Buku Presidensial Rasa Multipartai

notabene punya wakil di kabinet. “Koalisi” Parpol bersatu tergantung pada
isyunya.

Terwujudnya persaingan dan kerjasama parpol yang tidak jelas.
Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten tidak diisi
atau didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-
parpol yang di beberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan
gubernur. Kasus Maluku Utara jadi contoh paling jelas. Salah satu pasangan
didukung oleh partainya Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan lainnya
didukung oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN.

Sebagai evaluasi dapat dikatakan bahwa mendirikan parpol merupakan
hak yang mesti dijamin. Tetapi untuk ikut serta dalam pemilu seharusnya hanya
parpol yang mendapat dukungan memadai saja yang bisa. Jika semua parpol bisa
ikut tanpa pembatasan, betapa mahal dan rumitnya proses pemilu. Konsistensi
merupakan hal penting. Sistem PT yang sudah ditetapkan diharapkan dapat
diterapkan konsisten.153 Jangan sampai pada pemilu berikutnya sudah dianulir
lagi. Sistem ET yang lamapun kenyataannya bisa dilewati parpol yang tidak
mendapat dukungan, yakni dengan mengubah nama partainya.

Sementara sistem PT berjalan tidak konsisten, hanya berlaku di DPR dan
tidak di DPRD. Hal ini masih ditambah kelemahan pada penetapan peserta
pemilu 2009 yakni tidak adanya pengawasan yang memadai. Pengawas baru lahir
di pusat (Bawaslu), dan di dua atau tiga provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana

153 MK Tolak Uji Materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga ketentuan
mengenai PT 2,5 Persen Tetap Berlaku. Lihat www.mahkamahkonstitusi.go.id Jumat, 13 Februari
2009. Pasal 202 ayat (1) UU Pemilu, yang dipermasalahkan pemohon karena menganggap pasal itu
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 202 ayat (1) berbunyi, "Parpol peserta pemilu harus
memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dan jumlah suara sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR". Majelis hakim
berkesimpulan Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal
209 UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Lihat juga pernyataan Anas Urbaningrum
di Antara News tanggal 13 Februari 2009, dia menyatakan putusakn MK akan sehatkan system
kepartaian.

249

bisa dijamin parpol-parpol yang seharusnya tidak memenuhi syarat ternyata lolos?
Kalau parpol yang gagal, mereka bisa protes ke KPU atau pengadilan, tetapi
parpol yang sebetulnyaa tidak memenuhi syarat, siapa yang akan protes ?

Tentu saja yang paling menganggu, adalah model koalisi yang
membingungkan dan pragmatis sebagaimana disinggung di atas. Melihat
ketentuan dalam kerangka hukum kita, hal itu tampaknya tidak akan banyak
berubah pada Pemilu 2009 mendatang. Kecuali apabila dibangun desain sistem
kepartaian dan pemilu yang mengarah pada sistem multi partai sederhana, yang
konsisten dan memungkinan check and balance. Dalam konteks itu, pemerintahan
akan lebih fokus dan tidak terganggu oleh koalisi di dalamnya. Pemerintah akan
jelas menjawab setiap kritik dari parpol oposisi saja. Hal ini akan memudahkan
rakyat menilai pemerintah atau oposisi yang memiliki jawaban tepat untuk
problem-probem yang dihadapi.154

Pada Pemilu 2009 jumlah parpol yang bersaing merebut dukungan rakyat
malah bertambah menjadi 38 parpol (di tingkat Nasional) dan 6 parpol lokal di
Aceh. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menganut
Sistem Multi Partai yang ‘luar biasa’ (kalau boleh penulis katakan ini sebagai
sistem extra multi partai). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik secara jelas memberikan peluang lebih mudah untuk mendirikan partai
politik.155 Ketentuan Parliamentary Threshold dalam UU Nomor 10 Tahun 2008
yang hanya sebesar 2,5% kalau menurut penulis merupakan angka yang cukup
kecil, seharusnya lebih besar dari itu. Dengan ketentuan seperti itu akan lebih
mudah bagi Parpol untuk memperoleh kursi di DPR dan secara otomatis berhak
mengikuti Pemilu selanjutnya.

154 Topo Santoso, Jurnal Nasional, Rabu, 16 Juli 2008.
155 Lihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

250

Kemudahan lain yang diberikan Undang-Undang yaitu parpol peserta
Pemilu 2004 yang tidak memenuhi syarat Electoral Threshold sebesar 3% bisa
mengikuti Pemilu 2009 bila memiliki kursi di DPR. Bila ketentuan Undang-
Undang sedemikian mudahnya, bagaimana peserta Pemilu tahun depan tidak
semakin banyak? Pasang surut sistem multi partai di Indonesia telah dialami sejak
zaman Soekarno dulu. Hampir tidak ada pengalaman manis dengan sistem multi
partai yang sudah kita anut selama puluhan tahun ini. Di era Soeharto sendiri
jumlah peserta Pemilu diciutkan manjadi tiga saja (dua parpol dan satu Golkar),
walaupun ada kecenderungan mengarah pada sistem partai tunggal (mono
partisan).156

Pengalaman buruk dengan sistem extra multipartai yang pernah
diterapkan di Indonesia dulu seharusnya menjadi pelajaran pahit bagi para elite
yang masih bergulat berburu kekuasaan. Tetapi kenapa tokoh-tokoh itu belum
juga sadar, apakah mereka mau mengorbankan rakyat lagi hanya untuk
kepentingannya?? Menjamurnya partai politik pasca bergulirnya reformasi di
tanah air ternyata belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan rakyat.
Apa yang menjadi tujuan awal pembentukan partai politik ternyata diingkari oleh
kaum elite. Mereka cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok
mereka, tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Rakyat hanya dijadikan komoditi
pada saat pemilu, setelah selesai pemilu rakyat mulai ditinggalkan.

Banyaknya partai yang siap bersaing memperebutkan kepercayaan rakyat
saat ini bisa dikatakan sebagai cermin betapa elite politik haus akan kekuasaan.
Pada dasarnya, secara teoritis dari pendapat ahli politik, menyatakan bahwa tujuan
terbentuknya partai politik adalah untuk memperoleh dan mempertahankan
kekuasaan. Itu artinya bahwa semakin banyak partai terbentuk, maka semakin

156 Suhardiman, Pembangunan Politik Satu Abad, (Jakarta: Yayasan Lestari Budaya,
1996).

251

banyak pula orang yang ingin berkuasa. Walaupun secara konseptual fungsi partai
politik itu adalah sebagai wahana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat,
disamping pula fungsi yang lain, tetapi fungsi itu telah menyimpang jauh. Rakyat
hanya menjadi komoditi semata bila Pemilu tiba. Perdebatan atas nama membela
kepentingan rakyat hanya sebagai kedok pertentangan kepentingan elite. Tidak
ada pembela rakyat sejati, yang ada hanya pembela kepentingan kelompok elite.

Banyak orang beranggapan bahwa jumlah partai politik menunjukkan tingkat
demokrasi suatu bangsa. Pernyataan seperti itu tidaklah seratus persen benar,
harus dipertimbangkan kembali hal-hal yang lain. Kita ambil contoh dua negara
‘guru’ demokrasi, Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut menganut
sistem dwi partai, tetapi kualitas kehidupan demokrasinya tidak diragukan lagi.
Jarang sekali, bahkan tidak pernah kita dengar adanya konflik baik antar elite
maupun konflik antar warga. Seolah-olah sudah menjadi sebuah konvensi bagi
masing-masing partai di negara tersebut untuk mengawal jalannya pemerintahan,
yang menang sebagai penguasa dan yang kalah sebagai pengontrol pemerintahan.
Kalau mau jujur, tidak banyak keuntungan yang kita dapatkan dari adanya sistem
extra multi partai seperti saat ini. Tetapi bukankah rakyat punya banyak pilihan
dalam Pemilu? Secara teoritis memang demikian, tetapi ada satu fenomena yang
justru kontra terhadap pernyataan tersebut. Kenapa di saat banyaknya parpol
yang berlaga justru angka golput semakin tinggi?

Penulis menganggap ini sebagai ketidak percayaan rakyat kepada parpol-
parpol tersebut. Bukankah percuma membentuk partai bila tidak mendapat
dukungan rakyat secara legitimate? Yang harus kita pertimbangkan lagi adalah
ekses negatif dari banyaknya partai politik terhadap kehidupan berbangsa dan
bernegara. Menurut analisa penulis paling tidak ada tiga ekses negatif yang
ditimbulkan dari extra multi partai ini, yaitu di bidang Politik (Pemerintahan),
Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan.

252

Konstitusi menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang kita anut adalah
Presidensial. Itu artinya Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Presiden sama sekali tidak bertanggung jawab
kepada DPR. Tetapi kenapa saat ini kekuasaan DPR terkesan begitu besar dan
Pemerintah sendiri seolah-olah menunjukkan ketakutan akan hal tersebut. Hal ini
tidak terlepas dari adanya sistem extra multi partai yang berlaku sekarang.
Semakin banyak partai yang ikut Pemilu maka akan semakin sulit bagi suatu partai
untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen. Itu artinya semakin banyak pula
kepentingan politik yang ada di DPR. Bila Presiden tidak bisa mengakomodasi
kepentingan-kepentingan tersebut, maka DPR akan berusaha untuk
‘mengganggu’ jalannya Pemerintahan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan
ketidak stabilan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk menjaga
agar Pemerintahan berjalan dengan ‘aman’, mau tidak mau Presiden harus
mengakomodir berbagai kepentingan di DPR.

Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut fenomena seperti itu sebagai Quasi
Presidentil.157 Untuk mengamankan posisinya, bisa saja Presiden mengangkat
Menteri-Menterinya dari orang-orang Parpol. Bila kepentingan Pemerintahan
bercampur dengan kepentingan kelompok politik, maka bukan tidak mungkin
kepentingan rakyatlah yang dikorbankan. Ini adalah salah satu dampak negatif di
bidang politik dari sistem extra multi partai di Indonesia.

Mungkinkah kita mengembangkan sistem mono partai atau dwi partai di
Indonesia? Lalu, berapakah jumlah ideal partai politik yang mungkin bisa
dikembangkan di Indonesia? Penulis sendiri berpendapat bahwa tidak mungkin
menerapkan sistem mono ataupun dwi partai di Negara Indonesia, mengingat
masyarakat Indonesia sangat majemuk dengan berbagai kepercayaan dan
kebudayaannya. Jadi sistem multi partai harus tetap dijalankan. Mengenai jumlah

157 _____________. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata
Negara FH UI, 2006)., hal.57.

253

ideal partai politik yang bisa dikembangkan di Indonesia, sampai saat ini tidak
bisa ditetapkan berapa jumlah ideal parpol yang seharusnya ada dalam sistem
kemasyarakatan sekompleks masyarakat Indonesia ini.

