344 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 Dasar Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta aturan dalam Muhammadiyah. Pasal 3 Prinsip Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan dengan prinsip keikhlasan, kejujuran, amanah, berkemajuan, berkeadilan, kebersamaan, profesional, transparan, akuntabel, peduli kaum duafa, dan keseimbangan yang memadukan ilmu, iman, dan amal. Pasal 4 Fungsi Masjid/musala Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat: a. dakwah, pendidikan, dan kaderisasi; b. pembinaan jemaah; dan c. pelayanan dan pemberdayaan umat. Pasal 5 Tujuan (1) Terwujudnya kelembagaan masjid/musala yang efektif dalam rangka mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. (2) Terlaksananya administrasi dan manajemen pengelolaan masjid/musala yang tertib, teratur, dan efektif. (3) Terwujudnya masjid/musala yang makmur secara spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai gambaran masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. BAB III NAMA DAN LAMBANG Pasal 6 Nama (1) Nama masjid/musala Muhammadiyah wajib mencantumkan kata Muhammadiyah dan mempertimbangkan faktor historis. (2) Masjid/musala Muhammadiyah wajib memasang prasasti. (3) Nama masjid/musala Muhammadiyah lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis. Pasal 7 Lambang (1) Lambang masjid/musala Muhammadiyah wajib memuat lambang Muhammadiyah. (2) Aturan lambang masjid/musala Muhammadiyah lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 345 BAB IV PENDIRIAN DAN PENETAPAN Pasal 8 Pendirian Pendirian masjid/musala Muhammadiyah dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, Organisasi Otonom (Ortom) Khusus, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pasal 9 Penetapan Penetapan pendirian masjid/musala Muhammadiyah dilakukan oleh: a. Pimpinan Pusat; atau b. Pimpinan Wilayah; atau c. Pimpinan Daerah; atau d. Pimpinan Cabang; atau e. Pimpinan Ranting; atau f. Pimpinan Ortom Khusus; atau g. Pimpinan Amal Usaha. BAB V PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN STATUS BADAN HUKUM Pasal 10 Persyaratan, Pendaftaran, dan Status Badan Hukum (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat didirikan dengan persyaratan: a. adanya studi kelayakan yang menunjukkan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat; b. memiliki prasarana dan sarana; c. status tanah merupakan hak milik atau wakaf Muhammadiyah; dan d. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan Masjid/musala secara berkelanjutan. (2) Persyaratan dan tata cara pendirian masjid/musala Muhammadiyah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis. (3) Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi. (4) Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah. BAB VI PENYELENGGARAAN Pasal 11 Pimpinan Muhammadiyah Pimpinan Muhammadiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah. Pasal 12 Majelis (1) Majelis sebagai Unsur Pembantu Pimpinan bertanggung jawab dalam pengembangan masjid/musala Muhammadiyah.
346 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan masjid/musala Muhammadiyah. (3) Majelis wajib berkoordinasi dengan Majelis setingkat di atasnya dalam membantu penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah. (4) Majelis berkewajiban menginisiasi pendirian, melakukan pembinaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan melakukan evaluasi masjid/musala Muhammadiyah. Pasal 13 Takmir (1) Takmir masjid/musala Muhammadiyah terdiri dari Pembina dan Pimpinan. (2) Takmir masjid/musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, atau pimpinan organisasi otonom khusus yang menjadi pendiri masjid/musala. (3) Masa jabatan Takmir masjid/musala Muhammadiyah berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali. (4) Struktur ketakmiran, persyaratan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dalam Ketentuan Majelis. (5) Ketentuan tentang imam, khatib, muballigh/muballighat, dan marbot masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis. BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN Pasal 14 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan masjid/musala Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan ibadah salat lima waktu. 2. Dakwah dan kaderisasi meliputi: a. pendidikan, pelatihan, serta pembinaan imam, khatib, dan mubaligh-mubalighat; b. Baitul Arqam, Darul Arqam, Refreshing Al Islam dan Kemuhammadiyahan, dan Ideopolitor (Ideologi, Politik, dan Organisasi) bagi pimpinan Muhammadiyah; dan c. pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader-kader takmir. 3. Pembinaan jemaah meliputi: a. baca tulis Al-Qur’an; b. aqidah; c. ibadah; d. akhlak; dan e. muamalah. 4. Pelayanan dan pemberdayaan umat meliputi: a. pengumpulan zakat, infak, dan sedekah masyarakat di sekitar masjid; b. usaha-usaha kesejahteraan sosial ekonomi kolaborasi masjid dan masyarakat; dan c. pelayanan pendidikan dan keterampilan serta kesehatan masyarakat di sekitar masjid berbasis pada hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan usaha-usaha sosial ekonomi. BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 15 Sarana dan Prasarana (1) Masjid/musala Muhammadiyah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, serta pelayanan dan pemberdayaan yang berkemajuan dan berkelanjutan.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 347 (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah berdasarkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). (3) Pengadaaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. (4) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan masjid/musala Muhammadiyah. (5) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah sesuai dengan peraturan dalam Muhammadiyah. (6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Muhammadiyah atas usul pimpinan masjid/musala Muhammadiyah atas persetujuan Majelis. BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN SERTA USAHA Pasal 16 Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah milik Muhammadiyah. (2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah. (3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah. (4) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, perseroan terbatas, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. (5) Masjid/musala Muhammadiyah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya. (6) Petunjuk teknis penyusunan Renstra, Renja, dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis sesuai dengan aturan dalam Muhammadiyah. Pasal 17 Usaha (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mendirikan usaha di bidang ekonomi yang berupa Unit Usaha dan Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah. (2) Jenis dan tata cara pengelolaan Unit Usaha diatur dengan Ketentuan Majelis. (3) Pelaksana Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah. (4) Struktur pelaksana Unit Usaha, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dengan Ketentuan Majelis. BAB X PEMBINAAN Pasal 18 Pembinaan (1) Pembinaan masjid/musala dilakukan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya masingmasing.
