskan Muhammadiyah dalam tulisan Arab, dan dilingkari kalimat syahadat dalam tulisan Arab. 2. Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan, keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. 3. Nama PTM yang bersangkutan ditulis secara lengkap. 4. Bentuk, warna, dan tulisan tambahan disesuaikan dengan ciri khas PTM yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah. Pasal 3 Logo 1. Logo merupakan simbol yang memuat nama PTM yang bersangkutan, yang mengandung suatu makna tertentu. 2. Logo berupa gambar dan atau tulisan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 225 3. Bentuk dan warna disesuaikan dengan ciri khas PTM yang bersangkutan. 4. Logo sesuai dengan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah BAB III TATA CARA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PTM Pasal 4 Pendirian 1. PTM didirikan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan Persyarikatan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Persyarikatan dan Pemerintah. 2. PWM mengajukan usul pendirian PTM kepada Majelis disertai dokumen studi kelayakan pendirian PTM. 3. Dokumen studi kelayakan pendirian PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pertimbangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah; b. statuta; c. penyelenggara; d. kurikulum; e. dosen dan tenaga kependidikan; f. calon mahasiswa; g. kode etik sivitas akademika; h. sumber pembiayaan; i. sarana dan prasarana; j. Rencana Induk Pengembangan (RIP). 4. Majelis, atas nama Pimpinan Pusat, melakukan pengkajian atas usulan pendirian PTM sebelum diteruskan kepada Pemerintah. Pasal 5 Perubahan 1. PTM diubah berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan Persyarikatan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Persyarikatan dan Pemerintah. 2. Perubahan PTM meliputi: a. pergantian bentuk perguruan tinggi tertentu menjadi bentuk lain; b. penggabungan dua atau lebih perguruan tinggi; c. pemecahan satu perguruan tinggi menjadi dua atau lebih perguruan tinggi. 3. PWM mengajukan usul perubahan PTM kepada Majelis disertai dokumen studi kelayakan perubahan PTM. 4. Dokumen studi kelayakan perubahan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pertimbangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah; b. statuta; c. penyelenggara; d. kurikulum; e. dosen dan tenaga kependidikan; f. calon mahasiswa; g. kode etik sivitas akademika; h. sumber pembiayaan; i. sarana dan prasarana; j. Rencana Induk Pengembangan (RIP). 5. Majelis, atas nama Pimpinan Pusat, melakukan pengkajian atas usulan perubahan PTM sebelum diteruskan kepada Pemerintah.
226 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT REKTOR/PEJABAT KETUA/PEJABAT DIREKTUR Pasal 6 Mekanisme Pengangkatan Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur 1. Bilamana Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur sebelum diangkat Rektor/Ketua/Direktur Definitif. 2. Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap bilamana: a. meninggal dunia; b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. mengundurkan diri dan atau diberhentikan 3. Calon Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur diusulkan oleh BPH bersama PWM kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Rektor/Ketua/Direktur dinyatakan berhalangan tetap. 4. Calon Pejabat Rektor/Pejabat Ketua/Pejabat Direktur yang diusulkan memenuhi kualifikasi sesuai pasal 20 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM BAB V JUMLAH DAN BIDANG TUGAS WAKIL REKTOR/WAKIL KETUA/WAKIL DIREKTUR Pasal 7 Jumlah dan Bidang Tugas Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur 1. Bidang Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur sekurang-kurangnya meliputi bidangbidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 2. Jumlah Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PTM. 3. Jumlah dan pembidangan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur diatur dalam statuta PTM. BAB VI JUMLAH DAN BIDANG TUGAS WAKIL DEKAN Pasal 8 Jumlah dan Bidang Tugas Wakil Dekan 1. Bidang Wakil Dekan sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 2. Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PTM. 3. Jumlah dan pembidangan Wakil Dekan diatur dalam statuta PTM.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 227 BAB VII PROSEDUR PENGANGKATAN UNSUR PIMPINAN LAIN Pasal 9 Persyaratan, Perijinan, dan Tata Waktu Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain 1. Persyaratan unsur pimpinan di luar pasal 20 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah diatur dalam statuta atau Peraturan Pimpinan PTM. 2. Setiap bakal calon Unsur Pimpinan Lain dari luar PTM harus mendapat ijin dari atasan asal instansinya. 3. Calon Unsur Pimpinan Lain sudah harus terpilih selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Pasal 10 Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain 1. Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur a. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan. b. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur; c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua/Direktur mengajukan bakal Calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Senat Akademik. d. Rektor /Ketua/Direktur mengajukan bakal calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM. e. Apabila bakal calon yang diajukan Rektor/Ketua/Direktur menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor/Ketua/Direktur dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM. f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur. g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Majelis. h. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan bakal calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Akademik. i. Majelis menetapkan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor/Ketua/Direktur. j. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur dapat diteruskan. k. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan.
