Buku Presidensial Rasa Multipartai

Catatan awal:
1. Silahkan menggunakan lay out dasar berikut untuk menuliskan buku
anda agar hasilnya lebih maksimal. Tulisan tidak terlalu terpotong,
tidak terlalu rapat atau longgar.
2. Halaman ini sudah disetting untuk penomoran yang berbeda dan
batas margin yang pas. Jadi jangan diubah-ubah batas marginnya.
3. Jangan terlalu hemat dengan jumlah halaman buku karena tidak
terlalu banyak berpengaruh pada harga. Kenaikan jumlah halaman
sedikit memberikan perbedaan harga.
4. Tentang font dan ilustrasi anda bisa bebas berkreasi
5. Kalau sudah merasa fix untuk cetak, anda bisa mengirimkan dalam
bentuk PDF agar tidak bergeser-geser.

Halaman Judul

PRESIDENSIALME

RASA

MULTIPARTAI

PRESIDENSIALISME rasa MULTI PARTAI

Penulis: Dwi S. Nugroho
Editor:
Tata Letak: Tim Kreatif Mer-C Publishing
Sampul:
Diterbitkan Oleh:
Mer-C Publishing
Alamat
PT Adhi Sarana Nusantara
Jl. Ulujami Raya no 2 Perdatam Jakarta Selatan
0852-1225-3539
E-mail: [email protected]
www.mer-c-publishing.com
Cetakan
Jakarta, Mer-C Publishing, 2017
60; 13 x 19 cm
ISBN:
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

2

“Berpikir dan menulis membuatku tetap ada”

3

PRESIDENSIALME
RASA

MULTIPARTAI

Penulis :

DWI S. NUGROHO

Jakarta, 14 September 2017

4

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pergerakan!

Salam Sejahtera kami sampaikan kepada segenap warga pergerakan,
sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan
kesempatan untuk terus bertaubat serta beramal kepada sesama manusia.

Pergerakan atau “movement” pada hakikatnya adalah upaya terus
menerus tanpa henti untuk terus membaca (Iqro’), berpikir, berdialektika,
mengasah hati, kemudian berbuat untuk menuju tujuan perubahan yang kita
inginkan. Kita adalah insan pergerakan yang kita percaya dengan nilai-nilai
KeIslaman, KeIndonesiaan dan Kemahasiswaan (baca: Kepemudaan) dapat
mendorong pada perubahan diri sendiri, perubahan lingkungan masyarakat
dan kemudian perubahan negara bahkan dunia.

Tahun ini bangsa kita telah berumur 72 tahun lebih, lebih 19 tahun
reformasi dan pemerintahan telah berganti-ganti. Namun, kenyataannya
belum banyak perubahan yang kita rasakan, kecuali perubahan politik dimana
telah ada keterbukaan dan demokratisasi meski belum mencapai demokrasi
substantif. Namun, demokrasi tanpa kesejahteraan tak ada arti karena
meskipun banyak pemikir tidak setuju dengan ungkapan ”…tujuan demokrasi
adalah kesejahteraan rakyat.” Fakta riil menunjukkan bahwa berbagai
problem kemiskinan, bencana alam, pengangguran, kemacetan dan berbagai
problem kebangsaan lainnya ada di depan mata. Pemerintahan ini, termasuk
para elite politik yang menguasai partai politik masih berada pada wilayah
normatif dan belum mampu bertindak nyata untuk rakyat.

5

Kita sebagai pengemban amanat pergerakan harus kembali bangkit,
kita harus rumuskan bersama problem kebangsaan dan kemudian
menawarkan solusinya. Pemerintahan ini yang mengklaim telah dipilih secara
langsung dengan suara mayoritas oleh rakyat (majority rule), namun
kenyataannya masih jauh dari aspirasi rakyat bahkan ada kecenderungan
mengkhianati rakyat. Kita mengawal melalui jalur konstitusional, sebuah
mekanisme yang telah dirumuskan dalam konstitusi dan disepakati sebagai
jalan kenegaraan.

Berikut ini, ditangan sahabat-sahabat adalah buku sederhana yang
penulis tulis sendiri dengan berbagai bahan bacaan, data dan pengalaman
penulis selama 5 tahun bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa
bulan bekerja di Mahkamah Konstitusi, serta data penelitian tentang sistem
politik dan pemerintahan presidensial lainnya. Meskipun banyak orang
meragukan bahwa pemikiran politik ketatanegaraan tidak mampu membawa
kesejahteraan, namun dengan ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk
menjadikan jalan konstitusional sebagai salah satu pilihan yang tepat. Dengan
kerendahan hati buku ini kami persembahkan kepada sahabat-sahabat peserta
Kongres untuk menjadi “sekedar bacaan standar”. Harus penulis akui, bahwa
buku ini masih dalam taraf normatif, meskipun sebenarnya jalan konstitusi
rujukannya memang perundang-undangan, dengan asumsi bahwa Undang-
undang memberikan solusi. Namun, saya setuju jika jalan politik hukum
menjadi pilihan maka harus ada terobosan. Artinya bahwa tidak terpaku pada
normatif perundang-undangan namun memberikan solusi konkrit sesuai
aspirasi rakyat meski harus sedikit keluar dari hukum positif. Pemikiran
hukum progresif seperti itu telah digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo dari
Universitas Diponegoro, yang kemudian juga dicoba diimplementasikan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan (sayangnya agak terganggu
dengan isu tidak sedap akhir-akhir ini). Sebab, berbagai masalah seperti mafia

6

hukum dan kasus-kasus besar yang melibatkan pemain kakap serta elite politik
tidak akan pernah dituntaskan dengan jalan biasa. Kata kuncinya harus ada
terobosan.

Tangan Terkepal dan Maju Ke Muka. Tiada kata jera dalam
perjuangan.

Wallahul Muwwafiq Illa Aqwamiththarieq.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 14 September 2017

DWI NUGROHO, SH

7

DAFTAR ISI

PRESIDENSIAL RASA MULTIPARTAI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pokok Permasalahan
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsional
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan

BAB II KONSTITUSI DAN PARTAI POLITIK
A. Hakekat Konstitusi
B. Konstitusi dan Hak Azasi Manusia
C. Kedudukan Partai dalam Konstitusi
D. Hak Asasi Manusia, Partai Politik dan Pemilihan Umum
E. Sistem Kepartaian di Berbagai Negara

BAB III SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA (1945 – 1998)
A. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
1. Proklamasi Kemerdekaan dan Gagasan Partai Tunggal
2. Maklumat Pemerintah RI dan Pembentukan Partai
Politik
3. Partai Politik, Koalisi dan Pembentukan Kabinet
4. Partai Politik dan Pemilu 1955

8

5. Partai Politik dalam Konstituante

B. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. Konsep Demokrasi Terpimpin
3. Kedudukan Partai Politik
4. Konfrontasi Politik dan Peristiwa G30 S/PKI

C. Demokrasi Pancasila (1966-1998)
1. Konsep Demokrasi Pancasila
2. ABRI, Birokrasi dan Golkar
3. Pemilu dan Kebijakan Massa Mengambang
4. Fusi Partai Politik dan Undang-undang Kepartaian
5. Partai Politik dan Asas Tunggal
6. Eksistensi Sistem Kepartaian

BAB IV SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA (1998 – 2009)
A. Runtuhnya Sistem Politik Orde Baru
B. Munculnya Arus Demokratisasi dan Sistem Multipartai
C. Partai Politik dan Pemilu 1999
D. Kinerja Partai Politik dalam Pemerintahan
E. Partai Politik dan Amandemen Konstitusi
F. Partai Politik dan Pemilu 2004
G. Partai Politik Pasca Pemilu 2004
H. Partai Lokal dalam Sistem Kepartaian Indonesia
I. Partai Politik dalam Parlemen:Analisa Kinerja dan Perilaku

9

BAB V ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA
A. Analisis Historis atas Sistem Kepartaian Indonesia
B. Analisis Yuridis atas Penerapan Sistem Kepartaian Indonesia
C. Sistem Kepartaian dalam Sistem Presidensial Indonesia
D. Multi Partai, Presidensial dan Konsolidasi Demokrasi:
Prospek Sistem Kepartaian di Masa Mendatang
E. Dialektika Rezim UU Kepartaian dan UU Kepemudaan:
Analisa Dinamika Organisasi Kepemudaan Lintas Partai

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

BAB I

10

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sistem demokrasi modern merupakan kecenderungan dalam mekanisme

penyelenggaraan negara dewasa ini. Demokrasi dalam pengertian yang biasa kita
kenal yakni pemerintahan yang menurut Abraham Lincoln sebagai pemerintahan
“from the people, by the people and for the people.”1 Elemen-elemen demokrasi
mencakup kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas dan keadilan, di dalam kerangka
mekanisme penyelenggaraan negara yang tercantum dalam konstitusi. Demokrasi
yang bersimbiosis dengan konsep negara hukum menghasilkan “democratische
rechtstaats” dan negara konstitusi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi menghasilkan konsep “constitutional democracy”.2

Kebebasan berpendapat merupakan elemen mendasar dari demokrasi, yang
diakui sebagai hak asasi manusia sekalipun tetap dalam batas-batas tidak
melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan bependapat, mengeluarkan pikiran
secara lisan maupun tulisan, kebebasan berserikat dan berkumpul di dalam negara
demokrasi biasanya juga diatur dalam konstitusi. Hal itu merupakan konsekuensi
dari pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai warga negara.