Menurut penulis sendiri jumlah ideal partai politik yaitu antara 5 partai saja,
yang masing-masing mewakili golongan Agamis Konservatif, Agamis Moderat,
Nasionalis Tengah, Nasionalis Kerakyatan, dan Kelompok Pekerja/Buruh.
Jumlah yang bisa ditoleransi maksimal sampai 8 partai saja, atau tidak lebih dari
10 partai. Partai lain yang dirasa punya ideologi sama dengan yang kelima di atas
bisa menggabungkan diri membentuk partai yang lebih besar lagi. Perlu digaris
bawahi bahwa rekonstruksi menuju penyederhanaan sistem multi partai kita
bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi yang sudah susah payah
dibangun, tetapi justru untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas setra
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan. Dua pengalaman
pemilihan umum rasanya cukup untuk meyakinkan kita akan tidak bermanfaatnya
membuat partai baru bilamana tidak memiliki akar dukungan yang kuat di
masyarakat. Mudah-mudahan para elite menyadari hal ini!

I. Partai Lokal dalam Sistem Kepartaian Indonesia
Wacana mengenai partai politik lokal mengemuka dan menjadi

perdebatan publik setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (Nota
Kesepahaman) antara RI-GAM di Helsinski, Finlandia. Sebagaimana telah
diketahui bahwa, salah satu poin dari perjanjian tersebut adalah
diperbolehkannya dibentuk partai politik lokal khusus di wilayah Nangroe
Aceh Darussalam (NAD). MoU yang ditandatangani oleh delegasi Republik
Indonesia (RI) yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM, Dr.Hamid
Awaluddin, serta dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipimpin oleh

254

Malik Mahmud, serta difasilitasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden
Finlandia yang juga Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative.158

Di dalam poin 1.2.1 tentang partisipasi politik, disebutkan :159
“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota
Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan
partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.
Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam
tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman
ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di
Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud
tersebut.”

Di lihat dari sisi MoU sendiri terdapat berbagai pro kontra, diantaranya
di level parlemen maupun publik banyak yang menolak perjanjian tersebut.
Berbagai argumen dikemukakan, yang pada dasarnya mengindikasikan bahwa
MoU tersebut melanggar asas negara kesatuan dan konstitusi yang dianut
negara kita. Selain itu, juga dilihat dari sisi subyek hukumnya mempertanyakan
status Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditempatkan setara dengan
Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang sah.160

158 Kompas, 16 Agustus 2005.
159 Memorandum of Understanding (MOU) RI-GAM di Helsinki, Finlandia. MoU ini
kemudian yang menjadi dasar bagi pembuatan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang saat ini
berlaku.
160Hikmahanto Juwana, Berbagai Sikap atas MoU Helsinski, Makalah dalam Seminar
mengenai MoU RI-GAM, di Balai Sidang Djoko Sutono Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 29 Agustus 2005). Namun, pihak pemerintah yang mengklaim telah
memperoleh suatu prestasi besar dalam proses perdamaian dengan GAM, menyatakan
perdebatan mengenai hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Semangat yang diambil adalah
bahwa MoU ini merupakan upaya yang dengan susah payah telah dicapai dalam rangka
mencapai perdamaian, sebuah kondisi yang dicita-citakan selama ini.

255

Terkait dengan partai politik lokal, perdebatan di publik juga
mengemuka yang mempertanyakan mengenai eksistensi sistem kepartaian.
Bagi yang menolak partai lokal menyatakan bahwa partai lokal melanggar
prinsip kepartaian yang bersifat nasional dan terpusat. Undang-undang Partai
Politik yang menjadi pedoman berlakunya sistem kepartaian mengharuskan
partai politik berplatform nasional dan memenuhi syarat seperti jumlah cabang
dan keanggotaan. Sedangkan partai lokal hanya berada di suatu wilayah tertentu
saja, tidak bersifat nasional. Selain itu partai lokal dikhawatirkan menyebabkan
kecenderungan untuk terjadinya ancaman disintegrasi dan memungkinkan
banjirnya tuntutan serupa bagi daerah lainnya. Berbagai kalangan menolak
gagasan itu, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melalui Ketua
Umumnya Megawati Sukarnoputri yang menyatakan bahwa partai lokal tidak
sejalan dengan strategi pengembangan negara kebangsaan atau strategi integrasi
nasional. Demikian juga tokoh-tokoh lain seperti K.H.Abdurrahman Wahid
(PKB) maupun mantan Ketua DPR Ir.Akbar Tandjung.161

Namun, dari pihak pemerintah seperti yang sering diintrodusir oleh
Mensesneg Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra,SH bahwa untuk mengatasi
problem perundang-undangan harus dilakukan amandemen terhadap Undang-
undang Partai Politik. Selain itu, dalam Undang-undang No 18 Tahun 2001
tentang Nangroe Aceh Darussalam, dinyatakan bahwa Aceh sebagai daerah
istimewa yang tentunya memungkinkan terjadinya spesifikasi dalam pengaturan
politik lokal. Menurutnya, dalam sejarah kepartaian Indonesia, partai lokal
pernah ada ketika Pemilihan Umum 1955 yakni Partai Persatuan Dayak di
Kalimantan, Gerinda di Yogyakarta dan Partai Rakyat Desa di Jawa Barat.162

161 www.gus dur.net.
162 www.acehtenggara.com

256

Dr.J.Kristiadi, seorang pengamat politik terkemuka dari Centre of Strategic
Intelegence Studies (CSIS) menyatakan bahwa partai lokal bukan sesuatu yang
mengkhawatirkan. Prinsip dari pembentukan dan bekerjanya partai politik
sebagai sarana bagi rakyat untuk berebut kekuasaan secara damai. Oleh karena
itu, partai lokal dapat diberlakukan sebagai sarana bagi rakyat di daerah untuk
berebut kekuasaan di daerah, terutama yang tidak mampu diakomodasi oleh
partai berbasis nasional. Dalam kerangka ini, justru partai lokal merupakan
sarana untuk mencegah dan mengendalikan gerakan separatisme dan
menguatnya etnosentrisme.163

Demikian juga Harry Tjan Silalahi, yang menyatakan bahwa penerapan
desentralisasi, tidak mungkin mundur lagi yang sudah seharusnya ditunjang
dengan penerapan sistem kepartaian yang demokratis dan desentralistik.
Kehadiran partai politik lokal justru membuka peluang bagi usaha
meningkatkan tata kenegaraan yang lebih demokratis. Baik Kristiadi maupun
Harry Tjan Silalahi, mendasarkan argumennya pada tiga hal mendasar antara
lain :164

Pertama, masyarakat Indonesia yang plural dan wilayah yang amat luas harus
mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi
masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak dapat menampung
aspirasi di daerah yang dinamis, sedangkan anggota DPD juga belum memadai.

Kedua, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara
langsung, sudah seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan
membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat
yang mereka kehendaki.

163 Forum Konstitusi, Televisi Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2005.
164 www.csis.or.id.

257

Ketiga, kehadiran partai lokal dapat mendorong proses demokratisasi internal
partai politik.

Namun, tidak sedikit pula pengamat politik lain yang tidak menyetujui
penerapan partai lokal seperti R.Siti Zuhro, seorang peneliti dari LIPI. Ia tidak
setuju partai lokal karena terdapat kecenderungan sukuisme, namun jika
diadakan harus ada keseriusan dan terdapatnya politicall will serta rambu-rambu
umat. Ketidaksetujuan partai politik lokal secara umum mendasarkan pada
argumen kekhawatiran munculnya separatisme dan disintegrasi yang
mengancam keutuhan negara kesatuan.

Beberapa pemerhati masalah politik dan politisi mengemukakan pandangan
yang muncul bersamaan penandatanganan MOU RI-GAM, mengenai Partai
politik lokal di Aceh sebagai berikut :165
a. Kusnanto Anggoro (peneliti CSIS)

- pembentukan partai politik lokal di Propinsi NAD, baik untuk mengubah
perjuangan bersenjata GAM sehingga akan mengurangi korban yang
tidak perlu akibat konflik.

- jika partai lokal GAM menang, lalu minta merdeka pusat harus
menyiapkan aturan reservasi bahwa merdeka harus dengan
referendum.

- kekhawatiran berlebihan, jumlah penduduk Aceh hanya empat juta jiwa
dibanding 200 juta penduduk Indonesia.

b. Riswanda Imawan (akademisi UGM)

165 Kompas, 19 Juli 2005.

258

- pembentukan partai lokal berbasis etnis merupakan langkah mundur,
parpol sebagai saluran aspirasi harus tidak diskriminatif dan
nonprimordial.

- kalaupun keran pembentukan parpol lokal harus dibuka, maka harus
diperjelas dulu konsepnya dan harus pula termuat dalam sebuah
Undang-undang.

c. Ahmad Farhan Hamid (politisi PAN asal Aceh)
- Tidak perlu khawatir lahir partai lokal di Aceh.
- Partai lokal akan menggiring GAM ke NKRI, asas politik lokal tidak
bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

d. Effendy Choirie (politisi PKB, Waka.I DPR RI)
- Ide pembentukan partai lokal pernah muncul dalam pembahasan UU
No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, namun ditolak.
- Keinginan partai lokal bukan keinginan GAM di Aceh, tetapi GAM yang
jadi warga negara asing.

Secara umum, partai lokal merupakan keniscayaan sejarah dapat
diterapkan di masa mendatang dengan syarat, sebagai berikut :166
- Terdapatnya demokrasi internal partai, sehingga tujuan partai lokal tetap

berorientasi pada kepentingan rakyat.

166 Selama ini sistem kepartaian Indonesia bersifat nasional dan terpusat akibat dari
sentralisasai kekuasaan, namun pemberlakuan partai lokal tentu akan merubah sistem yang sudah
berjalan. Oleh karena itu diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu fondasi
kenegaraan yang berlandaskan pada komitmen kuat mempertahankan NKRI.

259

- Tidak ada etnisitas/kecenderungan kedaerahan. Separatisme terjadi karena
kesewenang-wenangan, sehingga perlu adanya keadilan bagi daerah.

- Partai lokal, tidak boleh ada tuntutan merdeka dan peranan institusi
maupun personal anggota DPD diperkuat. Oleh karena itu harus tetap
bertumpu pada rambu-rambu yang diatur dalam perundang-undangan,
yakni berorientasi memperkuat sistem ketatanegaraan dan sistem
kepartaian nasional berdasarkan pada konstitusi.

- Dalam waktu dekat harus dilakukan revisi terhadap Undang-undang
Pemilihan Umum, Undang-undang Partai Politik, Undang-undang
Pemerintahan Daerah dalam rangka mengakomodasi keberadaan partai
lokal sebagai kekuatan riil politik yang berkompetisi di daerah.

260

BAB V

ANALISIS SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA

A. Analisis Historis atas Sistem Kepartaian Indonesia
Di lihat dari perspektif historis, kehidupan kepartaian di Indonesia dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :167
1. Demokrasi Perlementer (1945-1959), dengan ciri-ciri kehidupan

kepartaian sebagai berikut :
• Adanya kebebasan berserikat

Setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November
1945 partai politik berdiri dan menjamur sehingga menunjukkan adanya
kebebasan berserikat sesuai amanat konstitusi.

• Tumbuh suburnya partai politik (sistem multipartai)
Dalam era ini partai politik lebih dari dua, bahkan pada Pemilu 1955
diikuti oleh banyak partai yakni sebanyak lebih dari tiga puluh partai.

• Peranan partai sangat besar
Partai politik mempunyai peranan besar dalam pemerintahan, yaitu
melalui pembentukan kabinet. Selama periode ini meskipun tidak
berumur lama, kabinet selalu dipimpin dan dibentuk oleh partai politik
yang memperoleh kursi di parlemen.

