188 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Disekolah Untuk Seluruh Indonesia.11 Berdasarkan analisis kebijakan terhadap undangundang berkaitan dengan pendidikan agama dapat dinyatakan bahwa undang-undang itu tidak berlaku untuk pendidikan di sekolah berbasis agama dan pendidikan masyarakat. Pendidikan di sekolah agama dan pendidikan masyarakat pada waktu itu ditetapkan dalam undangundang lain. Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri undang-undang itu mengatur dalam Pasal 20, bahwa di sekolah negeri diberikan pelajaran agama. Orang tua menetapkan anaknya apakah akan mengikuti pelajaran agama atau tidak. Tata cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PP dan K waktu itu bersama dengan Menteri Agama. Penjelasan Pasal 20 tersebut bahwa: (a) jenis sekolah memberikan pelajaran agama bergantung pada umur dan kecerdasan siswanya; (b) siswa dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya pelajaran agama; (c) sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam peraturan tentang jenis sekolah; dan (d) pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 bersifat demokratis dan memberikan kebebasan dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Kebebasan tersebut diserahkan 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tersebut tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 20 Januari 1954 disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan di undangkan pada tanggal 18 Maret 1954 pada Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1954.
189 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional kepada pihak sekolah; apakah sekolah akan menyelenggarakan pendidikan agama atau tidak. Kebebasan juga diserahkan kepada orang tua; apakah orangtuanya berkehendak anaknya yang masih di bawah umur untuk mengikuti pendidikan agama atau tidak. Kebebasan terhadap siswa dewasa pun diberikan pilihan; apakah akan mengikuti pendidikan agama atau tidak. Kebijakan yang sangat menentukan dalam pendidikan agama dalam undangundang tersebut tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan itu dapat dikatakan bahwa kebijakan di bidang pendidikan agama sangat lemah. Keberadaan pendidikan agama menjadi subordinat dari pendidikan umum. Pendidikan agama tidak menjadi sektor publik pemerintah di bidang pembangunan sebagaimana pendidikan umum. Pendidikan umum diatur melalui undang-undang (UU No. 4 Tahun 1950 Jo UU No. 12 thun 1954), sedangkan pendidikan agama diatur melalui peraturan menteri (Peraturan Bersama antara Menteri PP dan K bersama Menteri Agama). Kebijakan pendidikan agama tidak setara dengan kebijakan pendidikan umum. Dengan demikian pendidikan agama bukan sebagai kebijakan umum pembangunan di Indonesia melainkan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pendidikan agama di sekolah sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954, yaitu: (1) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, Nomor 1432/kab., tanggal 20-1-1951 dan Nomor K.1./651 tanggal 20-1-1951, (2) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri
190 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Agama Nomor 17678/Kab., tanggal 16-7-1951, dan Nomor K.1./9180, tanggal 16-7-1951 tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Negeri dan (3) Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 36923/Kab., tanggal 14-10-1952, No. K/1/15773, tanggal 14-10-1952 tentang Instruksi Pelaksanaan Bersama.12 12 Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Pendidikan agama di sekolah sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada propinsi; (2) Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 34393/Subs tentang Pedoman Subsidi sementara untuk Sekolah-sekolah Partikelir; (3) Peraturan Bersama Menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan Menteri Agama No. 1432/Kab., tanggal 20-1-1951, No. K.1./651, tanggal 20-1-1951 tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah; (4) Peraturan Bersama Menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan Menteri Agama No. 17678/Kab., tanggal 16-7-1951, No. K.1./9180, tanggal 16-7-1951 tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Negeri; (5) Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Bersama Menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan Menteri Agama No. 36923/Kab., tanggal 14- 10-1952, No. K/1/15773, tanggal 14-10-1952 tentang Instruksi Pelaksanaan Bersama; (6) Putusan Menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan N0. 58438/Kab., tanggal 6-12-1954 tentang Pembentukan Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah; dan (7) Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 62 tahun 1963 tentang Penghapusan Pembayaran uang kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri.