1 Lincoln, Presiden AS ke-16 mengemukakan hal itu pada suatu acara peresmian makam
nasional Gettysburg, di tengah kecamuk perang saudara besar-besaran demi mempertahankan
keutuhan Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Lihat dalam Demokrasi, (Office of International
Information Programs U.S.Department of State, 2001. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang sangat rumit dan sulit, ada banyak ketegangan dan pertentangan, yang mensyaratkan
ketekunan penyelenggara negara.

2 Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH berkali-kali mengintrodusir istilah ini untuk menggambarkan
bahwa demokrasi dalam kerangka negara modern bersimbiosis dengan konsep negara hukum untuk
melahirkan pemerintahan rakyat yang demokratis, namun tetap menghindarkan diri dari anarkhi
dalam kerangka tertib hukum. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia), hal.55-56.

11

Bertolak dari pemikiran tersebut, dalam negara demokrasi mengandung
elemen-elemen dalam sistem yang kompleks, yakni adanya organisasi
kepentingan (interest group), organisasi penekan (pressure group), partai politik, sistem
kepartaian, pemilihan umum, serta yang sangat penting adalah repressentative
government. Representative Government dalam arti luas dalam konteks sistem
ketatanegaraan merupakan elemen suprastruktur politik yang berupa lembaga-
lembaga negara, menjalankan fungsi-fungsi utama negara yakni fungsi eksekutif,
legislatif dan yudikatif.3

Dengan demikian partai politik merupakan instrumen penting dari negara
demokrasi, yang bekerja dan menjalankan fungsi dan mencapai tujuan dari
demokrasi. Partai politik merupakan wadah atau instrumen bagi warga negara
untuk aktualisasi hak-hak politiknya dalam rangka mencapai tujuan bersama
dalam kehidupan bernegara. Adanya sistem kepartaian yang demokratis
merupakan syarat mutlak tegaknya demokrasi.

Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana cita-cita founding fathers yang
memimpikan berdirinya negara dimana warga negaranya menjadi tuan di negeri
sendiri. Undang-undang Dasar 1945 sebagai dokumen sejarah dan hukum dasar
dalam kehidupan bernegara telah tegas menyatakan hal itu. Pasal 1 ayat 2 UUD
1945 menyatakan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Lalu, setelah amandemen
diubah dengan ketentuan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-undang Dasar.” Demokrasi Indonesia mendasarkan diri pada
negara hukum (rechtstaats) dan sistem pemerintahan konstitusional, bukan atas

3 Eep Saefullah Fatah, Partai Politik, Pemilu dan Kebebasan Berpendapat dan Berserikat, Makalah
pengantar untuk Dialog Interaktif tentang Kebebasan Berserikat dan Berpendapat,Pusat Kajian
Strategi Pembangunan Sosial dan Politik FISIP UI dan Badan Kesatuan Bangsa Propinsi DKI
Jakarta,(Depok, Kamis 24 Juli 2003),hal 2-3.

12

dasar kekuasaan belaka (machtstaats).4 Oleh karena itu, segala macam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus
mendasarkan diri pada prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pada umumnya partai politik muncul dan berkembang di dalam negara
demokrasi, sebagai instrumen dan saluran aspirasi rakyat. Pertama-tama lahir di
Eropa Barat, kemudian meluas di berbagai negara dunia ketiga seiring dengan
proses demokrastisasi dan modernisasi sistem politik. Dalam sistem politik
modern partai politik mempunyai peran kuat dalam artikulasi kepentingan rakyat,
partisipasi politik rakyat dan perebutan kursi di parlemen. Namun, di luar itu
terdapat pula partai politik yang berada di luar sistem dan tidak mengikuti Pemilu,
biasanya melakukan kritik pada pemerintah dan mengadakan pendidikan politik
pada masyarakat.5

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sebagai negara demokrasi
Indonesia juga memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya partai politik.
Pasang surut sejarah telah membuktikan pemberlakuan sistem kepartaian yang
beraneka ragam sesuai dengan sistem politik yang diterapkan. Dalam zaman
Demokrasi Parlementer (1945-1959) berlaku sistem multipartai, dengan adanya
kebebasan partai politik. Partai politik dalam kurun waktu ini mempunyai peran
dominan dalam pemerintahan, baik di Parlemen maupun dalam penentuan kursi-
kursi Kabinet. Sebaliknya dalam Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan
Demokrasi Pancasila (1966-1998) yang biasa disebut dengan masa Orde Baru
terdapat pembatasan partai politik, hingga memudarnya peran partai politik
dalam sistem politik.

4 Penjelasan UUD 1945. Perbedaan mendasar antara negara hukum dan negara kekuasaan
sangat jelas, berbagai kajian para pakar dan teori-teori besar telah menjelaskan hal itu.

5 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal
159.

13

Jika dirunut dalam tinjauan historis, keberadaan partai politik di
Indonesia dimulai dari awal abad XX, pada saat munculnya kesadaran nasional.
Kesadaran nasional untuk mulai memikirkan dan mencari solusi dari
keterkungkungan dalam penjajahan Belanda. Hal itu digerakkan dan dipelopori
oleh para pejuang serta intelektual yang mulai mendapat pendidikan tinggi.
Kesadaran untuk melakukan perjuangan secara terorganisir dengan
menggunakan organisasi modern telah mendorong berdirinya partai politik. Kita
dapat melihat berbagai organisasi muncul, mulai dari yang bergerak di bidang
sosial seperti Muhammadiyah dan Budi Utomo, di bidang politik keagamaan
seperti Serikat Islam (1912) dan Partai Katolik, serta yang bergerak di bidang
politik dan berazas nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia/PNI (1927), atau
yang berazas Marxisme seperti Partai Komunis Indonesia/PKI (1921). Selain itu
juga terdapat partai politik lainnya yang menjadi wadah perjuangan.6

Organisasi dan partai politik tersebut didirikan oleh para perintis
perjuangan kemerdekaan. Dasar berpikir adalah upaya untuk mengorganisir
berbagai komponen bangsa menjadi kekuatan dalam upaya melawan
ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Upaya tersebut
dirumuskan dalam suatu ideologi perjuangan yang bertujuan untuk
memperjuangkan kemerdekaan. PNI misalnya mengemukakan gagasan
nasionalisme, PKI dengan ajaran-ajaran Marxisme, kemudian partai-partai Islam
meyakini gagagan dan cita-cita Islam dalam politik kenegaraan.

Setelah berdirinya Volksraad, beberapa partai politik bergerak dan
berjuang melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam
Volksraad yakni Fraksi Nasional dibawah pimpinan Husni Tamrin, Perhimpunan

6 Ibid., hal 171-172. Seperti kita ketahui munculnya kaum terpelajar dari kalangan pribumi,
diantaranya karena politik etis dari Belanda, menggugah kesadaran untuk melakukan perjuangan
lewat jalur organisasi modern. Berdirinya partai-partai politik dan organisasi pergerakan merupakan
wadah bagi pejuang kemerdekaan untuk melakukan penggalangan massa, pencerdasan rakyat dan
melakukan desakan-desakan politik kepada pemerintah Hindia Belanda.

14

Pegawai Bestuur Bumi Putera di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische
Nationale Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Namun di luar Volksraad
ada usaha untuk membuat gabungan partai politik dan menjadikannya menjadi
semacam dewan perwakilan nasional. Komite Rakyat Indonesia pada tahun 1939
tediri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia), MIAI (Majelis Islami A’la
Indonesia) dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia).7

Setelah Proklamasi kemerdekaan dibuka keran seluas-luasnya untuk
pendirian partai politik yakni dengan adanya Maklumat Pemerintah yang
ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 3 Nopember
1945.8 Selain sebagai upaya demokratisasi, juga sebagai sarana perjuangan untuk
mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan bangsa. Kemudian
berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada tanggal 7
November 1945, Partai Komunis Indonesia pada 27 Oktober 1945, Partai
Sosialis Indonesia pada 20 November 1945 dan Partai Nasionalis Indonesia pada
Januari 1946. Selain juga berdiri puluhan partai lainnya yang ikut dalam
perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan, mendidik rakyat, yang
kemudian mengikuti pemilihan Umum 1955.

