The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Peningkatan Prosentase Pendaftaran dan Pengunduhan SPPT PBB-P2 Online oleh Wajib Pajak Melalui Media
QR Code di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nonarahmaramanda, 2022-09-14 23:48:31

Laporan Final Aktualisasi Yandhi Mawardi

Peningkatan Prosentase Pendaftaran dan Pengunduhan SPPT PBB-P2 Online oleh Wajib Pajak Melalui Media
QR Code di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur

LAPORAN FINAL AKTUALISASI

PENINGKATAN PROSENTASE PENDAFTARAN DAN
PENGUNDUHAN SPPT PBB-P2 ONLINE OLEH WAJIB

PAJAK MELALUI MEDIA QR CODE
DI KECAMATAN CIRACAS

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Disusun Oleh:
Yandhi Mawardi
NIP. 199301012020121023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN 23
TAHUN 2022









ABSTRAK

Yandhi Mawardi, 199301012020121023, Pelaksana Seksi Pemerintahan,
Peningkatan Prosentase Pendaftaran dan Pengunduhan SPPT PBB-P2 Online Oleh
Wajib Pajak Melalui Media QR Code Di Kecamatan Ciracas Kota Administrasi
Jakarta Timur.
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur ini telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK dalam
setiap tahapan kegiatan aktualisasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di
instansi kerja. Rumusan masalah yang pada kegiatan aktualisasi ini yaitu Rendahnya
capaian pendaftaran dan pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara online. Maka
dari itu perlunya gagasan kreatif untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu
Penyediaan media QR Code tentang tatacara pendaftaran dan pengunduhan di E-SPPT
PBB. Pada pelaksanaan aktualisasi ini terdiri dari 7 kegiatan dan 35 tahapan kegiatan
yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 27 Juli 2022 dengan ketercapaian
nilai-nilai BerAkhlak sebanyak 224 nilai yang terdiri dari 30 nilai Berorientasi pelayanan,
26 nilai Akuntabel, 29 nilai Kompeten, 32 nilai Harmonis, 33 nilai Loyal, 33 nilai Adaptif,
dan 40 nilai Kolaboratif. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat
sebanyak 25.555 wajib pajak yang mendaftarkan e-SPPT PBB nya atau 47,86% dari total
53.390 wajib pajak yang terdapat di wilayah Kecamatan Ciracas. Dalam portal website
https://linktr.ee/kecamatanciracas diketahui terdapat 4.360 orang yang sudah mengakses
dan 3.200 user yang mendaftarkan e-SPPT PBB dalam masa aktualisasi dan target
dalam rancangan aktualisasi sebanyak 2.000 user yang mengakses portal
linktr.ee/kecamatanciracas untuk mendaftarkan e-SPPT PBB para wajib pajak. Maka dari
itu penggunaan strategi media QR Code sangat efektif digunakan untuk membantu
meningkatkan pendaftaran dan pengunduhan e-SPPT PBB online serta memudahkan
masyarakat untuk mengakses ke website Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta.
Kata Kunci : strategi QR Code, e-SPPT PBB, Kecamatan Ciracas, BerAKHLAK

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa
ta’ala, sang pencipta langit dan bumi beserta segala isinya yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
PNS berjudul “Peningkatan Prosentase Pendaftaran dan
Pengunduhan SPPT PBB-P2 Online oleh Wajib Pajak Melalui Media
QR Code di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur”
dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan pelaksanaan aktualisasi ini disusun untuk memenuhi salah
satu syarat kelulusan dalam rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Golongan II
Angkatan XXIII Tahun 2022 untuk meningkatkan kemampuan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam menerapkan nilai-nilai dasar
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif
dan Kolaboratif) sesuai tempat tugas masing-masing peserta.

Dalam penyelesaian laporan pelaksanaan aktualisasi ini melibatkan
banyak pihak, maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini penulis
ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan sehingga laporan
pelaksanaan aktualisasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, penulis
menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc. Kepala

BPSDM Provinsi DKI Jakarta;
2. Bapak M. Anwar, S.Si., M.AP. Walikota Kota Administrasi Jakarta

Timur;
3. Bapak Yus Wil Rasid, S.Sos., M.Si. Camat Kecamatan Ciracas, Kota

Administrasi Jakarta Timur;

vii

4. Ibu Indang Murniningsih, S.Pd., M.M. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI
Jakarta;

5. Bapak Alamsah, Wakil Camat Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur;

6. Ibu Fitrianda, S.Psi., M.Si. Kepala Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi Dasar dan Kader BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang
telah memfasilitasi Peserta selama kegiatan Latsar CPNS Provinsi
DKI Jakarta Angkatan 23;

7. Bapak Sri Daljoko, S.H. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
Ciracas sekaligus mentor yang telah membimbing dan memberikan
masukan selama penyusunan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi;

8. Ibu Ratna Sari Susanti, SE., M. Si., AK., CA. peguji pada seminar
pelaksanaan aktualisasi;

9. Bapak H . Haris Iriyanto, A.Md., S.Sos., M.Pd. coach yang
senantiasa membimbing dan memberikan masukan untuk penulis
dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi;

10. Seluruh Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah
memberikan materi selama pelaksanaan Latsar CPNS dengan
metode Blended Learning MOOC;

11. Seluruh Staff Kecamatan Ciracas yang telah memberikan dukungan
selama penyusunan Rancangan Aktualisasi;

12. Kedua Orang tua, Istri dan keluarga yang telah memberikan doa
restu, motivasi serta dukungan moril dan materil;

13. Teman-teman Latsar CPNS Provinsi DKI Jakarta angkatan 23,
Kelompok II tahun 2022 atas dukungan, kolaborasi dan semangat
kebersamaan;

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang
telah membantu penulis dalam penyelesaian Rancangan Aktualisasi
ini.

viii



DAFTAR ISI

COVER ................................................................................................ i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR RANCANGAN .......................... ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PELAKSANAAN ...................... iii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN................................................... iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS .............................................. v
ABSTRAK ............................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ............................................................................. vii
DAFTAR ISI........................................................................................... xx
DAFTAR TABEL ................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xiii
DAFTAR GRAFIK ................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang................................................................ 1
B. Tujuan Aktualisasi........................................................... 4
C. Manfaat Aktualisasi......................................................... 5
BAB II PROFIL INSTANSI TEMPAT AKTUALISASI............................ 6
A. Visi Misi........................................................................... 6
B. Nilai-Nilai Organisasi....................................................... 7
C. Tugas Organisasi............................................................ 8
D. Uraian/Rincian Tugas Jabatan Peserta .......................... 11
BAB III ANALISA PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI .............. 14
A. Identifikasi Dan Analisis Isu Aktual ................................. 14
B. Keterkaitan Penyebab Isu dengan Keudukan dan Peran

PNS untuk Mendukung Terwujudnya Smart Governance 21
C. Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif 28

x

BAB IV RENCANA AKTUALISASI ....................................................... 31
A. Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS................. 31
B. Rekapitulasi Rencana Penerapan Nilai-Nilai Dasar PNS 34
C. Penjadwalan ................................................................... 144
D. Aktor yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi...... 149

BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI............................................ 150
A. Deskripsi Proses Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS ........ 150
B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS 228
C. Kualitas dan Kemanfaatan Aktualisasi............................ 243

BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT................................................. 253
A. Penetapan Isu Lanjutan/Alternatif ................................... 253
B. Gagasan Kreatif Pemecahan Masalah Lanjutan............. 253
C. Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS Lanjutan...... 254

BAB VII PENUTUP ............................................................................... 274
A. Kesimpulan ..................................................................... 274
B. Saran .............................................................................. 276

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 277
LAMPIRAN ............................................................................................ 281

xi

DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Identifikasi Isu Permasalahan ............................................. 15
Tabel 3.2 Teknik Tapisan Isu Metode APKL ...................................... 18
Tabel 3.3 Penilaian Kualitas Isu. ....................................................... 20
Tabel 3.4 Analisa Penentuan Isu Utama Metode USG ...................... 24
Tabel 3.5 Penilaian Kualitas Penyebab Isu ........................................ 26
Tabel 3.6 Penentuan Gagasan Kreatif Metode MCNAMARA ............. 28
Tabel 4.1 Kegiatan dan Tahapan Kegiatan Rancangan Aktualisasi

Nilai-Nilai Dasar PNS.......................................................... 36
Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Penerapan Nilai-Nilai Dasar PNS.... 155
Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Aktualisasi ................................................ 156
Tabel 4.4 Aktor yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi .......... 161
Tabel 5.1 Matriks Capaian Pelaksanaan Penerapan Nilai-Nilai

Dasar PNS .......................................................................... 229
Tabel 5.2 Laporan Progress E-SPPT Kelurahan................................. 244

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ciracas ......................... 11
Gambar 2.2 Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciracas ........................ 12
Gambar 3.1 Diagram Hasil Penapisan Isu metode APKL ................... 19
Gambar 3.2 Fishbone Diagram Identifikasi Penyebab Masalah ......... 23
Gambar 3.3 Diagram Penapisan Penyebab Masalah Metode USG.... 25
Gambar 3.4 diagram penilaian metode USG ...................................... 27
Gambar 3.5 Diagram Penapisan Metode MCNAMARA ...................... 30
Gambar 5.1 Referensi strategi penggunaan media QR Code............. 151
Gambar 5.2 Draft Konsep Penggunaan QR Code .............................. 153
Gambar 5.3 Lembar Kegiatan Konsultasi dengan Mentor .................. 155
Gambar 5.4 Dokumentasi Foto Konsultasi dengan Mentor................. 156
Gambar 5.5 Dokumentasi Penyampaian ide dan gagasan ................. 158
Gambar 5.6 Persetujuan Kepada Pimpinan ........................................ 160
Gambar 5.7 Lembar Persetujuan Mentor ............................................ 161
Gambar 5.8 Dokumentasi Penyampaian ide dan gagasan ................. 163
Gambar 5.9 Kordinasi dengan UP3D Kecamatan Ciracas.................. 165
Gambar 5.10 Persetujuan dengan UP3D Kec.Ciracas ....................... 167
Gambar 5.11 Lembar Persetujuan dengan UP3D Kec.Ciracas .......... 167
Gambar 5.12 Sharing dengan UP3D Kecamatan Ciracas .................. 169
Gambar 5.13 Melaporkan Kepada Unsur Pimpinan ............................ 171
Gambar 5.14 konsultasi dengan mentor.............................................. 173
Gambar 5.15 Berdiskusi dengan rekan sejawat .................................. 175
Gambar 5.16 Membuat design infografis melalui media QR Code ..... 177
Gambar 5.17 Meminta masukan dan saran Mentor ............................ 179
Gambar 5.18 Final Design Scan QR Code.......................................... 181
Gambar 5.19 Final Design linktr.ee ..................................................... 181
Gambar 5.20 Final Design Web linktr.ee............................................. 182
Gambar 5.21 Membuat Undangan dan Bahan Rapat ......................... 184
Gambar 5.22 Materi/Pointer Rapat...................................................... 186

xiii

Gambar 5.23 Membagikan Materi Rapat............................................. 188
Gambar 5.24 Mempresentasikan Media QR Code.............................. 190
Gambar 5.25 Melaporkan Hasil Rapat Kepada Pimpinan ................... 191
Gambar 5.26. Koordinasi Dengan Seksi Pemerintahan ...................... 193
Gambar 5.27 Penyerahan Media QR Code dalam Hard Copy............ 195
Gambar 5.28 Penyerahan Media QR Code dalam Hard Copy............ 196
Gambar 5.29 Penyerahan Media QR Code dalam Hard Copy............ 196
Gambar 5.30 Masukan dan Saran di Tingkat Kelurahan .................... 199
Gambar 5.31 Melaporkan Kepada Pimpinan....................................... 201
Gambar 5.32. Merevisi QR Code via https://linktr.ee .......................... 203
Gambar 5.33 Merevisi QR Code via https://linktr.ee ........................... 203
Gambar 5.34 Kegiatan monitoring & pemantauan .............................. 205
Gambar 5.35 Kegiatan monitoring & pemantauan .............................. 206
Gambar 5.36 Membuat spread sheet laporan ..................................... 208
Gambar 5.37 Spread sheet laporan .................................................... 208
Gambar 5.38 Membuat google form kuesioner ................................... 210
Gambar 5.39 Google form kuesioner .................................................. 211
Gambar 5.40 Kordinasi dengan UP3D Kecamatan Ciracas................ 214
Gambar 5.41 Melaporkan kepada pimpinan terkait progress

dan capaian sosialisasi.................................................. 217
Gambar 5.42 Merekap data kegiatan 1 sampai 6 ............................... 219
Gambar 5.43 Menyusun draft laporan ................................................. 221
Gambar 5.44 Konsultasi dengan Rekan Kerja .................................... 222
Gambar 5.45 Konsultasi dengan mentor ............................................. 224
Gambar 5.46 Konsultasi dengan Pimpinan ......................................... 224
Gambar 5.47 Persetujuan oleh Mentor ............................................... 226
Gambar 5.48 Persetujuan oleh Pimpinan Kecamatan ........................ 226
Gambar 5.49 Cover Laporan Hasil Sosialisasi QR Code .................... 227
Gambar 5.50 Halaman Website https://linktr.ee/kecamatanciracas .... 247
Gambar 5.51 Halaman Website https://linktr.ee/kecamatanciracas .... 248

xiv

DAFTAR GRAFIK
Grafik 5.1 Progress E-SPPT Per Kelurahan........................................ 245
Grafik 5.2 Pendaftar E-SPPT PBB Pada Masa Aktualisasi ................. 245
Grafik 5.3 Akses Harian Media QR Code Pada Masa Aktualisasi ...... 246
Grafik 5.4 Akses Mingguan Media QR Code Pada Masa Aktualisasi . 247

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Belajar Kegiatan Aktualisasi dengan Mentor
Lampiran 2 Bukti Belajar Kegiatan Aktualisasi dengan Coach
Lampiran 3 Rencana Aksi Bela Negara
Lampiran 4 Laporan Kegiatan Aktualisasi
Lampiran 5 Bahan Tayang Seminar Rancangan Aktualisasi
Lampiran 6 Bahan Tayang Seminar Pelaksanaan Aktualisasi

xvi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), dijelaskan bahwa ASN adalan profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
dijelaskan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib
menjalani masa prajabatan yaitu dengan melaksanakan Pelatihan Dasar
yang diberikan setiap instansi pemerintah.

