Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Suatu Renungan dan Suatu Sumbangan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

7
terjalin, Misalnya pada pembuatan perjanjian kerjasama antara 2
(dua) perusahaan dalam penajaan cetak biru khusus, yang mana
notaris wajib teliti serta cermat dalam membuat isi- isi akad

kerjasama itu, alhasil bila dikemudian hari terjalin perihal diluar
kemauan para pihak, hingga tidak hendak mudarat salah satu dari

mereka.
Guna notaris yang terakhir ini amat dibutuhkan paling utama pada saat-

saat saat ini ini, dimana bersamaan dengan kemajuan era serta terus menjadi

berbagai ragamnya kegiatan- kegiatan dalam warga pada aspek upaya, alhasil
kedudukan seseorang notaris terus menjadi berarti selaku administratur yang

diyakini oleh warga buat itu.


Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Wewenang serta Peranan dari Notaris antara lain membuat akta hal
seluruh aksi, akad serta penentuan, selama pembuatan akta itu oleh sesuatu

peraturan biasa tidak pula ditugaskan ataupun dikecualikan pada administratur
ataupun orang lain, dengan percakapan lain, wewenang notaris bertabiat biasa

(regel) sebaliknya wewenang para administratur lain merupakan dispensasi.

Perihal inilah yang menimbulkan bila di dalam sesuatu perundangundangan
buat sesuatu aksi hukum diwajibkan terdapatnya akta asli lain oleh hukum itu

diklaim dengan cara jelas kalau tidak hanya dari notaris, administratur biasa
yang lain pula ikut berhak buat pembuatan suatu akta tertentu.












7 Tan thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris, Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2007, hlm. 452.
43

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, Kewenangan Notaris tertulis sebagai berikut:

1. “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
(a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;
(b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus;
(c) membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
(d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;
(e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;
(f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
(g) membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
8
peraturan perundang-undangan. ”

Peranan notaris yang disusun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:


1) “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
(a) berperan jujur, teliti, mandiri, tidak membela, serta
melindungi kebutuhan pihak yang terpaut dalam aksi
hukum;


8 Pasal 15, UU No. 30 Tahun 2004.
44

(b) membuat akta dalam wujud Minuta Akta serta
menyimpannya selaku bagian dari Aturan Notaris;
(c) menghasilkan Grosse Akta, Kopian Akta, ataupun Cuplikan
Akta bersumber pada Minuta Akta;
(d) membagikan jasa cocok dengan determinasi dalam hukum
ini, melainkan terdapat alibi buat menolaknya;
(e) melindungi seluruh suatu hal akta yang dibuatnya serta
seluruh penjelasan yang didapat untuk pembuatan akta
cocok dengan ikrar atau akad kedudukan, melainkan hukum
memastikan lain;
(f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1( satu) bulan jadi novel
yang muat tidak lebih dari 50( 5 puluh) akta, serta bila
jumlah akta tidak bisa dilansir dalam satu novel, akta itu bisa
dijilid jadi lebih dari satu novel, serta menulis jumlah Minuta
Akta, bulan, serta tahun pembuatannya pada bungkus tiap
novel;
(g) membuat catatan dari akta keluhan kepada tidak dibayar
ataupun tidak diterimanya pesan bernilai;
(h) membuat catatan akta yang bertepatan dengan amanat bagi
antrean durasi pembuatan akta tiap bulan;
(i) mengirimkan catatan akta begitu juga diartikan dalam graf
h ataupun catatan nihil yang bertepatan dengan amanat ke
catatan Pusat Amanat Unit yang kewajiban serta tanggung
jawabnya di aspek kenotariatan dalam durasi 5( 5) hari pada
pekan awal tiap bulan selanjutnya;
(j) menulis dalam repertorium bertepatan pada pengiriman
catatan amanat pada tiap akhir bulan;
(k) memiliki tanda atau stempel yang muat ikon negeri Republik
Indonesia serta pada ruang yang melingkarinya dituliskan
julukan, kedudukan, serta tempat peran yang berhubungan;
(l) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh sangat sedikit 2( 2) orang saksi serta ditandatangani
pada dikala itu pula oleh penghadap, saksi serta notaris;
(m) menyambut magang calon notaris;
(n) menerima magang calon notaris.
2) Menaruh Minuta Akta begitu juga diartikan pada bagian( 1) graf
b tidak legal, dalam perihal notaris menghasilkan akta dalam
wujud originali.
3) Akta originali begitu juga diartikan pada bagian( 2) merupakan
akta::
(a) pembayaran duit carter, bunga, serta pensiun;

45

(b) ijab pembayaran kas;
(c) keluhan kepada tidak dibayarnya ataupun tidak diterimanya
pesan bernilai;
(d) akta daya;
(e) penjelasan kepemilikan; atau
(f) akta yang lain bersumber pada peraturan perundang-
undangan.
4) Akta originali begitu juga diartikan pada bagian( 2) bisa terbuat
lebih dari 1( satu) dobel, ditandatangani pada durasi, wujud, serta
isi yang serupa, dengan determinasi pada tiap akta tercatat
perkata" legal selaku satu serta satu legal buat seluruh".
5) Akta originali yang bermuatan daya yang belum diisi julukan
akseptor kuasa cuma bisa terbuat dalam 1( satu) dobel.
6) Wujud serta dimensi tanda atau stempel begitu juga diartikan
pada bagian( 1) huruf k diresmikan dengan Peraturan Menteri.
7) Artikulasi akta begitu juga diartikan pada bagian( 1) graf 1 tidak
harus dicoba, bila penghadap menginginkan supaya akta tidak
dibacakan sebab penghadap sudah membaca sendiri, mengenali,
serta menguasai isinya, dengan determinasi kalau perihal itu
diklaim dalam penutup akta dan pada tiap laman Minuta Akta
diparaf oleh penghadap, saksi, serta notaris.
8) Bila salah satu ketentuan begitu juga diartikan pada bagian( 7)
tidak dipadati, akta yang berhubungan cuma memiliki daya
pembuktian selaku akta dibawah tangan.
9) Daya begitu juga diartikan pada bagian( 8) tidak legal buat
pembuatan akta wasiat .”
9

Larangan Bagi Notaris

Pantangan kepada notaris yang disusun pada Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah :

“ 1). menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2). meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturutturut tanpa alasan yang sah;
3). merangkap sebagai pegawai negeri;
4). merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5). merangkap jabatan sebagai advokat;



9 Pasal, 16, UU No. 30 Tahun 2004.
46

6). merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha
swasta;
7). merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar
wilayah Jabatan Notaris;
8). menjadi Notaris Pengganti; atau
9). melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi
kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.”

Jenis Akta

Akta Otentik
Dalam hukum Romawi akta diucap berlaku seperti gestaatau

instrumenta forensia, atau diucap berlaku seperti publica monumenta atau akta

publica. Akta- akta itu terbuat oleh seseorang administratur khalayak (publicae
personae). Dari berbagai tutur itu di atas sehabis itu mencuat kata- kata

publicare serta insinuari, actis inseri, yang artinya memasukkan dengan
10
metode khalayak.
Bagi Sudikno Merto kusumo akta merupakan pesan yang diberi ciri

tangan, yangmemuat peristiwa- insiden, yang jadi bawah dari sesuatu hak
ataupun lingkungan, yang terbuat semenjak awal dengan terencana untuk

11
pembuktian.
Determinasi hal akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang serupa

bunyinya dengan Artikel 285 Rbg, yang berbunyi
“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan

pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap

antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat
hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai






10 Muhammad Adam, Ilmu Pengetahuan Notariat, Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm 25.
11 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 1.
47

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya

diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”
Artikel 165 HIR dan Artikel 285Rbg itu di atas muat penafsiran dan daya

pembuktian akta asli sekaligus. Penafsiran akta asli dalam Postingan 1868
KUHPerdata, yang mengatakan kalau sesuatu akta asli merupakan sesuatu

akta yang dibuat dalam wujud yang ditentukan oleh hukum, dibuat oleh atau
di hadapan administratur biasa yang berdaulat buat itu serta di tempat dimana

akta dibuatnya.

Tan Thong Kie membagikan sebagian memo hal arti akta dan akta asli
12
ialah:

“1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan
yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa termasuk
sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan,
surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisanlain
yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPerdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik
dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.”

Akta asli merupakan akta yang dibuat oleh administratur yang diberi

wewenang untuk itu oleh penguasa bagi determinasi yang sudah ditetapkan,
bagus dengan ataupun tanpa dorongan dari pihak- pihak yang berhubungan,

yang menulis apa yang dimintakan buat dilansir di dalamnya oleh pihak- pihak

yang berhubungan. Akta asli itu muat penjelasan seseorang administratur yang
13
menerangkan hal apa yang dicoba atau dicermati dihadapannya.
Ketentuan kedua akta asli merupakan keharusan pembuatannya di
hadapan ataupun oleh administratur lazim. Tutur dihadapan membuktikan

kalau akta itu terbuat atas permohonan seseorang, sebaliknya akta yang terbuat


12 Tan Thong Kie , Op. Cit, hlm 14.
13 Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, 2011, hlm. 11.
48

oleh administratur umum sebab terdapatnya sesuatu peristiwa, pemeriksan,

ketetapan, serta serupanya( informasi kegiatan rapat, keluhan wesel, serta lain-
lain). Ketentuan ketiga merupakan kalau pejabatnya wajib berhak buat arti itu

di tempat akta itu terbuat. Berhak (bevoegd) dalam perihal ini spesialnya
menyangkut:

a) Jabatannya serta tipe akta yang dibuatnya;
b) Hari serta bertepatan pada pembuatan akta;

c) Tempat akta terbuat.