Secara garis besar kita dapat mencatat adanya sistem multipartai yang
diterapkan pada masa demokrasi parlementer, yakni dalam kurun waktu tahun

7 Ibid., hal 171.
8 Keluarnya Maklumat ini upaya untuk melakukan demokratisasi, pasalnya partai politik
yang merupakan alat perjuangan pada jaman Belanda, pada jaman Jepang dibubarkan sehingga pada
saat Indonesia diproklamasikan, tidak ada partai politik. Soekarno, sang proklamator dikenal
sebagai seorang nasionalis yang gandrung akan persatuan nasional, di dalam jiwanya terdapat satu
tekad untuk mempersatukan seluruh nusantara dalam satu kepemimpinan nasional. Oleh karena
itu ia mengemukakan gagasan “staatsapartij” yakni partai tunggal yang menjadi motor perjuangan
rakyat, alat revolusi untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan. Namun demikian hal itu ditentang
oleh Hatta, Sjahrir dan tokoh-tokoh pergerakan yang tersebar dalam organisasi pergerakan lintas
ideologis. Maka, keluarlah Maklumat Wakil Presiden no X tanggal 3 November 1945 sebagai
jawaban atas tuntutan demokratisasi. Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan
Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, (Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti, 1995), hal.16-28 dan George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (New
York: Cornel University Press, 1952), hal.147-170.

15

1945 sampai dengan 1959. Pada Pemilihan Umum tahun 1955, sebuah Pemilihan
Umum demokratis pertama yang digelar di tengah-tengah upaya mencari format
yang tepat dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Hasil Pemilu 1955
memperlihatkan munculnya empat partai besar sebagai pemenang yakni Partai
Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdhatul Ulama (NU) dan Partai
Komunis Indonesia (PKI).9 Kecenderungan partai politik dalam kurun waktu ini
ditandai dengan kuatnya tarik-menarik dan persaingan ideologis antar partai
politik, yang berimbas pada jatuh bangunnya kabinet, disintegrasi bangsa dan
bahwa konflik pada tataran grass root.

Perdebatan ideologis tersebut memuncak pada saat pembahasan dasar
negara dalam Sidang Konstituante yang dianggap gagal merumuskan dasar
negara, kemudian Presiden Soekarno dengan dukungan TNI AD mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.10 Demokrasi Terpimpin dibawah kepemimpinan
Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi mulai mengadakan penyederhanaan
partai politik. Bahkan partai politik yang dianggap dan dituduh ikut serta dalam
gerakan separatisme, melawan gagasan-gagasan revolusi yang digencarkan
Soekarno dibubarkan dan pemimpinnya ditangkap, yakni Masyumi dan Partai
Sosialis Indonesia.

Memasuki masa Orde Baru, setelah terjadinya peristiwa berdarah G 30
S/PKI sebenarnya terdapat harapan untuk penataan demokrasi dan sistem
kepartaian. Namun, harapan itu mulai berkurang setelah adanya kebijakan rezim
Orde Baru untuk penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, pemerintah
mengadakan fusi partai politik sehingga hanya dimungkinkan dua partai politik

9 Herbert Feith, The Indonesian Election of 1955 (New York: Modern Indonesia Project
Southeast Asia Program, Cornell University Press, 1957). hal. 32.

10 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas
Konstituante 1956-1959,OP.Cit. hal.317-328. Buku yang awalnya merupakan disertasi Buyung di
Utrecht, Belanda itu membahas mengenai perdebatan yang melatarbelakangi keluarnya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.

16

yang boleh hidup yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar) yang secara ekplisit tidak disebut
sebagai partai politik.11 Akhirnya, partai politik sulit berkembang karena kebijakan
massa mengambang dengan Undang-undang No 3 Tahun 1975, kemudian
pemaksaan penerapan azas tunggal pada tahun 1983 terhadap semua organisasi
massa dan partai politik.

Sepanjang periode Orde Baru memperlihatkan dominasi politik
Soeharto sebagai pilar utama sistem politik yang ia bangun, yang ditopang oleh
kekuatan ABRI, birokrasi dan Golkar. Praktis, partai politik tidak punya peran
yang signifikan dalam pengambilan keputusan penting. Para pemikir politik
menyebut pada masa ini diterapkan sistem politik otoriter, yang mengabdi pada
kepentingan kekuasaan Soeharto, mengebiri hak-hak politik rakyat. Eep Saefullah
Fatah menyebut sistem kepartaian yang muncul pada masa ini sebagai “The
Hegemonic Party System”, yakni adanya satu partai dominan (Golkar) dan kedua
partai lainnya hanya berfungsi sebagai figuran atau pelengkap saja.12

Undang-undang No 3 Tahun 1975 kemudian diganti dengan Undang-
undang No 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Kemudian
bersama empat Undang-undang lainnya menjadi paket lima Undang-undang
Politik yang merupakan kerangka landasan ideologi dan politik Orde Baru.
Berlakunya Undang-undang ini yang diperkuat dengan pemberlakuan azas
tunggal dan kebijakan floating mass (massa mengambang) semakin memperkokoh

11 Suhardiman, Pembangunan Politik Satu Abad, (Jakarta : Yayasan Lestari Budaya, 1996), hal
121-145. Orde Baru melakukan upaya penataan partai politik, dengan kebijakan floating mass dan
pembatasan partai politik dalam rangka menjamin stabilitas.

12 Eep Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia(Jakarta : Ghalia Indonesia,
1994), hal. 188. Eep menyatakan pemberlakuan UU No 3 Tahun 1975 sebagai upaya untuk
membatasi gerak partai politik, sementara Golongan Karya dapat dengan leluasa menggarap massa
di bawah.

17

bangunan Orde Baru. Yakni, sebuah Orde pemerintahan yang diklaim sebagai
manifestasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kuatnya bangunan politik Orde Baru yang berbasis pada ABRI,
Birokrasi dan Golkar dimaksudkan oleh Soeharto sebagai upaya menjaga
stabilitas politik untuk menopang proyek pembangunan yang ia canangkan.13
Golongan Karya sendiri sebagai mesin politik Orde Baru, sebenarnya hanya alat
dari Soeharto untuk melegitimasi kekuasaan melalui Pemilihan Umum yang
direkayasa. Pasalnya, kemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum
sepanjang Orde Baru merupakan hal yang sudah dapat ditebak sebelumnya. Hal
itu dilakukan melalui bantuan ABRI dan birokrasi, demi kelangsungan rezim
Golkar selalu menang dalam Pemilu dengan sangat mutlak.

Versi pendukung Orde Baru selalu menyatakan bahwa kemenangan
politik Golkar (singgle majority) amat diperlukan dalam rangka mendukung dan
mengamankan program politik Orde Baru, antara lain dengan berbagai
argumentasi :14

1. Sejarah membuktikan bahwa banyak kekuatan politik di masa lalu tidak setia
dengan Pancasila dan UUD 1945, melalui gerakan makar dan separatisme.
Oleh karena itu diperlukan kekuatan politik dominan yang setia,
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

2. GBHN yang merupakan gagasan memuat Pola Dasar Pembangunan
Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang disamping pola
Repelita setiap periodenya. Untuk menjaga proses kesinambungan
pembangunan, diperlukan singgle majority di MPR/DPR yang dapat
dikendalikan dan mendukung program pembangunan.

13 Leo Suryadinata, Golkar dan Militer : Studi tentang Budaya Politik, (Jakarta : LP3ES, 1992), hal
20. Peranan militer sebagai kekuatan sosial politik Orde Baru merupakan hal yang menjadi rahasia
umum, karena Orde Baru memang setting politik yang diciptakan oleh petinggi militer untuk
menggantikan Orde Lama yang dianggap gagal.

14 Suhardiman, Pembangunan Politik Satu Abad, Op.Cit,hal 145-146.

18

3. Kepemimpinan negara/pemerintah sebagai pelaksana-pelaksana
pembangunan harus tetap berada di tangan Orde Baru, yang notabene
diprakarsai oleh orang-orang yang ada di Golkar, selain tentu didukung oleh
ABRI dan Birokrasi.

4. Selain itu, para pemikir Orde Baru selalu mewaspadai pengorganisasian
politik yang berdasarkan ideologi, agama, suku atau keturunan, dan
cenderung menekankan pada de-ideologisasi, berplatform Pancasila dan
UUD 1945. Pembangunan politik selalu mengacu pada Doktrin Nasional
yang berisi antara lain :
a. Pancasila sebagai ideologi nasional atau identitas nasional.
b. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
c. Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Dari gambaran singkat struktur politik Orde Baru, dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa Orde Baru menerapkan sistem kepartaian tunggal, dimana dua
partai lainnya yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) hanyalah pelengkap. Golongan Karya meskipun sering
disebut bukan sebagai partai politik, namun tidak dapat dipungkiri tetaplah partai
politik yang melakukan kerja-kerja politik.14 Struktur yang otoriter itu
menyebabkan adanya pengekangan terhadap kebebasan pendapat, berserikat dan
berpartai. Selain itu terdapat campur tangan pemerintah (Presiden) yang terlalu
kuat terhadap fungsi-fungsi partai politik melalui program pembinaan politik.
Bahkan, dalam banyak hal Presiden Soeharto dapat mengendalikan keputusan
partai politik dalam memilih Ketua Umumnya.

