Buku Kajian TI Kemnaker - Final v 1.3.

DOKUMEN KAJIAN

TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM RANGKA PENYUSUNAN ROADMAP
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN 2015 - 2019

PUSAT DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN I
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ________________________________________________________________ i
DAFTAR GAMBAR__________________________________________________________ iii
DAFTAR TABEL _____________________________________________________________ v
PENDAHULUAN ____________________________________________________________6

1.1 Latar Belakang _______________________________________________________________ 7
1.2 Permasalahan _______________________________________________________________ 9
1.3 Tujuan _____________________________________________________________________ 9
1.4 Metodologi ________________________________________________________________ 10

1.4.1 Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan ________________________________________________ 10
1.4.2 Asesmen Terhadap Kondisi Saat Ini _______________________________________________ 11
1.4.3 Perancangan Arsitektur Sistem Masa Depan ________________________________________ 12
1.4.4 Analisa Kesenjangan (Gap Analysis) Dan Penyusunan Roadmap_________________________ 12

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN___________________________________13

2.1 Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia _____________________________________________ 14
2.2 Kondisi Pasar Kerja Indonesia__________________________________________________ 15
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Ketenagakerjaan ____________________________________ 16
2.4 Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan________________________________________ 18

2.4.1 Tugas _______________________________________________________________________ 18
2.4.2 Fungsi ______________________________________________________________________ 18
2.4.3 Struktur Organisasi ____________________________________________________________ 19

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN_______________________________33

3.1 Gambaran Umum Proses Kementerian Ketenagakerjaan ___________________________ 34
3.2 Alur Kerja Bisnis Proses Organisasi _____________________________________________ 35

3.2.1 Sekretariat Jenderal ___________________________________________________________ 36
3.2.2 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas ___________________________ 46
3.2.3 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja _ 55
3.2.4 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ______ 65
3.2.5 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan

Kerja _______________________________________________________________________ 74
3.2.6 Inspektorat Jenderal ___________________________________________________________ 85
3.2.7 Badan Perencanaan Dan Pengembangan___________________________________________ 87

DAFTAR ISI I

SISTEM INFORMASI ________________________________________________________91

4.1 Arsitektur Sistem Informasi ___________________________________________________ 92
4.2 Hasil Asesmen Aplikasi _______________________________________________________ 96

4.2.1 Daftar Aplikasi Kementerian Ketenagakerjaan Saat Ini ________________________________ 96
4.2.2 Bahasa Pemrograman _________________________________________________________ 106
4.2.3 Basis Data __________________________________________________________________ 107
4.2.4 Jenis Aplikasi ________________________________________________________________ 112

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI _____________________________________113

5.1. Arsitektur Infrastruktur Teknologi Informasi ____________________________________ 114
5.1.1. Jaringan Komunikasi dan Data __________________________________________________ 114
5.1.2. Data Center _________________________________________________________________ 116

5.2. Hasil Asesmen Infrastruktur Teknologi Informasi _________________________________ 122

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI ________________________________________124

6.1 Profil Organisasi Teknologi Informasi Saat Ini ____________________________________ 125
6.1.1 SubBagian Tata Usaha_________________________________________________________ 126
6.1.2 Bidang Data dan Informasi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja ________ 126
6.1.3 Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan________ 127
6.1.4 Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika _________________ 128

6.2 Profil Peran TI Kementerian Ketenagakerjaan ___________________________________ 129
6.3 Model Organisasi Teknologi Informasi Kedepan__________________________________ 131
6.4 Kajian Fungsi Tata Kelola TI __________________________________________________ 134

ANALISIS KEBUTUHAN _____________________________________________________138

7.1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi___________________________________________ 140
7.2 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi _____________________________ 158
7.3 Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Informasi ______________________________ 160