191 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional a. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Kebijakan teknis tentang pendidikan agama diatur melalui Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, Nomor 1432/kab., tanggal 20-1-1951 dan Nomor K.1./651 tanggal 20-1-1951, bahwa: setiap sekolah dasar dan lanjutan umum maupun kejuruan diberi pendidikan agama. Di sekolah dasar pendidikan agama dimulai pada kelas 4 selama 2 jam dalam 1 minggu. Di lingkungan khusus pendidikan agama dimulai pada kelas 1 dengan jamnja ditamah tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah dasar itu tidak dikurangi dibandingkan dengan sekolah dasar di lingkungan lain. Pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas di sekolah umum maupun sekolah kejuruan diberi pendidikan agama diberikan 2 jam dalam setiap minggu menurut agama siswa. Pendidikan agama diberikan di kelas dengan jumlah siswa minal sepuluh orang yang sama agamanya. Siswa yang menganut agama lain dari agama yang sedang diajarkan dapat meninggalkan kelas selama jam pelajaran agama. Peraturan Bersama ini mengatur juga berkaitan dengan keberadaan guru agama, bahwa: guru agama diangkat, diperhatikan, diberhentikan sementara waktu, dipindahkan, diberi cuti dan dibiayai oleh kementerian agama. Anggaran pendidikan agama menjadi tanggung jawab kementerian agama. Guru agama harus tunduk pada peraturan umum yang ditetapkan sekolah, karena kekuasaan tertinggi berada di kepala sekolah. Dalam menjalankan kewajibannya, guru agama dilarang mengajarkan sesuatu yang mungkin dapat
192 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan menyinggung perasaan orang yang menganut agama dan kepercayaan lain. Guru agama yang mewajibkan mengajar dibeberapa sekolah dasar sebelum memulai merngajar harus merundingkan penetapan waktu mengajarnya dengan pengawas sekolah yang akan membicarakannya dengan kepala sekolah dimana ia pengajar agama. Hasil perundingannya itu akan dilaporkan oleh pengawas sekolah kepada inspektur Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk disahkan dan diberitahukan kepada jawatan pendidik agama. Mengenai sekolah lanjutan perundingan tersebut dilakukan oleh guru agama dengan kepala sekolah dan hasilnja oleh kepala sekolah ini dilaporkan kepada inspektur masing-masing untuk disahkan dan diberitahukan kepada jawatan pendidikan agama. Apabila di sekolah di suatu daerah belum ada guru agama yang diangkat oleh kementerian agama maka gubernur yang bersangkutan dapat mengusulkan calon guru agama kepada kementerian agama. Bahan pelajaran agama ditetapkan oleh kementerian agama sesudah disetujui oleh kementerian pendidikan. Petunjuk-petunjuk bagi guru agama tentang cara mengajarkan agama ditetapkan oleh kementerian agama sesudah disetujui oleh kementerian pendidikan. Peraturan ini berlaku juga di sekolah swasta yang mendapat subsidi lain dari pemerintah. Hal-hal mengenai pendidikan agama yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan oleh menteri pendidikan bersama-sama dengan menteri agama. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1951. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum peraturan ini disesuaian dengan peraturan ini. Jika perlu untuk menjalankan peraturan ini
193 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional akan dikeluarkan instruksi oleh menteri pendidikan dan/atau menteri agama berdasarkan kesepakatan keduanya. b. Peraturan Bersama Menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan Menteri Agama Peraturan Bersama tersebut di atas berlaku efektif hanya selama lima bulan (20 Januari 1951 – 16 Juni 1951) kemudian diubah dengan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 17678/Kab., tanggal 16-7-1951, dan Nomor K.1./9180, tanggal 16-7-1951 tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Negeri. Perubahan dalam peraturan bersama ini yang sangat menentukan berkaitan dengan pendidikan agama yaitu pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa: “…siswa yang memeluk agama yang sama dengan pelajaran agama yang diajarkan dapat meninggalkan kelas apabila tidak mendapatkan izin dari orangtuanya…”. Kemudian pasal peralihan yang menyatakan bahwa: “…apabila pengurus sekolah menghendaki dan/atau orang tua menginginkan siswanya yang beragama sama dan berjumlah lebih dari 10 orang dapat melaksanakan pendidikan agamanya di luar sekolah…” Untuk mencegah kesalahfahaman yang mungkin timbul sehubungan dengan dikeluarkan peraturan tersebut diatas, dapat dipelajari dalam penjelasannya. Maksud peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan dan Menteri Agama: No. 1432/Kab., tanggal 20-1-1951 dan No. K.I./65L tanggal 20-1-1951 yang diubah dengan No. 17678/Kab., tanggal 16,7-1951 dan No. K.I./9180 tanggal 16-7-1951, hanja untuk menyesuaikan Penetapan Bersama
194 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan dan Menteri Agama: No. 1142/bhg. A (Pengadjaran) Djakarta 2- 12-1945 dan No. 1265/K.7 (Agama) Djokjakarta 12-12-1946 dengan keadaan sekarang. Berbagai keberatan terhadap peraturan yang lama dapat dijelaskan dengan peraturan yang baru, bahwa: Peraturan ini hanya untuk sekolah dasar sedangkan dalam praktek di sekolah lanjutan diadakan pendidikan Agama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut sambil menunggu undangundang khusus untuk setiap jenis pendidikan sebagaiman tersebut dalam pasal 8 Undang-undang No. 4 tahun 1950, perlu diadakan peraturan yang dijadikan pegangan guna melancjarkan pendidikan Agama di sekolah lanjutan. (Lihat Pasal 1 dan Pasal 3). Peraturan lama hanya memberi kesempatan untuk pendidikan agama di sekolah dasar mulai dari kelas 4, sedangkan di Sumatera dan daerah-daerah lainnja karena peraturan-peraturan tersebut tidak diketahui, pendidikan Agama sudah diberikan mulai kelas 1. Dalam peraturan baru untuk lingkungan pendidikan khusus keagamaan pendidikan Agama mulai kelas I, dengan syarat pengetahuan umum di sekolah dasar tidak dikurangi (Pasal 2 ayat (2). Bantuan subsidi sekolah dalam peraturan lama hanya belaku untuk sekolah negeri, sedangkan dalam peraturan baru subsidi sekolah diberikan kepada sekolah negeri dan swasta sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Demikian juga Kementerian Agama memberikan sumbangan kepada pendidikan agama, supaya sekolah tidak terlantar. Dalam peraturan ini juga diatur lembaga pendidikan bagi penduduk yang berlainan agama supaya tidak ada pemaksaan terhadap penganut agama yang berlainan.