Sebelum menjadi seorang ASN, para CPNS wajib mengikuti
serangkaian kegiatan Pelatihan Dasar agar nantinya dapat menjalankan
peran dan fungsi ASN dengan professional. Pelatihan Struktural ini
diselenggarakan secara jarak jauh yang selanjutnya disebut Distance
Learning adalah pembelajaran Pelatihan Struktural yang dilakukan secara
kolaboratif antara Peserta dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan
sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi
Negara dan dikelola Bersama dengan Lembaga pelatihan pemerintah
terakreditasi (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun
2022).

Tujuan dari Pelatihan Dasar CPNS adalah mengembangkan
kompetensi pembentukan karakter CPNS yang profesional sesuai bidang
tugas yang dilakukan secara terintegrasi memadukan antara jalur
pelatihan klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi kultural dengan
kompetensi bidang.

1

Dengan adanya pelatihan dasar tersebut, CPNS diharapkan dapat
menumbuhkan nilai-nilai dasar Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang diakronimkan
menjadi BerAKHLAK serta menerapkannya di lingkungan kerja dalam
rangka memenuhi fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu
bangsa.

Pelaksanaan Latsar Tahun 2022 ini memadukan pembelajaran
klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga
memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan
mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habiatuasi).
Pelatihan dasar ini dilaksanakan dengan metode blended learning yang
diawali dengan metode Massive Open Online Course (MOOC), kemudian
distance learning, lalu melakukan habituasi di tempat kerja, dan yang
terakhir tatap muka secara langsung.

Dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai dasar ASN, kedudukan
dan peran ASN, CPNS sebagai peserta pelatihan dasar harus mampu
mengidentifikasi nilai-nilai dasar ASN yang dapat diaktualisasikan melalui
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di
lingkungan kerja. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan ASN yang memberikan efek positif kepada
organisasi atau unit kerja

Pelaksanaan Latsar yang dilakukan oleh CPNS bertujuan untuk
membentuk ASN yang professional dan mampu mengatasi permasalahan
yang muncul sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satu tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) yang dijalankan oleh penulis sesuai dengan
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, pada Bab V
Kecamatan, Pasal 62, Point 3, huruf t, yaitu melaksanakan
pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak

2

daerah tingkat Kecamatan dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Presentase tercapainya pendaftaran dan Pengunduhan SPPT PBB

oleh wajib pajak melalui sistem E-SPPT merupakan salah satu indikator

kinerja Camat dan Lurah dalam bentuk scorecard yang ditetapkan oleh

Walikota untuk direalisasikan capaiannya disetiap triwulan dalam tahun

anggaran berjalan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan

peraturan baru, yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Dalam peraturan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi

mulai melakukan kebijakan digitalisasi Pajak Daerah pada tahun 2021.

Kebijakan digitalisasi ini akan dimulai dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPTT

PBB-P2) yang dimana dari penggunaan dokumen kertas dan kemudian

akan mulai dialihkan secara elektronik atau melalui Sistem E-SPPT PBB-

P2.

Penerbitan/pencetakan SPPT PBB tahun 2022 ini sudah tidak

dilakukan secara manual seperti tahun tahun sebelumnya dimana pihak

kelurahan mencetak/menerbitkan seluruh PBB wajib pajak diwilayahnya

dan mendistribusikanya langsung kepada warga melalui perangkat

RT/RW. Mulai tahun 2021 penerbitan PBB langsung dilakukan secara

elektronik melalui website BAPENDA yaitu

https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt atau melalui aplikasi JAKI (Jakarta

Kini), Wajib Pajak mengisikan data data diri, seperti: Nama, NIK, NPWP,

Nomor HP, Alamat Email lalu data verifikasi seperti: NOP PBB-P2 serta

Nama Wajib Pajak seperti tertera dalam SPPT Sistem akan melakukan

pengecekkan data verifikasi. Jika verifikasi berhasil sistem akan

mengirimkan link pengunduhan e-SPPT ke email dan secara otomatis

akan terbuat user Pajak Online dengan email yang digunakan Wajib Pajak

3

membuka email untuk melakukan mendapatkan dokumen SPPT PBB dan
dapat melakukan pembayaran dengan QRIS atau datang langsung ke
bank.

Dengan perubahan seperti hal tersebut diatas maka Pemprov DKI
Jakarta khususnya di wilayah Kecamatan Ciracas melakukan kegiatn
sosialisasi melalui media digital dan media cetak yang harapanya dapat
meningkatkan Prosentase Pendaftaran dan Pengunduhan SPPT PBB-P2
berbasis digital karena Masih belum terbiasanya warga masyarakat
kecamatan Ciracas dalam memproses SPPT mereka secara online dan
masih rendahnya kesadaran warga untuk melakukan pembayaran PBB -
P2 mereka,

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat rancangan
aktualisasi dengan judul “Peningkatan Prosentase Pendaftaran dan
Pengunduhan SPPT PBB-P2 Online oleh Wajib Pajak Melalui Media
QR Code di Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur”.

B. Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi bertujuan untuk menjadikan PNS yang professional dan
berkarakter sesuai dengan bidang tugas masing-masing CPNS, Selain itu,
aktualisasi juga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.:
1. Tujuan Umum

a. Menerapkan wawasan kebangsaan dan perilaku sikap Bela
Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

b. Menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif
(BerAKHLAK) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada
masing-masing organisasi CPNS dan proses habituasi;

c. Menerapkan pengetahuan mengenai kedudukan dan peran
ASN dalam menjalankan tugas menggunakan literasi digital
untuk mewujudkan Manajemen ASN dan Smart ASN melalui
kegiatan aktualisasi di tempat tugas;

4

d. Meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan
kemampuan diri untuk berfikir kritis dan peduli melalui kegiatan
identifikasi isu-isu strategis, penyebab dan solusi atau gagasan
kreatifnya.

2. Tujuan Khusus
Meningkatan Prosentase Pendaftaran dan Pengunduhan SPPT
PBB-P2 Online oleh Wajib Pajak Melalui Media QR Code di
Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur.

C. Manfaat Aktualisasi
Kegiatan Aktualisasi memberikan manfaat baik internal maupun

eksternal yaitu individu, organisasi dan stakeholder atau masyarakat yang
diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi Diri Sendiri

a. Membentuk Membentuk CPNS yang profesional dan berkarakter
serta mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu
BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada
masing-masing organisasi;

b. Mengembangkan kemampuan atau kompetensi diri untuk berfikir
kritis, inovatif dan kreatif.

