PENDIDIKAN ISLAM; Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional

288 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional NO. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. 20.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. PKn 20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn. 20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara. 20.20 Menguasai konsep dan prinsip

289 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan NO. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hokum secara adil dan benar. 20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia. 21. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 21.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI. 21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI. 22. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 22.1 Memilih materi lima Mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 22.2 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan

290 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional NO. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 23. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara\terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan Zaman dengan belajar dari berbagai sumber. 24. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Tabel 5.11. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*

291 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* Kompetensi Pedagogik 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal- Ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik. 2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam

292 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* mata pelajaran yang diampu. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 3.1 Memahami prinsip- Prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 4.1 Memahami prinsip- Prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 4.2 Mengembangkan komponen- komponen

293 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* rancangan pembelajaran. 4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.

294 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 7.1 Memahami berbagai Strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain. 7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/ permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian,

295 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.1 Memahami prinsip- prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 8.3 Menentukan prosedur Penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4 Mengembangkan Instrument penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen. 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk

296 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* berbagai tujuan. 8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar 9.2 Menggunakan informasi Hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk peningkatkan kualitas pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 10.1 Melakukan refleksi Terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil Refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 10.3 Melakukan penelitian Tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

297 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* Kompetensi Kepribadian 11. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. 11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. 12. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 13.1 Menampilkan diri Sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. 14. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan 14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.

298 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* rasa percaya diri. 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 14.3 Bekerja mandiri secara profesional. 15. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 15.1 Memahami kode etik profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. 16. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosialekonomi. Kompetensi Sosial 17. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun,

299 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. empatik dan efektif. 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 18. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. 19. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 19.1 Berkomunikasi dengan Teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.

300 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* 19.2 Mengkomunikasikan hasil- hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain. Kompetensi Profesional 20. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masingmasing guru mata pelajaran disajikan setelah tabel ini. 21. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. 21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. 22. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 22.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 22.2 Mengolah materi Pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

301 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK* 23. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. 24. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. 7. Sanksi Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Agama Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/ pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sanksi administratif untuk satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh

302 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional pertimbangan dari Menteri Agama, satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sanksi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf Internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sanksi administratif tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama serta tentang pendidik pendidikan agama diatur dengan Peraturan Menteri Agama. B. Pendidikan Keagamaan Pendidikan keagamaan sama seperti pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan a. Pendidikan keagamaa n adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan

303 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamalkan ajaran agamanya (Pasal 1 angka 2). b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (Pasal 2 ayat 1). c. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. (Pasal 2 ayat 2). Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, pada Pasal 30 hanya menyebut “Pendidikan Keagamaan” yang harus diatur melalui peraturan pemerintah, tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 membedakan antara pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan pengertian, fungsi dan tujuan yang berbeda pula. Untuk membedakan keduanya di bawah ini disertakan table 5.12.

304 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Tabel 5.12. Perbandingan Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan KATAGORI PENDIDIKAN AGAMA PENDIDIKAN KEAGAMAAN PENGERTIAN Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. FUNGSI Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran

305 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan KATAGORI PENDIDIKAN AGAMA PENDIDIKAN KEAGAMAAN menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. TUJUAN Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilainilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sen. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik,

306 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan keagamaan kedudukannya sama dengan pendidikan umum. Ia menjadi bagian dari kelembagaan pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sampai di daerah. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/ keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya. Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke

307 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang sama yaitu memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi atas pendidikan keagamaan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama. Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. Pe ndirian satu an pe ndi dikan keaga maa n wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dalam Pasal 13 ayat (4) yaitu: (1) isi pendidikan/kurikulum; (2) ju mla h da n ku alifi kasi pe ndidi k dan te nag a kependidikan; (3) sa r a na da n pr as ar a na y a ng me mu ng ki n ka n terselenggaranya kegiatan pembelajaran; (4) sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; (5) sistem evaluasi; (6) manajemen dan proses pendidikan. Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak

308 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Wajib daftar ini dimaksudkan untuk memberikan legalitas pendidikan Islam atas keberlangsungannya dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga dapat berkembang. 3. Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Islam Pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Pasal 14 menyatakan bahwa: Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. a. Pendidikan Diniyah Formal Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanakkanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

309 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.8 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.9 Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28. 9 Ibid, Pasal 17.

