disisi lain anggota dewan tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk
membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemilih dan partainya.111
Dalam pelaksanaann fungsinya, badan legislatif lebih banyak
mengedepankan fungsi kontrol. Saat ini juga dirasakan lebih sulit bagi
ekesekutif untuk meminta persetujuan legislatif terhadap suatu raperda karena
legislatif lebih bebas berpendapat dan berbicara sekaligus memperlihatkan
kuatnya fungsi kontrol tersebut. Namun, di luar fungsi kontrol, peran yang
dilakukan oleh legislatif belumlah memadai. Hal itu terbukti dari masih jarang
digunakannya hak inisiatif untuk mengusulkan sebuah raperda. Kemudahan
tata tertib yang memudahkan inisiatif anggota legislatif mengajukan raperda
belum memberikan hasil nyata dan eksekutif masih lebih dominan dalam
inisiatif pengajuan raperda.
E. Partai Politik dan Amandemen Konstitusi
Reformasi, sebagai sebuah gerakan nasional menghendaki perubahan dan
perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah
satu visi reformasi adalah perubahan (amandemen) UUD 1945, yang selama ini
disakralkan. Perubahan UUD 1945 dilakukan bertahap sebanyak empat kali,
terhitung sejak Sidang Umum MPR RI tahun 1999, Sidang Tahunan MPR RI
tahun 2000, Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 dan Sidang Tahunan MPR
RI Tahun 2002.
Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-
undang Dasar 1945 antara lain :112
111 Selain hak recall, yang juga menjadi bahan perdebatan adalah mengenai pertentangan
antara otonomi pribadi anggota DPR yang berbenturan dengan otoritas fraksi yang merupakan
kepanjangan tangan partai.
112 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Dalam
Memasyarakatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar
199
1. Undang-undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang
bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya
check and ballances pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan
terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara
yang seakan-akan tanpa ada hubungannya lagi dengan rakyat.
2. Undang-undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut
oleh Undang-undang Dasar 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan
dominan berada di tangan presiden. Pada diri Presiden terpusat
kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif,
antara lain memberi grasi,amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta
kekuasaan legislatif yakni mempunyai kekuasaan membentuk Undang-
undang.
3. Undang-undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes,
sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran. Misalnya seperti
pasal 7 mengenai masa jabatan Presiden yang cenderung dipergunakan
untuk melanggengkan kekuasaan.
4. Undang-undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi kewenangan
kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan
undang-undang. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa
Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat
Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2003), hal. 11.
200
merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-
undang.
5. Rumusan Undang-undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara
negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan
dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum,
pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi
daerah. Hal itu menyebabkan berkembangnya praktek penyelenggaraan
negara yang cenderung otoriter dan pemusatan kekuasaan pada diri
Presiden dan orang-orang terdekatnya.
Berkaitan dengan proses perubahan Undang-undang Dasar 1945, fraksi-
fraksi MPR dan partai-partai politik juga secara intensif melakukan pertemuan
internal untuk lebih meneguhkan konsolidasi di dalam dirinya. Demikian pula
sering dilakukan pertemuan atau lobi antarfraksi MPR dan antar partai politik.
Pertemuan atau lobi tersebut sangat besar peranannya dalam mendekatkan
sikap atau pendapat yang berbeda, meminimalisir atau bahkan menghilangkan
perbedaan sikap dan pendapat antarfraksi MPR atau antarpartai politk
berkaitan dengan pembahasan perubahan Undang-undang Dasar 1945.113
Pertemuan atau lobi tersebut pada umumnya sangat sering berhasil
memperlancar pembahasan perubahan Undang-undang Dasar 1945, terutama
dengan dicapainya kesepakatan antarfraksi MPR mengenai berbagai materi
rancangan perubahan yang sebelumnya masih berbeda rumusannya serta alot
pembahasannya. Beberapa materi rancangan perubahan yang berhasil
diselesaikan melalui pertemuan atau lobi tersebut antara lain mengenai hak
113 Setjen MK RI dan Setjen MPR RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945,
(Jakarta: Setjen MK RI dan Setjen MPR RI, 2010). Sebagai pelengkap Slamet Effendy Yusuf,
Reformasi Konstitusi Indonesia : Perubahan Pertama UUD 1945, (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2001),
hal.84.
201
asasi manusia, wilayah negara, pemilihan presiden langsung, perekonomian
nasional dan perubahan Undang-undang Dasar.
Proses pembahasan perubahan UUD 1945 melalui berbagai tingkat-tingkat
pembicaraan,sesuai ketentuan dalam pasal 92 Peraturan Tata tertib MPR,antara
lain:
a. Tingkat I
Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang
masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan
Majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.
b. Tingkat II
Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan
Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
c. Tingkat III
Pembahasan oleh Komisi/Panitian Ad Hoc Mejelis terhadap semua hasil
pembicaraan Tingkat I dan II.
Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan rancangan putusan
Majelis.
d. Tingkat IV
Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar
laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana
perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi.
Proses perubahan UUD 1945 yang pertama kali dilakukan pada Sidang
Umum MPR RI tahun 1999, yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1999.
Berbagai pemikiran alternatif yang segar, kritis dan bahkan ada yang cenderung
keras berusaha membongkar tatanan ketatanegaraan RI yang lama. Pimpinan
pusat partai peserta Pemilu 1999 yang memperoleh kursi di lembaga legislatif
202
tingkat pusat membentuk fraksi di MPR sesuai jumlah kursinya. Demikian juga
fraksi TNI/Polri MPR yang tanpa melalui Pemilu mendapatkan jatah sebanyak
38 kursi.
Fraksi merupakan alat kepanjangan tangan dari partai politik dalam
memperjuangkan kepentingannya di parlemen. Di dalam MPR terdapat 11
fraksi mulai dari yang terbesar yakni F-DIP MPR dengan anggota sebanyak 185
orang sampai fraksi terkecil yaitu F-PDKB dengan jumlah anggota lima orang.
Dilihat dari keberadaan fraksi-fraksi MPR itu, tiga diantaranya telah ada pada
masa sebelumnya yaitu Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Persatuan
pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Republik Indonesia(F-TNI/Polri). Enam fraksi merupakan pemain baru yaitu
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Utusan
Golongan (F-UG), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi
Reformasi, Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), Fraksi Perserikatan Daulat
Ummah (F-PDU) dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB). Sedangkan
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) sebagian besar anggotanya
berasal dari partai baru, tetapi didalamnya bergabung seorang anggota dari PDI
pimpinan Budi Hardjono yang telah ada pada era pemerintahan Presiden
Soeharto.
Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa sebagian anggota fraksi-fraksi yang
menjadi pemain baru karena berasal dari partai-partai yang lahir dari rahim era
reformasi, juga berasal dari partai-partai yang telah ada pada era Orde Baru,
yaitu PPP, Golkar dan PDI. Mereka diantaranya melakukan politik lompat
pagar pasca jatuhnya Soeharto dan berdirinya partai-partai baru.
203
Secara lengkap nama-nama fraksi di MPR yang kemudian terlibat dalam
pembahasan perubahan UUD 1945, antara lain :114
114 Ibid., hal. 86.
204
No. Partai Politik Jumlah Anggota
1. Fraksi PDI-Perjuangan 185
2. Fraksi Partai Golkar 182
3. Fraksi Utusan Golongan 73
4. Fraksi PPP 69
5. Fraksi PKB 58
6. Fraksi Reformasi 48
7. Fraksi TNI/Polri 38
8. Fraksi PBB 14
9. Fraksi KKI 14
10. Fraksi PDU 9
11. Fraksi PDKB 5
695
Jumlah
205
Berikut ini disajikan konsep resmi partai politik yang disampaikan oleh
fraksinya di MPR RI mengenai perubahan UUD 1945, yang diajukan dalam
rapat kedua Badan Pekerja MPR tanggal 6 Oktober 1999.
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) MPR RI
Mengusulkan pembentukan Panitian Ad Hoc Badan Pekerja MPR
menggagas beberapa materi perubahan yang meliputi:115
a. pembatasan kekuasaan Presiden;
b. pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat;
c. pemberdayaan Mahkamah Agung;
d. pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan;
e. pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi daerah;
f. penegasan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) MPR RI
Fraksi ini menilai bahwa reformasi ketatanegaraan yang menjadi
bagian dari reformasi nasional hendaknya dimulai dengan amandemen
terhadap UUD 1945, sebagai penegasan atas asas konstitusionalisme.
Perubahan dilakukan dengan mendasarkan pada argumen empiris
terjadinya pemerintahan sentralistik dan otoriter, pertimbangan akademis
atas kelemahan UUD 1945, pertimbangan historis bahwa UUD 1945
bersifat sementara, serta perkembangan zaman yang sudah tidak mampu
lagi ditampung UUD 1945.