228 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2. Prosedur Pengangkatan Dekan a. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan. b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan. c. Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek Al Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan dari Dekan. d. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor. e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal Calon Dekan kepada Dekan. f. Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM. g. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui proses penjaringan bakal calon Dekan. h. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor. i. Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan. j. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas. k. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan. 3. Prosedur Pengangkatan Wakil Dekan a. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan. b. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas. c. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas. d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan dari Dekan. e. BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor. f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan. g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan. h. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH. i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 229 4. Prosedur Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana a. Rektor/Ketua mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan. b. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua. c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik. d. Rektor/Ketua mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM. e. Apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor/Ketua menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor/Ketua dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM. f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor. g. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana. h. Rektor/Ketua menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana. i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan. 5. Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana a. Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan. b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Akademik. c. Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Akademik. d. Rektor/Ketua meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al Islam dan Kemuhammadiyahan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana. e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana. f. Rektor/Ketua menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana. g. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Rektor/Ketua menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor/Ketua dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH. h. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana tetap diteruskan.
230 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 6. Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi a. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan. b. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas. c. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas. d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan. e. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor. f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi. g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan. h. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH. i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan. 7. Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi a. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan. b. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas. c. Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas. d. Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan. e. BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor. f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi. g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan. h. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH. i. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 231 BAB VIII PIMPINAN PTM BENTUK LAIN Pasal 11 Pimpinan PTM Bentuk Lain 1. PTM bentuk lain adalah Akademi Komunitas. 2. Pimpinan Akademi Komunitas disebut Direktur. Pasal 12 Prosedur Pengangkatan Direktur Akademi Komunitas 1. Senat Akademik mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Direktur dan menyampaikannya kepada Direktur. 2. Direktur meminta pertimbangan kepada PWM aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Akademik. 3. Apabila bakal calon Direktur yang diajukan Senat Akademik menurut PWM dianggap tidak layak, Direktur dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui Senat Akademik. 4. Senat Akademik memilih 3 (tiga) orang calon Direktur, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak diterimanya pertimbangan PWM. 5. Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) orang nama dari bakal calon Direktur dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak. 6. Senat Akademik menyerahkan 3 (tiga) orang Calon Direktur terpilih kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah suara beserta kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan 7. Majelis meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Direktur kepada Pimpinan Pusat disertaii pertimbangan. 8. Pimpinan Pusat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Direktur menjadi Direktur. 9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan. 10. Pimpinan Pusat dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Direktur demi kemaslahatan Persyarikatan. Pasal 13 Persyaratan Direktur Akademi Komunitas a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Pusat; e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas; f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan; g. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi lain dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; i. memiliki ilmu pengetahuan dan pegalaman akademik yang memadai;
232 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN UNSUR PIMPINAN Pasal 14 Hak dan Kewajiban Unsur Pimpinan 1. Unsur Pimpinan PTM mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Hak dan kewajiban Unsur Pimpinan diatur dalam statuta dan atau peraturan masing-masing PTM. BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN TUGAS POKOK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 15 Hak, Kewajiban, dan Tugas Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan 1. Dosen dan Tenaga Kependidikan PTM mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Hak dan kewajiban serta tugas pokok dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam statuta dan atau peraturan masing-masing PTM. BAB XI PEMBENTUKAN UNIT USAHA Pasal 16 1. PTM dapat mendirikan unit usaha dalam rangka menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi. 2. Unit usaha dapat dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh PTM atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO), Build Operate and Transfer (BOT), Joint Venture (JV), atau bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Persyarikatan. 3. Unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus seijin Pimpinan Pusat melalui Majelis Dikti. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Ketentuan Penutup 1. Ketentuan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Segala peraturan Majelis yang sudah diatur dalam Ketentuan Majelis ini dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Ketentuan Majelis ini diatur dalam statuta PTM atau Peraturan Pimpinan PTM. Ditetapkan di: Yogyakarta 12 Sya’ban 1433 H. Pada tanggal : ---------------------------- 02 Juli 2012 M.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 233 Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta. 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 3. Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 4. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 5. Arsip.