Akta di bawah Tangan. Dalam aplikasi akta dibawah tangan merupakan
akta yang cuma terbuat di antara mereka para pihak yang membuat akta

ataupun dengan tutur lain tanpa kesertaan orang lain. Biasanya dalam
penandatanganan akta di dasar tangan itu, tanpa terdapatnya saksi yang ikut

dan dalam membubuhkan ciri tangannya. Sementara itu begitu juga dikenal

kalau saksi ialah salah satu perkakas pembuktian dalam permasalahan cermat.
Hal Akta dibawah tangan, terdapat sebagian perihal yang butuh diketahui,

yakni dalam Artikel 1877 KUHPerdata dikatakan jika, apabila seseorang
menyangkal memo ataupun ciri tangannya, hingga juri wajib

menginstruksikan biar fakta dari memo atau karakteristik tangan itu ditilik di

wajah majelis hukum.
Perbandingan utama antara Akta Asli dengan Akta di dasar tangan

merupakan metode pembuatan ataupun terbentuknya akta itu. Suatu akta asli
ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan hukum oleh atau

dihadapan administratur lazim yang berkuasa buat itu.(semacam Notaris,

Hakim, Dabir, Ahli Sita, Pegawai Pencatat Biasa), di tempat akta itu dibuat.
(Postingan 1868 KUHPerdata, Postingan 10165 Herziene Indonesisch

Reglemen( HIR), serta Artikel 285 Rechtsreglement Buitengewesten( RBg)).




49

Akta di bawah tangan metode pembuatan ataupun terbentuknya tidak

dicoba oleh dan ataupun dihadapan administratur karyawan lazim, namun
lumayan oleh pihak yang bersangkutan saja( Artikel 1874 KUHPerdata serta

Artikel 286 RBg). Ilustrasi dari akta asli merupakan akta notaris, tetapan,
pesan informasi kegiatan rapat, cara perbal perebutan, catatan perkawinan,

kelahiran, kematian, dan serupanya, kebalikannya akta dibawah tangan
ilustrasinya merupakan pesan akad carter carter rumah, catatan akad jual beli,

14
dan serupanya.

Akta dibawah tangan ialah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh

para pihak yang berjanji dalam lingkungan atau antara para pihak yang
berhubungan saja. Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui

15
dari beberapa perundang- ajakan berlaku seperti selanjutnya:

a) “Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di
bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani

oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau
peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

b) Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah

tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat,
daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang

lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”






14 http://digilib.unila.ac.id/8888/12/BAB%202.pdf, di Akses 1 Juli 2019.
15 Ibid
50

Mengenai Akta dibawah tangan ini tidak terdapat diatur dalam HIR,

tetapi di dalam Rbg diatur dalam Artikel 286 hingga dengan Artikel 305, serta
dalam KUHPerdata diatur dalam Artikel 1874 hingga dengan Artikel 1880,

dan dalam Stb. 1867 Nomor. 29.


Penutup
Bagi Undang- Undang No 2 Tahun 2014 perihal Peran Notaris diklaim

jika notaris merupakan profesi yang pekerjaannya untuk membuat akta asli

dan memiliki wewenang yang lain sedemikian itu pula dimaksud dalam
hukum ini atau berasal pada hukum yang lain. Alhasil bisa dimengerti kalau

Notaris merupakan administratur biasa yang dengan cara spesial diserahkan

wewenang oleh hukum buat membuat sesuatu perlengkapan fakta yang asli(
memiliki daya pembuktian yang sempurna).

Guna Notaris ialah menolong penguasa buat memperlancar metode
hukum dalam bagan penuhi peranan dalam aturan teratur hukum serta

keabsahan sesuatu aksi hukum bagus itu dibidang peninggalan serta
pertanyaan upaya.

Wewenang dan Andil Notaris, Wewenang notaris melingkupi antara

lain, membuat akta perihal semua kelakuan, akad, dan determinasi, sepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan lazim tidak pula ditugaskan atau

dikecualikan pada administratur atau orang lain, dengan obrolan lain,
wewenang notaris beradat lazim( regel) kebalikannya wewenang para

administratur lain ialah keringanan. Mengenai inilah yang memunculkan
apabila di dalam suatu perundang- ajakan untuk suatu kelakuan hukum

diwajibkan terdapatnya akta asli lain oleh hukum itu diklaim dengan cara jelas

kalau tidak hanya dari notaris, administratur biasa yang lain pula ikut berhak
buat pembuatan suatu akta khusus. Tetapi pekerjaan selaku notaris



51

mempunyai sebagian pantangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Tipe akta bersumber pada Pasal 1868 Buku Hukum Hukum Awas ini,

hingga bisa dikenal kalau wujud akta terdapat 2 ialah akta yang terbuat oleh
Notaris( relaas akta ataupun akta administratur) serta akta yang terbuat di

hadapan Notaris( partij akta). Akta administratur merupakan akta yang terbuat
oleh administratur yang diberi wewenang buat itu dengan mana administratur

menerangkan apa yang diamati dan apa yang dikerjakannya, jadi inisiatif tidak

berawal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta. Pembuatan akta
administratur ialah tanggung jawab penuh dari notaris, sebab di dalam akta

administratur notaris memberi tahu apa yang diamati serta dikerjakannya

dikala terjalin insiden hukum.

Pengarang pula mengetahui kalau seseorang Notaris wajib senantiasa

mentaati Hukum Kedudukan Notaris selaku ketentuan yang legal, Isyarat Etik
Jalinan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang- undangan yang lain

dalam melaksanakan guna serta statusnya. alhasil sanggup membagikan

kejelasan hukum pada yang memakai pelayanan ketetapannya selaku notaris

Bagi UUJN serta Hukum Notaris, bila tiap orang wajib menyangka akta

selaku produk hukum dari ujung hukum, bagi dasar akta ialah prasangka
hukum, dampak hukum dari akta notaris merupakan Akta itu dikira legal oleh

seluruh orang. Sebab siapa juga yang bisa mencabut akta notaris selaku
administratur khalayak, ialah lewat majelis hukum, setelah itu selayaknya

dimasukkan dalam ketetapan pengailan dari Badan Juri yang bertanggung

jawab.






52

DAFTAR PUSTAKA


Undang- Undang
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.


Buku

Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Yogyakarta:
Laksbang Pressindo, 2011

Mireille Titisari dan Miarti Prastuti, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas
Akta Wasiat (testament), Semarang: Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro, 2006.

Muhammad Adam, Ilmu Pengetahuan Notariat, Bandung: Sinar Baru, 1985.

Sri Gupitasari, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.
[Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.Kukm/Ix/2004]. Depok: Magister
Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012.

Tan thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris, Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1996.

Tyas Prihatanika Herjendrang dan Budi Wijaya, , Kedudukan Notaris dalam
Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat), Surakarta:
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.


Website

http://digilib.unila.ac.id/8888/12/BAB%202.pdf.






53

[Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan]
54

KONTRIBUSI PENTING UKI DALAM PEMBAHARUAN

HUKUM INDONESIA:

PENYIAPAN SDM YANG MUMPUNI DENGAN

PEMBERIAN LIMA KECERDASAN



Jonny Sinaga



Pendahuluan
Banyak sekali yang harus disyukuri di negeri ini, termasuk kepada para

pendiri Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tahun 1953, delapan tahun

setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, dengan cerdas dan berani
memulai sebuah perguruan tinggi guna mengisi kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya tanggal 15 Oktober 1958 mendirikan Fakultas Hukum UKI. UKI
kini sudah dikenal masyarakat sebagai perguruan tinggi penting di Indonesia.

Ada lulusannya yang menjadi pimpinan pemerintahan dan perusahaan swasta,
maupun di berbagai bidang lain.

Namun setelah Indonesia menikmati kemerdekaannya sejak tahun 1945,

apa sesungguhnya yang dibutuhkan Indonesia saat ini termasuk dalam rangka
pembaharuan hukum di tengah Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor

1
16 dunia dan menjadi Presiden Group 20 (20 Ekonomi terbesar dunia) selama
satu tahun dari tahun 2021-2022, terutama setelah era reformasi ini? Di tahun

2022 ini Presiden Joko Widodo telah mengambil inisiatif perdamaian yang



1 G-20 atau Group 20 merupakan bentukan negara-negara maju yang tergabung dalam G-7,
dan mereka menganggap akan lebih baik mengundang negara-negara lain yang ekonominya
masuk ke dalam 20 besar ekonomi dunia. Awalnya hanya pertemuan para menteri keuangan
namun akhirnya disepakati ada pertemuan tahunan para kepala pemerintahan anggota G-20.
Indonesia masuk G-20 karena merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Argentina
merupakan urutan ke-24 ekonomi dunia, namun dianggap pantas masuk G-20 untuk
menyuarakan kepentingan negara-negara Amerika Latin.
55

penuh risiko dengan mengunjungi dua negara dan pemimpin dua negara yang

sedang perang yakni Ukraina dan Rusia, dan itu membuat Indonesia menjadi
perhatian dunia yang patut dihargai.

Tapi apa sesungguhnya yang bisa dilakukan UKI yang saat ini sudah
mendapatkan predikat perguruan tinggi unggul? Tentu akan memberikan

sumbangan yang sangat berarti jika bisa menyiapkan SDM yang bersih dan
berdedikasi tinggi untuk membangun negeri ini sebagaimana cita-cita para

pendiri universitas ini. Indonesia hingga tahun 2022 ini masih digolongkan

sebagai negara yang rawan korupsi dan memang terlihat secara kasat mata ada
menteri maupun guru besar di Indonesia yang harus mendekam di penjara

karena perbuatan korupsi yang sangat merugikan kehidupan masyarakat ini.


Lima kecerdasan

Bob Waworuntu, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
pernah mengatakan kepada peserta pendidikan dan pelatihan Sekolah Staf dan

Pimpinan Kementerian Luar Negeri bahwa salah satu permasalahan
pendidikan di Indonesia yakni hanya memfokuskan diri pada kecerdasan

akademik (Intelligence Quotient-IQ). Padahal ada empat kecerdasan lain yang

sangat dibutuhkan untuk menyiapkan pemimpin yang baik. Apa saja
kecerdasan yang dibutuhkan itu? Di samping kecerdasan akademik, perlu juga

disiapkan sumber daya manusia yang cerdas secara perasaan, rohani,
menghadapi kesulitan, dan melaksanakan idenya.


1) Kecerdasan akademik (Intelligence Quotient-IQ).