14 Eep Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia,Op.Cit. hal 188-189.

19

Bangunan politik Orde Baru mengalami kehancuran total pada Mei
1998, seiring dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Sebelumnya terdapat
demonstrasi besar-besaran oleh gerakan reformasi yang diprakarsai oleh
mahasiswa, menyusul kegagalan Orde Baru, krisis multidimensi dan tuntutan
demokratisasi yang tak terbendung. Tanda-tanda runtuhnya Orde Baru
sebenarnya sudah dapat dilihat dari berbagai perubahan drastis, mulai
melemahnya kekuatan politik Soeharto menjelang dan setelah Pemilu 1997.
Meski dalam Pemilu 1997, suara Golongan Karya mencapai titik puncaknya,
namun justru itu menjadi bom waktu runtuhnya Orde Baru.15

Soeharto mengundurkan diri setelah gagal memulihkan krisis
multidimensi, mendapat desakan dari hampir semua elemen bangsa, kemudian
digantikan oleh B.J.Habibie. Praktis, terdapat perubahan besar-besaran terhadap
struktur politik yang telah bertahan selama 32 tahun.16 ABRI, Birokrasi dan
Golkar yang menjadi penopang rezim mendapat hujatan dan cercaan dari
berbagai kekuatan reformasi, hingga memaksa harus mengikuti arus reformasi.
Golkar yang bahkan dalam Pemilu 1997 mendapat suara tertinggi sepanjang
sejarah Orde Baru, harus mengalami kenyataan pahit dituding sebagai penyebab
kebobrokan bangsa.

Undang-undang No 3 Tahun 1975 kemudian diganti dengan Undang-
undang No 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Kemudian
bersama empat Undang-undang lainnya menjadi paket lima Undang-undang

15 Djiwandono, J.Soedjati dan T.A.Legowo (ed.), Revitalisasi Sistem Politik Indonesia, (Jakarta :
Centre for Strategic and International Studies, 1996), hal. 9-38. Tanda-tanda melemahnya kekuatan
politik Orde Baru sudah terlihat pada awal tahun 1990-an, yakni ditandai dengan mulai munculnya
krisis legitimasi bangunan politik yang dibangun sejak akhir 1970-an. Juga dalam Maswadi Rauf,
“Arti Penting Pemilu 1999” dalam Jurnal Ilmu Politik FISIP UI, Memastikan Arah Baru Demokrasi,
(Bandung : Mizan,2000), hal 11-29.

16 James Luhulima, Hari-hari Terpanjang : Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa
Peristiwa Terkait, (Jakarta : Kompas, 2001), hal. 70-190. Ada banyak kompleksitas yang
melatarbelakangi jatuhnya Soeharto, mulai dari krisis ekonomi, peran luar negeri, konflik politik,
posisi ABRI dan atas dorongan gerakan mahasiswa yang berbingkai gerakan reformasi.

20

Politik yang merupakan kerangka landasan ideologi dan politik Orde Baru.
Berlakunya Undang-undang ini yang diperkuat dengan pemberlakuan azas
tunggal dan kebijakan floating mass (massa mengambang) semakin memperkokoh
bangunan Orde Baru. Yakni, sebuah Orde pemerintahan yang diklaim sebagai
manifestasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 1999 menjadi puncak dari kebebasan
politik di era reformasi dan persaingan partai politik yang berjumlah 48 (empat
puluh delapan) kontestan. Pola kepartaian dalam Pemilu 1999 nampak sama
dengan kepartaian dalam pemilu 1955, yakni terdapatnya banyak partai (multi party
system). Partai yang muncul menunjukkan corak beragam ideologi yang di masa-
masa awal kemerdekaan bersaing dalam menguasai platform negara, yakni partai-
partai bercorak nasionalis, sosialis-demokrat, Islam modernis, Islam tradisonalis
dan yang tetap mempertahankan azas Pancasila. Hasil Pemilihan Umum tahun
1999 menunjukkan PDI Perjuangan sebagai partai berbasis nasionalis yang
mengagungkan simbol Soekarno mendapat suara terbesar yakni 33 %, yang
disusul oleh Partai Golkar (yang merupakan perubahan atas Golkar) mendapat
22 %, kemudian disusul oleh partai-partai baru.18

Setelah Pemilihan Umum tahun 1999, terdapat persaingan yang cukup
ketat antar partai politik, baik di dalam Parlemen maupun di luar Parlemen. Di
dalam Parlemen, diantaranya memperebutkan isu-isu politik yang selalu menjadi
perhatian publik, termasuk diantaranya dalam pengambilan kebijakan legislasi
dan keputusan politik. Sedangkan, di luar Parlemen melakukan manuver-
manuver politik untuk merebut perhatian dan dukungan publik dalam rangka
menghadapi Pemilu 2004. Persaingan antara partai politik sempat mengalami
ketegangan yang cukup kuat pada tahun 2001, menjelang pemberhentian

18 Syamsudin Haris, “Pemilu 1999 dan Format Baru Politik Indonesia” dalam Jurnal FISIP
UI, Memastikan Arah Baru Demokrasi (Bandung : Mizan, Februari 2000), hal 30-49.

21

Presiden Abdurrahman Wahid. Yakni dengan adanya upaya untuk pembubaran
partai Golkar yang dinilai sebagai reinkarnasi kekuatan Orde Baru.

Pada masa reformasi terus dilakukan upaya penataan sistem politik,
diantaranya penyempurnaan terhadap Undang-undang Partai Politik dan
Undang-undang Pemilihan Umum. Sebelumnya telah dilakukan amandemen
konstitusi sebagai respon atas keterbukaan dan penataan kembali sistem
kelembagaan negara. Hal-hal yang paling mendasar dari amandemen diantaranya
adalah penegasan sistem presidensial yang dianut Indonesia, dibentuknya
lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan
Daerah ((DPD) dan masuknya berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia
(HAM).19

Menyangkut kepartaian, dalam sistem politik yang baru terus dilakukan
pencarian pola yang tepat sistem kepartaian. Undang-undang Partai Politik
sebelumnya, yakni Undang-undang No 2 Tahun 1999 diganti dengan Undang-
undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Di dalam Undang-undang No
31 Tahun 2002 disebutkan bahwa sistem kepartaian yang kita anut adalah sistem
multipartai sederhana yang dimaksudkan sebagai perwujudan dari demokrasi
kepartaian. Kemudian disusul dengan Undang-undang No 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Presiden sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2004.20

Pelaksanaan Pemilu 2004, sebagai Pemilu kedua dalam era reformasi
menunjukkan fenomena yang semakin memantapkan sistem yang kita terapkan.

19 Mengenai amandemen konstitusi dan kritik yang bermunculan terhadap hasil amandemen,
lihat dalam Sumbang Saran : Dari Simposium UUD 1945 Pasca Amandemen tentang Perubahan Undang-
undang Dasar 1945, (Jakarta : The Habibie Centre, 2004).

20 Koirudin, Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional
Pasca Pemilu Legislatif 2004 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 13-48. Mengenai Undang-
undang Pemilihan Presiden dibahas dalam Koirudin, Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004 : Evaluasi
Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004),
hal 15-38.

22

Seperti kita ketahui, Pemilu yang lalu diikuti oleh 24 partai politik yang
memperebutkan 550 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 135 kursi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partai Golkar sebagai partai lama menduduki
peringkat pertama dengan 21,58 %, diiringi dengan turunnya suara PDI
Perjuangan menjadi 18,53 % dan menguatnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
sebesar 7,34 % serta pemain baru, Partai Demokrat sebesar 7,45 %. Selain itu
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,57 %, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sebesar 8,15 %, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 6,44
%, Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar 2,62 %, selain partai-partai lainnya yang
mendapat suara lebih kecil.21

Sedangkan pada Pemilu 2009 yang merupakan Pemilu kedua pasca
perubahan UUD 1945 terdapat peroleh suara partai politik sebagai berikut:
Demokrat 21.703.137 (20,85 %), Golkar 15.037.757 (14,45 %), PDI-P
14.600.091 (14,03 %), PKS 8.206.955 (7,88 %), PKB 5.146.122 (4,94 %), PAN
6.254.580 (6,01 %), Gerindra 4.646.406 (4,46 %) dan Partai Hanura 3.922.870
(3,77 %).1 Sangat terlihat terdapat pergeseran perolehan suara partai, bahwa
Partai Demokrat yang merupakan partai relatif baru menanjak pesat dan melewati
partai-partai besar hingga akhirnya menjadi peraih suara terbesar.