Sedangkan perubahan terhadap UUD 1945, ditujukan kepada tiga hal
pokok antara lain :116
115 Ibid., hal.87.
116 Ibid.,hal. 89.
206
a. meletakkan landasan konstitusional yang lebih kukuh dalam
perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan kehidupan
ketatanegaraan yang lebih demokratis dan lebih menjunjung tinggi
HAM.
b. Meningkatkan jaminan konstitusional terhadap praktek
ketatanegaraan Indonesia.
c. Mewadahi dan mengantisipasi peningkatan aspirasi dan kebutuhan
rakyat serta tantangan bangsa sekaligus merespon perkembangan
global.
Selain itu, fraksi ini menegaskan perlu beberapa batasan dalam
perubahan agar tidak membongkar seluruh fondasi dasar ketatanegaraan.
Sedangkan menyangkut mekanisme pembahasan usul perubahan UUD
1945 perlu dibentuk Panitia Ad Hoc guna membahas agenda tersebut lebih
terinci.
3. Fraksi Utusan Golongan (F-UG) MPR RI
Dalam pandangan F-UG MPR, konstitusi modern yang demokratis
minimum harus mengandung lima prinsip, yaitu:117
a. Pembagian kekuasaan dengan sistem check and ballances;
b. Pembatasan kekuasaan pemerintah;
c. Pengakuan hak-hak politik rakyat;
d. Pengakuan terhadap HAM;
e. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip kewarganegaraan (citizenship).
117 Ibid., hal.92.
207
Beberapa substansi perubahan terhadap UUD 1945 menurut versi F-
UG MPR antara lain :
a. Pembatasan kekuasaan Presiden dan Lembaga Eksekutif;
b. Perluasan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal peran
perundang-undangan, pengawasan kekuasaan pemerintah dan
perwakilan rakyat;
c. Otonomi badan kehakiman atau yudikatif dan pemberian hak
yudicial review kepada Mahkamah Agung;
d. Penegasan otonomi daerah yang seluas-luasnya;
e. Penegasan adanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR,
utusan daerah dan presiden sebagai mekanisme konstitusional;
f. Perluasan hak-hak warga negara atau hak asasi manusia, dengan
menghormati prinsip-prinsip anti diskriminasi etnik, agama dan
gender, hak beroposisi dan hak berpartai politik serta satu
pengaturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
g. Pengaturan adanya Komisi Nasional Anti Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) MPR RI
Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai Islam, yakni
Partai Persatuan Pembangunan itu menyatakan bahwa keharusan
dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :118
“… untuk mengevaluasi dan merevitalisasi isi batang tubuh agar lebih
sesuai dengan dinamika perkembangan zaman yang berubah demikian.
Setidaknya dengan amandemen itu dapat memberikan redefinisi
pengertian terhadap pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945
118 Ibid., hal.94.
208
serta perubahan/penambahan yang lebih melengkapi dan
menyempurnakan arti dan makna yang dimasa lalu menjadi monopoli
penguasa.
Selain itu, amandemen juga harus dapat meminimalisir pengertian
bersayap dan mendua dari pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945.”
F-PPP MPR RI mengusulkan perubahan menyeluruh meliputi materi
perubahan atas masalah Pemilu, Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Kekuasaan Pemerintahan Negara, Kementrian Negara, Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan,
Mahkamah Agung, Hak Asasi Manusia dan Perekonomian Negara.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI
Menurut fraksi ini, ada tiga hal penting dalam perbincangan mengenai
perubahan UUD 1945, antara lain terkait pembatasan kekuasaan
Presiden, optimalisasi lembaga tinggi dan tertinggi negara, dan mengenai
independensi lembaga-lembaga peradilan. Substansi perubahan
diharapkan dapat memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga
tertinggi, menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi,
check and ballances antara Presiden dan DPR.119
6. Fraksi Reformasi MPR RI
Fraksi yang merupakan gabungan antara Partai Amanat Nasional
(PAN) pimpinan Prof.Dr.Amien Rais dan Partai Keadilan (PK) ini
119 Ibid., hal. 95.
209
mendukung upaya amandemen, dengan beberapa pembatasan atau
rambu-rambu mengenai materi-materi sebagai berikut :120
a. Bentuk dan kedaulatan serta sistem pemilihan umum;
b. Peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR);
c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pembatasan
kekuasaan Presiden;
d. Peningkatan kewenangan lembaga parlemen (DPR);
e. Peningkatan kewenangan lembaga kehakiman (MA);
f. Peningkatan kewenangan pengawasan keuangan (BPK);
g. Penegasan indepensi Bank Indonesia;
h. Penghapusan DPA;
i. Perluasan penegakan hak asasi manusia;
j. Otonomi daerah, serta hubungan Pusat dan Daerah;
k. Pertahanan dan keamanan negara;
l. Sistem ekonomi Indonesia;
m. Jaminan Sosial;
n. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
o. Agama;
p. Kementrian Negara;
q. Wilayah Negara Republik Indonesia;
r. Status Penjelasan UUD.
7. Fraksi Tentara Nasional Indonesia
F-TNI menyatakan bahwa setiap masa kepemimpinan nasional, selalu
terdapat komitmen melaksakan UUD 1945, namun berakhir di tengah
120 Ibid., hal. 97.
210
jalan dengan krisis. F-TNI menyerukan agar proses amandemen
dilakukan secara hati-hati, dengan kepala dingin sehingga menghasilkan
rumusan yang lugas dan tidak multi interpretasi.121
8. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) MPR RI
F-PBB mengajukan beberapa materi perubahan UUD 1945, yakni:122
a. Pembatasan kekuasaan eksekutif;
b. Perluasan peranan MPR dan DPR, dimana MPR terdiri atas dua kamar
yakni Senat atau Dewan Utusan Daerah dan DPR sebagai
Kongres.
c. Perluasan peranan BPK;
d. Kemandirian MA dan Jaksa Agung, Mahkamah Agung harus dijadikan
Mahkamah yang benar-benar mandiri dari pengaruh eksekutif
bahkan perlu dipikirkan Mahkamah Agung sebagai Mahkamah
Konstitusi;
e. Peninjauan kembali lembaga DPA, perlu kita perhatikan juga tuntutan
masyarakat untuk meninjau kembali lembaga DPA yang selama
ini tidak mempunyai fungsi dan peranan yang tegas.
9. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) MPR RI.
Beberapa materi yang diusulkan untuk menjadi bahan perubahan
antara lain :123
121 Ibid., hal. 101.
122 Ibid., hal.103.
123 Ibid., hal.105.
211
a. Bagaimana menciptakan “Check and Balance”, sehingga ada
pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang jelas antara eksekutif,
legislatif dan yudikatif;
b. Masalah-masalah HAM perlu dipertegas secara detal dalam UUD
1945;
c. Dalam memandang prospek bangsa ke depan, maka faktor
determinan adalah mewujudkan otonomi daerah dalam Negara
Kesatuan RI.
10. Fraksi Perserikatan Daulat Ummah (F-PDU) MPR RI.
Berkaitan dengan materi perubahan terhadap UUD 1945, F-PDU
MPR RI menyebutkan :124
a. Bentuk dan Kedaulatan/Sistem Pemilu;
b. Peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara (MPR);
c. Pembatasan kekuasaan Presiden/pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden;
d. Peningkatan wewenang lembaga parlemen (DPR);
e. Peningkatan wewenang lembaga kehakiman (MA);
f. Peningkatan wewenang inspeksi finansial (BPK);
g. Penegasan independensi Bank Indonesia (BI);
h. Penghapusan lembaga DPA;
i. Perluasan HAM;
j. Otonomi Daerah/Hubungan Pusat dan Daerah;
k. Pertahanan dan Keamanan Negara;
l. Sistem Ekonomi Indonesia;
m. Jaminan Sosial;
124 Ibid., hal.107.
212
n. Pendidikan dan SDM;
o. Agama;
p. Kementrian Negara;
q. Wilayah Negara RI;
r. Status Penjelasan UUD 1945.
11. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) MPR RI
Menurut fraksi ini, bagian-bagian dari UUD 1945 yang harus diubah
antara lain :125
a. Hak-hak asasi manusia yang sekarang ada dalam Tap MPR
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dimasukkan
ke dalam UUD 1945 sehingga negara sungguh-sungguh dan lebih
bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia bagi penduduk
Indonesia.
b. MPR terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah (DUD),
utusan golongan dihapuskan, semua anggota DPR dan DUD
dipilih langsung dalam Pemilu.
c. Sistem pemerintahan yang sesuai untuk sekarang ini :
i. Sistem kabinet parlementer dengan alasan sebagai berikut :
- Bangsa kita adalah bangsa majemuk dan untuk dapat
menyerap aspirasi masyarakat dibutuhkan sistem
multipartai.
