The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMPN 1 PURWAKARTA, 2021-09-09 01:08:53

Sejarah nasional indonesia

Sejarah nasional indonesia

SEJARAH NASIONAL IN DONESIA

SEJARAH NA IONAL
INDONE IA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro

Nugroho Not~usanto

IV

---..

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1975

SEJARA H NASIONAL /,VD ONESIA

IV

INDONESIA
DALAM ABAD 1 DAN 19

Editor :

F.A. Sutjipto

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1975

TEAM REDAKSI

Ketua F .A. Sutjipto
Anggota
Djokosuryo
Sartono Karto<lirdjo
The Kian Wie

S.:jarah Nasional lndone:da

JIUd I Jaman f'Tase)llrmh di lndoneua
JUld II Jeman Kuno (I M + I 500 Ml.
J IJ(d II) hma11 Pertumbuhan can P.rkcmhanaan Kera...n·K«"rajun blam di Indo-

Jlll d nesia (~ "1500 :t 1&00)
Jilid
IV Abad Kcsembilant>..las ( !. UOO - 1900 )
Jilid V Jaman Keban11titan Nasional da11 Mas.a Allhit Hindle Belanda (+ 1900 -

l~l ).
VI Jaman Jepan1 dan hman Repuhlik Indonesia( ! 1941 - 1970).

KATA PENGAN TAR

Sejarah Indonesia pada abad ke XVIII dan XIX ditandai
oleh hubungan yang makin intensif antara kekuasaan-kekuasaan
tradisionil dan kekuasaan asing, dalarn hal ini kekuasaan Belanda.
Dalarn hubungan ini nampak ·pula, bahwa intensitas hubungan
tersebut di tiap-tiap daerah di Indonesia tidak sam a. Hal ini
terutarna disebab.kan karena proses historis masuknya pengaruh
dan meluasnya ke.lcuasaan Belanda di daerah satu dan lainnya
tidak paralel. Dapat pula dikatakan, bahwa tiap-tiap daerah
memp~nyai sejarahnya sendiri, yang kadang-kadang tidak nam-
pak sama se.kali hubungannya dengan daerah lain . Namun dengan
menggunakan datangnya pengaruh kekuasaan Barat sebagai aliran
pokok ( mainstream). dapat dicari hubungan yang terdapat antara
daerah-daerah tersebut.

Kekuasaan-kekuasaan tradisionil (kerajaan-kerajaan ) di In-
donesia mempunyai sistim politik dan susunan masyarakat yang
berbeda. Sifat kerajaan agraria agak berbeda dengan kerajaan
pantai. Ekspansi kekuasaan Belanda di kerajaan pantai nampak
agak berbeda dengan di kerajaan pedalaman, meskipun disana-sini
terdapat juga persamaan, seperti taktik Belanda dalarn mengada-
kan campurtangan urusan intern kerajaan. Di daerah Jawa sistim
eksploitasi prod uksi agraris oleh Belanda narnpak lebih kompleks
dari pada di daerah lain .

Kesamaan yang narnpak menonjol dari pelbagai daerah
kerajaan di Indonesia ialah, bahwa usaha ekspansi kekuasaan
Belanda sebagian besar menirnbulkan reaksi baik dari penguasa
setempat atau pun sekelompok elite dalam kerajaan, seperti para
bangsawan atau orang-orang dari golongan agama. Hal · ini
menunjukkan, bahwa penguasa-penguasa dan rakyat kerajaan
berusaha untuk tetap dapat hidup (survive ), meski pu n harus
menghadapi tekanan-tekanan dari kekuasaan Belanda yang adaka-
lanya cukup kuat.

Pokok-pokok fikiran tersebut diharapkan dapat tertuang
dalam bab-bab pada penerbitan ini. Sistim politik kerajaan

tradisionil yang menyangkut aspek-aspek seperti : kedudukan dan
kekuasaan raja, susunan birokrasi, sumber penghas1lan kerajaan
dan susunan masyarakatnya, diuraikan dengan maksud untuk
memberi gambaran tentang struktur kerajaan-kerajaan tersebut.
Uraian tentang perkembangan politik kolonial Belanda beserta
perubahan-perubahan yang terjadi dikaitkan dengan fikiran-fik.ir-
an yang mendasari politik tersebut, seperti faham konservatif,
liberal, ethis dan seterusnya.

Pengetrapan politik kolonial tersebut cli dalarn masyarakat
Indonesia menyangkut pelbagai bidang kehidupan seperti ekono-
mi, pendidikan, ketatanegaraan, birokrasi dan·lainnya.

Mengingat bahwa tujuan yang paling utama dari politik
kolonial Belanda adalah keuntungan ekonomis, maka dalarn buku
ini disediakan bab khusus untuk menguraikan perkernbangan
ekonorni Indonesia dalam abad ke XIX. Perkem bangan ekonorni
ini menyangkut macam-macam sistim yang digunakan oleh
pemerintah asing, ialah Inggris dan Belanda, untuk menguasai
faktor-faktor produksi agraris, seperti sistim Sewa Tanah (Land-
rente) dan Sistim Tanam Paksa (Cu/tuurstelseV. Akan diuraikan
pula perkembangannya setelah Belanda menganut politik koloni-
al liberal.

Adalah jelas pula, bahwa penguasa-penguasa tradisionil dan
rakyat mereka tidak selalu menerima perubahan-perubahan yang
clilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, lebih-lebih segi-segi
yang mem beratkannya, seperti pajak, pengerahan tenaga kerja,
pemakaian tanah rakyat dan sebagainya. Di daerah-daerah lain
yang merupakan kerajaan pantai, seperti Banjar, Aceh dan
Makasar, penguasaan urusan perdagangan bandar lebih diutama-
kan oleh Belanda daripada langsung mengurusi penanaman hasil
bumi, seperti yang dilakukan di Jawa. Di daerah-daerah reaksi
terhadap usaha ekspansi kekuasaan Belanda seringkali muncul.
Berhubung terjadinya ekspansi tersebut tidak sama untuk ma-
sing-masing daerah, maka timbulnya reaksi baik berupa perlawan-
an-perlawanan bersenjata ataupun gerakan-gerakan sosial tidak
bersamaan pula waktunya.

Mengenai penentangan fihak bumiputera terhadap Belanda
ini kecuali proses perkembangannya, juga diuraikan struktumya ,
seperti: kepemimpinan, golongan pengikut, sistim perbentengan,
persenjataan dan taktik perlawanan. Dalam uraian tentang

gerakan sosiaJ juga dikemukakan tipe-tipe dari gerakan, seperti :
gerakan melawan pemerasan, gerakan Ra tu Adil dan Jainnya.
Dalam hu bungan dengan penentangan terhadap kolonialisme
sudah baring tentu tidak semua yang teTJadi di tanah air kita
dapat tercakup dalam uraian. Pemilihan sebagai contoh dari
beberapa kejadian tersebut terpaksa dilakukan. meskipun perJu di
sini ditandas.kan bahwa baik perlawanan besar atau pun gerakan
sosiaJ, kapan dan di mana pun terjadinya, m empunyai nilai yang
sama daJam turut berusaha menentang setiap usaha kolonialisme
asing.

Perlu pula diakui, bahwa sebagian besar sum her yang
digunakan dalam tulisan-tulisan ini adaJah sumber sekunder.
mesltipun disana sini juga digunakan sumber primer. Kernungkin-
an tidak adanya k~seim bangan dalam penggunaan sum ber lokal
tertulis, disebabkan antara lain oleh terbatasnya kernarnpuan
untuk memperoleh atau menggunakan surn ber-sumber tersebut.
Dalam batas tertentu diharapkan , bahwa tulisan-tulisan dalarn
penerbitan ini dapat memberikan gambaran yang agak bulat
rn engenai sejarah Indonesia dalam abad ke XVIIl dan XIX, baik
yang menyangkut segi perkembangannya maupun strukturnya.

Yogyakarta, akhir J974 F'.A. surHFI'O

D !FTAR !SJ H :d~n: .. 11

IJ !B 1 SJST!li-f POLITIK DAN STR UKTu R JHASYARA KAT
KERAJAAN- KERAJAAN TRA DISIOiVIL

A. KE RAJAAN MATARAM 3
14
1. Sistim Pembagian Wilayah
2. Susunan Birokrasi Kerajaan 19
3. Kedudukan dan Kekuasaan Raja 23
4. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah
5. Susunan Masyarakat Kerajaan

B. K.ERAJAAN BANJAR

1. Struktur Pemerintahan 24

2. Kedudu kan Raja dan Sisrim Penggantian . ~8

3. Simbul Status dan Kehidupan Go/ongan Bangsawan ~O

4. Penghasilan Kerajaan 33

C. K.ERAJAAN ACEH 34
36
1. Struktur Pemerintaha11 38
2. Kedudukan Raja dt;n Para Pejabat Kerajaan 39
3. Sistim Penggantian Tahta
4. Penghasilan Kerajaan

D. KE RAJAAN BALI 40

1. Wilayah Kerajaan· 41
2. Kedudukan Raja dan Para pejabar Kerujaan 4 .,
3. Sistim Perrggantian Faht4 43
4. Sistim Pemerintahan dan Birokrasi Kerajaan 46
5. Kekuasaan Raja dan Pengliasilan Kerajaan 49
6. Susunan Masyarakat Kerujaan
7. Kedudukan dan Keh idupan .Masing-masing 52

Gulongan dalam Masyarakat

BAB II. PERKEMBANGAN EKONOMI JNDONESJA
DALAM ABAD KE XJX

A. SlSTIM SEWA TANAH (181 l 1830) 57
58
1. Pendahuluan 59
2. Sistim Sewa Tanah
3. Pelaksanaan Sistim Sewa Tunah 62
4. Sewa (Pajak) Tanah
5. Penanaman Tanaman-tanaman Perdagangan 63

untuk EkstJVr 64
6. Kesimpulan

B. SISTIM TANAM PAKSA (CULTUURSTELSEL)

1 Pendahuluan 66
67
2 la tar Belakang dari Sistim Tanam Paksa
68
3 Ketentuan-ketentuan Pokak dari Sistim 69
70
Tanam Pakla 71

4 Pelaksanaan Sistim Tanam Paksa 74
74
5 Persetujuan-persetujuan dengan Rakyat
75
6 Penyerahan Sepersekian dari Tanah Rakyat
.., 76
Pekerjaan unruk Penanaman Paksa Tidak
/ 77
78
Boleh 1Welehihi Pekerjaa.n Penanaman Padi 80
83
8 Pembebasan dari Pajak Tanah
86
9 Penyerahan Selisih Pnsitzf antara Nilai Tanaman- 88

tanuman Ekspur J1.111 Pajuk Tanah kepada rakyat

JO Kerugian-kerugiun yamc Diderita A kibat

Kegagalan Panen ditanf(gung Pemerintah

I I luasnya Penanaman Puk.sa

12 Pembagian Luas Tunah untuk Penr.maman Pak.~a

menuruc Jenis Tanaman dafam Tahun 1833
13 Tanaman-tanaman Musinwn dun Tahunan

14 Keriaikan Produksi I'ertanian

15 Perkembangan-perkembangan sete/ah Tahun 1850

16 Kewztwzgan-keuntungan yang Diperoleh dari
S!stim Tanam Pak.~a

I 7 Pcniluian mengenui Sistim Tcmam Pa ksa

l'crjlu"t ;i kaan
Dircktorat l'erl111ll11nga1 i,an

l' cmhinaOln l'tni•11.!::a!.i•1
"riar .. h da11 l'urhahala

C ZAM AN UBERALIS\1E

J. Pendalzu/uan 89

2. Azas-azas Libcrlisme 93

3. Perkembangan Ekonomi selama Za na11 Libcralisme 96

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Indo nesia I 00

5. Pem bangunan Prasarana 105

6. Ekspansi Belanda ke Daerah-daera}• Luar Jawa I 09

7. Perkembangan Daerah Perkebrman di Sumateru

Tim ur 11 I

8. Krisis Tembakau dari Tahun 1891 114

9. Perkembangan Perkebrman-perkeb r nan Karet l 16

10. Masaiah Tenaga Kerja

JJ. Perkembangan Ekvnumi Daerah Sumatera

Timur Suatu lklztisar. 1: l

BAB Ill PERLA WANAN-PERLA WA ,\AN TERHADAP
KOLONIALISlHE BELANDA DALAM ABAD KEXIX

A. PR OSES PFRL.-\WA~A]\;.

1. Pendahul11a11. i 23
2. Per/avvanan Thomas 1l-far1tles,; ( \ J 7J. 126
3. Perlawa11a11Ka11mPa.dri(l8::l 1837). 140
4. Perlawanan Dipvneguru (18]5 - 1830). l 55
5. Perlawanan di Sulawesi Selaran
170
(sampai .± J8:35).
179
tS. Perit.J11·a11a11 di Kalima11ra11 Se/at n
(1859- /905) 189

7 Per/awanan di Buli ( 1846 - 184 9) ~01
R Perlawanan di ACl.'h (1873 - 19· 4)
~14
B. STRUKTUR PF.RLAWANAN .
22 7
1. Pimpinan dun Pt:ngikur. 235

Sisri111 perbe11re11gan.
3 Pcralaran dun takrik .

BAB IV GERAKAN SOSIAL 239
242
A. PENDAHULC.-\~ .
B. GERAKAN MELA.WAN PEMERASAN . 267

c. GERAKAN RATU ADIL 284

D. GERAKAN-GERAKAN SEKTE Kl:AGAMAAN 307·
F.. GERAKAN-GERAKAN SAREKAT ISLAM

DI DAERAH PEDESAAN.

BAB 1

SJSTli'\1 POLITIK DAN STRUKTUR MASYARAKAT
KERAJAAN- KERAJAAN TRADISJONIL

A. KERAJAAN MATARAM-ISLAM DALAM ABAD KE 17
SAMPAI DENGAN 19

Kerajaan Mataram-lslam, yang didirikan oleh Panembahan

Senopati pada tahun 1575, mencapai puncak kejayaannya pada

masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga, memerintah pada

tahun 161 3 · sampai dengan 1645. Pada waktu itu wilayah

kekuasaan kerajaan meliputi Jawa-Tengah, Jawa Timur dan

sebagian dari Jawa Barat. Na.mun da am masa pemerintahan

raja-raja yang menggantikannya nampak adanya kemunduran.

Berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan makin menyempit

akibat anexasi yang dilakukan oleh Belanda, sebagai imbalan L

intervensi Belanda dalam pertentangan-perten tangan intern dalam

kerajaan. Setelah Perang Trunojoyo berakhir pada tahun 1678,

Mataram harus melepaskan daerah Krawang, sebagian dari claer...