195 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Guru Agama diangkat oleh Menteri Agama atas usul Kantor Pendidikan Agama Kabupaten. Guru Agama Kristen diangkat atas usul Gereja yang bersangkutan. Usul Gereja itu disampaikan kepada Mentcri Agama dengan Perantaraan Kantor Urusan Agama Provinsi (Bagian Kristen/Roma Katholiek). Guru Agama dapat diangkat sebagai guru tetap atau honorer tergantung kepada usul yang disampaikan. Guru agama Islam melalui Kantor Pendidikan Agama sebelumnya menjampaikan usul dan diwajibkan mcngadakan hubungan dengan perserikatan Agama Islam yang mempunjai kegiatan dalam pendidikan di daerahdaerah yang bersangkutan. Rencana pelajaran Agama secara paerdagogis harus dapat dipertanggung djawabkan. Kementerian pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada waktu itu yang mempunjai tenaga pedagogis harus memberi persetujuan sebelum rencana pelajaran itu ditetapkan. Hak orangtua murid untuk menetapkan, apakah anaknya mengikuti pelajaran Agama atau tidak sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950. Hal ini tidak disebut didalam peraturan bersama Menteri P.P.K. dan Menteri Agama tanggal 20-1-1951 (No. 1432/Kab. (pendidikan) dan No. K.I./651 (Agama) diubah tanggal 16-7- 1951 No. 17678/Kab. Pendidikan) dan dengan 16-7-1951 No. K.I./9180 (Agama) oleh karena dipandang tidak perlu mengulangi apa yang telah ditetapkan dalam undangundang. Dalam peraturan lama (Penetapan Bersama Menteri P.P.K. dan Menteri Agama No. 1142/ Bhg. A (Pcngajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan No. 1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946 perlu disebut (Lihat Pasal 9 ayat (2) dan ayat (10) Penetapan Bersama), karena Undangundang No. 4 tahun 1950) pada waktu itu belum ada.
196 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Jumlah murid yang bersamaan agamanya seperti diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut bahwa pendidikan Agama diberikan kepada suatu kelas yang mempunjai murid sedikitnya 10 orang dari penganut Agama dimaksud untuk efisiensi anggaran Negara dan menanggulangi kekuangan tenaga pendidika agama. Namun begitu apabila kurang dari jumlah 10 orang dapat diadakan pendidikan agama atas biaya sendiri yang mengadakannya. Dalam Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama yang baru itu ditetapkan bahwa pendidikan Agama di sekolah dasar dimulai di kelas I. Dimaksud dengan lingkungan istimewa adalah daerah yang mempunyai kekhususan tentang penganut agamanya yang dinyatakan oleh Gubernur, Kabupaten dan Wali Kota di daerahnya. c. Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 36923/Kab., tanggal 14-10-1952, No. K/1/15773, tanggal 14-10-1952 tentang Instruksi Pelaksanaan Bersama, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 17678/Kab. tanggal 16 Djuli 1951 (Peadidikan) dan No. K/l/9180 tanggal 16 Djuli 1951 (Agama) perlu ditetapkan Instruksi Pelaksanaan Bersama. Instruksi ini berkenaan dengan beberapa hal sebagai berikut: Guru Agama yang akan mengajarkan pelajaran agama pada beberapa sekolah dasar harus lebih dahulu memberitahukan kepada Penilik Sekolah yang
197 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional bersangkutan dengan memperlihatkan surat pengangkatannya. Guru Agama yang akan mengajarkan peladjaran Agama di sekolah landjutan, harus lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Sekolah Landjutan yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat pengangkatannya. Persiapan pendidikan agama pada pendidikan dasar ditetapkan salinan surat pengangkatan kemudian dikirimkan oleh Kementerian Agama kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang. Penilik Sekolah membicarakan penetapan waktu mengajar dengan Kepala Sekolah tempat mengajar. Hasilnya dilaporkan oleh Pernilik Sekolah kepada Inspektur Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk disahkan dan kemudian diberitahukan kepada Jawatan Pendidikan Agama. Persiapan pendidikan agama pada pendidikan lanjutan ditetapkan salinan surat pengangkatan kemudian dikirimkan oleh Kementerian Agama kepada Inspektur Kepala Daerah sekolah lanjutan yang bersangkutan, sekolah lanjutan tingkatan atas ialah Inspektur Umum yang bersangkutan, Kepala Sekolah Lanjutan dan Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi. Kepala Sekolah Lanjutan membicarakan penetapan waktu mengajar dengan guru Agama yang akan mengajar di sekolahanya dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur Kepala Daerah Sekolah Lanjutan untuk disahkan kemudian diberitahukan kepada Jawatan Pendidikan agama. Sebelum Kepala Sekolah menerima pengesahan tersebut guru Agama diperbolehkan mengajar dengan ketentuan, bahwa materi pelajaran menyesuaikan jam pelajaran dengan perubahan yang disesuaikan oleh Inspektur Pendidikan,