Berbagai literatur menjelaskan tentang kecerdasan ini. Hanya untuk

memberi ilustrasi, misalnya Wikipedia menyebutkan bahwa “Kecerdasan
intelektual (intelligence quotient, disingkat IQ) adalah istilah umum yang

digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah


56

kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan

masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya
tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan

kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur
2
dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ.”
Walaupun cakupannya sangat luas, tapi kecerdasan logika atau kecerdasan
akademik ini sederhananya merupakan kemampuan seseorang untuk hidup

lebih baik dan lebih ilmiah karena ilmu atau pengetahuan yang diperolehnya

atau dipelajarinya. Walaupun sudah mulai ada perbaikan, namun di Indonesia
hingga tahun 2022 fokus pendidikan adalah di bidang ini. Anak didik dari

tingkat paling awal (pendidikan anak usia dini-PAUD) hingga perguruan

tinggi diajarkan kecerdasan logika seperti matematika, ilmu fisika, biologi,
ilmu sosial dan lain-lain. Tidak heran banyak orang tua Indonesia

mengirimkan anak-anaknya bersekolah di luar negeri agar mendapatkan
pendididkan yang lebih lengkap dan lebih baik.

Sebenarnya tidak salah mengajarkan kecerdasan akademik ini, namun
kalau hanya ini saja ternyata tidak cukup. Seorang yang cerdas secara

akademik bahkan merupakan dosen teladan di perguruan tinggi ternama di

Indonesia dan mendapatkan gelar doktor dari luar negeri ternyata harus
mendekam di penjara karena terlibat dalam praktik korupsi, dan anehnya dia

mengatakan bahwa dia hanya menerima ucapan terimakasih (gratifikasi) dan
3
tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Ketika duduk di bangku kuliah di perguruan tinggi hukum di Amerika
Serikat, seorang guru besar mengingatkan saya agar meninggalkan pola pikir

yang selalu mengaitkan sesuatu permasalahan dengan aturan yang ada.




2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_intelektual
3 “Rudi Rubiandini Akui Terima Gratifikasi Rp 10 M”, Tempo, Rabu, 16 April 2014 11:38
WIB.
57

Memang selama kuliah di perguruan tinggi hukum ternama di Indonesia

pandangan semacam itu sangat lumrah. Dalam suatu percakapan pribadi di
ruangan sang profesor, dia bertanya kepada saya mengapa setiap membahas

kasus selalu langsung mengaitkan dengan peraturan yang ada. Saya jelaskan
bahwa Indonesia yang baru merdeka sejak tahun 1945 masih dalam tahap

transisi pembangunan di segala bidang termasuk di bidang hukum. Indonesia
mendididik para mahasiswa yang belajar hukum agar mengerti aturan yang

ada dalam menghadapi sesuatu.

Sang guru besar mengingatkan bahwa di negara-negara Eropa daratan
sistem hukum seperti itu lazim karena peraturan perundang-undanganlah yang

diutamakan. Namun sang guru besar memberikan saran agar meninggalkan

pola berpikir seperti itu agar bisa memberikan sumbangan yang lebih berarti
bagi kemajuan Indonesia.

Dia memberikan prinsip penting yakni logika berpikir itu harus
diutamakan. Dia memberikan ilustrasi bahwa sendainya kepada ahli hukum

diminta membangun sebuah rumah, ahli hukum itu tidak boleh menolak
dengan alasan bukan seorang ahli bangunan. Semua orang punya logika

berpikir, termasuk ahli hukum, dan harus bisa berpikir membangun rumah tadi.

Misalnya dasar atau fondasi dan kerangka rumah itu harus dipikirkan. Tentu
saja rancangan ahli bangunan akan lebih baik daripada ahli hukum tentang

membangun rumah, namun prinsip dasarnya pasti ada.
Contoh kasus yang menarik saat itu seorang anak kecil bermain di

tangga berjalan (escalator) sebuah pertokoan di AS. Awalnya baik-baik saja.
Anak itu turun naik di tangga berjalan itu. Kemudian anak itu memasukkan

jarinya ke dalam selah-selah tangga berjalan itu dan ternyata tidak bisa dia

lepaskan sampai dia naik ke atas. Akhirnya kelima jarinya terputus.
Pertanyaan sang guru besar bagaimana pandangan para mahasiswa. Di situlah

sang guru besar meminta logika berpikir para mahasiswa atas kejadian


58

tersebut. Dia memberikan sedikit petunjuk bahwa anak itu menjadi cacat

seumur hidup dan perusahaan penghasil tangga berjalan itu sedang jaya-
jayanya karena hampir di seluruh dunia produknya baru digunakan. Para

mahasiswa mengajukan berbagai pandangan. Ada yang mengatakan bahwa
pemilik toko harus bertanggungjawab. Namun harta pemilik toko itu tidak

seberapa dibandingkan dengan harta pemilik perusahaan penghasil tangga
berjalan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu murni kesalahan orangtuanya

yang tidak bisa menjaga anaknya. Dengan demikian toko atau perusahaan

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Di pengadilan sang pengacara yang sangat berpihak pada korban muncul

dengan logika berpikir yang mampu meyakinkan pengadilan bahwa

perusahaan penghasil tangga berjalan itu memiliki kekurangan yakni tidak
mencantumkan peringatan di produknya bahwa anak kecil harus didampingi

orang dewasa jika menggunakan tangga berjalan itu. Akibatnya pengadilan
menerima logika berpikir sang pengacara dan memutuskan agar perusahaan

itu membayar ganti rugi yang sangat besar kepada korban.
Demikian besarnya yang harus dibayar oleh perusahaan yang sedang

naik daun kepada korban, hampir saja memilih bangkrut atau melanjutkan

usahanya. Rupanya sang pengacara dengan sangat jeli sudah
memperhitungkan besarnya tuntutan itu dan kemampuan perusahaan itu.

Sang guru besar menganjurkan untuk selalu mencari pola pikir yang bisa
diterima logika umum bahwa itulah cara terbaik. Peraturan bisa diubah tapi

pola pikirnya harus jelas. Sejak kasus itu semua produk tangga berjalan selalu
mencantumkan peringatan itu yakni anak kecil harus didampingi orang

dewasa saat menggunakannya.







59

2) Kerdasan perasaan (emotional quotient (EQ))

Orang yang telah cerdas secara akademik saja atau memiliki IQ yang
baik ternyata tidak cukup. Manusia itu punya perasaan dan itu bisa

dimanfaatkan untuk menjadikan dia sebagai manusia yang lebih baik.
Kecerdasan dalam mengelola perasaan atau secara emosi ini bisa diukur

dengan emotional quotient (EQ). Itu berarti seseorang itu mampu menguasai
perasaannya, dan bukan perasaannya yang menguasai dia.

Ketika dia bersedih, masih tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebaliknya ketika dia bersukacita, dia tidak melupakan tugasnya karena sibuk
menikmati pesta. Orang yang memiliki kecerdasan perasaan, bukan saja

mampu mengendalikan perasaannya, tapi juga dapat memahami perasaan

keluarga, dan masyarakat.
Dalam sebuah diskusi dengan para mahasiswa Fakultas Hukum UKI,

tentang dijatuhinya hukuman penjara oleh pengadilan tahun 2021 terhadap
4
dua menteri yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
para mahasiswa mengakui bahwa kedua menteri sudah memiliki kecerdasan
akademik yang mumpuni.
5
Namun di bidang kecerdasan perasaan, terutama kecerdasan memahami

perasaan masyarakat mereka masih kurang. Seandainya mereka tahu bahwa
masih banyak masyarakat yang kesulitan hanya untuk mendapatkan makanan

sehari-hari, mereka tidak akan mencemari jabatan terhormat mereka dengan
menerima uang atau bentuk lain yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan. Bahkan ada mahasiswa yang berpandangan perasaan
keluarga mereka pun sudah terganggu dengan tindakan mereka itu. Dengan




4 Sunat Vonis Mantan Menteri KP Edhy Prabowo Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo:
Divonis 5 Tahun Penjara, Diperberat 9 Tahun, lalu Dipangkas MA, Kompas.com - 10/03/2022,
12:17 WIB.
5 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami
olah, karena itu yang kami dapatkan,’ BBC, 23 Agustus 2021.
60

mendiskusikan ini dengan para mahasiswa, setidaknya mereka sudah dibekali

dengan kecerdasan perasaan agar mereka kelak tidak terjerumus pada praktik
serupa.


3) Kecerdasan rohani (spiritual quotient (SQ))

Kalau seseorang sudah cerdas secara akademik atau secara intelektual
dan perasaan, namun itu ternyata belum cukup. Seseorang harus yakin bahwa

di luar logika dan perasaan masih ada yang berpengaruh dalam kehidupan ini

dan ini disebut dengan kecerdasan rohani. Cerdas secara rohani yang bisa
diukur dengan spiritual quotient (SQ) berarti seseorang itu mempunyai

keyakinan bahwa di luar logika yang biasa, ada sesuatu yang mungkin terjadi.

Ini bukan saja bagi orang beragama, tapi bagi yang tidak percaya Tuhan
(atheis) atau yang tidak menolak namun juga tidak percaya Tuhan (agnostic)

bisa memiliki kecerdasan rohani yang baik. Artinya di luar yang bisa kita lihat
secara fisik, bisa terjadi sesuatu. Bagi Indonesia kecerdaaan rohani ini

seharusnya tidak terlalu sulit karena semua penduduknya percaya kepada
Tuhan. Ketika cara-cara manusia di dunia tidak bisa menemukan jalan keluar,

orang yang memiliki kecerdasan rohani masih bisa hidup dengan percaya diri

bahwa sesuatu bisa terjadi di luar logika manusia.
Masih segar dalam ingatan kita ketika Indonesia menghadapi krisis

ekonomi tahun 1965 atau tahun 1997, banyak yang berpendapat karena begitu
dashyatnya krisis itu lima puluh tahun pun Indonesia belum tentu bisa kembali

kepada keadaan sebelum krisis itu. Tapi kenyataannya menunjukkan dengan
kerja keras dan berbagai perbaikan di berbagai bidang kekhawatiran itu tidak

benar, bahkan hampir setiap tahun Indonesia semakin baik.