348 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH (2) Pembinaan masjid/musala di tingkat ranting dilakukan oleh Pimpinan Ranting bersama dengan Majelis tingkat cabang. (3) Dalam hal masjid/musala berada di Ortom Khusus dan AUM, pembinaan dilakukan oleh pimpinan Ortom Khusus dan/atau pimpinan AUM berkoordinasi dengan Majelis. BAB XI HUBUNGAN DAN KERJA SAMA Pasal 19 Hubungan dan Kerja Sama (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan amal usaha dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya. (2) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain di luar Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. (3) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri dengan berpedoman pada aturan Pimpinan Pusat. BAB XII PENGAWASAN Pasal 20 Pengawasan (1) Majelis sesuai tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik. (2) Majelis sesuai tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Renja dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik. (3) Petunjuk teknis pengawasan terhadap masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis. BAB XIII SISTEM INFORMASI Pasal 21 Sistem Informasi (1) Majelis menyusun sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah yang memuat database dan perkembangan kegiatan secara lengkap dan periodik. (2) Sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah terintegrasi dengan sistem informasi Muhammadiyah. BAB XIV LAPORAN Pasal 22 Laporan (1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 349 (2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. (3) Petunjuk teknis laporan takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis. BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 23 Penghargaan (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan. (2) Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis. Pasal 24 Sanksi (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah, baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi Pedoman ini. (2) Petunjuk teknis pemberian sanksi kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis. BAB XVI PENUTUP Pasal 25 Penutup Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Safar 1444 H 8 September 2022 M Ketua Umum, Sekretaris, Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag. NBM 545549 NBM 608658
PEDOMAN PENDIRIAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH (Daerah, Cabang, dan Ranting)
352 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor 48/KEP/I.0/B/2011 tentang: PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban organisasi dalam rangka pengembangan jaringan Persyarikatan tingkat daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, diperlukan adanya pedoman pendirian Daerah Muhammadiyah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mendirikan Daerah baru; 2. Bahwa Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46); M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH Pertama : Mengesahkan Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 26 Rabi’ul Awwal 1432 H 01 Maret 2011 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 545549 NBM. 608658 Tempusan: 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 353 Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 48/KEP/I.0/B/2011 Tanggal : 26 Rabi’ul Awwal 1432 H/01 Maret 2011 M Tentang : Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH 1. Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha d. Perencanaan program dan kegiatan 2. Daerah didirikan oleh dan atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. 3. Pendirian Daerah Muhammadiyah yang merupakan pemisahan dari Daerah Muhammadiyah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah (Daerah induknya). 4. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai: a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan h. Kantor 5. Pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 6. Permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan lampiran: a. Berita Acara Keputusan Musyawarah Cabang-cabang Muhammadiyah, atau, Berita Acara Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan Daerah bagi Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah Muhammadiyah yang telah ada. b. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah c. Pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah d. Data Amal Usaha Muhammadiyah. e. Biodata/Riwayat Hidup calon Ketua dan anggota Pimpinan daerah Muhammadiyah Tembusan Surat permohonan dikirim kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 7. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah a. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat atas usul pendirian Daerah Muhammadiyah dalam Wilayahnya.
354 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dikirimkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah paling lambat satu bulan setelah menerima tembusan permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah. 8. Bagi Daerah Muhammadiyah yang sudah lama berdiri tetapi belum pernah disahkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar menyampaikan surat permohonan pengesahan pendirian daerahnya sebagaimana permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah yang baru. 9. Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan/ketetapan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 26 Rabi’ul Awwal 1432 H 01 Maret 2011 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 545549 NBM. 608658
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 355 Lampiran 1: Contoh Surat permohonan: CALON PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN/KOTA ........................... No. : .......... Tanggal ..........................14.. H Lamp. : …….. ......................... 20.. M Hal : Permohonan pengesahan Pendirian Daerah Muhammadiyah. Kepada Yth. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta Assalamu `alaikum w.w. Atas nama ..... buah Cabang Muhammadiyah di Kabupaten/Kota …………………., berdasarkan: 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 10 ayat 1; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 7 ayat 3; 3. Keputusan Musyawarah Cabang-cabang Muhamnmadiyah di Kabupaten/Kota …………; 4. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah; dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota .............................. Wilayah ………….. yang luas lingkungannya meliputi seluruh daerah Kabupaten/Kota …………………….., dengan jumlah Cabang sebanyak …… cabang: 1. Cabang ............................................, Alamat : …………………………………………… 2. Cabang ............................................, Alamat : …………………………………………… 3. Cabang ............................................, Alamat : …………………………………………… 4. ..........................................................................…………………………………………… Bersama ini pula kami lampirkan: 1. Berita Acara Keputusan Musyawarah Cabang-cabang Muhammadiyah 2. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah 3. Pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 4. Data Amal Usaha Muhammadiyah 5. Biodata/Riwayat Hidup calon Ketua dan anggota Pimpinan daerah Muhammadiyah Demikianlah harap menjadikan perhatian untuk segera dapat disahkan sebagaimana mestinya. Wassalam Calon Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________) Tembusan Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah .............................
356 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran 2: Contoh Berita Acara BERITA ACARA KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG-CABANG MUHAMMADIYAH di Kabupaten/Kota ........................... Bismillahirrahmanirrahim Cabang-cabang Muhammadiyah di Kabupaten/Kota..................... telah menyelenggarakan Musyawarah pada hari ....... tanggal .......... bertempat di ................., dihadiri oleh .... orang peserta wakil Cabang-cabang, telah memutuskan: 1. Perlu mendirikan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten/Kota ..................... dengan alasan ............................................... ............................................................. 2. Luas wilayah Daerah Muhammadiyah Kabupaten?kota ……. meliputi seluruh daerah kabupaten/Kota ......................................... 3. Memilih calon Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota …….……….. terdiri dari: 1. ............................................. (NBM .........................) 2. ............................................. (NBM .........................) 3. ............................................. (NBM .........................) 4. ............................................. (NBM .........................) 5. ............................................. (NBM .........................) 6. ............................................. (NBM .........................) 7. ............................................. (NBM .........................) 8. ............................................. (NBM .........................) 9. ............................................. (NBM .........................) (Biodata/riwayat hidup masing-masing seperti terlampir) 4. Memilih Sdr. ............................... sebagai calon Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota ……………………………….. 