Berbagai rangkaian historis di atas merupakan perjalanan sistem politik,
di dalamnya termasuk sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia, sebagai
implementasi dari kedaulatan politik. Hal itu merupakan amanat perjuangan
bangsa dan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi
Indonesia dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang
lebih baik. Partai politik sebagai pilar penting dalam demokrasi tentu mempunyai
peranan yang cukup besar. Oleh karena itu, membangun sistem politik harus

21 Koirudin, Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional
Pasca Pemilu Legislatif 2004. Op.Cit. hal. 303.

1 www.kpu.go.id

23

dengan semestinya juga membangun partai politik. Kondisi mutakhir masih
menunjukkan adanya kecenderungan pluralisme partai politik, dikarenakan tidak
ada partai yang meraih mayoritas. Maka, sistem kepartaian yang kita anut di masa
mendatang yakni sistem multipartai yang menunjukkan adanya pluralitas dalam
masyarakat Indonesia. Hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bangsa
Indonesia dalam rangka melakukan penataan sistem politik dan stabilitas
demokrasi. Sistem multipartai di satu sisi menjamin adanya kebebasan berpolitik
warga negara namun banyak dikritik karena justru melahirkan instabilitas akibat
persaingan dan konflik politik.

Tentu, tidak mudah membangun sistem politik dengan pola multipartai.
Di satu sisi menunjukkan adanya asas demokrasi, namun terdapat kesulitan-
kesulitan bila dikaitkan dengan stabilitas politik, terutama dengan sistem
presidensial yang kita anut. Hal itu menjadi tantangan di masa mendatang yang
harus dijawab dalam rangka menata sistem politik. Bagaimana keterkaitan sistem
kepartaian dengan sistem pemerintahan yang dianut akan sangat menentukan
bangunan negara yang sedang kita tuju. Sistem multipartai yang berkombinasi
dengan sistem presidensial akan menimbulkan komplikasi serius yang bisa
menyebabkan gagalnya sistem pemerintahan. Oleh karena pertimbangan tersebut
penyusun berusaha untuk melakukan kajian terhadap kecenderungan sistem
kepartaian di masa mendatang.23 Berbagai perkembangan baru yang dinamis
dalam demokrasi Indonesia menjadi varian menentukan sistem kepartaian,
seiring dengan penataan sistem ketatanegaran.

B. Pokok Permasalahan

23Keterkaitan sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan sangat erat, dimana keduanya
merupakan bagian dari struktur politik dan ketatanegaraan. Sistem pemerintahan lazim
dikategorikan dalam suprastruktur politik, sedangkan sistem kepartaian masuk dalam kerangka
infrastruktur politik. Stabilitas sistem pemerintahan juga amat ditentukan oleh dukungan sistem
kepartaian yang dijalankan.

24

Dalam penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem kepartaian yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Partai Politik di
Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 2009?

2. Bagaimanakah penerapan sistem kepartaian pada masa Demokrasi
Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan era Reformasi?

3. Bagaimana sistem kepartaian di masa mendatang seiring dengan
penataan sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian merupakan upaya untuk menjawab seluruh

permasalahan yang menjadi latar belakang masalah. Tujuan penelitian terbagi
menjadi dua macam, yaitu :

1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menelusuri
penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepartaian yang diterapkan di Indonesia dalam kurun waktu 1945-2004,
dalam rangka mencari pola sistem kepartaian.

2. Tujuan Khusus
a. Memberikan gambaran mengenai sistem kepartaian di Indonesia
berdasarkan pada dasar yuridis yang berlaku.
b. Mendapatkan data konkret mengenai pelaksanaan sistem kepartaian
yang berlaku di Indonesia sepanjang sejarah dalam kurun waktu
1945 – 2004.
c. Melakukan analisis keterkaitan antara dasar yuridis sistem kepartaian
dengan pelaksannaannya dalam demokrasi Indonesia.

25

Dengan demikian buku ini dapat memberikan sumbangan, meskipun
kecil, yakni untuk penerapan sistem kepartaian di masa mendatang dalam rangka
memantapkan demokrasi Indonesia. Terlebih lagi bagi generasi muda, dimana
penulis juga dalam kategori itu, untuk dapat merefleksikan kondisi dan peta
sistem untuk kemudian merumuskan langkah-langkah bagi stabilitas sistem di
satu sisi juga spirit perubahan di sisi lainnya.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsional
Kerangka Teoritis
Di dalam penelitian ini akan menggunakan teori sebagai berikut :

Teori mengenai tipe-tipe sistem kepartaian yang dikemukakan oleh Giovanni
Sartori, yang ia kembangkan pada tahun 1970-an. Giovanni Sartori, seorang
ilmuwan politik mengklasifikasikan sistem kepartaian ke dalam beberapa tipe,
antara lain :24
1. Sistem unipartai seperti di Uni Soviet.
2. Sistem kepartaian hegemonial alias kekuasaan yang melebihi yang lain, seperti

diterapkan di Meksiko.
3. Sistem kepartaian dominan, diterapkan di India dan Jepang.
4. Sistem dwipartai, dianut oleh Amerika Serikat dan Inggris.
5. Sistem kepartaian pluralisme moderat yang diterapkan di Belanda, Swiss,

Belgia dan Jerman.
6. Sistem kepartaian pluralisme terpolarisasi yang diterapkan di Chile sampai

1973, Italia dan Finlandia.

24 Pipit R Kartawidjaja dan Mulyana W.Kusumah, Kisah Mini Sistem Kepartaian, (Jakarta :
Penerbit Closs, 2004), hal. 57-58.

26

Sedangkan, Maurice Duverger dalam bukunya yang terkenal “Political
Parties” membuat klasifikasi yang lebih sederhana yakni:25
2. Sistem Partai Tunggal (one party system)
3. Sistem Dwipartai (two-party system)
4. Sistem Multipartai (multi-party system)

Sistem Partai Tunggal diterapkan dibeberapa negara Afrika (Ghana di
masa Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading), Eropa Timur, Uni Soviet
(sebelum runtuhnya rezim Komunis) dan Republik Rakyat Cina
(RRC).Sedangkan dalam sistem dwipartai (two-party system) terdapat dua
partai, dimana salah satu menjadi partai berkuasa dan yang lainnya menjadi
partai oposisi. Negara-negara yang memiliki ciri-ciri sistem kepartaian ini
adalah Inggris, Amerika Serikat dan Filipina. Sistem multi partai (multi-party
system), biasanya diterapkan di negara-negara yang mempunyai
keanekaragaman akibat perbedaan ras, agama atau suku bangsa yang
cenderung menyalurkan aspirasinya melalui wadah-wadah primordial. Sistem
ini dapat diketemukan di Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia dan Indonesia.

Teori Sistem Presidensial yang dikembangkan oleh para pemikir barat,
diantaranya berbasis pada teori pemisahan kekuasaan (separation of power)
Montesquieu, Doglas Verney yang menguraikan ciri-ciri sistem presidensial,
risiko multipartaiyang berkombinasi dengan presidensial dikemukakan Juan
J. Linz dan Scott Mainwaring.2

25 Miriam Budirdjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.cit, hal 167-170. Juga terdapat di Maurice
Duverger, Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal 35.

26 Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy-the Difficult
Combination,” Comparative Political Studies 26 (2), (1993),hal. 198-228.

27

Kerangka Konsepsional
1. Sistem kepartaian

Merupakan istilah untuk menunjukkan sistem apa yang diterapkan untuk
mengatur partai politik di dalam sistem politik suatu negara. Sistem kepartaian
mutlak ada dalam negara demokrasi, di mana partai politik merupakan pilar
penting dari sistem politik yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Menurut Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendahl, sistem kepartaian
dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di suatu
negara, yang mencakup elemen-elemen : (a).jumlah partai yang ada, (b).derajat
fragmentasi alias keterpecahan, (c).hubungan ideologis atau derajat polarisasi,
(d).pola interaksi antar partai, (e).hubungan dengan masyarakat, (f).posisinya
terhadap sistem politik, (g).derajat kelembagaan sistem kepartaian.3 Para
ilmuwan, seperti halnya Maurice Duverger dalam Political Parties
mengklasifikasikan secara sederhana sistem kepartaian terdiri dari sistem satu
partai (one party system), sistem dua partai (two party system) dan sistem multipartai
(multi party system).

2. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
Merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dijamin secara

universal dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember
1948. Dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya,

3Pipit R.Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah,Kisah Mini Sistem Kepartaian, Op.Cit.,hal 43-
44. Sistem kepartaian juga dapat diartikan sebagai pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah
partai politik dalam suatu sistem politik. Dalam Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta :
Gramedia, 1999), hal. 124.

28

ditetapkan dengan Undang-undang.” Hak ini merupakan salah satu unsur penting
dalam demokrasi, dimana terdapat jaminan bagi warga negara untuk berpartai.

3. Partai Politik
1. Definisi partai politik sangat beragam menurut para pakar, yang

pada intinya adalah perkumpulan orang-orang yang seazas,
sepaham dalam pandangan politik, yang dalam kehidupan politik
berikhtiar untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan politiknya.28
Menurut Carl J.Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia
yang secara terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi
pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan
kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun
meteriil.29 Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
menyatakan bahwa : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

28 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta : Pusat
Studi Hukum Tata Negara FH UI), hal 48. Pipit R.Kartawidjaja, Op.Cit., hal 9-10. Berbagai
pengertian partai politik juga diuraikan dalam Miriam Budiardjo, Op.Cit., hal 160-162.