2. Bagi Organisasi
Meningkatkan pendaftar dan pengunduh SPPT PBB Online dapat
berdampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

3. Bagi Masyarakat
Meningkatkan pelayanan ASN kepada masyarakat menjadi lebih
baik dan professional
.

5

BAB II
PROFIL INSTANSI TEMPAT AKTUALISASI

A. Visi Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dalam
dokumen RPJMD tersebut terdapat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta kota maju,
lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan
keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Dalam mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya,
dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang
kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan
dan memanusiakan;

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum
melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan
kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan
pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta
perbaikan pengelolaan tata ruang;

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang
berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan
berintegritas;

6

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata
kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial; dan

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan
Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

B. Nilai-Nilai Organisasi
Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor

54 Tahun 2020 tentang budaya kerja, menyebutkan nilai-nilai organisasi
antara lain:

1. Berintegritas
Bermakna adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan
dengan memegang teguh prinsip, aturan dan norma yang berlaku,
Berintegritas meliputi perilaku:
a. Jujur dan dapat dipercaya
b. Konsisten dan berani menegakkan kebenaran
c. Tulus melayani
d. Memenuhi komitmen
e. Berdedikasi tinggi.

2. Kolaboratif
Bermakna bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan
untuk mencapai tujuan bersama dengan membentuk tim dan
membangun kemitraan yang efektif, Kolaboratif meliputi perilaku:
a. Saling percaya
b. Saling menghormati
c. Aktif dalam perbincangan tematik
d. Produktif dan kreatif menangani konflik
e. Mampu melakukan coaching dan mentoring.

3. Akuntabel
Bermakna melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja, Akuntabel
meliputi perilaku:

7

a. Bertanggung jawab
b. Professional
c. Transparan
d. Cermat dalam bertindak
e. Dapat diandalkan
4. Inovatif
Bermakna menciptakan gagasan pembaharuan untuk meningkatkan
mutu layanan melalui evaluasi, pemecahan masalah dan perbaikan
secara terus menerus, Inovatif meliputi perilaku:
a. Menyukai tantangan dan rasa ingin tahu yang tinggi
b. Berpikir di luar kebiasaan
c. Kreatif dan visioner
d. Terbuka terhadap masukan atau kritik dan ide-ide baru
e. Mampu menciptakan ide-ide yang orisinal
5. Berkeadilan
Bermakna kepedulian/kepekaan untuk memastikan hak berbagai
pihak dapat terakomodasi, Berkeadilan meliputi perilaku:
a. Objektif
b. Proporsional
c. Mengedepankan kesetaraan
d. Kesamaan hak
e. Mendorong kemajuan bersama

C. Tugas Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152

Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi pada
Bab V Pasal 52 dijelaskan bahwa Kecamatan mempunyai tugas
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik
dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, dijelaskan dalam
Pasal 55 ayat 2, disebutkan bahwa Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

8

1. penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana
Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan
fungsinya;

2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

3. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

4. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. pengoordinasian upaya penyeenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan;
10. pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh

UKPD di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
11. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
12. penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan;
13. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/
aset Kecamatan;
14. pelaporan clan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan; dan

9

15. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kecamatan juga mendapatkan pelimpahan fungsi:
1. Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana umum di wilayah kelurahan;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan

permukiman masvarakat kelurahan;
3. Fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah

kelurahan;
4. Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta

Pemantauan Anak Putus Sekolah (APS) dan penerima manfaat Kartu
Jakarta Pintar (KJP);
5. Fasilitasi pembinaan penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
6. Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pemantauan
jentik nyamuk;
7. Fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu (Posbindu),
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Rukun Warga (RW)
siaga; dan
8. Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota, yang dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh Wakil Camat,
Sekretaris Kecamatan, para Kepala seksi, para kepala subbagian dan
para staff

10

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ciracas

Profil Instansi (UKPD)

Nama UKPD : Kantor Kecamatan Ciracas

Nama SKPD : Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Alamat UKPD : JL. Pengantin Ali No.09, Ciracas, Jakarta Timur - 13740

Telepon : 021-8401308 - 8404067

Email : [email protected]

D. Uraian/Rincian Tugas Jabatan Peserta

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96
Tahun 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
peserta ditugaskan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian berdasarkan Surat
Tugas Camat Kecamatan Ciracas Nomor 011 /- 082.2 tentang Pegawai
Yang Diperbantukan Pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciracas
menugaskan kepada penulis atas nama Yandhi Mawardi, A.Md
diperbantukan pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciracas. Seksi
Pemerintahan merupakan unit Kerja Kecamatan yang dipimpin oleh

11

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Gambar 2.2 Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciracas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152
Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, pada
Bab V Kecamatan, Pasal 62, Point 3, rincian tugas penulis pada Seksi
Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Membantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
2. Membantu melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lingkup Kecamatan;
3. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan kesatuan
bangsa dan politik lingkup Kecamatan;
4. Membantu melaksanakan pengoordinasian upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Membantu melaksanakan pengoordinasian penerapan dan
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan lembaga
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

12

7. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
forum koordinasi pimpinan Kecamatan;

8. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan
perlindungan masyarakat;

9. Membantu melaksanakan pengoordinasian, deteksi dini dan
penyelesaian gangguan sosial di wilayah Kecamatan;

10. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian lalu
lintas orang ditempat-tempat tertentu dalam rangka ketenteraman dan
ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

11. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan pemberian bantuan
terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan dalam 1
(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;

12. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan
penanggulangan bencana tingkat Kecamatan dan membentuk Pos
Komando (Posko) bencana tingkat Kecamatan;

13. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan
pelayanan administrasi pertanahan tingkat Kecamatan;

14. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan laporan
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

15. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian
masalah/konflik warga;

16. Membantu melaksanakan pengoordinasian penanganan pengaduan
masyarakat bidang pemerintahan tingkat Kecamatan;

17. Membantu melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah tingkat
Kecamatan;

18. Membantu melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai
lingkup tugasnya;

19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh unsur
pimpinan Kecamatan.

13

BAB III
ANALISA PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Dan Analisis Isu Aktual
Berdasarkan uraian tugas dan fungsi yang telah dijelaskan
sebelumnya, penulis mencoba untuk mengidentifikasi isu melalui Forum
Group Discussion (FGD) dengan rekan sejawat dan dilakukan konsultasi
dengan mentor dan pimpinan Kecamatan diperoleh beberapa isu, antara
lain:
1. Kurang diterapkannya SOP terkait administrasi pembuatan surat
pernyataan ahli waris dan PM1
2. Rendahnya capaian pendaftaran dan pengunduhan SPPT PBB oleh
wajib pajak secara online
3. Kurang optimalnya indeks kepuasan layanan masyarakat (SKLM)
Setelah menganalisis isu aktual yang terjadi di lingkungn unit kerja,
langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan keterkaitan antara
manajemen ASN dan Smart ASN pada mata pelatihan agenda 3 dengan
isu yang berhasil diidentifikasi, berikut adalah tabel identifikasi isu:

14

Tabel 3.1. Identifikasi Isu Permasalahan

Deskripsi Keterkaitan Data/ Fakta/
Output
NO Uraian Tugas Permasalahan Dengan Mata
5
Pelatihan Agenda 3