5. Meminta pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota ………………. kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan Musyawarah Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 357 Lampiran 2-a: Contoh Berita Acara BERITA ACARA KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH/RAPAT PIMPINAN DAERAH ……………………………………………………………… Bismillahirrahmanirrahim Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab ……………… yang telah berlangsung pada tanggal ………..………H/………………… H di ……………………, dihadiri oleh segenap anggotanya seperti diatur dalam ART Pasal 26/28, telah membicarakan dan memutuskan seperti berikut: 1. Menyetujui pemekaran Daerah Muhammadiyah Kab ……………………………. Menjadi dua Daerah, masing-masing: 1) Daerah Muhammadiyah ……………………………………… 2) Daerah Muhammadiyah ………………………………………. Sesuai dengan struktur pada pemerintahan tingkat Daerah Kabupaten/kota. 2. Pada masing-masing Daerah Muhammadiyah terdapat Cabang-Cabang sebagai berikut: Daerah Muhammadiyah Kab …………………….……., terdiri dari Cabang-Cabang : 1. …………………………… Alamat lengkap ………………………………..……… 2. …………………………… Alamat lengkap ………………………………..……… 3. …………………………… Alamat lengkap ………………………………..……… 4. …… dan seterusnya ……… Daerah Muhammadiyah Kab …………………….……., terdiri dari Cabang-Cabang : 1. …………………………… Alamat lengkap ………………………………..……… 2. …………………………… Alamat lengkap ………………………………..……… 3. …………………………… Alamat lengkap ………………………………..……… 4. …… dan seterusnya ……… 3. Susunan Pimpinan Daerah masing-masing – setelah diadakan pemekaran adalah seperti terlampir. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana mestinya. Tanggal …………………………….. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM Induk) …………………………….. Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________) Disampaikan kepada: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Tembusan : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
358 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran 3 Contoh Surat Rekomendasi/persetujuan PWM PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH ....................... No. : ........... Tanggal .............................. 14.. H Lamp. : - ............................ 20.. M Hal : Pertimbangan tentang Pendirian Daerah Muhammadiyah. Kepada Yth. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di ................... Assalamu `alaikum w.w. Memperhatikan permohonan pengesahan Pendirian Daerah Muhammadiyah di Kabupaten/Kota …................... dengan suratnya nomor ............ tanggal .................. perihal: Permohonan pengesahan Daerah Muhammadiyah, dengan ini Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ……………………. memberikan pertimbangan sebagai berikut: Permohonan tersebut untuk kepentingan Persyarikatan dapat disetujui dan dikabulkan dengan alasan: ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Demikian pertimbangan kami harap mendapat perhatian dan maklum adanya. Wassalamualaikum wr. wb. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ……………………………….. Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 359 Lampiran 4: Contoh Blangko Biodata BIODATA CALON PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH Nama Lengkap : ....................................................... Tempat & tanggal lahir : ....................................................... Alamat/Tempat tinggal : ....................................................... No. Telp. Rumah/HP : .................................................. / ........................ Email : ....................................................... Tercatat sebagai Anggota Muhammadiyah di: Cabang : ....................................................... Daerah : ....................................................... Wilayah : ....................................................... No. Baku : .................................... sejak tahun ..................... Riwayat Pendidikan : 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ...................................................... 4. ...................................................... 5. ...................................................... Kegiatan organisasi (jabatan dan tahun) Di Muhammadiyah 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ...................................................... Di luar Muhammadiyah 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ...................................................... Sekarang merangkap sebagai Pimpinan Partai Politik / Organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah, sebagai : .................................. Nama isteri / suami : ........................................................................... Aktivitas isteri/suami dalam Muammadiyah/Ortom Muhammadiyah : ..................................... ............................................................................ ................................................................ Pas foto 3 x 4 ( ................................................ )
360 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor 88/KEP/I-O/B/2001 tentang: PEDOMAN PENDIRIAN CABANG DAN RANTING Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Membaca : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 62/SKPP/I.A/1.a/2001 tentang: Pencabutan kembali Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Cabang dan Ranting; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 30/P.P./1975 tentang Pedoman Pendirian Cabang; 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 31/P.P./1975 tentang Pedoman Pendirian Ranting; Menimbang : 1. Bahwa dengan berlakunya Anggaran Dasar yang baru (keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44), dalam rangka mencapai effisiensi dan efektivitas organisasi, tetap diperlukan adanya pedoman pendirian Cabang dan Ranting secara umum; 2. Bahwa Pedoman Pendirian Cabang dan Pedoman Pendirian Ranting yang masing-masing diatur dengan surat keputusan Pimpinan Pusat no. 30/P.P./1975 dan nomor 31/P.P./1975 perlu diperbaharui; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 03/SKPP/I.A/1.a/2000 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN CABANG DAN RANTING Pertama : Pedoman Pendirian Cabang dan Ranting Muhammadiyah adalah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali. Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada semua Pimpinan Persyarikatan untuk diindahkan dan dijadikan pedoman sebagaimana mestinya. Keempat : Apabila diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 15 Rajab 1422 H 02 Oktober 2001 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Wakil Ketua Sekretaris Drs. H. A. Rosyad Sholeh Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 361 Lampiran 1 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 88/KEP/I-O/B/2001 Tanggal : 15 Rajab 1422 H/02 Oktober 2001 M Tentang : Pedoman Pendirian Cabang dan Ranting PEDOMAN PENDIRIAN CABANG 1. Cabang adalah kesatuan Ranting dalam suatu tempat yang merupakan tempat pembinaan dan koordinasi Ranting serta penyelenggara amal usaha dan pendayagunaan anggota. 2. Cabang didirikan oleh dan atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting di suatu tempat, atau atas keputusan Musyawarah Daerah. 3. Cabang didirikan dengan memenuhi syarat sekurang-kurangnya berujud: a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Majelis-majelisnya, Pimpinan Ranting dalam Cabangnya serta Pimpinan organisasi otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali sebulan. b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat untuk seluruh muballigh/muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali sebulan. c. Korps muballigh/muballighat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. d. Usaha pertolongan sekurang-kurangnya seperti asuhan anak yatim. e. Sekolah Dasar/Madrasah Diniyah. f. Kantor. 4. Pengesahan pendirian Cabang dengan ketentuan luas lingkung- annya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah. 5. Dalam hal pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan/pe- mekaran dari Cabang yang telah ada, harus mendapat persetujuan dari Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah. 6. Permohonan pengesahan pendirian Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah dengan mengisi blangko seperti contoh terlampir, dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah. 7. a. Pimpinan Daerah memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah atas usul pendirian Cabang dalam Daerahnya. b. Pertimbangan Pimpinan Daerah dikirimkan kepada Pimpinan Wilayah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah menerima tembusan permohonan pengesahan pendirian Cabang. 8. a. Pengesahan pendirian Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah. b. Keputusan tentang penetapan pendirian Cabang dibuat rangkap 4 (empat): (1) lembar aseli dikirimkan kepada Pimpinan Cabang yang bersangkutan. (2) lembar tembusan ke-1 dikirimkan kepada Pimpinan Daerah yang mewilayahinya. (3) lembar tembusan ke-2 dikirimkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (4) lembar tembusan ke-3 sebagai arsip. 9. Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 15 Rajab 1422 H 02 Oktober 2001 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Wakil Ketua Sekretaris Drs. H. A. Rosyad Sholeh Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.