310 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang kurangnya 7 (tujuh) tahun. Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan

311 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

312 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu

313 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. b. Pendidikan Diniyah Nonformal Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

314 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an. Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan AlQur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Al-Qur’an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur’an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur’an. Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Pe na ma an atas diniyah takmiliya h meru pakan kewenangan penyelenggara. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

315 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan c. Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pesantren yang dikenal di Indonesia dengan nama Pondok Pesantren (Pontren) merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Lembaga ini telah menyelenggarakan pendidikannya sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Ia merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menjadi subsistem pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemeintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan, bahwa: “Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah10 atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya”. (Pasal 1 angka 4).11 10 Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. (Pasal 1 angka 3). 11 Istilah pendidikan keagamaan diluar pendidikan keagamaan Islam disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, yaitu: Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal. (Pasal 1 angka 5). Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda. (Pasal 1 angka 6). Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal. (Pasal 1 angka 7). Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing. (Pasal 1 angka 8).

316 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Menurut catatan sejarah lembaga pontren telah ada sejak msa Walisongo yang didirikan oleh Raden Rahmad pada abad ke 16 di daerah Gresik Jawa Timur. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awala pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Kata santri merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu sant (manusia baik) dan tra (suka menolong). Dengan demikian kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat untuk membina manusia menjadi orang baik.12 Berg mengatakan kata santri berasal dari katashastri atau shastra yang diartikan orang yang menguasai buku-buku agama hindu yang berkiatan dengan ilmu pengetahuan.13 Pontren saat ini telah menglami perubahan yang sangat mendasar, karena 1a tidak hanya menyelenggarakan pendidikan agama melainkan juga menyelenggarakan pendidikan secara terpadu dengan pendidikan umum lainnya berdasarkan kepentingan pendirinya dan kebutuhan santrinya. Berdasarkan hal tersebut muncullah pontrenpontren terpadu dengan menawarkan pendidikan yang integratif antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum. Model keterpaduan pontren ini untuk menghilangkan kesan adanya dikhotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang telah dipisahkan dan dipengaruhi oleh sistem pendidikan sekuler. Keberadaan pontren sebagai lembaga pendidikan Islam saat ini tidak lagi bersifat eksklusif; melainkan bersifat inklusif yang dapat menerima intervensi dari pihak luar dalam mengembangkan program studinya. Para santrinya tidak hanya mempelajari kitab-kitab kuning sebagai trade mark- 12 Abu Hamid. Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan, (dalam Agama dan Perdaban Sosial, Taufiq Abdullah, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hl. 328. 13 Zamakhsjari Dofier. Transisi Pesantren, Jakarta, LP#S, 1994, hal 6.

317 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan nya pontren. Sistem pembelajarannya diintegrasikan dengan pengetahuan umum lainnya yang dibutuhkan santri untuk memberikan kemampuan hidup kearah life skil ketika kembal ke masyarakat. Pontren telah menyelenggarakan pendidikan Islam formal dari jenjang pendidikan prasekolah (RA), pendidikan dasar (MI dan MTs), pendidikan menengah (MA/MAK) dan Ma’had ‘Aly (STIT/STAI) dan sebagainya yang sederajat. Pontren juga menyelenggarakan pendidikan nonformal seperti Madrasah Diniyah (MD), Majelis Ta’lim dan pendidikan informal yang dilaksanakan oleh keluarga di rumah-rumah penduduk di sekitarnya dengan cara mengirimkan para santrinya. Perkembangan pontren dalam menyelenggarakan pendidikan Islam telah mengemasnya dengan nama TK Islam, SMP Islam, SMA Islam, SMK Islam dan Pendidikan Terpadu lainnya seperti SD-IT, SMP-IT, SMAIT, SMK-IT. Dinamika pontren yang sngat pesat ini, bila diidentifikasi terbagi kedalam tiga kelompok yaitu: (1) pesantren salafiyah yang hanya mengajarkan kitab-kitab kuning bagi santrinya, (2) pesantren kombinasi yang menjarkan santrinya kitabkitab kuning juga belajar ilmu umum di pendidikan formal yang ada di lingkungannya atau di luar, dan (3) pesantren khalafiyah atau ‘Asyriyah yang mendidik santrinya ilmu agama dan ilmu umum tanpa membebankan mempelajari kitab-kitab kuning.14 Diversifikasi pendidikan pontren ini menawarkan berbagai program studi yang menjanjikan dalam menghadapi persaingan global. Pertanyaannya; apakah 14 Hasbi Indra. Pendidikan Islam Melawan Globalisasi, Ridamulia, Jakarta, 2005, hlm. 196-107.