PricewaterhouseCoopers, sebuah jaringan jasa profesional multinasional,
yang berkantor pusat di London, Inggris, tahun 2015 mengeluarkan laporan

yang meramalkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat


61

dunia tahun 2045 di bawah RRC, India, dan AS. Tetapi ramalan ini hanya bisa

terwujud jika rakyat Indonesia mau melanjutkan kegiatan yang telah dijadikan
dasar oleh lembaga tersebut.

Para mahasiswa perlu dibekali sejak dini bahwa dengan cerdas secara
rohani ini akan membuat mereka tidak cepat putus asa ketika menghadapi

berbagai persoalan dalam hidup ini karena di luar yang kita lihat atau di luar
logika masih ada kemungkinan baik yang bisa terjadi.



4) Kecerdasan menghadapi kesulitan (adversity quotient (AQ))
Kalau seseorang sudah memiliki kecerdasan di bidang akademik,

perasaan dan rohani, dalam kenyataannya mereka sering menghadapi

kesulitan dalam hidup ini. Ternyata dalam menghadapi kesulitan ini bisa
dipelajari. Cerdas menghadapi kesulitan bisa diukur dengan adversity quotient

(AQ) berarti seseorang itu mampu menghadapi masa sulit dengan baik. Semua
orang menghadapi masa sulit, namun yang membuatnya berbeda adalah

bagaimana menghadapinya. Putus asa tentu salah satu cara menghadapi masa
sulit, namun bukan itu satu-satunya. Orang yang cerdas menghadapi masa sulit

akan menggunakan masa sulit itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik.

Hal-hal seperti ini yang perlu dibahas di bangku kuliah. Kalau soal
pintar secara akademik sudah banyak orang Indonesia. Tapi sayang sekali

kalau seorang profesor doktor harus dipenjarakan karena tidak tahan terhadap
godaan uang yang diterimanya. Para pengacara jangan mau memberikan

sesuatu kepada orang-orang yang bisa memenangi perkara yang ditanganinya.
Ada ungkapan setengah bercanda dari para pengacara yang mengatakan

korupsi bisa dihapuskan di Indonesia kalau profesi pengacara dihilangkan. Hal

ini tidak seluruhnya benar. Banyak juga pengacara yang tetap pada
pendiriannya dan mau menjalankan tugasnya dengan baik walaupun tidak

mendapatkan uang yang banyak. UKI bisa menekankan ini dalam berbagai


62

perkuliahan. Para jaksa jangan mau menerima apapun agar tuntutan bisa diatur.

Para calon jaksa ketika belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum perlu dibekali
agar kuat menghadapi godaan materi yang begitu besar dalam perkara yang

ditanganinya. Para jaksa juga akan menghadapi masa sulit dalam hidupnya
tapi ketika di dalam bangku perkuliahan dibahas berbagai cara untuk

menghadapi kesulitan itu, diharapkan akan muncul jaksa-jaksa yang
diharapkan oleh negeri ini.

Para hakim jangan mau memberikan sesuatu kepada orang-orang yang

bisa memenangi perkara yang ditanganinya. Di bangku perkuliahan para calon
hakim yang sedang belajar ilmu perlu dibekali dengan berbagai upaya dalam

menghadapi kesulitan dalam hidup ini tanpa harus melanggar aturan. Para

hakim Indonesia yang tidak mau menerima suap seperti Artijo Alkotsar perlu
ditonjolkan di bangku perkuliahan.

Dalam satu diskusi di ruang perkuliahan seorang mahasiswa secara jujur
mengatakan bahwa saudaranya terpaksa melakukan korupsi karena kalau tidak

maka anaknya yang sedang kuliah di AS harus kembali ke Indonesia tanpa
gelar. Dari diskusi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu kuliah

di AS di Indonesia pun bisa kuliah. Yang lain mengatakan bahwa sebenarnya

mehasiswa Indonesia yang dikirim orang tuanya ke luar negeri namun tidak
dengan dukungan uang cukup, dan banyak di antara mereka yang berinisiatif

untuk kuliah sambil bekerja dan banyak yang berhasil. Yang lain
berpandangan sebenarnya tidak masalah anaknya kembali ke Indonesia kalau

orang tuanya tidak mampu. Pembahasan semacam ini sangat bermanfaat untuk
membekali SDM Indonesia agar suatu saat nanti menjadi tenaga yang berguna

dalam pembangunan Indonesia, termasuk di bidang hukum.







63

5) Kecerdasan melaksanakan ide (action quotient (AQ))

Kalau seseorang sudah memiliki kecerdasan di bidang akademik,
perasaan dan rohani, dan dalam menghadapi kesulitan sebenarnya sudah

memiliki bekal yang sangat baik dalam menghadapi hidup ini. Namun akan
lebih baik lagi kalau orang itu memiliki kecerdasan dalam melaksanakan ide

atau gagasannya. Kecerdasan melaksanakan apa yang sudah diketahui atau
dikuasai itu penting. Banyak sekali orang yang sudah mengikuti banyak

pendidikan dan pengetahuan namun pelaksanaannya kurang. Mungkin kita di

Indonesia terbiasa saat kampanye pemilihan umum banyak janji yang
disampaikan namun setelah terpilih janji itu tidak dilaksanakan. Hal itu bisa

dipelajari bagaimana caranya mewujudkan apa yang sudah diketahui atau

dijanjikan.
Cerdas melaksanakan idea atau gagasannya yang bisa diukur dengan

action quotient (AQ) berarti seseorang itu mampu mewujudkan apa yang
sudah diketahuinya. Ketika orang masih muda biasanya punya banyak

gagasan atau ide yang cemerlang, namun apakah ide cemerlang itu
dilaksanakan menjadi pertanyaan. Kampus UKI bisa melatih para mahasiswa

agar terlatih melakukan apa yang telah disanggupinya. Ketika mereka nanti

terjun ke masyarakat atau di manapun mereka bekerja atau berkegiatan mereka
sudah terlatih untuk dapat mewujudkan idenya.


Pengajaran Kelima Kecerdasan Itu

Kesemua kecerdasan itu sangat dibutuhkan Indonesia untuk
membangun negeri yang melimpah dengan kekayaan alamnya namun juga

dengan berbagai tantangan yang dihadapi seperti rawannya terhadap bencana

alam, banyaknya pulau yang dimiliki, beragamnya budaya yang ada, dll.
Apakah kelima kecerdasan itu perlu diajarkan menjadi mata pelajaran

tersendiri? Mungkin tidak perlu. Tapi di setiap pembelajaran atau mata kuliah


64

hal itu dapat disampaikan. Dalam mata kuliah Hukum Pidana misalnya bisa

dijelaskan apa tujuannya dan bagaimana pengetahuan hukum pidana itu nanti
digunakan untuk menciptakan keadilan, dan bisa dilanjutkan dengan diskusi

atau pemberian tugas kepada mahasiswa agar kelima kecerdasan itu bisa
menjadi bagian hidup para mahasiswa, terutama setelah mereka nanti lulus

dan bekerja di manapun mereka ditempatkan.
Ada pengalaman menarik dengan seorang pimpinan perusahaan

terkemuka di Jepang. Setelah berkenalan dan mulai dekat, suatu malam dia

mengundang makan malam di kota Hirosihima. Lalu setelah selesai makan dia
mengundang minum sake bersama dan dia berkata kalau orang Jepang sudah

mengajak minum sake, berarti dia akan terbuka seterbuka mungkin. Lalu dia

mengatakan karena saya serig bertanya tentang rahasia kehebatan Jepang,
terutama di bidang pemberantasan korupsi, dia bukalah rahasia kehebatan

orang Jepang. Dia mengatakan bahwa sejak dini orang Jepang itu sudah
terbiasa menyampaikan pesan yang sama ini. Seorang ayah dan ibu akan

menyampaikan pesan yang sama kepada anaknya, kakek-nenek kepada
cucunya, abang kakak kepada adiknya, paman dan tante kepada ponakannya,

guru kepada muridnya, dosen kepada mahasiswanya. Pesannya yakni “Jangan

pernah berbuat yang tidak baik sekalipun tidak ada yang melihatnya, karena
itu terang itu pasti melihatnya.” Lalu dia menjelaskan lebih lanjut bahwa

sebagai pimpinan perusahaan dia bisa mengambil uang perusahaan dalam
jumlah yang sangat besar tanpa ada orang yang mengetahui, termasuk

sekretaris pribadinya pun. Namun karena dia mengingat pesan tradisi tersebut
yang sudah terpatri di hatinya sejak dini, dia tidak akan melakukan itu. Itulah

rahasia orang Jepang.







65

UKI dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah masalah
korupsi, dan pelaku korupsi itu banyak yang cerdas secara akademik, bahkan

ada yang bergelar profesor dan doktor. Di mana kekurangan mereka? Mereka
hanya cerdas secara akademik tapi tidak cerdas secara perasaan, rohani,

menghadapi masa sulit, dan melakukan ide yang baik yang sudah dikuasainya.
Dalam hal ini UKI mempunyai peran penting untuk menyiapkan SDM yang

memiliki lima kecerdasan itu. Terlebih dengan K di tengah UKI menunjukkan

bahwa ajaran Kristuslah yang harus diajarkan dan kelima kecerdasan itu
sesungguhnya adalah ajaran Kristus itu sendiri. UKI bisa berperan

menyiapkan SDM dengan membekali para mahasiswa dengan lima

kecerdasan tadi yang bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia
terutama dengan melihat negara tetangga seperti Selandia Baru yang indeks

persepsi korupsinya 88 dan di urutan pertama, Singapura yang indeks persepsi
6
korupsinya 85 dan di urutan ke-4.
Lulusan UKI, terutama Fakultas Hukumnya, sudah banyak
menghasilkan tenaga profesional yang handal seperti pengacara, jaksa, hakim,

politisi, diplomat, pengusaha, dosen, polisi, maupun TNI. Namun UKI bisa

memiliki keistimewaan jika lebih memfokuskan diri lagi yang siap
menghadapi berbagai persoalan tanpa harus melakukan tindakan pelanggaran

hukum seperti korupsi.