362 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran 2 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 88/KEP/I-O/B/2001 Tanggal : 15 Rajab 1422 H/02 Oktober 2001 M Tentang : Pedoman Pendirian Cabang dan Ranting PEDOMAN PENDIRIAN RANTING 1. Ranting adalah tempat pembinaan dan pendayagunaan anggota Muhammadiyah serta anggota organisasi otonom.. 2. Ranting didirikan oleh dan atas usul sedikitnya 15 (limabelas) orang anggota di suatu tempat, atau atas keputusan Musyawarah Cabang. 3. Ranting didirikan dengan memenuhi syarat sekurang-kurangnya berujud: a. Pengajian/kursus anggota berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan. b. Pengajian/kursus umum dalam lingkungan Rantingnya, sekurang-kurangnya sekali sebulan. c. Musholla/surau/langgar sebagai pusat kegiatannya. d. Jamaah-jamaah. 4. Pengesahan pendirian Ranting dengan ketentuan luas lingkung- annya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. 5. Dalam hal pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan/pe- mekaran dari Ranting yang telah ada, harus mendapat persetujuan dari Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang. 6. Permohonan pengesahan pendirian Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah dengan mengisi blangko seperti contoh terlampir, dengan tembusan kepada Pimpinan Cabangnya. 7. a. Pimpinan Cabang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Daerah atas usul pendirian Ranting dalam Cabangnya. b. Pertimbangan Pimpinan Cabang dikirimkan kepada Pimpinan Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah menerima tembusan permohonan pengesahan pendirian Ranting. 8. a. Pengesahan pendirian Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah. b. Keputusan tentang penetapan pendirian Ranting dibuat rangkap 4 (empat): (1) lembar aseli dikirimkan kepada Pimpinan Ranting yang bersangkutan. (2) lembar tembusan ke-1 dikirimkan kepada Pimpinan Cabang yang mewilayahinya. (3) lembar tembusan ke-2 dikirimkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. (4) lembar tembusan ke-3 sebagai arsip. 9. Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 15 Rajab 1422 H 02 Oktober 2001 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Wakil Ketua Sekretaris Drs. H. A. Rosyad Sholeh Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 363 Model: C/1 PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH ........................ No. : .......... Tanggal ................14.. H Lamp. : .. lembar ................ 20.. M Hal : Permintaan pengesahan Pendirian Cabang. Kepada Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di ......................... Assalamu `alaikum w.w. Atas nama ... buah Ranting Muhammadiyah seperti tersebut di bawah, berdasarkan: 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 6; 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 4 ayat 1; 3. Keputusan Musyawarah Ranting-Ranting Muhamnmadiyah tersebut seperti lampiran; 4. Persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah; dengan ini kami mengajukan permintaan pengesahan pendirian Cabang Muhammadiyah di ................... Daerah ................... Wilayah ..................., yang luas lingkungannya meliputi: Kecamatan ...................., dengan kelengkapan syarat-syaratnya sebagai berikut: 1. ......................................................... 2. ......................................................... 3. ......................................................... 4. ......................................................... 5. ......................................................... Bersama ini pula kami kirimkan: 1. Uang Bakti Cabang sebesar Rp.25.000,00 2. Uang administrasi sebesar Rp. 5.000,00 Demikianlah harap mendapat perhatian dan segera dapat disahkan sebagaimana mestinya. Wassalam Calon Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, (__________________) (____________________) Tembusan Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah ............................. NB. Ranting-Ranting dalam wilayah Cabang: 1. ........................ 5. ....................... 2. ........................ 6. ....................... 3. ........................ 7. dst
364 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Model: C/1-a CATATAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH RANTING-RANTING MUHAMMADIYAH di ........................... Bismillahirrahmanirrahim Ranting-Ranting Muhammadiyah di ..................... telah menyelenggarakan Musyawarah pada hari ....... tanggal .......... bertempat di ................., dihadiri oleh .... orang peserta wakil Ranting-Ranting tersebut, telah memutuskan: 1. Perlu mendirikan Cabang Muhammadiyah di ..................... dengan alasan ............................................... ............................................................. 2. Luas wilayah Cabang meliputi (Kecamatan) .................... 3. Memilih calon Pimpinan Cabang terdiri dari: 1. ............................... (NBM ...........) 2. ............................... (NBM ...........) 3. ............................... (NBM ...........) 4. ............................... (NBM ...........) 5. ............................... (NBM ...........) 6. ............................... (NBM ...........) 7. ............................... (NBM ...........) dst. (Biodata/riwayat hidup masing-masing seperti terlampir) 4. Memilih Sdr. ....................... sebagai calon Ketua Cabang. 5. Meminta pengesahan pendirian Cabang kepada Pimpinan Wilayah sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan Musyawarah Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 365 Model: C/1-b PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH ....................... No. : ........... Tanggal ................. 14.. H Lamp. : - ................ 20.. M Hal : Pertimbangan tentang Pendirian Cabang. Kepada Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ........................ di ................... Assalamu `alaikum w.w. Memperhatikan permintaan pengesahan Pendirian Cabang Muhammadiyah di ................. dengan suratnya nomor ............ tanggal .................. hal: Permintaan Pengesahan Cabang, dengan ini Pimpinan Daerah memberikan pertimbangan sebagai berikut. Permohonan tersebut untuk kepentingan Persyarikatan dapat dikabulkan/supaya ditangguhkan, (*) dengan alasan: .......................................................... .......................................................... .......................................................... Demikian harap mendapat perhatian dan maklum adanya. Wassalam Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________) (*) pilih salah satu
366 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH ........................ alamat: .................... ____________________________ No. : .......... Tanggal ................. 14.. H Lamp. : - ................. 20.. M Hal : Permintaan pengesahan Pimpinan Cabang. Kepada Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah ........................ di .................... Assalamu `alaikum w.w. Alhamdulillah, dengan ini kami permaklumkan bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah ....................... telah mendapat pengesahan dari Pimpinan Wilayah. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (2) dan (3), dengan ini kami minta pengesahan Pimpinan Cabang dan penetapan Ketuanya yang telah dipilih dalam musyawarah Ranting-Ranting sebagai berikut: I. Anggota Pimpinan Cabang: 1. ............................... 2. ............................... 3. ............................... 4. ............................... 5. ............................... 6. ............................... 7. ............................... dst. II. Calon Anggota Pimpinan Cabang terpilih telah menetapkan Sdr. ...................... sebagai ketuanya. Demikianlah harap mendapat perhatian dan dapat segera diterbitkan surat keputusannya. Wassalam Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 367 Model: R/1 CALON PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH ........................ No. : .......... Tanggal ................14.. H Lamp. : .. lembar Hal : Permintaan pengesahan Pendirian Ranting. Kepada Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah di ......................... Assalamu `alaikum w.w. Atas nama seluruh anggota Muhammadiyah di ................, berdasarkan: 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 6 ayat (3); 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3 ayat 1; 3. Keputusan Rapat Anggota Muhammadiyah seperti tersebut pada lampiran; 4. Persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah; dengan ini kami mengajukan permintaan pengesahan pendirian Ranting Muhammadiyah di ............... Cabang .................. Daerah .................... Wilayah ................. yang luas lingkungannya meliputi Kelurahan/Desa ........................... dengan kelengkapan syarat-syarat-nya sebagai berikut: 1. ......................................................... 2. ......................................................... 3. ......................................................... 4. ......................................................... 5. ......................................................... Bersama ini pula kami kirimkan: 1. Uang Bakti Ranting sebesar Rp.20.000,00 2. Uang Administrasi sebesar Rp. 5.000,00 Demikianlah harap mendapat perhatian dan segera dapat disahkan sebagaimana mestinya. Wassalam Calon Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