• Destabilisasi pemerintahan/kabinet.168

167 Abdullah Sjarif Sembiring, Potret Partai Politik dalam Demokrasi Indonesia,(Jakarta :
FH UI, 1982), hal. 53.

168 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1983), hal. 13.

261

Oleh karena pemerintahan terdiri dari partai politik yang di dalamnya
mengalami pertarungan ideologi, berbagai kelemahan terjadi
diantaranya jatuh bangunnya kabinet. Kabinet pemerintahan dalam
periode ini tidak berlangsung lama, tercatat paling lama tidak lebih dari
2,5 tahun.
• Pertentangan ideologis antar partai, baik di level lembaga negara
maupun di tingkatan grass root.
Perdebatan mengenai dasar negara, hubungan agama dan negara serta
isu-isu tentang hak asasi manusia mewarnai pembahasan konstitusi
dalam Konstituante. Hal itu memicu konflik yang cukup keras baik di
level elit politik maupun di level grass root.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966), yang mempunyai ciri-ciri antara lain
:

• Melalui Penetapan Presiden dilakukan penataan/penyederhanaan
kehidupan negara yaitu perombakan dan penyusunan lembaga-lembaga
negara.
Presiden Soekarno yang sejak awal tidak menyukai adanya pertentangan
antar partai politik, baik di tataran massa maupun pada tataran lembaga
negara menghendaki adanya penyederhanaan kehidupan kepartaian.
Sehingga setelah diberlakukannya konsep Demokrasi Terpimpin,
Soekarno melakukan perombakan atas lembaga-lembaga negara seperti
DPR dan DPA.

262

• Penumpukan kekuasaan atas diri Soekarno, sehingga sulit berkembang
partai-partai politik.169
Kecuali TNI dan PKI, kekuatan politik lainnya sulit berkembang. Figur
Soekarno yang begitu kuat, mendominasi kehidupan politik dan
pemangkasan terhadap partai-partai politik segera dilakukan oleh
Soekarno. Partai politik tidak berkembang setelah diberlakukannya
Perpres No 7 Tahun 1959, karena sejak awal Soekarno tidak
menghendaki berkembangnya partai politik.

• Presiden Soekarno cenderung antipartai, adanya kesempatan pada PKI
dan golongan fungsionil/ABRI.
Pasca pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, hanya ada tiga kekuatan
politik yang berperan yakni Soekarno, militer dan PKI. Persaingan antara
PKI dan TNI terjadi di seputar Soekarno, menjelang tahun 1965 terus
mengeras dan puncak kekuatan PKI berbenturan dengan kepentingan
militer.

• Penyederhanaan partai-partai politik, pembubaran PSI dan Masyumi.170
Akibat konfrontasi politik, benturan ideologis antar partai politik dan
berbagai peristiwa disintegrasi bangsa memuncak pada pembubaran
Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Masyumi. Kedua partai ini
dibubarkan karena dituduh mendalangi pemberontakan PRRI/Permesta
di Sumatera.

169 Ibid., hal. 257. Soekarno dengan konsep Nasakomnya melakukan penyederhanaan partai
politik dan menegaskan kontrol yang dilakukannya atas berbagai kekuatan politik lainnya.

170 Mengenai pembubaran kedua partai ini telah memicu konflik politik selanjutnya, yang
kemudian berujung pada penangkapan dan pemenjaraan terhadap pimpinan kedua partai tersebut.

263

3. Demokrasi Pancasila (1966-1998), yang dalam pelaksanaannya antara
lain:

• Terjadinya peristiwa G 30/S PKI dan pembubaran Partai Komunis
Indonesia (PKI).
Peristiwa yang sanga tragis itu, mengakhiri rezim politik yang dibangun
oleh Soekarno sekaligus juga menjadi akhir dari jejak langkah politik
pemimpin revolusi itu. Terlepas dari perdebatan, pro dan kontra
menganai siapa yang bersalah dalam peristiwa bersejarah tersebut, Partai
Komunis Indonesia dituding sebagai biang keladinya. Akhirnya setelah
mendapatkan surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) Letjen
Soeharto membubarkan partai ini. Praktis, kekuatan politik golongan
komunis luluh lantak dan para pemimpinnya ditangkap, dibuang dan
dibunuh tanpa diadili.

• ABRI, Birokrasi dan Golkar (Jalur ABG) sebagai penopang Orde Baru
dibawah Soeharto.171
Di era Orde Baru, peta politik dikuasai oleh tiga elemen perubahan sosial
politik, yakni ABRI, Birokrasi dan Golongan Karya (Golkar). ABRI
memerankan diri sebagai kekuatan pertahanan-keamanan sekaligus
kekuatan sosial-politik (dwifungsi ABRI), birokrasi merupakan alat bagi
terselenggaranya pemerintahan, serta Golongan Karya merupakan
kekuatan politik setara dengan partai yang bertugas mengelolan massa
dan meraup suara dalam Pemilu. Semua elemen tersebut tidak lepas dari
kendali Presiden Soeharto, yang sekaligus menjabat sebagai Panglima
Tertinggi ABRI, pemimpin pemerintahan yang membawahi birokrasi
dan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya.

171 Suhardiman, Pembangunan Politik Satu Abad, (Jakarta : Yayasan Lestari Budaya, 1996), hal
23. Ketiga pilar tersebut memang disiapkan untuk menjadi penopang utama bangunan politik Orde
Baru.

264

• Golkar sebagai partner/kaki pemerintah dalam melaksanakan
pemerintahan mendominasi kehidupan kepartaian.172
Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa Golongan Karya yang
berfungsi sebagai partai politik yang bertugas mengelola massa dan
memenangkan dalam setiap Pemilihan Umum. Golkar dimanfaatkan
sebagai kaki dari pemerintah untuk melegitimasi sistem politik yang
melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto.

• Partai politik sulit berkembang, adanya penyederhanaan partai dengan
UU No 3 Tahun 1975 yang menerapkan konsep massa mengambang,
sehingga berkembang konsep “The Hegemonic Party System” atau
mendekati sistem partai tunggal. Dalam setiap Pemilu di jaman Orde
Baru, selalu dimenangkan secara mutlak oleh Golongan Karya.
Kemenangan Golkar ditunjang oleh berbagai aturan tentang kepartaian,
pemilihan umum yang menguntungkannya, berbagai kemudahan dan
fasilitas yang diberikan pemerintah serta selain itu terdapatnya rekayasa
politik terhadap proses dan hasil Pemilihan Umum. Partai lainnya, yakni
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) sulit berkembang karena selalu diintervensi dan
terhalang oleh kebijakan massa mengambang.

• Penggunaan birokrasi untuk kepentingan kekuasaan/Golkar.
Golongan Karya sebagai partai pendukung pemerintah, selalu
memenangkan Pemilihan Umum dengan didukung oleh birokrasi baik

172 Ramly Hutabarat, Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia
(1971-1997), (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indoensia,
2005), hal. 77. Hal itu terlihat dari tahun ke tahun Golkar selalu memenangkan Pemilihan Umum
secara mutlak melalui berbagai rekayasa politik, bahkan kekuatan politik lainnya tidak mampu
menjadi penyeimbang.

265

di tingkatan pusat sampai dengan di tingkatan terendah yakni
desa/kelurahan.

• Intervensi pemerintah terhadap partai untuk kepentingan stabilitas dan
pembangunan.173 Intervensi dilakukan dengan dalih untuk pembinaan
dalam rangka pembangunan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila.
Namun, yang terjadi adalah intervensi yang menyebabkan pengkerdilan
partai politik bahkan juga dilakukan pemecahan kekuatan partai. Hal itu
dilakukan agar partai politik tidak menjadi besar, yang kemudian
dikhawatirkan dapat menjadi pesaing bagi partai pemerintah.

4. Era Reformasi (1998-sekarang), sebagai perombakan mendasar terhadap
kehidupan di era sebelumnya antara lain :

• Reformasi politik menghendaki netralitas ABRI (militer) dalam
kehidupan politik, dan kemandirian partai politik dalam mengatur
dirinya sendiri.174
Pengalaman dan trauma yang dialami oleh kekuatan politik sipil atas
dominasi militer (ABRI) dalam kehidupan sosial-politik selama masa
Orde Baru, menjadi dasar penguat penghapusan dwifungsi ABRI.
Melalui berbagai tuntutan, yang disuarakan oleh gerakan mahasiswa dan
kaum reformis menuntut militer kembali ke barak, mengurusi masalah
pertahanan dan keamanan saja. Hal itu kemudian ditejemahkan dalam

173 Ibid., hal. 79. Intervensi tersebut dilakukan atas dasar gagasan stabilitas dan penertiban
kehidupan politik, melalui berbagai perundang-undangan yang mengikat terhadap partai serta
pengaruh yang kuat dari pemerintah terhadap kebijakan dan perubahan dalam struktur partai
politik.

174 Yuddy Chrisnandi, Reformasi TNI : Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, (Jakarta
: LP3ES, 2005), hal. 93. Secara umum militer di era reformasi menyatakan dirinya untuk tidak lagi
terlibat dalam politik praktis dan menegaskan tidak akan mencampuri urusan politik. Dengan
demikian, akan memberikan peluang yang kuat terhadap peranan partai politik dalam menjalankan
sistem politik.

266

amandemen konstitusi, penghapusan ABRI dalam parlemen dan
kemudian dituangkan dalam UU TNI. Kehidupan politik menjadi
domain dari partai politik, untuk bersaing secara fair dalam kerangka
sistem yang disepakati dalam Pemiluhan Umum untuk menghasilkan
pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

• Berlakunya kembali sistem multipartai dengan UU No 2 Tahun 1999,
kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik.175
Melalui pencabutan lima Undang-undang Politik yang selama ini dipakai
oleh Orde Baru, era baru sistem multipartai dijalankan.Ketentuan baru
mengenai partai politik dan pemilihan umum,memungkinkan adanya
kebebasan mendirikan partai politik dan mengikuti Pemilihan
Umum.Tak heran, jika pada Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik
dan pemilu 2004 oleh 24 partai politik.Sistem multipartai memungkinkan
akomodasi atas pluralitas dan kehidupan demokratis yang diidam-
idamkan oleh rakyat.

• Pencabutan azas tunggal dalam kehidupan kepartaian, kemudian marak
kembali politik aliran seperti pada era demokrasi liberal dengan beberapa
pergeseran.176
Azas tunggal Pancasila yang dipergunakan oleh Orde Baru untuk
mengebiri dan menyeragamkan partai politik, dicabut. Akibatnya,
terdapat kebebasan dalam penggunaaan azas, asal tidak bertentangan
dengan konstitusi. Politik aliran berdasarkan agam dan kesukuan harus
diakui kembali marak dan mendapatkan momentum dalam pencaturan,

175 Idris Thaha(ed.), Pergulatan Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: PT Radja Grafindo
Perkasa, 2004), hal. 117.

176 Ibid., hal. 9.

267

persaingan politik Pemilu 1999, pembahasan amandemen konstitusi dan
Pemilu 2004.

• Partai politik kembali punya pengaruh kuat pada tataran massa
(sosialisasi, partisipasi dan rekruitmen politik) dan peranan yang
menonjol dalam parlemen (DPR-DPRD) dan pemerintah (kabinet dan
pemerintah daerah).177
Ledakan partisipasi dan kembali berlakunya sistem multipartai,
menyebabkan partai politik mempunyai peran lebih leluasa dalam
mengelola massa dan berhubungan dengan konstituen. Meskipun,
belum seperti yang diharapkan proses pendidikan politik bagi rakyat
dilakukan oleh partai politik. Kemudian, sebagai implementasi dari hasil
Pemilu, partai politik mulai mendapatkan peran besar dalam
pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.