29 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit.,hal. 161. Juga dalam Abdul Bari Azed dan
Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 33. Carl J. Friedrich, Constitutional Government and
Democracy: Theory and Practice in Europe and America (Wathan, Mass : Blaislell Publishing Company,
1967), hal.479.

29

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Presidensialisme-Multipartai
Scott Mainwaring dalam buku “Presidentialism, Multipartism, and Democracy:

The Difficult Combination, Comparative Political Studies” menyatakan melalui
tesisnya bahwa sistem presidensiil yang diterapkan dalam kontruksi multi
partai akan melahirkan ketidakstabilan pemerintahan4 dan menghasilkan
presiden minoritas (minority goverment) dan pemerintah yang terbelah
(constitutional and political deadlock) antara Presiden dengan Parlemen. Dalam
konteks Indonesia, tesis tersebut tentu ada benarnya. Sehingga dalam kaitan
ini untuk menciptakan pemerintahan presidensiil yang stabil dan kuat
tidaklah mudah, karena di satu sisi keberadaan sistem multi partai di
Indonesia telah lama tercatat dalam sejarah perpolitikan dan konstitusional
negeri ini.

5. Konsolidasi Demokrasi
Merujuk pada pandangan Andreas Schedler (2001) konsep konsolidasi

demokrasi pada awalnya dipahami secara sederhana manakala terdapat suatu
Negara menghadapi tantangan stabilisasi rezim. O’Donnel memahami rezim
demokrasi terkonsolidasi manakala rezim berkemungkinan berlangsung
terus-menerus (likely to endure). Ada tiga makna: pertama, konsep negatif
karena lebih cenderung menghindari kembalinya rezim otoriter daripada
mencapai tahapan demokrasi yang lebih atas. Kedua, berorientasi ke luar
“forward looking” karena lebih cenderung mengharapkan stabilitas rezim di

4 Lihat juga Juan J. Linz, dalam Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidentil (Parliament versus
Presidential Government), ed. Ibrahim R. Dkk. (Jakarta : Raja Grafindo Persana, 1995).

30

masa mendatang. Ketiga, cenderung mengadopsi perspektif ahli eksternal
tentang kelangsungan hidup rezim demokrasi daripada perspektif partisan.

E. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis-normatif dan yuridis-

historis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai
politik. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut :
1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait

mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang dan berbagai
peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, antara lain: buku-buku dengan tema terkait, hasil penelitian
dan artikel-artikel ilmiah.
3. Bahan Hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan
ensiklopedia.

Dalam melakukan pengumpulan data akan dipergunakan berbagai
instrumen sebagai berikut :
a.Studi dokumen

Melalui studi dokumen akan diketahui bahwa penelitian yang tersebut
layak dilakukan karena terlihat topik yang akan diteliti memang sangat diperlukan
dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
b.Wawancara

Yakni berusaha mendapatkan bahan dari hasil pembicaraan para pakar
hukum dan pakar lainnya yang berkaitan dengan topik.

31

Metode analisis yang dipergunakan dengan pendekatan hukum tata negara
dan ilmu politik. Hukum tata negara menekankan pada masalah formil, yakni
perundang-undangan, sedangkan ilmu politik menekankan realita yang meliputi
tingkah laku politik, budaya politik dan ideologi yang mempengaruhi
perkembangan ketatanegaraan. Seperti diketahui bahwa antara hukum tata negara
dan ilmu politik sangat terkait erat, ibarat antara tulang (kerangka) dan dagingnya
(isinya).

Setelah data yang dipergunakan diperoleh, dilakukan pengolahan, analisis
dan penyajian dalam bentuk deskripsi yang tertuang dalam laporan hasil
penelitian. Analisis yuridis atas berbagai fenomena yang dibahas, disajikan dalam
bagian tersendiri. Oleh karena merupakan kajian yang memadukan analisis
yuridis, historis maupun politis akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang
multidisipliner.

F. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disusun dalam bentuk penulisan ilmiah dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti,
pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teoritis dan kerangka konsepsional, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II KONSTITUSI DAN PARTAI POLITIK

Membahas mengenai hakekat konstitusi, kebebasan berserikat dan
mengeluarkan pikiran, serta kaitannya dengan eksistensi partai
politik dalam sistem ketatanegaraan.

32

BAB.III.SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA (1945-1998).
Membahas mengenai penerapan sistem kepartaian yang diterapkan di
Indonesia mulai dari awal kemerdekaan yakni pada saat
diberlakukannya Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi
Terpimpin (1959-1966) dan pada saat penerapan Demokrasi
Pancasila, yang biasa disebut dengan Orde Baru (1966-1998).

BAB.IV..SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA (1998-2010). Membahas
mengenai pelaksanaan sistem kepartaian Indonesia pada era pasca
Orde Baru yang biasa disebut dengan era reformasi, yakni ditandai
dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Pada era ini muncul Undang-
undang No 2 Tahun 1999 dan Undang-undang No 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik, sebagai revisi atas Undang-undang lama yang
dinilai tidak demokratis. Kemudian muncul Undang-undang Nomor
2 Tahun 2008 yang merupakan revisi paling mutakhir, yang
merupakan dasar bagi partai politik mengikuti Pemilu 2009.

BAB V ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA.

Di dalamnya mengulas tentang kajian historis dan yuridis atas
penerapan sistem kepartaian Indonesia sepanjang kurun waktu
Indonesia merdeka. Kemudian dikaitkan dengan kondisi mutakhir,
yakni penerapan ketatanegaraan Indonesia yang baru dan bagaimana
prospeknya di masa mendatang. Dalam analisis ini akan dikaitkan
problem sistem multipartai dengan sistem presidensial, terutama
pengalaman selama 12 tahun reformasi, yang diharapkan dapat
memberikan alternatif jawaban bagi arah konsolidasi demokrasi
yang dituju oleh bangsa Indonesia.

BAB VI PENUTUP

33

Dalam bab ini akan memuat mengenai ringkasan dari berbagai
pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian disertai adanya
saran sebagai bahan rekomendasi di masa mendatang.

34

BAB II

KONSTITUSI DAN PARTAI POLITIK

A. Hakekat Konstitusi
Konstitusi merupakan sesuatu yang mutlak ada di dalam negara hukum,

karena merupakan hukum dasar tertinggi. Di hampir seluruh negara di dunia,
sistem ketatanegaraan diatur dalam sebuah dokumen tertulis maupun yang tidak
tertulis yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi Inggris misalnya
merupakan kumpulan peraturan legal dan non legal yang terwujud dalam Art of
Settlement, sedangkan Konstitusi Amerika merupakan dokumen tertulis yang
tertua dan menjadi contoh bagi banyak Undang-undang Dasar di dunia.1

Menurut Brian Thompson “…a constitution is a document which contains the rules
for the operation of an organization”, sedangkan menurut Ivo D. Duchacek,
constitutions adalah “identity the sources, purposes, uses and restrainsts of public power”
(mengidentifikasikan sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-
pembatasan kekuasaan umum).2

Istilah konstitusi berasal dari perkataan “constitution”,yang secara definitif
dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian. Pertama, menggambarkan sistem

1K.C.Wheare, Konstitusi-konstitusi Modern, (Surabaya : Pustaka Eureka, 2003), hal 1-5. Di
Inggris konstitusi memiliki pengertian lebih luas, tidak dalam bentuk naskah tertulis, diantaranya
meliputi Art Of Setlement yang mengatur perihal suksesi kekuasaan, Undang-undang Perwakilan
Rakyat (Representation of the People Acts) yang sejak 1832 secara bertahap memperkenalkan pengakuan
hak pilih universal, Undang-undang Peradilan (Judicature Acts), dan Undang-undang Parlemen
(Parlemen Acts) tahun 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan Majelis Rakyat (House of Lords).
Sedangkan Konstitusi AS merupakan dokumen tertulis yang lebih khusus mengatur mengenai
pemerintahan negara, lihat dalam Rosalie Targonski (ed.), Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat,
Kantor program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hal 6.
Konstitusi AS mulai dirancang pada akhir abad ke-18 sebagai sebuah kerangka kerja untuk
memerintah 4 juta orang di 13 negara bagian yang berbeda di sepanjang pesisir Atlantik.

2Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan
Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004), hal.16-18.

35

ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk,
mengatur atau memerintah negara. Peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai
keputusan badan yang berwenang dan ada yang tak tertulis yakni
“usages,understandings,customs atau convention”.3

Kedua, dalam arti sempit konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan
kumpulan peraturan baik yang tertulis dan yang tidak tertulis, melainkan yang
dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika dan negara
lainnya. Dalam kerangka ini Lord Bryce memberikan definisi konstitusi sebagai
berikut :“a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one in which
law has established permanent institutions with recognized functions and definite rights.”