Priangan dan Semarang, demikian pula setelah perlawanan

Untung Surapati dapat dipadamkan seki tar tahun 1705, daerah

Cirebon yang juga mengakui kekuasaan Mataram, juga sisa dari

daerah Priangan dan separoh bagian timur pulau Madura dianexa-

si oleh Belanda. Lebih Janjut setelah Perang-Cina berakhir pada

tahun 1743 , seluruh daerah pantai utara Jawa dan seluruh pulau

Madura sudah dikuasai Belanda. Wilayah kerajaan makin me-

nyempit setelah dengan berakhirnya Perang Giyanti pada tahun

1755, ke rajaan Mataram dipecah men1 adi dua bagian, yalah

kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta. Dalam tahun 1757

dan 1813 wilayah terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan-

ke kuasaan Mangkunegara dan Pakualam -

1. Sistim Pembagian Wilayah

Sebelum Belanda VOC menganexas1 wilayah-wilayah keraja-
an Mataram sejak akhir abad ke 17, se uruh wilayah kekuasaan
kerajaan Mataram dibagi menjadi be bi.-rapa kesatu an wilayah

besar yang konsentris dengan kraton sebagai pusatnya. Urutan
pembagian wilayah dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut :
Istana atau kraton raja merupakan pusat kerajaan dan terletak di
ibukota kerajaan, yang biasa disebut wilayah Kutanegara ata4'
sering disingkat Kutagara. Selanjutnya wilayah yang mengitari
Kutagara ini disebut wilayah Negara Agung. Menurut Seral
'Pustaka Raia Puwara wilayah Negara Agung ini semula dibagi
menjadi empat bagian, yang meliputi daerah-<.iaerah Kedu, Siti
Ageng atau Bumi Gede, Bagelen, dan Pajang. Pada jaman Sultan
Agung n;asing-masing daerah tersebut dibagi lagi menjadi dua
bagian. Daer.ili Kedu dibagi menjadi daerah Siti Bumi dan
Burnijo, masing-masing tcrletak di sebelah barat dan di sebelah
timur sungai Progo, daerah Siti Ageng yang terletak di antara
Pajang dan Demak dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan
Siti Ageng Tengen; daerah Bagelen dibagi menjadi daerah Sewu,
terletak di antara sungai Bogowonto dan Sungai Donan di
Cilacap, dan daerah Numbak Anyar yang terletak di antara sungai
Bogowonto dan ~ungai Progo ; adapun daerah Pajang juga dibagi
menjadi dua bagian, yalah daerah Panumping, meliputi daerah
Sukowati, dan daerah Panekar, yalah daerah Pajang sendiri.

'" : 1ayah yang berada di luar Negara Agung, te.tapi tidak
terma:i ...k daerah pantai, disebut wilayah Mancanegara. Karena
wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur maka dibagi
dalam du a bagian, yalah Mancanegara Wetan untuk yang sebelah
timur. sedang yang sebelah barat disebut Mancanegara Kilen . 1
Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut
wilayah Pasisira11. Sebagaimana halnya wilayah fl.fancanegar:i,
wilay '.1 Pasisiran juga dibagi menjadi dua bagian. yalah daerah
Pasisiran We ran da n Pash,iran Ki/en. 2 Batas antar:.i kedua daer&h
ini adalah sungai Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di
antara Demak Jan Jepara3 ·

l'crin..:ian ha1k dari daerah ,v,~ara A[(ung maupun <lJri Mancanegara <la pat Jit:>acJ
paJJ Serar Pustolw Rod;o PuM..irr1, dulam J . Brande>. "H•tt"t<r op de
pru 1J-om1etting van d• B•bad Tanah UJa"' lu1t r. ov• van I !174) " . dalam l "B C
Li. b•~•an ~. mpat. 1~00 (l•mpiran 11) . 151 - 152 , 16.t 168 . 18 1- 18~ Ju ~ ·
p er.ksa B Schrkk~ . lnd<m d ian S ociological Swtiil's. II , I Ruler and Jfralm in
f.·a r /1· Ja1a). ·s t~ ravenhabe 1959, 17 "1 - 185 .
2 l'crincian daerah Paslsiran te r dapat dalam Serar Po urolco Rc>t110 Poeworo . dala ri
rNd . 164 - 168.
J B.S.. hrieke. Op.Cit., 20.l .

;

Pcnggunaan bat::is a!:.Jrn ::.;::p ;::ru :.unga gunung, hutan Jan
lainnnya unt uk memisahka11 antara kesat u.in-kesatuan wilay ah

adalah lanm paJa waktu itu . Bahkan un •u k kesatuan wil ayah
desa, pohon besar yang dapat terlihat dan jauh seperti pohon
kapas h utan ( randu alas) bany ak digunakan sebagai batas. Untuk
m engurusi wilayah yang luas tersebut disusunlah jabatan-jabatan
pemerintahan, yang stcara hierarkis menyilang Jari atas ke bawah
dan mcn }'. ~bar da ri pusat kc daerah. Dalam hubu ngan ini raja
memcgang kekuasaan sentral dan berkedudu kan di atas pejabat-
pejabat birokrasi tersebut.

-··2. s
. S u un a.n B i mk r .a s i K.. ,er..a. jaan..

.. "" •' .../-

Dengan rnelihat kedudukan. raja sebagai pemegang ke kuasa~

an tertinggi, terpisah dari pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya,

di sini bertunit-turut akan dikemukakan luer ark.i jabatan-jabatan

dengan mengikuti sistim pcmbagian wilayah seperti tersebut di

atas. Dalam pemerintahan kerajaan perlu dibedakan antara

pemerintahan dalam istana (peprinrahan lebet) dan pemerintahan

luar ista na ( pepri11 tuhu11 jawi ).

Un tuk pemerintahan dalam istana pengurusannya dibe ban-

kan pada em pat orang Wedana Dalam ( Wedana Lebet J. yalah

Weclana Geciu 1zg Kiwa. Wedana Gedung Te 11gen. Wedunu K , '!uruk

Kiwa, dan Wc,danu Kcparak Tcll;<en. Di atas keempat j..1batan

Wedana ini sebelu m tahun 1744 ada jabatan Patih Dalam rPatih

Lehet J yang bertugas mengkoortlinasi t ugas Wedana-wedana

te rsebut. Pada masa pemerintahan Sultan Agung pernah Adipati

Mandaraka menjabat sebagai Patih lebct sedang pada masa

pemerintahan Amangkurat I pernah Tumenggung Singaranu

dia ngkat menjadi Patih lebct. 4 Sejak tahun 1755 jabatan Patih

Le bet terse but dihapuskan. 5 Para We dana Gedong ditugaskan

untuk mengun1si keuangan dan perbend a11araan istana . sedang

para Wedana Keparak bertugas m engurusi keprajuritan dan

pcngadilan . Pembagian tugas antara k1 wu dan tengen dari

ka wedanan-kawedanan tcrscbut adalah ku ran g jelas. Para Wedana

4

lJrJfl ll - Rel(ister geltvw.Jen int Custl't'I &zt1n·io •·ant passt:rt!nde dauter pllletse als
over Jteltee / N ederlandu -JndiJI. 31 j11id , Ba tavia d an Dt•n H•ag. J 888-l \I) I.
l'ntu k ,d anjutn ya di.,in11kal Dal(li R<'f(istn l:nt uk fakt~ " "•hul pcrik , .
Dagh - Rel!iner tahun 1656-1657.34.

G. I' Rou ffaer. "Vorstenland•n ··. Adatreclitbundet. X XIV . 1931. 279

3

Lebet ini biasanya memakai gelar Tumenggung atau Pa11geru11.
bila pejabat krsebut masih keturunan rnja. Masing-masing We-
dana Lebet tersebut dibantu oleh seorang Kliwon, 6 sering juga
disebut Papatih atau Lurah Carik yang biasanya memakai gclar
1Vgabehi: kemudian seorang Yebayo" . yang memakai gelar Nga-
behi, Rangga atau Raden, dan 40 orang iYLantri }ajar

Untuk mengurusi pemerintahan di Kutagara raja mengang-
kat 2 orang Tumenggung. Kedua Tumenggung ini langsung di
bawah perintah raja. ·Rouffaer mcnyebut jahatan ini sebagai
Administratcur i•an fret kroondumein (Yang mengurnsi tanah
milik raja).7 Kedudukan kedua Tumenggung Kutagara ini cukup
penting dan bers.ama-sama <lengan keempat Weuana ·Lebet m~r~

ka me~pakan anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Pada jaman

Kartasura sekitar tahun 1744 pengurusan daerah Kutagara
ditugaskan pada 4 orang pejabat, seorang di antaranya diangkat
menjadi kepala(WedanaJ mereka.

Wilayah Negara Agung masih termasuk <.laerah pusat keraja-
an. Sudah disebut <li muka bahwa wilayah ini ditlecall rnenjadi 8
bagian. Tiap-tiap daerah bagian· ini dikepalai oleh seorang Wed an a

Luar rWeclana JawiJ. Sesuai dengan nama daerah-daerah bagian

tersebut, maka terdapat sebutan Wedana Bumi. Wecianu Bumifu.
Wedana Sewu. Wedana i\./wnbak An_var. Weduna Siti Ageng Kiwu.

Wedana Stti ,4.geng Tengen. Wedana Panumping dan Wedana

Pwzckar. Umumnya Wedana-wedana Negara Agrmg ini mempu-
nyai tempat keiliaman di Kutagara. Seperti halnya Wedana-
wr:dana Li:bet. Wec.Janu-weciana Jawi ini ma5ing.-masing juga
dibantu oleh seorang Klii;on. seorang Keba.rem dan 40 orang
Mantri Jajar .s Sebagai koor<linator para Wedana ini a<lalah
seorang Patih Jawi. yang tugasnya ti<lak hanya menyangkut
wilayah Negara Agung. tetapi juga wilayah-wilayah kerajaan yang
ada di luamya. Tanah-tanah lungguh ini bangsawan yang bersang-

o Kli"'"'' m.inurut Rouffacr bcra.'illl d~ri kah• /iu=rnluhun)lak: KU won .~ Hoofd
,1ffr l't'/nt (p.:riks;> ihid.. 2ql -292) .
SC'1·ac W<J<iu .4ii m<'n y.. bul k•n : " ,. A: liwnn. tcgt·.•ipun kapiji, dcne wim::nam:

"'"'"'P""' fhUt'llta.11 s.akl11g Bupari. ura1•:i tt'f(esipun malik lw/if1 """"· p1milt"

kabt:kla. sal<irrll lenJ(Jlal1ipu11 kala ing kituz ~lri dusun /carpi l<alih t'w11: P"r ik•a
S<'rat U'adu Aji dal~m lamrir;,n IV tuli>an J.Hrand..s. Op.Cir.. 192 ..

C.l'.Kouffaer . Op.Cit .. 2!l .l .

!! Scrar P11sralc11 Raja P11wara , d"lum J . Brandes. Op.Cit. _ l 56 ··· I S9 . -

4

kutan mengangkat seorang Demang atau Kyai Luruh sebagai
wakiJnya.

Daerdh-daerah di wilayah Mancanegara. baik Mancanegara
Wetan maupun Mancanegara Kilen masing-masing dikepalai oleh
seorang atau lebih da.ri seorang Bupati. Bupati Kepala Daerah ini
biasanya m emakai gelar Tumenggung atau !{adcn Arya. Jumla h
Bupati yang mengepalai tiap daenth tidak sama, tergantung da ri
luas atau tidaknya daerah yang tliurusnya. Patla masa pemerintah-
an Pakubuwana.11 tanah cacah scluas 4000 karya atau bau cuku p
dikepala.i oleh sear.mg Bupati. antara lain pema.h dijabat oleh
Tumenggung Kataputi tanah cacah seluas 16000 kiiryu. dikepalai
oleh dua orang Bupati, yalah Raden Twnenggwzg Martoloyo d<! n
Raden Aryo Suputro.9 Daerah yang tidak begitu luas cuku p
dikepala.i oleh seorang Kliwon atau Man tri.

Wilayah Mancanegara Wetan maupu n Mancanegara Kile n
masing-masing dikepalai oleh seorang Wedana Bupati yang
berkedudukannya di atas xmua Bupati Kepala Daerah yang
tcnnasuk dalam wilayah wewenangnya. I t.gas Wedana Bupati
adalah mengawasi dan mengkoordinasi sem ua Bupati bawahan-
nya. la bertanggungjawab pada raja atas kebercscn pemerintaha n
dacrah dan kelancaran pengumpulan pc ngt asi1iln dacra h ya ng
hams diserahkan ke pusat. Fakta historis menyebutkan bahwa
pada tahun 1677 Mas Tumapel, saudara sepupu Panembahan ~1as
G iri. yang semula menjadi Wedana Bupati Mancanegara 'W'.ctan

dengan mengambil tempat kedudukan <41 Jipang ..10 Sekitll r
tahun 1709 untuk wilayah Mancanegara Wetan telah di~mgkat

Tumenggu ng Surowijoyo. Setelah Perja1ijian Giyanti pada tahun
1755 untu k wilayah Mancam:gara Wetan ba ian dati Kasultana n
Yogyakarta, pcngurusannya diserahkan pada Wedana Bupati yang
berkcdudukan di Maospati, Madiun. Raden Rangga ~awiro­
dirjo.111, ay ah Alibasyah Sentot tokoh dalam Perang Dipon~oro,
adalah salah seorang dari pejabat Wedana Bupati tersebut . Sistim
pemerintahan terse.but juga berlaku untuk wilayah Mancanegara
Kilcn .1 1

Ibid, 166.

10
tt .Schrie ke. Op.Cir.. 161.

JI

Mcngint1a l Scrvt Pustaka Raia Puwara mcn)e b ut Ban >·umai melipur i daerah
>t!luas SOO karya, terluas duri daerah ·doerah lainn)·a m "ka kemungk inan he •3r
IJanyu m"'' m.,nj:adi tcmpal k"duJuk•n Wcdana 8 upu r• ·\1an runn:uru l\ il~n .

5

B<nk wilay<1h Pa~is1ran \\etan ataupun Pasisiran Kikn
ma...,ing-masing Jikt:palai uleh seurang We<lana Bupali. Untuk
wiJayah Pasisiran Wetan, Wedana Bupati bertempat kedudukan di
J epara, sedang untuk Pasisiran Kilen berkedudukan di T egaJ. Pada
masa Perang Trunojoyo sckitar tahun 1677 Adipati Martoloyo
rnenjabcit Weucina Bupati Pasisiran .Kilcn, sedang sekitar tahun
1664 sebagai Wedana Bupati Pasisiran Wetan adalah Tumcnggung
Martunuto.11 Seperti halnya We<lana Bupati ill wilayah Manca-
ncgara, Wcdana Bupati Pasisiran bcrrugas mengawasi dan mcng-
koordinasi Bupati-bupati Kepala Daerah yang ada di bawah
jurislliksinya.

Selain memakai gelar Adipati atau Tumenggung, penguasa-
penguasa daerah Pasisiran juga ada yang mem akai gelelar Kyai
Demant: atau Kyai Ngabehi, terutama mereka yang me~bat
sebagai Bupati. Sebagai contoh yalah Kyai Ngabehi Won~orojo,
yang menjabat Bupati Semarang sekitar tahun 1657. <l;m Tu
menggung Suronoto yang menjabat ·sebagai Bupati Demak.
Untuk pemerintahan l(ota di Pasisiran ·biasanya dipercayakan
pada seorang Kepala yang ·bergelar Kyai Lurah. Pada jaman
Sultan Agung di daefah Pasisiran juga terdapat tanah apanuge
beberap~ bangsawan istana. Sebagai contoh daerah Pemalang
sekitar tahun 1623 berada di bawah jurisdiksi Pangeran Purboyo,
yang peinerintahannya <liwakilkan pa<la seor.tng Kyai Lurah; 13
sedang Pekalongan di bawah jurisdiksi Pangeran Uposonto .14 •

Sdain jabatan-jabatan Kepala Daerah tersebut di atas. masih
ti:!rdapat jabatan-jabatan lainnya baik tingkat tinggi, menengah
maupun tingkat bawah, yang diserahi tugas-tugas tersendiri dalam
birokrasi kcrajaan. Pada jaman Matara.m Kartasura. pada sekitar
tahun 1744 terdapat jabatan-jabatan yang diberi tugas khusus
un tuk mcngcpalai golongan-golongan rakyat tertentu. Jabatan ini
dipegang oleh empat orang Tumenggung.1s yalah Tumenggung
yang mcngepalai 6000 orang Kalang, Tnmenggung yang mcm-
bawahkan l 000 orang Gowong, Tumenggung dari 1200 orang

11 ll . ~chri~kt: . Up Ct/ ., I '1'1
I J fl>1u I 'I 1
14 Pcrih; Clllldn r~tjJl.sn~n Dr.Je lbc<n ddlam J . K.J.J., Jon g., , De u pkomsr van

11er Seu<1rla11dsd1 f!•"a~ 11t Oost /I.die, V. 11l70 . .10 .
I 5 Q, ,111)! /\.u/a'1J[ Jilwri (U~U> wt>a~a 1 tukun~ kuyu. pt"ngangkut barang. kusir peJat1

dan scb~gainyJ . .\tcn g ~n a1 JSal ·11,uln\a. P"riksa T . Alto na . "O v"r den oor~prong
dcrfo:.,J11ng" TBG LXll J o; 23 ~2JJ,1.