- Pemilu 1955 dan 1999 yang diakui masyarakat lebih bebas dan
adil ternyata menghasilkan multipartai, untuk sistem
multipartai kabinet parlementer lebih sesuai.
125 Ibid., hal.109.
213
ii. Sistem kabinet parlementer, kabinet tidak terlalu kuat dan
mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak
percaya, sehingga rakyat melalui parlemen mudah
menjatuhkan kabinet yang ternyata gagal melaksanakan
tugasnya.
Selama dilakukannya amandemen UUD 1945, terdapat berbagai isu menarik,
bahkan berujung pada perdebatan yang keras melibatkan massa. Pembahasan
pasal-pasal tertentu seperti pemilihan presiden secara langsung, misalnya
menjadi wacana yang banyak diperbincangkan publik. Isu lainnya yang juga
menjadi bahan perdebatan, diantaranya mengenai usulan amandemen terhadap
pasal 29 dengan memberlakukan Piagam Jakarta. Usulan itu dilakukan oleh
partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan
Bintang (PBB) yang menginginkan penerapan syariat Islam.
Sejak awal proses amandemen sampai dengan berakhirnya pada periode
Sidang MPR RI tahun 2002, isu Piagam Jakarta menjadi bahan serius yang
dibicarakan. Bahkan, pada detik-detik terakhir amandemen, pasal 29 ini hampir
dilakukan voting, namun akhirnya tidak jadi karena F-PPP dan P-PBB sebagai
pengusul tidak rela pasal ini divoting. Akhirnya, secara redaksional pasal 29
tetap seperti semula, sebagaimana telah disepakati oleh founding father saat
berdirinya Republik ini.126
126Mengenai perdebatan seputar proses amandemen terhadap pasal 29 ini,kajian
mengenai hal ini cukup banyak sekali. Piagam Jakarta merupakan problem laten
perdebatan mengenai dasar-dasar hubungan agama dan negara. Sejak awal kelompok
sekuler dan kelompok Islam berdebat mengenai hal ini, bahkan dalam sejarah tidak lepas
dari pertengkaran yang dapat menumpahkan darah. Syarifuddin (ed), Geger Konstitusi :
Gagasan dari Ekstra Parlemen, (Jakarta : Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia, 2002), hal. xiii.
214
Akhirnya, proses amandemen dengan segala kekurangannya merupakan
upaya bersama komponen bangsa untuk melakukan perbaikan terhadap dasar-
dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik sebagai bagian dari
bangsa yang merupakan instrumen dalam penyelenggaraan kehidupan politik
tentu memiliki andil yang kuat. Meskipun perdebatan ideologis terhadap dasar
negara masih saja berlangsung, namun hal itu tidak mengurangi semangat
kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
F. Partai Politik dan Pemilu 2004
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa di era reformasi
Pemilihan Umum diikuti oleh banyak partai politik. Jika dalam Pemilihan
Umum tahun 1999, diikuti oleh 48 partai sedangkan dalam Pemilu 2004 diikuti
oleh 24 partai politik. Pemilu pada era reformasi dengan segala kekurangannya,
dinilai jauh lebih demokratis dan terbuka dibandingkan Pemilihan Umum pada
era Orde Baru. Hal itu terjadi karena adanya keterbukaan dan kebebasan bagi
rakyat, serta penyelenggaraan yang lebih demokratis.
Makna Pemilihan Umum yang paling esensial bagi suatu sistem politik
yang demokratis yakni sebagai sarana untuk melakukan perebutan kekuasaan,
yang diatur dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik dapat
terjadi secara damai dan beradab. Di dalam sistem demokrasi modern, seperti
yang ingin dicapai oleh negara kita mensyaratkan adanya Pemilu demokratis,
yang diikuti oleh partai politik yang benar-benar mengerti kebutuhan rakyat.127
Pemilu Legislatif 2004 diselenggarakan berdasarkan Undang-undang
No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut seperti
127 J.Kristiadi, “Jalan Panjang dan Berliku Menuju Demokrasi: Sebuah
Pengantar”, dalam Koirudin, Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan
Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004, Op.Cit., hal. xiv.
215
diketahui belum menunjukkan sebuah pedoman ideal bagi suatu Pemilu yang
demokratis dan terbuka. Pasalnya, dalam pembahasan di legislatif sebelumnya
merupakan hasil tawar-menawar dan kompromi diantara partai politik yang
berebut pengaruh dan kekuasaan. Akibatnya, berbagai pasal sangat
menunjukkan kepentingan sempit para elit politik.
Seperti telah dikemukakan di depan bahwa Pemilu 2004 diikuti oleh 24
partai politik, yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu setelah melalui tiga tahap
penyaringan, antara lain :128
Pertama, penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia (HAM). Disini tujuan penyaringan adalah memberikan
status atau pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana
ditetapkan oleh UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada tahap ini
ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan.
Kedua, penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa partai
politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang sudah
mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM.
Kelimapuluh partai yang lulus penyaringan tersebut kemudian mendaftarkan
diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu.
Sesuai dengan amanat UU No 12 Tahun 2003, khususnya pasal 7-10 yang
kemudian dijabarkan di dalam Keputusan KPU No 105 Tahun 2003
sebagaimana diperbarui dengan Keputusan KPU No 615 Tahun 2003, sebuah
128 Endin A.J.Soefihara, Merebut Nurani Rakyat : Koalisi, Konflik dan Etika Politik,
(Jakarta : Penerbit Belantika, 2005), hal. 47-54.
216
partai politik berhak mengikuti Pemilu apabila memenuhi sejumlah
persyaratan, yakni :129
a. Mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 jumlah
propinsi Indonesia.
b. Mempunyai pengurus lengkap di sekurang-kurangnya 2/3
kabupaten/kota di setiap propinsi dimana ia mempunyai
kepengurusan.
c. Semua kepengurusan tersebut harus mempunyai kantor.
d. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari
jumlah penduduk di setiap daerah dimana ia mempunyai pengurus.
Pembuktian setiap partai mendaftarkan diri tersebut dilakukan melalui
proses verfikasi. Ada dua tahap verifikasi disini, yaitu verifikasi administratif
dan verifikasi faktual.`Hanya partai yang lulus verifikasi administratif yang bisa
mengikuti penyaringan tahap selanjutnya.
Ketiga, penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi faktual. Pada tahap ini yang
diteliti adalah memastikan apakah benar dokumen-dokumen mengenai
kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana di dalam verfikasi administratif
tersebut mewujud di lapangan. KPU menyusun ketentuan mengenai tata cara
dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No 105/2003 dan
diperbarui dengan Keputusan KPU No 615/2003.
Sementara itu, partai politik yang memenuhi electoral threshold (mempunyai 2
% dari jumlah kursi di DPR) di dalam Pemilu 1999, tidak lagi melalui proses
verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik administratif maupun faktual.
Berdasarkan UU No 12 Tahun 2003 partai yang sudah memenuhi electoral
129 Bahan Sosialisasi Pemilu 2004, (Jakarta : KPU, 2004).
217
threshold tersebut langsung ditetapkan menjadi peserta pemilu 2004 apabila
mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu oleh KPU.130
Dalam proses verfikasi, ada 44 partai yang mengikuti, hanya 18 partai yang
lulus. Oleh karena itu, yang berhak mengikuti Pemilu 2004 adalah 24 partai
politik, yakni 18 partai yang lolos verifikasi dan 6 partai besar yang lolos electoral
threshold.