198 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Pengajaran dan Kebudayaan. Kepala Sekolah melaporkan penerimaan tugas guru Agama kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri. Di Sekolah Dasar Negeri diberitahukan kepada siswa baru pada setiap awal tahun peladjaran, formulir, permintaan mengikuti pelajjaran Agama atau tidak. Kepala Sekolah dengan bantuan guru agama mengharuskan segala sesuatu yang bertalian dengan pembagian formulir, pengisian, pengumpulan dan pelaporannya kepada kementerian terkait. Di lingkungan pendidikan khusus yang mengajarkan pelajaran Agama jam pelajarannya diatur oleh Kemcntcrian Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan dengan mata pelajaran lain yang dipergunakan waktunya bagi pelajaran Agama. Pengawasan mengenai pelajaran Agama yang menyangkut isi dan metode pendidikan dilakukan oleh Kementerian Agama dengan instansi terkait yang ditunjuk oleh menteri Agama. Pengawasan mengenai organisasi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan instansi terkait. Kepala Sekolah membubuhi paraf setiap peladjaran yang akan diajarkan oleh guru Agama dan Guru Agama diharuskan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepala Sekolah. Guru agama harus dengan sepengetahuan kepala sekolah mengirimkan laporan bulanan tentang: (a) kehadiran mengajar, (b) sebab tidak mengajar, (c) berapa orang murid hadir/tidak hadir, (d) hal lain yang menurut pendapat guru agama atau kepala sekolah patut dilaporkan. Segala hal yang telah atau mungkin mengganggu kelancaran atau keselamatan pengajar agama dapat dilaporkan oleh kepala sekolah kepada instansi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
199 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional yang selanjutnja mengusahakan penyelesaian sebaikbaiknya dengan instansi kementrian agama. Untuk latihan beribadah disediakan waktu dan tempat yang layak dengan suasana keagamaan seperti langgar, mesjid, gereja dan lain-lain. Apabila tidak ada tempat yang layak dengan suasana keagamaan, maka hal itu harus diatur oleh guru bersama dengan kepala sekolah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ulangan dan ujian pelajaran agama disesuaikan dengan ulangan dan ujian pelajaran lain di sekolah yang bersangkutan. Untuk pengajaran agama diberikan nilai dinyatakan dengan kata-kata: baik, sedang atau kurang yang dimasukkan ke dalam rapor, tetapi tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Untuk menghindarkan kesalahfahaman yang berhubungan dengan pengajaran agama, instansi Kemcnterian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Kementerian Agama di daerah perlu dilakukan kerjasama dan permufakatan lebih dahulu.Terhadap sekolah swasta yang menghendaki supaja pelaksanaan pelajaran agama diatur sebagai berikut: (1) Pengurus sekolah swasta langsung menyampaikan permintaan kepada Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi, deagan menjebutkan (a) agama apa, (b) berapa murid dalam tiap-tiap kelas, (c) keterangan dari tiap-tiap orangtua/wali murid yang menghendaki anaknya mengikuti pelajaran agama, (d) berapa jam peladjaran seminggu. Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi mencari hubungan dengan Inspeksi Sekolah setempat untuk membicarakan penyelesaiannya. Pengawasan tentang pengajaran Agama di sekolah swasta yang memberikan pengajaran agama dilakukan oleh Penilik Pendidikan Agama
200 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan atau pegawai lain yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Agama. Apabila orangtua/wali murid di sekolah swasta kurang dari 10 orang atau menganut agama yang menghendaki pengajaran agama bagi anak-anak tersebut, maka pelaksanaannya diselenggarakan sebagai berikut: (1) orangtua/wali murid yang berkepentingan menyampaikan permintaanya kepada Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi secara tertulis. Salinan permintaan itu disampaikan kepada kepala sekolah ang bersangkutan. (2) Kepala Kantor Pcndidikan Agama Provinsi dengan kepala sekolah dan inspeksi sekolah setempat untuk membicarakan pelaksanaannya. (3) Kepala Kantor Pcndidikan Agama Provinsi dengan bantuan orangtua/wali murid mencari ruangan tempat pelajaran agama dengan mempertimbangkan jarak antara ruangan pcngajaran agama dan sekolah yang bersangkutan. Kepala Sekolah diberitahukan tentang hal ini oleh Kepala Pcndidikan Agama Provinsi. Berdasarkan instruksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah dasar dan sekolah lanjutan sangat birokratis. Pendidikan agama tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh sekolah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan melainkan hanya pelajaran tambahan yang memerlukan persyarakat tertentu. Hal ini merupakan kebijakan pendidikan yang melemahkan pendidikan agama di sekolah sehingga menyulitkan bagi siswa dan orangtua yang menghendaki pendidikan agama bagi anaknya di sekolah yang bersangkutan.