Masalah Penggunaan Anggaran
Saya beruntung pernah bekerja dengan seorang menteri yang berkata

kepada saya saat menjadi kepala biro keuangan di sebuah kementerian,

“walaupun saya marah dan memaksa anda mengeluarkan uang dan jika itu
bertentangan dengan aturan, jangan pernah berubah, dan tetap sampaikan


6 Corruption Perceptions Index 2021, Transparency International.
66

7
bahwa itu bertentangan dengan aturan.” Ketika itu disampaikan kepada
aparat Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, mereka memberikan tanggapan yang senada, “Kita berharap

semua pimpinan kementerian dan lembaga yang ada mengatakan hal yang
8
sama.” Pelajaran penting seperti ini tidak didapatkan di bangku kuliah,
padahal sangat penting guna menyiapkan SDM yang mampu mengisi
pembangunan ini dengan jujur dan transparan. Dalam hal ini UKI bisa tampil

dengan menyiapkan para mahasiswa agar siap menjadi insan yang anti korupsi.

Bagaimana caranya? Sekali-sekali perlu mengundang pejabat BPK dan BPKP
untuk mengadakan pelatihan bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan

melaporkan anggaran guna menghindari korupsi. Menjadi contoh penegak

hukum yang bersih dan berintegritas sehingga ketika negara ini membutuhkan
tenaga yang diperlukan, maka dengan mudah orang akan mencari lulusan

UKI.
Indonesia yang sudah tujuh puluh enam tahun merdeka saat ini masih

banyak menghadapi persoalan hukum. Peraturan perundang-undangannyapun
masih menggunakan sistem hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum

Pidana/KUHP) peninggalan penjajah Belanda. Walaupun banyak kemajuan

Indonesia yang juga diakui banyak negara di dunia ini, namun masih banyak
yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan negeri yang

berpenduduk terbesar keempat di dunia ini setelah RRC, India, dan AS.
Menyiapkan orang yang berguna untuk membangun negeri ini jauh lebih

penting daripada sekadar menghasilkan sarjana. Indeks persepsi korupsi
Indonesia menurut Transparency Internasional tahun 2021 mengumumkan

bahwa keadaan Indonesia masih rendah atau masih digolongkan sebagai




7 Pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada Kepala Biro Keuangan
Kementerian Luar Negeri tahun 2010.
8 Pernyataan pejabat BPK dan BPKP yang menangani Kemenlu tahun 2011.
67

negara yang rentan dengan korupsi yakni dengan skor 38 dari skala 0-100 pada

2021 dan Indonesia berada di urutan ke-96 dari 180 negara di dunia.


Pembaruan hukum
Hukum yang ada di Indonesia saat ini sesungguhnya sudah cukup baik.

Berbagai peraturan perundang-undangan terutama peninggalan penjajah
Belanda sudah semakin diperbaiki. Yang tumpang tindih dan bertentangan

mulai diselaraskan. Penyiapan tenaga sumber daya manusia di bidang hukum

sangat penting. Sangat disayangkan jika ada ungkapan di masyarakat bahwa
korupsi itu sudah merupakan bagian hidup dan seolah-olah tidak ada lagi yang

bersih di negeri ini. Tokoh hukum seperti Yap Thiam Hien, Adnan Buyung

Nasution, Artijo Alkotsar, Todung Mulya Lubis, Baharuddin Lopa, dan lain-
lain sudah membuktikan bahwa ada orang yang bisa menjadi teladan hukum

di negeri ini.


Pemanfaatan Hukum Internasional
Indonesia sudah meratifikasi banyak konvensi internasional, namun

berdasarkan pengamatan PBB belum banyak dimanfaatkan terutama oleh para

penegak hukum baik dalam pembelaan, penuntutan, atau pemberian putusan.
Contoh sumbangan hukum penting dalam pembangunan Indonesia adalah

diterimanya Konvensi Hukum Laut tanggal 30 April 1982 oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kala itu anggotanya baru 160 negara.

Konvensi Hukum Laut ini sangat penting bagi Indonesia karena sebelumnya
wilayah perairan Indonesia merupakan laut bebas yang boleh dmasuki siapa

saja. Namun dengan adanya Konvensi Hukum Laut itu maka seluruh perairan










68

9
Indonesia yang menghubungkan 16.056 pulau merupakan yurisdiksi Negara
Republik Indonesia.
Nama-nama sarjana hukum Indonesia seperti Mochtar Kusumaatmadja,

Ali Alatas, Hasjim Djalal, Boer Mauna, merupakan diplomat yang sangat
gigih memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pembahasan konvensi

itu yang dimulai sejak Desember 1973 hingga 1982.Para diplomat Indonesia
sangat gigih memperjuangkan konvensi Hukum Laut ini karena tanggal 13

Desember 1957 Perdana Menteri Indonesia Djuanda mendeklarasikan bahwa

laut yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan laut Indonesia.
Begitu gigihnya para diplomat Indonesia sampai delegasi Negara lain suatu

saat meminta delegasi Indonesia untuk menunjukkan peta Indonesia. Begitu

ditunjukkan bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, bahkan puluan ribu,
dan jika laut yang menghubungkan itu menjadi laut bebas, betapa repotnya

persoalan yang dihadapi. Para delegasi yang hadir sangat terkejut melihat peta
Indonesia itu, dan akhirnya konsep wawasan nusantara (archipelagic state)

diterima sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut. Dengan diterimanya
Konevnsi Hukum Laut oleh Majelis Umum PBB tahun 1982 maka hal itu

seperti meneguhkan deklarasi Djuanda itu.


Penutup

Jika perguruan tinggi hukum di Indonesia dapat menyiapkan tenaga-
tenaga yang memiliki lima kecerdasan tadi maka Indonesia yang akan lebih

cepat majunya bukan hal yang berlebihan. Cerdas secara akademik, cerdas
mengelola perasaannya, cerdas secara rohani, cerdas menghadapi kesulitan,

dan cerdas mewujudkan idenya, maka tenaga-tenaga yang dibutuhkan negeri

ini kiranya akan tersedia yakni hakim, jaksa, pengacara, politisi, pengusaha,



9 Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Badan Pusat Statistik,
17 Desember 2021.
69

atau pegawai negeri yang idealis dan tidak mau terlibat dalam korupsi akan

semakin banyak. Universitas Kristen Indonesia (UKI) telah berdiri sejak 64
tahun lalu, dan saat Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang

ke 77 di tahun 2022 ini kiranya UKI perlu melanjutkan kiprahnya untuk
menyiapkan sumber daya manusia yang handal, yang cerdas secara akademik,

perasaan, rohani, menghadapi kesulitan, dan mewujudkan idenya, termasuk di
bidang hukum agar masyarakat bisa hidup lebih baik lagi. Kalau ini bisa

diwujudkan maka itu merupakan sumbangan yang sangat besar manfaatnya

untuk mengisi pembangunan ini.

































70

DAFTAR PUSTAKA


Buku


Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam

Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2018.


Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Badan
Pusat Statistik, 17 Desember 2021.


Corruption Perceptions Index 2021, Transparency International.



Moctar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,
Bandung: Alumni. 2018.


Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan

Praktik Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014.


Dvid Shenk, The genius in all of us : why everything you've been told about

genetics, talent, and IQ is wrong, New York: Doubleday, 2010.


Zohar, Danah, and I. N. Marshall. SQ: spiritual intelligence: the ultimate
intelligence. London: Bloomsbury, 2000.


Goleman, Daniel. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than Iq.

New York: Bantam Books, 1995.


Paul Gordon Stoltz, Adversity quotient : turning obstacles into opportunities.

New York: Wiley, 1997.


Kissinger, Henry, 1923-. 1994. Diplomacy. New York: Simon & Schuster.






71

Rajaratnam, S., Heng Chee Chan, and Obaid ul Haq.S. Rajaratnam: the

prophetic and the political. Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 2007.



















































72

INVASI MILITER RUSIA KE UKRANIA DITINJAU DARI

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Mangisi Simanjuntak



Pendahuluan
Sefriani menyatakan bahwa “perang atau konflik bersenjata bertujuan

untuk melemahkan kekuatan bersenjata negara lawan sehingga negara
tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima syarat-syarat di dalam

1
perjanjian yang ditentukan oleh negara pemenang konflik tersebut.” Sejak
zaman dahulu, praktik-praktik negara mengenai mulainya suatu berperang
berlain-lainan. Sampai abad keenam belas, telah menjadi suatu kebiasaan

untuk memberitahukan kehendak berperang melalui surat-surat tantangan,
tetapi praktik itu kini tidak dipakai lagi. Pada abad ketujuh belas, walaupun

Grotius berpendapat bahwa suatu pernyataan perang diperlukan, tetapi

beberapa peperangan yang terjadi berikutnya dimulai tanpa ada pernyataan
resmi. Sampai abad kesembilan belas, dianggap bahwa bentuk-bentuk

2
peringatan pendahuluan perlu dinyatakan melalui pernyataan atau ultimatum.
Demikian juga konflik bersenjata antara Rusia dan Ukrania, sebenarnya yang

terjadi adalah Invasi militer Rusia ke Ukrania yang meningkat menjadi konflik
bersenjata, bukan perang karena tidak ada persetujuan untuk berperang oleh

Ukrania.

Menurut John O’Brien “perang harus diawali dengan suatu deklarasi
formal tentang yang dikeluarkan oleh para belligerents (pihak yang




1 . Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2014, hlm. 321
2 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika,
2016, hlm. 706-707.
73

3
berperang)”. Artinya kedua negara harus setuju berperang, tetapi salah satu
negara yakni Ukrania tidak pernah menyatakan setuju untuk berperang dan
tidak ingin terjadi perang dalam menyelesaikan perselisihannya dengan Rusia,

tetapi Rusia tetap menggunakan senjata untuk memaksakan kehendaknya.
Penggunaan senjata oleh Rusia ini lebih tepatnya disebut invansi militer yang

dimulai dengan pasukan Rusia memasuki Ukraina bagian Timur yang dilanda
konflik antara Ukrania dengan separatis (Donetsk dan Luthansk), kelompok

separatis tersebut didukung Rusia dan memerdekakan kedua wilayah. Rusia

juga menuduh Ukraina melakukan kejahatan internasional berupa
pembantaian masal terhadap warga dalam beberapa wilayah di kota Donetsk

dan Luhansk.