234 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 011/KTN/I.3/D/2020 T'ENTANG BADAN PEMBINA HARIAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola, daya saing, otonomi, dan kesehatan organisasi Perguruan Tinggi Muhamtnadiyah, maka diperlukan peningkatan fungsi dan peran Badan Pembina Harian dalam pembinaan dan pengawasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah; b. bahwa dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah belum ada standar tata kelola Badan Pembina Harian dalam membina dan mengawasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah T'entang Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Mernperhatikan : Pembahasan dan Keputusan Rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 27 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 H. Menetapkan : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH T'ENTANG BADAN PEMBINA HARIAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah. 2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan sebagai pendiri, pemilik, dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 3. Badau Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang kebijakan penyelenggaraanaya
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 235 ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, dan pelaksanaanya dibantu oleh majelis yang membidangi urusan pendidikan tinggi. 4. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Majelis adalah unsur pernbantu pimpinan Persyarikatan yang bertugas menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan. 5. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah selanjutnya disingkat PWM adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya. 6. Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai AlIslam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis aplikatif serta meajadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yarrg melitasi zaman. 7. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan PTM yang digunakan sebagai landasan penyusuuan peraturan dan prosedur operasional di PTM. 8. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut RIP PTM adalah dokumen Rencana Pengernbangan Jangka Panjang (RPJP) PTM yang memberikan amh dan gambaran bagi PTM untuk melakukan implementasi pengembangan dengan baik dan terarah yang memuat formulasi strategi PTM. 9. Rencana Strategis PTM selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan atau menentukan program kerja untuk kurun waktu 5 tahun. 10. Rencana Operasional PTM selanjutnya disebut Renop adalah perencanaan jangka pendek 1 (satu) tahun yang dirancang untuk menerjemahkan Renstra ke dalam serangkaian kegiatan dan tahapan-tahapan yang lebih rinci dan ditetapkan di dalam Rapat Kerja Tahunan PTM. 11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM selanjutnya disingkat RAPB adalah dokumen tahunan yang disusun bersama antara Pimpinan PTM dan BPH dan disahkan oleh Majelis yang memuat rincian kegiatan, anggaran dan sumber pendapatan tahunan PTM yang merupakan penjabaran dari Renop PTM. 12. Al-Islam Ke-Muhammadiyahan selanjutnya disebut AIK adalah kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai Ke-islman dan Ke-Muhammadiyahan pada semua kegiatan akademik dan non-akademik di PTM. 13. Peraturan Pimpinan PTM adalah segala peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan PTM untuk menjabarkan pelaksanaan Statuta PTM. 14. Badan Pembina Harian selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan serta pengawasan terhadap Pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM. 15. Pimpinan PTM adalah Rektor untuk Universitas dan Institut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, Direktur untuk Akademi, Politeknik. BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Kedudukan BPH berkedudukan di wilayah yang sama dengan kedudukan PTM. Pasal 3 Pembentukan BPH dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