Sedangkan menurut C.F.Strong, konstitusi sebagai: “a collection of principles
according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations
between the two are adjusted”. Oleh karena itu, sebuah dokumen dapat benar-benar
dinyatakan sebagai konstitusi, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:4

(1). How the various agencies are organized,
(2). What power is entrused to those agencies,
(3). In what manner such power is to be exercised.

Dari berbagai uraian di atas para pemikir menggolongkan konstitusi sebagai
berikut :5

(1).Written constitution dan un-written constitution,
(2).Documentary constitution dan non-documentary constitution.

3 Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, (Jakarta: CV
Rajawali, 1981), hal. 62.

4 Maurice Duverger, Les Regimes Politiques, diterjemahkan dengan “Teori dan Praktek
Tata Negara” oleh Suwirjadi, (Jakarta: Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakyat NV Jakarta,
1951), hal.9.

5 Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Op.cit. hal 64.

36

Herman Heller, pakar yang lainnya membagi konstitusi ke dalam tiga
pengertian sebagai berikut:6
a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai

suatu kenyataan (Die politische verfassung als gesellschaftiche Wirklichkeit) dan ia
belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtsverfassung) atau
dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian
sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.
b. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang
hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai kesatuan kaidah
hukum, maka konstitusi itu disebut Rechtverfassung (Die Verselbstandigte
Rechtverfassung). Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu
pengetahuan hukum disebut “abstraksi”.
c. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-
undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Carl Schmitt dalam bukunya berjudul “Verfassunglehre” membagi konstitusi
dalam empat pengertian, sebagai berikut :7
a. Konstitusi dalam arti absolut (Absoluter Verfassungsbegriff).
Pada pengertian ini terdapat empat sub-pengertian, antara lain :

6 C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
2000), hal 58.

7 Ibid., hal 60-62. Berbagai pengertian lainnya mengenai konstitusi, lihat dalam
Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, (Jakarta : Ramdina Prakarsa, 2005), hal.
11-18. Juga dalam Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga
Reformasi,(Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2004), hal. 1-6.

37

(1).Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup
semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada di
dalam negara.

(2).Konstitusi sebagai bentuk negara dan yang dimaksudkan dengan bentuk
negara dalam arti keseluruhannya (Sein Ganzheit). Bentuk negara itu bisa
demokrasi atau monarki. Sendi demokrasi adalah entitas sedangkan sendi
pada monaki adalah representasi.

(3).Konstitusi sebagai faktor integrasi, bersifat abstrak dan fungsional yang
bertujuan untuk mempersatukan suatu negara dalam satu kesatuan.

(4).Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di
dalam negara. Jadi, konstitusi itu merupakan norma dasar yang merupakan
sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku dan sebagainya.

b. Konstitusi dalam arti relatif (Relatifer Verfassungsbegriff).
Yakni konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan

tertentu di dalam masyarakat (process relativing). Golongan itu terutama adalah
golongan berjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa
agar hak-haknya tidak dilanggar. Jaminan itu diletakkkan dalam Undang-undang
Dasar yang ditulis sehingga orang tidak mudah melupakannya dan juga
memerlukannya.

c. Konstitusi dalam arti positif (De positive Verfassungsbegriff).
Carl Schmitt dihubungkan dengan ajaran mengenai “Dezisinismus”, yaitu

ajaran tentang keputusan. Menurut Carl Schmitt selanjutnya konstitusi dalam arti
positif itu mengandung pengertian sebagai keputusan politik tertinggi berhubung
dengan pembuatan Undang-undang Dasar Weimer 1919 yang menentukan nasib
rakyat seluruh Jerman, karena Undang-undang Dasar itu telah mengubah struktur

38

pemerintahan yang lama dari stelsel monaki dimana kekuasaan raja masih kuat
menjadi suatu pemerintahan dengan sistem parlementer.

Dalam konteks Indonesia, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945
merupakan suatu konstitusi dalam arti positif, karena ia merupakan satu-satunya
keputusan politik yang tertinggi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang
mengubah nasibnya dari suatu negara yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka.
Undang-undang Dasar 1945 dilahirkan sesudah proklamasi kemerdekaan,
sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan itu.

d. Konstitusi dalam arti ideal (Idealbegriff der Verfassung).
Konstitusi dalam arti ideal merupakan idaman dari kaum borjuis liberal

seperti tersebut di atas sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya
dilindungi. Cita-cita lahir sesudah Revolusi Perancis yang menjadi tuntutan dari
golongan tersebut agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap
rakyat.

Dalam kaitan hubungan antara Konstitusi (UUD) dan Hukum Tata Negara
atau antara Constitution dan Constitutional Law, terdapat kesepakatan diantara pakar
tata negara, antara lain :8
1. Konstitusi (UUD) tidak sama dengan Hukum Konstitusi (Hukum Tata

Negara). Oleh karena tidaklah cukup memahami hukum ketatanegaraan
suatu negara kalau hanya menggantungkan atau mengukur segala sesuatu
dengan asas atau aturan yang ada dalam konstitusi.
2. Konstitusi hanyalah salah satu sumber dari hukum konstitusi, baik dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, kebiasaan (konvensi) dan

8 Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, (Yogyakarta : FH UII Press, 2004), hal 5.

39

yurisprudensi, yang menjadi sumber dan aturan-aturan Hukum Konstitusi
(Hukum Tata Negara).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian di atas, bahwa sudah
semestinya aturan-aturan ketatanegaraan yang dibentuk atau tumbuh di luar
konstitusi (UUD), merupakan sumber penting dan tidak mungkin diabaikan.
Sesuatu aturan yang tidak terdapat dalam Konstitusi, misalnya melalui peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi atau kebiasaan. Hal itu justru sebagai sarana
mengisi kekosongan,bahkan mengkoreksi ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam konstitusi (UUD).9

Perkembangan selanjutnya dari konsep negara hukum yang menggunakan
konstitusi sebagai dasar dalam kehidupan bernegara adalah munculnya paham
konstitusionalisme. Walton H.Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan
judul “Constitutionalism” dengan kalimat : “Constitutionalism is the name given to the
trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in
order”.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern
pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus),
yaitu :10
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society

or general acceptance of the same philosophy of government).

9 Ibid., hal 7-8. Oleh karena itu, dalam kerangka Indonesia dapat ditarik pelajaran
berharga yakni : 1. UUD 1945 bukanlah satu-satunya kaidah konstitusi dan sumber
konstititusional bagi negara RI yang ada sekarang. 2. UUD 1945 adalah “anak zaman”,
sehingga sangat wajar apabila mengalami keusangan (out of date, verourdert) bila diukur
dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik domestik maupun global.
3.Perubahan resmi (pasal 37 UUD 1945) bukanlah satu-satunya cara memperbarui UUD
1945. Pembaharuan UUD 1945 dapat terjadi (dilakukan) melalui kebiasaan, putusan
hakim atau peraturan perundang-undangan sebagai praktek ketatanegaraan.)

10Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Insonesia, Op.Cit. hal. 21.

40

2. Kesepakatan tentang “the rule of law” sebagai landasan pemerintahan atau
penyelenggaraan negara (the basis government).

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur
ketatanegaraan (the form of constitutions and procedures).

Konstitusi sebagai sarana kontrol politik, sosial dan atau ekonomi di masa
sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/atau ekonomi
menuju masa depan.Menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH fungsi-fungsi
konstitusi dapat dirinci sebagai berikut :11

1. Fungsi pengatur dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga

negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun

kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli

(yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity

of nation).
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti

sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang
sosial dan ekonomi.

11 Ibid., hal 27-28.

41

10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembauran masyakarat (social
engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

B. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
UUD 1945 sebagai konstitusi yang dibuat untuk negara hukum Indonesia,

didalamnya mengandung pemikiran mengenai hak asasi manusia. Perdebatan
sejarah pada saat pembahasan dan penyusunan UUD 1945 menunjukkan bahwa
nilai-nilai hak asasi manusia juga mendasari cara berpikir founding fathers.12

Soekarno dan Soepomo cenderung berpikir bahwa ketentuan hak asasi
manusia tidak perlu dimasukkan dalam konstitusi. Argumennya bahwa dalam
negara Indonesia, yang berpaham kekeluargaan tidak perlu ada dikotomi hak
individu dengan hak masyarakat. Dalam arti tanpa dimasukkan dalam konstitusi
pun hak-hak rakyat pasti akan dipenuhi, karena negara ini dididirikan memang
untuk kepentingan rakyat. Sedangkan Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin
bersiikukuh bahwa sebagai negara demokrasi, unsur hak asasi manusia harus
dimasukkan dalam konstitusi untuk menjamin kedaulatan rakyat.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa hak asasi yang dimuat terbatas jumlahnya
dan dirumuskan secara singkat. Hal ini mengingat pada waktu itu adalah masa
akhir pendudukan Jepang, sehingga tidak memungkinkan membicarakan hal itu
lebih detil. Rumusan yang didapatkan dalam UUD 1945 merupakan bentuk
kompromi maksimal setelah melalui perdebatan. Selain itu dilihat dari sisi
historis, UUD 1945 dibuat beberapa tahun sebelum Universal Declaration of Human
Rights sehingga amat wajar bila kesadaran perlu masuknya hak asasi dalam
konstitusi belum begitu kuat.13

12 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah
Konstitusi, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal.8.