201 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional 2. Pendidikan Agama Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 berakhir kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka semua peraturan perundang-undangan dianggap tidak berlaku dan kebijakan pendidikan mengalami penyesuaian di segala bidang. Undang-undang yang disebut terakhir itu ditetapkan dan diundangkan sejak 27 Maret 1989 pada Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6 (Lihat Lampiran). Analisis kebijakan terhadap undang-undang tentang sistem pendidikan nasional sebagai, bagwa: Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dasar pendidikan dalam undang-undang terdahulu dengan undang-undang ini sama yaitu berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan tujuan pendidikan pada undang-undang yang baru lebih lengkap meliputi “keimanan dan ketaqwaan” walaupun tujuan utama dalam undang-undang ini adalah untuk melahirkan manusia yang “cerdas”. Kata “beriman dan bertaqwa” menjadi sifat
202 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan manusia ”cerdas”; bukan sebaliknya menjadi manusia beriman dan bertaqwa yang cerdas; kata cerdas menjadi sifat manusia beriman dan bertaqwa.13 Dalam undang-undang ini posisi pendidikan agama dengan pendidikan umum dianggap sejajar dan secara eksplisit dinyatakandalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) bahwa: Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Demikian juga pendidikan menengah keagamaan dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan bahwa: Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, Pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Pendidikn agama menjadi bagian dari kurikulum pendidikan seperti dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) bahwa: Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama dan (c) pendidikan kewarganegaraan. Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurangkurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, (c) pendidikan kewarganegaraan, (d) bahasa Indonesia, (e) membaca dan menulis, (f) matematika (termasuk berhitung), (g) 13 Ahmad Tafsir. Filsafat pendidikan Islami, mengomentari ….
203 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional pengantar sains dan teknologi, (h) ilmu bumi, (i) sejarah nasional dan sejarah umum, (j) kerajinan tangan dan kesenian, (l) pendidikan jasmani dan kesehatan, (m) menggambar, dan (n) bahasa Inggris. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 pendidikan agama sejajar dengan pendidikan umum yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang wajib diajarkan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, kecuali di perguruan tinggi. Namun demikian, pendidikan agama yang tercantum dalam kelompok mata pelajaran di sekolah berada pada urutan kedua setelah pendidikan Pancasila. Pendidikan agama dibanding dengan undangundang sebelumnya hanya bersifat tentatif bergantung pada pihak sekolah atau orangtua siswa yang menghendaki pendidikan agama, sedangkan pada undang-undang ini pendidikan agama menjadi bagian pasal bersifat regulatif yang wajib dilaksanakan disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Dari segi peraturan kebijakan dapat dikatakan bahwa masih terdapat kelemahan lain dari undang-undang ini yaitu peraturan pelaksanaan pendidikan agama belum diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah.14 Hal ini 14 Peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, (4) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, (5) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, (6) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, (7) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Tenaga Kependidikan, (8) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Pendidikan Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, (9)
204 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan menunjukkan bahwa pendidikan agama belum menjadi bagian dari kebijakan publik pemerintah melainkan sebatas kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan agama dalam undang-undang ini belum menjadi sesuatu yang prioritas untuk menentukan kelulusan siswa. Pendidikan wajib diajarkan di setiap jenis, jalur dan jenjang tetapi tidak menjadi wajib kelulusan siswa. Kebijakan pendidikan agama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dapat mencapai kondisi seperti itu merupakan hasil perjuangan umat Islam yang melibatkan tokoh-tokoh Islam. Undang-undang tersebut sebelum diundangkan mengundang pro dan kontra terkait pasal-pasal kelembagaan pendidikan agama dan substansi pendidikan agama. Pasal-pasalnya sangat melemahkan pendidikan agama secara substantif. 3. Pendidikan Agama Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan terus berubah disesuaikan dengan kemajuan zaman kearah yang lebih akomodatif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap tidak memadai lagi sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang yang terakhir ini disahkan dan diundangkan sejak 8 Juli 2003 pada lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.
