orang untuk mendirikan perkumpulan atau organisasi, termasuk juga
tentunya mendirikan partai.25
Rusia mengakui adanya kehidupan politik yang plural dan sistem
multipartai, namun partai dilarang jika bertujuan meruntuhkan tatanan
kenegaraan lewat kekerasan atau agitasi yang dapat memancing
kebencian dan membakar permusuhan sosial, ras, nasional atau agama.
Jika hal itu terjadi dapat dimungkinkan pembubaran atau pelarangan
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Federal.26
3. Kedudukan partai politik di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, partai politik dalam program-programnya tak
bernafaskan ideologi dan hanya terpusatkan pada pemilu belaka. Tak
heran bila Daniel M.Shea (1999) menilai partai politik di AS tak lebih
dari “organisasi penawar jasa”. Dan dengan kehadiran dan
dominasinya itu, maka sistem kepartaian lebih tepat disebut sebagai
“baseless party system” alias sistem kepartaian tidak membumi.28
Kebanyakan pendiri Amerika Serikat tidak suka dengan konsep
partai politik, karena diyakini partai akan lebih sering bersaing satu
sama lain daripada berjuang untuk kepentingan bersama. Namun
demikian perkembangan politik mengalami pergeseran, sehingga pada
dasawarsa 1790-an mulai dikenal adanya partai politik. Kemudian
25 Pipit R.Kartawidjaja & Mulyana W.Kusumah, Kisah Mini Sistem Kepartaian,
Op.Cit., hal. 78.
26 Pasal 125 ayat 4 UUD Republik Federasi Rusia.
28 Pipit R.Kartawidjaja&Mulyana W.Kusumah, Kisah Mini Sistem Kepartaian,Op.Cit., hal. 80.
49
perkembangan politik menunjukkan sampai dengan tahun 1828
lahirlah sistem dua partai yang berlaku sampai sekarang.
Di dalam konstitusi AS, partai politik disebutkan dalam pemilu
mencalonkan anggota legislatif (House of Representatives) dan Presiden.
Sistem kepartaian di Amerika Serikat merupakan contoh sistem dua
partai, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Hal itu dapat terjadi
karena sistem pemilihan distrik yang dilakukan untuk memilih pejabat
mendorong terciptanya dua partai besar, yakni partai yang berkuasa
dan partai oposisi atau di luar kekuasaan. Meskipun terdapat partai lain
diluar dua partai tersebut, tidak banyak berpengaruh karena tidak
pernah mampu menggeser kedudukan kedua partai tersebut.29
4. Kedudukan partai politik di Portugis
Dalam suatu aksi militer 15 April 1974, pemerintahan digulingkan
kemudian dirancang satu UUD sementara. UUD Sementara tersebut
merencanakan pembentukan pemerintahan yang demokratis dan
menjungkirbalikkan lembaga-lembaga yang punya kaitan dengan
pemerintahan diktator sebelumnya.
Berbeda dengan UUD 1945, pasal 51 UUD Portugis tidak hanya
menugaskan parpol sebagai “pemasok/pengisi” jabatan-jabatan
lembaga kenegaraan. Partai politik bertugas untuk mengambil bagian
dalam pembentukan kehendak politis rakyat sebagai hak-hak
individual dan sebagai pernyataan kehendak rakyat, persaingan partai
29 Rosalie Targonski (ed.), Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, (Kantor Program
Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000), hal. 128-129.
Partai ketiga seperti Partai Reformasi pimpinan H.Ross Perot yang sempat dalam
pemilihan presiden 1992 dan 1996, namun sulit untuk bertahan lama karena isu-siu politik
yang besar selalu diambil alih oleh kedua partai besar.
50
tetap tunduk pada demokrasi politik. Lewat amandemen tahun 1977,
tatanan internal parpol Portugis harus tunduk pada prinsip-prinsip
keterbukaan dan demokratis dan mengikutsertakan seluruh anggota-
anggotanya.30
Seperti halnya dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang mengakui
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai
landasan kebebasan mendirikan partai politik, hak itu dijamin dalam
pasal 51 ayat 1 UUD Portugal.
Untuk mengisi Parlemen Portugis yang unikameral atau satu
kamar, para calon legislatif hanya bisa diusulkan oleh partai politik baik
sendiri maupun koalisi. Namun, dalam daftar usulan partai boleh diisi
oleh calon-calon yang bukan anggota parpol tersebut, yang kemudian
dipersilahkan terjun ke dalam pemilu bersistemkan proporsional
daftar tertutup.
Selain itu dalam pasal 51 ayat 2 UUD Portugal ditetapkan bahwa
sesorang dilarang menjadi anggota lebih dari satu partai. Itulah
pasalnya, seorang wakil rakyat yang terpilih lewat daftar partainya bakal
kehilangan mandatnya di DPR jika ia loncat dari partainya. Oleh
karena itu dalam sistem kepartaian di Portugal seorang wakil rakyat
menjadi sangat tergantung pada partainya.
5. Kedudukan partai politik di Jerman
Partai politik diterima oleh konstitusi jerman sejak diberlakukannya
Grundgesetz (UUD Jerman) tahun 1949. Hal itu secara historis,
30 Pipit R.Kartawidjaja dan Mulyana W.Kusumah, Kisah Mini Sistem Kepartaian,
Op.Cit., hal. 80-81.
51
disebabkan adanya pengalaman buruk Jerman di bawah rezim diktator
partai NAZI antara tahun 1933 sampai dengan tahun 1945.31
Kebebasan berserikat dan berorganisasi tersirat dalam pasal 9 UUD
Jerman,sedangkan tentang partai politik dalam pasal 21 ayat 1 UUD
Jerman yang berisi:
“Parteien alias Partai-partai ikut serta membentuk kehendak politik
rakyat. Pendiriannya bersifat bebas. Tatanan internal organisasinya
haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.Partai-partai
haruslah mempertanggungjawabkan kepada publik ikhwal asal-usul
kekayaan partai serta penggunaan dana partai.”
Dengan peranan partai ikut serta dalam membentuk kehendak
politik rakyat itu, partai merupakan bagian dari konstitusi yang tidak
bisa dipisahkan dalam tatanan demokratis dan bebas.
Hal ini bisa dipahami karena bentuk negara Jerman adalah
Republik, yang artinya pemerintahan orang banyak atau rakyat.
Kekuasaan rakyat hanya bisa dilaksanakan lewat perwakilan, salah
satunya lewat partai politik. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi
Federal menjatuhkan fatwa bahwa kedudukan partai disejajarkan
dengan lembaga-lembaga konstitusi lainnya, serta kedudukan partai
terangkat menjadi organisasi yang punya relevansi dengan lembaga-
lembaga konstitusi dan masuk golongan faktor integrasi dalam
negara.32
Oleh karena kedudukan yang istimewa tersebut, maka pendiriannya
bebas dilakukan menurut pasal 21 ayat 1 UUD Jerman. Dan menurut
fatwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, partai bebas dari
31 Ibid., hal.82.
32 Ibid., hal.83.
52
intervensi pihak eksekutif. Selain itu dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan
bahwa tatanan internal organisasi menganut prinsip-prinsip demokrasi
dan bukan hanya transparan belaka, melainkan harus
mempertanggungjawabkan kepada publik ikhwal asal-usul kekayaan
serta penggunaan dana partai.