318 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional dengan sistem pendidikan terintegrasi ini merupakan kemajuan atau kemunduran bagi pontren? Hal ini memerlukan kajian kebijakan lebih lanjut melalui penelitian secara langsung ke lembaga pontren yang menyelenggarakan pendidikan terpadu. Walaupun beberapa pontren yang menyelenggarakan pendidikan terpadu telah menunjukkan keberhasilan yang dapat dibanggakan ditingkat nasional maupun internasional. Setelah bangsa Indonesia merdeka, keberadaan pontren secara kuantitas makin bertambah kelembagaan dan santrinya. Saat ini diperkirakan kurang-lebih terdapat 14 ribu pontren yang menampung sebanyak 3 juta santri. Potensi ini perlu dibina dan dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui kebijakan pendidikan keagamaan. Kebijakan ini untuk memberdayakan kelembagaan pontren dan santrinya agar pontren menjadi lembaga pendidikan Islam yang dapat membekali keterampilan hidup bagi santrinya dan mampu bersaing di masyarakat. Kebijakan pemerintah ini telah ditetapkan melalui Keputusan Kementerian Agama (Departemen Agama) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Struktur di Kementerian Agama dengan membentuk pejabat setingkat eselon II. Keputusan ini untuk merespon undang-undang sistem pendidikan nasional yang menempatkan pontren sebagai subsistem pendidikan nasional. Dengan keputusan ini pengelolaan dan penyelenggaraan pontren menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah Kementerian Agama sampai ke daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut, pontren telah dilibatkan dalam pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk melaksanakan program pendidikan Paket A, B, dan C. Program pendidikan ini untuk memberikan kesempatan

319 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan terbuka bagi para santrinya dan lingkungan sekitarnya dalam mengikuti pendidikan formal kesetaraan. Ijazah Paket A, B, dan C diakui dan disetarakan dengan pendidikan formal sehingga lulusan pontren memiliki banyak pilihan hidup. Apakah akan menjadi pendidik keagamaan di pontren dengan membuka pontren sendiri atau bekerja di luar pontren sebagai guru agama, penyuluh agama atau bekerja disektor publik lainnya. Kebijakan tersebut telah memberdayakan para santri dalam menentukan pilihan hidup di masyarakat. Dengan demikian, lulusan pontren dapat hidup diberbagai bidang yang membawa misi keagamaan bagi lingkungan di mana ia bekerja. Kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pendidikan pontren harus diikuti oleh dukungan anggaran yang memadai. Kebijakan penggaran bagi pontren saat ini di Kementerian Agama masih bersatu dengan anggaran lainnya, sehingga untuk pontren relatif tidak memadai dibandingkan dengan pendidikan Islam lainnya. Demikian juga pada pemerintahan daerah, pontren belum menjadi kebijakan pendidikan di daerah sehingga tidak masuk ke dalam penganggaran daerah. Hal ini wajar, karena pesantren dianggap masih menjadi urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara vertikal sampai ke daerah. Pada dasarnya kelembagaan pontren dari dulu hingga sekarang didirikan oleh yayasan pendidikan Islam secara mandiri. Para santri yang lulus dari pontren mendirikan pontren tanpa bantuan dari pihak manapun kecuali dari masyarakat sekitar. Pemerintah daerah semestinya peduli terhadap pontren di wilayahnya sebagai bagian dari aset pembangunan daerah dalam upaya melahirkan manusia