12 3 4
1. Membantu Kurang Manajemen ASN

melaksanakan diterapkannya Kurang diterapkannya

pengoordinasian SOP terkait SOP terkait administrasi

dan pelaksanaan administrasi pembuatan surat

pelayanan pembuatan surat pernyataan ahli waris

administrasi pernyataan ahli dan PM1 mencerminkan

pertanahan waris dan PM1 kurangnya kemampuan

tingkat pegawai melaksanakan

Kecamatan kebijakan Publik Juga

berkaitan dengan kode

etik perilaku ASN yaitu

Akuntabel

Smart ASN Pembuatan surat
Kurang diterapkannya keterangan ahli waris
SOP terkait administrasi terkait administrasi
pembuatan surat pertanahan, tetapi
pernyataan ahli waris tidak melampirkan
dan PM1 sesuai dengan Surat tanah dan PBB
SOP yang ditetapkan atas tanah yang
baik secara fisik dimaksud, tetapi
(hardcopy) maupun sudah di proses
softcopy menunjukkan kelurahan dan
bahwa belum masuk ke verifikasi
terpenuhinya penerapan kecamatan pada
Profesionalisme yakni akhirnya ditolak
menyelesaikan tugas karna dokumen tidak
sesuai dengan lengkap,
kompetensi yang dikhawatirkan akan
dipersyaratkan dan juga terjadi permasalahan
belum adanya dikemudian hari
penerapan digital skill

15

Deskripsi Keterkaitan Data/ Fakta/
Output
NO Uraian Tugas Permasalahan Dengan Mata
5
Pelatihan Agenda 3

12 3 4
2. Membantu Rendahnya Manajemen ASN

melaksanakan capaian Belum optimalnya

pengoordinasian pendaftaran dan penyampaian informasi

dan fasilitasi pengunduhan mengenai tata cara

pelaksanaan SPPT PBB oleh pendaftaran SPPT PBB-

kegiatan wajib pajak P2 secara online kepada

pemungutan secara online masyarakat berkaitan

pajak daerah dengan fungsi ASN

tingkat sebagai Pelaksana

Kecamatan Kebijakan Publik yang

harus menyampaikan

penerapan Peraturan

Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

Smart ASN

Rendahnya capaian

pendaftaran dan Kecamatan Ciracas
pengunduhan SPPT PBB menempati peringkat
oleh wajib pajak secara ke 10 dari 10 wilayah
online mencerminkan Kecamatan yang ada
ASN yang belum di Jakarta Timur
Profesional dalam terkait dengan
melaksanakan tugas dan prosentasi SPPT
fungsi terdaftar dan

berbayar Dan di

tahun 2022 baru

3,65% Capaian

Pendaftar SPPT

online yang

melakukan

pembayaran PBB

16

Deskripsi Keterkaitan Data/ Fakta/
Output
NO Uraian Tugas Permasalahan Dengan Mata
5
Pelatihan Agenda 3

12 3 4
3. Membantu Kurang Manajemen ASN

melaksanakan optimalnya Kurang optimalnya

pengoordinasian indeks kepuasan indeks kepuasan layanan

penanganan layanan masyarakat (SKLM)

pengaduan masyarakat berkaitan dengan fungsi

masyarakat (SKLM) ASN sebagai Pelayan

bidang Publik, serta berkaitan

pemerintahan dengan nilai dasar PNS

tingkat BerAKHLAK yaitu

Kecamatan Berorientasi Pelayanan,

ASN harus memberikan

pelayanan yang

professional dan

berkualitas dengan

memberikan pelayanan

terbaik kepada

masyarakat demi Kecamatan Ciracas

kepuasan masyarakat menempati peringkat

dan kualitas ke 4 dari 10 wilayah
penyelenggaraan Kecamatan yang ada

pemerintahan diwilayah di Jakarta Timur

terkait dengan

Smart ASN indeks kepuasan

Kurang optimalnya layanan masyarakat
indeks kepuasan layanan (SKLM) pada
masyarakat (SKLM) triwulan 1

mencerminkan ASN yang Dan akan Kembali

berlum professional dan berlangsung

berintegritas dalam penilaian di triwulan

memberikan pelayanan 2 pada bulan Juli
dengan prima, Setiap 2022

ASN perlu memiliki

kemampuan literasi

digital untuk berinovasi

17

Setelah mengidentifikasi beberapa isu diatas, maka selanjutnya dilakukan
analisis menggunakan Teknik tapisan isu APKL yaitu meliputi kriteria
sebagai berikut

1. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat
dibicarakan masyarakat

2. Problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang
kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara
komprehensif

3. Kekhalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang
banyak.

4. Layak atau Kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis,
relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Dari kriteria diatas kemudian dilakukan penilaian dengan skala 1 untuk
yang paling rendah sampai 5 untuk yang paling tinggi. Penilaian tersebut
dilakukan dengan melakukan survey kepada para stakeholder dan
diperoleh hasil pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2. Teknik Tapisan Isu Metode APKL

ISU AKTUAL A P K L TOTAL RANK
4 4 3 4 15 II
Kurang diterapkannya SOP terkait
administrasi pembuatan surat pernyataan
ahli waris dan PM1

Rendahnya capaian pendaftaran dan 5 4 4 5 18 I
pengunduhan SPPT PBB oleh wajib
pajak secara online

Kurang optimalnya indeks kepuasan 3 3 3 3 12 III
layanan masyarakat (SKLM)

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan metode APKL didapatkan
hasil bahwa isu tentang Rendahnya capaian pendaftaran dan
pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara online mendapatkan
nilai sebesar 18 artinya isu ini dan menempati urutan ke-1, Selanjutnya isu

18

tentang Kurang diterapkannya SOP terkait administrasi pembuatan surat
pernyataan ahli waris dan PM1 mendapatkan nilai 15, artinya isu ini
masuk ke dalam urutan ke-2, dan isu tentang Kurang optimalnya indeks
kepuasan layanan masyarakat (SKLM) mendapatkan nilai 12, artinya isu
ini masuk ke dalam urutan ke-3. Dibawah adalah persentase hasil tapisan
APKL menggunakan diagram hasil survey yang dilakukan kepada
stakeholder melalui google form

Gambar 3.1 Diagram Hasil Penapisan Isu metode APKL
Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa 50% memilih isu tentang
Rendahnya capaian pendaftaran dan pengunduhan SPPT PBB oleh wajib
pajak secara online. Isu tentang Kurang diterapkannya SOP terkait
administrasi pembuatan surat pernyataan ahli waris dan PM1 dipilih
sebesar 33,3% dan sisanya 16,7% memilih isu tentang Kurang optimalnya
indeks kepuasan layanan masyarakat (SKLM).

Berdasarkan hasil Analisa diatas menggunakan Teknik tapisan isu
APKL, diketahui bahwa isu Rendahnya capaian pendaftaran dan
pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara online mendapatkan
nilai tertinggi yaitu 18 poin atau 50% responden memilih isu tersebut
sehingga ditetapkan sebagai core issue atau isu utama.

Setelah dilakukan Analisa menggunakan Teknik tapisan isu APKL
dan diperoleh isu utama, kemudian dilakukan konsultasi dengan mentor

19

mengenai penetapan isu utama tersebut kemudian disetujui oleh mentor.
Dokumentasi konsultasi dengan mentor terdapat pada Lampiran dan
lembar persetujuan mentor mengenai penetapan isu utama.