• Namun demikian menjelang dan sesudah Pemilu 2004 terdapat
perpecahan di dalam tubuh partai politik.178 Pluralitas dan kebebasan
nampaknya tidak selamanya memberikan hasil yang baik. Pasalnya, di
level partai politik terdapat perpecahan yang cukup parah yang
menyebabkan konsolidasi demokrasi terganggu. Setidaknya terdapat
beberapa partai politik mengalami hal itu, antara lain Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI
Perjuangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bahkan perpecahan
juga menimpa partai-partai kecil yang tidak memperoleh suara dalam
Pemilihan Umum.

177 Ibid., hal 79. Bahkan saat ini hampir semua jabatan pemerintahan tak dapat dilepaskan dari
pengaruh partai politik, baik di pusat maupun di daerah.

178 Nyaris semua partai politik mengalami perpecahan, baik karena perbedaan mendasar
mengenai platform dan ideologi partai maupun karena pertarungan perebutan kekuasaan antara
elite partai. Fenomena ini memperlihatkan bahwa mekanisme internal partai politik, terutama partai
baru masih sangat lemah, selain itu aspek figur masih sangat kuat.

268

• Fenomena yang mutakhir adalah kecenderungan peranan kalangan
pengusaha yang amat kuat di dalam internal partai politik.179
Kita sangat tahu bahwa antara politik dan uang tak dapat dipisahkan,
ibarat satu sama lain saling memerlukan. Politik selalu memerlukan uang
sebagai cost maupun sebagai alat mendapatkan pengaruh lebih luas,
namun di sisi lain pengusaha yang bermotif mencari keuntungan uang
memerlukan politik untuk memuluskan usahanya. Fenomena
mutakhir,kecenderungan baik di pusat maupun di daerah, terdapat
politisi yang merangkap sebagai pengusaha.

Persamaan kehidupan kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer,
Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila maupun Demokrasi di era
Reformasi sebagai berikut :
a. Dasar kepartaian tetap pada Pancasila dan konstitusi, baik pada masa

Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila
maupun era Reformasi.
b. Pengaturan kebebasan berserikat masih dilakukan dengan pembatasan,
yakni dengan berlakunya Undang-undang Partai Politik.
c. Kesenjangan antara harapan (hukum) dengan kenyataan (politik),
dimana ketentuan hukum yang berlaku dalam kepartaian dan pemilihan
umum seringkali diabaikan dan tidak ditaati dengan baik.

179 Dr.Yudi Latif, dalam sebuah diskusi dengan penulis di sela-sela Seminar “Prospek Peran
Partai Politik dalam Konsolidasu Demokrasi”, 20 Mei 2005 di Habibie Centre menyatakan bahwa
jika proses politik dikerdilkan dengan kapital, akan terjadi “low discursive quality index”, yakni
rendahnya kualitas perdebatan di Parlemen. Kecenderungan perangkapan jabatan politisi dan
pejabat, yang sekaligus berlatar belakang pengusaha juga ditentang oleh Dr.Todung Mulya Lubis,
yang menyatakan perlunya aturan setingkat Undang-undang untuk melarang perangkapan tersebut
(Harian Seputar Indonesia, Selasa, 22 November 2005, hal.14.).

269

d. Campur tangan Presiden terhadap fungsi-fungsi partai politik
menyebabkan partai mengalami hambatan. Namun demikian, campur
tangan ini agak mulai melemah pada era reformasi.

e. Sistem kepartaian lebih cenderung multipartai, terutama pada masa
demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin maupun era reformasi.
Hal itu terjadi karena kecenderungan pluralitas dan keberagaman dalam
kehidupan rakyat Indonesia.

Perbedaan dalam keempat masa, yakni Demokrasi Parlementer,
Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila maupun Era Reformasi dapat
diuraikan sebagai berikut :

a. Dalam Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) dan Orde Baru (Demokrasi
Pancasila) terdapat indikasi kuat pelanggaran terhadap prinsip
kebebasan kepartaian. Pelanggaran itu dengan mengatasnamakan
stabilitas dan otoritas negara, melalui pemberlakuan UU Partai Politik
membatasi jumlah partai yang boleh hidup.

b. Sosialisasi politik
Dalam Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Parlementer terdapat
pertentangan antar anggota partai politik. Sosialisasi politik mengalami
titik terendah pada masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru), yakni
tercerabutnya partai politik dari akar massa. Sosialisasi Politik mulai
membaik di masa reformasi, dimana partai politik langsung dapat
berhubungan dengan massa.

c. Partisipasi politik
Dalam Demokrasi Parlementer terdapat kebebasan anggota partai
politik untuk dipilih dan memilih. Sedangkan di dalam era Demokrasi
Terpimpin dan Demokrasi Pancasila dilakukan pembatasan partai
politik dan pengekangan terhadap hak memilih dan dipilih. Partisipasi

270

politik kembali menguat ketika terjadi ledakan pratisipasi di era
reformasi, akibat jatuhnya rezim otoriter dan berlakunya sistem
multipartai.

d. Rekruitmen politik
Dalam Demokrasi Parlementer, proses pemunculan pemimpin
berjenjang, seleksi di partai, lalu menduduki lembaga perwakilan dan
kursi pemerintahan.

Sedangkan dalam Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila
terdapat ketergantungan pada Presiden sehingga terjadi kemandegan
dalam kaderisasi pemimpin bangsa. Meskipun masih jauh dari ideal,
partai politik melakukan rekruitmen secara lebih terbuka. Ledakan
partisipasi massa disambut dengan keterbukaan partai politik
membuka keran-keran bagi masuknya kader-kader baru. Kader-kader
baru bukan saja menjadi darah segar bagi energi partai politik, namun
lebih dari itu merupakan harapan bagi perubahan di segala bidang yang
sedang diupayakan.

e. Komunikasi Politik
Dalam Demokrasi Parlementer, komunikasi politik berjalan karena
liberal/kebebasan, sedangkan dalam Demokrasi Terpimin dan
Demokrasi Pancasila komunikasi politik kurang berjalan karena ada
pembatasan dan pengawasan dari pemerintah. Komunikasi politik
kembali terjadi secara terbuka pada masa reformasi, dimana partai
politik dapat melakukan komunikasi secara terbuka kepada massa, baik
dalam bentuk dialog, pengerahan massa maupun di media massa.

f. Artikulasi kepentingan
Pada masa Demokrasi Liberal terdapat benturan kepentingan-ideologi,
karena multipartai yang cenderung memberi kebebasan partai politik.
Sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin tidak ada karena kuatnya

271

Presiden.Sebaliknya pada masa Demokrasi Pancasila terbatasi, ada
pengekangan, sehingga penyaluran kepentingan yang dibawa partai
terhalangi oleh kepentingan penguasa yang nobene kekuatan militer. Di
era reformasi, seiring dengan menguatnya peran partai politik dan
parlemen, artikulasi kepentingan terjadi dengan sangat kuat di parlemen
maupun pada tataran massa. Berbagai perdebatan mengenai sendi-
sendi pokok bernegara, serta metode menyelesaikan krisis terjadi di
parlemen dan media publik.
g. Agregasi kepentingan
Dalam semua periode tersebut, belum ada perumusan program politik
yang tepat sasaran dan strategis. Agregasi kepentingan, belum terjadi
karena saluran yang ada baru sebatas membicarakan dan
memperdebatkan. Belum sampai pada tataran implementasi,
penyaluran kepentingan dalam rangka menyelesaikan problem yang
terjadi di masyarakat.

Tabel Perkembangan Partai Politik di Indonesia Pasca
Kemerdekaan

272

Keterangan :
1. Masa Demokrasi Liberal(Maklumat 3 November 1945) sebanyak 35 Parpol.
2. Masa Demokrasi Liberal (Akhir Tahun 1958) sebanyak 31 Parpol.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (Keppres No.128/1961&Keppres No 440/1961) sebanyak

10 Parpol.
4. Masa Demokrasi Pancasila (UU No.7/Pr.Ps./1959,UU 13/Pr.Ps/1960 dan UU No

25.Pr.Ps./1960) sebanyak 10 Parpol.
5. Masa Demokrasi Pancasila (UU No 3/1975 jo UU No 3/1985) sebanyak 3 Parpol.
6. Masa Reformasi (UU No 2/1999) sebanyak 48 Parpol.
7. Masa Reformasi (UU No 31/2002) sebanyak 24 Parpol.
8. Masa Reformasi (UU No 2 Tahun 2008) sebanyak 38 partai nasional dan 6 partai lokal.

B. Interaksi Sistem Multipartai dan Sistem Pemerintahan
Presidensial di Indonesia
Selama perjalanan sejarah Indonesia merdeka, telah melakukan

eksperimen yang cukup lama dalam penerapan sistem pemerintahan. Sistem
pemerintahan parlementer pernah diterapkan, yakni pada periode tahun 1945

273

sampai dengan berlakunya Dekrit Presiden 1959. Selain itu, penyimpangan
kekuasaan dalam sistem pemerintahan campuran juga pernah diterapkan,
yang diantaranya menyebabkan adanya pemerintahan diktator selama masa
Orde Lama dan Orde Baru.

Dengan perkataan lain, Indonesia telah mengadakan eksperimen yang
cukup lama dalam penerapan sistem pemerintahan. Berbagai kegagalan
dalam penerapan sistem parlementer dan sistem campuran telah dilakukan.
Justru, yang belum dilakukan adalah menerapkan sistem presidensial secara
murni seperti yang diterapkan di negara asalnya. Melalui amandemen
konstitusi sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999 sampai dengan tahun
2002, semakin menegaskan sistem presidensial yang dianut Indonesia.180

Sistem pemerintahan presidensial dinilai dapat menjadi pilihan yang
memungkinkan stabilitas demokrasi. Di dalam sistem presidensial
diantaranya memiliki ciri-ciri pemilihan presiden langsung, masa jabatan yang
tetap, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,
kemudian presiden hanya dapat dijatuhkan karena alasan hukum. Namun,
demikian sistem ini yang pertama kali ditemukan dan diterapkan di Amerika
Serikat cenderung cocok diterapkan dalam sistem dua partai. Sebagaimana
kita ketahui bahwa sistem presidensial pertama kali diperkenalkan dan
diterapkan di Amerika Serikat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang
demokratis dan modern.

Di dalam sistem dua partai seperti di Amerika Serikat kemungkinan
banyaknya calon Presiden tidak akan terjadi, karena dapat dipastikan paket
calon yang diajukan hanya ada dua. Namun, dalam sistem multi partai,

180 Jimly Asshiddiqie, “Presidensialisme versus Parlementarisme”, dalam Menggagas
Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, (Jakarta: CPPS Paramadina,2002), hal. 46.