6

Tuwaburu. 16 kemudian Tumenggung yang mengepalai 1400
orang Kadipat~n.

Sebagairnana halnya pejabat-pejabat Kepala Daerah yang
mempunyai staf pegawai yang mengurusi tugas-tugas tertentu,
para Tumenggung tersebut juga dibantu oleh pejabat-pejabat
bawahan. Serat Wadu Aji dan Serat Raja Kapa-kapa memberikan
uraian terperinci mengenai narna-nama pegawai (punggawa) raja
dalam kraton yang mempunyai tugas tertentu di pelbagai bidang
pekerjaan .17 Di bidang keagarnaan terdapat jabatan-jabatan
Pengulu, Katib. Mudin . Naib dan Surcmata Pejabat-pejabat
keagamaan tersebut di dalarn kerajaan Mataram disebut abdi
daJem Pametalcan atau Mutihan.

Pengulu istana merupakan jabatan tertinggi dalarn keagama-
an. Di dalarn istana, Pengulu diberi tugas un tuk memimpin
upacara-upacara keagamaan, berdo'a untuk keselamatan kerajaan
dan keluarga raja, menguatkan dalam upacara pelantikan raja
baru, m~mberi pengajaran agama pada kerabat raja, dan sebagai-
nya. Mesk.ipun dalarn menjalankan tugas sering kali berada di
dalam kraton, namun tempat kediaman Pengulu ini biasanya di
dekat Masjid Besar kerajaan yang berada di dekat alun-alun. Di
d<;Jam kraton terdapat masjid khusus untuk para punggawa dan
keluarga raja.

Jabatan keagamaan ini juga terdapat di unit administrasi
tingkat bawahannya. seperti Kawedanan - Bupat1, Kabupaten dan
di Kalurahan atau Patinggen . Dibanding dengan Pengulu-pengulu
yang ada di daerah-daerah, Pengulu istana d1pandang sebagai
Pengulu Ageng (Pe ngulu Besar). Dalam pand angan orang Jawa
ulama-ulJma kraton ini kecuali mempunyai pengetahuan yang
mendalum rn en ge11ai soal-soal agama, juga dianggap orang yang
mempunyai magi. orang yang keramat. Ulama-ulama istana juga
dianggap mahir dalam ilrnu nujum , ilmu m antera, ilmu gaib dan
scbagamya. 18 Di dalam Perang Cina di Kartasu ra, peranan Haji
Mahbub dan Haji Mataram sebagai penafsir mim pi disebut-sebut,

16
Tuga' oran1 Go wan!( antara lain adalah memhuat kerang a rumah dan bangunan
la in . Orang Tuwaburu adalah pu111(f(awa rJJa yang J Huga,kan menangkap
btnJt;:ing hu~u l~rmas u k hartmau .

1 7 l'enk>a Snar Wadu Aji. <b lam J.Brand~s. OpCir 190-201: ju"a Raja
Kapa·k apa. dal.im {bid., 1116 11!9 .

Ill Buku lsi Ter~da kan Pranatan Dale m ruwin Serat Wa r 11 warni tu mrop Na}larr
Surakarra. MS R&dyapusraka No.165, 23

ya itu ..,, :1ktu f':.i~ukan K:.irtasura akan mt.:n ycrang b\?nteng Kom -
mpeni di Semaran g.19

Pengaruh para ulama istana ada kalanya begitu kuut
sehingga dapat mempengaruhi juga politik pemerintahan raja .
Babacl Pakcpung menyebutkan betapa kuatnya pengaruh 4 orang
ulama kraton yang bernarna Bahrnan, Nursaleh. Wirodigjo dan
Panengah pada diri Sunan Pakubuwono IV. 20 Pengaruh kuat
para ularna juga nampak pada bidang kerniliteran. Nasehat para
ulama sangat diperlukan untuk menentukan hari atau sa 'at
penyerangan terhadap musuh, karena u.lama-ulama istana juga
dianggap mahir dalam ilmu menghitung sa'at (ngelmu perungan).

Dalarn membicarakan ulama-ularna dalarn birokrasi kerajaan
ini masih perlu disinggung ularna-ularna yang mengepalai daerah
Perdikan. Mereka ini diberi tugas oleh raja unruk mengurusi
pekerjaan tertentu. Ulama yang rnengepalai desaPerJikan Mutih-
an ditugaskan untuk memelihara tempat ibadat seperti masjid,
langgar dan untuk memberi pelajaran agama di daerahnya. Ulama
yang mengepalai desa Perdikan Pakuncen rnendapat tugas dari
raja sebagai juru kunci, untuk rnemelihara kuburan keluarga raja.
Di samping itu rnasih terdapat bentuk perdikan lain yang
mempunyai kewajiban non-religius. 11 Pengangkaran seorang
ulama menjadi kepa.la desa perdikan berdasarkan pelbagai motif.
Ada yang karena jasa ulama tersebubut pada raja, seperti dapat
menyembuhkan penyakit raja atau keluarganya; karena kemahir-
annya dalam bidang agama sehingga raja tertarik padanya atau
ada ka!anya karena hubungan perkawinan antara raja dengan
anak atau keluarga ulama tersebut. Meskipun tidak seperti
ularna-u.lama birokratis tingkat Kalurahan, ulama-ulama kepa.la
desa Perdikan tergolong juga ab<.li daiem raj a. Penghasilan mereka
tidak berupa gaji, tetapi hasil bumi ataupun penghasilan lain dari
daerah Perdika n.

Perlu pula disebut jabatan penting di dalam kraton. Yalah
jabatan Pujangga. Pujangga ini ada!ah pejabat yang mempunyai
keahlian dal am pelbagai bidang pengetahuan. seperti dalain

19 Babad Pacma, MS SanJhudaya no. A/2 . 7Sa.

20 BabJd Pa kep ung, MS Sanabudaya no . l 27 . 7a: juga periksa C . Poensen .

"Mangkoeboemi. N!(uyugyakarta's eer>te ~oeltan" , BK/. Ill . !901 . 333 .

21 F . Fukkens Jr "Vri1e Dessa's op Java en Madoera"' , TBG , XX.XI 1886, 486 dan

seterusn~ J.

8

sast ra, adat tradisionil. seni. sejarah, ngelmu Jawa, ba hh.an juga
mempun yai pengetahuan cukup tentang g;ima. Oleh raja ia
di beri tu gas menulis S\!lu k-heluk yang berh bungan de ngan raja.
kraton maupu n kerajaan. seperti misalnya n enulis gencalog:i raja.
menyusu n syair (tern bung) mengenai peristiwa-peristiwa dalam
kraton, men ulis ccrita sejarah (Ba bad I . j uga menulis rarnalan.

filsafat, petuah-petuah cerita pewayangan da n lain sebagainya. Di

an tara pujangga-pujangga terkenal dapat di sebut antara lain
Yosodipuro clan Ronggowarsi to <lalam kraton Surakarta.

Di b1dang pengadilan dala m istana terd apat jabatan Jeksa.

Jabata n ini termasuk di bawah wewcnang \Ve dana-wedana Ke-

parak. Di dalam si<lang pengadilan istana. Jc ksa menge mukakan

bu kti-bukti kesalahan-kesalahan dari terda kwa ( pesakitan) da i1

mengajukan tuntutan-tuntutan. Sidang pengadilan diadakan di
ruang ( bangsal) khusus yang <lisebut Bangsal Pancaniti da n
chhadiri oleh raja dan p11ra pangcran yang telah berpengalaman
se bagai penasehat raja. Setelah mendengar pembelaan dari fiha k
terdakwa dan kcmudian penuapat-pendapat dari pa ra pangeran ,
akhirnya raja setelah melakukan sem uu1 <mengheningkan cipt a)
sebentar lalu menjatuhkan vonis. 22 Sebaga1 pelaksana hukuman
mati tcrdapat jabatan Mertalulut dan Singcmegara. Mertalulu t
mempu nyai tugas melaksanakan hukuman ma ti dengan jerat tal i,
sepcrti hukum an gantung. Singanegara b1.: rtugas menghukum inati
dengan senjata tajam. seperti menusuk denga n keris, tom bak. a.tau
memenggal dengan pedang.

Untuk mengurusi penghasitan praja dtlakukan an tara lain
oleh pejabat Pemaosan dan Melandahg. Jabatan-jabatan ini
termasuk di bawah wewenang Wedana-wedana Gedong. Pemaos-
an mempunyai tugas mengumpulkan pajak tanah, sedang Melan-
dang bcrtugas mengurusi pungutan hasil burnt yang diserahkan ke
kraton. Sebagaimana pejabat-pejabat 1.ainnya Pemaosan dan
Melandang juga mempunyai pejabat bawahan yang membantu-
nya.

Selain itu masih ada kelompok pekerja-pekerja yang ditugas-
kan untuk membuat barang-barang tertentu atau pun perlcngkap-
an lain untuk keperluan istana. Mereka adalah abdi dalem

22 Gambaran mensenai jalannya pcn1adilan sccara me ndetail pada jaman S ulta n
Aguna , yan1 merupakan model dari cara pengadihtn ker1&ja11n · kerajaan -<cs udah ·
nya, peri ksa Catalan Perjalanan R.V . vHn Goen~ dal am J . K.J . de Jonie . Op.Cit. .

v. 1670.

9

Gend.1111<. yan!! bertugas unruk me mb uat g:im::!l:.tn, fc :'f •1.1, L.n •. :.
mi:mbuat barang-barang perhiasan dari emas, U<!ilju11g seb..i~ ..: ,
pck~rja yang membuat banmg-barang dari selaka, Gr.:mhluk

seb~gai pekerja yang membuat barang-barnng dari kuningan . .

Suruwedi se bagai pengasah intan dan berlian. Masih perlu disebur

juga abdi cJalem Pande yang ditugaskan membuat barang-barang
dari besi, Pa/ingga . sebagai pt:mbuat batu bata, Jlo.gra sebagai

tukang pembuat barang-barang dari batu, UnJagi sebagai pembu-

at dan pengukir barang-barang dari kayu dan Gerji sebagai tukang

jahit istana.

Di samping itu terdapat juga kelompok pekerja yang diberi

tugas untuk membersihkan dalam komplex istana inti (leber
apuri) yalah abdi dalcm Kemit Bumi. sedang pekerja yang

membersihkan komplex di luarnya ditambah tugas sebagai

pengangkut barang adalah pekerja G/adag. Kelompok pekerja-

pekerja tersebut masing-masing dikepalai oleh pejaliat yang

biasanya berpangkat lurah dan pembantunya yang berpangkat

Beke/. ·

Susunan pejabat-pejabat dalam rumahtangga istana, dalarn
ukuran yang kecil juga ditiru oleh Kepala-kepala Daerah. seperti
Wedana-Bupati, Bupati, juga oleh bangsawan-hangsawan di
<laernh. Demikian pula susunan birokrasi dalam unit administrasi
tingkat atas terdapat miniatur-nya dalam unit-unit atlministras1
tingkat di bawahnya. Pada tingkat Kalurahan atau Petinggen jug:i
terdapat pejabat-pejabat yang mengurusi pekerja:m-pekerjaan
khusus, seperti soal pengairan, keamanan dan lainnya. Yang
bertindak sebagai sckretaris Lurah adalah Carik. yang sekaligus
menjabat sebagai wakilnya apabila Lurah tidak ada di Kalurah:rn.
Sebagaimana halnya pa<la unit administrasi tingkat atasan, <li
Kalurahan selain pejabat-pejabat yang mengurusi soal-soal seku-
ler, juga tcrdapat pejabat-pejabat dalam bidang keagamaan,
seperti Kawn, Modin, atau pun Naib.

Dalam menguraikan jabatan-jabatan birokrasi rnasih perlu
disinggung jabatan-jabatan kemiliteran. Sebelum pengaruh ke-
kuasaan Belanda merembcs di lingkungan istana, susunan jabatan
kemiliteran kerajaan Mataram ma~ih menggunakan sistim tradis1-
onil. Gelar kepangkata n dalam kemiliteran (keprajuritan) disusun
menurut hierark.i <lariat as ke b ,1\\ .ill, ser·ert1 terJapat pangb t
Senupuri. Pun)1. 1.11ruh d..in lle hi Frufurir. Tetapi st.:telah penga-

IO

ruh Bclanda m~uk dalam lingkungan istana. gelar·gelar kepang·
katan dalam sistim kemiliteran Belanda Juga dipergunakan.
scperti Kolonel. Letnan Kolonel, Mayor. Kapten, Letnan dan
seterusn ya. Kca<la<m demikian nampak jelas terutama pa<.la
susunan kt:pangkatan Legiun Mangkunegoro Ian Pakualam, juga
pada bcberapa gclar kcpangkatan <lalarn ke prajuritan di istana
Surakarta dan Yogyakarta.

Sebelum terdapat pengaruh Belanda dalam susunan ke·
militcran kerajaan, raja mempunyai prajurit td ap yang terutama
bertugas sebagai pcnjaga istana. Prajurit ini m erupakan prajurit
profesionil yang mendapat gaji dan jamina n untuk hi<lup dari
istana. Di antara prajurit tersebut ada yang dipilih menjadi
prajurit pcngawal pribadi raja. Di samping itu apabila diperlukan,
raja dapat mengerahkan laskar se~ militia di seluruh wilayah
kerajaannya. Adanya pengerahan laskar-lcc.ka r dacrah tcrsebut
diuraikan dengan jelas dalam kita'b-kitab Babad. Pada masa
Sultan Agung pernah t~rjadi pengerahan laskar dari <lcsa--dcsa,
seperti desa-desa di antara Trayem (st!belah harat-daya Muntilan)
dan Pingit untuk diberangkatkan menycrang daerah Jawa Timur
(Bang We tan).