Tabel 3.3 Penilaian Kualitas Isu

No Analisis APKL Kualitas Isu

1 Aktual: Benar-benar terjadi Isu tentang Rendahnya capaian pendaftaran dan
dan sedang hangat pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara
dibicarakan online memang benar terjadi di wilayah kerja
Kecamatan Ciracas karena penerapan SPPT
elektronik baru diterapkan pada tahun 2021,
membutuhkan penyesuaian dan adaptasi baru
warga para wajib pajak untuk mengetahui dan
memahami alur proses dan cara untuk dapat
mengakses dan mengunduh SPPT berbasis
elektronik dalam website
https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt kebijakan ini
masih bisa dioptimalkan seiring dengan waktu
dan langkah-langkah sosialisasi yang tepat

2 Problematik: Isu tentang Rendahnya capaian pendaftaran dan
Isu yang memiliki dimensi pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara
masalah kompleks, online di wilayah kerja Kecamatan Ciracas,
sehingga perlu dicarikan mengemuka sejak triwulan 4 tahun 2021
solusinya dikarenakan capaian pendaftar dan pengunduhan
E-SPPT tidak mencapai 100% juga pendapatan
3 Kekhalayakan: daerah yang bersumber dari PBB-P2 diwilayah
Isu yang menyangkut hajat kecamatan ciracas hanya 64,03 % dari target
hidup orang banyak yang ditetapkan pada tahun 2021

Isu tentang Rendahnya capaian pendaftaran dan
pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara
online di wilayah kerja Kecamatan Ciracas
memiliki kekhalayakan yang tinggi dikarenakan
setiap pajak yang dipungut dari para wajib pajak
setiap tahunnya merupakan bukti cinta tanah air
karena pajak merupakan sumber pendapatan
negara atau daerah dan memiliki fungsi untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk
melaksanakan pembangunan dan pergerakan
ekonomi wilayah

20

4 Layak: Isu tentang Rendahnya capaian pendaftaran dan
Isu yang masuk akal dan pengunduhan SPPT PBB oleh wajib pajak secara
realistis serta relevan untuk online di wilayah kerja Kecamatan Ciracas layak
dimunculkan inisiatif menjadi isu prioritas karena jika tidak segera
Pemecahan masalahnya dicarikan solusi dan langkah-langkah penanganan
yang tepat maka wajib pajak akan semakin
menunda dan lalai untuk mengurus kewajiban
pajaknya dalam hal ini PBB-P2

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan isu ini juga
mencerminkan ASN yang memiliki profil Smart ASN yaitu menguasai
teknologi informasi serta mencerminkan tujuan Manajemen ASN yaitu
memiliki nilai dasar Adaptif yang mampu melakukan inovasi kreatif dalam
rangka menghadapi perubahan zaman

B. Keterkaitan Penyebab Isu dengan Keudukan dan Peran PNS untuk
Mendukung Terwujudnya Smart Governance

Berdasarkan analisis di atas, maka rumusan isu prioritas adalah
Rendahnya capaian pendaftaran dan pengunduhan SPPT PBB oleh wajib
pajak secara online di Kecamatan Ciracas. Selanjutnya penulis melakukan
analisis mengenai penyebab masalah. Penulis melakukan diskusi dengan
rekan sejawat yang lebih berpengalaman untuk membantu penulis
mengidentifikasi penyebab- penyebab dari permasalahan. Kemudian
penulis menggunakan teknik diagram fishbone untuk mengidentifikasinya.
Adapun penyebab masalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Man : Kurangnya kesadaran dan minat masyarakan
untuk mempelajari penggunaan akses internet
2. Machine dan aplikasi berbasis digital
3. Material
: Kurangnya sarana dalam sosialisasi E-SPPT
seperti perangkat IT

: Belum adanya media dan materi sosialisasi
yang tepat tentang pendaftaran E-SPPT

21

4. Method : Adanya kebijakan baru tentang pendaftaran E-
SPPT dari manual ke digital
5. Mother Nature
6. Measurement : Sangat Luasnya Wilayah Kecamatan Ciracas
: Tingginya target pajak yang ditetapkan

Analisis Keterkaitan dengan Manajeman ASN:
Seorang ASN harus mampu berfikir visioner tidak hanya pada

kondisi saat ini tetapi harus dapat berfikir jauh maju kedepan berbagi
wawasan ilmu dengan rekan kerja, warga masyarakat, dengan
kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan peran dan
kedudukan PNS yaitu pelaksana kebijakan publik, Diharapkan ASN
dapat mengembangkan karirnya berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing
diharapkan kompetensinya melalui mengikuti pelatihan dalam bentuk
pengembangan diri yang mengikuti zaman, Kedudukan PNS sebagai
pelayan publik yang profesional dan berkualitas harus memiliki nilai
dasar yaitu Adaptif sehingga dapat berinovasi dalam melakukan
tugasnya dan Kurang optimalnya koordinasi antara PIC sektoral terkait
dengan unsur Kecamatan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, PNS
harus memiliki nilai dasar Kolaboratif yaitu membangun Kerjasama yang
sinergis kepada rekan kerja san sesama ASN agar mampu menghasilkan
yang terbaik dalam melaksanakan tugas.

Analisis Keterkaitan dengan Smart ASN:
Banyak ASN yang memiliki kemampuan terbatas dalam penguasaan

teknologi terutama dalam menggunakan aplikasi yang mendukung suatu
program. Hal ini berkaitan dengan peran dan kedudukan PNS yaitu smart
ASN dimana ASN belum memliki kemampuan digitalisasi. Diharapkan
ASN dapat menggunakan perangkat IT, aplikasi (software) yang
dipergunakan agar tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan kualitas
pekerjaan dan kepuasan masyarakat, Sebagai pelayan publik, PNS juga

22

harus memiliki nilai dasar agar mampu melaksanakan tugasnya dengan
kualitas terbaik dan memiliki profil Smart ASN yaitu memiliki kemampuan
menguasai teknologi informasi.

Penyebab-penyebab isu di atas kemudian dianalisis Kembali
menggunakan 4 metode fishbone yang digunakan (Method, Machine, Man
dan Material). Berikut digambarkan dalam diagram fishbone dibawah ini:

Gambar 3.2 Fishbone Diagram Identifikasi Penyebab Masalah
Dari penyebab isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemudian
dilakukan tapisan isu menggunakan Teknik tapisan isu USG yang meliputi
kriteria sebagai berikut.
1. Urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas,
dianalisis dan ditindaklanjuti
2. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan
dengan akibat yang akan ditimbulkan
3. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani segera
Dari kriteria diatas kemudian dilakukan penilaian dengan skala 1
untuk yang paling rendah sampai 5 untuk yang paling tinggi. Penilaian
tersebut dilakukan dengan melakukan survei kepada para stakeholder dan
diperoleh hasil pada tabel dibawah ini