274

kemungkinan besar paket calon prseidennya juga banyak dan memungkinkan
terjadinya pemilihan yang tidak dapat menghasilkan pemenang yang
mendapatkan dukungan lebih dari lima puluh persen suara pemilih. Oleh
karena itu, dalam rangka pemilihan presiden langsung, dalam konstitusi
Perancis misalnya diatur adanya mekanisme “second round election”. Jika
pada tahap pertama belum diperoleh dukungan lebih dari lima puluh persen,
maka diadakan lagi pemilihan tahap kedua dengan mengikutkan hanya dua
paket calon yang mendapat suara tertinggi dalam tahap pertama. Baik pada
tahap pertama maupun pada tahap kedua, pemilihan Presiden sama-sama
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tetapi akibatnya, mekanisme
demikian dinilai sangat mahal biayanya, apalagi untuk negara-negara miskin
seperti Indonesia dapat dinilai tidak praktis dan efisien.181

Oleh karena itu untuk Indonesia sistem presidensial dapat dinilai kurang
tepat apabila diterapkan dalam sistem multipartai. Namun, karena bangsa
Indonesia telah memasuki era demokratisasi yang menjamin kebebasan
berserikat yang tidak mungkin dihentikan, jumlah banyak partai juga tidak
mungkin dibatasi seperti di zaman Orde Baru. Oleh karena itu di masa
mendatang diperlukan mekanisme baik secara alamiah maupun sistemik
untuk mengurangi jumlah partai.

Perdebatan paling seru menjelang di selenggarakannya hajatan nasional,
pemilu 2009, adalah bagaimana melanjutkan reformasi di bidang politik,
khususnya sistem pemilu dan pemerintahan, yang ditujukan untuk
memperkuat stabilitas dan meningkatkan efektifitas dalam
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah.

181 Ibid., hal. 48.

275

Tidak sedikit ahli politik berpendapat bahwa pasca turunnya Presiden
Suharto, stabilitas dan efektivitas pemerintahan dinilai lemah. Kebijakan-
kebijakan pemerintah tidak efektif di implementasikan, bahkan pemerintah
terpilih dapat diberhentikan ditengah masa kerjanya. Contoh yang paling
mudah diingat adalah ketika Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari
jabatannya oleh MPR. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono
tidak sedikit kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah
mendapatkan perlawanan bahkan penolakan dari DPR, misalnya
pengangkatan Gubernur BI, rencana meningkatkan BBM, dan sebagainya.
Berbaliknya pendulum politik di Indonesia pasca turunnya Presiden Suharto
tidak lepas dari hasil amandemen UUD 1945.

Posisi presiden yang terlalu dominan di dalam sistem politik Indonesia
dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya pemerintahan
yang otoriter. Oleh karena itu dalam proses amandemen UUD 1945
kekuasaan presiden dikurangi, disisi lain kekuasaan parlemen ditambah dan
dipertegas. Amandemen ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin terjadinya
proses checks and balances antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
Namun dalam kenyataanya, akibat dari amandemen adalah hubungan antara
kedua lembaga ini menjadi disharmoni. Akibat dari ketidakharmonisan
hubungan antara kedua lembaga ini menyebabkan implementasi kebijakan-
kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan efektif.

Penulis berpendapat bahwa masalah dari ketidakefektifan implementasi
kebijakan-kebijakan pemerintah karena terdapat hubungan yang tidak
harmonis antara lembaga eksekutif dengan parlemen. Akar permasalahan ini
paling tidak ada 2 (dua) faktor. Pertama adalah sistem politik yang
diimplementasikan oleh Indonesia, sistem presidensial dan sistem multi partai,
tidak mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif. Kedua
adalah personal dan kapasitas yang menjadi presiden.

276

Di dalam tulisan ini penulis bermaksud mengidentifikasi hubungan antara
sistem multi partai dan sistem presidensial kaitannya dengan permasalahan
efektivitas dan stabilitas pemerintah. Selain itu, tulisan ini memberikan
beberapa alternatif jawaban yang dapat diimplementasikan di Indonesia dan
memberikan rekomendasi pilihan jawaban yang paling cocok dalam konteks
Indonesia.

Scott Mainwaring dalam buku “Presidentialism, Multipartism, and Democracy:
The Difficult Combination, Comparative Political Studies” menyatakan melalui
tesisnya bahwa sistem presidensiil yang diterapkan dalam kontrsuksi multi
partai akan melahirkan ketidakstabilan pemerintahan dan menghasilkan
presiden minoritas dan pemerintah yang terbelah. Dalam konteks Indonesia,
tesis tersebut tentu ada benarnya. Sehingga dalam kaitan ini untuk
menciptakan pemerintahan presidensiil yang stabil dan kuat tidaklah mudah,
karena di satu sisi keberadaan system multi partai di Indonesia telah lama
tercatat dalam sejarah perpolitikan dan konstitusional negeri ini. Di sisi lain,
sistem pemerintahan presidensial tetap di pandang oleh banyak kalangan
bahkan oleh para founding fathers negeri ini sebagai system pemerintahan yang
paling cocok dengan karakter bangsa dan negara sebagaimana dituangkan
dalam UUD 1945. Indonesia memang pernah memiliki satu partai saja pada
awal masa kemerdekaan sekaligus pada awal masa pemerintahan presidensiil,
yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun itu pun hanya berlangsung
dalam kurun waktu yang sangat singkat, mulai 17 Agustus sampai 14
November 1945. Pembatasan system kepartaian yang dipaksakan oleh rezim
otoritarian yang berlangsung selama Orde Baru pada akhirnya masih
melahirkan system multi partai kembali sebagaimana terjadi pada era
reformasi hingga saat ini.

Menyandingkan kedua fakta sejarah tersebut di atas, antara system multi
partai dan sistem pemerintahan presidensial, dalam hubungan yang harmonis

277

dan menghasilkan pemerintahan yang kuat, serta pada akhirnya dapat
membawa kesejahteraan bagi rakyat perlu terus diupayakan. Walaupun
persoalaan itu kompleks, upaya-upayanya pun tentu tidak hanya dari satu
aspek, tetapi juga ikut kompleks. Kompleksitas upaya yang dapat dilakukan
seiring kompleksitas persoalannya membutuhkan upaya-upaya yang
berkesinambungan dan tetap demokratis dengan memperhatikan hal-hal
berikut ini:

1. Keberadaan system multi partai menunjukkan hetrogenitas bangsa Indonesia
secara etnik, religi, ras, dan pandangan hidupnya. Aneka ragam pandangan
hidup bangsa Indonesia menggambarkan multi pandangan politik mereka
yang ditopang oleh kebebasan setiap individu dalam berserikat dan
mengeluarkan pendapat, sehingga hal ini berdampak pula pada lahirnya
bermacam-macam partai politik.

2. Berlakunya system pemerintahan presidensiil menjadi pilihan yang jatuh secara
alamiah. Indonesia pernah melaksanakan system pemerintahan parlementer
sejak 14 November 1945 hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Namun, yang terjadi justru adalah ketidakstabilan pemerintahan secara nyata,
gonta-ganti menteri dalam waktu yang tidak menentu tidak terelakkan. Hal ini
terjadi dalam konstruksi system kepartaian yang multi. Selain menjadi pilihan
alamiah, system pemerintahan presidensiil mampu bertahan paling lama
dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Indonesia juga tidak memiliki central
figure setingkat Raja atau Ratu atau sebutan lainnya, seperti negara-negara yang
menganut system pemerintahan parlementer, yang menjadi symbol
keagungan, kedaulatan dan kesatuan nasional.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, upaya-upaya yang bisa dilakukan
berupa:

1. Penyederhanaan partai politik secara konstitusional, demokratis dan alamiah.
Artinya, penyederhanaan itu dilakukan dengan dan berdasarkan peraturan

278

perundang-undangan yang berlaku, melalui proses yang demokratis atau
melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada, dan berlangsung tanpa
digunakan cara-cara paksaan atau berakhir sebagai seleksi alam. Parliamentary
Threshold 2,5-5 % cukup moderat, tergantung kesepakatan Parlemen dengan
Pemerintah dalam pembahasan revisi UU Politik.

2. Kualitas persyaratan pendirian partai politik sebagai peserta Pemilu perlu
ditingkatkan, sehingga partai politik yang diterima adalah Parpol yang telah
memiliki kualitas terjamin, baik dari aspek managemen kelembagaan,
keuangan dan keanggotaan. Artinya, bukanlah partai politik yang baru lahir
secara tiba-tiba.

3. Penegasan koalisi partai politik antara partai pemerintah dan partai non-
pemerintah. Koalisi dilakukan sejak pencalonan Capres dan Cawapres
ditambah koalisi sejak awal masa pemerintahan Capres dan Cawapres terpilih
hingga selesai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Artinya, diperlukan
adanya koalisi permanen bukan sekedar koalisi semu yang ketika
menguntungkan kepentingan partai maka kebijakan pemerintah didukung,
tetapi jika tidak menguntungkan kepentingannya, kebijakan pemerintah tidak
didukung justru ditentang.

Banyak pernyataan yang disampaikan oleh akademisi, anggota
parlemen, dan pengamat politik bahwa pemerintahan di bawah
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yodoyono dinilai kurang atau tidak
efektif dalam mengimplementasikan program-program yang dihasilkan di
tengah-tengah masyarakat. Banyak ahli yang berpendapat bahwa tidak
efektifnya pemerintahan SBY disebabkan karena hubungan antara lembaga
kepresidenan dan lembaga parlemen tidak baik. Tidak sedikit program-
program pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen
mendapatkan resistensi dari DPR, bahkan ditolak oleh DPR. Dengan

279

demikian program atau rencana kerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan
sebagaimana mestinya.

Problem efektivitas pemerintah yang dialami oleh Indonesia saat ini
juga banyak dialami negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan
presidensial. Mainwaring (2008) berpendapat bahwa hanya empat negara
penganut sistem presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah
yang efektif dan stabil. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat,
Costa Rica, Columbia, dan Venezuela. Sebaliknya, mayoritas negara-negara
yang menganut sistem parlementer dinilai sukses dalam hal menjaga stabilitas
dan efektifitas pemerintahan. Beberapa negara tersebut antara lain; Australia,
Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris,
Selandia Baru, Italia, dan sebagainya.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kombinasi antara sistem
presidensial dan sistem multi partai yang dipraktekkan di Indonesia tidak
mendorong terjadinya pemerintahan yang efektif dan stabil? Penulis tidak
ingin menyatakan bahwa sistem pemerintahan memiliki korelasi langsung
terhadap efektivitas pemerintahan, karena terdapat bukti kalau kedua sistem
pemerintahan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif. Meskipun
tidak ada hubungan yang langsung antara sistem pemerintahan dengan
efektifitas pemerintah, akan tetapi ada beberapa hal di dalam sistem
presidensialime yang mempengaruhi efektivitas pemerintah. Dari segi
menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman
yang berharga dan mampu menjawab bahwa sistem presidensial ternyata
mampu menghasilkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik jika
dibandingkan dengan sistem parlemen. Pelaksanaan demokrasi parlemen pada
tahun 1950an ternyata dinilai gagal di dalam menciptakan stabilitas
pemerintah dan politik yang akhirnya dinilai gagal menyejahterakan rakyat
Indonesia.

280

Salah satu alasan Amerika dengan sistem presidensial mampu
menghasilkan pemerintah yang efektif karena ditopang oleh sistem dwi-partai.
Sedangkan Indonesia mempraktekan sistem presidensial dan sistem multi
partai. Ada beberapa alasan mengapa sistem presidensial dan sistem multi
partai kurang berhasil di dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan
stabil dibandingkan dengan sistem parlementer yang dikombinasikan dengan
sistem dua partai. Menurut Mainawaring (2008) terdapat beberapa
alasan/kelemahan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem
multi partai.

Pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan
secara terpisah maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden
yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini terjadi di
Indonesia, Presiden SBY berasal dari partai politik yang memiliki suara dan
kursi yang kecil, P.Demokrat mendapatkan suara 7,45%. Padahal di dalam
sistem presidensial dukungan parlemen kepada presiden sangat berpengaruh
di dalam proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan dan
program – program pemerintah. Semakin besar dukungan parlemen kepada
presiden maka implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin
efektif. Sebaliknya semakin kecil dukungan parlemen maka efektifitas
pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan
semakin berkurang.

Kedua, personal presiden – termasuk kepribadian dan kapasitas–
merupakan salah satu faktor yang penting. Di dalam sebuah situasi yang sulit
seperti keadaan krisis ekonomi saat ini presiden dihadapkan pada pekerjaan
yang sangat banyak dan rumit. Oleh karena itu presiden juga dituntut memiliki
kapasitas yang baik untuk menangani berbagai permasalahan yang sedang
dihadapi. Selain dituntut untuk memiliki kapasitas dalam menangani
permasalahan bangsa, karena presiden membutuhkan support/dukungan dari

281

parlemen maka presiden juga dituntut untuk memiliki kemampuan
berkomunikasi dan lobby yang baik dengan parlemen. salah satu faktor kurang
efektifnya pemerintahan SBY saat ini oleh beberapa kalangan dinilai
disebabkan kelemahan SBY di dalam mengelola dukungan dari koalisi partai
politik yang mendukung pemerintah dan lemahnya/ketidakmampuan
presiden melakukan komunikasi dan lobby politik dengan parlemen.

Ketiga, di dalam sebuah sistem presidensial dan multi partai
membangun koalisi partai politik untuk memenangkan pemilu adalah hal yang
sangat wajar dan umum terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk
mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang
sangat sulit. Namun masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem
presidensial – khususnya di Indonesia – tidak bersifat mengikat dan
permanen. Partai politik yang tergabung di dalam sebuah koalisi mendukung
pemerintah bisa saja menarik dukungannya. Contohnya adalah PAN sebagai
partai pendukung SBY tiba-tiba menarik dukungannya ditengah perjalanan.
Tidak adanya jaminan bahwa koalisi terikat untuk mendukung pemerintah
sampai dengan berakhirnya masa kerja presiden. Partai-partai politik yang
tergabung di dalam koalisi cenderung mengambil keuntungan dari
pemerintah. Jika kebijakan atau program yang diambil oleh pemerintah tidak
populer partai politik cenderung melakukan oposisi.

Selanjutnya koalisi partai politik yang dibangun untuk mendukung
calon presiden tidak mencerminkan dan menjamin dukungan semua anggota
parlemen dari masing-masing partai politik yang ada di dalam koalisi kepada
presiden. Partai politik tidak mampu melakukan kontrol terhadap para
anggota-anggotanya di parlemen untuk selalu mendukung pemerintah. Hal
yang menarik adalah tidak sedikit anggota DPR dari partai Golkar, PPP, PKB,
yang memiliki wakilnya di kabinet melakukan perlawanan terhadap program-

282

program yang akan dilakukan oleh pemerintah yang notabene harus di
dukungnya.

Di dalam sistem parlementer koalisi partai politik lebih bersifat
permanen dan disiplin. Koalisi partai politik dibangun atas dasar parlemen.
Anggota parlemen dari koalisi partai politik pendukung pemerintah yang tidak
mendukung kebijakan pemerintah akan dikeluarkan dari parlemen. Selain
ancaman dikeluarkan dari keanggotan parlemen oleh partai politiknya, jika
anggota tidak mendukung program-program pemerintah agar berhasil
perolehan kursi partai mereka akan terancam pada pemilu berikutnya.
Sehingga suksesnya pemerintah terbentuk juga mempengaruhi citra partai
politik pendukungnya.

Jika koalisi parpol dalam sistem parlementer dibangun setelah pemilu,
koalisi parpol dalam sistem presidensial dibangun sebelum pemilu presiden
dilaksanakan. Akibatnya beberapa partai politik mendukung di dalam
pencalonan akan tetapi tidak mendukung ketika calon tersebut terpilih. Hal
ini disebabkan, misalnya, tidak terwakilinya partai tersebut di kabinet.
Kalaupun terdapat perwakilan partai di kabinet, partai politik tersebut tidak
bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Keempat adalah lemahya penegakan fatsoen politik politisi yang ada di
eksekutif maupun parlemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa
politisi di parlemen yang tidak mengindahkan etika dalam berpolitik. Beberapa
anggota DPR terkesan ingin mencari popularitas di hadapan publik dengan
melakukan berbagai kritikan-kritikan terhadap semua kebijakan pemerintah,
tidak peduli apakah program dan kebijakan tersebut baik atau tidak bagi
masyarakat. Perilaku inilah yang menyebabkan pengambilan keputusan di
parlemen sulit untuk dicapai secara efektif. Sebaliknya beberapa menteri di
kabinet lebih menunjukkan loyalitas kepada ketua partainya dibandingkan
dengan kepada presiden. Atau bahkan para pembantu presiden tersebut lebih

283

disibukkan dengan kegiatan konsulidasi internal partai politik dibandingkan
dengan membantu presiden mengimplementasikan program-program
pemerintah. Tidak bisa dipungkiri kabinet hasil koalisi ini sering terjadi conflict
of interest karena pejabat partai politik yang ditunjuk sebagai menteri tidak
mengundurkan diri dari jabatan di partai politik.

Pilihan Solusi Masalah

Kalau kita sepakat bahwa tujuan utama penataan sistem politik Indonesia
ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil maka ada
beberapa alternatif jawaban yang patut dipertimbangkan oleh para pembuat
kebijakan. Beberapa alternatif tersebut adalah sebagai berikut;

1. Mengubah Sistem Presidensial menjadi Sistem Parlemen

Sepertinya pilihan pertama ini sangat sulit, kalau tidak dibilang mustahil,
untuk dilakukan. Selain pengalaman traumatis yang pernah dialami Indonesia
pada masa demokrasi parlementer, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan
bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tidak mudah
untuk melakukan amandemen terhadap UUD, akan memerlukan perdebatan
yang panjang dan pasti akan mendapatkan resistensi yang sangat besar. Pilihan
ini adalah tidak realistik untuk dipilih. Namun, sebagai wacana akademik
menarik juga usulan untuk mengkaji dan mempertimbangkan penerapan
Sistem Pemerintahan Campuran seperti halnya di Perancis, meski amat
kompleks apabila diterapkan.

2. Mengubah Sistem Kepartaian

Contoh negara yang mengimplementasikan sistem presidensial yang
sukses adalah Amerika dimana sistem presidensial di dukung oleh sistem dwi
– partai. Kalau bangsa Indonesia ingin berkiblat kepada Amerika di dalam
menata sistem politiknya maka sistem multi partai haruslah diubah menjadi
sistem dwi – partai. Tawaran solusi ini sepertinya juga sulit untuk

284

direalisasikan karena akan melawan arus demokrasi. Masyarakat Indonesia
yang sifatnya plural tidak akan bisa direpresentasikan oleh dua partai politik
saja.

3. Mengurangi Jumlah Partai Politik

Jumlah partai politik yang terlalu banyak juga merupakan salah satu faktor
penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Banyaknya
partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun
untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena
melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini mengakibatkan
pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus
mempertimbangkan banyak kepentingan. Jika saja partai politik yang ikut serta
pemilu tidak banyak, maka koalisi parpol yang dibangun juga tidak akan
menjadi “gemuk”. Presiden terpilih idealnya berasal dari koalisi yang
sekurang-kurangnya mendapatkan dukungan parlemen 50% dari jumlah kursi
DPR dan jumlah partai yang ikut berkoalisi tidak banyak, cukup dua atau tiga
partai saja.

Usulan solusi ini lebih moderat jika dibandingkan dengan pilihan 1 dan
2 karena masih mempertahankan sistem presidensial dan sistem multi partai.
Hanya saja jumlah partai di Indonesia yang terlalu banyak ini perlu
disederhanakan. Penyederhanaan partai politik sebenarnya sudah dilakukan
sejak pemilu 1999 dengan mengimplementasikan ambang batas bagi partai
politik untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya (Electoral Threshold) dan
ambang batas bagi partai politik untuk mengirimkan wakilnya di parlemen
(Parliamentary Threshold) – akan diberlakukan pada pemilu 2009.

4. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Legislatif secara Bersama-
sama (Concurrent Elections)

Beberapa pengamat politik berpendapat penyelenggaraan pemilu legislatif
dan presiden secara bersama-sama, concurrent elections, akan menciptakan

285

pemerintahan yang efektif. Dengan concurrent elections presiden terpilih akan
mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat dan mendapatkan dukungan
yang kuat dari parlemen. Di dalam masyarakat/negara yang menganggap
pemilihan presiden lebih penting dibandingkan pemilihan legislatif, pemilih
akan cenderung memilih partai poltitik yang mencalonkan presiden yang
didukungnya. Akibatnya partai politik yang mendukung calon presiden
terpilih akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilu legislatif.
Dengan demikan mayoritas anggota parlemen berasal dari partai tersebut.

Solusi yang ditawarkan

Alternatif solusi ketiga, mengurangi jumlah partai dan dibarengi dengan
koalisi partai yang disiplin dan mengikat, adalah solusi yang paling
memungkinkan dalam konteks Indonesia. Berapa jumlah partai politik yang
efektif dan ideal bagi bangsa Indonesia yang perlu didiskusikan lebih lanjut.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia cukup diwakili
oleh 5 partai politik saja. Sedangkan berdasarkan survey yang pernah
diselenggarakan oleh salah satu lembaga survey jumlah partai politik yang
dikehendaki oleh publik adalah 5 - 7 partai. Apa yang dihasilkan oleh Pemilu
2009 yang menyisakan 7 Partai di Parlemen adalah langkah maju dalam
penyederhanaan, namun harus dikawal untuk pelembagaan sistemnya.

Lantas mekanisme seperti apa yang diperlukan untuk mengurangi jumlah
partai politik yang ada? Ada beberapa mekanisme yang bisa diberlakukan
untuk melakukan penyederhanaan partai. Beberapa mekanisme telah
dipraktekan oleh bangsa kita. Pertama adalah melakukan restrukturisasi seperti
yang dilakukan Presiden Suharto pada tahun 1974. Kedua, memberlakukan
ambang batas (threshold). ET diberlakukan pada pemilu 2004 dan 2009.
sedangkan PT diberlakukan pada pemilu 2009. Sedang untuk Pemilu 2019
telah ditetapkan ET sebesar 3,5 % dan PT 20 % kursi DPR, 25 % popular
vote. ET ternyata tidak efektif untuk menyederhanakan partai politik karena

286

para pemimpin partai yang tidak lolos ET bisa mendirikan partai baru untuk
ikut pemilu berikutnya. Sehingga meskipun dengan menaikkan angka
persentasi ET tetap saja tidak akan mengurangi jumlah partai politik peserta
pemilu. Yang efektif adalah meningkatkan angka persentasi PT. PT lebih
efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu karena jelas
“punishment” nya. Partai politik yang tidak mampu mencapai ambang batas
yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan untuk mengirimkan wakilnya di
parlemen. di beberapa negara memiliki angka persentase yang berbeda-beda.
Di Jerman ambang batasnya adalah 5%, sedangkan di Turki sebesar 10%.
Dengan ambang batas 10% Turki hanya memiliki 3 atau 4 partai politik yang
memiliki wakilnya di parlemen.