Partai politik sebagai lembaga yang dijamin keberadaannya di dalam
konstitusi, mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menurut Von Beyme (1982), fungsi partai politik antara lain:33
a. Mengidentifikasi sasaran baik ideologi dan programatik.
b. Artikulasi (pengungkapan) dan agregasi (penggabungan)
kepentingan masyarakat.
c. Mobilisasi (pengerahan).
d. Sosialisasi (memasyarakatkan) warga negara ke dalam sistem
politik dan sistem pemilu.
e. Rekruitmen elite politik serta pembentukan pemerintah.
2. Sedangkan menurut Schmitter (1999) fungsi partai politik antara lain
:34
a. Electoral structuration atau menstrukturisasi pemilu.
b. Simbolic integration atau integrasi simbolis.
c. Governing function atau fungsi pemerintah.
d. Agregative function atau fungsi penggabung.
33 Ibid.,hal.107.
34 Ibid.,hal.108.
53
3. Morlino (1995) dalam studinya tentang sistem kepartaian di Eropa
menyebutkan fungsi partai yakni:35
a. Menarik dukungan massa dalam pemilu.
b. Rekruitmen untuk menduduki pos-pos jabatan penting di
pemerintahan nasional, parlemen dan pemerintahan lokal.
c. Formulasi pilihan politik alternatif bagi publik.
d. Dalam tingkatan elite sebagai penghubung dengan birokrasi,
militer dan yudikatif.
e. Sabuk pengaman transmisi bagi tuntutan-tuntutan sosial.
f. Delegasi atau wakil dari masyarakat sipil atau civil society atau
kerap disebut dengan masyarakat madani.
4. Almond dan Powell menawarkan rangkuman bagi fungsi partai politik
ke dalam empat bidang, yakni :36
a. Fungsi artikulasi kepentingan.
b. Fungsi agregasi kepentingan.
c. Fungsi rekruitmen politik.
d. Fungsi sosialisasi politik.
5. Sebagai contoh fungsi partai yang tercantum dalam perundang-
undangan, antara lain :
a. Di Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik.
35 Ibid, hal.109.
36 Ibid.,hal.110.
54
Partai politik berkewajiban :37
i. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan
perundang - undangan;
ii. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
iii. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
iv. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak
asasi manusia;
v. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi
politik anggotanya;
vi. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
vii. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data
anggota;
viii. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan
jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada
masyarakat;
ix. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun
sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;
x. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum;
37 Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang partai Politik. Undang-undang No 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan dasar hukum bagi kehidupan kepartaian di masa
reformasi,dimana sistem kepartaian yang dipergunakan tetap mempertahankan sistem multipartai.
55
dan
xi. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.
Sedangkan fungsi partai politik antara lain sebagai sarana :38
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan
negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik
melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender.
b. Di Jerman, dalam Undang-undang Partai Politik, disebutkan bahwa
partai politik bertugas ikut serta membentuk kehendak rakyat di
seluruh bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan
cara:39
i. Mengambil peranan dalam pembentukan pendapat dalam
masyarakat;
38 Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
39 Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU Parpol Jerman.
56
ii. Merangsang, mengembangkan dan memperdalam pendidikan
politik;
iii. Mendorong dan menunjang partisipasi aktif masyarakat dalam
kehidupan politik;
iv. Membina warganya yang cakap untuk sudi menjadi
penanggungjawab kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
v. Berpartisipasi dalam memilih kandidat pemilu di tingkat nasional,
negara bagian dan kabupaten serta lokal;
vi. Ikut serta mengambil peranan dan pengaruh dalam
perkembangan politik di parlemen dan pemerintahan;
vii. Memperkenalkan dan memasukkan tujuan-tujuan politik partai
dalam bentuk ke dalam proses pembentukan kehendak negara,
dan tujuan-tujuan parpol harus dituangkan ke dalam program
politik;
viii.Mengusahakan kesinambungan hubungan rakyat dan lembaga-
lembaga negara.
D. Hak Asasi Manusia, Partai Politik dan Pemilihan Umum
Seperti telah sempat dibahas dalam bagian sebelumnya bahwa kebebasan
berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak
dipilih dan memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus
dilindungi dan dijamin oleh negara. Hak asasi manusia merupakan
kecenderungan mutlak yang menjadi prinsip penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara dewasa ini.40
40 Ramly Hutabarat, Tinjauan Kritis Kebijakan Pemerintah Dalam Menjamin Kebebasan
Berserikat dan Berpendapat, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang “Kebebasan
Berserikat dan Berpendapat”, Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok, Kamis,
24 Juli 2003.
57
Indonesia sebagai negara hukum (rule of law) sekaligus negara demokrasi
yang tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan
unsur-unsur hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai prinsip universal
kemudian diadopsi ke dalam konstitusi dan diterapkan dalam kehidupan
bernegara. Dalam kaitan dengan studi ini dibahas beberapa hak asasi,
antara lain hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pikiran lisan dan tulisan.
Prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai (freedom of
peaceful asembly and association) diakui sangat erat berkaitan dengan kebebasan
untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan disamping itu ketiga prinsip ini
menjadi elemen esensial dalam setiap negara dan masyarakat yang
demokratis. Setiap orang harus dijamin untuk bebas dan merdeka berpikir
dan mengekspresikan pikirannya itu dalam bahas lisan, tulisan ataupun
gambar.41
Berikut ini kutipan pasal-pasal dalam UUD 1945 maupun Piagam HAM
Internasional yang mengatur hal itu, antara lain :
1. Kebebasan Berserikat
a. Undang-undang Dasar 1945 mengaturnya dalam pasal 28 yang berbunyi
:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Rumusan ketentuan dalam pasal 28 diatas dinilai belum dapat
mengakomodasi jaminan hak asasi yang berlaku dalam negara
41 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah
Konstitusi,Op.Cit.,hal. 22.
58
demokrasi. Oleh karena itu setelah masa reformasi,dilakukan
perubahan sehingga hak berserikat,berkumpul dan mengeluarkan
pendapat itu diakui secara tegas dalam pasal 28E ayat (3) yang
berbunyi :42
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.”
b. Sedangkan dalam Declaration of Human Rights, pasal 23 (4) diatur :
“Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk
melindungi kepentingannya.”
c. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dalam pasal 8 yang
mengatur mengenai jaminan untuk serikat pekerja, dan Covenant on
Civil and Political Rights pasal 22 yang juga mengatur mengenai
kebebasan untuk berserikat.
2. Hak atas Kebebasan Berkumpul43
a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 :
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
42 Ibid., hal. 10.
43 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit.,hal 131.
59
b.Universal Declaration of Human Rights, pasal 20 menyatakan:
1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.
2. Tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah suatu
perkumpulan.
c. Covenant on Civil and Political Rights,pasal 21:
“Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan pun dapat
dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh
hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi
kepentingan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum,
perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau oerlindungan
terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain”
3. Hak atas Kebebasan untuk Mengeluarkan Pendapat44
a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 :
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Pasca amandemen dalam pasal 28E ayat 2 berbunyi :
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
44 Hak ini merupakan salah satu hak asasi manusia, yang diatur dalam Universal Declaration of
Human Right dan Undang-undang Dasar 1945, terutama hasil amandemen.
60
Ketentuan pasal ini dianggap sangat fundamental, sehingga digolongkan
dalam kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun seperti yang ditentukan oleh pasal 28I ayat 1, yang pada
intinya: “hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
b. Declaration of Human Rights, pasal 19 :
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-
pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima
dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat
dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.”
c. Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19:
1. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami
gangguan.
2. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hak ini
termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan
segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan
pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau
tercetak dalam bentuk seni melalui media lain menurut pilihannya.
Keikutsertaan partai dalam pemilihan umum untuk menghasilkan
pemerintahan kepartaian yang legitimate.
Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik lisan
maupun tulisan membawa implikasi pada kebebasan pendirian partai
61
politik.45 Partai politik merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, baik
secara individu maupun rakyat secara keseluruhan. Sebab dengan partai
politik itulah segala aspirasi, paham dan kehendak rakyat disalurkan secara
teratur dalam institusi demokrasi. Hak itu kemudian dilengkapi dengan hak
untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Umum
merupakan sarana demokrasi sesuai dengan asas kedaulatan rakyat, dimana
rakyat berhak menentukan wakil-wakilnya yang duduk dalam
pemerintahan.46
Asas kedaulatan rakyat tidak harus dipertentangkan dengan kedaulatan
partai, sebab partai politik didirikan sebagai sarana bagi perjuangan aspirasi
rakyat. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi merupakan sarana untuk
memilih wakil rakyat dan pemerintahan, sehingga pergantian pemerintahan
dapat dilakukan dalam suasana demokratis dan damai. Hampir di semua
negara demokrasi, Pemilihan umum dilakukan sesuai dengan sistem politik
yang dianut dalam rangka menjamin terwujudnya hak-hak rakyat.47
Arah muara dari semua itu adalah terwujudnya kehidupan rakyat, bangsa
dan negara yang demokratis. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat
dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem
perwakilan. Hak-hak rakyat yang disebutkan di atas dijamin di dalam
konstitusi dan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam tataran
45 Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah
Konstitusi,Op.Cit.,hal. 52. Hakikat pendirian partai politik merupakan implementasi dari kebebasan
berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sistem kepartaian akan menentukan
bekerjanya sistem ketatanegaraan, yang tentunya berimplikasi pada kepentingan rakyat.
46 Stefano Bartolini, “Electoral and Party Competition : Analytical Dimensions and
Empirical Problemns” dalam Richard Gunther et.al.(ed.), Political Parties : Old Concepts and
New Challenges, (New York : Oxford University Press, 2002), hal. 84.
47 Abdul Bari Azed (ed.), Sistem-sistem Pemilihan Umum : Suatu Himpunan Pemikiran, (Jakarta :
Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 6. Lembaga pemilihan umum
merupakan sistem norma penyampaian hak demokrasi rakyat. Sebagai suatu proses menunjuk pada
fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah tertentu sehingga
penyampaian hak demokrasi warga negara dapat terwujud.
62
realita diterapkan dalam rangka pemilihan umum dan kebebasan dalam partai
politik. Keberadaan partai politik karena jaminan hak asasi manusia dalam
konstitusi, dan dalam kerangka pemilu dapat mengikutinya untuk ikut serta
dalam pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kebebasan berpartai, partai
politik dan pemilihan umum tercermin dengan jelas dalam konstitusi. Pasal
6A UUD 1945 misalnya dengan tegas menyatakan :48
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.
Berkaitan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam
pasal 19 ayat 1 berbunyi : “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui
pemilihan umum.” Kemudian mengenai pemilihan umum, diatur dalam Bab
VIIB pasal 22E, berbunyi :49
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
48 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 : Setelah Perubahan Keempat (Jakarta : Yarsif
Watampone, 2003), hal. 10-11.
49 Ibid., hal. 43-44. Pasal ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945.
63
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai
politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
E. Sistem Kepartaian di Berbagai Negara
Pada umumnya, para ilmuwan membagi sistem kepartaian ke dalam
beberapa kategori antara lain :50
a. Sistem partai tunggal
Sistem ini terdapat di beberapa negara Afrika seperti Ghana di masa
Nkrumah, Guinea, Mali dan Pantai Gading, kemudian juga di Eropa
Timur sebelum runtuhnya negara-negara komunis serta Republik
Rakyat Cina (RRC). Di dalam sistem kepartaian seperti ini dinilai non-
kooperatif oleh karena partai-partai yang ada harus menerima
pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing
secara terbuka melawan partai yang dominan itu.
Di Uni Soviet sebelum runtuh pada tahun 1990, sistem partai
tunggal sangat ketat diterapkan sehingga berhasil meniadakan partai-
partai lain kecuali partai komunis. Partai Komunis Uni Soviet bekerja
dalam suasana yang non-kooperatif, tidak ada partai lain yang boleh
bersaing atau ditolerir sehingga oposisi dianggap sebagai
50 Maurice Duverger, Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan, Op.Cit, hal 35.
64
pengkhianatan.Partai tunggal serta organisasi yang bernaung
dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat
dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan
kepentingan rakyat secara menyeluruh.51
b. Sistem dwipartai
Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwipartai
biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi
dengan peranan dominan dari dua partai. Sedikit negara yang pada
dewasa ini memiliki ciri-ciri sistem dwipartai, kecuali Inggris, Amerika
Serikat dan Filipina, dan oleh Maurice Duverger malahan dikatakan
bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-
partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa dan partai
oposisi.52
Dengan demikian jelaslah dimana letaknya tanggungjawab
mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi. Dalam sistem ini partai yang
kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal opposition)
terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan,
dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar
tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua
partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di
tengah dua partai dan yang sering dinamakan pemilih terapung (floating
vote).53
51 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,Op.Cit, hal 168.
52 Ibid., hal. 168.
53 Ibid., hal.169.
65
Sistem dwipartai ini pernah disebut “a convenient system for
contented people” dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem
dwipartai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yakni
komposisi masyakat homogen (social homogenity), konsensus dalam
masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok (political
consensus) adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah (historical
continuity).54
Inggris biasanya dikemukakan sebagai contoh yang paling ideal
dalam menjalankan sistem dwipartai. Partai buruh dan partai
konservatif boleh dikatakan tidak mempunyai pandangan yang banyak
berbeda mengenai azas dan tujuan politik, dan perubahan pimpinan
umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas dalam kebijaksanaan
pemerintah. Perbedaan yang pokok antara kedua partai hanyalah
berkisar pada cara-cara dan kecepatan melaksanakan beberapa
program pembaharuan yang menyangkut masalah sosial, perdagangan
dan industri.