368 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Model: R/1-a CATATAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANGGOTA MUHAMMADIYAH di ........................... Bismillahirrahmanirrahim Anggota Muhammadiyah di ..................... telah menyelenggarakan Musyawarah pada hari ....... tanggal .......... bertempat di ................., dihadiri oleh .... orang peserta seperti tersebut pada lampiran, telah memutuskan: 1. Perlu mendirikan Ranting Muhammadiyah di ............. dengan alasan ............................................................ 2. Luas wilayah Ranting meliputi (Desa/Kelurahan) ............... 3. Memilih calon Pimpinan Ranting terdiri dari: 1. ............................... (NBM ...........) 2. ............................... (NBM ...........) 3. ............................... (NBM ...........) 4. ............................... (NBM ...........) 5. ............................... (NBM ...........) 6. ............................... (NBM ...........) 7. ............................... (NBM ...........) dst. (Biodata/riwayat hidup masing-masing seperti terlampir) 4. Memilih Sdr. ....................... sebagai calon Ketua Ranting. 5. Meminta pengesahan pendirian Ranting kepada Pimpinan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan Musyawarah Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 369 Model: R/1-b PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH ....................... No. : ........... Tanggal ................. 14.. H Lamp. : - ................ 20.. M Hal : Pertimbangan tentang Pendirian Ranting. Kepada Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah ........................ di ................... Assalamu `alaikum w.w. Memperhatikan permintaan pengesahan Pendirian Ranting Muhammadiyah di .................. dengan suratnya nomor ............ tanggal .................. hal: Permintaan Pengesahan Ranting, dengan ini Pimpinan Cabang memberikan pertimbangan sebagai berikut. Permohonan tersebut - untuk kepentingan Persyarikatan - dapat dikabulkan/supaya ditangguhkan, (*) dengan alasan: .......................................................... ........................................................ Demikian harap mendapat perhatian dan maklum adanya. Wassalam Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________) (*) pilih salah satu
370 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH ........................ alamat: .................... ____________________________ No. : .......... Tanggal ................. 14.. H Lamp. : - ................. 20.. M Hal : Permintaan pengesahan Pimpinan Ranting. Kepada Yth. Pimpinan Cabang Muhammadiyah ........................ di .................... Assalamu `alaikum w.w. Alhamdulillah, dengan ini kami permaklumkan bahwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah .................. telah mendapat pengesahan dari Pimpinan Daerah. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (2) dan (3), dengan ini kami minta pengesahan Pimpinan Ranting dan penetapan Ketuanya yang telah dipilih dalam Musyawarah Anggota sebagai berikut: I. Anggota Pimpinan Ranting: 1. ............................... 2. ............................... 3. ............................... 4. ............................... 5. ............................... 6. ............................... 7. ............................... dst. II. Calon Anggota Pimpinan Ranting terpilih telah menetapkan Sdr. ...................... sebagai ketuanya. Demikianlah harap mendapat perhatian dan dapat segera diterbitkan surat keputusannya. Wassalam Ketua, Sekretaris, (_________________) (__________________)
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 371 BIODATA Nama Lengkap : .................................................... Tempat & tanggal lahir : .................................................... Alamat/Tempat tinggal : .................................................... Tercatat sebagai Anggota Muhammadiyah di Cabang : ..................................................................... Daerah : ..................................................................... Wilayah : ..................................................................... No. Baku : ............................... sejak tahun .................. Riwayat Pendidikan : 1. ...................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... 4. ....................................................................... 5. ....................................................................... Kegiatan organisasi (jabatan dan tahun) Di Muhammadiyah 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... Di luar Muhammadiyah 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... Sekarang merangkap sebagai Pimpinan Partai Politik / Organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah, sebagai : ........................................................ Nama isteri / suami : ........................................................ Aktivitas isteri / suami dalam Muammadiyah / Ortom Muhammadiyah : ..................... ................................................................ Keterangan lain yang perlu : ............................................................... ............................................................... Pas foto Tanda tangan 3 x 4
372 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH .PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH No. 114/KEP/I.0/B/2008 Tentang: CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Membaca : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 88/KEP/I.0/B/2001 tentang Pedoman Pendirian Cabang dan Ranting; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 84/KEP/I.0/B/2003 tentang Pembentukan Orgnisasi Ikatan Keluarga Muhammadiyah di Luar Negeri; Menimbang : 1. bahwa dalam upaya memelihara ruh Muhammadiyah para mahasiswa dan tenaga kerja warga Muhammadiyah yang berada di luar negeri, serta perlu adanya sebuah institusi yang dapat dipergunakan untuk memperkenalkan organisasi Muhammadiyah kepada masyarakat dan institusi lain di luar negeri, maka perlu dibentuk sebuah badan semacam Cabang Muhammadiyah; 2. bahwa badan tersebut dapat pula dipergunakan sebagai penghubung dalam mengusahakan berbagai fasilitas seperti beasiswa bagi kepentingan Persyrikatan; 3. bahwa berhubung fungsi, tugas dan wewenang badan tersebut berbeda dengan Cabang pada umumnya, maka perlu dibuat peraturan tersendiri; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1); 2. Anggaran Rumah Tanga Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1); 3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 77.1/KEP/I.0/B/ 2005 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2005 – 2010; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 23 Juni 2008; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pengertian Cabang Istimewa Muhammadiyah adalah perhimpunan Muhammadiyah yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar negara Republik Indonesia.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 373 Pasal 2 Fungsi Cabang Istimewa Muhammadiyah berfungsi sebagai: 1. Penyelenggara silaturahmi antar anggota, warga, dan simpatisan Muhammadiyah. 2. Mediator antara Persyarikatan dengan pemerintah dan lembaga lain setempat. 3. Forum peningkatan kualitas dan kuantitas anggota dan simpatisan Muhammadiyah. 4. Media pembinaan organisasi dan ideologi Muhammadiyah. 5. Pelaksana dakwah dan pengembangan syiar Islam sesuai dengan faham agama dalam Muhammadiyah. Pasal 3 Keanggotaan Anggota Cabang Istimewa Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa, dan simpatisan Muhammadiyah yang berdomisili di suatu tempat di luar negara Republik Indonesia. Pasal 4 Organisasi Cabang Istimewa Muhammadiyah didirikan atas usul anggota dan/atau simpatisan Muhammadiyah di suatu tempat di luar negara Republik Indonesia atau atas inisiatif Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 5 Pimpinan (1) Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasar hasil Musyawarah Cabang Istimewa atau atas dasar penunjukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2) Masa jabatan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dua tahun. (3) Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dalam menjalankan kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Pasal 6 Musyawarah (1) Musyawarah Cabang Istimewa ialah permusyawaratan anggota Cabang Istimewa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang Istimewa. (2) Anggota Musyawarah Cabang Istimewa ialah seluruh anggota Cabang Istimewa. (3) Musyawarah Cabang Istimewa diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun. (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang Istimewa ditentukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 7 Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan kekayaan Cabang Istimewa adalah semua harta benda yang berasal dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Cabang Istimewa. (2) Keuangan dan kekayaan Cabang Istimewa diperoleh dari: a. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan.
374 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH b. Hasil hak milik Muhammadiyah. c. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah. d. Usaha-usaha perekonomian Cabang Istimewa. e. Sumber-sumber lain. Pasal 8 Laporan Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara berkala tentang perkembangan organisasi, pengelolaan keuangan dan kekayaan, serta kegiatan yang dilakukan. Pasal 9 Ketentuan lain Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditentukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pasal 10 Penutup (1) Keputusan ini menjadi pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 84/KEP/I.0/B/2003 tentang Pembentukan Organisasi Ikatan Keluarga Muhammadiyah Di Luar Negeri. (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 26 Rajab 1429 H 29 Juli 2008 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Drs. H. A. Rosyad Sholeh .