320 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak yang cerdas dan terampil serta mandiri. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada lembaga pontren di daerahnya termasuk pemberdyaan para santrinya. Proses pembelajaran di pontren selama ini belum terstandardisasi dari segi kurikulum, media dan metodenya. Kebijakan pemerintah untuk melakukan standardisasi ini mengalami kesulitan, karena pontren diselenggarakan tidak berdasarkan konsep pendidikan formal. Kelembagaan pontren pada dasarnya bersifat nonformal yang dilaksanakan oleh pendirinya seadanya. Komponen pendidikan seperti kurikulum, media dan metodenya dilakukan secara turun temurun dari kiyai yang mengajarkannya kepada santrinya selama di pontren di mana santri belajar. Pontren telah memiliki proses pembelajar yang dianggap mapan dikalangan pontren yang disebut dengan wetonan, sorogan/bandongan. Sistem pembelajaran wetonan dilaksanakan dengan cara kiaya menetapkan kitab-kitab kuning yang disampaikan kepada santrinya dalam waktu tertentu secara melingkar dalam bentu halaqah. Kemudian santrinya mendengarkan, menyimak dan mendiskusikannya. Sistem pembelajaran sorogan/bandongan dilakukan dengan cara santri yang memiliki kualifikasi kemampuan tertentu dating kepada kiyai untuk membacakannya; kiaya mendengarkan dan menyimak kemudian mengoreksinya bila terdapat kesalahan santrinya.15 Lembaga pendidikan pesantren yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah untuk menyelenggarakan pendidikan 15 Abdul Rahman Saleh. Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi, PT. Gemawindu Pancaperkasa, Jakarta, 2000, hlm. 118-119.

321 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat. Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

322 Daftar Pustaka DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdullah, Abdurrahman Saleh. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2007 (Educationel Theory a Quranic Outlook, terjemahan Prof. H.M. Arifin, M.Ed, dan Drs. Zainuddin). ................, Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisi ha, Damaskus: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1965. Attas, Muhammad Naquib al-. Konsep Pendidikan Islam, Bandung, Mizan, 1980. Abrasyi, Muhammad Athiyah al-. Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa falsafatuhu, Kairo: Isa al-Babiy, 1975. Afandi, Bisri. Syekh Ahmad Surkati: Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1992. Ahmad, Abu. Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, Aditya Media, 1992. Arifin, M.. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara. Arief, Armai. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Ciputat Pres, Jakarta, 2002. Afandi, Bisri. Syekh Ahmad Surkati: Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 1999. Alavi, Zianuddin. Muslim Education Thought ini The Middle Age, (terj. Abuddin Nata), Canada Montreal, 2000. Asari, Hasan. Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Bandung, Mizan, 1996. ..................., Ensiklopedi Islam, RajGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

323 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Asrohah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Logos Wacana Ilmu. Attamimi, A. Hamid S. Hukum Tentang Peratutan Perundangundangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, tidak diterbitkan), 20 september 1993. Anderson, James. Public Policy Making, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1984. Agustino, Leo . Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, 2006. Abidin, Said Zainal . Kebijakan Publik, Jakarta, Suara Bebas, Cet. Ke-3, 2006. Angke Hoogvelt. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Jakarta, Rajawali, 1986. Arif, Arifuddin. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kultura, 2008. Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-, Shahih Bukhari, Riyadh: Darussalam, 1997. Barnadib, Sutari Imam. Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, Yogyakata, Andi Ofset, 1993. Bahreis, Hussein. Ajaran-ajaran Akhlak Imam al-Ghazali, Surabaya, al-Ikhlas,1981. Baharits, Adnan Hasan Shalih. Mas’uuliyatul Abilmuslimin fi Tarbiyatil Waladi fi Marhalati Aththufuulah, Darul Mujtama, Jeddah, Saudi Arabia, Cet. II, 1412 H/1991 M, Penerjemah Drs. Syihabuddin, Edisi B. Indonesia, Mendidik Anak Laki-laki, Gema Insani, Depok, Cet. II, 2008.