Partai buruh lebih condong untuk banyak menggunakan
pengendalian dan pengawasan dari pihak pemerintah, sedangkan
Partai Konservatif cenderung untuk memilih cara-cara kebebasan
berusaha. Di samping kedua partai tadi ada beberapa partai kecil
lainnya, diantaranya yang paling penting adalah partai liberal.
Kedudukan partai ini relatif sedikit artinya dan baru terasa peranannya
jika kemenangan yang dicapai oleh salah satu partai besar hanya tipis
sekali, sehingga diadakan koalisi dengan Partai Liberal.55
54 Ibid.,hal.170.
55 Maurice Duverger, Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan, Op.Cit, hal.217.
66
Sistem dwipartai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem
pemilihan single-member constituency (sistem distrik) dimana dalam setiap
daerah pemilihan hanya dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini
mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan
perkembangan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh
sistem dwipartai.
c. Sistem multipartai
Pada umumnya bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyakat
menjurus ke berkembangnya sistem multiparati, dimana perbedaan
ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan
masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas
(primordial) tadi ke dalam satu wadah saja. Pola multipartai dianggap
lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada
pola dwipartai. Sistem multipartai diketemukan di Indonesia, Malaysia,
Belanda, Perancis, Swedia dan sebagainya.56
Sistem multipartai, apalagi kalau digandengkan dengan sistem
parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan
kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan eksekutif sering
lemah. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat
untuk membentuk pemerintahan, sehingga terpaksa membentuk
koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai
yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah atau kompromi
dengan partai-partai lainnya dan menghadapi kemungkinan bahwa
sewaktu-waktu dukungan dari partai koalisi lainnya dapat ditarik
kembali.
56 Ibid., hal.245.
67
Namun, di lain fihak partai oposisi pun kurang memainkan
peranan yang jelas oleh karena sewaktu-waktu masing-masing partai
dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal-hal
semacam ini menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah
menurut kegentingan situsi yang dihadapi setiap partai. Oleh karena
itu, dalam sistem semacam ini masalah dimana letaknya tanggungjawab
kurang jelas.57
Dalam situasi dimana terdapat satu partai yang dominan,
stabilitas politik terjamin. India sering dikatakan sebagai negara dimana
terdapat dominasi satu partai, tetapi karena suasana adalah kompetitif
maka pola dominasi setiap waktu berubah. Hal ini dapat dilihat pada
pasang surutnya kedudukan Partai Kongres, yang mulai zaman
kolonial menguasai kehidupan politik India. Jumlah wakilnya dalam
Dewan Perwakilan Rakyat melebihi jumlah total wakil partai-partai
lainnya, dan karena itu sering disebut “one and a half party system”
(sistem satu setengah partai).
Sekalipun Partai Kongres sesudah meninggalnya Jawaharlal Nehru
dan terutama sesudah pemilihan umum 1967 mengalami kemunduran
antara lain karena keretakan dalam tubuhnya sendiri, akan tetapi ia
tetap merupakan partai yang terpenting. Apalagi sesudah Ny.Indira
Gandhi memperoleh kemenangan yang meyakinkan dalam pemilihan
umum 1971, dan dalam bulan Juni 1975 memerintah atas dasar
“keadaan darurat” (SOB).
Pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan
perwakilan berimbang (proportional representation) yang memberi
kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-
57 Ibid., hal.248.
68
golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai
kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara
yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah
pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan
guna memenangkan satu kursi.58
BAB III
SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA (1945-1998)
58 Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik, Op.Cit, hal.171.
69
A. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
1. Proklamasi Kemerdekaan dan Gagasan Partai Tunggal
Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945
oleh Soekarno dan Hatta. Rangkaian peristiwa sebelumnya menunjukkan
proses menuju proklamasi kemerdekaan tidaklah mudah. Setelah melalui
tarik ulur antara golongan tua yang diwakili Soekarno-Hatta dan golongan
muda yang diwakili oleh Sjahrir. Sebagaimana banyak dikisahkan dalam
sejarahwan, golongan muda yang diwakili oleh Sjahrir mendesak Soekarno
Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menghiraukan
Jepang.5
Namun keinginan tersebut belum dapat dikabulkan oleh Soekarno-Hatta,
hingga akhirnya pada 15 Agustus 1945 mereka diculik oleh sekelompok
pemuda ke Rengasdengklok untuk diyakinkan agar segera
memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya tercapai kompromi dimana
Soekarno dan Hatta setuju memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945. Berikut ini pernyataan kemerdekaan yang dibacakan oleh
proklamator :6
Proklamasi
5 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-
Legal atas Konstituante 1956-1959, (Jakarta: Penerbit Grafiti, 1992), hal. 12.
6 Ibid., hal. 459.
70
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara
seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta,hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilakukan
pengesahan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun UUD 1945 bersifat
demokratis dan menganut asas kedaulatan rakyat, namun tidak menyebutkan
secara rinci mengenai kepartaian. Hanya diatur mengenai kemerdekaan
berserikat, berkumpul, menyatakan pikiran baik lisan maupun tulisan, yang
diatur dalam pasal 28.
Sehari setelah UUD 1945 disahkan, anggota-anggota PPKI yang juga para
pendiri negara itu mengambil keputusan untuk hanya mendirikan satu partai,
yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian dikenal dengan PNI
Staatspartij. Semula, partai ini dipimpin oleh Soekarno-Hatta, melibatkan
71
tokoh—tokoh pergerakan kemerdekaan dari partai-partai pada zaman
penjajahan.7
Namun, diluar dugaan PPKI keputusan ini banyak ditentang sehingga
pada tanggal 30 Agusutus 1945, melalui pidato radio, Presiden Soekarno
mengumumkan penundaan pembentukan PNI Staatspartij. Keputusan ini
diambil kendatipun berbagai cabang partai ini terlanjur didirikan, terutama
oleh para pengikut PNI Soekarno pada zaman penjajahan.
Menurut Yusril Ihza Mahendra ada dua alasan mengapa gagasan
membentuk PNI Staatspartij sebagai partai tunggal ditentang. Pertama,
kelompok penentang menganggap pembentukan partai tunggal negara
adalah ide yang hanya dikenal di negara yang menganut fasisme atau
komunisme. Padahal, negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah
negara demokrasi yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat. Jadi,
rakyat harus diberikan kebebasan mendirikan partai politik karena kekuasaan
harus dibangun dari bawah, bukan direkayasa dari atas. Kedua, kelompok
penentang merasa curiga bahwa penggunaan istilah PNI hanyalah taktik
7 Yusril Ihza Mehendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah
Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal.
179. Soekarno adalah seorang nasionalis yang gandrung akan ide persatuan nasional, di
dalam jiwanya terdapat suatu tekad untuk mempersatukan seluruh nusantara dalam satu
kepemimpinan nasional. Ia tak rela terdapat perpecahan antar golongan, mendirikan
Partai Nasional Indonesia yang kemudian pecah pada tahun 1933. Kemudian ia
mengumpulkan kembali seluruh partai untuk bersatu dalam Gabungan Politik Indonesia
(GAPI), walaupun akhirnya pecah kembali.