Tabel 11
Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan
Perolehan Kursi Legislatif (DPR)131
130 Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
131 www.kpu.go.id
218
Nomor Jumlah Prosen- Jumlah
Urut Nama Partai Politik suara Tase Kursi
1. Partai Nasional 923.259 0,81 % 1
Indonesia
Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial 636.397 0,56 % 0
Demokrat
3. Partai Bulan Bintang 2.970.497 2,62 % 11
4. Partai Merdeka 842.541 0,74 % 0
5. Partai Persatuan 9.248.765 8,15 % 58
Pembangunan
6. Partai Persatuan 1.313.654 1,16 % 5
Demokrasi
Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan 672.952 0,59 % 0
Indonesia Baru
8. Partai Nasional 1.230.455 1,08 % 1
Banteng
Kemerdekaan
219
9. Partai Demokrat 8.455.225 7,45 % 57
10. Partai Keadilan dan 1.424.240 1,26 % 1
Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak 855.811 0,75 % 1
Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan 895.610 0,79 % 0
Nahdlatul Ummah
Indonesia
13. Partai Amanat 7.303.324 6,44 % 52
Nasional
14. Partai Karya Peduli 2.399.290 2,11 % 2
Bangsa
15. Partai Kebangkitan 11.989.564 10,57 % 52
Bangsa
16. Partai Keadilan 8.325.020 7,34 % 45
Sejahtera
17. Partai Bintang 2.764.998 2,44 % 13
Reformasi
220
18. Partai Demokrasi 21.026.629 18,53 % 109
Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai 2.414.254 2,13 % 12
Sejahtera
20. Partai Golongan Karya 24.480.757 21,58 % 128
21. Partai Patriot 1.073.139 0,95 % 0
Pancasila
22. Partai Syarikat 679.296 0,60 % 0
Indonesia
23. Partai Persatuan 657.916 0,58 % 0
Daerah
24 Partai Pelopor 878.932 0,77 % 0
Jumlah 113.462.414 100 % 550
Terlepas dari berbagai kekurangannya, Pemilu legislatif 2004 sedikit
membawa angin segar karena terjadinya dinamika perilaku pemilih sebagai
berikut:
Pertama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang semula bernama Partai
Keadilan (PK), pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 7 kursi di DPR, dalam
221
Pemilu 2004 memperoleh 45 kursi atau meningkat menjadi lebih dari 650%.
Peningkatan perolehan yang dramatis tersebut mungkin disebabkan oleh
beberapa hal, antara lain :132
a. Meskipun PKS dikenal sebagai partai politik yang sangat Islami tetapi
dalam menerjemahkan isu-isu kampanye Pemilu, dapat merumuskan
dengan tepat sehingga dapat diterima semua orang, tanpa membeda-
bedakan ciri-ciri primordial seperti pemberantasan KKN, penegakan
hukum dan ketertiban, melakukan pelayanan kepada korban musibah dan
lain sebagainya.
b. PKS mampu bersikap konsisten terhadap apa yang dikatakan dengan apa
yang diperbuatnya. Suatu sikap yang hampir mustahil dan amat jarang
dikatakan oleh elit politik dewasa ini. Misalnya, mengembalikan
pembagian mobil (anggota DPRD), tidak bersedia menerima uang
pesangon/pensiun bagi anggota DPR/DPRD, memecat anggota
parlemen yang terbukti melangar etika dan peraturan organisasi dan lain
sebagainya.
c. Pimpinan partai juga berhasil menggembleng kader-kadernya bersikap
militan, dalam arti taat kepada disiplin organisasi. Misalnya, setiap kali
demonstrasi dilakukan PKS, meskipun jumlahnya ribuan, tetapi selalu
dilakukan dengan tertib, teratur, tidak menimbulkan kekerasan dan
bersikap simpatik kepada masyarakat.
132 Mengenai fenomena Partai Keadilan Sejahtera dibahas dengan cukup detil
dalam sebuah buku, yakni Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan
Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Penerbit Teraju, 2004).
Juga dalam Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan
Tarbiyah di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Teraju, 2003) Sebagai sebuah partai yang berbasis
pada gerakan sosial keagamaan Tarbiyah Islamiyah, yang banyak berkembang pesat di
kampus-kampus besar Partai Keadilan Sejahtera harus diakui sebagai fenomena
tersendiri.
222
Kedua, munculnya Partai Demokrat yang memperoleh 57 kursi atau sekitar
8,5 juta suara, mengungguli Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah
52 buah atau setara dengan hampir 12 juta suara dan Partai Amanat Nasional
(PAN) dengan jumlah kursi 52 atau setara dengan 7,3 juta suara, adalah suatu
fenomena yang perlu dicermati. Banyak kalangan menilai bahwa perolehan
partai yang cukup signifikan ini merupakan ekspresi sikap protes masyarakat
terhadap partai-partai lama yang dianggap gagal membuktikan kepada
masyarakat bahwa reformasi bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.
Hal itu dapat dimengerti mengingat kehidupan enam tahun terakhir ini
benar-benar membingungkan dan melelahkan masyarakat, terutama karena
janji para pemimpin hampir tidak pernah terbukti dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu figur Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh Partai Demokrat
yang berpenampilan santun, dianggap mempunyai kontribusi yang jauh lebih
besar dari mesin partai itu sendiri dalam mengumpulkan jumlah suara.
Sikap protes masyarakat tersebut sebenarnya akan lebih jelas bila ditelisik
lebih jauh jumlah suara yang tidak sah sekitar 35 juta (hampir sama dengan
jumlah suara gabungan antara PDIP dan Partai Golkar), diperkirakan
setidaknya sebagian dari jumlah tersebut dapat dipastikan adalah mereka yang
kecewa dengan hasil reformasi. Mencermati hasil Pemilu legislatif sebenarnya
dapat diketahui bahwa sebagian rakyat sudah tahu bagaimana menunjukkan
sikap protes bila harapannya tidak terpenuhi. Diperkirakan jumlah suara yang
lari ke Partai Demokrat adalah pemilih PDIP.
Fenomena Partai Demokrat menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan
sejarah perpolitikan bangsa ini. Sebagai sebuah partai baru yang sukses meraup
suara signifikan dalam Pemilu legislatif dan mengantarkan calon Presidennya
menduduki kursi yang amat penting, dalam sebuah pemilihan Presiden secara
langsung. Namun demikian, sebagai sebuah partai yang belum mempunyai
223
basis kuat di kalangan grass root, partai ini akan mengalami berbagai ancaman
serius yang apabila tidak diatasi akan menghancurkan partai ini.133
Ketiga, terjadinya pergeseran peta politik yang cukup mendasar jika
dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Jika dalam Pemilu 1999 dapat dibaca
terjadinya fragmentasi politik antara kelompok Islam yang digalang poros
tengah dan kelompok nasionalis yang dimotori PDI Perjuangan. Hasil Pemilu
2004, terjadi fragmentasi dua kutub Islam dan nasionalis tidak lagi stabil, yang
terjadinya justru lebih mencair. Karakter partai hasil Pemilu 2004 dapat dibaca
sebagai berikut, Partai golkar dipersepsi sebagai partai tengah yang bersifat
moderat, sedangkan PDI Perjuangan dianggap sebagai partai tengah yang
konservatif. Sedangkan di bagian “kanan” terdapat partai-partai berbasis
ideologi agama,diantaranya PKS, PPP dan PBB. Sementara PAN dan PKB
dinilai sebagai partai nasionalis yang berbasis agama, terdapat kecenderungan
inklusif dan berada antara “kanan” dan “tengah”.
Dari berbagai pengamatan, Pemilu Legislatif 2004 memberikan tanda-
tanda bahwa pada tataran masyarakat terjadi perkembangan yang positif bagi
politik Indonesia ke depan.134
Pertama, sebagian perilaku pemilih masyarakat, meskipun masih banyak yang
menjadi pendukung fanatik partai politik tertentu, tetapi sebagian telah mulai
133 Eep Saifullah Fatah, “Senjakala Partai Demokrat”, Epilog dalam Akbar Faishal,Partai
Demokrat dan SBY : Mencari Jawab Sebuah Masa Depan.(Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama, 2005),
hal.119. Berbagai ancaman tersebut antara lain, Pertama, krisis kepemimpinan, karena
ketergantungan pada figuritas Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, terdapatnya krisis dukungan,
kemungkinan kuat jika infrastruktur partai tidak segera dibenahi dalam Pemilu mendatang akan
tergembosi. Ketiga, krisis identitas, karena belum adanya kejelasan ideologi dan program. Oleh
karena itu partai ini harus segera melakukan langkah-langkah untuk menegaskan identitas partai,
membangun kepemimpinan yang demokratis dan modern serta membangun komunikasi efektif
dengan konstituen.
134Koirudin, Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional
Pasca Pemilu Legislatif 2004, Op.cit., hal.192.
224
bergeser dari pola panutan (tradisional) menjadi lebih rasional. Dalam arti
mereka tidak lagi berorientasi kepada tokoh yang dianggap sebagai panutan
atau patronnya. Hal lain yang dapat disebutkan disini adalah pergeseran pola
tersebut terjadi dari sikap pemilih yang semula menganggap Pemilu sebagai
kewajiban telah mulai bergerak ke arah yang menunjukkan sikap yang
menunjukkan pilihan mereka didasari atas kesadaran bahwa memilih itu adalah
hak.
Kedua, Pemilu 2004 juga memberikan indikasi kuat bahwa masyarakat
menginginkan perubahan dan tahu bagaimana menghukum partai politik yang
ingkar janji. Hal yang tak dapat dilepaskan dari peran masyarakat (civil society)
yang dengan gencar melakukan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat,
suatu tugas yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.