324 Daftar Pustaka Dahlan, Muhammad. Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut al-Qur’an serta Implementasinya, Bandung, CV. Diponegoro, 1991. Djamil, Muhammad Fadhil al-. Tarbiyah al-Insan al-Jadid, AlTunisiyah al-Syarikah, tt. Daradjat, Zakiah. Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987. Dunn, William . Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Penerjemah Drs. Samodra Wibawa, MA) Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999. Dye, Thomas R. Understnding Public Policy, New Jersy, Printice Hall, 1995. Dunn, William N. Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall, Inc, A. Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, 1981, New Jersey. Eulau, Heinz dan Kenneth Prewitt. Labyrinths of Democracy, Indianpolis, Bobbs-Merrill, 1973. Echol, John M. dan Hasan Shadily. Kamus Inggeris Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1993. Fajar, Abdullah. Perdaban dan Pendidikan Islam, Jakarta, Rajawali Pres, 1996. Ghazali Al-. Ihya Ulumuddin (seluk beluk Pendidikan alGhazali), Jakarta, 1990. ..............., Iyha Ulum al-Din, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Gani, A. Bustani. A. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta, Bulan Bintang. Goertz, Margaret E. The Finance of American Public Education: Challenges of Equity, Adequacy, and Efficiency, (dalam Gregory J. Cizek, ed., Hndbook of Educational Ploicy), San Diego, Academic Press, 2001.

325 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin. Al-Musnad, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998. Hamalik, Omar. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan System, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002, Cet. I. Hourani, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, London: Oxford University Pres, 1962. Hutington, Samuel P. dan Joan Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta, Rineka Cipta, 1990. …………, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa, Jakarta, Rajawali, 1986. Jahari, Abdul al-Mutaal al-. Pembunuhan Hasan al-Banna, (terj. Afif Muhammad), Bandung, Pustaka Salman, 1989. Jalaluddin dan Usman Said. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, tt. Jumbulati, Ali al-. Perbandingan Pendidikan Isam, Jakarta, Rineka Cipta, 1994. Jamali, Muhammad Fadhil al-. Filsafat Pendidikan Islam dalam al-Qur’an, (terjemahan Asmuni S.), Jakarta, Pustaka AlKautsar, 1995. Khaldun, Abd. Rahman Ibn. Muqaddimah Ibn Khaldun, Tahqiq ali Abd. al-Wahid Wafi, Cairo: Dar al-Nahdhah, tt, Jilid I. Khin, Musthafa Sa’i al-. Mazhab al-Muttaqin Syarh Riyadh alShalihin, Beirut, Muassah al-Risalah, 1972. Langgulung, Hasan. Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1989. ...................., Asas-asas Pendidikan Islam, Jakarta, Pustaka Al Husna, 1988.

326 Daftar Pustaka ...................., Manusiadan Pendidikan, Jakarta, Pustaka alHusna, 1985. ..................., Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1992. Latief, H. Abdul . Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah, UII Pres, Yogyakarta, 2005. Lester, James P. dan Joseph Stewart Jr. Public Policy: An Evaluationary Approach, 2000. Manan, Bagir. Pengujian Yustisial Peraturan Perundangundangan dalam Perbuatan Administrasi Negara Indonesia (makalah tidk diterbitkan). Mazmanian, Daniel dan Paul Sabatier. Implementation and Public Policy, New York, Harper Collis, 198. Manzhur, Ibnu, Abi al-Fadhl al-Din Muhammad Mukarran. Lisan al-Arab, Bairut: Dar al-Ahya, tt, Jilid V. Maraghi, Musthafa Al-. Tafsir Al-Maraghi, Bairut: Dar Fikr, tt, juz ke-1. Mursyi, Muhammad Munir. Al-Tarbiyah al-Islamiyah: Ushuluha wa Thathawwuruha fi al Bilad al-Arab, Qahirah: Alam al-Kitab, 1982. Muhaimin dan Abd. Mujib. Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya, Bandung, Trigenda Karya, 1993. Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, Logos, Jakarta, 1999. Makdisi, George. Typology of Institutions of Learning, (An Ontology Studies), Issa J. Boulatta, Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992. Naisabury, Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaz al-Qusyairin al-. Shahih Muslim, (Syarah Muhammad Fuad Abdulbaqy), al-Qahirah, Juz IV, cet. I, 1997. Sulaiman,