13 Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 dibuat oleh BPUPKI dan disahkan pada Sidang
PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lahir pada

42

Pandangan Soekarno mengenai hak asasi dan konsep yang ditawarkan oleh
Hatta dapat digambarkan sebagai berikut:14

“Pendapat-pendapat pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh declaration des droits de
l’homme et du citoyen yang dianggap waktu itu sebagai sumber dari individualisme dan
liberalisme, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong
royong. Mengenai hal ini Ir.Soekarno pada waktu itu menyatakan sebagai berikut : Jikalau
kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong-
menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap
faham individualisme dan liberalisme daripadanya. Sebaliknya Hatta mengatakan bahwa
yang dibentuk negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga
negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan (machtsstaat) yang menindas rakyat.”

Sedangkan mengenai Pernyataan Hak Asasi se Dunia atau Universal Declaration
of Human Rights, yang diterima oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-
bangsa.15 Hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa hak asasi manusia menjadi hal
yang didukung oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya menjadi
gagasan liberal belaka. Hal itu juga dirasakan oleh orang Indonesia sendiri, pada
saat menyusun Undang-undang Dasar berikutnya yakni UUD RIS 1949 dan
UUD Sementara 1950 ternyata hak asasi manusia dimuat dengan sangat lengkap.

Merujuk pada pemikiran hak asasi manusia, merupakan hak yang diperoleh
manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat mendasar, tanpa membedakan bangsa,
ras maupun kelamin dan oleh karena itu bersifat universal. Ketentuan mendasar
dari hak asasi manusia se dunia dituangkan dalam Universal Declaration of Human
Rights yang dicetuskan pada 10 Desember 1948. Hal itu merupakan sejarah

tanggal 10 Desember 1948. Amat wajar kiranya bila ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia
universal belum banyak diadopsi.

14 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit,hal 127.
15 Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui dan diatur oleh masyarakat dunia, sebagai
sesuatu yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, suatu bangsa bila ingin diakui
keberadaannya harus mengakui penghargaan atas hak asasi manusia.

43

penting bagi umat manusia, dalam rangka membangun kehidupan yang lebih
baik.16

Secara historis, umat manusia telah mengalami kejadian dimana seseorang atau
segolongan manusia melakukan perlawanan terhadap penguasa atau golongan
lain yang memperjuangkan haknya. Perjuangan tersebut seringkali harus dengan
mempertaruhkan jiwa dan raga, yang timbul setiap kali terjadi hal-hal yang
dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang sebagai
manusia. Dalam proses tersebut telah lahir beberapa naskah yang secara
berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari
kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah-naskah
tersebut antara lain :17

1. Magna Charta (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat
beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa
bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus
membatasi kekuasaan Raja John.

2. Bill of Rights (Undang-undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang
diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya
mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak
berdarah (The Glorius Revolution of 1688).

3. Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Pernyataan hak manusia dan hak
warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan
Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim
lama.

16 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit, hal.121.
17 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan

Mahkamah Konstitusi,Op.Cit.,hal. 3-7. Juga dalam Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,
Op.Cit., hal. 122.

44

4. Bill of Rights (Undang-undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat
Amerika dalam tahun 1789, dan menjadi bagian dari undang-undang dasar
pada tahun 1791.

Setelah diterimanya Universal Declaration of Human Rights, baru pada tahun
1966 Sidang Umum PBB secara aklamasi menyetujui Perjanjian tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) serta
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights). Kedua
naskah tersebut dimulai dengan pasal yang sama bunyinya dan yang mungkin
dianggap sebagai dasar dari semua macam hak asasi, yaitu : “All peoples have the
right of self-determinationa. By virtue of that right they freely determine their political status and
freely pursue their economic, social and cultural development.”18

Hak-hak Sipil dan Politik mencakup antara lain :

Pasal 6 : Rights to life – hak atas hidup

Pasal 9 : Rights to liberty and security of person– hak atas kebebasan dan
keamanan dirinya.

Pasal 14 : Rights to equality before the court and tribunals – hak atas kesamaan
di muka badan-badan peradilan

Pasal 18 : Rights to freedom of thought, conscience and religion – hak atas
kebebasan berpikir, mempunyai conscience dan beragama.

Pasal 19 : Rights to hold opinions without interference–hak untuk mempunyai
pendapat tanpa mengalami gangguan.

Pasal 21 : Rights to peacefull assembly – hak atas kebebasan berkumpul secara
damai.

18 Ibid., hal. 126.

45

Pasal 22 : Rights to freedom of association – hak berserikat.

Sedangkan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mencakup antara lain :19
Pasal 6 : Rights to work – hak atas pekerjaan.
Pasal 8 : Rights to form trade unions – hak untuk membentuk serikat sekerja.
Pasal 9 : Rights to social security – hak pensiun.
Pasal 11 : Rights to an adequate standard of living for himself and his family,

including edequate food, clothing and housing – hak atas tingkat
kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk
makanan, pakaian dan perumahan yang layak.
Pasal 13 : Rights to education – hak atas pendidikan

Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain UUD 1945
(1945-1949, 1959-2002), Konstitusi RIS (1949-1950), UUD Sementara 1950
(1950-1959) dan UUD 1945 hasil amandemen (2002-sekarang) mengandung
nilai-nilai hak asasi manusia. Di dalam UUDS 1950 misalnya, sebuah konstitusi
sementara yang dibuat sebelum terbentuknya UUD yang baru juga tercantum
ketentuan lebih detil mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul.20 Meskipun
tidak memuat lebih detil, UUD 1945 juga memberi jaminan terhadap
perlindungan hak asasi manusia.

Pasca perubahan UUD 1945, rumusan hak asasi manusia mengalami
perubahan besar-besaran, yakni dengan masuknya rumusan HAM yang diakui
dalam PBB ke dalam UUD 1945. Hak asasi manusia yang sebelumnya diatur

19 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit., hal 127.
20 Tiga Undang-undang Dasar, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995),hal.92.

46

secara terbatas dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34, kemudian
lebih diuraikan detil dalam berbagai pasal tersebut dan terutama dalam Bab XA
tentang Hak Asasi Manusia mulai pasal 28A sampai dengan 28J. Hal itu
menjadikan rumusan HAM dalam UUD 1945 menjadi lebih lengkap apalagi jika
ditambah dengan munculnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-
undang Pengadilan HAM.21

C. Kedudukan Partai dalam Konstitusi
Partai politik merupakan instrumen demokrasi yang diatur dan diakui oleh

konstitusi suatu negara. Sebagai lembaga konstitusi, partai politik berhak
mendapatkan dana dari negara. Namun demikian, bukan berarti partai politik
bergantung penuh pada kehendak negara. Partai politik sebagai lembaga
demokrasi yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, tetap memiliki
independensi dan kebebasan dalam mengatur dirinya sendiri.22

Sebagai instrumen infrastruktur politik, partai mempunyai peran dalam
memasok kader-kadernya dalam rangka mengisi kursi lembaga perwakilan dan
pemerintahan (eksekutif). Hal itu membuktikan partai politik sebagai
instrumen politik dan ketatanegaraan menempati kedudukan yang amat
penting.

Berbagai kedudukan partai politik dalam konstitusi berbagai negara dapat
diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Kedudukan Partai Politik di Indonesia
Di Indonesia, setelah diberlakukannya UUD 1945 kedudukan partai

politik diakui sebagai bagian dari lembaga demokrasi yang amat

21Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi,
(Jakarta : Grafiti, 2004), hal 101-108.

22 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit, hal 163.

47

penting. Pasalnya, untuk mengisi lembaga-lembaga eksekutif, misalnya
jabatan Presiden dan wakil Presiden, serta anggota DPR, calon-calon
harus atas usulan yang datang dari partai politik.23

Dalam pasal 6A UUD 1945 : “Pasangan calon Presiden dan wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”. Sedangkan
dalam pasal 22E UUD 1945 : “Peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”24

Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
menyatakan bahwa: ”Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2. Kedudukan partai politik di Rusia
Seperti halnya dalam UUD 1945 yang mengakui kebebasan

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, di Republik
Federasi Rusia turunan rezim komunis itu juga mengakui hak setiap

23 Pipit R.Kartawidjaja & Mulyana W.Kusumah, Kisah Mini Sistem
Kepartaian,Op.Cit, hal. 77.

24 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pasal 6A dan 22E.

48