Menurut persaksian Dr. de Haen, yang pada tahun 1622
sebagai dut ::i Kompeni mengunjungi istana rajct di Kcrla,dikatakan
bahwa pada wa ktu ia sampai Ji Jaerah antara T rayezn dan Pingit,
ia tidak menjumpai orang lak.Haki kecuali yang tdah ianjut
usianya. Ia mendapat keterangan bahwa o rang IakHaki yang
masih kuat diharus kan berkumpuJ di Alun-al un Kerta, untu k
selanjutnya diberangkatkan perang. 23 Pada m asa Amangkurat I
untuk menghadapi pasukan Kraeng Galesung dalam waktu Perang
Trunojoyo, pcmah raja memerintahkan Iaskar l1-fa11canegara
untuk berangkat. Waktu pasukan Mancanegara di hawah Raden
Panji Karsu lo ini ti<lak berhasil!4 raja mern berangkatkan. pa-
sukan Pasisiran dipimpin oleh Prawirotaruno.25 Waktu Paku·

13
Peri!Ga " Verba al . gel\oud en door Ur , de H:i:>n, 3 1~ afge1ant van d~n Gn11ver ·
neur Gcn crn af fan Pieter~.' Coen. namens de Verteni gde Oost - lnd. Comp. li:tn
den l'anembahan van Mataram, in 1622'", d11lam J .K J tic: Jonie. Op Cit . JV.
I 869. 299 . dst.

24 J.J.MeinJma, ed., 8qllo4 Tantlh D;llwi (prosa) . I. 190 292-294: iuga periksa
H .J.de G r aaf . " De opkomst •nu Raden Truc:noJjuiu .. , Ja lam Djawa, XX. I1140 .
74 .

25 J.J . M~•n~ ma . ed . . Op.Cit.. 294 - 299 : JU .de Graaf. l ~c Cir.

ll

buwono II akan menyerang benteng Kompeni Kartasura. ia tcL:11

mengerahkan pasukan-pasukan daerah. Dalam Babau PJll!W

[ disebut terhimpunnya laskar daerah Sewu. Numbakanyar dan
pasukan Mancanegara .Z6

Pasukan-pasukan daerah tersebut dipimpin oleh Kepal a-

kepala Daerah seternpat atau orang lain yang ditunjuk. Dalam

hubu ngan ini dapat dijelaskan bahwa Kepala-kepala Daerah

kecuali bertugas dalam bidang pemerintahan adakalanya juga

diberi tugas kemiliteran. Senapati perang sering diangkat secara

mendadak oleh raja, berhubul'_lg ada serangan musuh atau

peng1nman expedisi militer. Dalam Perang Oiponegoro

(~) perlawanan-perlawanan yang berkobar di daerah-

daerah, kebanyakan dipimpin oleh Kepala-kepala Daerah setem-

\ pat, seperti perlawanan di ·daerali Serang yang dipimpin oleh

Pangeran Serang, perlawanan rakyat di daerah Kertosono oleh

Bupati Kertosono dan perlawanan yang berkobar di daerah

Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirjo. Sultan Agung waktu

akan rnenyerang Kompeni ·Batavia . P.ada tahu 628 ia telah
mengangkat Turne ~Bau -kso Bupati Ke
ebagai

Senapati perang. Pemilihan Senapati Perang dapat juga jatilh pada

bangsawan keluarga dekat dari raja., seperti Pangeran Sujonopuro,

Pangeran Uposonto dalam perang terhadap Kompeni Batavia

pada tahun ~ Demikian pula penunjukan pangeran-pangeran

dari kraton Yogyakarta seperti Pangeran Murdaningrat dan

Pangeran Panular menjadi pemimpin pasukan untuk melawan

Diponegoro.

Di samping prajurit profesionil, raja juga mempunyai pe-
tugas mata-mata · ( telik sandi) un_tuk mengawasi tindakan para
pejabat dalam kerajaan. Mata-mata ini tidak hanya terdapat di
daerah pusat, tetapi juga disebar ke daerah-daerah. Khusus untuk
menjaga kea..rnanan urnurn di dalam kerajaan juga terdapat
petugas kepolisian, yang di dalam kerajaan Surakarta dan
Yogyakarta dalarn abad ke 18 dan ke 19 dikenal dengan nama
Abdi dalem Gunung. Serat Angger Gunung yang dikeluarkan
pada masa itu dimaksud untuk mengatur keamanan dalam
wilayah kerajaan, dan mengurus soal-soal mengenai kejahatan
yang berupa pembegalan, pencurian, pernbunuhan, pelanggaran

26 Periksa Babad PtJcina. milik Djapdiputra. MS Sonobudoyo no A/2 . 4Sa .

12

perjanjian hutang-piutang dan lain sebagainya.2 7 Petugas Gu-
nunglah yang diharuskan mengurus dan menyerahkan fihak-fihak
yang tersangkut kepada dinas yang bertugas memeriksa <lan
mengadili.

Pejabat-pejabat birokrasi tidak mendapa imbalan jasa beru-
pa gaji, tetapi sebagai pengganti jerih payah dari raja mereka
mendapat gaduhan atau pinjaman tanah, sebagai tanah lungguh.
Dari hasilbumi tanah tersebut para pejaba dapat membiayai
keperluan hidupnya. Sudah barang tentu tida k semua hasil tanah
lungguh tersebut menjadi bagian dari pejabat tersebut. Sebagian
dari hasil harus diserahkan kepada kas kerajaan. Tidak hanya
para pejabat birokrasi yang mendapat imbalan jasa berupa tanah
lungguh, tetapi para bangsawan keluarga raja 1uga mendapatnya.
Dalam Serat Pustaka Raja Puwara disebutkan bahwa nenek raja
(Ratu £yang) mendapat tanah lungguh sam a dengan tanah
lungguh ibu dari r.tja (Ratu /bu) dan dari istri raja ( Ratu
Kencana) yalah masing-masing l 000 karya, sedang tanah lungguh
Adipati · Anom adalah seluas 8000 karya 28 Masing-masing
Wedana Lebet mendapat tanah lungguh seluas 5000 karya. Tanah
lungguh Wedana-wedana Jawi tidak sama lua nya, tetapi tergan-
tung dari luas daerah yang diperintahnya Sebagai contoh
misalnya Wedana Bumi dan Wedana Bumija masing-masing
mendapat 6000 karya, sedang Wedana Siti Ageng Ki wa dan
Wedana Siti Ageng Tengen masing-masing mendapat 10.000
karya.29 Baik Patih Lebet maupun Patih J awi masing-masing
mendapat 20. 000 karya.

Bahwa jabatan lain yang lebih rendah juga mendapat tanah
lungguh sebagai imbalan jasa, tenn uat dengan terperinci dalam
Serat Pustaka Raja Puwara. Antara lain dapat disebut seperti
jabatan Pecat Tanda yang mendapat tanah lungguh 4 75 karya;
Tanda · Man tii mendapat 475 karya; Rangga mendapat 350
karya; Demang mendapat 200 karya, sedang Pangalasan men-

27 Meqenai S1.rat Ana•r Gwqi,,., di sampin1 St!f'• t AttU•' lainnya, seperti Serat
Ana•r N•-"' Prtldata Dawm dan Serat Anaer S•dlua , tercantu m da lam buku
T .Root:da , /a - l w W•tte11, Anulerdam, 1844. Mer11onai pembunuhan dalam
PINI' miaalnya, pwiksa S•rat Anaer G""""'· fasa l 83 dalam T.Roorda , Op.Cit.,

l 11.
lS Pcri kssa S erat Punalul Ra/a Pu-ra datam J.Brandos . O p.Cit., 147 ju11 Srrat

Wadu A ff dalam Ibid., 191.
29 . Pustalc4 Raia Pu_,.a, Loe.Cit.; Srrat Wadu Aii. Loe.Ct

13

dapat 112 karya. 30 Mungkin sekali tcn:iga-tenaga yang belum
merupakan pejabat tetap, dalam pengertian masih dalam status
belajar ( magang), mendapat sekedar irn balan jasa dengan hasil
bumi atau dalam bentuk uang, terutama sewaktu peredaran
mata-uang mulai meJuas dalarn abad ke 19.

3. Kedudukan dan Kekuasaan Rafa 1

Raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah keraja-
annya. Kesahan (legitimacy) kedud~kan dan kekuasaan raja di

dapat karena warisan rnenurut .tradisi Apabila pada masa

didirikannya kerajaan, oleh Panembahan Senopati pada tahun
t 575, otoritas raja Jebih banyak didasarkan pada charisma dan
kelebihan kemampuan pribadinya, pada masa-masa kemudian
otoritas raja telah diinstitusikan menjadi tradisi.31 Dengan
demikian pengangkatan raja baru, lcbih didasarkan pada keturun-
an atau hak waris menurut tradisi. Hal ini sudah barang tentu
tidak menghilangkan kenyataan, bahwa ada juga di antard
raja-raja tersebut yang mempunyai kecakapan memerintah, ke-
beranian dan kepribadian maupun sifat-sifat yang baik.

Menurut tradisi istana, sebagai pengganti raja ditetapkan
putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja
dengan istri perrnaisuri (gurwa padmiJ. Apabila permaisuri tidak
mempunyai putra laki-laki, maka putra laki-Iaki tertua dari istri
selir (garwa ampeyan) dapat diangkat sebagai pengganti raja.
Apabila kedua-duanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki
dari raja, paman atau saudara tua dari 'ayah raja sebagai
pengganti. Penyimpangan dapat terjadi apabila caJon yang ber-
hak, tidak memenuhi syarat sebagai raja, seperti mempunyai sakit
ingatan ataupun cacat badan. Penyimpangan dari tradisi, baik
disengaja ataupun tidak disengaja dapat menimbulkan ketidakpu-
asan di kalangan para bangsawan dan bahkan dapat menjurus
kearah intrik dalam istana dan pertentangan intern para bangsa-
wan.

Dalam hubungan ini kepribadian dan sifat yang baik mau-
pun kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar

30 Pusralca Raja Puwara Op.Cit.. 147-148.
31 Mengenai citi-citi kepemim pinan charismalis dan olorilas trndisionil. periksa

R.B~nJix .Wax Weber An f ntt!llecrual Porrrair. New York . 1962 . 2'18 Jan

scterusny~ .

14

r --

l' er pu la ... ,i:tn

d.toral hrli: L un;..: 1 <l.in

l 'I bd aan 'ln1·1;!~'alan

tt ' rah ""' l' ur h:i1 ala

Jtas oto ntas r<ija. Dalam kt!adaan dcmiki n loyali tas bait t.bri - - - -

kalangan ist ana. para pejabat biruk.rasi Lian ra ky;1 t p:Hla umurnny:1
dapat terjaga . St:baliknya sifat dan timh1ka n ti<lak baik dari 1:ija
dapat menimh ulkan ketegangan dalam 1sta na atau pun rus;;
ketidakp uasan. Timlakan dari raja yang m ;.!nyinggung golongan
tertentu dalam masyarakat kerajaan, dapat pula mt:nimbulkan
kebencian dan penentangan. Tindakan Amangkurat I dalarn
tahun 1667 dengan mengasingkan pegawa1-pegawai tinggi istana
ke suatu desa di luar kota, diantaranya aclalah Wirojuyo yang
menjabat se bagai Tumenggung Kutagara dan Wiromenggolo
seorang aclik dari Pangeran Purboyo;12 m em bawa ak.ibat timbul-
nya kekec~ waan di antarn pant bangsa wan. Kekeruhan ini
ditam bah dengan pembunuhan krhadap sejumlah ulama yang
dituduh menghasut Adipati Anom menentang raja, men1pakan
salahsatu sebab pemiha.kan Raden Kajoran atau Panem bah.an
Romo pada Trunojoyo untuk meruntuhkan kekuasaan raja.

Raja-raja Mataram memakai gelar Penembahan, Susuhunan
(Sunan) atau Sultan. Agama ' Islam diangkat menjadi agama
kerajaan. Pemakaian gelar Sayidin Panatagama seperti narnpak
pada re ntetan gelar yang dipakai oleh Susuhunan, raja-raja
Surakarta, demikian pula oleh Sultan, raja-raja Yogyakarta,
menunjuk.kan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka
agam a. Penggunaan gelar Khal(fatullah seperti terlihat pada
rentetan gdar Sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur
keag;.unaan c.lari hdudukan raj4l. 33 Dengan tidak mengurangi
pcra11a11 agama Islam yang kuat dal·am kehidupan istana, nampak
pula bahwa pandangan terhadap kedudukan raja-raja Mataram
masih diJekati oleh unsur-unsur kepercayaan pra lsll!m. Synk.retis-
me ini nampak m isalnya pada penarikan garis geneafogi raja-raja
Mataram ke atas sampai pada dua cabang nenekmoyang, yalah
cabang · kana n f panengen) sampai pada nabi-nabi dalam agama
Islam dan cabang kiri (pangiwa) yang berakhir pada figur
dewa-de wa agama Hindu .34

32 Dagh - Rrgisrrr, gehauden int Caueel Buta~ia v~ nt pusserrnde dau tu plart.n "'"
ovrr f rlled Neder/andu-Indie. (untuk scl•niutny a Da;gh - Reg~ter). tannal 14

April l667 .
33 Mengenai gelar r:oja-raja Mataram. khususnya raja-raja Surakarta .:I.in Yog}ik:trt~.

da.l.am hubungann ya ;fen1an Islam , pceriksa L W.C. Van d~n Berg , "De
Mohammcdaansche vorsten in Ncderl•rndsch - lnJ1c 0 '. BIO, Lill. 1901. 11 25 .
.34 f'eriks. Poettlko Sera: BabGd Tanah D!awi, wlwit M ki n!( Na hi Adam doemoe/(i in!(
Tahoen 16 4 7. 's Gravcnharc. 1941.

!5

Raja dipandang sebagai pusat kosmos dan dari raja tcrpan.:ar
kekuatan ya.i1g bcrpengaruh pada alam maupun masyaukat
sekitarnya. Penempatan raja 'it:b~1gai kerurunan nabi-nabi dan
dl!\-Va-dcwa d1maksud i.mluk memperkok(•h kesahan fli:girimuc i '
s~hagai rnia. Anggapan 1111 dikaitkan di;:ngan kepen.:ayaan lll4!J ~

um rakyat t~11rnng wahyu raja (pulun~ ruruJ dan kon~t>p rt:11t Jng

pcwar.is kcturnnan darah raja (!rahing ku.mmu rembcsing maJ111.
Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan. hahwa han ya
orang yang masih mempunyai clarah rajalah yang dapat men1adi

raja. Meskipun seorang humo nurns sebagai pendiri suatu

ke.rajaan secara lahiriah hanya anak orang tingkat bawahan .
namun orang tersehut dianggap tentu!ah masih keturun.an darah
dari raja-raja pada masa yang larnpau. Dala.m hubungan ini perlu
disebut pola anggapan tenrang lahirnya seorang putra raja Jengan
wanita dari kalangan rakyat biasa, sei~crti diketemukan dalam
cerirn Jiu6ad atau pun dalam cerita Pewayangan.

Pandangan rakyat terhadap raja seperti tersebut di aras iebih
mrmperkuat otoritas raja dan seba.liknya memungkinkan raja
untuk menuntut loyaJitas sepenuluwa <lari rakyat. Di dalam k.itab
Wu!arcg Reh. yang mcnurut anggapan umum dikarang oleh Sunan

Pakl.1buwonno IV. ccrcantum ajaran yang menekankan agJr

rakyat mengabtli dengan scpcnuh hati pada raja; raja- dianggap
sebagai wakil T uhan clan mengabaikan perintah raja sama denga n
mengabaikan perintah Tuhan: rakyat digambarkan sebagai sam-
pah tcrapung di lautan, yang menurut gelombang akan dibawa ke
mana pun-.35

Ideal mengenai raja yang baik disarankan untuk menja<:1i
pegangan bagi raja yang memerintah. Ajaran mengenai hal ini
terutama tercantum dalam kitab Asta Brata yang diambil dari
wejangan-weja.ngan daJam cerita pewayangan:36 Namun dalam
sejarah raja-raja Matararn nampak, bahwa tidak semua <lari
mereka mematuhi tuntunan itu. demikian pula tidak memprnk-
tekkan · pedoman cara memerintah yang baik seperti tercantum
dalam k.itab Nii! Praia.3 7 Sifat personal dari raja sangat menentu-
kan bai.k dan buruknya pelaksanaan pemerintahan keraja.an. Raja

3S . Scrat WuiJ'Tg Rel:. JaSJn Dalem Sri Sumhunan Pakubu.,..'tlna H". S•l• . 1963 .
10-11.