23

No Penyebab Penilaian
Rank
U
S G Total

1 Sangat Luasnya Wilayah Kecamatan 4 4 5 13 II
Ciracas

Kurangnya kesadaran dan minat 4 4 4 12 III
2 masyarakan untuk mempelajari penggunaan

akses internet dan aplikasi berbasis digital

3 Kurangnya sarana dalam sosialisasi E- 4 3 4 11 IV
SPPT seperti perangkat IT

4 Tingginya target pajak yang ditetapkan 423 9 VI

5 Adanya kebijakan baru tentang pendaftaran 4 3 3 10 V
E-SPPT dari manual ke digital I

Belum adanya media dan materi
6 sosialisasi yang tepat tentang 5 5 5 15

pendaftaran E-SPPT

Tabel 3.4 Analisa Penentuan Isu Utama

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG pada setiap
situasi penyebab masalah diketahui bahwa yang mendapatkan nilai
tertinggi urutan ke-1 yaitu Belum adanya media dan materi sosialisasi
yang tepat tentang pendaftaran E-SPPT dengan total nilai 15, peringkat
ke-2 yaitu Sangat Luasnya Wilayah Kecamatan Ciracas dengan total nilai
13. Peringkat ke-3 dengan total nilai 12 yaitu Kurangnya kesadaran dan
minat masyarakan untuk mempelajari penggunaan akses internet dan
aplikasi berbasis digital, Selanjutnya untuk peringkat ke-4 dengan nilai 11
yaitu Kurangnya sarana dalam sosialisasi E-SPPT seperti perangkat IT, di
Peringkat ke-5 dengan total nilai 10 yaitu Adanya kebijakan baru tentang
pendaftaran E-SPPT dari manual ke digital, dan diperingkat 6 yaitu
Tingginya target pajak yang ditetapkan dengan perolehan poin 9, Berikut
adalah persentase hasil tapisan USG

24

Gambar 3.3. Diagram Penapisan Penyebab Masalah Metode USG

Berdasarkan hasil persentase, diketahui bahwa 21,4% responden
memilih penyebab masalahnya yaitu Belum adanya media dan materi
sosialisasi yang tepat tentang pendaftaran E-SPPT. Selanjutnya sebanyak
18,6% memilih penyebabnya karena Sangat Luasnya Wilayah Kecamatan
Ciracas. sebanyak 17,1% memilih penyebabnya karena Kurangnya
kesadaran dan minat masyarakan untuk mempelajari penggunaan akses
internet dan aplikasi berbasis digital. Sebanyak 15,7% responden memilih
karena Kurangnya sarana dalam sosialisasi E-SPPT seperti perangkat IT.
Kemudian sebanyak 14,3% memilih karena Adanya kebijakan baru
tentang pendaftaran E-SPPT dari manual ke digital, dan sebanyak 12,9%
responden memilih karena Tingginya target pajak yang ditetapkan. Jadi
setelah melakukan penapisan menggunakan teknik USG maka dihasilkan
penyebab isu prioritasnya yaitu Belum adanya media dan materi
sosialisasi yang tepat tentang pendaftaran E-SPPT.

25

Tabel 3.5 Penilaian Kualitas Penyebab Isu

No Analisis USG Kualitas Isu Data/ Fakta/
Sumber
1 Urgency: Jika terus dibiarkan, akan
Berdasarkan survei
Seberapa mendesak berdampak pada tingkat melalui google form
https://docs.google.
isu tersebut harus kepatuhan wajib pajak untuk com/forms/ yang
diberikan kepada
dibahas dikaitkan segera menyelesaikan responden
didapatkan hasil
dengan waktu yang kewajiban perpajakannya dan pada gambar 3.4
diagram penilaian
tersedia. akan timbul tunggakan pajak metode USG

beserta sanksinya

2 Seriousness: Jika tingkat kepatuhan wajib Berdasarkan survei

Seberapa serius isu pajak menurun dan tidak melalui google form

tersebut perlu menyegerakan kewajiban https://docs.google.

dibahas dikaitkan mereka untuk membayar pajak com/forms/ yang

dengan akibat yang maka akan berdampak pada diberikan kepada

timbuk dengan pemasukan kas daerah yang responden

penundaan menurun sehingga menghambat didapatkan hasil

pemecahan masalah kegiatan strategis daerah dalam pada gambar 3.4

bidang SDM maupun diagram penilaian

pembangunan serta oprasional metode USG

kegiatan daerah

3 Growth: Pelunasan Pajak PBB Berdasarkan survei

Seberapa merupakan salah satu syarat melalui google form

kemungkinannya isu apabila warga hendak menjual https://docs.google.

tersebut berkembang Objek Pajak tersebut, balik com/forms/ yang

jika dibiarkan nama sertifikat, pinjaman bank diberikan kepada

dan yang tidak kalah pentingnya responden

yaitu fungsi uang pajak bagi didapatkan hasil

pembangunan yang dilakukan pada gambar 3.4

oleh pemerintah, hingga untuk diagram penilaian

pemenuhan kebutuhan belanja metode USG

pegawai.

Sumber data:

Target potensi

Penyerapan pajak

PBB Pemprov DKI

Jakarta (UP3D

Kecamatan)

26

Gambar 3.4 diagram penilaian metode USG

Permasalahan muncul untuk dapat segera dicarikan solusinya, jika
penyebab isu utama tidak segara diselesaikan maka akan berdampak
pada hal-hal berikut:

1. Dampak pada instansi:
a. Menurunnya pendapatan asli daerah (PAD)
b. Terhambatnya Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

2. Dampak pada ASN:
a. Kinerja ASN dianggap tidak optimal
b. Target Kinerja Scorecard tidak tercapai
c. Tidak mendapatkan reward
d. Nilai-nilai dasar PNS BerAkhlak tidak bisa diaplikasikan.

3. Dampak pada warga masyarakat:
a. Timbul sanksi/denda/tunggakan dari keterlambatan tersebut
b. Menurunya pembangunan di wilayah yang bersumber APBD
c. Terhambatnya administrasi warga terkait pertanahan seperti, balik
nama sertifikat, pinjaman bank, dan pembuatan surat keterangan
ahli waris peruntukan administrasi pertanahan

27

C. Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif

Berdasarkan analisis penyebab masalah utama sebelumnya,
kemudian dilakukan identifikasi mengenai gagasan kreatif pemecahan
masalah tersebut. Beberapa gagasan kreatif pemecahan masalah
tersebut antara lain:

1. Penyediaan media QR Code tentang tatacara pendaftaran dan
pengunduhan di E-SPPT PBB

2. Sosialisasi tatacara pendaftaran dan pengunduhan di E-SPPT PBB
melalui Door to door kerumah warga

3. Sosialisasi tatacara pendaftaran dan pengunduhan di E-SPPT PBB
secara langsung melalui perangkat RT, RW, PKK, Dasawisma dan
kader lainnya

Setelah diidentifikasi beberapa gagasan kreatif pemecahan masalah,
kemudian dilakukan penapisan untuk memilih gagasan kreatif
menggunakan metode analisis Mc Namara dengan menentukan tiga
kriteria yang dinilai dari setiap alternatif solusi gagasan kreatif yaitu
Kontribusi Biaya dan Kelayakan.