327 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud, Juz I, Kairo: Daar alHadits, 1999. Nata, H. Abuddin. Konsep Pendidikan Ibn Sina, Jakarta, UIN Pres, 2006. ................, Ilmu Pendidikan Islam Dengan pendekatan Multidisipliner, Normatif Perenealis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum, Jakarta, RajaGrafindo, 2007. .................., Pemikiran Pendidikan Islam pada Abad Pertengahan, Canada, Montreal, 2000. ……………., Dasar-dasar Kependidikan, Jakarta, Ditjen Bimbingan Islam, 1995. Nizar, Samsu. Peserta Didik Dalam Perspektif Islam, (Sebuah Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999). Nahlawy, Abd. Al-Rahman al-. Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisuha, Dar el Nahdhah al-Arabiyah, 1965. Nasution, Harun. Pembaharuan Dalam Isam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta, Bulan Bintang, 1975. Nugroho, Rian. Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008. Olsen, Mark, dkk. Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy, London: Sage, 2000. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. II, 191. Pidarta, Pade. Manajemen Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

328 Daftar Pustaka Price, Don K. The Science Estate, Cambrigde, Massachussetts, 1965, Harvard University Press. Rob’iyyi, Imam al-Hafidz abi Abdillah Muhammad bin Yazid ar-, Sunan Ibn Majah, Arab Saudi: Darussalam, 1999. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Ramyulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, Cet. Ke-7, 2008. ....................., Ensiklopedi Tokoh pendidikan Islam, Jakarta, Quantum Teaching, 2005. Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar, Mish, Dar al-manar, 1373 H, Juz, I. Stanton, Charles Michael. Pendidikan Tinggi Dalam Islam, Logos, Jakarta, 1994. ....................., Higher Learning is Islam: the Classical Period, AD 700-1300, Mayland, 1990. Shalabi, Ahmad. Sejarah Pendidikan Islam, (terj.) Muchtar Yahya dan Sanusi Latif, Jakarta, Bulan Bintang, 1973. ................,Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah, Al-Qahirah, li alNasr wa al-Thiba’ah wa al-Tauzi’, 1954. Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy al-. Falsafah Pendidikan Islam (terjemahan Hasan Langgulung), Jakarta, Bulan Bintang, 1979. Sahertian, A. Piet. Profil Pendidik Profesional, Yogyakarta, Andi Ofset, 1994. Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi, Jakarta, CV. Masagung, 1980. Yunus, H. Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, Mutiara, 1979. ..............., Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Hidakarya Agung, tt, cet. Ke-6.