36 . Socmodirdjo . S~rar Asra Brara Wi11~dar arau Serar Asm Lo kapqla . Jo1iak•rt "

19311 .

.l7. hriksa k1tab Paniri Praja. MS Reks.lpuuaka , no.20

16

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam k~rajaan tercermin
dalam kata ingsun (aku) di dafam angger-ankger (peraturan)
kerajaan, seperti "ora ingsun li/ani" ( tidak kuperkenankan ),
" bcJkal ingsw1 patrapi paukuman " (akan kujat uhi hukum an) dan
sebagainya .38

Kewibawaan raja diperbesar dengan adanya benda-benda
pusaka kraton yang dianggap kerarnat. Anggapan tentang adanya
hub ungan mitis antara raja-raja Matararn dengan Ratu Kidul
(De wi Lautan Selatan) menempatkan diri raja tidak hanya
sebagai manusia biasa, tetapi manusia yang mempunyai kemam-
puan dan kekuatan di atas kodrat. Menara (panggung) Sangga-
buwana di dalam komplex istana Surakarta menurut kalangan
istana dahulu dipergunakan sebagai tempat pertemuan antara
Sunan dan Ratu KiduJ. Tradisi upacara labuhan disertai
saji-sajian di pantai laut Selatan, seperti dilakukan oleh Kasultan-
an Yogya.karta, menunjukkan masih dipeliharanya hubungan
antara kerajaan manusiawi dengan kerajaan roh halus (lelembut )
tersebut. Anggapan adanya hubungan akrab tersebut diperkuat
dengan penciptaan tarian Bedaya Ketawang yang menggambar-
kan pertemuan antara raja-raja Mataram dengan tokoh mitis
terse but.

Adanya synkretisme antara agama Islam dengan kepercaya-
an pra Islam, seperti Hinduisme, Animisme clan Dinamisme, di
lingkungan kraton, juga narnpa.k pada upacara-upacara lain dari
kerajaan, seperti upacara Grebeg 39 yang dijatuhkan pada Hari~
hari Besar Islam. Penggelaran benda-benda keramat dengan
sebutan Kyai seperti Kyai Plered (tombak), Kyai Sengkelat
(keris), Kyai Tunggul Wulung (bendera), Kyai Gunturmadu dan
Nagawilaga (gamelan perayaan Sekaten di Yogyakarta) menun-
jukkan unsur dinamisme yang mempersonifikasikan kekuatan
dalam benda.. Bagaimana pun juga semua tradisi dalam istana
dimaksud untuk memperkokoh kedudukan raja.

Sudah disinggung di muka bahwa dalam melaksanakan
kekuasaannya di wilayah kerajaannya, raja dibantu oleh pejabat-
pejabat birokrasi. Kepala-kepala Daerah sebagai wakil dari raja
mendapat sebagian kekuasaan dari raja un t uk m~ngurusi dan

38. P~iksa kum pulan A ngger-anaer dalam tulisan I . Roorda, Jawuznsche W<!Nen ,
Amsterdam, 1844, passim.

39 M<!ngen.ai perayaan G r<?beg antara lain periksa tul inn J.Gron eman . ~ Garebeg ';
re Ngayogya karta. Den Haag, I 89S .

17

mengat ur wilayah yang ada di bawah jurisdiksinya. Scmentar;i
da ri mereka diambilkan dari lingkungan keluarga terdekat ra1a.
dari para bangsawan lainnya atau pun orang-orang yaang berjasa
dan mendapat kepercayaan dari raja. Pengangk.atan orang-orang
yang dekat pada raja dimaksud untuk menghindarkan kemung-
kinan timbulnya sikap penentangan. Nampak jelas bahwa ke-
kuasaan besar dari raja memungkinkannya untuk memilih pe-
jabat-pejabat yang sesuai dengan keinginannya. Dengan kekuasa-
annya, raja dapat mengangkat rnernindah atau pun memecat
pejabat-pejabat dalam kerajaan.

Meski pun di sarnping raja terdapat semacam dewan
penasehat yang anggotanya antara lain terdiri dari para pa-
ngeran yang telah berpengalaman, narnun kekuasaan raja sangat
menentukan dalarn rnengarnbil keputusan-keputusan penting,
seperti dalarn pengangkatan dan pemecatan pejabat-pejabat tinggi
kerajaan, dalarn mengadili kejahatan-kejahatan, dalam meng-
umumkan perang dan sebagainya. Syarat-syarat pengangkatan
dan kenai.kan tingkat para pejabat yang terutama adalah kesetia-
alinya terhadap raja dan jasanya terhadap kerajaan. Dalarn Babad
Pacina disebutkan, bahwa pada waktu Kraton Kartasura diduduki
oleh laskar Cina yang dibantu oleh prajurit-prajurit pengikut
Raden Mas Garendi pada tahun 1742, raja Pakubuwono II
terpaksa mengungsi menuju Ponorogo. Waktu tiba di Magetan,
Sunan memerintahkan pada Bupati Magetan Citrodiwiryo untuk
memanggil Raden Suputro dan Raden Mertoloyo yang waktu itu
berada di Madiun. Kedua orang ini oleh Sunan akan diutus ke
Surabaya untuk bertemu dengan penguasa di Surabaya. Ki
Sawunggaling dan Ki Wirosroyo dan memberitahukan, bahwa
Sunan telah meninggalkan kraton Kartasura. Di dalam surat yang
dibawa oleh kedua orang utusan itu juga disebut, bahwa Sunan
telah menaikkan pangkat disertai gelar dan nama baru kedua
penguasa di Surabaya tersebut. Ki Sawunggaling menjadi Tu-
menggung Seconegoro, sedang Ki Wirosroyo menjadi Tumeng-

°gung Sastronegoro . 4 Kenaikan tingkat tersebut diberikan karena

kedua pejabat tersebut selalu menunjukkan kesetiaan pada raja.

Fakta lain mengenai pengangkatan orang yang berjasa pada raja
dengan pemberian gelar dan nama tertentu terdapat juga pada
masa Perang Melawan lnggris (Geger Sepei) di Yogyakarta pada

40. Sabad Pa.:ina. milik Wtradipraja ( MS Sonobudoyo no A / 2 . 11.

18

t JhLl n I ~ I 2. Kart::na jasa :-.t:orang Kapten Cma: bernama Tan J1n
Sing pada Sultan cukup besar selama perang itu. maka pada
tahun 1813, Sultan telah mengangkatnya menjaui Raden Tu-
men ggung Secondiningrat .·41 Fakta-fakta demikian banyak dapat

dijumpai baik dalam swnber Babad maupun dalam sumber

Kompeni Belanda. Dala.m hal-hal tertentu karena raja tertarik
hatinya, maka orang dapat juga mendapat betas kasihan raja
untuk diangkat dalam kedudukan yang tinggi(angsal sihing
narpv.Li sinengkakaken ing ngaluhur). Sebalilmya raja juga dapat
menjatuhkan huJcuman mati terhadap orang ataupun pejabat
yang melakukan kesalahan besar terhadap raja, seperti usaha
melakuk.an pembunuhan terhadap raja atau melakub.n pembe-
rontakan.

4. Hubungan antara Pemerintah Pu.sat dengun Pemerintah

Daerah

Salah satu syardt yang pen ting untuk menciptakan hubung-
an baik antara pemerintah pusat ker.tj dan pemerintah di
daerah-daerah adalah tetap adanya kewibawaan.ra,ia di satu fihak
dan tetap terpeliharanya loyalitas penguasa-penguasa daerah di
lai tf.fihak . Telah disinggung di muka, bahwa dalam hubungan ini
raja me11gadakan selek!i terhadap orang-orang yang akan diangka t
sebagai Kepala Daerah. Loyalitas terhadap raja menjadi syarat
mutlak untuk sc tiap pengangkatan. Dalam sejarah kerajaan
Mataram nampalc sekali, bahwa -hubungan antara pusat dan
dacrah tidak selalu berjalan baik. Hal seperti ini terjadi terutama
apabiJa raja yang sedang memerintah melakukan tindakan-tindak-
an yang menyimpang dari syarat-syarat yang di harapkan untuk
pemerint.1han dan penggunaan kekuasaan dengan baik. Di lain
fihak dapat pula terjadi, bahwa ketegangan antara pusat dan
daeran disebabkan karena adanya keinginan penguasa daerah
untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat Keadaan seperti itu
dapat diketahui misalnya dalam jaman pemerintahan Sultan
Agung, pada waktu Adipati Pragola dari Pati berusaha untuk

4 1. C .Poenaen , "Ame nakoe Boewana II (Scpoeh) . Nga)Ogyokarto's Tweede Sod .
tan ", BXJ, LV Ill, 1905, l79 dlln seterusnya ; juiia periksii A .••n Marie "iJe
Groep der Europeaner. in Nederlands Indie, iets o ver ontstnan en groc i".
lncJvnHill . Th . Ke V. no . 2. Septcm~r 1951 , 102.

l9

mdepaskan diri dari pusat dengan mengadakan penentangan
terhauap raja.

Justru karena kemungkinan-kemungkinan tirnbulnya penen-
tangan dari penguasa <laerah, raja mengadakan sistim pengawasan
yang teliti. Keharusan bupati-bupati daerah untuk menghadap
raja pada hari·hari upacara Grcbeg adalah salahsatu cara untuk
mengetahui loyalitas mereka. Tidak hadir dalarn upacara tersebut
tanpa alasan yang jelas. akan menimbulkan kecurigaan pada diri
raja. Apalagi bilamana· ketida.kha<liran itu terjadi sarnpai berkali-
kali tanpa keterangan. Dalam menghadapi keadaan sepcrti itu raja
biasanya mengutus seorang pesuruh (g,mdek) untuk menanyakan
sikap sebenarnya dari Penguasa Daerah tersebut. Di samping
gandek adakalanya raja mengirimkan telik sandi khusus. untuk
menyelidiki tingkah-Iaku dari pejabat yang dicurigai. Apabila
temyata bupati daerah tersebut melakukan persiapan-persiapan
untuk mengadakan perlawanan terhadap raja, raja mengirim kan
seorang utusan yang sekaligus menjadi kepala (senapati) dari
pasukan bersenjata yang menyertainya. Utusan ini diberi tugas
oleh raja untuk menginsafkan bupati yang akan memberontak
tersebut, tetapj a..pabila~ usaha 'itu gaga! ia diberi kuasa oleh raja
untuk menundukkannya dengan kekuatan senjata. Type utusan
seperti ini, juga disebut duta ngrampungi (duta yang bila perlu
memmdukkan dengan berperang), banyak dapat dijumpai dalam
· sejarah kcrajaan .Mataram. Bagaimana pun juga tindakan tersebut
merupakan. salahsatu cara untuk mengadakan pengawasan ter-
hadap penguasa-penguasa daerah dan menghancurkan kekuatan-
kekuatan yang akau menentang kekuasaan raja.

Di samping keharusan penguasa-penguasa daerah untuk
menghadap raja sebagai bukti loyalitas pada waktu-waktu yang
ditcntukan, keharusan rnemberi upeti kepada raja juga merupa-
kan cara untuk mengadakan pengawasan. Peilyerahan upeti
(glondong pengareng-areng) kepada raja merupak.an hal yang
tidak boleh diabaikan.

Cara lain yang dilak"llkan untuk rnengecilkan kemungkinan
timbulnya sikap perientangan terhadap raja adalah perkawinan
politik. Penguasa daerah yang cukup kuat dan mencoba untuk
melepaskan diri, oleh-raja didekati dan diminta untuk datang ke
k.raton. Penguasa daerah tersebut disuruh tinggal lebih lama di
kraton dan diizinkan untuk kawin (mendapat triman) dengan

2\J

seorang putri kraton . Ketika Madura <l taklukan oleh Sultar1

Agung pada tahun 1624 seorang pangeran Madura bernama

Prasena, yang dikhawatirkan pada waktu kernudian akan mem-

perkuat diri lagi untuk rnengadakan penentangan , oleh raja

dih aruskan tinggal di kraton Mataram Di kratou. Prasena

mendapat perlakuan baik dan dikav:inkan dengan putri kraton

Ratu lb u. Baru setelah terbukti mcnunjuk an loyali tas paua raja,

Prasena diperbolehkan memerintah Madura. bahkan <libt:ri nama
baru Pangeran Cakraningrat (I}.42

Un tuk menghindarkan kernungkinan timbulnya kekuasaan

yang kua.t dari bupati-bupati daerah, pemir dahan tugas seringkali

dilakukan. Dalam hubungan ini perlu dlingat bahwa kemungkin-

an timbulnya penentangan di daer-.1h-daerah yang Jebih jauh dari

knton adalah Iebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah

yang ada di dekat kraton. Oleh karenanya pengawasan terhadap

penguasa daerah yang jauh dari pusat dilakukan lebih kt:tat.

Dapat dibayangkan bahwa kekuasaan raj a terasa makin mc:nipis

di daerah-daerah yang lebih jaµh Ietakn ya. Penguasa-penguasa

daerah mempunyai kekuasaan dan pengaruhnya cukup h.esar di

daerah jurisdiksin ya. Kehidupan penguasa daera11 adalah mirip

dengan kehidupan raja dala.m ukuran lebih kecil. Mereka juga

mem punyai lam bang-lam bang kebesaran dan mempunyai peng-

ikut bersenjata. Sering diadakannya pemmdahan tugas ada1ah

cara yang efektif u ntuk menghaJangi makin besarnya kekuasaan

bupati daerclh. ·

Fakta-fakta h.istoris dalam abad ke 17 sangat jelas memberi-

kan bulcti, justru karena pada masa ·itu pengaruh Belanda

terhadap ke bijaksanaan politik raja belum terasa. Antara lai11

dapat · disebut pemindahan-pemindahan tugas yang kerapkali

dilakukan bagi penguasa daerah di Jepara. Pada tahun 1647

Bupati Wedana Pesisiran Tumenggung Wirosctyo telah men ggan ti-

kan penguasa yang lama Tumenggung Mertonoto, tetapi pada

tahun 1653 Wirosetyo telah dipindahkan lagi untuk memcgang

jabatan lain yalah menjadi penguasa di T egaJ. Setelah tmtuk

beberapa waktu berkuasa di Tegal Wirose tyo dipindahkan lagi ke

Jepara. Tetapi kemudian temyata ba hwa ia dipindahkan lagi

41 Kcsctlaan Panceran C.kraoin&ral I terhadap ra;. Mataram terbukti, ba.hv.-a i~
-1111"' dalam menjala.obo pcrintah raja untuk ti.rtem pur mela\Wn pem brontak
Panceran Allt di Alun-alun Plu•t pada tahuo 16'7: periba R .Maurenbrecher
"Tja kta(adi)nincnt , Vontenhun van Madoera " , TBG, II, 188 9; 29 -4.