Dari kriteria tersebut kemudian dilakukan penilaian dengan skala 1
untuk yang paling rendah sampai 5 untuk yang paling tinggi. Penilaian
tersebut dilakukan dengan melakukan survey kepada para stakeholder
dan diperoleh hasil pada tabel dibawah ini

Tabel 3.6. Penentuan Gagasan Kreatif Metode MCNAMARA

No Solusi Penilaian Total Rank

Kontribusi Biaya Kelayakan

Penyediaan media QR

Code tentang tatacara

1 pendaftaran dan 5 4 5 14 I

pengunduhan di E-SPPT

PBB

28

No Solusi Penilaian Total Rank

Kontribusi Biaya Kelayakan

Sosialisasi tatacara 4 3 4 11 II
pendaftaran dan
2 pengunduhan di E-SPPT
PBB melalui Door to door
kerumah warga

Sosialisasi tatacara

pendaftaran dan

pengunduhan di E-SPPT

3 PBB secara langsung 3 2 3 8 III

melalui perangkat RT, RW,

PKK, Dasawisma dan kader

lainnya

Berdasarkan analisis solusi menggunakan Mc Namara dapat diketahui
bahwa peringkat ke-1 dengan total nilai 14 yaitu Penyediaan media QR
Code tentang tatacara pendaftaran dan pengunduhan di E-SPPT PBB.
Pada urutan ke-2 yaitu Sosialisasi tatacara pendaftaran dan pengunduhan
di E-SPPT PBB melalui Door to door kerumah warga 11. Urutan terakhir
dengan total nilai 8 yaitu Sosialisasi tatacara pendaftaran dan
pengunduhan di E-SPPT PBB secara langsung melalui perangkat RT,
RW, PKK, Dasawisma dan kader lainnya Berikut adalah hasil analisis Mc
Namara menggunakan diagram:

29

Gambar 3.5 Diagram Penapisan Metode MCNAMARA
Berdasarkan diagram analisa tapisan Mc Namara dapat dilihat bahwa
sebanyak 42,4% responden memilih solusi dengan melakukan
Penyediaan media QR Code tentang tatacara pendaftaran dan
pengunduhan di E-SPPT PBB. Kemudian sebanyak 33,3% responden
memilih solusi dengan Sosialisasi tatacara pendaftaran dan pengunduhan
di E-SPPT PBB melalui Door to door kerumah warga, dan Sebanyak
24,2% responden memilih solusi Sosialisasi tatacara pendaftaran dan
pengunduhan di E-SPPT PBB secara langsung melalui perangkat RT,
RW, PKK, Dasawisma dan kader lainnya. Jadi dari hasil analisa tersebut
dapat ditentukan gagasan yang terpilih adalah Penyediaan media QR
Code tentang tatacara pendaftaran dan pengunduhan di E-SPPT PBB

30

BAB IV
RENCANA AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS

Untuk merealisasikan gagasan kreatif yang telah ditetapkan yaitu
Penyediaan media digital dan media cetak tentang tatacara pendaftaran
dan pengunduhan di E-SPPT PBB, strategi ini sesuai dengan karakteristik
wilayah Kecamatan Ciracas yang sangat luas, terdapat 5 wilayah
kelurahan dengan 49 Rukun Warga (RW) dan 609 Rukun Tetangga (RT),
apabila untuk mendatangi satu persatu warga membutuhkan waktu, biaya
dan tenaga yang extra sehingga akan dilakukan kegiatan dan tahapan
kegiatan selama masa aktualisasi di lingkup wilayah kerja.

Setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang direncanakan didasari
oleh aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yaitu BerAKHLAK dan kontribusi
hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi terhadap pencapaian visi,
misi dan tujuan serta penguatan terhadap nilai-nilai budaya kerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Rincian kegiatan dan tahapan kegiatan dalam penyusunan
Rancangan Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK adalah sebagai
berikut:
1. Persetujuan dengan mentor dan unsur pimpinan instansi (Kecamatan

Ciracas)
a. Mencari refrensi terkait strategi penggunaan Media QR Code
b. Menyusun draft konsep penggunaan Media QR Code
c. Konsultasi dengan mentor terkait strategi penggunaan Media QR

Code
d. Menyampaikan ide dan gagasan mengenai Optimalisasi

Sosialisasi Dengan Media QR Code kepada pimpinan
e. Meminta persetujuan terkait Optimalisasi Sosialisasi Dengan

Media QR Code kepada unsur pimpinan kecamatan di damping
mentor

31

2. Persetujuan dengan UP3D Kecamatan Ciracas
a. Menyampaikan ide dan gagasan mengenai Optimalisasi
Sosialisasi Dengan Media QR Code
b. Berkordinasi dengan UP3D terkait masalah dan hambatan yang
terjadi dalam pemungutan Pajak dalam periode sebelumnya,
Berkordinasi terkait data dan capaian terupdate untuk dijadikan
bahan refrensi awal rencana aktualisasi
c. Meminta persetujuan terkait Optimalisasi Sosialisasi Dengan
Media QR Code untuk Peningkatan Prosentase Pendaftaran Dan
Pengunduhan SPPT PBB Online Oleh Wajib Pajak kepada unsur
UP3D selaku sektoral yang terkait dalam proses pemungutan
pajak diwilayah kecamatan ciracas
d. Meminta masukan dan saran atas ide dan gagasan yang dibuat
kepada UP3D Kecamatan Ciracas
e. Menyampaikan/melaporkan hasil koordinasi kepada pimpinan
mengenai persetujuan, masukan dan saran UP3D Kecamatan
Ciracas disertai dengan data terbaru terkait jumlah pendaftar E-
SPPT PBB

3. Pembuatan Design dan Timeline rencana kegiatan
a. Melakukan konsultasi dengan mentor dan unsur pimpinan instansi
b. Membuat konsep/design infografis melalui media QR Code yang
menarik dan mudah dipahami masyarakat
c. Membuat timeline rencana kegiatan dalam bentuk soft copy
sesuai hasil diskusi dan arahan pimpinan
d. Meminta masukan dan saran atas design dan rencana kegiatan
yang dibuat kepada mentor dan unsur pimpinan Kecamatan
Ciracas serta merevisinya (jika ada)
e. Finalisasi design dan waktu pelaksanaan pengerjaan

32

4. Pelaksanaan rapat teknis tata cara distribusi media QR Code dengan
sektoral terkait
a. Merencanakan waktu rapat teknis tata cara distribusi Media QR
Code (Undangan, sarana dan prasarana)
b. Membuat materi/bahan yang akan dipaparkan pada rapat teknis
tata cara distribusi Media QR Code
c. melaksanakan agenda rapat beserta kelengkapannya sesuai
waktu yang telah ditentukan dan Memberikan materi/bahan
kepada peserta rapat
d. Mencatat segala masukan dan hasil rapat kedalam notulen rapat
yang telah disepakati Bersama terkait strategi distribusi Media QR
Code
e. Melaporkan hasil rapat teknis

5. Publikasi Media Sosialisasi Pendaftaran dan Pengunduhan E-SPPT
PBB
a. Berkordinasi dengan Seksi Pemerintahan di lima (5) wilayah
Kelurahan di Kecamatan Ciracas
b. Memberikan bahan media QR Code untuk disebar luaskan
kepada masyarakat, perangkat RT, RW, Kader dan unit pelayanan
di kelurahan (PTSP & Dukcapil)
c. Mengumpulkan, mengolah hasil masukan dan saran yang
didapatkan ditingkat kelurahan
d. Melaporkan hasil kordinasi di tingkat kelurahan kepada mentor
dan unsur pimpinan Kecamatan Ciracas
e. Melakukan perbaikan dan finalisasi design media QR Code sesuai
dengan saran dan masukan dari pimpinan

6. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi (monev)
a. Melakukan monitoring/pemantauan untuk memastikan media
sosialisasi yang dibuat benar telah didistribusikan kepada warga

33


Click to View FlipBook Version