PENUTUP _______________________________________________________________163

DAFTAR ISI II

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan __________________________________________________ 10
Gambar 2 Profil Ketenagakerjaan Tahun 2014 __________________________________________________ 15
Gambar 3 Kondisi Pasar Kerja Indonesia _______________________________________________________ 16
Gambar 4 Nawa Kerja Ketenagakerjaan _______________________________________________________ 17
Gambar 5 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan _______________________________ 19
Gambar 6 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal ______________________________________________ 21
Gambar 7 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ______________________________________________ 22
Gambar 8 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan________________ 24
Gambar 9 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ______________ 26
Gambar 10 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja an Perluasan
Kesempatan Kerja ________________________________________________________________________ 28
Gambar 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja _ 29
Gambar 12 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja ______________________________________________________________________ 31
Gambar 13 Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan __________________________________________ 35
Gambar 14 Alur Kerja Biro Perencanaan_______________________________________________________ 39
Gambar 15 Alur Kerja Biro Hukum ___________________________________________________________ 40
Gambar 16 Alur Kerja Biro Keuangan _________________________________________________________ 41
Gambar 17 Alur Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian __________________________________________ 42
Gambar 18 Alur Kerja Biro Umum ____________________________________________________________ 43
Gambar 19 Alur Kerja Biro Kerjasama Luar Negeri _______________________________________________ 44
Gambar 20 Alur Kerja Pusat Humas __________________________________________________________ 45
Gambar 21 Alur Kerja Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja ___________________ 50
Gambar 22 Alur Kerja Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan _____________________________________ 51
Gambar 23 Alur Kerja Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan ______________________________ 52
Gambar 24 Alur Kerja Direktorat Bina Pemagangan______________________________________________ 53
Gambar 25 Alur Kerja Direktorat Bina Produktivitas _____________________________________________ 54
Gambar 26 Alur Kerja Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ___________________________ 60
Gambar 27 Alur Kerja Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri ______________ 61
Gambar 28 Alur Kerja Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja ____________________ 62
Gambar 29 Alur Kerja Direktorat Pengembangan Pasar Kerja ______________________________________ 63
Gambar 30 Alur Kerja Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing _______________________ 64
Gambar 31 Alur Kerja Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial _______________________________ 69
Gambar 32 Alur Kerja Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial____________________ 70

DAFTAR GAMBAR III

Gambar 33 Alur Kerja Direktorat Pengupahan __________________________________________________ 71
Gambar 34 Alur Kerja Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja _____________________________________ 72
Gambar 35 Alur Kerja Direktorat Persyaratan Kerja ______________________________________________ 73
Gambar 36 Alur Kerja Direktorat Bina Penegakan Hukum dan Ketenagakerjaan _______________________ 80
Gambar 37 Alur Kerja Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak _____________________ 81
Gambar 38 Alur Kerja Direktorat Pengawasan Norma K3 _________________________________________ 82
Gambar 39 Alur Kerja Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja_____________ 83
Gambar 40 Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja _____________________________________ 84
Gambar 41 Alur Kerja Inspektorat Jenderal ____________________________________________________ 86
Gambar 42 Alur Kerja Pusat Perencanaan Tenaga Kerja __________________________________________ 87
Gambar 43 Alur Kerja Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan __________________________________ 88
Gambar 44 Alur Kerja Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan ______________________________ 89
Gambar 45 Alur Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ____________________________________ 90
Gambar 46 Model Service Oriented Architecture (SOA)___________________________________________ 93
Gambar 47 Arsitektur Konsep Sistem Informasi Naker Terpadu ____________________________________ 94
Gambar 48 Komposisi Bahasa Pemrograman Yang Digunakan Dalam Pengembangan Aplikasi ___________ 106
Gambar 49 Komposisi Basis Data Yang Digunakan Dalam Pengembangan Aplikasi ____________________ 107
Gambar 50 Jenis Apliaksi Yang Dikembangkan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ____________ 112
Gambar 51 Topologi Jaringan Komputer Saat Ini _______________________________________________ 114
Gambar 52 Pintu Masuk Ruang Data Center___________________________________________________ 117
Gambar 53 Rak Server Data Center__________________________________________________________ 118
Gambar 54 Ruang NOC Data Center _________________________________________________________ 119
Gambar 55 Komposisi Lokasi Hosting Aplikasi _________________________________________________ 123
Gambar 56 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan __________________________ 126
Gambar 57 Profil Strategis TI_______________________________________________________________ 130
Gambar 58 Profil TI Kementerian Ketenagakerjaan _____________________________________________ 131
Gambar 59 Model Organisasi TI ____________________________________________________________ 131
Gambar 60 Struktural Fit __________________________________________________________________ 132
Gambar 61 Model Organisasi TI Kementerian Ketenagakerjaan Saat Ini _____________________________ 132
Gambar 62 Amalisa Struktur Organisasi Pusdatin_______________________________________________ 137

DAFTAR GAMBAR IV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal __________________________________ 36
Tabel 2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas __ 46
Tabel 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja ___________________________________________________________________________________ 55
Tabel 4 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja _______________________________________________________________________ 65
Tabel 5 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ___________________________________________________________ 74
Tabel 6 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Inspektorat Jenderal __________________________________ 85
Tabel 7 Daftar Aplikasi Kementerian Ketenagakerjaan____________________________________________ 97
Tabel 8 Klasifikasi Data ___________________________________________________________________ 108
Tabel 9 Daftar Perangkat di Data Center______________________________________________________ 119
Tabel 10 Unit Kerja Pengelola TI Kementerian Ketenagakerjaan ___________________________________ 134
Tabel 11 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi _________________________________________________ 140
Tabel 12 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Informasi____________________________________ 159
Tabel 13 Hasil Analisis Struktur Organisasi Pusdatin_____________________________________________ 161

DAFTAR TABEL V

1

PENDAHULUAN

okumen Kajian Pengembangan
Teknologi Informasi (TI) Kementerian
Ketenagakerjaan berisi hasil asesmen
kondisi saat ini pengembangan TI
Kementerian Ketenagakerjaan meliputi
proses bisnis, aplikasi, infrastruktur TI
dan tata kelola TI.