236 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB III FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS Pasal 4 Fungsi BPH berfungsi mewakili Pimpinan Pusat dalam pembinaan dan pengawasan PTM. Pasal 5 Wewenang BPH berwenang: a. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM; b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTM; c. Merencanakan, mengangkat, melakukan promosi, demosi, rotasi, membina dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan atas usulan Pimpinan PTM; d. Memberikan pertimbangan terhadap aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon wakil dekan, ketua prograrn studi dan sekretaris program studi; e. Menyelesaikan permasalahaan dan perselisihan kelembagaan, kegiatan non-akademik, pelanggaran moral dan kesusilaan. Pasal 6 Tugas BPH bertugas: a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM; b. bersama pimpinan PTM dan Senat menyusun Statuta RIP, Renstra, dan Renop; c. bersama pimpinan PTM menyusun dan/atau membahas RAPB Tahunan; d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat; e. melakukan psngawasan terhadap pelaksanaan kegiatan non akademik Pimpinan PTM, terkait kelembagaan, keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan AIK; f. melakukan penyelesaian permasalahaan kegiatan non akademik PTM; g. mewakili Pimpinan Pusat selaku Badan Penyelenggara dalam: 1. pendaftaran aset tanah; 2. pendirian, perubahan program studi/institusi; 3. menghadiri visitasi akreditasi; 4. menghadiri audit eksternal; 5. menerima SK Pendirian PTM atau Program Studi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti); dan 6. memberi pertimbangan kerja sama dengan instasi pemerintah, swasta dalam dan luar negeri yang berhubungan dengan tugas dan wewenang BP PTM h. Menghadiri Rapat Kerja Tahunan dan Rapat Kerja Tengah Tahunan PTM; i. Menerbitkan SK Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai tetap PTM; j. Menerbitkan SK kenaikan gaji berkala bagi pegawai tetap PTM; k. Menerbitkan SK pensiun bagi pegawai tetap PTM.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 237 BAB IV KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN BPH Pasal 7 Keanggotaan BPH (1) Anggota BPH paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari: a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan; b. Unsur Persyarikatan pendiri PTM; c. Unsur tokoh masyarakat yang memiliki komitmen/kepedulian dan/atau berpengalaman dalam bidang pendidikan tinggi serta memahami Persyarikatan. (2) Anggota BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a paling banyak 4 (empat) orang dengan komposisi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. (3) Anggota BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang dengan persyaratan: a. Pernah menjadi pimpinan Persyarikatan dan/atau Amal Usaha Muhammadiyah di tiagkat daerah; b. Merupakan unsur Pimpinan Persyarikatan pendiri; atau c. Tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pendidikan tinggi dan memiliki jejaring nasional dan/atau internasional. (4) Anggota BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c paling banyak 2 (dua) orang yang memiliki komitmen, kepedulian dan/atau berpengalaman dalam bidang pendidikan tinggi serta memahami Persyarikatan. Pasal 8 Susunan BPH Susunan organisasi BPH paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Pasal 9 Tata Cara Pengangkatan pengurus dan Anggota BPH Tata cara pengangkatan pengurus dan anggota BPH adalah sebagai berikut: a. Pimpinan PTM mengirimkan surat kepada PWM tentang tanggung jawab bersama dalam mengajukan usulan Pengurus dan Anggota BPH beserta jadwal tahapan pengusulan; b. Pimpinan PTM mengajukan kesediaan kepada beberapa orang untuk menjadi pengurus dan Anggota BPH sesuai dengan kriteria dalam ketentuan ini; c. Pimpinan PTM bersama PWM membahas dan menyepakati usulan Pengurus dan Anggota BPH; d. Pimpinan PTM bersama PWM mengirimkan surat kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis tentang usulan Pengurus dan Anggota BPH; e. Majelis memberikan pertimbangan susunan pengurus dan anggota BPH kepada Pimpinan Pusat paling lama 1 (satu) bulan setelah surat diterima; f. Pimpinan Pusat menetapkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus dan Anggota BPH.