Penggunaan senjata oleh Rusia dipicu lagi adanya keinginan Ukrania
untuk bergabung denga NATO dalam organisasi yang disebut aliansi

transatlantic. Rusia menghendaki agar Ukrania memenuhi kehendaknya yaitu
menginginkan agar Ukrania tetap bergabung dalam Commonwealth of

Independent States (CIS), tunduk kepada keinginan Rusia dan tidak berusaha
masuk ke dalam NATO. Pemaksaan kehendak Rusia terhadap Ukrania jelas-

jelas bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 1 paragraf (2) yang merupakan

formulasi dari prinsip the equal rights on self determination. Tindakan invasi
militer Rusia tersebut harus dihentikan demi terciptanya perdamaian abadi dan

keamanan dunia apalagi Rusia yang merupakan salah satu anggota permanen
(Permanent 5 Member) dari Dewan Keamanan PBB. Dengan menghormati

hak-hak negara merdeka dan berdaulat serta menyampaikan permasalahannya
kepada PBB, Seharusnya Rusia tidak melakukan invasi militer ke Ukrania

karena dalam piagam PBB sudah jelas dinyatakan bahwa negara anggota PBB

berhak melaksanakan the rights on self determination yang mereka miliki dan




3 . John O’Brien, International Law, Sidney: Gravendish Publishing Limited, 2001, hlm 201.
74

permasalahan adanya tuduhan genocida yang dilakukan seharusnya

diselesaikan dengan menggunakan Dewan Keamanan PBB.


Permasalahan
Mengapa terjadi invasi militer/ konflik bersenjata antara Rusia dan

Ukrania, dan bagaimana invsi militer/konflik bersenjata internasional antara
Rusia dan Ukrania berdasarkan kaidah yang mengatur Konflik Bersenjata

Internasional (International Armed Conflicts).


Tujuan Penulisan

Untuk memahami dan membahas mengapa terjadi konflik bersenjata

antara Rusia dan Ukrania, serta untuk mengetahui dan membahas bagaimana
International Armed Conflict antara Rusia dan Ukrania ditinjau dari kaidah

yang mengatur tentang permusuhan dan kemanusiaan.


Penyebab terjadinya invasi militer (konflik bersenjata ) Rusia ke
Ukrania

Penyebab Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina adalah karena

Ukraina ingin menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Atas kebijakan Ukraina tersebut, Rusia menilai akan mengancam kedaulatan

4
negaranya. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan secara berulang kali
bahwa Ukraina merupakan salah satu bagian dari peradaban Rusia, dalam

mana deklarasi tersebut juga mencakup Belarusia, namun klaim tersebut
dibantah oleh Ukraina. Ukraina merespon klaim ini dengan melakukan

perlawanan sebanyak dua kali in concreto pada tahun 2005 dan 2014. Ukraina

juga terus menetapkan kepentingan (consent) untuk masuk ke Uni Eropa dan



4 . Rifki Fakihudin, Memahami Akar Masalah Rusia-Ukraina Dilihat dari Kacamata Teori
Konflik, Banten: Heylaw Edu, di akses pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 20.45 WIB.
75

NATO. Atas kepentingan tersebut, Rusia upaya tersebut dan meminta Ukraina

untuk tidak pernah menjadi negara anggota NATO, yang pakta militer dengan
tujuan untuk membendung ancaman ekspansi Rusia (sebelumnya dikenal

dengan Uni Soviet) pada pasca Perang Dunia II. Putin menolak keras
penetapan pangkalan NATO di sebelah perbatasannya dan menyatakan bahwa

masuknya Ukraina ke dalam aliansi tersebut akan menandai perlintasan garis
merah antara kedua pihak tersebut. 5 Rusia merasa terancam dengan

bergabungnya Ukrania ke NATO karena NATO akan mendirikan pangkalan

militernya di Ukrania. Dengan argumen Self Defense pada Pasal 51 Piagam
PBB Rusia menyerang Ukrania.

Bergabungnya Ukrania ke NATO menurut Piagam PBB adalah urusan

dalam negeri Ukrania dalam melaksanakan The Right on Self Determination
mereka. Pendapat penulis ini didasari oleh ketentuan di dalam Piagam PBB

sebagai berikut:
“Tidak ada suatu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa

kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang
pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau

mewajibkan Anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan

demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini, akan tetapi prinsip ini
tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan

6
pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII” (cetak miring oleh penulis).
Bab VII Piagam PBB merupakan ketentuan yang mengatur tentang

pelanggaran terhadap larangan pengunaan senjata (the prohibition on the use
of force). PBB saja tidak diberi kuasa mencampuri urusan dalam negeri suau

negara, apalagi Rusia.




5 . https://news.detik.com/internasional/d-5943005/penyebab-konflik-rusia- dan-ukraina-
sebenarnya-apa-ini-runutannya. Diakses pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 08.04 Wib.
6 . Pasal 2 angka (7) Piagam PBB.
76

Rusia juga mengklaim bahwa invasi militer tersebut dilakukan atas dasar

respon terhadap genosida yang dilakukan oleh Ukraina terhadap warga negara
Rusia di dua kota tersebut, yang juga disebut Donbass. Kedua kota tersebut

berbatasan dengan Rusia, berpenduduk dengan bahasa Rusia, dan menganut
budaya Rusia. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar jika mereka dianggap

sebagai pendukung Rusia. Rusia kemudian mengakui Luhanks dan Donetsk
sebagai negara republik. Dalam dua kota ini, terdapat kelompok separatis yang

mendukung Rusia dan menentang pemerintah Ukraina. Kelompok bersenjata

ini dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Ukraina sehingga konflik
bersenjata internal sering menjadi sering terjadi. Gesekan ini dituduh Rusia

7
sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apabila ada bukti
terjadi genosida (International Crime) oleh pemerintah Ukrania, maka Rusia
harus membawa masalah ini ke PBB dan PBB lah yang menyelesaikannya

melalui International Court of Criminal (ICC) misalnya dengan membentuk
International Criminal Tribunal for Donbass (ICTD).

Tujuan didirikannya PBB adalah untuk menjalin hidup bersama dalam
perdamaian selayaknya tetangga yang baik, dan mempersatukan kekuatan

guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menjamin,

serta menerima prinsip-prinsip HI dan mewujudkanya, sehingga pengunaan
8
senjata tidak terwujud, kecuali atas dasar kehendak bersama. Apabila terjadi
suatu kejahatan internasional maka PBB harus merespon hal tersebut secara
kolektif. Kewajiban erga omnes ini tertuang di Piagam PBB yang menyatakan

bahwa :
“Segenap Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan

jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga



7 . https://manadopost.jawapos.com/opini/01/03/2022/Adakah Pembenaran Atas Serangan
Rusia ke Ukraina Menurut Hukum Internasional? | Manado Post (jawapos.com). Di akses
pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 08.41 Wib.
8 . Alenia ke-4 Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
77

9
perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam”
Dalam ketentuan lain Piagam PBB Tersebut juga dinyatakan bahwa
“Segenap Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri

dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas
wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara

apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-
10
Bangsa.” (cetak miring oleh penulis)
Negara-negara anggota PBB yang pada tahun 2015 berjumlah 193

negara, 11 termasuk Ukrania dan Rusia sudah seharusnya menciptakan
perdamaian dunia. Apalagi Rusia yang merupakan anggota Dewan Keamanan

PBB (DK-PBB) dan mempunyai hak Veto di DK-PBB, seharusnya

menjunjung tinggi dan menghormati tujuan- PBB. Sejalan dengan premis ini,
Boer Mauna menyatakan bahwa “guna memelihara perdamaian dan

keamanan internasional, sengketa antar anggota PBB harus diselesaikan
melalui upaya damai (peaceful means). Peaceful means ini diatur di dalam

12
Bab VI Piagam PBB tentang Penyelesaian Pertikaian Secara Damai.”


Invasi Militer Rusia ke Ukrania ditinjau dari Hukum Humaniter

Internasional (HHI)
Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat kaidah

berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, yang bertujuan untuk membatasi
akibat dari konflik bersenjata. Kaidah ini melindungi pihak yang tidak dan

tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode
dalam konflik bersenjata. HHI merupakan istilah lain dari hukum perang (laws



9 . Pasal 2 angka (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10 . Pasal 2 angka (4)
11 . Tujuan PBB beserta Fungsi & Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
(haruspintar.com), di akses pada tanggal 3 Maret 2022 Pukul 08.50 Wib.
12 . Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Global, Edisi ke-2. Bandung: P.T. Alumni, 2005, hlm. 217.
78

13
of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict). Walaupun
konflik bersenjata ini merupakan invasi militer Rusia ke Ukrania (bukan
perang) tetapi HHI tetap berlaku.


Salah satu cabang dari Hukum Internasional yang membahas tentang

Doktrin “Just War”. Doktrin ini membagi HHI dalam dua bagian besar, yaitu:


1) Jus ad bellum, yang merupakan hak untuk berperang, merupakan

ketentuan yang terdiri dari perjanjian dan kebiasan internasional yang
mengatur tentang pembenaran negara dalam mengunakan kekuatan

bersenjata (lihat Pasal 2 ayat 4 dan Bab VII Piagam PBB);
2) Jus in bello yaitu kaidah yang mengatur berlangsungnya konflik

bersenjata (lihat Geneva Conventions dan Hague Convention).