Ketiga adalah dengan memperkecil alokasi kursi di masing-masing daerah
pemilihan (district magnitude). Semakin kecil alokasi kursi di setiap DP maka
peluang partai untuk mendapatkan kursi semakin kecil. Hanya partai-partai
besar saja yang berpeluang mendapatkan kursi. Sedangkan partai kecil dan
menengah akan kehilangan peluang untuk memenangkan persaingan. Dengan
demikian pengecilan alokasi kursi tersebut merupakan alat untuk menyeleksi
partai politik yang benar-benar mendapat dukungan dari publik. Partai politik
yang tidak mendapatkan suara signifikan secara alami didorong untuk
melakukan koalisi dengan partai lain atau akan mati karena tidak mendapatkan
suara dan kursi di parlemen.

Dua mekanisme penyederhanaan partai politik yang terakhir – menaikan
ambang batas dan memperkecil district magnitude - tersebut tentu akan lebih
efektif kalau keduanya dilaksanakan secara berbarengan. Dua metode terakhir
akan lebih diterima dibandingkan dengan metode yang pertama.

Dengan terciptanya sistem kepartaian yang lebih sederhana maka akan
mendorong koalisi partai politik yang lebih ramping, disiplin dan mengikat.
Bagaimana mekanisme untuk mendorong agar supaya partai politik

287

membangun koalisi yang disiplin dan mengikat? Tentu yang pertama adalah
memperbaiki disiplin internal partai politik masing-masing. Partai politik
harus mampu mengontrol anggota-anggotanya di parlemen untuk mengikuti
kebijakan partainya dalam mendukung pemerintahan. Jika perlu, partai politik
memberikan sanksi tegas kepada anggotanya di parlemen yang tidak
mendukung program dan kebijakan pemerintah. Kedua, fatsoen politik harus
ditegakkan. Para politisi yang ada di DPR dan kabinet harus sejalan dan seiring
dengan program dan kebijakan presiden. Pejabat partai politik yang dipilih di
kabinet seharusnya mengundurkan diri dari jabatan di masing-masing partai
untuk mengurangi conflict of interest. Ketiga, partai-partai politik di dalam
koalisi harus berkomitmen kuat untuk terus mendukung sampai dengan
pemilu presiden berikutnya.

Kesimpulan

Faktor personalitas presiden dan wakil presiden berpengaruh dalam
menciptakan efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Persoalan efektivitas
pemerintahan di Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh karena disharmoni
hubungan antara lembaga kepresidenan dengan parlemen. faktor kemampuan
berkomunikasi, lobby, dan menjaga dan mempertahankan dukungan dari
parlemen oleh presiden sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang
efektif dan stabil.182

Meskipun demikian permasalahan efektifitas dan stabilitas
pemerintah di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh personalitas pejabat
presiden dan wakil presiden saja. Efektivitas dan stabilitas pemerintah juga
dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang

182 Contoh nyata menyangkut personality presiden yang cenderung panik menghadapi
Parlemen, ketika dihadapkan pada Interpelasi bahkan Angket, Presiden cenderung panik dan
khawatir terhadap kelangsungan pemerintahannya. Padahal ketika dihapai oleh Menteri-menterinya
dan melalui komunikasi pimpinan partai dapat diatasi dengan tanpa goncangan yang berarti.

288

dilaksanakan.Sistem presidensial dan sistem multi partai dengan jumlah partai
yang terlalu banyak ternyata merupakan faktor lain yang krusial. Observasi
dan kajian yang dilakukan oleh Mainwaring (2008) menunujukkan bahwa
sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai yang
dilaksanakan di beberapa negara gagal untuk menciptakan pemerintahan yang
ideal. Amerika Serikat berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan
stabil karena menggunakan kombinasi sistem presidensial dan dwi – partai.

Di Indonesia dengan masyarakat yang sangat heterogen tidak mungkin
akan dibawa menuju sistem dwi – partai. Maka solusi yang ditawarkan adalah
jalan tengah antara kombinasi sistem presidensial dengan multi partai yang
sederhana. Multi sistem partai yang sederhana harus didukung oleh koalisi
partai yang ramping, disiplin dan mengikat.

Untuk menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia terdapat
dua mekanisme yang dapat diimplementasikan secara bersamaan yaitu
meningkatkan ambang batas (PT) dan memperkecil district magnitude.

Kenyataan pencalonan pasangan SBY dan JK oleh gabungan partai politik
menandaskan adanya koalisi antar partai politik sesuai dengan sistem
kepartaian yang ada yaitu multi partai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang berkarakter presidensiil, koalisi partai politik pengusung SBY dan JK saat
pencalonan nampak berbeda dengan koalisi saat mereka menjalankan
pemerintahan. SBY dan JK awalnya hanya dicalonkan oleh Partai Demokrat,
PKPI, dan PBB, tetapi selanjutnya pimpinan/kader Partai GOLKAR, PAN,
PKS, PPP juga bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang berarti
partai-partai tersebut juga ikut menjadi partai pemerintah. Sedangkan partai
besar seperti PDI-P sejak awal masa pemerintahan SBY dan JK telah
mengambil sikap sebagai partai oposisi.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, partai-partai pemerintah
yang ada di parlemen tidak otomatis mendukung seluruh kebijakan yang ambil

289

oleh pemerintah. Terdapat satu-dua partai dalam persoalan tertentu malah
berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, PAN, PKS, PPP ikut
menyutujui penggunaan hak angket oleh anggota DPR terkait kebijakan
kenaikan BBM yang dibuat oleh pemerintah, dan masih banyak contoh fakta-
fakta lainnya. Ditambah lagi persoalan perbedaan kekuatan di parlemen antara
partainya presiden dan partainya wakil presiden. Partai presiden SBY di
parlemen hanya meraih 57 kursi, sedangkan partai JK meraih sebanyak 128
kursi. Jika dibandingkan, stamina politik JK di parlemen lebih perkasa
daripada SBY, bahkan juga lebih energik daripada pihak oposisi (partai PDI-
P) yang meraih sebanyak 109 kursi. Dalam konteks ini, wajarlah jika Prof.
Syafi’i Ma’arif pernah melontarkan sentilan bahwa JKlah sebagai the real
president.

Empat kali amandemen UUD 1945 periode tahun 1999–2002 yang
dilakukan oleh MPR hasil Pemilu tahun 1999, tidak hanya mengubah sistem
kepartaian, tetapi juga dapat melahirkan oposisi dan risiko polarisasi ideologi
dalam sistem kepartaian di Republik Indonesia. Sejauh ini, sistem multipartai
lebih banyak menimbulkan risiko terhadap sistem pemerintahan Presidensial
di sejumlah negara. Kekecualian dari kasus ini ialah pemerintahan presidensial
Cile sebelum tahun 1973 tetapi karena alasan yang berbeda. Yaitu bahwa
hanya Cile yang benar-benar menerapkan sistem multipartai di antara sistem
pemerintahan presidensial demokratis. Melalui penggabungan kelembagaan,
stabilitas pemerintahan presidensial demokratis sangat ditentukan oleh
kehendak elit dan warga negara untuk mencapai konsensus dan menciptakan
lembaga-lembaga demokratis.183

Di sisi lain, Scott Mainwaring berpendapat bhawa kenyataannya interaksi
antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai merupakan

183 Lihat Mainwaring, Scott. 1993. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy - the
Difficult Combination." Comparative Political Studies 26 (2):198-228.

290

kombinasi yang sulit bagi kemajuan demokrasi, karena (1) multipartai dapat
meningkatkan kebuntuan legislatif-eksekutif’; (2) sistem pemerintahan
presidensial dan sistem multipartai dapat mendorong polarisasi ideologi; (3)
sistem presidensial dan multi partai dapat menyulitkan koalisi daripada dalam
sistem parlementer.184

Dengan demikian, dalam jangka panjang bisa saja terjadi seperti di
Amerika Serikat, yaitu munculnya dua partai besar, sehingga akhirnya sistem
kepartaian yang dipraktekkan seolah-olah bersifat dua partai saja. Namun, jika
melihat realitasnya sistem dua partai sulit terwujud mengingat pluralitas
masyarakat yang cukup kompleks. Akhirnya, cukup sulit membayangkan
bahwa suatu saat nanti hanya ada dua partai besar di Indonesia.

Akan tetapi terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, upaya
untuk menyederhanakan jumlah partai politik melalui mekanisme demokratis
tetap harus dilakukan. Penciutan ini bukan dimaksudkan untuk memasung
hak berpolitik bagi rakyat, namun memiliki kecenderungan untuk menuju
pada sistem demokrasi yang lebih stabil dan sistem kepartaian yang cenderung
cocok dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam jangka pendek, dengan perpaduan sistem multi partai dan sistem
presidensial akan menjadi pertaruhan demokrasi Indonesia. Di satu sisi terjadi
ledakan partisipasi yang cukup besar dalam politik, namun di sisi lain
percobaan ini tetap mengandung benih-benih instabilitas. Berbeda dengan
perpaduan sistem presidensial dan sistem dua partai di Amerika, jika di
Indonesia tentu akan memiliki dinamika yang berbeda.185

184 Ibid., hal. 212-213.
185 Ibid., hal. 51. Tentu sebagai sebuah ekspereimen awal akan menjadi sebuah pertaruhan
bagi masa depan demokrasi Indonesia. Di satu sisi sistem presidensial menjanjikan adanya stabilitas
dalam pemerintahan, namun kondisi multipartai yang terdapat di Indonesia menjadi hal yang sulit
untuk dikendalikan. Seperti yang kita ketahui konflik politik dalam sejarah politik Indonesia
bersumber pada perbedaan pendapat yang berakar dari kemajemukan bangsa.

291

Ketentuan UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa pencalonan
Presiden dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana diatur dalam pasal 6A
UUD 1945 :186

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat.

2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden.

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.

5. Tata Cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut
diatur dalam Undang-undang.

Fenomena mutakhir menunjukkan gejala menarik untuk disimak dan
dikritisi dalam kaitan dengan pelaksanaan sistem presidensial yang

186 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta : Yarsif
Watampone, 2003), hal.10. Dengan diterapkannya pasal ini, berarti secara tegas gagasan pemilihan
langsung Presiden (presidential election) langsung oleh rakyat telah diadopsi dalam rumusan UUD.
Sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial, calon Presiden dan calon wakil Presiden
dipilih dalam satu paket, karena kedua jabatan ini dipandang sebagai satu kesatuan insitusi
kepresidenan.

292

berkombinasi dengan sistem multipartai. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kabinet
presidensial, namun juga tidak dapat dilepaskan pengaruh partai politik. Oleh
karena sejak awal, meski keputusan pengangkatan menteri ada di tangan
Presiden namun partai politik ikut mengajukan nama-nama bakal menteri.