PENGELOLAAN ADMINISTRASI MUHAMMADIYAH
376 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH . SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 269/KEP/I.0/B/2015 TENTANG PENETAPAN KODE INDEKS SURAT ORGANISASI UNTUK PERIODE 2015 – 2020 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH: Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 245/KEP/I.0/B/2010 tanggal 19 Dzulqa’dah 1431 H/27 Oktober 2010 M tentang penetapan kode indeks surat organisasi untuk masa jabatan 2010 - 2015; Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur unsur pembantu pimpinan Persyarikatan periode 2015 – 2020 sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 145/KEP/I.0/B/2015 tanggal 23 Zukaidah 1436 H /07 September 2015M, maka perlu ditetapkan kode indeks surat organisasi untuk periode 2015 – 2020; b. Bahwa penetapan kode indeks organisasi untuk periode 2015-2020 perlu dituangkan dalam surat keputusan sebagai pengganti kode indeks surat organisasi untuk masa jabatan 2010 - 2015; Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 145/KEP/I.0/B/2015 tanggal 23 Zukaidah 1436 H /07 September 2015M tentang nomenklatur unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015-2020; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN KODE INDEKS SURAT ORGANISASI UNTUK PERIODE 2015 – 2020 Pertama : Menetapkan kode indeks surat organisasi untuk periode 2015 – 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 377 Ketiga : Memerintahkan kepada semua pimpinan Persyarikatan, unsur pembantu pimpinan Persyarikatan di semua tingkat, dan amal usaha Muhammadiyah untuk menggunakan kode indeks surat seperti tersebut pada lampiran keputusan ini. Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal : 29 Safar 1437 H 11 Desember 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed. NBM. 545549 NBM. 750178 Tembusan: 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 2. Organisasi Otonom Tingkat Pusat
378 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 269/KEP/I.0/B/2015 Tanggal : 29 Safar 1437 H / 11 Desember 2015 M Tentang : Penetapan Kode Indeks Surat Organisasi Untuk Periode 2015 - 2020 KODE INDEKS SURAT ORGANISASI UNTUK PERIODE 2015 – 2020 1. Secara vertikal pimpinan Persyarikatan adalah sebagai berikut: I. Pimpinan Pusat II. Pimpinan Wilayah III. Pimpinan Daerah IV. Pimpinan Cabang V. Pimpinan Ranting 2. Secara horisontal unsur pembantu pimpinan Persyarikatan adalah Majelis dan Lembaga dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing sebagai berikut: a. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. (1) Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. b. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. (1) Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus (2) Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat Pusat. (3) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. 3. Nama-nama unsur pembantu pimpinan Persyarikatan pada periode 2015 – 2020 adalah : MAJELIS: (1) Majelis Tarjih dan Tajdid (2) Majelis Tabligh (3) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (4) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (5) Majelis Pendidikan Kader (6) Majelis Pembina Kesehatan Umum (7) Majelis Pelayanan Sosial (8) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (9) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (10) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (11) Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (12) Majelis Lingkungan Hidup (13) Majelis Pustaka dan Informasi LEMBAGA: (14) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (15) Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 379 (16) Lembaga Penanggulangan Bencana (17) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (18) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (19) Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (20) Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (21) Lembaga Pengembangan Pesantren (22) Lembaga Dakwah Khusus 4. Nama unsur pembantu pimpinan Persyarikatan pada tingkat Wilayah, Daerah, dan Cabang disesuaikan dengan nama-nama unsur pembantu pimpinan Persyarikatan pada tingkat pusat, sedang pembentukannya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat. 5. Amal Usaha Muhammadiyah mengikuti unsur pembantu pimpinan Persyarikatan yang membidanginya. 6. Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada nomor 1 dan 2, nama Majelis dan Lembaga seperti tersebut pada nomor 3, dan amal usaha seperti tersebut pada nomor 5 di atas maka kode indeks surat organisasi untuk periode 2015 – 2020 ditetapkan sebagai berikut: Nomor pada tiap-tiap surat berisi nomor surat dan sejumlah kode indeks yang dipisahkan dengan / (garis miring): a. Nomor Surat, ialah nomor berturut-turut yang dibubuhkan pada tiap surat dimulai angka 1 sampai angka terakhir pada tutup tahun takwim (31 Desember). b. Kode Eselon Pimpinan: I. : untuk eselon Pusat II. : untuk eselon Wilayah III. : untuk eselon Daerah IV. : untuk eselon Cabang V. : untuk eselon Ranting c. Kode Unsur Pembantu Pimpinan, ditulis angka sesuai urutan pada nomor 3 di atas, [(1) sampai dengan (22)]. d. Kode untuk Amal Usaha, ditulis dengan huruf AU dengan diberi antara tanda titik (.) sesudah kode unsur pembantu pimpinan yang membidanginya. e. Kode Pokok Masalah, secara garis besar ditetapkan sebagai berikut: A : Umum dan Tata Usaha B : Organisasi C : Keuangan, Perlengkapan/Perbekalan D : Personalia E : Keagamaan, Dakwah/Tabligh, dan Penyiaran F : Pendidikan , Penelitian, dan Latihan (Darul Arqam dsb) G : Perekonomian H : Kesehatan, Sosial dan Kemasyarakatan I : Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia J : Hubungan Luar/Masyarakat K : Wakaf dan Zakat,Infaq, serta Shadaqah L : Pemberdayaan Masyarakat M : Kepustakaan dan Informasi N : Seni Budaya dan Olahraga O : Lain-lain f. Tahun Takwim Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
380 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 7. Surat-surat yang bersifat khusus, di samping mempergunakan kode indeks seperti di atas, ditambah dengan kode huruf menurut kekhususan masing-masing seperti berikut: a) Qaidah : QDH b) Peraturan : PRN c) Pedoman : PED d) Ketentuan Majelis : KTN e) Surat Keputusan : KEP f) Instruksi : INS g) Maklumat : MLM h) Surat Edaran : EDR i) Surat Pernyataan : PER j) Surat Kuasa : KSA k) Surat Tugas : TGS l) Surat Keterangan : KET m) Surat Rekomendasi : REK n) Seruan : SRN 8. Contoh penggunaan kode indeks surat adalah sebagai berikut: Contoh 1: Surat berasal dari : Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ditujukan kepada : Pimpinan Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia Perihal/masalah : Laporan pelaksanaan Musywil dan Musyda Penomorannya : … /I.0/A/2011 tahun kode pokok masalah Pimpinan Persyarikatan eselon (Pusat) nomor surat Contoh 2: Surat berasal dari : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ditujukan kepada : Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah seluruh Indonesia Perihal/masalah : Pembahasan Tuntunan Ibadah di tingkat Wilayah Penomorannya : … /I.1/E/2011 tahun kode pokok masalah unsur Pembantu Pimpinan eselon (Pusat) nomor surat Contoh 3: Surat berasal dari : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Ditujukan kepada : Pimpinan Daerah dan Cabang Perihal/masalah : Persiapan Musywil Penomorannya : .…/II.0/B/2011 tahun kode pokok masalah Pimpinan Persyarikatan eselon (Wilayah) nomor surat
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 381 Contoh 4: Surat berasal dari : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ditujukan kepada : Kepala Sekolah se Daerah Perihal/masalah : Libur Semester Penomorannya : …/III.4/A/2011 tahun kode pokok masalah unsur Pembantu Pimpinan eselon (Daerah) nomor surat Contoh 5: Surat berasal dari : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ditujukan kepada : Pimpinan Ranting Muhammadiyah Perihal/masalah : Instruksi penyelenggaraan Musyawarah Ranting Penomorannya : … /INS/IV.0/A/2011 tahun kode pokok masalah Pimpinan Persyarikatan eselon (Cabang) kode khusus nomor surat Contoh 6: Surat berasal dari : Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ditujukan kepada : Pimpinan Pusat Muhammadiyah Perihal/masalah : Rekomendasi calon Rektor Penomorannya : … /REK/I.3/D/2011 tahun kode pokok masalah unsur Pembantu Pimpinan eselon (Pusat) kode khusus nomor surat Contoh 7: Surat berasal dari : Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhamnmadiyah Ditujukan kepada : Sekolah Menengah Kejuruan/Umum Perihal/masalah : Menggalakkan latihan kesenian tradisional daerah Penomorannya : … /I.20/F/2011 tahun kode pokok masalah unsur Pembantu Pimpinan eselon (Pusat) nomor surat