Ketiga, meskipun masih ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa
kecenderungan memilih masyarakat diwarnai oleh sikap primordial keagamaan,
tetapi isu-isu lebih rasional dan sikap yang inklusif mempunyai daya tarik yang
lebih besar. Oleh sebab itu, pada masa mendatang kiranya partai yang inklusif
dan menawarkan isu secara rasional dapat dianggap menjanjikan perubahan
nasib rakyat adalah partai yang akan didukung oleh masyarakat. Dengan kata
lain, bahwa pola politik aliran telah bergeser sehingga terjadi sekulerisasi dan
rasionalisasi. Kecenderungan itu menyebabkan, partai politik yang mengusung
simbol-simbol aliran menjadi tidak diminati oleh para pemilih.135
Keempat, partai yang mampu mendidik dan membentuk kader partai yang
mempunyai integritas dan membuktikan satunya kata dengan perbuatan adalah
partai politik yang akan menjadi partai yang tangguh karena mendapat
dukungan rakyat.
135 Muhammad Qodari, “Mendekonstruksi Politik Aliran” dalam Thaha, Idris(ed.), Pergulatan
Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: PT Radja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 9-10.
225
Sementara itu berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
putaran pertama diselenggarakan pada 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua
pada tanggal 20 September 2004. Pemilu Presiden secara langsung oleh rakyat
merupakan suatu langkah dan bagian sangat penting dalam serta fundamental
dalam proses perubahan sosial-politik dewasa ini. Suatu transformasi struktur
kekuasaan yang sangat mendasar dari bangunan kekuasaan yang ototritarian
menuju suatu tatanan politik demokratis. Filosofi mendasar dari prinsip
demokrasi adalah siapapun yang akan menjadi pemegang kekuasaan, pada
tingkat apapun dan cabang kekuasaan apapun harus mendapat mandat dari
rakyat, karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
Makna penting lainnya dari pemilihan capres dan cawapres secara
langsung adalah untuk mewujudkan mekanisme keseimbangan kekuasaan
diantara cabang-cabang kekuasaan yang secara garis besar terdiri dari
eksekutif,legislatif dan yudikatif. Dalam sistem demokrasi secara ideal ketiga
lembaga tersebut selain harus seimbang kekuasaannya, juga harus mengontrol
satu dengan lainnya. Mekanisme ini biasa disebut dengan check and ballances
mechanism. Dalam upaya itu pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung diharapkan cabang kekuasaan eksekutif mempunyai kedudukan yang
kuat, tidak mudah untuk dijatuhkan oleh legislatif dan mempunyai basis
kekuasaan yang terpisah dari parlemen (separation of power).
Dalam kaitannya dengan partai politik, pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung berdasarkan Undang-undang No 12 tahun 2003,
dirancang dengan memberikan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan
perolehan partai politik dalam pemilihan umum legislatif. Untuk pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, ditentukan bahwa partai politik atau
gabungan partai politik yang mendapatkan jumlah kursi DPR minimum 3%
atau 5% dari suara sah Pemilu DPR RI dapat mencalonkan Presiden dan Wakil
Presiden.
226
Filosofi dari ketentuan tersebut adalah agar kelemahan sistem presidensial
dalam sistem multipartai yang rawan fragmentasi politik dapat dikurangi.
Caranya adalah membuat rekayasa politik agar dukungan politik Presiden
simetris dengan kekuatan politik di parlemen. Sebab, bilamana sistem
pemilihan Presiden secara langsung menghasilkan seseorang dari partai kecil,
tetapi sangat populer dan menang tetapi parlemen dikuasai oleh partai politik
lain, maka instabilitas atau kemacetan politik tidak dapat dihindarkan.
Selain itu, dalam kerangka ini pemilihan presiden secara langsung dimana
calon diajukan oleh partai politik mendorong terjadinya demokratisasi di dalam
internal partai politik. Demokratisasi partai politik terjadi dalam rangka
merespon dan mempersiapkan diri menghadapi pertarungan pemilihan
presiden. Fenomena yang diterapkan di Partai Golongan Karya, dengan
dilaksanakannya Konvensi menunjukkan gejala yang cukup positif. Meskipun,
banyak juga cibiran terhadap mekanisme pelaksanaannya, namun konvensi
Partai Golkar merupakan salah satu pembelajaran yang cukup penting bagi
demokratisasi partai politik.136
Secara umum, menyimak kiprah partai politik dalam Pemilu 2004 baik
pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dapat diberikan catatan sebagai berikut :
136 Konvensi Partai Golkar dinilai sebagai suatu terobosan yang amat demokratis,
karenanya menjadi pembicaraan yang tak henti-henti menjelang Pemilu 2004 digelar.
Namun, demikian juga tidak sedikit kritikan maupun hujatan yang menyebut bahwa
konvensi ini tak lebih hanya akal-akalan dari DPP Partai Golkar atau lebih spesifik Ketua
Umum Akbar Tandjung. Di tengah kasus hukum yang sedang melanda Ketua Umum
partai ini, Konvensi Golkar menjadi wacana penting di internal partai maupun kalangan
politisi umumnya. Lihat di Koirudin, Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004 : Evaluasi
Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004), hal. 69.
227
Pertama, partai politik yang telah menjamur pada masa reformasi ternyata belum
mampu menunjukkan performance yang baik. Para tokoh-tokoh partai baik yang
berada di parlemen maupun pejabat publik mulai dari tingkat pusat sampai
daerah, mempunyai sikap dan perilaku yang tidak terkontrol. Mobilitas vertikal
yang mereka alami menyebabkan perilaku mereka menjadi aneh dan sangat
mementingkan diri sendiri. Perilaku yang demikian tidak saja mengecewakan
tetapi menimbulkan antipati masyarakat kepada partai politik.
Kedua, dalam kaitan ini agenda yang sangat mendesak bagi partai politik pasca
Pemilu 2004 adalah pengkaderan. Dewasa ini kaderisasi partai politik
memproduksi satgas atau milisia daripada kader-kader partai politik yang
memadai untuk menjalankan organisasi partai politik. Partai seharusnya dapat
mendidik kader sehingga mempunyai karakter dan mentalitas bahwa kader
partai adalah panggilan hidup, karena cita-cita atau karena keyakinan. Selain itu,
sangat diperlukan kader partai yang mempunyai keterampilan mulai dari
menerjemahkan ideologi partai sampai dengan mereka yang dapat mengetik
dan mengantar surat sampai ke alamat tujuan tepat pada waktunya.
Tanpa adanya proses kaderisasi partai-partai politik hanya kan menjadi
institusi yang menjadi ajang perebutan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri.
Kepedulian yang rendah terhadap tugas-tugas partai tidak akan hanya
berdampak negatif terhadap kelangsungn hidup partai politik tetapi
pertaruhannya adalah masa depan bangsa secara keseluruhan. Jika secara detil
dicari sebabnya, kondisi saat ini yang sedang berlangsung adalah produk dari
partai-partai politik yang secara mendadak memperoleh kekuasaan tanpa
mempunyai kader yang memadai. Oleh karena itu terlalu mengharapkan peran
parlemen dan pemerintahan dari kader partai yang sangat miskin dengan
pengalaman, keterampilan serta komitmen terhadap ideologi yang rendah
adalah sesuatu yang berlebihan.
228
Selain itu, visi partai politik tidak bisa hanya dibaca dari ungkapan-
ungkapan para pemimpinnya, begitu juga kinerja partai politik meliputi
berbagai kondisi dimana partai politik tersebut dapat berkiprah dalam ikut serta
menyelesaikan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu
kualitas kinerja partai politik harus dibarengi dengan moralitas para
pengurusnya. Hal itu merupakan pendidikan bagi rakyat yang harus
dicontohkan oleh pemimpin partai politik.137
Ketiga, jauh lebih penting adalah agenda untuk membangun partai politik yang
modern, yang mendukung proses transformasi demokrasi dan perjuangan
terwujudnya tujuan nasional. Partai politik modern, tidak menggantungkan
nasib partai kepada figur panutan tanpa adanya kritik dan kemandirian anggota,
namun menekankan adanya rasionalitas, kebebasan berpikir serta kemapanan
sistem internal partai. Partai seperti ini bertumpu kuat pada program yang
terarah dan jelas, ketundukan pada AD/ART partai serta anggota yang
memahami tujuan berpartai. Selama ini peranan partai politikk dalam
pengembangan demokrasi mempunyai kecenderungan belum tumbuh dengan
baik. Bahkan yang terjadi justru menguatnya oligarki partai, yaitu kebijakan
ditentukan oleh beberapa elite partai. Oligarki partai harus dikurangi dengan
melakukan pemberdayaan anggota sebagai konstituen dan membuat
mekanisme internal yang demokratis, modern dan bervisi kerakyatan.138
G. Partai Politik Pasca Pemilu 2004
137A.M.Fatwa dan Arifin Pangoro menyatakan demikian dalam sebuah Seminar
tentang partai politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lihat dalam
Idris Thaha (ed.), Pergulatan Partai Politik di Indonesia, (Jakarta : PT Radja Grafindo Perkasa,
2004),hal. 82-84.