Jika saat ini isu reshuffle sangat gencar diajukan oleh partai politik, tentu
menjadi hal yang menarik. Berbagai kelemahan pemerintahan dan kebijakan
yang dinilai tidak pro rakyat menjadi alasan yang tepat. Kenaikan harga BBM
beberapa waktu lalu, serta beberapa problem lainnya menjadi isu yang terus
digulirkan untuk mendesak adanya reshuffle kabinet. Partai politik meminta
jatah lebih dalam kursi di kabinet, seperti halnya Partai Golongan Karya yang
merasa kursi di kabinet terlalu kecil. Secara terbuka, Partai Golongan Karya
meminta jatah menteri sekitar 7-8 pos menteri yang menjadi portofolio
kabinet untuk partai politik.187

Pro kontra tentu saja terjadi, yang berbasis pada keyakinan pada sistem
apa yang sebenarnya kita anut. Jika merujuk pada sistem presidensial murni,
maka kehendak dan kontrol atas kabinet menjadi hak prerogatif Presiden.
Presiden berdasarkan UUD 1945 pasal 17 mengangkat dan memberhentikan
menteri. Oleh karena itu, tidak ada kaitan antara kehendak Presiden dengan
keinginan dari partai politik dalam masalah kabinet.

187 Pernyataan beberapa kader Partai Golkar dalam berbagai kesempatan forum
seperti Yorris Raweyai, Burhanudin Napitupulu, Yuddhy Chrisnandi dan Yahya Zaini.
Yuddy bahkan berani menyebutkan nama-nama kader Partai Golkar secara eksplisit dan
pos-pos menteri yang layak untuk diganti. Demikian juga Yahya Zaini dalam tulisannya
di Harian Suara Karya, 30 November 2005 berjudul “Reposisi Partai Golkar” menyatakan
amat wajar jika Partai Golkar meminta jatah menteri karena telah menyatakan diri sebagai
partai pemerintah setelah Rapimnas November 2005.

293

Namun, seperti kita ketahui hukum tata negara tak dapat dilepaskan dari
politik karena keduanya saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, sistem
presidensial dalam negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari pengaruh partai politik. Dikarenakan terlalu banyak
partai, tentu yang terjadi adalah bargain kepentingan dan seringkali terdapat
dagang sapi.

Meskipun Presiden tetaplah memegang wewenang mengangkat dan
memberhentikan menteri, namun tarik-menarik kepentingan partai politik
yang ada di belakang Presiden tentu sangat mempengaruhi. Partai politik
menginginkan semakin banyak kadernya yang tampil di kabinet, sedangkan
harus terjadi kompromi dengan partai politik lainnya. Sedangkan Presiden
yang merasa agak tertekan dan didesak oleh partai politik, mau tidak mau
harus mendengarkan suara partai politik. Metode ini memang seringkali dinilai
memenjarakan Presiden dalam ketiak partai politik.188

Maka, kecenderungan terdapatnya konsep koalisi dalam sistem
presidensial menjadi relevan untuk dibahas. Seperti kita ketahui bahwa kabinet
koalisi seringkali terjadi bagi suatu negara yang memiliki sistem multipartai
seperti halnya Indonesia. Dalam rangka mencegah adanya fragmentasi
pemerintahan, krisis legitimasi karena tidak terakomodasinya berbagai
kekuatan politik maka koalisi menjadi pilihan yang amat mungkin. Amat wajar
jika yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan SBY adalah

188 Indra Jaya Piliang, Reshuffle Kabinet ala SBY, Seputar Indonesia, 14 November
2005. Tak heran jika Presiden SBY sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal
reshuffle kabinet, karena hal itu menyangkut kekompakan dan masa depan
pemerintahannya.

294

penggabungan antara presidensial dengan tetap memperhatikan konsep
koalisi partai politik.

Sistem Presidensial seperti kita ketahui amat erat kaitannya dengan
stabilitas kekuasaan, namun demikian kontrol atas partai politik juga sangat
penting dilakukan pemerintah. Stabilitas pemerintahan yang berkembang
sangat tergantung atas ketokohan partai politik, sebaliknya hanya dapat
menjadi kuat sejauh ia mampu melembagakan dukungan massa. Kekokohan
mencerminkan wawasan dukungan dan derajat kelembagaan. Selain itu
modernisasi kepartaian menjadi problematik tersendiri dengan iklim pluralitas
kekuatan-kekuatan politik yang berkembang secara sangat luas, menjadi
dilema dalam proses pemerintahan.189

Korelasi antara pembentukan kabinet dengan stabilitas politik terutama
terjadi di negara-negara yang menganut sistem multipartai seperti halnya di
Indonesia. Meskipun telah menegaskan menerapkan sistem presidensial,
namun pengaruh dari pengalaman penerapan sistem parlementer dan
kekuatan partai politik masih sangat terasa kuat. Hal itu, dapat dianalisis
bersumber pada beberapa uraian berikut ini :

Pertama, keinginan berbagi kekuasaan sangat mewarnai selera permainan
politisi dibandingkan untuk melakukan kompetisi secara fair meraih dukungan
publik dalam konteks pemilihan umum langsung oleh rakyat. Tanpa
keterampilan yang beranjak dari karakter pribadi Presiden dalam melakukan
negoisasi dengan konstelasi politik yang sedang berkembang, struktur kabinet
dapat menjadi terlampau gemuk dan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan

189Prayudi, “Pembentukan Kabinet dan Stabilitas Politik Pemerintahan” dalam
Prospek dan Tantangan Pembangunan Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum
Pemerintahan Baru, (Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat
Jenderal DPR RI, 2004), hal.30.

295

program kerja pemerintahan. Di sini, pertimbangan atas posisi Wakil Presiden
sebagai suatu bagian dari paket pemilihan Presiden/Wapres secara langsung
dalam pembentukan kabinet menjadi sangat penting. Pertimbangan atas posisi
ini diajukan agar dapat terbentuk ruang lingkup pembagian tugas atau
tanggungjawab di tataran internal pemerintahan di bawah kordinasi dan
kewenangan Presiden sapat berjalan secara efektif. Bahkan tidak saja di tingkat
Wakil Presiden, pertimbangan atas penyusunan kabinet dilakukan juga
melibatkan kalangan yang luas dengan melakukan konsultasi publik. Artinya,
tanpa mengingkari keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai
pemegang wewenang prerogatif, komunikasi yang dijalin dalam konsultasi
publik tersebut dapat menjadi sarana dukungan politik bagi stabilitas
pemerintahan. Presiden tidak lagi hanya menjadi fokus pemerintahan, tetapi
dapat berbagi beban dengan para menteri di kabinetnya atas kinerja
pemerintahan menurut penilaian publik. Pembagian beban atas kinerja
pemerintahan ini, tentu dengan pemahaman bahwa penilaian publik itu sendiri
merupakan sesuatu yang kompleks dan bukan dapat saling berbenturan satu
sama lain. Tetapi disini diuji kemampuan Presiden/wapres beserta tim
kabinetnya untuk menangani persoalan dukungan politik tersebut.

Kedua, untuk melakukan transformasi sistem politik yang lebih kondusif bagi
perkembangan demokrasi secara sehat, dibutuhkan sebuah pembaharuan di
tingkat infrastruktur politik kepartaian agar dapat tumbuh mengakar di
kalangan masyarakat dalam konteks rasionalitas pilihan-pilihan politik yang
dimungkinkan. Rasionalitas pilihan politik hanya dapat dibentuk melalui
proses pendidikan politik yang memungkinkan masyarakat mempunyai posisi
tawar-menawar tertentu secara memadai terhadap elite politik. Pilihan ruang
lingkup gerakan sistem kepartaian tidak lagi sebatas kebinet, tetapi lebih luas
lagi yaitu sejalan dengan perlakuan fungsi-fungsi partai politik secara
keseluruhan terhadap kehidupan demokrasi.

296

Ketiga, sejalan dengan aliran fungsionalisasi peranan partai di atas, kedaulatan
rakyat yang dibangun melalui kontrak politik secara jelas antara rakyat dengan
Presiden yang dipilih secara langsung dalam Pemilu, juga dapat dibangun
melalui kekuatan-kekuatan madani (civil society), seperti halnya kalangan pers,
organisasi profesi, mahasiswa, kalangan agamawan, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), dan masih banyak lagi lainnya, dalam mengawasi jalannya
pemerintahan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara sinergis dengan upaya
partai-partai politik agar tidak lagi sekedar terbatas pada spektrum pertarungan
di kalangan elitnya ketika memperebutkan kekuasaan semata, tetapi benar-
benar berlangsung dalam iklim check and ballances dalam perjalanan sistem
politik.
Keempat, sebaliknya di kalangan internal partai yang memegang pemerintahan
berlangsung sebuah proses yang mendorong agar kabinet dapat berjalan
secara maksimal sesuai dengan program kerja yang ditargetkan, tanpa harus
merasa terganggu yang berkonotasi menimbulkan instabilitas (semacam party
whip, di internal partai yang bersangkutan). Alternatif ini sebagai jalan keluar
mengingat partai-partai politik di Indonesia belum terbiasa dengan
pembentukan kabinet bayangan dalam perspektif oposisi-penguasa yang
diagendakan.190

Pandangan pesimistis terhadap penerapan sistem presidensial yang
dikombinasikan dengan sistem multipartai dikemukakan oleh pakar ilmu
politik Dr.Bachtiar Effendi. Ia menyatakan bahwa konsekuensi dari
kombinasi sistem presidensial dan multipartai adalah terjadinya ambiguitas

190 Ibid., hal.70.

297

demokrasi. Kombinasi seperti ini juga diterapkan di Amerika Selatan, namun
menghasilkan pemerintahan yang penuh dengan konflik di level elit politik.
Dalam jangka panjang, politik Indonesia menurutnya masih akan mengalami
instabilitas sebelum terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam sistem
politik.191

Dengan amat pesimis, ia menyatakan khawatir terhadap perkembangan
dan sistem politik yang diterapkan Indonesia. Sistem Presidensial yang
menghendaki penguatan otoritas Presiden sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan, terjadinya penguatan lembaga-lembaga negara dengan
check and ballances belum menjamin terjadinya demokrasi yang stabil.
Presiden masih akan banyak bergantung dari partai politik yang bertarung
dalam mempengaruhi publik dan bermain di Parlemen. Seperti halnya dalam
pembentukan kabinet akan terus terjadi bargaining position antara partai
politik dengan Presiden. Sehingga amat wajar bila, dapat dikatakan sistem
presidensial Indonesia akan menghadapi ujian sejarah di masa mendatang.

Akhirnya, masih menurut Dr.Bachtiar Effendi, harus terjadi
penyederhanaan partai politik secara alamiah hingga hanya terdapat 3-4 partai
yang dominan. Sehingga sistem presidensial dapat diterapkan dengan lebih
stabil, karena mudah diwujudkan konsensus. Jika tidak maka masa depan
sistem presidensial akan mendapatkan hambatan. Selain itu, perlu
pembenahan dalam struktur politik melalui amandemen terhadap konstitusi,
revisi Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pemilihan Presiden dan
Undang-undang Partai Politik. Di dalam amandemen tersebut dimaksudkan
untuk mendorong adanya perubahan sistem yang lebih stabil, memungkinkan

191 Wawancara dengan Dr.Bachtiar Effendi pada tanggal 29 November 2007 di Pusat
Studi Jepang Universitas Indonesia, usai Seminar Nasional “Nationalism For All” yang
diadakan oleh Pusat Kajian Australia.

298