21

u11ll1i- m~111angk.u Jtl i"'d.- ,; il..Ji u 1 "r.il u 11 . ~ nl ..ll tg :-.cb<.1g..t1 pi: n ~ ~ . ­
Li

a~ baru Ji Ji::para diangb t Reksomenggolo. ~am un baru

mendw.luki jabalan it u be bc.;rapa waktu lamanya Reksomenggolo

telah dipindahkan untuk diganti olch Wirodikoro. Pada waktu

kemudfan Wirouikoro tidak mendapat perhatian raja dan pada
tahun 1677 di~nti oleh Wongsodipo.4 3

Sudah uiscbutkan, bahwa raja mempunyai orang-orang yang
Jitugaskdn sebagai tclik sandi di daerah-daerah. Di samping itu
pengiriman pejaba.t-pe.jabat istana ke daerah-daerah dimaksud
pula untuk mengetahui dari dekat keadaan pemerintahan daerah.
Pejabat-pejabal lersebut tliberi tugas juga meneliti cara kerja
penguasa daerah dan memperingatkan apabila mereka mengabai-
kan tugas-tugas yang harus dila.kukan, seperti tugas pengumpulan
pajak-pajak yang sudah ditentukan untuk diserahkan ke pusat.
Sebagai ilustrasi yalah apa yang dilakukan olch dua pejabat pusat
Nitinegoro tlau Wirojoyo pada tahun 1664, yang telah diperintah-
kan oleh raja Amangkurat I untuk melawat ke daerah-daerah
pesisiran mulai ·dari Gresik sampai Jepara, dengan tugas untuk
memaksa semua bupati pesisira.n agar menyerahkan bea-cukai
y~g <.lidapalnya ke kas kerajaan .~4

T erang.lah bahwa pelbagai cara telan dilakukan oJch raja
se.bagai penguasa pnsat kerajaan untuk menjaga hubungan yang
stabil antara pusat llan dacrah. Pclanggaran-pelanggaran yang
tlilakukan oleh penguasa daerah yang dapa.t menggoyah.kan
hubungan pusat dan daerah akan mendapat hukuman dari raja.
Pembiayaan hidup raja bescrta kcluarganya, demikian puJa
pejabat-pejabat dalam istana tergantung pada penghasilan yang
dikumpulkan dari daerah-daerah, dalam bentuk penyerahan hasil
burni atau pajak ke kas kraton. Namun sebagai jasa balasan raja
dengan kekuasaannya memberi perlindungan, memelihara ke-
amanan dan ketertihan di seluruh wilayah kekuasaannya. Di
samping itu pcmerintah p\1sat kcrajaan rnengarn hil-alih kesukar-
an-kesukaran yang tidak dapat tiihadapi se·ndiri oleh pemerintah
daerah, seperti misalnya tertimpa bahaya alam, tirnbul percek·
cokan antara penguasa daerah satu dengan yang lain, kedatangan
geromboJan penjahat yang mengganggu keamanan rakyat suatu
daerah dan lain sebagain ya. Pemerint:.th pusat kerajaan juga

43 . B.Schrieke. Op .Cit.. I 98 .
44 Oag l1 - R~!Jlster, 1664 . 520 .

22

mem beri fasilitas berupa pembuatan bangunan-bangunan umum
yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah,
seperti pembuatan jembatan-jembatan besar, jalan-jalan besar,
gudang-gudang bandar dan lainnya.

Untuk memelihara tatatertib di seluruh wilayah kerajaan,
dicipt-.kanlah peraturan-peraturan (angger-angger) yang harus
ditaati oleh seluruh penduduk. Ketentuan dalam Serat Angger
yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang bepergian _harus
membawa surat keterangan (layang-padang),45 tidak lain adalah
untuk menertibkan dan mernudahkan pengawasan penduduk
yang melawat dari daerah satu ke daerah lainnya. Sudah
disinggung pula di rnuka bahwa abdidalem Gunung yang diserahi
tugas kepolisian a.kan menangani dan mengurusi kejadian-kejadi-
an yang mengganggu ketertiban urnum dan keamanan penduduk
Dengan demikian nampak bahwa terdapatlah pertukaran jasa
antara pemerintah pusat kerajaan dan pemerintah daerah, meski-
pun seringkali narnpak pula bahwa dalam pemerintahan seorang
raja tuntutan pada arus jasa ke pusat Jebih besar dari pada apa
yang diberikan oleh raja kepada daerah.

5. Susunan Masyarakat Kerajaan

Secara garisbesar masyarakat dalam kerajaan Mataram ,
tennasuk juga setelah dibagi menjadi kerajaan-kerajaan Surakarta
dan Yogyakarta, dapat dibagi menjadi dua bagian: Pertama yalah
lapisan atas atau discbut lapisan orang besar ( wong gede, priyayi
luhur), yang sebagian besar terrnasuk golongan yang memerintah.
Lapisan yang kedua adalah lapisan bawah yalah rakyat biasa
(wong cilik, kawula a/it) yang jumlahnya 1auh lebih besar dari
Japisan atas dan merupa.kan golongan yang diperintah. Lapisan
atas rneliputi raja beserta para bangsawan keturunan raja dan
pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Pejabat-pejabat birokrasi di unit
pemerintahan tingkat terbawah seperti di kalurahan tennasuk
Japisan wong cilik. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat
pejabat-pejabat birokrasi tingkat menengah yang ~empunyai
status se bagai priyayi juga, meskipun lebih rendah dari lapisan
atas yang disebut di muka. Termasuk dalam kategori ini adalah
pejabat-pejabat birokrasi tingkat menenga h pada dinas-dinas

45 .
Perlksa T. Roorda, Op.Cit., passim.

23

dalam pemerintahan pusat kerajaan ataupun pada unit pemenn-
tahan daerah kabupaten.

Nampaklah bahwa 1apisan atas terdiri dari golongan bangsa-
wan keturunan darah raja, bangsawan karena pengangkatan. iuga
pejabat-pejabat birokrasi tingkat atas. Dari go1ongan keturunan
darah raja masih dibagi-bagi menurut derajat keturunan, yang
masing-masing mempunyai status dan prestise sendiri dalam
masyarakat .46 Dapat dimengerti bah wa dalam masyarakat kcraJ<i-
an, status priyayi menjadi idaman setiap orang, justru kare na
status priyayi dianggap lebih tinggi dan terhormat dan pada
status golongan lainnya. Kecuali bangsawan keturunan oan
raja-raja Mataram, di daerah-daerah terutama di daerah Pesisiran
terdapat bangsawan keturunan dari dinasti sebelumnya.

B. KERAJAAN BANJAR.

1. Struktur Pemerintahan

Dalam urusan pemerintahan kerajaan, Sultan dibantu oleh
seorang mangkubumi atau patih yang bertindak sebagai kepala
pelaksana pemerintahan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh
seorang bangsawan keluarga dekat dari raja, seperti putra atau
saudara dari raja. Susunan jabatan di bawah mangkubum i
mengingatkan kita pada jabatan-jabatan di dalam kerajaan Jawa.
Pengaruh Jawa terutama pada abad-abad ke 16 dan 17 cukup
terasa dalam kerajaan Banjar. Pengaruh ini nampak seka1i pada
gelar-gelar para bangsawan, gelar jabatan dalam birokrasi keraja-
an, organisasi pemerintahan, tatacara maupun pada cabang-
cabang seni istana.

Di bawah jabatan rnangkubumi terdapat jabatan-jabatan
mantri panganan, mantri pangiwa, mantri bumi dan sejumlah 40
orang mantri sikap: Tiap-tiap mantri sikap ini mempunyai
petugas bawahan sebanyak l 00 orang. 4 7 Mantri panganan dan
mantri pangiwa mempunyai tugas mengurusi bidang kemiliteran.
Mantri bumi dan mantri sikap bertugas untuk mengurusi perben-
daharaan istana dan pemasukan pajak sebagai penghasilan keraja-

46 . Ad11.tnchrbundd, XIV (Java en Madoera), 's Gravcnhagc , 1917 . 137 dan
seterusnya. Juga " Javaansche Titels " , TN!, IV , 1846. 2 S4 dan setuusn ya .

47 Amir Hasan Kiai Bondan , Suiuh Sed/arah Kalimanran. Baniarmasin . I 9S 3 14'1
dst .

24

an. Pard man tri tersebut adakalanya berasal dari rakyat biasa
)'ang karena kecakapannya oleh raja diangkat sebagai pejabat
dalam istana. Umumnya mereka memakai gelar kyai atau
cumcnggung.4 8 Selain itu mangkubumi m aslh didamping1 oleh
para 1umggapit mangkubumi yang terdin dari penghulu yang
bertugas scbagai pt:muka agilma, patih ba/1 1wrilz kuwi11 dan
patih mt1hur. yang masing-masing bertugas ·e baga i hakim dalam
istana.4 ·~

Hika yat Carita Raja Banjar dan RaJa Kota Waringin 5 0
memberikan uraian terperinci mengenai jabatan-jabatan daiam
kerajaan Banjar sebelum a bad ke 19. Di sa mping jabatan-Jabara n
tersebut di atas, yang lebih terutama berkedudukan sebagai
pejaba.t birokrasi dalam pemerintahan, raja mempunyai kelom-
pok-kelompok pejabat khusus untuk mengurusi rumahrangga
istana. R aja denga n keluarga terdekat ( kadang hajiJ seperti ratu
ibu dan putra mahkota bertempattinggal d.alam istana. Untu k
menjaga keamanan istana ini raja mempuny 1 kelompok petugas
yang disebut kdompok sarawisa. Kelom p0 k m1 mempunya.1
anggota sebanyak 50 orang dan dikep'1lai oleh seorang pejabat
yang disebut sarabraja. Karenll kclompok ini bertuga~ dafarn
bid.ang keamanan , kemungkinan sekali scc;..ra hierark.is mereka
berada di ba wah wewenang mantrr panganan dan pangiwa
Kelompok sarawisa tersebut menempatka markasnya di pa-
gungan. · sebuah bangu nan tinggi dalam ko mple x istana., Dari
pagungan ini alun-alun dapat dilihal dengan Jdas.

Tugas m engurusi dan membersihkan balairungsan dan sitr-
luhur diserahkan pada para petugas mandung yang beranggotakan
SO orang dan dikepalai oleh pejabat raksuy uJt.. Pada saat-saat raj a
dihadap oleh para pcmbcsar kerajaan, raja dikawal oleh kelom·
pok pasukan pengawal yang bernama kelontpok n uurtagars1.m
yang berjumlah 40 orang dan dikepalai ole h pejabat sarayw111.
Kelompok petugas yang diserahl tugas memelihara alat-aJat
senjata adalah Stll'agani. Tugas mereka kecuali memelihara alat-
alat senjata api seperti yang berupa senapan dan m eriam. Juga
alat-alat senjata lain seperti tombak. keris, parang. panah, perisai

48 J. RN, Hi"4iat Bandiflr, Dus. Loeide n 1968, 19'5. glo,,. ~. 56~

49 Ibid 440-441

so Ibid . 228 d:n.

25

dan lainnya. Kdompok saragani ini di bawah seorang kepala yang
disebut saraciipa atau juga disebut v.:angsanala. 5 1

Tugas 111engurusi upacara-upai.:ara kcrajaan dipercayakan
pada kelompok petugas khusus di bawah pimpinan seoran~!
pejabat mangumhara. Dalam upacara-upacara kerajaan ini raja
didampingi oleh para rokhaniwan yang disebut orang mawurgu,
sedang yang diserahi rnembawa benda-benda upacara Jambang
kebcsaran raja seperti payong bawat, tombak, tikar, tempat
rokok dan lainnya, adalah kelornpok pamarakan atau pangadapan
yang dikepalai oleh pejabat rasajiwa. Karena kelompok pamarak-
an yang beranggautakan 50 orang itu dapat dikatakan selalu
dekat dengan raja, rnaka mereka sering pula bertugas sebagai
pesuruh untuk menyarnpai.kan perintah raja atau bah.kan me-
layani apabila raja sedang bersantap. Masih perlu disebut kelom-
pok pergamelan yang ditugaskan menyempurna.kan, mengem·
bangkan', dan mempergelarkan seni tari, game!an dan pertunjukan ·
lain di dalam istana. Kelompok seniman ini dikepalai oleh pejabat
astapranu. 52 Mefl.gmgat bahwa istana raja·raja Banjar dipc::rleng·
kapi dengan peralatan yang berukiran indah, demi.kian pula
banyaknya hiasan yang diantaranya berlapis emas dan bertabur
berlian, ma.ka dapat dipastikan bahwa seniman·seniman ukir
dankerajinan tangan terdapat pula di istana raja. Berhubungan
dengan keg:emaran raja·raja Banjar pergi berburu, maka terdapat
pula kelompok petugas yang khusus mcngiring raja selarna
berburu di samping tugas untuk menangkap binatang hutan
lainnya. Kelompok petugas ini .disebut ruhaburu, sedang kepala-
nya d.isebut pejabat puspawana. Para petugas yang mengurusi
pekerjaan-pekerjaan untuk keperluan istana bertempattinggal di
perkampungan di sek.itar istana.

Mengawasi dan menjaga keamanan pasar menjadi tugas dari
kelompok pariwala atau singabarza. Sebagai kepalanya adalah
pejabat singantaka dan singapati. Dalarn hubungannya dengan
bidang ekonomi perlu disebut adanya jabatan wargasari yang
mengepalai kelompok petugas juru gaduh gedong dan jurung,
yang mempunyai tugas mengurusi persediaan bahan makan.
terutam a persediaan padi. Mengingat bahwa perdagangan laut

5 I J.Ras. O p .Cir., 28:5 .

52 I bi d .. 33 1. u nt u k 1abatan-Ja ba l an di a tw s p~r i k>• i u~a A .H . K .Hondan , O p .Cit,
149-1 50.

26

sangat penting bagi kerajaan Banjar, maka masalah perband..iran
merupakan urusan yang cukup pentfng. Pengurusan dalam bidang
ini termasuk antarnnya penarikan cukai t>andar untuk barang-
barang dagangan yang diirnport ·dan yang diexport dan cukai
berlabuh bagi perahu-perahu yang singgah d1 bandar, di urusi oleh
pejabat unggamarta sebagai kepala dari para petugas juru bandar.
Sebagai kepala dari urusan perbandaran adakalanya dijabat oleh
orang asing yang diangkat oleh kerajaan. Perclagangan ·yang
diusahakan oleh kerajaan pcngurusannya d.iserahkan pada pejabat
wiramartas.

Apa yang diuraikan di atas adalah susunan jabatan dalarn
birokrasi kerajaan sekitar abad ke 17 yang sedikit-banyak
sebagian masih terus digunakan dalam abad-abad berikutnya.
Beberapa perubahan terjadi misalnya pada pcmerintahan Sultan
Adam (1825'.- I857) telah tercatat aclanya jabatan m~fti yang
berfungsi sebagai hakim tertin8gi kerajaan yang secara hierarkis
mengepalai hakim-hakim tingkat bawahan. Penghulu istana selain
se bagai pemuka agama sckaligus juga menjadi kepala masjid besar
di kota kerajaan. Semua pejabat dalam birokrasi kerajaan
diangkat oleh raja atau wakilnya yang dikuasakan dengan surat
piagam .