205 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Analisis kebijakan terhadap undang-undang ini berkenaan dengan pendidikan agama, bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam undang-undang ini kelembagaan pendidikan agama disebutkan langsung secara eksplisit tentang jenis, jalur dan jenjang pendidikan dalam pasal-pasal khusus. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,
206 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan untuk semua agama yang diakui di Indonesia diatur dalam Pasal 30, bahwa: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pengembangan kurikulum diatur dalam Pasal 36, bahwa (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar Nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam
207 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi yang diatur dalam Pasal 37 wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Pasal 38 ayat (2) mengatur tentang Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pendidikan diatur melalui Pasal 55 ayat (1), bahwa Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
208 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Tabel 4.1. Perbandingan Antara Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional KATAGORI UU NO. 4 TAHUN 1950 UU NO. 2 TAHUN 1989 UU NO. 20 TAHUN 2003 DASAR Pendidikan dan Pengadjaran berdasar atas azas-azas yang termaktub dalam Pantja Sila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudajaan kebangsaan Indonesia. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. FUNGSI - Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembang kan kemampuan serta meningkatka n mutu kehidupan Pendidikan nasional berfungsi mengembangk an kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
209 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional KATAGORI UU NO. 4 TAHUN 1950 UU NO. 2 TAHUN 1989 UU NO. 20 TAHUN 2003 dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa…, TUJUAN Tujuan pendidikan dan Pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan warga Negara jang demokratis dan bertanggung djawab tentang kesedjahtera an masarakat dan tanah air Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembang kan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan ‘… bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggaraka
210 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan KATAGORI UU NO. 4 TAHUN 1950 UU NO. 2 TAHUN 1989 UU NO. 20 TAHUN 2003 jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakat an dan kebangsaan. n secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dibandingkan tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional antara ketiga undang-undang sistem pendidikan nasional. Dasar pendidikan adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa seperti yang tercantum dalam Pasal 13 tentang pendidikan dan kebudayaan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengalami perubahan namun demikian intinya sama kea rah mencerdasakan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang terpuji.
211 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Tabel 4.2. Perbanding Kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi KATAGORI UU NO. 4 TAHUN 1950 UU NO. 2 TAHUN 1989 UU NO. 20 TAHUN 2003 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurangkurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegara an, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika (termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegara an, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/ kejuruan; dan muatan lokal.
212 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan KATAGORI UU NO. 4 TAHUN 1950 UU NO. 2 TAHUN 1989 UU NO. 20 TAHUN 2003 pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, dan bahasa Inggris. PERGURUAN TINGGI Isi kurikulum Perguruan tinggi wajib memuat: pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegara an. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegara an, dan bahasa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas disusun kurikulum pendidikan nasional yang mencakup berbagai mata pelajaran yang intinya terdapat pelajaran agama. Pendidikan agama tercantum secara eksplisit pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 sebagai mata pelajaran dan mata kuliah agama yang wajib dibelajarkan kepada siswa/mahasiswa. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 pelajaran agama tidak disebut, kecuali tercantum dalam Peraturan Bersama antara Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan dengan kementerian Agama sebagai mata pelajaran yang bersifat tentatif.