238 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB V TATA KERJA BPH Pasal 10 Tata Kerja dalam Memberikan Arah dan Pertimbangan Tata kerja BPH dalam memberikan arah dan pertimbangan adalah sebagai berikut: a. Dilakukan secara kolektif dan kolegial; b. Dalam memberikan arah dan pertimbangan secara kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui rapat; c. Hasil rapat BPH sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPH; d. Setiap pertimbangan dituangkan dalam berita acara dan notulensi. Pasal 11 Tata Kerja dalam Menjalankan Fungsi dan Tugas Menyusun Dokumen Akademik Tata kerja BPH dalam menjalankan fungsi dan tugas menyusun dokumen akademik adalah sebagai berikut: a. Dokumen Akademik terdiri atas: Statuta, RIP, Renstra, Renop, dan RAPB; b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum menyampaikan draf Dokumen Akademik kepada Majelis, BPH menerima draf Dokurnen Akademik dari Pimpinan PTM yang telah disetujui oleh Senat Akademik; c. Dalarn hal Draf Dokumen Akademik tidak/belum sesuai dengan Pedoman PTM dan Ketentuan Majelis, maka BPH dapat mengembalikan draf Dokumen Akademik dengan memberikan catatan perbaikan; d. BPH dapat mengundang Pimpinan PTM untuk meminta penjelasan terhadap draf Dokumen Akademik PTM; e. Dalam hal BPH dan Pimpinan PTM tidak dapat mencapai kata sepakat dalam penyusunan draf Dokumen Akademik PTM, maka harus dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk mendapatkan kesepakatan akhir; f. Dalam hal BPH dan Pimpinan PTM menyepakati draf Dokumen Akademik maka Ketua BPH menandatangani draf Dokumen Akademik bersama Pimpinan PTM yang selanjutnya disampaikan kepada Majelis untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 12 Tata Kerja dalam Melakukan Pengawasan Tata kerja BPH dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut: a. BPH dapat meminta informasi, data dan dokumen pendukung kepada Pimpinan PTM; b. BPH meminta keterangan kepada Pimpinan PTM jika ditemukan informasi, data, dan dokumen pendukung yang terindikasi adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai, prinsipprinsip dan peraturan PTM; c. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, BPH dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan investigasi mendalam terkait pelanggaran yang dimaksud; d. Tim Ad Hoc dalam jangka waktu selama lamanya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Tugas wajib untuk melaksanakan investigasi; e. Hasil investigasi dilaporkan kepada BPH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 239 Pasal 13 Tata Kerja dalam Menyampaikan Laporan Kinerja Tata Kerja BPH dalam menyampaikan laporan kinerja BPH kepada Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pimpinan Pusat, BPH mengadakan Rapat Kerja untuk membentuk Tim penyusunnan Laporan Tahunan; b. Dalam proses penyusunan Laporan Tahunan, BPH dapat meminta informasi, data dan dokumen pendukung kepada Pimpinan PTM; c. Tim penyusunan laporan menyelesaikan draf Laporan Tahunan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah diberi tugas; d. Pada masa berakhirnya periode kepemimpinan, BPH menyampaikan Laporan Akhir masa jabatan kepada Pimpinan Pusat paling lama 1 (satu) bulan sebelum akhir masa jabatan; e. Dalam hal terdapat peristiwa khusus, BPH wajib melaporkan peristiwa khusus dalam Laporan Khusus kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan setelah peristiwa berakhir; f. Laporan yang sudah selesai, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Pusat dengan memberikan tembusan kepada Majelis dan Pimpinan PTM. Pasal 14 Tata Kerja dalam melakukan Pembinaan dan Pcngembangan AIK Tata kerja BPH dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM adalah sebagai berikut: a. Meminta Pimpinan PTM untuk menyerahkan rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengembangan AIK; b. Mengundang Pimpinan PTM untuk melakukan pembahasan bersama atas rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengembangan AIK; c. Membahas rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengembangan; d. Memberikan pertimbangan AIK kepada Pimpinan PTM dalam penerimaan dosen yang dipekerjakan (DPK) di lingkungan PTM; e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengembangan AIK; f. Melaporkan rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengembangan AIK kepada Pimpinan Pusat. Pasal 15 Tata Kerja dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pimpinan Pusat Tata kerja BPH dalam mensosialisasikan kebijakan Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut: a. Menyampaikan kebijakan Pimpinan Pusat kepada Pimpinan PTM dan/atau Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Pemangku Kepentingan, baik secara kolektif atau diwakilkan kepada salah satu pengurus atau anggota BPH; b. Membuat laporan hasil sosialisasi kepada Pimpinan Pusat baik secara berkala maupun insidentil.