329 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Tirmidzy, Abi Isa Muhmmad bin Isa bin Surah al-. Sunan alTirmidzi, (Khalid Abdu al-Ghany Mahfudz), Beirut, Libanon, Dar al-Kutub Al-ilmiyah, Cet. I, 2003. Tafsir, Ahmad. Filsafat Pendidikan Islam, Bandung, Rosda Karya, 2007. ..................., Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1992. Wasith, Al-Mu’jam Al-. Kamus Arab, Bandung, Angkasa, tt. ...................., Lingkungan Pendidikan Islam, Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Bairut, Libanon, Dar al-Fikri alM’asyir, 1983, cet ke-2. Wiryokusumo, Iskandar dan Usman. Mulyadi, Dasar-dasar Pengembngan Kurikulum, Jakarta, Bina Aksara, 1988. Zuhairini. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1997. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. IDENTITAS DIRI II. ISTERI NO. NAMA TEMPAT/ TANGGAL LAHIR TEMPAT/TANGGAL NIKAH 1. Susilowati, S.IP Serang, 03 Maret 1959 Serang, 10 April 1982 III. ANAK NO NAMA TEMPAT/ TANGGAL LAHIR L / P KET. 1. Aditya Rahmadhony, A. Md., SH Serang, 18 Juni 1983 L Anak Pertam a 2. Resty Rahmawaty, S.Pd Serang, 27 Oktober 1986 P Anak Kedua NAMA LENGKAP A. H.A. Rahmat Rosyadi NPM/NIRM 07526110001 / 009.02.03.0601 TEMPAT/TANGGAL LAHIR Bogor, 20 September 1956 AGAMA Islam JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Lektor ALAMAT RUMAH Kampung Nusa Endah Rt. 05/02, Cimanggu I Cibungbulang Bogor 16630 No. HP. 08128097843 NOMOR KTP 32.03.04.200956.00606 NOMOR PASPOR S 189341

IV. PENDIDIKAN UMUM NO. NAMA TAHUN LULUS TEMPAT GELAR/ NON GELAR 1. SDN 1969 BOGOR - 2. PGA 1973 BOGOR - 3. SP. IAIN 1975 BOGOR - 4. IAIN 1979 BANDUNG BA 5. IAIN 1988 BANDUNG DRS 6. STIH 2001 JAKARTA MH 7. UIKA BOGOR 2002 BOGOR SH 8. PASCASARJANA UIKA BOGOR 2010 BOGOR Doktor (Dr.) V. PENDIDIKAN KHUSUS NO. NAMA TAHUN LULUS TEMPAT KET. 1. Bahasa Inggeris 1991 IALF JAKARTA Sertifikat 2. Statistik Sosial AIS/STIS JAKARTA Sertifikat 3. Achiefment Motivation Training (AMT) 1997 LAN BANDUNG Sertifikat 3. Manajemen SDM dan Organisasi 2009 ASIAN INSTITUT MANAGEMEN (AIM), MAKATI PHILIPPINA Sertifikat VI. SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP NO KEGIATAN TAHU N PELAKSA NA TEMPAT KET. 1. Diskusi Panel Sosialisasi RUU OMBUDSMAN 2001 FORDISKU M BANDUNG Hotel Horizon Bandung Peserta/ Sertifikat

NO KEGIATAN TAHU N PELAKSA NA TEMPAT KET. 2. Bedah Hukum Intervensi Lembaga Legislatif terhadap Yudikatif 2000 Persatuan Jaksa RI dan STIH IBLAM Hotel Indonesia Jakarta Peserta/ Sertifikat 3. Seminar Internasional Tokoh-Tokoh Agama seDunia 2001 IIFWP Hotel JW Mariot Jakarta Peserta 4. Bedah Buku Advokat Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif 2001 UIN Jakarta Kampus UIN Jakarta Penulis/ Penyaji/ Sertifikat 5. Bedah Buku Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif 2006 Universitas Borobudur Jakarta Kampus Borobudur Jakarta Penulis/ Penyaji/ Sertifikat 5. Workshop Penulisan Buku Ilmiah Populer 2007 STIE Trisakti Jakarta Kampus STIE Trisakti Jakarta Instruktur/ Penyaji 6. Workshop Penulisan Buku Ilmiah Populer 2007 FE Universitas Pancasila Jakarta Kampus FE Universitas Pancasila Jakarta Instruktur/ Penyaji 7. Workshop Penulisan Buku Ilmiah Populer 2008 Penerbit Yudistira/ Ghalia Indonesia Aula PT. Yudistira/ Ghalia Indonesia, Bogor Instruktur/ Penyaji 8. Workshop Penulisan Makalah dan Teknik 2007 FE Universitas Pancasila Jakarta Kampus FE Universitas Pancasila Instruktur/ Penyaji