213 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan Undangundang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khusus terhadap pendidikan agama diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan.15 Undang-undang sebelumnya tidak mengatur pendidikan agama dalam peraturan pemerintah secara khusus seperti dalam undang-undang ini. Kebijakan pendidikan agama dalam udang-undang ini sangat kondusif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Kepentingan semua agama dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan telah mendapat 15 Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku, (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan dasar dan Menengah, (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan No. 23 Tahun 2006, (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, (9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, (11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiyah (SMP/MTs) dan sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
214 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Beberapa catatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dan diundangkan sejak 5 Oktober 2007 dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124. Dalam peraturan ini, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dibedakan dari segi pengertian, fungsi dan tujuannya. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurangkurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
215 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sen. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan agama sangat intens dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini. Dalam undang-undang ini pendidikan agama kedudukannya sama dengan pendidikan umum. Ia menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang wajib diselenggarakan dan diajarkan disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara
216 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. Tempat melaksanakan ibadah agama dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan seharihari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
217 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi. Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administrative berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/ pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sanksi administratif untuk satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama, satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sanksi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah
218 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sanksi administratif tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama serta tentang pendidik pendidikan agama diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/ keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya. Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan. Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang
219 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi atas pendidikan keagamaan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama. Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/ akademik berikutnya, sistem evaluasi dan manajemen dan proses pendidikan. Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak
220 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurangkurangnya 7 (tujuh) tahun. Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan
221 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional diniyah dasar atau yang sederajat. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
222 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an. Pendidikan AlQur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan
223 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Al-Qur’an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur’an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur’an. Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi. Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat. Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada
224 Teori Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
225 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAB 5 PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN A. Pendidikan Agama Pendidikan agama diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5),dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.1 1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama a. Pengertian Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. (Pasal 1 angka l). b. Fungsi Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. (Pasal 2 ayat (l). 1 Pasal 12 ayat (4) mengatur tentang hak dan kewajiban peserta didik.Pasal 30 ayat (5) mengatur tentang pendidikan keagamaan. Dan Pasal 37 ayat (3) mengatur tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
226 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional c. Tujuan Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (Pasal 2 ayat (2). 2. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pendidikan agama sesuai dengan pengertian, fungsi dan tujuan seperti dimaksudkan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan agama dapat membentuk manusia yang beriman dan bertakwa yang berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan agama yang dibelajarkan juga diharapkan agar berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi hidup dan kehidupan peserta didik. Kebijakan kepemerintah terhadap pendidikan agama dalam peraturan ini diatur secara rinci untuk semua agama yang berlaku di Indonesia meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Namun demikian, studi implementasi kebijakan ini difokuskan pada pendidikan agama Islam yang dibelajarkan di lingkungan pendidikan umum dan pendidikan di lingkungan pendidikan khusus keagamaan. Pendidikan agama Islam sebagai subsistem dari sstem pendidikan nasional kedudukannya sama dengan pendidikan umum sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang
227 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan wajib diselenggarakan dan diajarkan disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Undang-undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan (Pasal 1 angka 7). Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (Pasal 1 angka 8). Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (Pasal 1 angka 9). Pendidikan agama yang dilaksanakan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Berdasarkan peraturan itu, maka urusan agama termasuk di dalamnya pendidikan agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sampai di daerah. Namun demikian pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah sebagai kepala pemerintahan dan pemerintah daerah sebagai kepala daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan/pendidikan agama. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan diatur dalam undangundang sistem pendidikan nasional sebagai berikut:
228 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Pasal 10 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan. Kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang itu supaya penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan oleh jalur, jengang dan jenis pendidikan pada lembaga formal, informal dan nonformal dapat berjalan secara baik sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, karena usia ini termasuk kedalam kategori wajib belajar
229 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai berikut: Pasal 2 (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 4 Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat. Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut semestinya setiap masyarakat dapat melaksanakan pendidikan secara baik. Setiap orangtua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Setiap warga Negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu dan murah (gratis) terutama bagi usia wajib belajar. Apabila semua kepentingan ini bersinergi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia. 3. Pelaksanaan Pendidikan Agama Pendidikan agama wajib dilaksanakan di jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
230 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 2 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 3 Pemerintah mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar dan menengah, sedangkan pendidikan agama pada pendidikan prasekolah dan perguruan tinggi pelaksanaannya diserahkan kepada penyelenggara pendidikan. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, 2 Pasal 26, ayat (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 3 Pasal 27, (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
231 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional jenjang pendidikan dasar dalam bentuk SD dan MI serta SMP dan MTs disetarakan. Pengelolaan SD dan SMP di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional. MI dan MTs di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Dalam undangundang sistem pendidikan nasional jenjang pendidikan menengah dalam bentuk SMA dan MA serta SMK dan MAK disetarakan. Pengelolaan SMA dan SMK di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional. MA dan MAK di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.
232 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. Mata pelajaran agama di lembaga pendidikan tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan tingkat menengah umum (SMA/SMK) dalam struktur kurikulumnya disebut “Pendidikan Agama”. Mata pelajaran agama di lembaga pendidikan tingkat menengah Program Keagamaan (MA/MAK) dalam struktur kurikulumnya selain disebut “Pendidikan Agama” juga ditambah dengan mata pelajaran agama lainnya, yaitu “Tafsir dan Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ushul Fiqh, Tasawuf dan Ilmu Kalam. Mata kuliah agama yang diselenggarakan di pendidikan tinggi umum disebut mata “Kuliah Agama” dalam berbagai sebutan antara lain: “Pendidikan Agama”, “Studi Agama” dan sebagainya, sedangkan di pendidikan tinggi kegamaan (IAIN/UIN/STAI) penyebutan mata kuliah agamanya disesuaikan dengan nama-nama pelajaran agama yang dikuliahkan, misalnya Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadits dan Ilmu Hadits, Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh, Jinayat, Muamalat, Tuhid, Akhlak, pendidikan Islam dan sebagainya sesuai fakultas dan konsentrasinya.