72
pendukung nasionalisme untuk mendominasi gelanggang politik Indonesia
pasca kemerdekaan. Sebab, istilah PNI dengan mudah mengingatkan orang
kepada PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927.8
Setelah pengumuman penundaan pembentukan PNI Statspartij, partai-
partai politik pun bermunculan. Berbagai elemen masyarakat berlumba-
lumba untuk mengekspresikan diri dalam partai politik, kemudian tumbuhlah
model demokrasi liberal dengan peran partai politik yang dominan. Pada
tanggal 15 September 1945, berdiri Partai Buruh Indonesia (PBI) untuk
menghimpun kekuatan kaum buruh Indonesia. Golongan Sosialis
mendirikan mendirikan Partai Rakyat Sosialis (PARSI) pada tanggal 1
November 1945.
Golongan Islam juga mulai mengadakan serangkaian diskusi di
Jakarta dan Yogyakarta untuk menyusun kekuatan politik Islam Indonesia
pada pertengahan bulan September 1945. Akhirnya, pada tanggal 7
November 1945 mereka memutuskan mendirikan Masyumi sebagai partai
politik Islam satu-satunya di Indonesia.9 Aktivitas ini diikuti oleh tokoh-
tokoh Katolik dan Kristen dengan mendirikan partai politik berazaskan
ajaran agamanya masing-masing. Sementara itu, cabang-cabang PNI
8 Ibid.,hal.180.
9 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, (Jakarta : Penerbit
Paramadina, 1999), hal.62-63. Masyumi sebagai partai wadah umat Islam, didalamnya mengandung
berbagai elemen dan faksi, diantaranya faksi modernis dan faksi tradisionalis.
73
Staatspartij yang telanjur terbentuk, pada awal tahun 1946 melebur dalam
PNI Baru, yang lama kelamaan kata “baru” hilang, menjadi tinggal PNI.
2. Maklumat Wakil Presiden RI dan Pembentukan Partai Politik.
Setelah proklamasi kemerdekaan, muncul arus kuat demokratisasi yang
dilancarkan oleh kelompok-kelompok diluar pemerintahan yang berkuasa.
Sjahrir sebagai pemimpin gerakan bawah tanah, menuduh pemerintahan
Soekarno-Hatta belum terbebas dari cengkeraman pengaruh fasisme Jepang.
Oleh karena itu ia mengusulkan adanya demokratisasi yakni dengan
memperluas keterlibatan rakyat dalam pemerintahan dan membersihkan sisa-
sisa fasisme Jepang.10
Kemudian tanggal 17 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat
meminta Sjahrir sebagai pemimpin penting gerakan bawah tanah supaya
bersedia ikut serta dalam komite sebagai ketua. Permintaan itu akhirnya
diterima oleh Sjahrir, yang dalam masa setelah itu memainkan peranan
penting dalam proses demokratisasi.
Sebelumnya, tanggal 16 Oktober diambil langkah penting menuju
demokrasi, yakni dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X
yang menunjuk Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis
10 Sjahrir, Perjuangan Kita, (Jakarta : 1945), hal. 14-15.
74
Permusyawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melaksanakan
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar haluan negara.11
Langkah demokratisasi dilanjutkan dengan dikeluarkannya maklumat
tanggal 3 November yang ditandatangani oleh Hatta sebagai Wakil Presiden.
Di dalam maklumat tersebut pemerintah menyerukan pembentukan partai-
partai politik, yang dengan demikian menegaskan penolakan terhadap
gagasan partai tunggal. Berikut ini bunyi lengkap maklumat pemerintah
tersebut :
Maklumat Pemerintah12
PARTIJ POLITIK. Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partij-partij politik.
Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada
Pemerintah, supaja diberikan kesempatan kepada rakjat seluas-luasnja untuk
mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partij-partij itu hendaknja
memperkuat perdjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin
11Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi
Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Op.Cit., hal. 17.
12 Berita Republik Indonesia Tahun I No 1 halaman 3 kolom 4.
75
keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil
beberapa waktu jang lalu bahwa :
1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik, karena denga adanya partij-
partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada di
dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaja partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja
dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan
Djanuari 1946.
Djakarta,3 Nopember 1945
WAKIL PRESIDEN
MOHAMMAD HATTA
Setelah dikeluarkannya Maklumat tersebut, setiap kelompok dan golongan
mendirikan partai politik. Partai-partai yang didirikan umumnya merupakan
kelanjutan dari organisasi sosial atau partai politik yang sudah dibentuk pada
masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Untuk menyebut beberapa
contoh, misalnya Masyumi yang didirikan tanggal 7 November 1945, PNI
pada tanggal 27 Oktober 1945, PSI tanggal 20 November 1945, PKI pada 7
November 1945, Partai Buruh Indonesia (PBI) 8 November 1945 dan Partai
Katolik Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1945.13
13 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas
Konstituante 1956-1959,Op.Cit., hal. 21.
76
Dalam pembentukan partai-partai politik itu, pengaruh ikatan primordial
terhadap pengorganisasian sangat berpengaruh secara signifikan. Ikatan
primordial itu semakin kelihatan menjelang Pemilihan Umum 1955.
Dukungan terhadap partai politik yang ada dapat dilihat mengikuti garis
keagamaan, seperti dijelaskan oleh Geertz. Ia mengatakan bahwa partai-
partai politik dapat dikategorikan berdasarkan varian santri, abangan dan
priyayi. Partai yang didukung oleh kalangan santri antara lain Masyumi dan
Nahdlatul Ulama,PNI mewakili kelompok varian priyayi, sedangkan PKI
disebut-sebut didukung oleh varian kelompok abangan.14
Sedangkan pengaruh aliran politik juga berperan sangat signifikan
terhadap pembentukan partai politik. Dalam kaitan dengan aliran politik,
Herbert Feith dan Lance Castle menjelaskan tentang pengaruh aliran politik
ini dalam pembentukan partai politik. Menurut kedua pakar politik Indonesia
ini bahwa ada lima aliran politik yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat Indonesia. Kelima aliran politik itu adalah Nasionalisme Radikal,
Islam, Sosialisme Demokrat, Komunisme dan Tradisionalisme Jawa. Kelima
aliran politik itu, menurut Feith dan Castle saling bersinggungan satu sama
14 Lili Romli, “Potret Buram Partai Politik di Indonesia”, dalam Menggugat Partai Politik,
(Depok : Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003), hal. 113.
77
lain, hanya aliran politik Islam dan Komunisme yang tidak saling
bersinggungan.15
Aliran politik Nasionalisme Radikal dipengaruhi oleh Tradisionalisme
Jawa, Komunisme dan Sosialisme Demokrat, berujud dalam bentuk
kekuatan politik dalam tubuh PNI. Aliran politik Islam terbagi ke dalam
kelompok reformis dengan wujud Masyumi dan tradisionalis dalam wujud
Nahdlatul Ulama. Aliran politik sosialisme demokrat, meskipun moderen
dalam ide sentralnya tetapi tidak berhasil menyatu dalam massa rakyat
terutama di lapis grass root. Aliran ini termanifestasi dalam wujud PSI. Aliran
politik komunis, yang mengambil konsep-konsep langsung atau tidak
langsung dari barat, mengambil bentuk konkret dalam PKI. Sedangkan
tradisionalisme Jawa, meskipun tidak mampu mengambil bentuk konkret,
tetapi mempunyai pengaruh kultural kepada PNI, NU dan PKI.