Untuk mengurusi pemerintahan di daerah-daerah disusun
jabatan-jabatan tertentu dengan wewenang dan keajaiban yang
sesuai dengan besar-kecilnya kesatuan wilay ah yang diperintah-
nya. Dalam hubungan ini perlu disebut adanya daerah-daerah
apanage para bangsawan yang merupakan sem acam daerah
enclave di daerah-daerah yang pengurusannya dilakukan oleh
kepala-kepala yang ditunjuk oleh bangsawan pem egang tanah
apanage. Kesatuan wilayah setingkat dengan distri k pada masa
kekuasaan Belanda dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut
lalawang. Lalawang ini mem bawahkan sejumlah kesatuan wilayah
lebih kecil, setingkat dengan onderdistrik yang masing-masing
dikepalai oleh seorang lurah. Seperti halnya da)am kesatuan
wilayah tingkat atasan, dalam wilayah-wilayah ini selain terdapat
jabatan-jabatan yang mengurusi soal-soal sekuler, juga terdapat
jabatan-jabatan urusan keagamaan. Di kalurahan terdapat jabat-
an-jabatan keagamaan seperti kaliba, katip, lebai. bi/al. 5 3 Tiap-ti-

SJ A. Van der Ven, " Aantekeninge n omtrent he t rijk Bandjarma.sing ", TBG. IX ,

1860 , 11.5.

27

ap lurah membawahkan sejumlah desa yang masing-masing
dikepalai oleh pembekal. Desa ini terdiri dari sejumlah kampong
yang masing-masing diketuai_ oleh tetuha kampong. Tetuha
kampong ini dipilih di antara dan oleh penduduk kampong
dengan syarat: ia adalal:l penduduk asli kampong, berpengaruh,
mempunyai kecakapan dan pengalaman. Di dalarn kampong
kedudukan tetuha kampong cukup dihonnati.

2. Kedudukan Raja dan Sistim Penggantian.

Meski pun dalarn struktur ~merintahan kerajaan, raja
menduduki posisi pusat, namun dalarn pelaksanaan kekuasaan ia
dibatasi oleh sebuah Dewan Mahkota yang beranggotakan semen-
tara bangsawan keluarga terdekat raja dan pejabat birokrasi
tingkat atas seperti manglcubumi, para mantri dan kyai. Dewan
Mahkota ini berftingsi sebagai penasehat raja dalam memecahkan
persoalan-persoalan penting seperti soal pemerintahan, pengganti-
an tahta, pengumuman perang dan damai, hubungan dengan
kekuasaan luar dan sebagainya. Pengaruh Dewan Mahkota ter-
hadap sikap dan tind~ raja sangat besar, sedang peranan
mangkubumi dalam Dewan ini pun cukup penting. Pengaruh
. yang besar dari Dewan Mahkota seringkali disalahgunakan oleh
sementara bangsawan untuk menonjolkan kepentingan mereka
atau untuk melemah~ kedudukan raja. Perlu dikemukakan
bahwa pengaruh para bangsawan dalarn pemerintahan kerajaan
sangat besar.

Raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindah
atau pun memecat pejabat-pejabat birokrasi, .narnun untuk
pejabat birokrasi tingkat atas, raja meminta nasehat pada Dewan
Mahkota. Pengangkatan didasarkan pada jasa atau kecakapan
seseorang. Pengangkatan seseorang pada jabatan birokrasi yang
penting biasanya disertai dengan pemberian gelar. Seperti halnya
di kerajaan Jawa, raja adakalanya mengangkat orang yang berjasa
menjadi seorang bangsawan. Pemecatan dilakukan terhadap
pejabat-pejabat yang melalaikan tugas atau menunjukkan sikap_
penentangan terhadap raja. Pertentahan abad ke 19 pengaruh
Belanda terhadap kerajaan Banjar telah begitu kuat, sehingga
dalam pengangkatan maupun pemecatan pejabat-pejabat birokra-

28

"i tingkat atas Belanda ikut menentukan . Bah kan dalam penggan-
ti an tahta, pengaruh Belanda pun cukup besar.

Men urut a<lat-kebiasaan <lalam kerajaan Banjar. pengganti
raja a<lal ah putra mahkota yang cliangkat ~ ari putra sulung raja
yang mem nggal <lengan permaisuri <lari eolongan bangsawan .
Dengan de mikian putra <lari istri bukan d· ri golongan terseb ut
ti<lak berhak mengganti sebagai raja. Keru wetan tim bul dalam
istana . apabila di antara bangsawan ke luarga raja ada ya ng
mempun ya i pen<lirian yang berbeda mengenai penunjukan peng-
ganti raja. Keruwetan tersebut dapat b rakihat tertundan ya
keberang katan jenazah raja yang meningJ:,al, karena menurut
tra<lisi, Jenazah l>aru <lapat diberangk.atkan ke makarn apabila
su<lah a<la kepastian mengenai penunjukan penggantinya. Tirnbu l-
nya keric uhan dalam istana mengenai penggantian raja kerapkali
terjadi dalam sejarah kerajaan Banjar. PenunJukan putra mahkota
oleh raja almarhum l>elum tentu diterima oleh seluruh l>angsa-
wan. Sebagai ilustrasi rnengenai keruwetan dalam penggantian
raja <lapat ditunj uk misalnya peristiwa pa<la waktu Sultan Adam
meni nggal patla tahun 1857. lstri raja. buk.an berasal dari
golongan bangsawan , yang bernama Ratu Komala Sari mengingin-
kan agar putranya yang bernama Pangeran Tamjidillah dapat
mengganti kan raja. Keinginan ini mendapat dukungan dari
Belan<la, yang karena pertimbangan politik menganggap Tamjidil-
lah le bi h mengun tung.kan apabila menjatl1 raja. Pengaruh yang
kuat <lari Belanda terhadap raj~ almarhum memungkinkan
Tamjidillah menjadi raja, sedang putra Sultan Adam yang lebih
berhak, yalah Pangeran Hidayatullah men1adi tersisihkan . Ke-
putusan yang menyirnpang dari tradisi ini menimbulkan ke-
kecewaan di kalangan sementara bangsawan dan rakyat. Dalam
hubungan ini nampak pula bahwa intervensi Belanda dalam
pengangkatan raja seperti ini kecuali bertentangan dengan.,tradisi
juga bcrakibat timbulnya kericuhan di dalarn istana. Apabila raja
yang menggantikan itu masih belum dewasa, m aka biasanya
dibentuk suatu perwalian yang anggotanya terdiri dari saudara-
saudara raja yang meninggal. Perwalian dihapuskan apabila raja
yang baru telah cukup dewasa untuk memerintah sendiri. Sistim
perwalian seringkali juga disalahgunakan oleh sementara bangsa-
wan untuk kepentingan mereka sendiri.

Mengingat bahwa di Banjar terdapat pula sistirn se/ir,
terutama pa<la raja dan para bangsawan, maka dapat dimengerti

29

bo.d1wa jumlah kcluarga raja bt:rtarnbah banyak.q Tambab ba-
nyaknya kerabat. raja tcrscbut rnerupakan salahsatu scbab pula
timbulnya keruwetan Jalam soal pergantian raja maupun Jalam
pengisian jabatan-jabatan pcnting tingkat atas. scpl!rti jabatan
mangkubumi. Meskipun patia uasarnya penggantian raja <.lidasar-

kan pa<la keturunan. tetapi Ji antara keturunan raja yang akan

<licalonkan, sebenamya harus memenuhi syarJt-syarat yang diper- .

Jukan. Di samping garis l...eturunan yang <libcnarkan oleh aJat.

tabiat Jan perilaku calon rnja juga merupakan faktor penting
Jalam pemilihan. Kenyataan sejarah .menunjukkan bahwa kcpen-
tingan politik Jan pribaJi seringkali mcngabaikan syarat-syarat
tersebut, sehingga mengakihatkan timbulnya kericuhan <.lalam
istana <.Ian ke.k.ecewaan di kaJangan rakyat.

· 3. lambang Staws da11 kehidupa11 Golungan Bangsawan

Untuk membe<lakan golonga:1 bangsawan dengan rakyat
ba wahan. digunakan pelhuga_i ma1.:am lambang stutus. di antara-
nya yang paling menonjol aJaJah gelar. l>aik gdar keturnnan mau
pun gelar jabatan. Gclar pw1geran. ratu. gu.Hi. rade11, dan nana11g
mcnunjukkan bahwa yang memakainya masih ketunman hangsa-
wan pada uerajat-dcrajat tertentu. Dcmikian pula gelar ·adipati.
rwnenggung, kyai ngabehi. rangga, demang. lurah. pembeka/~s
rnenunjukkan jabutUJl apa yang uipangku olch si pemakai. Karena
pemegang jabatan birokrasi ke.rajaa.u tillak hanya tenliri Jari
gofongan bangsawan. tdapi juga dari rakyat biasa, maka pemakai-

54 Dalam Hikayat B1mju' disehutkan bahwu putra Sull:m Rahmatull;ah
( J 620 - 1642) y:rnp: hernama Sultan Hidayatullah ( 1642 - 1650) m.-mpun~· ai ti.-a
oranii istri rang !)eras.ii dari golon1an yan(I b"r~da, yalah itolo nJan han1ioawan
llarr ulama . lstri Sultan yang Jiamhil dari golongan ha ngsawan yalah Putri Nur
Alam. seorang purri dari Pang.,ran di Laut . '"dan1t yang diamhil dari p:olongan
birokrat Jan ulama yalah putri dari Sott>rang kyai di l'odok dan s1'orang putri dari
Tuan Khatib Banun : P"rik.53 J.Ras. Op.Cit. . 145.147. Oisebulkan pula hahwJ
jelain ilu Sultan ma~ih mt'mpunyai ban~· ak u/i,. Potra sdurvlTny• '-iumtll~ 4e
orang.
Pada waklu Sultan Sulaiman meninaal pad• lahun I 8l S. d1u1 dii;anlikila owh
Sultan Adam . l"rdapal 2 S oran11 pangeran k•luari» d .. lcal <Lori raja : periks11
Anonym . "E.,nige reiien in de binn1'nlaaden v11n Born.,o, door een"n Amhlenaar
van hel Gouvernement, in h1'1 j;oar I 824'". TN/. "ersl" iaargang , 11, Batavia.
I K)S. 88 .

a..SS L.W .C . Van d1'r rg, " D" Mohammedaan•~he vo.-sten in Nederlandsch lndicM .

BK !. Liii, 1901.49.

30

an gelar jabatan tingkat atas tidak menj ud i monopoli golongan
bangsawan. Sudah barang tentu bahwa abatan-jabatan tingkat
bawah dipangku oleh orang-orang dari golongan ra kya t biasa.

Di sam ping lambang status berupa gelar. terdapat macam-
macam lambang status yang lain guna mem ~rtajam perbedaan
yang clapat terlihat antar.t golongan atas clan golongan bawah,
seperti rumah, payong. pengiring, pakaian Kekayaan bangsawan-
bangsawan pemegang tanah apanage karena hasil bumi tanah
mereka, ditarnbah dengan hasil yang besar <lalam usaha per-
dagangan, memungkinkan mere.ka untu k hidup mewah dalam
rumah-rumah yang bagus. Bentuk bangun an rum ah menunjuk-
kan status penghuninya. Bentuk-rumah se perti bubungan tinggi.
palimasan. balai wki dan gaiah me11y usu menunjukkan rumah
orang-orang besar.56 Dernikian pula susunan kornplex tern pat
kec.liaman dan hiasan dalarn rumah, menunjukkan status peng-
huninya. Istana raja dibagi-bagi daJam be berapa komplex dengan
bangunan-bangunan terten tu. Bangsal untuk menerima tamu
terletak di komplex ketiga dari depan. Seluruh komplex dibatasi
dengan dinding yang kuat.

Sebagai ilustrasi dapat ditunjuk misalny a istana raja Banjar
yang ada di Martapura. lstana Martapura dibagi-bagi dalam
komplex tertentu. Seluruh bangunan y ng terdapat di dalam
istana berj umlah enarn buah. Bangunan pokok dari seluruh
komplex adalah balairung, tempatdudu k raja kalau sedang di
hadap. Bangsal ini <libangun dalam tahun 1786 oleh Panem bahan
Batu atau Sultan Tahmi<lilJah yang m emerintah antara tahun
1785 dan 1808. Panjang bangumm ini kira-kira 120 kaki, lebar 50
kaki dan tinggi 25 kaki, terb uat dari kayu besi dengan diberi
papan dengan hiasan-hiasan ukiran. lstana Martapura ini di bagian
timur diberi batas dinding dari tanah setinggi 20 kaki , sedang
sisi-sisi lainnya dibatasi dengan pagar kayu besi yang kuat setinggi
20 kaki juga .57 Hiasan-hiasan dalam istana raja sementara ada
yang dibuat <lari emas dan diisi berlian. Di samping itu terdapat
pula peralatan dalarn rumah yang berukiran juga.

Dalam masyarakat kerjaan Banjar di mana baik perdagangan
sungai maupun perdagangan laut merupakan kegiatan pokok,
kekayaan turut menentukan status seseorang. Golongan bangsa-

56 A .H.K. Bondan, Op.Cit., 139 dsl.
57 A .Van der Ven, Op.Cir.. 105 .

31

wan yang mempunyai status tinggi karena darah ketmunan .
sementara ada yang g;1gal tlalam bidang usaha. sehingga hiclu r
mcrrkcs tidak jauh berbeda dengan rakyat hiasa. Seorang pegawai
Belantla ya ng pcrnah menga<lakan perjalanan Ji p;.:d;-ilaman
Kalimanlan Selatan dalam tahun 1824 mengatakan. bahwa
bebcr:lpa ba11gs.1wan kerabat raja yang bertt'mrattingg'tl di
Martapura. Karang lntan Jan Matraman mendiami rumah yang
tidak hcgitu bagus, bahka11 ada yang dibuat dari barn bu .58

Pcngiring-pcngiring merupakan lamhang kcb~saran dari go-
longan hangsawan. Para bangsawan pemcgang tanah apanage
di:ipat mengangkat pengiring-pengiring sc1H.1iri. Makin kuat dctn
besar kekuasaan. ditambah <kngan kckayaan yang mdimpal L
makin b~~r pula jumlah pengiringnya. Pengiring tcrscbl~l tid:JI...
hanya nampak pada upacara-upacara resmi kerajaan. Cetapi juga
pada saat-saat bangsawan tersebut pergi bcrburn . Bcrburu mi::-
rupakan kegemaran umum bagi raja maupun golongan bt1ngsa-
wan .sQ Dalam hubungan ini hcrhuru. tcrutama bcrburn kijani;.
mcrupakan lambang status juga. yang m\!mbedakan kegenrnra n
gologan hant.:sawan dengan rakyat biasa.

Di dalam istana terclapat lambang-lambang kebesaran raja
Sl.!perti pa_runx bawu.t dan bcnda-hcnda upacara dalam bentu k
kemlu.gu. tikJr tcmpat rokok dan lainny.i. Benda-benda- rusaka
yang dianggap bertuah scpcrri kcris Si Masagirang. tombak Si
Panatus, ben<le Si Mal:an Jan lainnya tcrsimpan pula dalam
istana.60 Su<lah disinggung di muka bahwa raja mcmpunyai
petugas-pdugas ·istana yang diserahi tugas· tcrtcntu. Untuk
memcriahkan suasana apahila raja menerima tamu seorang
pcmbesar. para petugas -seni rnempergelarkan tari-tari<rn . Dalam
upal:ara penobatan raja baru. sering pula dipertunjukkan tari
raclap. Dalam kesempatan seperti ini para bangsawan haJir
dengan diikuti oleh para pengiring mereka dengan lam bang-
Jambang kebesaran bangsawan. seperti payung. pakaian kebangsa-

wanan dan perlengkapan lain.
Nampak jelas hahwa dengan menggunakan pelbagai mal:am

Jam bang status, raja dan para bangsawan mem bedakan golongan-
nya dengan rakyat biasa. Hak-hak dan wewenang yang dimiliki-

511 A.11u11ym, Op.Cir., 88 .
S9 An onym. !bid., 90.
6(1 A.A .Cense. Kronlt!k ' 'an Bandiarmasin, Zant poorr . l'l2 8 J 4 7 J." .