240 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Pasal 16 Tata Kerja dalam Melakukan Pembahasan Kebijakan PTM Tata kerja BPH dalam melakukan pembahasan kebijakan PTM adalah sebagai berikut: a. Meminta dan/atau menerima draf kebijakan PTM dari Pimpinan PTM; b. Mengundang Pimpinan PTM dan/atau menghadiri undangan dari Pimpinan PTM untuk melakukan pembahasan bersama; c. Memberi pertimbangan dan/atau persetujuan atas draf kebijakan yang diajukan oleh Pimpinan PTM; d. Dalam hal BPH menyetujui draf, maka Ketua BPH menandatangani dokumen terkait. Pasal 17 Tata Kerja dalam Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tata kerja BPH dalam pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan adalah sebagai berikut: a. Menerima usulan pengangkatan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan dari Pimpinan PTM setelah lolos seleksi akademik dan kompetensi profesional; b. Melakukan seleksi Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bersama unsur Pimpinan PTM; c. Ketua BPH menandatangani Surat Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan berdasarkan usulan Pimpinan PTM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat usulan. Pasal 18 Tata Kerja dalam Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan Tata kerja BPH dalam pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan adalah sebagai berikut: a. Menerima usulan pemberhentian Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan dari Pimpinan PTM yang telah melalui prosedur berdasarkan peraturan kepegawaian PTM; b. Mempelajari usulan pemberhentian Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; c. Melakukan klarifikasi atas usul pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan; d. Mengadakan Rapat untuk memutuskan usulan Pimpinan PTM tentang Pemberhentian Dosen atau Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan; e. Surat pemberhentian Dosen atau Tenaga kependidikan Tetap Persyarikatan ditandatangani oleh Ketua BPH paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat usulan pemberhentian. Pasal 19 Tata Kerja dalam Penyelesaian Permasalahan dan Perselisihan Tata kerja BPH dalam penyelesaian perselisihan PTM adalah sebagai berikut: a. Menyelesaikan permasalahan dan perselisihan kelembagaan, kegiatan non-akademik, pelanggaran moral dan kesusilaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan PTM; b. Menyelesaikan permasalahan dan/atau perselisihan yang melibatkan Pimpinan PTM; c. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya berkas perselisihan; d. Atas dasar kesepakatan para pihak, maka jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu pertama berakhir; e. Dalam menyelesaikan masalah yang bersifat khusus BPH dapat membentuk Tim Ad hoc untuk membantu proses penyelesaian perselisihan; f. Tata kerja tim ad hoc diatur lebih lanjut oleh BPH masing-masing PTM.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 241 BAB VI JENIS RAPAT DAN KUORUM Pasal 20 Rapat (1) Rapat BPH terdiri atas: a. Rapat Pleno; b. Rapat Harian; c. Rapat Kerja (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan rapat yang dihadiri oleh semua Pengurus dan Anggota BPH, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, membahas tentang kebijakan BPH dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BPH di PTM dan penyusunan laporan kegiatan bulanan. (3) Rapat Harian sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rapat yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, membahas tentang pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Pleno, kebijakan organisasi dan kegiatan rutin. (4) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan rapat yang diadakan oleh Pimpinan BPH untuk membahas dan memutuskan kebijakan, program kerja dan kegiatan BPH yang diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 2l Kuorum (1) BPH dalam mengadakan Rapat Pleno pengambilan keputusan dihadiri paling sedikit oleh 50% + 1 (satu) dari jumlah Pengurus dan Anggota BPH. (2) Dalam hal tidak tercapai kuorum, rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit. Jika setelah 30 (tiga puluh) menit kuorum tidak terpenuhi maka rapat dapat dilaksanakan hingga pengambilan keputusan rapat. BAB VII KESEKRETARIATAN Pasal 22 Kesekretariatan (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPH, dapat dibentuk Kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Kesekretariatan. (2) Kepala Kesekretariatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BPH yang secara administratif berada di bawah unit kerja PTM yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM). (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian fungsi, tugas dan tata kerja kesekretariatan akan ditetapkan melalui Keputusan BPH. BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPH Pasal 23 Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas BPH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan PTM.
242 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (2) Hak pengelolaan keuangan dan fasilitas lain bagi Pengurus dan Anggota BPH diatur bersama antara BPH dan Pimpinan PTM. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Ketentuan Penutup (1) Pada saat ketentuan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan BPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ketentuan ini. (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Ketentuan Majelis ini, jika diperlukan dikemudian hari akan ditetapkan bersama antara BPH dan Pimpinan PTM atas persetujuan Majelis. (3) Ketentuan BPH ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal: 17 Muharram 1442 H 05 September 2020 M Ketua, Sekretaris, Ttd Ttd Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. NBM 985499 NBM 763796 Tembussu disampaikan kopeda Yth. : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta. 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 3. Arsip
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 243 PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 01/PED/I.0/B/2017 TENTANG LAZISMU BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa Muhammadiyah telah melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak lama; c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang LAZISMU; Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; b. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan; c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah; d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 Februari 2017 di Jakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LAZISMU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum. 2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara keseluruhan;