Diagram Corak Ideologi Partai Politik
Setelah Kemerdekaan16
15 Herbert Feith dan Lance Castle, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, (Jakarta :
Pustaka Jaya, 1984),hal. 32.
16 Suhardiman, Pembangunan Politik Satu Abad, Op.Cit., hal. 96.
78
No. Nama Partai Corak Ideologi Keterangan
1. Masyumi Religiusme(Islam) 7 November
2. PSII Religiusme(Islam) 1945
Tahun 1911
Anggota terdiri
a.Kaum
Komunis
b.Kaum Islam
Radikal Fanatik
c.Kaum
Nasionalis
3. Perti Religiusme(Islam) 22 November
4. Parkindo Religiusme(Kristen) 1945
5. Partai Katolik Religiusme(Katolik)
18 November
1945
8 Desember
1946
79
6. PNI Marhaenisme (Sosio- Januari 1946
nasionalisme Demokrat)
7. Partai Persatuan Sosio-nasionalisme 10 Desember
Indonesia Raya (Kebangsaan,Kerakyatan 1948
(PIR) dan Perikemanusiaan)
8. Perindra Sosio-Nasionalisme November 1949
(Patriotisme, Kerakyatan
dan Keadilan Sosial)
9. Partai Rakyat Pancasila menurut 20 Mei 1950
Indonesia
penafsiran Kongres Partai
10. Partai Benteng Sosialisme Demokrat 26 Maret 1950
Republik Indonesia
(Partai Demokrasi
Rakyat)
11. Partai Rakyat Sosio Nasionalisme 23 Juli 1950
Nasional (Kerakyatan, Kebangsaan
dan Kekeluargaan)
12. Partai Wanita Sosialisme Demokrat 17 Desember
Rakyat 1949
13. Partai Kebangsaan Pancasila bukan didalam Januari 1949
Indonesia (Parki) Pembukaan UUD 1945
80
14. Partai Kedaulatan Marhaenisme- Sosialisme 24 November
Rakyat (PKR)
Demokrat 1946
15. Partai Serikat Pancasila bukan dalam 19 Januari 1946
Kerakyatan Pembukaan UUD 1945
Indonesia (SKI)
16. Partai Ikatan Sosialisme Demokrat 5 Juni 1946
Nasional Indonesia
(INI)
17. Partai Rakyat Sosialisme Demokrat 1 Oktober 1946
Djelata (PRD)
18. Partai Tani Sosialisme Demokrat, 5 Desember
Indonesia (PTI) Kebangsaan, Kerakyatan 1945
dan Keadilan Sosial
19. Partai Wanita Sosialisme Demokrat -
Demokrasi
Indonesia
20. Partai Komunis Komunisme (Marxisme 13 Januari 1947
Indonesia (PKI) Leninisme)
21. Partai Sosialis Sosio Internasionalisme 9 September
Indonesia (PSI) Marx Engels 1946
22. Partai Murba Sosio Internasionalisme 7 November
berdasar Marxisme 1948
81
23. Partai Buruh Sosio Internasionalisme 25 Desember
(Marxisme Prof.Abidin) 1949
24. Partai Buruh Sosio Internasionalisme -
(Marxisme P.J.Saroyo)
25. Partai Politik Permai Sosialisme Demokrat 17 Desember
(Persatuan Rakyat 1945
Marhaen Indonesia)
26. Partai Demokrat Sosio Nasionalisme 23 Mei 1948
Tionghoa Indonesia berdasar pada HAM
27. Partai Indonesia Sosio Nasionalisme pada 7 Juli 1949
Nasional kewarganegaraan,
kesatuan, kebangsaan
28. Partai Nahdatul Religiusme (Islam) 17 Agustus 1952
Ulama (Partai NU)
29. Partai Politik Religiusme (Islam) -
Tarekat Islam
(PPTI)
82
30. Ikatan Pendukung Pancasila yang Tahun 1953
Kemerdekaan berorientasi pada
patriotisme
31. Ikatan Pembela Pancasila yang -
Pancasila (GPPS) berorientasi pada -
patriotisme -
32. Persatuan Pegawai Pancasila berorientasi -
-
Polisi Republik TRIBATRA -
Indonesia (PPPRE)
33. Persatuan Buruh Pancasila yang
Republik Indonesia berorientasi
(PBRI) Profesionalisme
Kekaryaan
34. Badan Kongres Sosio Nasionalisme
Pemuda
35. BAPERKI Komunisme
36. Angkatan Komunis Komunisme
Muda (ACOMA)
83
37. Golongan Karya Karyawanisme 23 September
beroroentasi Karya dan 1964
Kekaryaan
38. Aksi Kemenangan Religiusme (Islam) -
Umat Islam
(A.K.U.I)
39. Partai Republik Sosio Nasionalisme -
Indonesia Merdeka
(P.R.I.M)
40. Persatuan Daya Semi Individualisme -
41. Grinda Sosio Nasionalisme -
42. Persatuan Rakyat Sosio Nasionalisme -
Desa
43. Perorangan Semi Individualisme -
(R.Soedjono Prawiro
Soedarso)
44. Partai Murba Marxisme (Trakisme) 7 November
1954
3. Partai Politik, Koalisi dan Pembentukan Kabinet
Periode demokrasi parlementer tercatat sebagai masa dimana peran partai
politik amat dominan dalam proses politik dalam pemerintahan, baik di
84
Parlemen maupun di Kabinet. Partai politik memegang kekuasaan dalam
berbagai kebijakan untuk mewujudkan gagasan-gagasan dan cita-cita
kemerdekaan. Namun, masa ini juga ditandai dengan jatuh bangunnya
kabinet akibat persaingan tajam antar partai politik. Tercatat, tidak ada
kabinet yang dapat bertahan lebih dari dua tahun karena selalu gagal dan
dijatuhkan oleh pihak oposisi.17
Dalam pembentukan kabinet, selalu diperlukan adanya koalisi agar dapat
memenuhi syarat mayoritas di dalam parlemen. Kegagalan dan jatuh
bangunnya kabinet selama periode ini, diantaranya disebabkan
ketidakmampuan membangun koalisi yang permanen dan efektif. Koalisi-
koalisi yang diadakan pada waktu itu sekadar untuk mencari rekanan partai
yang cocok demi mempertahankan kekuasaan kabinet. Koalisi seharusnya
mempertimbangkan kedekatan ideologi dan program dari partai, sehingga
terdapat sinergi dan kesamaan gerak.18
Sebagai contoh, ada dua buah kabinet yang hanya bertahan selama 6,5
bulan yakni Kabinet Natsir-Sultan Hamengkubuwono IX dan 7 bulan yakni
17 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hal.