138 Azyumardi Azra, “Antara Oposisi dan Intervensi Parpol” dalam Thaha, Idris(ed.),
Pergulatan Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: PT Radja Grafindo Perkasa, 2004), hal.134-135.
229
Kehidupan kepartaian selama Pemilu 2004 dan setelahnya diwarnai
fenomena-fenomena menarik dan dinamis, antara lain :
1. Pembentukan koalisi kebangsaan yang dilakukan oleh tim kampanye
kandidat Presiden Megawati Soekarnoputri dan KH.Hasyim Muzadi
dengan PDI Perjuangan sebagai penopangnya, bersama dengan Partai
Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai
Damai Sejahtera (PDS). Koalisi ini dimaksudkan untuk mendukung
pemenangan Mega-Hasyim dalam perebutan kursi Presiden-Wapres
serta menjadi kekuatan politik pasca pemilihan presiden. Sebagai sebuah
gabungan partai politik, koalisi ini mengklaim dukungan kekuatan 307
kursi atau lebih di parlemen. Namun demikian koalisi ini akhirnya bubar,
akibat dari kekalahan Mega-Hasyim, perebutan kursi ketua DPR, yang
kemudian disusul oleh kekalahan Ir.H.Akbar Tandjung dalam pemilihan
Ketua Umum Partai Golongan Karya dalam Munas Golkar di Bali.
Dalam deklarasinya pada 19 Agustus 2004, koalisi ini menyatakan akan
bekerjasama dalam pemenangan pasangan Mega-Hasyim, membentuk
pemerintahan pusat dan daerah, serta meningkatkan peran dan fungsi
partai politik sebagai wadah perjuangan politik rakyat dalam
mengembangkan demokrasi.139
2. Kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-M.Yusuf Kalla
dalam perebutan kursi Presiden-Wakil Presiden merupakan gejala yang
amat menarik jika dikaitkan dengan partai politik. Sebagaimana
diketahui, bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh
partai politik yang pelaksanaannya dilakukan setelah Pemilu Legislatif.
Namun, fakta mengatakan bahwa dukungan suara yang diperoleh oleh
139 Endin A.J.Soefihara, Merebut Nurani Rakyat : Koalisi, Konflik dan Etika Politik,
Op.Cit., hal.95-105.
230
partai politik tidak serta merta dapat digiring untuk memilih calon
Presiden yang diusung oleh partai tersebut. Pasangan SBY-JK yang
secara formal diajukan oleh gabungan Partai Demokrat (PD), Partai
Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI) memperoleh suara jauh lebih besar dari akumulasi suara partai.
Baik dalam putaran pertama maupun putaran kedua pasangan ini
memperoleh suara tertinggi, sedangkan pasangan yang diajukan oleh
partai politik besar justru kalah. Berbagai analisis menyebutkan bahwa
pilihan terhadap partai tidak berbanding lurus dengan pilihan terhadap
calon presiden yang diajukan partai. Hal itu menunjukkan partai politik
tidak serta merta dapat menggiring massa pemilih untuk mendukung
calon presiden yang diusungnya. Kecenderungan lainnya menyebutkan
bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki kecenderungan untuk
independen dan bebas memilih sesuai dengan kehendaknya, bahkan
dengan mengabaikan kehendak partai. Fenomena inilah yang
dimanfaatkan oleh pasangan SBY-JK dengan menggunakan jaringan
media utuk menjual figurnya kepada rakyat, sehingga popularitasnya
terus naik.140
3. Dalam perebutan kursi Ketua DPR RI, terjadi pembelahan dan
pertarungan keras antara koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan.
140 Bahkan, di pihak PDI Perjuangan sendiri menyadari hal itu, seperti
dikemukakan oleh Pramono Anung yang biasa menjadi juru bicara Megawati :
“Kekalahan Mega-Hasyim dalam Pemilu kali ini bukan diakibatkan tidak bekerjanya
koalisi kebangsaan, akan tetapi saat itu memang ada pandangan bahwa parpol tidak bisa
mengartikulasikan suara rakyat, sehingga rakyat menafikan perannya. Hal itu merupakan
tantangan bagi parpol untuk dapat mengkonsolidasikan diri. Sementara PDIP dan koalisi
kebangsaan telah mencapai komitmen untuk solidaritas guna mengawal pemerintahan
yang akan datang dari parlemen.” Jawa Pos, 22 September 2004 dalam Koirudin, Kilas
Balik Pemilihan Presiden 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca
Pilpres 2004, Op.Cit., hal.69.
231
Koalisi Kerakyatan merupakan gabungan dari Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional
(PAN), sebagian anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)dan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi ini terbentuk untuk menandingi
Koalisi Kebangsaan dalam perebutan kursi pimpinan DPR RI. Akhirnya,
melalui proses yang amat alot dan keras, koalisi kebangsaan
memenangkan pemilihan pimpinan DPR dengan paket Agung Laksono
(Ketua DPR), Soetardjo Soerjoguritno (Waka DPR), Muhaimin Iskandar
(Waka DPR), Zaenal Ma’arif (Waka DPR). Konflik antara kedua koalisi
ini juga berlanjut pada perebutan kursi pimpinan komisi dan alat
kelengkapan DPR, yang bahkan berakibat pada deadlock. Namun,
akhirnya semua kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR disapu
bersih oleh koalisi kebangsaan, setelah koalisi kerakyatan menyatakan
walk out.
4. Kemenangan H.M.Jusuf Kalla yang sedang menjabat Wakil Presiden
dalam perebutan Ketua Umum Partai Golongan Karya di Munas VII
Bali, menyebabkan bandul politik bergerak dan berubah sangat cepat.
Partai Golkar yang sebelumnya dikemudikan oleh Ir.H.Akbar Tandjung,
sebagai bagian dari kekuatan oposisi menyusul kekalahan pasangan
Mega-Hasyim, berbalik menjadi partai pendukung pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Hal itu lebih diperkuat lagi dengan
kedudukan Ketua DPR RI Agung Laksono yang juga menjabat sebagai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Kenyataan ini semakin menggembosi
kekuatan koalisi kebangsaan dan akhirnya dibubarkan.
5. Bubarnya koalisi kebangsaan, menyebabkan praktis hanya PDI
Perjuangan yang merupakan kekuatan politik oposisi yang ada di
232
parlemen. Hal itu terlihat dengan jelas dalam sikap politiknya di parlemen
yang selalu mengambil jarak, bersikap kritis dan terkadang cenderung
konfrontatif terhadap kebijakan pemerintahan SBY-Kalla. Sebagai
contoh, penyikapan tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),
perundingan RI-GAM di Helsinki, kebijakan-kebijakan di bidang
keuangan dan hukum.141
6. Mulai menguatnya wacana politik oposisi, pasca Pemilu 2004 sebagai
alternatif dan pengimbang bagi pemerintahan yang sedang berkuasa.
Namun, demikian harus diakui sangat sedikit kelompok politik yang
dengan rela menjadi kekuatan oposisi. Selain itu institusionalisasi oposisi
juga belum terbangun dalam pemerintahan, sehingga masih terbuka luas
berbagai kemungkinan di masa mendatang. Jika PDI Perjuangan
akhirnya menyatakan diri konsisten sebagai kekuatan oposisi, maka hal
itu harus dikonkritkan dalam perilaku politik dan program partai dalam
masa pemerintahan ini. Konsistensi atas sikap oposisional bermaksud
untuk menjadi wahana alternatif bagi proses demokratisasi secara
konstruktif, bukan sekedar asal beda atau cenderung merecoki
pelaksanaan program pemerintahan.142
141Detik.com, “Kekalahan Akbar Tandjung Akhir Nasib Koalisi Kebangsaan”, Jusuf
Kalla menyatakan bahwa Koalisi Kebangsaan Tak Permanen dalam Konferensi Pers
Menutup Musyawarah Nasional VI di Hotel Westin, Nusa Dua Badung, Bali, Minggu
19/12/2004.
142 Setelah kekalahan Megawati-Hasyim Muzadi dalam Pemilihan Presiden tahun 2004 yang
lalu, PDI Perjuangan menyatakan diri sebagai partai oposisi. PDI Perjuangan sama sekali tidak ikut
serta mengambil kursi dalam kabinet, serta selalu bersikap berbeda dalam berbagai kebijakan
pemerintahan seperti masalah kenaikan harga BBM. Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya
Universitas Indonesia mengadakan Seminar Nasional “Menggagas Wacana Politik Oposisi Pasca
pemilu 2004” pada Februari 2005, menghasilkan kesimpulan perlunya penguatan oposisi sebagai
penyeimbang kekuatan partai pemerintah.