382 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Contoh 8: Surat berasal dari : Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ditujukan kepada : Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia Perihal/masalah : Pedoman penyelenggaraan Balai Kesehatan Masyarakat tiap Daerah Penomorannya : … /I.6/H/2011 tahun kode pokok masalah unsur Pembantu Pimpinan eselon (Pusat) nomor surat Contoh 9: Surat berasal dari : Kepala SMA Muhammadiyah Ditujukan kepada : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Perihal/masalah : Laporan penyelenggaraan ujian semester sekolah Penomorannya : … / III.4.AU/F/2011 tahun kode pokok masalah kode amal usaha unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya kode eselon (Daerah) nomor surat Contoh 10 Surat berasal dari : Rektor Universitas Muhammadiyah Ditujukan kepada : Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Perihal/masalah : Usul calon Rektor Penomorannya : …. /II.3.AU/D/2011 tahun kode pokok masalah kode amal usaha unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya eselon (Wilayah) nomor surat Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal : 29 Safar 1437 H 11 Desember 2015 M PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Ketua Umum, Sekretaris Umum, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 383 KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 264/KEP/I.0/B/2012 TENTANG JENIS, TATA URUTAN, DAN MUATAN PERATURAN DALAM MUHAMMADIYAH Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 431/EDR/I.0/B/2011 tentang Jenis dan Tata Urutan Aturan dalam Muhammadiyah sudah tidak memadai dan karena itu perlu disempurnakan; b. bahwa dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah perlu adanya kejelasan jenis, tata urutan, dan muatan peraturan dalam Muhammadiyah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b Pimpinan Pusat perlu membuat keputusan tentang jenis, tata urutan, dan muatan peraturan dalam Muhammadiyah; Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; Berdasarkan : Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Oktober 2012; MEMUTUSKAN Menetapkan : JENIS, TATA URUTAN, DAN MUATAN PERATURAN DALAM MUHAMMADIYAH Pertama : Jenis Peraturan dalam Muhammadiyah sebagaimana terlampir (lampiran 1) Kedua : Tata Urutan Peraturan dalam Muhammadiyah sebagaimana terlampir (lampiran 2) Ketiga : Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah sebagaimana terlampir (lampiran 3) Keempat : Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi dasar dan sumber peraturan di bawahnya. Kelima : Peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dinyatakan batal. Keenam : Jenis dan Tata Urutan Peraturan dalam Muhammadiyah ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 23 Muharram 1434 H 7 Desember 2012 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Umum Sekretaris Umum Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 563653 NBM. 608658
384 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Tembusan: 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia 3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia 4. Pimpinan majelis dan Lembaga tingkat Pusat 5. Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 385 Lampiran 1 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 264/KEP/I.0/B/2012 Tanggal : 23 Muharram 1434 H/7 Desember 2012 M Tentang : Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah Jenis Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari: 1. Jenis peraturan yang bersifat pengaturan, meliputi: a. Anggaran Dasar; b. Anggaran Rumah Tangga; c. Qaidah; d. Peraturan; e. Pedoman; f. Ketentuan. 2. Jenis peraturan yang bersifat penetapan, meliputi: a. Keputusan: 1) Keputusan permusyawaratan: i. Keputusan Muktamar, Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting. ii. Keputusan Tanwir, Musyawarah Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang , dan Ranting. 2) Keputusan rapat: Keputusan Rapat Pimpinan Pusat, Wilayah, dan Daerah. 3) Keputusan Pimpinan: Keputusan Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, dan daerah. b. Maklumat: 1) Maklumat Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. 2) Maklumat Pimpinan Majelis tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. c. Instruksi: 1) Instruksi Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. 2) Instruksi Pimpinan Majelis tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. d. Edaran: 1) Edaran Pimpinan Persyarikatan tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. 2) Edaran Pimpinan Majelis tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang.
386 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Lampiran 2 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 264/KEP/I.0/B/2012 Tanggal : 23 Muharram 1434 H/7 Desember 2012 M Tentang : Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah Tata Urutan Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari: 1. Tata urutan peraturan yang bersifat pengaturan, meliputi: a. Anggaran Dasar; b. Anggaran Rumah Tangga; c. Qaidah; d. Peraturan; e. Pedoman; f. Ketentuan. 2. Tata urutan peraturan yang bersifat penetapan, meliputi: a. Tingkat pusat: 1) Keputusan Muktamar; 2) Keputusan Tanwir; 3) Keputusan Rapat Pimpinan Pusat; 4) Keputusan Pimpinan Pusat; 5) Maklumat, Instruksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat pusat. b. Tingkat wilayah: 1) Keputusan Musyawarah Wilayah; 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah; 3) Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah; 4) Keputusan Pimpinan Wilayah; 5) Maklumat, Instruksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat wilayah. c. Tingkat daerah: 1) Keputusan Musyawarah Daerah; 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah; 3) Keputusan Rapat Pimpinan Daerah; 4) Keputusan Pimpinan Daerah; 5) Maklumat, Instruksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat daerah. d. Tingkat cabang: 1) Keputusan Musyawarah Cabang; 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang; 3) Keputusan Pimpinan Cabang; 4) Maklumat, Instruksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis tingkat cabang. e. Tingkat ranting: 1) Keputusan Musyawarah Ranting; 2) Keputusan Musyawarah Pimpinan Ranting; 3) Keputusan Pimpinan Ranting; 4) Maklumat, Instruksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan tingkat ranting.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 387 Lampiran 3 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 264/KEP/I.0/B/2012 Tanggal : 23 Muharram 1434 H/7 Desember 2012 M Tentang : Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah Materi Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari: 1. Materi muatan peraturan yang bersifat pengaturan meliputi: a. Materi muatan Anggaran Dasar berupa operasionalisasi idea yang termuat dalam Muqqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. b. Materi muatan Anggaran Rumah Tangga berupa pelaksanaan Anggaran Dasar. c. Materi muatan Qaidah berupa pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. Materi muatan Peraturan berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Qaidah. e. Materi muatan Pedoman berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Qaidah, dan Peraturan. f. Materi muatan Ketentuan berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Qaidah, Peraturan, dan Pedoman. 