NO KEGIATAN TAHU N PELAKSA NA TEMPAT KET. Presentasi Jakarta 9. Workshop Penulisan dan Penerbitan Buku Mata Kuliah 2009 Universitas Tirtayasa - Banten Kampus Untirta - Banten Penulis/ Instruktur/ Penyaji 10. Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2010 Bakosurtana l- Cibinong Aula Bakosurtan alCibinong Penulis/ Instruktur/ Penyaji 11. Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2010 Hotel Grand USSU – Cisarua Bogor Aula Hotel Grand USSU Penulis/ Instruktur/ Penyaji VII. PENGHARGAAN KARYA TULIS NO KARYA TULIS TAHUN PELAKSANA TEMPAT 1. Juara Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Keluarga Berencana 1987 PWI – BKKBN Jakarta Jakarta 2. Juara Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Kependudukan 1989 PWI – BKKBN Jakarta Jakarta 3. Juara Provinsi Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Pembangunan Jawa Barat 1990 PWI – BKKBN Jawa Barat Jawa Barat

NO KARYA TULIS TAHUN PELAKSANA TEMPAT 4. Juara Kota Bogor Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Keluarga Sejahtera 1992 BKKBN Kota Bogor Bogor 5. Penghargaan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera 1995 BKKBN Jawa Barat Jawa Barat 6. Penghargaan Wakil Presiden RI (Try Soetrisno) Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Penanggulangan HIV/AIDS 1995 BKKBN Jakarta 7. Penghargaan Menteri Kependudukan Lomba Karya Tulis Ilmiah Populer Bidang Penduduk Dunia ke 6 Milyar Keluarga Sejahtera 1999 Meneg Kependudukan/ Kepala BKKBN Jakarta 8. Juara Karya Tulis Bidang Hukum antar Perguruan Tinggi se Jawa – Bali 2001 Pordiskum – HU. Pikiran Rakyat Bandung 9. Penghargaan Penulisan Terbaik 2001 HU. Rakyat Merdeka Jakarta

VIII. PENGHARGAAN NEGARA PENGHARGAAN DARI NOMOR SATYA LANCANA KARYA SATYA Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yodhoyono 012/TK/TAHUN 2007 IX. KARYA TULIS BUKU NO BUKU ILMIAH POPULER PENERBIT KOTA TAHUN 1. Islam, Problema Seks Kehamilan dan Melahirkan Angkasa Bandung 1993 2. Islam, Pembangunan Keluarga Sejahtera Angkasa Bandung 1994 3. Indonesia, Keluarga Berencana Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Pustaka ITB Bandung 1996 4. Problema Kependudukan dan Keluarga Berencana Pradnya Paramita Jakarta 1996 5. Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Citra Aditya Bandung 2002 6. Penerapan Nilainilai Moral Melalui Delapan Fungsi Keluarga BKKBN/IIFWP Jakarta 2002 7. Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Ghalia Indonesia Jakarta 2003 8. Peran Serta Agamawan Dalam Pembentukan Karakter Sejak Usia Dini BKKBN/IIFWP Jakarta 2005

NO BUKU ILMIAH POPULER PENERBIT KOTA TAHUN 9. Formalisasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia Ghalia Indonesia Jakarta 2006 10. Menjadi Penulis Profesional itu Mudah (Proses Kreatif Menulis dan Menerbitkan Buku) Ghalia Indonesia Jakarta 2008 X. KARYA TULIS JURNAL ILMIAH NO. KARYA TULIS ILMIAH JURNAL TAHUN 1. Pemberdayaan Hukum Melalui Bantuan Hukum Kepada Masyarakat FORDISKUM Bandung 2001 2. Advokat Syaria’h Merupakan Peluang sekaligus Tantangan KOPERTIS Bandung 2005 3. Penyelesaian Hukum Alternatif Sengketa Ekonomi Islam KHAZANAH UIKA Bogor 2007 4. Peningkatan Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah Melalui Undangundang ECONOMICUS STIE DEWANTARA 2007 5. Office Channeling Upaya mengalihkan Bisnis Ribawi Menuju Bisnis Islami YUSTISI, FH UIKA Bogor 2008