233
7. Partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung
juga sangat dominan. Partai politik sejak awal terlibat dalam pelaksanaan
Pilkada, terlepas dari berbagai kekurangannya. Proses yang berjalan
mulai dari penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan sampai
dengan menjadi peserta Pilkada. Calon Gubernur, Walikota maupun
Bupati dicalonkan oleh partai politik dan dipilih melalui pemilihan yang
berlangsung secara langsung dan demokratis. Hal itu merupakan langkah
awal proses demokratisasi di level daerah yang berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga mendorong tumbuhnya
demokratisasi dan kemandirian di tubuh partai politik pada tingkatan
daerah, sehingga tidak terlalu tergantung dengan pusat. Meskipun masih
jauh dari sempurna, peran partai politik terlihat meningkat seiring
dengan proses demokratisasi dan keterbukaan. Masyarakat di daerah pun
dapat langsung mendapatkan akses ke partai politik, sekaligus
mendapatkan pendidikan politik yang tentunya amat penting dalam
penyelenggaraan dan kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat.
Pasca Pemilu 2004, beberapa partai-partai mengalami perpecahan internal
akibat terjadinya perbedaan pendapat yang sulit dipertemukan. Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengalami perpecahan sebanyak dua kali,
hingga menyebabkan basis dari partai ini porak-poranda. Perpecahan
pertama terjadi pasca jatuhnya Abdurrahman Wahid pada tahun 2001,
dimana Matori Abdul Jalil yang dipecat dari partai mendirikan partai baru.
Sedangkan perpecahan yang kedua terjadi antara PKB Gus Dur-Muhaimin
dengan PKB Alwi-Saefullah pasca pelaksanaan Muktamar PKB di Semarang.
Bahkan konflik internal partai ini telah membelah partai dalam dua kubu
yang sama kuat, yang berujung pada polemik putusan pengadilan atas
keabsahan mekanisme internal partai. Mengenai perpecahan di tubuh PKB
234
nampaknya sulit untuk dihindari, lihat perkembangan mutakhir ketika kubu
Muhaimin menggelar Muktamar di Semarang.143
Sedangkan kubu Alwi-Saefullah kemudian menggelar Muktamar di
Surabaya, yang kemudian menghasilkan terpilihnya Chaerul Anam sebagai
Ketua Umum DPP PKB. Konflik ini semakin sulit dipertemukan, pasalnya
kedua belah pihak mengklaim sebagai DPP PKB yang sah. Banyak dicurigai
perpecahan di tubuh partai ini dipengaruhi kuat adanya depolitisasi
terselubung dan operasi terhadap partai politik oleh rezim SBY. Hal ini
diperkuat dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dalam Muktamar PKB Versi Alwi-Saefullah di Surabaya setelah Muktamar
di Semarang yang diadakan kubu Muhaimin.
Perpecahan juga melanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI
Perjuangan) pasca pelaksanaan Kongres PDI P di Bali. Perpecahan ini dipicu
oleh perbedaan pendapat atas kekalahan partai ini dalam Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden tahun 2004, serta gugatan atas kewenangan Ketua
Umum Megawati yang terlampau kuat. Kelompok anti Megawati yang
menamakan diri Gerakan Pembaharuan (GP) PDI Perjuangan pasca
pelaksanaan Konggres bahkan melakukan gugatan terhadap kepemimpinan
Megawati, yang terpilih kembali. Akhirnya anggota GP PDIP keluar dari
partai dan DPR, merencanakan akan mendirikan partai baru yang lebih
aspiratif dan demokratis.144
143 M.Hanif Dhakiri, Kronologi Muktamar II PKB: Fakta Historis, Yuridis dan Politik,
(Jakarta : DPP PKB, 2005), hal.17. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro,
sedangkan Muhaimin Iskandar terpilih sebagai Ketua Dewan Tanfidz.
144Media Indonesia, 25 Oktober 2005. GP PDIP menilai PDI Perjuangan di bawah
Megawati telah kehilangan roh perjuangan dan jati diri sebagai partai rakyat. Tokoh-tokoh
yang tergabung dalam GP PDIP antara lain Sophan Sophiaan, Arifin Panigoro,
Laksamana Sukardi, Zulfan Lindan, Engelina Patiasina, Didi Suprianto, Noviantika
Nasution, Pius Lustrilanang, Indira Damayanti dan sederet nama lainnya. Dalam
perkembangan mutakhir, tokoh-tokoh yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan
235
H. Partai Politik dan Pemilu 2009
Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar
partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu
2009. 18 di antara 34 partai politik nasional yang diumumkan adalah partai
politik baru yang pertama kalinya mengikuti pemilu. Daerah pemilihan
Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan provinsi,
dengan jumlah total sebanyak 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap
daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan
jumlah penduduk. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
2009 periode 2009-2014 yang berlangsung tanggal 8 Juli 2009. Pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009,
yakni pasangan SBY-Boediono yang diajukan oleh koalisi 16 partai yang
dipimpin Partai Demokrat, pasangan Megawati-Prabowo yang diajukan oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra) serta Jusuf Kalla-Wiranto yang diajukan Partai Golkar dan
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).145
Menurut ketentuan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan
PDIP mempersiapkan pembentukan partai yang akan diberi nama Partai Demokrasi
Pambaruan (Lihat Kompas, Rabu 30 November 2005 hal.2). Menurut Nasikun, Sistem
Sosial Indonesia (Jakarta : CV Rajawali, 1989), hal. 57 konflik partai politik karena
kemajemukan masyarakat yang berakar pada kemajemukan budaya.
145 www.surya.co.id/2009.
236
kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.146
Pengaturan mengenai partai politik pada Pemilu 2009 berdasarkan pada
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini
merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yang
dinilai masih ada kekurangan dengan adanya tuntutan dan dinamika
perkembangan masyarakat yang menuntut peningkatan peran Partai Politik
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai organisasi yang bersifat
nasional dan modern.
Paradigma yang dianut oleh Undang-undang ini diantaranya
menekankan pada konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah
pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai
Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan
gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan
bernegara.147
Partai politik di dalam Undang-undang ini sebagaimana dalam Undang-
undang sebelumnya menekankan pada partai politik sebagai sarana partisipasi
politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.148 Definisi
partai politik dalam Undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1
yakni :
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
146 www.bakohumas.depkominfo.go.id
147 Lihat juga bagian Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
148 Lihat bagian konsiderans Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
237
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.149
Beberapa perubahan mendasar dalam Undang-undang ini dibandingkan
dengan Undang-undang sebelumnya antara lain terkait pembentukan Partai
Politik dan syarat-syarat partai politik untuk menjadi badan hukum,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 :
Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai
Politik harus mempunyai :
(a) akta notaris pendirian Partai Politik;
(b) nama, lambing, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambing, atau tanda gambar
yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
(c) kantor tetap;
(d) kepengurusan paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah
provinsi, 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada
setiap propinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus)
dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
dan
(e) memiliki rekening atas nama Partai Politik.
149 Lihat Ibid., Pasal 1.
238
UU Parpol ini merupakan pengganti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai
Politik. Secara umum di sini yang dimaksud dengan Partai Politik di Indonesia
adalah partai yang bersifat nasional dan bukan lokal. Partai lokal tidak
diperbolehkan di Indonesia kecuali di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
(NAD).
Rincian sistem kepartaian Indonesia secara garis besar dapat diringkas:150
1. Parpol boleh dibentuk oleh setiap warga negara dengan syarat dibentuk
paling sedikit oleh 50 orang yang telah berusia minimal 21 tahun.
Pembentukan disahkan di depan notaris.
2. Parpol baru harus mendaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM
(Depkumham) untuk menjadi badan hukum, dengan persyaratan yang
harus dipenuhi kepengurusan paling sedikit 60 perseratus dari jumlah
provinsi, 50 perseratus dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi
yang bersangkutan, dan 25 perseratus dari jumlah kecamatan pada setiap
kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
3. Depkumham menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau
verifikasi kelengkapan, dilakukan paling lama 45 hari, pengesahannya
paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses verifikasi. Namun, dalam
ketentuan peralihan disebutkan parpol yang menurut UU 31 Tahun 2002
telah disahkan sebagai badan hukum tetap diakui keberadaannya.