32

nya karena trad isi memungkinkan mere ka Jl1en<lapat fasilita~
<lalam masyarJkat. Karena kegiatan para bangsawan di dalam
usaha penlagangan sangat mcnonjol , maka fas ilitas yang mcreka
pcroleh dalarn bidang ini juga sangat besar. Kekayaan yang
mereka peroleh dari usaha pcr<lagangan , m engakibatkan juga
makin tingginya kedudukan mereka di <lalam m asyarakat .

4. Penghasilan Kerajaan

Penghasilan kerajaan sebagian di <lapat dari pungutan pajak
yang dibebankan para rakyat di wilayah kera1aan, <lan selain itu
ill dapat dari usaha penlagangan. Pada dasam ya pungutan pajak
dikenakan pada seluruh pen<luduk, baik pada par.t ba ngsawan
yang memiliki tanah-tanah apanage mau pun rakyat biasa. Hasil
dari tanah apanage para bangsawan sebagian wajib <liserah kan
kepada kas kerajaan. Pelbagai macam pajak <likenakan pada
pendu<luk lainnya, baik petani. pedagang atau pun lainnya.
Be berapa macam pajak yang perlu disebut m isalnya pajak kepala,
pajak tanah, pajaJc padi persepuluhan, paja k pendulangan emas
dan berl.ia.n. pajak bardng dagangan dan pajak bandar.

Sudah disinggung bahwa raja se bagai pcnguasa tertinggi
kcrrtjaan mcmpunyai wewenang untuk mcnarik sebagian dari
penghasilan rakyat guna membiayai kelangsungan pemerintahan
kerajaan. Pajak kepala ditari k dari tiap keluarga, yang besar
kecilnya disesuaikan dengan jumlah anggauta. Pajak tanah atau
juga disebut jawian dikenakan pada tan ah yang ditanam i. Untuk
tanah yang tidak ditanami dikenakan juga pajak yang disebut-
scbut pajak tajalc tunu. Di samping itu ada JUga uang pungu tan
sebagai biaya untuk setiap permintaan izin menanami kem bah
tanah penduduk. Uang pungutan ini diseb ut tabus surat . 61
Pemungutan pdbagai macam tersebut dilaku kan oleh petugas-
petup paj~k ditugaskan men<latangi daerah-daerah . Ada juga
pungutan pajak yang disebut hasil, yang sebenarnya tidak
berbeda dengan pajak kepala bagi tiap-tiap anggota keluarga
( lawang). Penarikannya dilaku kan pada tiap tahun dan bertepat·
an dengan habis musim panen, dalam bentuk uang atau pun hasil
bumi.62 Pajak padi persepuluhan dikenakan pada hasil dari tanah
sawah, sejumlah sepersepuluh hasiJ panen pad

61 Van der Ven. Op.Cit.. 11 dst .
6 2 De Hollander, L and rn tlOllunlcundr. II , 189&, 49 .

33

C. SISTIM POLITIK KERAJAAN ACEH

I. Struktur Pemerintahan

Wilayah inti kerajaan Aceh (Aceh Raya) dibagi dalam t1ga
wilayah sagi dan wilayah pusat kerajaan. Tiap sagi terdiri dari
sejumlah mukim. Berdasarkan jumlah mukim yang disatukan
menjadi wilayah sagi. maka ketiga sagi di kerajaan Aceh disebu t

Sagi UV Mukim, Sagi XXII Mukim dan Sagi XXVI Mukim . Sagi

XXV Mukim meliputi daerah Aceh bagian barat. Sagi XXII
Mukim berada di daerah bagian tengah sebelah selatan, sedang
Sagi XXVI Mukim terletak di daerah.bagian timur. Wilayah pusat
kerajaan berada di daerah bagian tengah sebelah utara sarnpai ke
pantai utara. Tiap-tiap sagi dibagi dalam kesatuan-kesatuan
wilayah lebih kecil setingkat distrik. Tiap-tiap distrik meliputi
beberapa mukim. Sebagai contoh misalnya: di wilayah sagi XXV
terdapat distrik IV Mukim, distrik VI Mukim, dan distrik IX
Mukim dan lain-lainnya.

Tiap-tiap sagi dikepalai oleh panglima sagi atau juga sering
disebut huluoalang besar, sedang tiap distrik dikepalai olefi
seorang huluba/ang (u/eebalang). Pada hakekatnya para hulu-
balang di wilayah sagi mempunyai kekuasaan otonom di wilayah
kekuasaannya. Raja atau Sultan lebih berfungsi sebagai lam bang
pernersatu yang diakui oleh para hulubalang. Kedudukan para
hulubalang di wilayah sagi tidak tergantung pada Sultan. Jabatan
mereka sedernikian jauh dapat diwariskan. Namun hal seperti itu
tidak berlaku bagi para hulubalang di wilayah pusat yang
langsung di bawah keku~an Sultan. Hulubalang-hulubalang ini
dianikat oleh raja dengan surat ketetapan (s.erkata) yang di-
bubuhi materai kerajaan (cap halilintar). 6 l ·Para hulubalang
biasanya memakai gelar ~- Kepala-kepala distrik sering
disebut~. .

Di aaerah pantai ti.mur terdapat juga wilayah yang diperin-
tah oleh empat orang kepala ( tuha peuetJ. Masing-masing kepala
tersebut mempunyai wilayah jurisdiksi sendiri-sendiri. Mereka

6 J L.W .C. van en Bers, "De Mohammedaanache Vonten in Nederlandsch lndie" ,
BK/, LIU, 1901, 18.
C.van VoUenhoven, Het AdlJtruht ,..n NederlutdM:h /mite, I. Leiden , 193 l,
162.

34

JUg:t serin g dis.:b ut hulub..dang k.:: ~il f1tlnow'a zr;t 1i!I. G~ l.ir y;;ni:'

<lipaka1 oh.:h kcpala-kepala b\.'rkda- hi::Ju. scptrti : kcujruc11 .
mrnn1ru,-, ci~ puk.eh atau ben. Di Lo' Seu mawc h •p;ila tersdmt
Jibcri gclar mbah raja . sc<lang di T eunom h~ rgclai imeum Atk-1
juga wila yah yang diperintah okh lima orang hulubalang f ulee.
balang Limong) clan masing-masin~ kepala mempun ya1 batal:>
wilayah k~ku asaan sendiri-s~n<liri. Di d<1 cra h pantai barat kcpala

tem:but Jiscbut rigaih keuci, sedang.wilayah yang diperintahnya

dis~bu t sague.t. 4

Sudah disebut , bahwa tiap-tiap ilistr.ik di bagi da13.m
sejumlah mu kin1-mukim.1> 5Tiap mukim dikepa1ai ok!i ~co rang
Imam. Biasan ya seorang Imam k~pafa Mu kim adal ah st.!orang
ul ama juga. Tiap mukim tcnliri <l<iri hebe r~pa xum{J(i!l~ yang
m asing-masing dikepalai olch seorang kt>uc( Gampo ng terdiri
dari sejumlah wilayah Jebih kccil f wijkJ yang mempunyai tempat

ibauah sendiri (meu1W.~uhJ. Kepala dari wijk terschut udalah

ceimgku mewwsuh. Alla juga yang meny d n.H 1'·ngku ma11Jarsah ,

berdasarkan adan ya tempat pengajaran agam a Islam fmadrasah )
di wila):ah tersebut. 6 6 l)j bebcr;ipa Ja-: rah ki:satuan heber:tp<l
gampong dikepalai okh st!orang Jatu '. Sebaga i ;.:untuh mi:-..iinya ·

Datu' Basa yan g mcmerintah tla~rah di h~p 1 k~nein Sung.a1 Sam !!
Dua bt:scrta bcbcrapa gampong yalah : Jc urc t . L1dang, Ladang

Kaseh Putih, Pau dan Ba.lai. Ad;.i pun y:rng JT?emt!rintah Jaerah di
tcpi kiri ~u ngai Sama Dua aualah Datu ' \lauJii Nya' R .idin Di
samping itu bebernpa gampong di dekatnya JUga termasuk dahm
kekuasaanny a. yalah gampong-gampung Sus Ulu, Paja. Ah1t-

Sialang Ulu, lJjung Garnpang, Tangga Pantan Luat. Dalam ,

Gu mmg Kt:te k dan Kuta Baru.

Ke uci' dalam memerintah gampong di bantu oh:h pi.:jabat-

pejaba t kl!agamaan . Pada dasarnya keuc1' hanya mengurusi
soal-soal kedunia\\-'ian, sedang urusan keagamaan diurusi oleh
para tt.:u nic.ku meunasah y:.m~ ;~t!a dalam g:J mpong. K~ cliali itu

bS P~nn cran rnt:nat:nai osm..t -na ma .~ukin1 tli "niJa;·a h ~c rJr.i;a,u .'\t:c-h , .uH.Jto 1.iin
p.!riksa '' mM~Jcduelingcr , b~ trc:ffend" de Atjensch ~ onderho.,r4th<!•len' . llKI.
LY , 's Gr avenha~e . 1903 53 :ht.
Nam • · nJ m~ dari Paoglima Sagi , nra ufcet1,larig J~n ~~r~la-kep• la Mukim
neserta peranann ya di dacrah m"rck• masi ng ·m:ui ng.. periks11 (j .B. Huo> .,.
Op Crt I II , 3~ ds1.

66 F..H .Kialstra, Brschrii••i1~ •an cfr n At1r11 Ourlog , ! ,-Gra\·enh agc . 1883. 6 >

Cvun VoU~n huve n. Op.Cit.. IS I : C. Stw uck Hu rJ r• ni~ . Ot!' A rjelumr, I, Leiden .
. 6J.

keuci' juga dibantu oleh orang-orang tua (ureuing tuha) gampong
dalam memecahkan kesulitan-kesulitan. Dalam memutuskan sc-
suatu keuci' juga mengadakan mupakat dengan penduduk laki-
laki dewasa dalam gampong. Di samping teungku mcunasah di
dalarn gampong juga terdapat ularna-ulama dan leube yang ahli
dalam hukum Islam. demikian pula pejabat-pejabat keagamaan
iainnya seperti kali, imeum masjid, lw.tib, dan bi/eue. Teungku
rneunasah bertanggungjawab atas terpeliharanya meunasah dalam
wilayahnya dan ketertiban penduduk dalarn melakukan sem bah-
yang (seumayang) harian.

Biasanya keuci' mempunyai satu atau lebih pem bantu yang
disebut waki, sedang jabatan khusus sebaga1 St!kreta_ris desa tidak
ada. 6 7 Gampong-garnpong yang letaknya dekat ist<Uta raj;t
diwajibkan untuk menyediakan tenaga guna secara bergilir
menjaga istana dalam membersihkannya. Demikianlah pula diwa-
jibkan memberikan sumbangan-sumbangan kepada istana pada
waktu ada penerimaan tamu pembesar. Di daerah perkebunan
lada dan daerah·daerah dekat hulan bertindak sebagai kepalanya
adalah para peutuha.

2. Kedudukan Raja dan Para Pejabat Kerajuan

Di atas telah dikemukakan pembagian wilayah kerajaan dan
pejabat-pejabat kepala pemerintahan dari tingkat sagi sampai
tingkat wilayah ter bawah. Perlu kiranya ditinjau ju~a wilayah di
pusat kota kerajaan. Daerah pusat kerajaan ini meliputi : a. Istana
Sultan, Peukan Aceh dar. gampong-gampong Merdowati. Jawa.
Pandei, Kedah; b. mukim-mukim Longbaca. Pager Ayer dan
Lamsayun; c. Distrik III Mukim dari Sagi XXVI Mukim; d. Masjid
Raya dan sekitarnya. Dari wilayah tersebut tianya Masjid Raya
dan sekitarnyalah yang tidak diperintah langsung oleh Sultan,
tetapi pernerintahannya diserahkan kepada dua orang -pejabat

keagamaan, yalah hakirn tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malik'ul

Adil dan Panglima Masjid Raya.6 s Karena wilayah-wilayah
tersebut berada dalarn pusat kerajaan maka kegiatan wilayah
banyak dihubungkan dengan keperluan istana. Sudah disinggung

07 Anonym, "Mededeelincen betreffcnde Atjehschc ondt:rhorighcden " . BK/,
LXVII, 1913, 411-41 3.

6!1 ' E: . B.Klelstra, Op.Ctr.. 7.

36

dimuka, bahwa gampong-gampong di wila yah tcrst::but diberi

bt:ban pula untuk pemeliharaan istana. Di samping itu masih

terdapat juga tanah-tanah encafre milik raj a di daerah-daerah.

Pengurusan tanah-tanah enclal'e discrahkan pada panglulee pcura-

me (beunarue, bendaharaJ .

Di dalarn pemerintahan, Sultan diban tu oleh seorang Mang-

kubumi. Dalam masa Perang Aceh jabatan n angkubumi dipegang

oleh seorang Arab bemama Habib Abd urrahman. Di bawah

mangku bumi tenlapat empat orang pejaba t tinggi yang disebut

mantri hari-lzari. Fungsi mantri hari-hari teru tama adalah sebagai

penasehat raja. Pangkat para mantri hari-hari lebih rendah dari

para panglima sagi. Untuk mengurusi pemasukan dan pengeluaran

keuan1'8n istana. raja menyerahkannya pada syahbanuar, yang

sebenam ya mempunyai tugaspokok rnengurusi soal bandar.

Adakalanya syahbandar juga diserahi tugas untuk mengurusi

usaha dagang milik Sultan perseorangan. D1 samping itu masih

terdapat pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk mengawasi lalu-

lintas di muara sungai, yalah kl..tpala kruen); yang dibantu oleh

pawang krueng. Sebagai penarik cukai barang-barang import dan

export adalah pang/ima lasor.6 9 Di daJarn masa damai adakalanya

panglima perang juga ditugaskan sebagai penarik pajak. Pejabat

yang berfungsi sebagai penulis dan mengu rusi pegang-buku dan

surat-menyurat adalah krani dan merupakan pem ban tu dari

kepala. .

Dalam abad--abad ke 17 dan 18 terdapat jabatan-jabatan

yang lebih lengkap di dalam istana Sultan. Antara lain dapat

d.isebut hulubalang rama setia sebagai kepala . pengawal pribadi

raja, raja udah na laila yalah kepala perbendaharaan istana dan

perpajakan, kerkun katib al-muluk sebagai sekretaris kerajaan.

Selain itu di dalam kerajaan juga masih terdapat pejabat·pejabat

tinggi lain seperti sri maluua/a Laila sebagai kepala kepolisian ,

laksamana. panglima paduka sina.ra sebagai kepaJa yang meng-

urusi tanah wakaf.70 di sarnping pejabat-pejabat tinggi kepala

daerah seperti panglima sagi dan hulubalang. Jaba tan-jabatan

tinggi tersebut dalam abad ke 19 tidak seluruhnya masih

terdapat, karena untuk jabatan yang bersifat warisan tersebut

belum tentu ada pengganti yang menjabatnya. Di antara pangJi-

69 C.Vollcnhovcn. Op.Cir., I, 163.
10 L.W .C.Van d"n Bers , op,Cit., 48.

37


Click to View FlipBook Version