2. Materi muatan peraturan yang bersifat penetapan meliputi: a. Tingkat pusat: 1) Materi muatan Keputusan Muktamar berupa hasil Muktamar; 2) Materi muatan Keputusan Tanwir berupa hasil Tanwir; 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat berupa hasil Rapat Pimpinan Pusat; 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Pusat berupa hasil keputusan Pimpinan Pusat; 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Pusat atau Majelis; 6) Materi muatan Instruksi berupa perintah Pimpinan Pusat atau Majlis; 7) Materi muatan Edaran berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Pusat atau Majelis. b. Tingkat wilayah: 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Wilayah berupa hasil Musyawarah Wilayah; 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah berupa hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah; 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah berupa hasil Rapat Pimpinan Wilayah; 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Wilayah berupa hasil Keputusan Pimpinan Wilayah; 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat Wilayah; 6) Materi muatan Instruksi berupa perintah Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat Wilayah; 7) Materi muatan Edaran Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat wilayah berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat wilayah. c. Tingkat daerah: 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Daerah berupa hasil Keputusan Musyawarah Daerah; 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah berupa hasil Musyawarah Pimpinan Daerah; 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Daerah berupa hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah; 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Daerah berupa hasil Keputusan Pimpinan Daerah;
388 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah; 6) Materi muatan Instruksi berupa hasil berupa perintah Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah; 7) Materi muatan Edaran Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah. d. Tingkat cabang: 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Cabang berupa hasil Keputusan Musyawarah Cabang; 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang berupa hasil Musyawarah Pimpinan Cabang; 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Cabang berupa hasil Keputusan Rapat Pimpinan Cabang; 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Cabang berupa hasil Keputusan Pimpinan Cabang; 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Cabang atau Majelis tingkat cabang; 6) Materi muatan Instruksi berupa perintah Pimpinan cabang atau Majelis tingkat cabang; 7) Materi muatan Edaran berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Cabang atau Majelis tingkat cabang. e. Tingkat ranting: 1) Materi muatan Keputusan Musyawarah Ranting berupa hasil Keputusan Musyawarah Ranting; 2) Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Ranting berupa hasil Musyawarah Pimpinan Ranting; 3) Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Ranting berupa hasil Keputusan Rapat Pimpinan Ranting; 4) Materi muatan Keputusan Pimpinan Ranting berupa hasil Keputusan Pimpinan Ranting; 5) Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Ranting; 6) Materi muatan Instruksi berupa perintah Pimpinan Ranting; 7) Materi muatan Edaran Pimpinan Ranting berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Ranting.
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 389 SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH No. 02/SE.PP/I.A/1.a/1993 TENTANG : SEBUTAN DAN PENULISAN BADAN PEMBANTU PIMPINAN PERSYARIKATAN Assalamu’alaikum wr. wb. Berkenaan dengan terdapatnya bermacam-macam cara dalam menyebut/menulis nama Pimpinan Persyarikatan dan Badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan, baik sebagai kepala surat maupun untuk keperluan lainnya, maka agar terdapat keseragaman dalam penyebutan/ pelunisannya, Pimpinan Pusat perlu menyampaikan edaran tentang hal tersebut, yang telah diputuskan dalam rapat pleno Pimpinan Pusat beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan isi dan maksud Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah : 1. Nomor 37/SK-PP/1991 tanggal 22 Dzulqa’dah 1411 H / 4 Juni 1991 M tentang Pedoman Organisasi Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah; dan 2. Nomor 38/SK-PP/1991 tanggal 22 Dzulqa’dah 1411 H / 4 Juni 1991 M tentang Pedoman struktur Organisasi Pimpinan Muhammadiyah tingkat Wilayah, Daerah dan Cabang, Maka sebutan/penulisan nama Pimpinan Persyarikatan dan Badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan adalah sebagai berikut: 1. Yang pertama disebut/ditulis adalah nama Badan yang bersangkutan, kemudian diikuti dengan nama Pimpinan Persyarikatan tingkatnya. 2. Untuk tingkat Pimpinan Cabang selain nama kota domisilinya (tempat kedudukan Cabang), supaya ditulis juga nama Daerahnya atau nama Kota Kabupaten/Kotamadya, karena nama Cabang banyak yang bersamaan. Misalnya : nama “Depok”, terdapat di banyak Kabupaten/Kotamadya. Juga nama “Wonosobo”, terdapat di Jawa Tengah dan Lampung. 3. Untuk tingkat Pimpinan Ranting supaya disebutkan nama Ranting, nama Cabang dan nama Daerahnya (Kabupaten/Kotamadya). Sebagai contoh : 1. Di tingkat Pusat :
390 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2. Di tingkat Wilayah : Atau : 3. Di tingkat Daerah : atau :
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 391 4. Di tingkat Cabang : 5. Di tingkat Ranting : Demikian harap maklum dan setelah adanya edaran ini, sebutan atau penulisan nama Pimpinan Persyarikatan dan Badan Pembantunya supaya disesuaikan. Yogyakarta, 13 Rabi’ulakhir 1414 H 30 September 1993 Wassalam Ketua Pjs. Sekretaris H.A. Azhar Basyir, MA. Drs. H.A. Rosyad Sholeh Disampaikan kepada : Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Di seluruh Indonesia Lewat Berita Resmi Muhammadiyah .
392 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR : 15/PP/1987 TENTANG: PAPAN NAMA ORGANISASI BISMILAHIRAHMANIRRAHIM Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Menimbang : perlu menetapkan bentuk, ukuran, isi dan tulisan pada papan nama organisasi, berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang lingkup, Tata cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta papan nama dan lambang organisasi kemasyarakatan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 8; 2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 7; 3. Peraturan Material dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang : Ruang Lingkup, Tatacara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan ; Berdasar : Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 17 Oktober 1987; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PAPAN NAMA ORGANISASI Pasal 1 Papan Nama Organisasi/Persyarikatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi/ Persyarikatan dalam wilayah tertentu. Pasal 2 1. Papan nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Bentuk : Empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga. b. Ukuran Maksimum : 1) Tingkat Pusat : panjang 200 cm dan lebar 150 cm 2) Tingkat Wilayah : panjang 180 cm dan lebar 135 cm 3) Tingkat Daerah : panjang 160 cm dan lebar 120 cm 4) Tingkat Cabang : panjang 140 cm dan lebar 105 cm 5) Tingkat Ranting : panjang 120 cm dan lebar 90 cm c. Isi, memuat : 1) Lambang Matahari ; 2) Nama tingkat pimpinan ; 3) Alamat ;
HIMPUNAN PERATURAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH 393 d. Tulisan ditulis dengan huruf cetak latin. e. Warna : Warna dasar : biru tua Warna tulisan dan lambang : kuning gading. 2. Contoh papan nama adalah seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Pemasangan papan nama diatur sebagai berikut : a. Ditempatkan pada alamat pimpinan yang bersangkutan. b. Dapat menggunakan tiang yang dipasangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat. c. Harus mengindahkan ketentuan Pemerintah setempat tentang pemasangan papan nama yang berlaku di tempat tersebut. Pasal 4 Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal 28 Shafar 1408 H 21 Oktober 1987 M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, H.A.R. Fachruddin Drs. H.A. Rosyad Sholeh