4. Parpol dapat membentuk struktur organisasi dari tingkat pusat hingga
tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain. Jadi tidak ada lagi format
politik “massa mengambang” (floating mass), karena aktvitas berpartai
diperbolehkan hingga ke tingkat desa.
5. Sistem kepengurusan mulai dari tingkat Pusat, propinsi sampai
kota/kabupaten. Dalam struktur kepengurusan harus menyertakan 30%
150 Lihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga lihat http:
//forumkajianhukumketatanegaraan.blogspot.com
239
keterwakilan perempuan di setiap jenjang kepengurusan tersebut. Parpol
dapat membentuk kepengurusan dari mulai tingkat pusat hingga tingkat
kelurahan atau desa.
6. Kepengurusan parpol dapat membentuk badan yang bertugas untuk
menjaga kehormatan dan martabat parpol beserta anggotanya.
7. Tentang asas dan ciri parpol, pembahasanya cukup menguras energi di
DPR. Terdapat lima fraksi yang memberikan nota protes
(minderheidsnota). Asas dan ciri parpol merupakan penjabaran dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Parpol dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan
kehendak dan cita-cita parpol bersangkutan.
8. Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Bantuan tersebut diberikan secara proporsional
kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, bukan jumah
kursi. Namun, parpol berkewajiban untuk membuat pembukuan,
memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima,
serta terbuka kepada masyarakat; serta, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang
bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala setahun
sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
9. Soal sumbangan ke parpol, untuk perseorangan anggota parpol
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART). Sementara untuk perseorangan bukan anggota
parpol, paling banyak senilai satu miliar rupiah per orang dan untuk
perusahaan empat miliar rupiah dalam waktu setahun anggaran. Parpol
dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing (warga
240
negara, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintahan asing) sumbangan
dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, serta menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun
jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.
Parpol dilarang meminta atau menerima dana dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha
milik desa atau dengan sebutan lainnya. Parpol juga dilarang mendirikan
badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
10. Parpol dapat memberhentikan anggotanya antara lain apabila, menjadi
anggota Parpol lain, atau melanggar AD dan ART.Apabila anggota
parpol yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat,
maka pemberhentian otomatis keanggotaannya di lembaga tersebut juga
dibatalkan.
11. Posisi parpol masih istimewa melalui kewenangannya melakukan
rekrutmen terhadap bakal calon anggota DPR dan DPRD, Presiden dan
Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Parpol bubar
apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri; menggabungkan diri
dengan Parpol lain; atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal yang menarik ketika pengesahan Undang-undang Partai Politik
seperti telah disinggung di muka adalah perdebatan mengenai substansi dari Pasal
9 yang berbunyi:
(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan
kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
241
(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana termaktub dalam ketentuan ayat
(1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terkait substansi ayat (3) terutama kata-kata ”merupakan penjabaran
dari” terdapat keberatan dari beberapa partai Islam, antara lain Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), sehingga mengusulkan diganti dengan kata-kata ”selaras dan serasi
dengan”. Namun setelah melalui perdebatan dan lobi yang cukup keras, Partai-
partai Nasionalis seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
dan Partai Golongan Karya bersikeras agar ayat tersebut dipertahankan seperti
semula. Partai Nasionalis tersebut menyatakan jika Partai Islam bersikeras maka
diperlukan pengambilan keputusan melalui voting. Bagi PDIP dan Golkar, ayat
tersebut dirumuskan melalui perdebatan dan lobi yang cukup keras di Pansus.151
Apabila disandingkan dengan UU sebelumnya, yakni UU 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik, sesungguhnya tidak banyak yang berubah. Dalam UU
Nomor 2 Tahun 2008, yang dimaksud parpol adalah organisasi politik yang
“bersifat nasional”. Artinya, bukan parpol yang bersifat lokal. Parpol dapat
didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang
telah berusia 21 tahun dengan akta notaris, dengan menyertakan 30 perseratus
keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Secara umum, UU tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilu saat ini
belum mengarah pada sistem multipartai sederhana. Hal ini dikarenakan masih
memungkinkannya jumlah partai politik bertambah banyak, antara lain dengan
151 Lihat Risalah Persidangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
242
belum konsistennya penyempurnaan UU tentang Pemilu yang memungkinkan
partai-partai di bawah angka ET dapat kembali ikut serta dalam pemilu 2009.
Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 diikuti oleh sebanyak 38 partai
politik sebagaimana terlampir di tabel sebagai berikut :
243
No. Nama Partai Jumlah Suara Jumlah Kurs
1. Partai Hanura
2. PKPB 3.922.870 (3,77) 17 kursi
3. PPPI
4. PPRN 1.461.182 (1,40)
5. Gerindra
6. Barnas 745.625 (0,72)
7. PKPI
8. PKS 1.260.794 (1,21)
9. PAN
10. PPIB 4.646.406 (4,46) 26 kursi
11. Partai Kedaulatan
12. PPD 761.086 (0,73)
13. PKB
934.892 (0,90)
244
8.206.955 (7,88) 57 kursi
6.254.580 (6,01)
437.121 (0,42) 28 kursi
550.581 (0,53)
5.146.122 (4,94)
14. PPI 414.043 (0,40)
15. PNI Marhaenisme
16. PDP 316.752 (0,30)
17. Pakar Pangan
18. PMB 896.660 (0,86)
19. PPDI
20. PDK 351.440 (0,34)
21. RepublikaN
22. Partai Pelopor 414.750 (0,40)
23. Golkar
24. PPP 139.554 (0,13)
25. PDS
26. PNBK 669.417 (0,64)
27. PBB
630.780 (0,64)
341.914 (0,33)
15.037.757(14,45) 107 kursi
5.533.214 (5,32) 37 kursi
1.541.592 (1,48)
468.696 (0,45)
1.864.752 (1,79)
245
28. PDI-P 14.600.091(14,03) 94 kursi
29. PBR 1.264.333 (1,21)
30. Partai Patriot 547.351 (0,53)
31. Demokrat 21.703.137(20,85) 148 kursi
32. PDKI 252.293 (0,31)
33. PIS 320.665 (0,31)
34. PKNU 1.327.593 (1,43)
35. Partai Merdeka 111.623 (0,11)
36. PPNUI 146.779 (0,14)
37. PSI 140.551 (0,14)
38. Partai Buruh 266.203 (0,25)
Tabel Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2009
246
Hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD itu ditetapkan Komisi
Pemilihan Umum di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (9/5) malam. Hasil perolehan
suara itu dibacakan oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.152 Dari 38 partai
nasional yang ikut pemilu, hanya sembilan partai yang lolos ambang batas
untuk dapat mengirimkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold) sebesar 2,5
persen suara sah nasional. Partai-partai itu sama dengan prediksi hitung cepat
yang dilakukan lembaga survei, yaitu Demokrat memperoleh 148 kursi di DPR
(26,43 persen), Golkar (108 kursi, 19,29 persen) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (93 kursi, 16,61 persen), Partai Keadilan Sejahtera (59 kursi, 10,54
persen), Partai Amanat Nasional (42 kursi, 7,50 persen), Partai Persatuan
Pembangunan (39 kursi, 6,96 persen), Partai Gerakan Indonesia Raya (30 kursi,
5,36 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (26 kursi, 4,64 persen), dan Partai Hati
Nurani Rakyat (15 kursi, 2,68 persen). Jumlah suara sah dalam Pemilu 2009
mencapai 104.099.785 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 17.488.581
suara. Persentase jumlah suara sah dalam Pemilu 2009 turun drastis daripada
152 www.kpu.go.id
247
Pemilu 2004. Suara sah dalam pemilu kali ini mencapai 60,78 persen dari total
pemilih. Padahal dalam pemilu sebelumnya, suara sah mencapai 76,66 persen.
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009
diselenggarakan secara serentak untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD
Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014.
Maka, kalau kita amati dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor
2 Tahun 2008 tersebut Indonesia tetap menganut sistem multi partai. Dengan
sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi
baik di DPR maupun DPRD. Sistem pemilu yang menyediakan banyak kursi di
setiap daerah pemilihan menyebabkan partai yang tidak meraih suara terbanyak
masih menikmati kursi sisa.
Dalam level implementasinya upaya membatasi jumlah partai peserta
pemilu agar tidak terlampau banyak sulit dicapai. Hal ini mengingat Electoral
Treshold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan konsep ET yang lama
(meski banyak dikritik) hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu
telah dianulir dalam Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut
Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya partai yang meraih 2,5 persen suara sah
saja yang punya wakil, ternyata dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya
untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih
tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD.
Sistem check and balance menjadi tidak terwujud atau tidak jelas.
Pemerintahan diisi beberapa wakil dari parpol, tetapi tidak tergabung dalam
koalisi yang permanen. Begitu pula pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang
mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh parpol yang
248