233 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama de ng a n de mikia n se kura ng -kur ang nya perlu b erbe nt uk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa adanya kesetaraan antara pendidikan dasar umum berbentuk SD dengan pendidikan umum keagamaan berbentuk MI dan SMP dengan MTs. Demikian juga adanya kesetaraan pendidikan menengah umum antara SMA/SMK dengan MA/MAK. Pendidikan agama pada pendidikan umum (SD, SMP dan SMA/SMK dibelajarkan selama 2 jam dalam seminggu, sedangkan pada pendidikan umum program keagamaan (MA/MAK) pendidikan agama dibelajarkan selama 6 jam dalam seminggu. Pendidikan agama yang dilaksanakan pada lingkungan pendidikan umum dialokasikan waktu hanya dua jam dalam seminggu itu tidak memadai. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan agama berkaitan dengan (1) proses belajar mengajar cenderung ke ranah
234 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional kognitif dari pada apektif dan psikomotorik, (2) muatan pelajar agama dalam kurikulum secara subtansi terbatas dan terbagi dalam beberapa semester sehingga tidak utuh, (3) metode dan media tidak memadai, (4) pelajaran agama bersifat pelengkap karena tidak menjadi pelajaran yang wajib diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah, dan (5) pendidik agama tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pelaksanaan pendidikan agama di lingkungan pendidikan keagamaan diakokasikan waktu enam jam dalam seminggu. Substansi pelajaran agama dibagi ke dalam beberapa mata pelajaran agama secara terpisah, seperti Tafsir, Hadits, Fiqh, Akhlak, praktek ibadah, sejarah Islam dan sebagainya. Alokasi waktu ini dianggap memadai bila dibandingkan dengan alokasi waktu pendidikan agama di lingkungan pendidikan umum. Untuk memenuhi kekurangan waktu tersebut, pendidikan agama di lingkungan pendidikan umum dibelajarkan pada ekstra kurikuler diluar jam pelajaran dan pesantren kilat serta peringatan hari-hari besar Islam. 4. Peserta Didik Pendidikan Agama Salah satu komponen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yaitu peserta didik. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut siswa/siswi, sedangkan peserta didik pada jengan pendidikan tinggi disebut mahasiswa/mahasiswi. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. (Pasal 1 angka 4).
235 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh Negara supaya dapat menjalankan proses pendidikannya secara baik. Hak dan kewajiban peserta didik diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dalam Pasal 2, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, (2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, (3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, (4) mendapatkan biaya penidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, (5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Demikian juga setiap peserta didik berkewajiban: (1) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, (2) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban peserta didik seperti dijelaskan dalam undang-undang tersebut di atas untuk memberikan identitas tersendiri bahwa peserta didik selain merupakan obyek pendidikan ia juga sebagai subyek pendidikan yang dapt belajar secara mandiri. Salah satu hak peserta didik, yaitu “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama
236 Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Agama yang diajarkan di lembaga pendidikan umum harus sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Apabila dalam satu kelas belajar terdapat berbagai macam agama dan berapa pun jumlah siswanya maka siswa tersebut diperbolehkan meninggalkan kelas. Penyelenggara pendidikan harus menyediakan pendidik dan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan agama peserta didik. Hak ini untuk memberikan kebebasan bagi peserta didik dalam menjalankan agama dan ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan agamanya yang diakui oleh Negara. Hak ini untuk menumbuhkan sikap dan sifat toleransi antar umat beragama yang diatur oleh Negara agar tidak saling intervensi yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan hak peserta didik dalam pendidikan agama diatur secara khusus melalui peraturan pemerintah bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Setiap satuan
237 Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. Tempat melaksanakan ibadah agama dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam penyediaan tempat dan sarana ibadah mungkin terkendala oleh tempat atau area sekolah yang terbatas terutama bagi agama-agama tertentu yang memelukan bangunan khusus. Penyediaan tempat dan sarana ibadah bagi agama Islam dapat dilakukan di man saja dan bentuk apa saja secara minimal yang penting memenuhi kebersihan dan kesuciannya. Hak peserta didik bagi yang beragama Islam di lingkungan pendidikan umum sebagian besar terpenuhi. Sarana ibadah ini disediakan walaupun hanya minimal dalam bentuk ruangan khusus, atau mushalla/masjid di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan umum yang berbasis Islam, bahkan selalu membimbing siswanya shalat berjamaah bersama para pendidik di awal waktu. Praktek ibadah semacam ini bersifat apektif dan psikomotorik justeru dapat membeikan penghayatan beragama siswa daripada sekedar teori yang diajarkan di kelas. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan di beberapa daerah mewajibkan kepada peserta didik pada setiap hari jum’at untuk mengenakan pakaian islami, yaitu pakaian koko bagi siswa dan kerudung bagi siswi.