Ius in bello adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perang/

konflik bersenjata, yang diatur dalam sumber-sumber HHI yang dari sumber
“utama”yaitu :


1) Hague Convention 1907 atau Hague Rules 1907. Perjanjian ini

ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 dan memperoleh kekuatan
hukum pada tanggal 26 Januari 1910. Perjanjian ini terdiri dari tiga belas

bagian, dalam mana kedua belas di antaranya diratifikasi serta berlaku

14
dan salah satunya Bagian III- Pembukaan Permusuhan. Berdasarkan
bagian ini, Rusia telah melakukan pembukaan dengan menginvasi

militer ke Ukrania melalui perbatasan kedua negara. Menurut Presiden
Ukraina menyatakan bahwa 137 warganya tewas dalam

serangan Rusia di hari pertama invasi. 137 korban tewas tersebut terdiri


13 . Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia” Dalam, httap//www.elsam /Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat or.id. diakses, 5 Maret 2022 Pukul 11.46 Wib.
14 . Perjanjian Akhir ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 dan mulai berlaku pada
tanggal 26 Januari 1910, inilah yang menjadi Konvensi Denhaag 1907.
79

dari penduduk sipil dan kombatan. Dari invansi militer ini dapat

dinyatakan dengan fakta bahwa Rusia telah melakukan pembukaan
permusuhan dengan melakukan penyerangan ke Ukraina setelah

mengakui Donetsk (DPR) dan Luhansk (LRP), yang merupakan dua
wilayah Ukraina yang menentang pemerintahnya, sebagai negara

merdeka atas dasar "menjaga perdamaian", Putin kemudian
menandatangani dekrit dan mengirim pasukan ke Ukraina.

2) Geneva Conventions 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang

(International Conventions for the Protection of Victim of War). 13
tentara Ukraina yang mengamankan Pulau Zmiinyi atau Pulau Ular

tewas dibombardir kapal perang Rusia hari pertama invasi. Hal ini dapat

dibuktikan berdasarkan penyiaran yang dilakukan oleh tantara Ukraina.
Kapal perang Angkatan Laut Moskow melalui saluran komunikasi radio

sempat memperingatkan para prajurit Kiev untuk menyerah, sebelum
dilakukanya bombardir. Namun, peringatan itu tidak membuat tentara

15
penjaga tersebut menyerah. Setelah serangan tersebut, Militer Rusia
kemudian mengumumkan bahwa terdapat sekitar 498 prajurit tewas dan

hampir 1.600 tentara terluka selama berlangsungnya konflik.

Berdasarkan prediksi Rusia, unit tentara Ukraina dan paramiliter sayap
kanan Kiev dilaporkan kehilangan sedikitnya 2.870 tentara, sementara

3.700 orang lainnya menderita luka-luka. Kemudian, terdapat sekitar
16
572 prajurit Ukraina ditawan, Untuk tentara Rusia maupun Ukrania
yang tewas, para belligrents harus menjamin bahwa pemakaman atau
kremasi jenazah dikubur 1 (satu) lobang dengan 1 (satu) kepala



15 https://international.sindonews.com/read/696775/41/13 -tentara-ukraina-tewas-ditembaki-
kapal-perang-rusia-dan-disiarkan-langsung-1645783341, di akses pada tanggal 6 Maret
2022 Pukul 10.32 Wib.
16 https://international.sindonews.com/read/701647/41/498- prajurit-rusia-tewas-dan-2870-
tentara-ukraina-gugur-dalam-perang-1646240626, di akses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul
12.00 Wib.
80

berdasarkan keadaan yang mengizinkan, yang diawali dengan

pemeriksaan jenazah dan pengarsipan identitas dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan matinya individu tersebut. 17 Kemudian, tawanan

perang (prisoners of war) harus diperlakukan secara manusiawi. Setiap
perbuatan yang bertentangan dengan Geneva Conventions yang

mengakibatkan kematian atau yang membahayakan kesehatan tawanan
perang yang berada di bawah pengawasannya, merupakan tindakan yang

18
dilarang dan harus dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.
3) Additional Protocol I Tahun 1977 Protokol Tambahan pada Konvensi-
Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang merupakan kaidah

pelengkap dari Hague Convention and Geneva Conventions, khususnya

Bab IV dari protocol ini yang mengatur tentang Penduduk Sipil,
Perlindungan Umum Terhadap Akibat Permusuhan.


Additional Protocol I pada prinsipnya melengkali pengaturan tentang

hak-hak dasar para tahanan perang, mendirikan perlindungan bagi pihak yang
terluka, dan penetapan area perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona

pertempuran. Adapun jumlah dari negara anggota yang meratifikasi perjanjian
19
ini yaitu 196 negara anggota.
Berdasarkan laporan dari Otoritas kota Kharkiv di Ukraina, terdapat

sedikitnya 21 orang tewas akibat penyerangan yang Rusia lakukan. Sekitar
112 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Gubernur Administrasi

Negara Regional Kharkiv, menyatakan bahwa “serangan misil di kota tersebut

mengenai objek sipil, terutama gedung departemen kepolisian regional.



17 . I. Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang
Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempurn Darat, Pasal 17.
18 . III. Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Bab II
Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang, Pasal 13.
19 . Protokol Tambahan I/ 1977 Bab IV Penduduk Sipil, Perlindungan Umum Terhadap
Akibat Permusuhan.
81

20
Serangan juga dilaporkan mengenai gedung lainnya di kota yang sama.”
Polina, anak usia 10 tahun di Ukraina, kini sudah tak ada lagi. Polina tewas di
tangan militer Rusia. Mobil keluarganya ditembaki oleh militer Rusia. Polina

merupakan siswa sekolah dasar di Kiev. Polina ditembak di sebuah jalan di
barat laut ibukota, ketika tim sabotase dan pengintaian Rusia menembaki

mobil keluarganya. Korban sipil lain yang masih belia, Alisa Hlans, adalah 1
dari 6 orang yang tewas setelah Taman Kanak-kanak di kota kecil Okhtyrka,

di timur laut Ukraina, diserang pada hari kedua invasi. Pada hari yang sama,

seorang anak laki-laki juga tewas ketika sebuah blok apartemen ditembaki
tepat di luar Kharkiv, dalam sebuah serangan yang memicu kebakaran di

seluruh blok tersebut. Lima anggota keluarga petugas patroli Oleg Fedko

tewas saat pasukan Rusia meluncur dari Krimea menuju Kerson di Utara
21
Ukrania.
Geneva Convention 1949 penduduk sipil baik secara berkelompok
maupun perorangan harus mendapatkan perlindungan hukum dari

berlangsungnya operasi militer. Kemudian, perlindungan ini dapat
ditangalkan apabila penduduk tersebut berpartisipasi secara langsung dalam

permusahan, sehingga prinsip pembedaan harus dijunjung tinggi dalam

keadaan demikian. 22 Penyerangan Rusia menghantam gedung departemen
kepolisian regional dan menewaskan 21 orang dan melukai 112 orang yang

kemungkinan ada penduduk sipilnya, termasuk menembaki mobil keluarga
Polina gadis berusia 13 tahun, hampir semua anggota keluarganya meninggal

dan korban sipil lain yang masih belia, Alisa Hlans, adalah 1 dari 6 orang yang


20 . https://news.detik.com/internasional/d-5965440/ 21 Orang Tewas Akibat Serangan Rusia
di Kharkiv, 112 Lainnya Terluka (detik.com), di akses pada tanggal 5 Maret 2022 Pukul
18.33 Wib.
21 . https://www.jawapos.com/internasional/03/03/2022/ mengenang-polina-dan-13-anak-
ukraina-lain-yang-tewas-ditembak-rusia/, diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 05.44
Wib.
22 . Protokol Tambahan I/ 1977 Pada Konvensi Jenewa 1949 Pasal 51 Bab IV tentang
Perlindungan bagi Penduduk Sipil.
82

tewas setelah Taman Kanak-kanak di kota kecil Okhtyrka, di timur laut

Ukraina diserang. Penyerangan tersebut merupakan kejahatan dalam perang
yang tentunya merupakan pelanggaran HHI.


Kesimpulan

Invasi militer Rusia ke Ukrania dikarenakan Ukrania berkeinginan
menjadi anggota NATO, Rusia merasa terancam karena dengan bergabungnya

Ukrania ke NATO maka NATO akan membangun pangkalan militer di

Ukrania. Rusia juga menghendaki agar Ukrania memenuhi kehendaknya tetap
bergabung dalam Commonwealth of Independent States (CIS), tunduk kepada

keinginan Rusia, tetapi Ukrania menolaknya.

Invasi militer Rusia ke Ukrania bertentangan dengan hukum
internasional secara umum (jus ad bellum) di dalam Piagam PBB serta

bertentangan dengan kaidah hukum yang mengatur tentang konflik bersenjata
internasional karena banyak penduduk sipil menjadi korban dan banyak objek

sipil menjadi sasaran serangan.
Agar suatu negara bahkan PBB tidak mengintervensi urusan politik yang

bersifat domestik dari suatu negara, negara yang merdeka dan berdaulat

berhak penuh menentukan nasib negaranya sendiri (self determination).
Agar kejahatan perang yang merupakan penyimpangan terhadap hukum

humaniter internasional yang dilakukan oleh negara yang melakukan konflik
bersenjata (Rusia-Ukrania) diproses sesuai dengan hukum internasional oleh

International Court of Criminal (ICC) atau dibentuk Mahkamah Perang
Internasional lainnya.









83

DAFTAR PUSTAKA


Undang-Undang

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945


Konvensi Den Haag 1907


Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (International

Conventions for the Protection of Victimof War)


Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan
yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa-

Seketa Bersenjata Internasional (Protokol Tambahan I)


Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut sertanya Negara

Republik Indonesia Dalam ke empat Konvensi Jenewa tanggal 12
Agustus 1949


Buku

Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam
Era Dinamika Global, edisi ke-2, Bandung: Alumni, 2005.


Dedi Supriadi, Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi),

Bandung: Pustaka Setia, 2013.


FX. Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Inernasional, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2009.


Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.





84

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar

Grafika, 2007.


Kholid Roisah, Perjanjian Internasional Teori dan Praktik, Malang: Setara
Press, 2015.