31. Koalisi yang dibangun selalu tidak bertahan lama, diantaranya karena terjadi perebutan
dan persaingan dalam menduduki posisi penting di kabinet, serta persaingan ideologis
antar partai politik.
18 Bambang Cipto, Partai Kekuasaan dan Militerisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000), hal. 129.
85
Kabinet Burhanuddin Harahap dan Djanu Ismadi. Namun, terdapat pula
kabinet yang dapat bertahan dua tahun tiga bulan yakni Kabinet Djuanda
yang merupakan hasil koalisi antara PNI dan NU.
Tabel.
Usia Ketahanan Berperan Kabinet-kebinet Pada Masa
Berlakunya UUDS 1950
86
No. KABINET PARTAI USIA
1. Natsir Masyumi dan Non 6,5 bulan
Hamengkubuwono IX Partai
2. Sukiman Masyumi dan PNI 10 bulan
Suwiryo
3. Wilopo PNI, Masyumi dan 14 bulan
Prawoto PSI
4. Ali Sastroamidjojo PNI 24 bulan
Wongsonegoro PIR
5. Burhanudin Harahap Masyumi&Partai- 7 bulan
Djanu Ismadi partai kecil
6. Ali Sastroamidjojo PNI, Masyumi, NU 12 bulan
Non Partai
7. Juanda PNI, NU 27 bulan
87
Dengan usia kabinet sependek itu sungguh sulit bagi eksekutif untuk
merencanakan dan mengimplementasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan
mereka. Daya tahan eksekutif yang sedemikian rendah tentu menyebabkan
adanya instabilitas politik yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat
banyak.
Benturan ideologis antara partai politik dan pengabaian faktor internal
menjadi penyebab utama jatuh bangunnya koalisi. Koalisi yang dibangun
terlalu sederhana, tanpa memperhatikan aspek resistensi internal partai.
Sebagai contoh, Kabinet Sukiman-Suwiryo yakni Partai Masyumi berkoalisi
dengan Partai Nasional indonesia. Koalisi ini hanya bertahan selama 10
bulan. Jika ditinjau dari teori koalisi, kedua partai mewakili ideologi yang
cukup jauh jaraknya dalam spektrum ideologi.19
PNI, seperti diuraikan sebelumnya mewakili pemikiran nasionalisme
radikal, sosialisme demokrat dan tradisionalisme Jawa. Sementara Masyumi
mewakili pemikiran liberal dan tradisi Islam. Sepintas lalu, koalisi model
seperti ini merupakan upaya bagus untuk mengakomodasi aspirasi rakyat.
Namun, dilihat dari spektrum ideologis nampak sanat sulit menyatukan
perbedaan bahkan pertentangan ideologis antara keduanya.20
19Wilopo, Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-Kelemahannya, (Jakarta : Iday, 1976),
hal. 17.
20 Ibid., hal.130.
88
Bahkan dalam pergulatan politik di Parlemen kedua partai mempunyai
agenda politik yang bertolak belakang. PNI dikenal sebagai pendukung
gagasan-gagasan Soekarno, yang mempertahankan dasar negara Pancasila
dalam kerangka NKRI sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945.
Sedangkan Masyumi dikenal sangat keras memperjuangkan dasar Islam
dalam negara, yakni pemberlakuan Piagam Jakarta, dengan keyakinan bahwa
Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam harus berdasarkan asas
Islam.21
Persoalan lain diantaranya kecenderungan Masyumi yang rasional akan
kesulitan jika harus bertemu dengan tradisionalisme Jawa yang sinkretis.
Kedua tradisi ini memiliki rasionalisasi terhadap dunia yang berbeda dan
tidak mudah didamaikan dengan cara-cara paksaan sekalipun. Barangkali
butuh waktu cukup lama agar keduanya dapat bertemu. Namun, sesuai
dengan ketentuan teori koalisi, maka pilihan yang paling baik adalah
menyatukan sesama partai dengan basis tradisi yang mirip daripada
menyatukan partai dengan tardisi yang berbeda. Dalam konteks ini koalisi
PNI dan NU (seperti dalam kabinet Djuanda) ternyata menghasilkan daya
tahan kabinet tertinggi, yakni 2 tahun 3 bulan. Kemiripan akar tradisi kedua
21Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual
Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Op.Cit.hal.182.
89
partai, meskipun terdapat beberapa pertentangan namun relatif bisa
didamaikan jika dibandingkan dengan partai lainnya.22
4. Partai Politik dan Pemilu 1955
Manifesto Politik Pemerintah dikeluarkan tanggal 1 November 1945
sebagai tindak lanjut dari Maklumat No.X, makna pemilihan umum bagi
pemerintahan konstitusional secara eksplisit dalam manifesto tersebut :23
Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bagi
kita, cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman
penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan
itu pemerintah akan berganti dan undang-undang dasar kita akan
disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak.
Pemilihan umum semula direncanakan pada bulan Januari 1946, akan
tetapi ditunda berkali-kali karena kekacauan akibat revolusi fisik. Akhirnya
pemilihan umum baru terlaksana pada tahun 1955, saat pemerintahan
kabinet yang dipimpin Burhanuddin (Masyumi). Pemilihan untuk
membentuk badan perwakilan berlangsung tanggal 19 September 1955 dan
untuk membentuk Konstituante berlangsung pada tanggal 15 Desember
1955. Tingkat partisipasi pemilih amat tinggi, lebih dari 39 juta rakyat
22 Bambang Cipto, Partai Kekuasaan dan Militerisme, Op.Cit, hal.130.
23 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia:
Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 , Op.cit., hal.467.
90
Indonesia melaksanakan hak pilih mereka. Herbert Feith, seorang pengamat
dan peneliti asing menyimpulkan mengenai Pemilu 1955 :24
Dapat dikatakan bahwa pemilih yang berasal dari desa turut serta dalam
pemilihan umum karena pilihan yang sadar. Ia menjalankan tugas yang menurut
pendidikan yang telah diterimanya merupakan tugas yang diinginkannya. Tetapi,
memang ternyata bahwa ia sangat ingin menjalankannya. Tidak ada keterangan
lain yang dapat menjelaskan besarnya gairah yang ditunjukkan pemilih-pemilih
yang berasal dari desa terhadap pemilihan umum, atau kegembiraan yang
menyerupai rasa keagamaan yang dialami oleh banyak orang dalam menjalankan
hak pilihnya ini.
Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Dasar Sementara 1950. Di dalam pasal 57 UUDS 1950
disebutkan :25 “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam
suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-
syarat dan menurut aturan-aturan dengan Undang-undang.” Sedangkan
dalam pasal 135 ayat (2) berbunyi : “Anggota-anggota Konstituante dipilih
oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dengan cara bebas dan
rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”
Dari ketantuan yang telah diatur dalam konstitusi, diatur lebih detil dalam
Undang-undang No 7/1953 tentang Pemilihan Umum dan kemudian
pelaksanaannya dengan PP No 9/1954.
24 Herbert Feith,The Indonesian Election of 1955,(New York:Modern Indonesia
Project Southeast Asia Program,Cornell University Press, 1957),hal.50.