Mangisi Simanjuntak, Hukum Internasional Perjuangan Negara-Negara

Berkembang Dalam mencapai Persamaan Hak, Jakarta: Mitra Wacana

Media, 2018.


Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,
Bandung: Alumni, 2015.


Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2016.


Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, Jakarta: Tatanusa,

2007.


Internet
https://news.detik.com/internasional/d-5943005/penyebab-konflik-rusia-dan-

ukraina-sebenarnya-apa-ini-runutannya, diakses pada tanggal 31 Mei 2022
Pukul 08.04 Wib.



https://manadopost.jawapos.com/opini/01/03/2022/Adakah Pembenaran Atas
Serangan Rusia ke Ukraina Menurut Hukum Internasional? | Manado Post

(jawapos.com), diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 08.41 Wib.


https://international.sindonews.com/read/696775/41/13-tentara-ukraina-
tewas-ditembaki-kapal-perang-rusia-dan-disiarkan-langsung-1645783341,

diakses tanggal 6 Maret 2022 Pukul 10.32 Wib.



85

https://international.sindonews.com/read/701647/41/498- prajurit-rusia-

tewas-dan-2870-tentara-ukraina-gugur-dalam-perang-1646240626, diakses
tanggal 6 Maret 2022 Pukul 12.00 Wib.


https://news.detik.com/internasional/d-5965440/21 Orang Tewas Akibat

Serangan Rusia di Kharkiv, 112 Lainnya Terluka (detik.com), diakses pada

tanggal 5Maret 2022 Pukul 18.33 Wib.


https://www.jawapos.com/internasional/03/03/2022/ mengenang-polina-dan-
13-anak-ukraina-lain-yang-tewas-ditembak-rusia/, diakses pada tanggal 6

Maret 2022 pukul 05.44 Wib.





































86

TUMPANG TINDIH PELAKSANAAN HARMONISASI

DAN SINKRONISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN KELUARNYA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA



Henry Donald Lumban Toruan



Pendahuluan

Konsep harmonisasi yang dilakukan selama ini merujuk pada beberapa

ketentuan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3),

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 20 Tahun

2015 Jo. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan
Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Semua ketentuan yang disebut di

atas menekankan pengharmonisasian pada tahap draf rancangan peraturan
yang sudah disepakati dalam Prolegnas.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
1
Cipta Kerja (UUCK), yang dikenal dengan omnibus law , telah dibentuk guna
memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Pasal 181 UUCK
memerintahkan perlu dicapainya “harmonisasi dan sinkronisasi dari



1 I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus
Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, Semarang: Jurnal Crepido, 2.2, 2020, hlm. 6.

87

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang seperti Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Badan atau
Lembaga, yang bertentangan dengan UUCK, perundang-undangan lebih

tinggi dan putusan pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung. Termasuk Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan

peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.” Dalam mempersiapkan
ketentuan pelaksana dari Pasal 181 UUCK, pemerintah sedang menyiapkan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang segala produk hukum di

bawah undang-undang. Lege ferenda tersebut menjelaskan bahwa
Harmonisasi dan Sinkronisasi merupakan upaya untuk mewujudkan

keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan produk hukum yang

ada dengan kaidah yang kedudukanya lebih tinggi atau dengan putusan dari
lembaga peradilan. Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi ini bertujuan

untuk menjaga validitas suatu kaidah berdasarkan kaidah yang lebih tinggi dan
guna mematuhi putusan pengadilan. Dari konsep RPP Harmonisasi ini,

terdapat upaya harmonisasi dalam menyesuaikan peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang.

Dalam draf RPP Harsin disebutkan bahwa “tugas Pokja hanya dapat

diselesaikan jika salah satu pihak mengajukan permohonan peninjauan
kembali ketentuan yang bertentangan, karena kepentingan mereka terganggu

atau terhambat.” Oleh karena itu, tinjauan Pokja ini bersifat khusus, dan
bukan merupakan organ permanen. Pokja dibentuk ketika permohonan

diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
peninjauannya bersifat kuasi-yudisial. Selain itu, lembaga ini tidak memiliki

kaidah prosedural tentang periode peninjauan dan upaya hukum bagi pemohon

yang tidak puas. Hal ini dikarenakan objek kajian dari Pokja ini adalah
peraturan dengan substansi yang relevan dengan bidang keilmuan yang

variatif. Tentu saja, ketika mempertimbangkan kaidah yang relevan,



88

diperlukan beberapa batu uji guna meninjau secara metodologis dan

menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, dalam RPP
Harsin tidak terdapat pedoman seperti itu guna mengkaji dan menganalisis

regulasi yang harus ditelaah. Dengan tidak adanya pedoman dan metodologi
ini, pemeriksaan dan analisis yang dilakukan tidak terlalu merinci dan hanya

bersifat normatif saja, tanpa menyentuh akar permasalahanya. Apabila
peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang dinyatakan bertentangan

dengan UUCK berarti undang-undang induk dari peraturan pelaksanaan dapat

dinyatakan tidak harmonis. Dalam praktek selama ini, apabila terdapat
peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang,

maka pengujiannya diajukan kepada Mahkamah Agung, melalui mekanisme

judicial review. Putusan dari majelis hakim yang memeriksa permasalahan
tersebut akan dijadikan rujukan dalam mengubah kaidah yang diuji tersebut.

Dengan memperhatikan konsep harmonisasi sesuai UUP3 berikut
peraturan pelaksanaannya dibandingkan dengan konsep harmonisasi sesuai

ketentuan pada Pasal 181 UUCK dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di

bawah Undang-Undang, tentu akan menimbulkan tumpang tindih

(overlapping) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan
di Indonesia. UUP3 pada pokoknya memerintahkan kegiatan penyelarasan

dan penyerasian, harus dilakukan sebelum kaidah tersebut diundangkan atau
ketika masih berupa rancangan, akan tetapi di UUCK dan RPP Harmonisasi

menekankan pengharmonisasian terhadap peraturan di bawah undang-undang
yang berstatus hukum positif.



Permasalahan
Apabila terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengharmonisasian

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, dikhawatirkan



89

akan menimbulkan anomi, tidak konsistennya pembentukan hukum di

Indonesia yang akan berimplikasi pada kepastian hukum. Menjadi suatu hal
yang dipertanyakan di dalam tulisan ini, apakah metode harmonisasi dan

sinkronisasi produk hukum di dalam UUP3 dan peraturan pelaksanaannya
sama dengan yang dimaksud dengan konsep RPP Harmonisasi dan

Sinkronisasi sebagai cikal bakal dari peraturan pelaksanaan Pasal 181 UUCK.


Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi
pembaharuan hukum nasional di bidang perundang-undangan.



Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
M. Barry menyatakan bahwa “secara etimologis, harmonisasi berasal

dari kata dasar harmoni yaitu menunjuk pada proses yang bermula dari suatu
upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni.” 2 Di dalam kamus

Besar Bahasa Indonesia, “harmonisasi berasal dari kata harmoni, yang
berarti upaya untuk mencari keselarasan.” Kata harmonis dimaknai sebagai

hal yang identik dengan keserasian, atau dengan kata yang sama, sedangkan

kata harmonis diartikan sebagai penyelarasan. Rudolf Stammler
mengemukakan pemikiran mengenai harmonisasi dengan mengatakan bahwa

“konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara
maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dengan maksud dan tujuan

serta kepentingan umum, (a just law aims at harmonizing individual purposes
with that of society). Dengan kata lain, keadilan itu terjalin dengan kehidupan









2 M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Arkola, 1995. hlm
185

90

ekonomis masyarakat yang diwujudkan melalui hukum maka hukum yang

3
mewujudkann keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan masyarakat.”
Kemudian, Istilah harmonisasi hukum muncul dalam kajian ilmu hukum

pada tahun 1992, dalam mana M Barry mengemukakan bahwa “Kajian
harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan

bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara
keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan

4
disharmoni.” Melalui kutipan ini, dapat dipahami bahwa harmonisasi hukum
berfungsi untuk mencegah dan menangulangi terjadinya ketidakharmonisan
hukum. Sedangkan Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “harmonisasi

hukum untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum dilakukan melalui

penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan
5
pemberian argumentasi yang rasional.” Kemudian, upaya untuk
menanggulangi terjadinya disharmonisasi ini, dilakukan melalui:
“a.) Proses non-litigasi melalui Alternative Dispute


b.) Resolution (ADR) untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar

pengadilan.

c.) Proses litigasi melalui court-connected dispute resolution (CCDR)

untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di bidang perdata
sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.


d.) Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan maupun tanpa juru
penengah, untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak





3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan
(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta:
Kencana, 2009, hlm ...
4 M. Dahlan Al Barry, op.cit. hlm. 185.
5 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,
Malang: Nasa Media, 2010, hlm. 6.

91

bersifat pidana, seperti tumpang tindih kewenangan dan benturan

kepentingan antar instansi pemerintah.

e.) Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran

atau tindak kejahatan.”
6
Secara lebih lanjut, Risky Dian Novita Rahayu Rochim menyatakan

bahwa “Harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai suatu proses
penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak

atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan

sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang
7
baik.” Berangkat dari doktrin ini, kegiatan harmonisasi memiliki arti berupa
penyelarasan dan penyerasian peraturan perundang-undangan dilakukan pada

saat penyusunan atau masih dalam bentuk naskah akademik atau rancangan
sebagaimana ditentukan oleh Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berpedoman kepada asas

hukum materiil dan hukum formiil dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Hal ini berarti bahwa belum terdapat kaidah untuk melaksanakan

harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan yang eksisisting.

Makna dari penyelerasan atau harmonisasi di dalam Permenkumham
Nomor 23 Tahun 2018 berkaitan dengan harmonisasi lege ferenda berupa

rancangan peraturan di tingkat menteri, rancangan peraturan lembaga
pemerintah non-kementerian atau rancangan peraturan lembaga swadaya

masyarakat arsitektur yang ditafsirkan oleh pembentuk peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan

bahwa “harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang


6 Ibid.
7 Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, 2014, hlm. 7.

92