25 Tiga Undang-undang Dasar, Op.Cit, hal.91.
91
Partai politik sebagai peserta pemilihan umum menunjukkan antusiasme
melalui persaingan yang sehat dan demokratis. Tidak kurang tiga puluh
empat partai mengambil bagian dalam pemilihan umum, yakni empat partai
besar (PNI,Masyumi, NU dan PKI) dan berbagai macam partai kecil lainnya.
Berbagai ilmuwan politik mengkategorikan partai-partai yang bertarung
dalam pemilu 1955 ke dalam beberapa kelompok partai, antara lain :26
I. Blok Nasionalis 119 kursi
1. Partai Nasional Indonesia
2. Partai Komunis Indonesia 60
3. Republik Proklamsi 20
4. Partai Kristen Indonesia 16
5. Partai Katolik 10
6. Partai Sosialis Indonesia 10
7. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Ind. 8
8. Partai Rakyat Nasional 3
9. Persatuan Pegawai Polisi RI 3
10.Partai Persatuan Daya 3
26 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas
Konstituante 1956-1959 , Op.cit., hal.32. Perolehan kursi diatas adalah untuk kursi Konstituante yang
dilantik pada tanggal 10 November 1956 di Bandung.
92
11.Gerakan Pembela Pancasila 2
12.Partai Rakyat Indonesia 2
13.Baperki 2
14.Partai Republik Indonesia Merdeka 2
15.Partai Indonesia Raya-Wongsonegoro 2
16.Partai Indonesia Raya-Hazairin 2
17.Gerinda 2
18.Persatuan Rakyat Desa 1
19.R.Soedjono Prawirosoedarso 1
20.Gerakan Banteng Republik Indonesia 1
21.Partai Tani Indonesia 1
22.Radja Kaprabonan 1
23.PIR-NTB Lombok 1
24.Permai 2
II. Blok Islam 112
1. Masyumi 91
2. Nahdlatul Ulama
93
3. Partai Sarekat Islam Indonesia 16
4. Perti 7
5. AKUI-Madura
6. PPTI 1
7. Gerakan Pilihan Sunda 1
8. Pusat Penggerak Pencalonan 1
1
III. Blok Sosial-Ekonomi 5
1. Partai Buruh 4
2. Partai Murba 1
3. Acoma
5. Partai Politik dalam Konstituante
Hasil Pemilihan Umum 1955 seperti diuraikan diatas
menunjukkan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI)menempati posisi
sebagai pemenang, disusul dengan Masyumi, Nahdlatul Ulama dan
Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat
harapan akan mengurangi jumlah partai politik dan terbentuk
pemerintahan dengan kekuatan mayoritas, ternyata hasil Pemilu tidak
94
bisa mengurangi jumlah partai karena sistem yang digunakan adalah
sistem proporsional.
Setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum, Konstituante
terbentuk, dengan anggota sebanyak 514 orang. Konstituante
merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai satu-satunya badan
yang berwenang menyusun UUD yang baru. Sehingga merupakan forum
bagi berbagai partai untuk memperjuangkan keyakinan politik dan
ideologisnya agar diadopsi dalam sistem ketatanegaraan. Nampaknya,
disinilah peran dari partai politik dalam melakukan berbagai perubahan
dan perjuangan ideologis. Meskipun dalam perkembangannya, terdapat
benturan ideologis dan kepentingan.27
Perkembangan selanjutnya partai politik dalam Konstituante,
adalah perdebatan yang sangat keras dalam perumusan naskah konstitusi
baru yang diamanatkan kepada Konstituante. Sidang-sidang
Konstituante diwarnai dengan pertentangan tajam antara partai politik
yang membawa keyakinan politik masing-
masing.Diantaranya,perdebatan tentang dasar negara terdapat
pertentangan antara golongan Islam dengan golongan nasionalis.
Golongan Islam bersikukuh bahwa dasar negara yang tepat adalah Islam,
27 Ibid., hal. 34.
95
sedangkan bagi golongan nasionalis tetap ingin mempertahankan
Pancasila.28
Partai politik melalui perwakilannya di Konstituante berusaha
keras memperjuangkan aspirasi ideologisnya. Bahkan perdebatan keras
itu, akhirnya berujung pada situasi deadlock yang berakibat macetnya
pembahasan. Bagi kalangan nasionalis, dasar negara Pancasila sudah
sesuai dengan jiwa bangsa dan kondisi pluralitas yang ada. Namun bagi,
kalangan Islam yang meyakini sebagai golongan terbesar bahwa dasar
negara Islam yang paling cocok.
Perdebatan lainnya dalam Sidang Konstituante adalah mengenai
hak asasi manusia, dimana pada awalnya terdapat perdebatan. Di satu sisi
terdapat partai yang menganggap hak asasi manusia tidak perlu
dimasukkan dalam konstitusi, namun di sisi lainnya terdapat desakan
kuat untuk dimasukkan dalam konstitusi. Lagi-lagi, perdebatan keras
mengenai hal ini melibatkan golongan nasionalis maupun Islam.
Dimana, perdebatan mengenai konsepsi hak asasi manusia juga
menyentuh pada persoalan ideologi negara.29
28 Ibid.,hal.57. Dasar negara merupakan hal mendasar dalam sebuah tatanan berbangsa dan
bernegara, sehingga hal itu menjadi bahan perdebatan yang amat keras melalui pertentangan
ideologis.
29 Ibid., hal. 132. Perdebatan mengenai masalah hak asasi manusia, jika ditelaah
juga berbasis pada perbedaan ideologi partai politik.
96
Berbagai partai dalam Konstituante memandang HAM dalam
perspektif yang berbeda-beda, golongan nasionalis memandang HAM
bukan sekedar sebagai alat perjuangan dalam melawan kekuasaan
kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari kebudayaan pribumi serta
kepribadian nasional. Partai-partai keagamaan- Islam, Kristen Protestan,
Katolik dan Hindu-Bali – menganggap HAM sebagai anugerah dari
Tuhan yang harus dibina dan dihormati.Kaum komunis dan nasionalis
radikal melihat HAM sebagai alat melawan kapitalisme dan kolonialisme,
sedangkan kaum sosialis-demokrat berusaha menunjukkan bahwa HAM
merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi
dan demokratis.
Hal yang paling penting dicatat disini adalah pada akhirnya
semua partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda sepakat
bahwa HAM memiliki makna terpenting dan bahwa setiap partai, dari
sudut pandangan masing-masing memberikan sumbangan khusus
mengenai HAM. Semua fraksi dalam Konstituante setuju HAM harus
dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral
dalam batang tubuh undang-undang dasar.30
Berikut ini, disajikan tabel yang berisi implementasi
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang meliputi sistem kepertaian
30 Ibid., hal. 135.
97
dan sistem pemerintahan, pada masa demokrasi parlementer atau
demokrasi liberal (1945-1959).31
Tabel 1.
Implementasi Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Liberal
31 Sri Utari, Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul : Suatu Kajian terhadap Pengaturan tentang Partai
Politik di Indonesia, (Disertasi pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004),
hal.190.
98