Pada Bab Pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang dan permasalahan terkait
pengembangan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Roadmap Pengembangan Teknologi
Informasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016 – 2020. Selain itu dalam bab ini juga
akan dijelaskan mengenai tujuan penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Teknologi
Informasi Kementerian Ketenagakerjaan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan.

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas kira-kira 13.487 pulau besar dan
kecil serta tercakup dalam 34 provinsi dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda.
Berdasarkan World Economic Forum 2013-2014, global competitiveness Index kualitas
infrastruktur jalan di Indonesia menduduki peringkat 61 dari 148 negara (Singapura peringkat
2, Malaysia peringkat 29 dan Thailand peringkat 47). Sedangkan menurut World Bank 2014,
Logistic Performance Index yang salah satunya dipengaruhi infrastruktur jalan, Indonesia pada
peringkat 53 dari 155 Negara. Hal ini berdasarkan laporan survei Logistics Performance Index
(LPI) 2014, peringkat Indonesia naik enam tingkat ke posisi 53 (di bawah Singapura di
peringkat 5, Malaysia peringkat 25, dan Thailand peringkat 35) dari sebelumnya peringkat 59
dengan persentase rata-rata 66,7%. Pada laporan 2 tahunan itu, Indonesia berhasil
meningkatkan skor rata-rata logistik dari 2,94 (2012) menjadi 3,08 (2014), sedangkan pada
survey LPI 2010 hanya mencatatkan skor rata-rata 2,76.

Berdasarkan UU Tahun 2007 Tentang Rencana Pemerintah Jangka panjang Nasional (RPJPN)
2005 – 2025, Indonesia mempunyai tantangan dalam hal mementapkan pembangunan

PENDAHULUAN 7

menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia berkualitas, serta
kemampuan IPTEK.

Sesuai buku proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2035, penduduk Indonesia pada tahun 2015
diproyeksikan mencapai 255.461.700 jiwa dengan komposisi pada pulau Jawa dan pulau
Kalimantan adalah sebesar 145.143.600 jiwa dan 15.343.000 jiwa. Jumlah penduduk tersebut
menjadi salah satu penentu kebutuhan perencanaan tenaga kerja dan merupakan tantangan
tersendiri bagi masing – masing pulau tersebut.

Pada Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, yang
ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2014, Kementerian Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi mengalami perubahan organisasi dan tata kerja sehingga bertansformasi
menjadi Kementerian Ketenagakerjaan. Sesuai dengan amanat tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan memiliki tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.

Perencanaan jangka menengah khususnya bidang ketenagakerjaan disusun sebagai dasar
untuk merumuskan rencana tahunan dan rencana anggaran. Dalam pelaksanaan rencana
jangka menengah 3 tahunan yang merupakan tahapan pemrograman untuk menyusun
keluaran jangka menengah (KPJM) adalah tahap strategis dalam rangka merumuskan
program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana jangka panjang dan kemampuan atau
kapasitas rencana yang dimiliki olhe unit-unit organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung tahap penyusunan rencana program jangka menengah 3 tahunan (KPJM)
maka diperlukan suatu sistem kerja terstruktur yang memudahkan perencana ataupun
programmer kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam menyusun KPJM yang
sesuai dengan Renstra dan mampu menjadi jembatan bagi penyusunan rencana program
tahunan.

PENDAHULUAN 8

1.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dapat didentifikasi adalah belum adanya:

1. Integrasi sistem informasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Keseragaman platform teknologi yang digunakan;
3. Jaringan komunikasi data yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan

pengembangan TI;
4. Organisasi pengelola TI dan SDM (baik jumlah maupun kompentensi) yang

sesuai dengan kebutuhan pengembangan TI;
5. Data center yang memenuhi standar;
6. Sistem pengamanan dalam komunikasi data dan jaringan yang memadai;
7. Executive Information System (EIS);
8. Arah yang jelas yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan

sistem informasi terintegrasi Kementerian Ketenagakerjaan.

1.3 Tujuan

Roadmap yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan maupun kegiatan
pendukungnya.

Tujuan penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Teknologi Informasi adalah sebagai
berikut:

1. Hasil asesmen kondisi pengembangan TI saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
yang meliputi proses bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi
informasi/infrastruktur TI, dan Manajemen dan Organisasi TI;

2. Sebagai dasar dalam menyusun dokumen Roadmap Pengembangan TI selama
lima tahun kedepan;

3. Hasil analisis kebutuhan TI berdasarkan Rencana Strategis Kementerian
Ketenagakerjaan 2015 – 2019.

PENDAHULUAN 9

1.4 Metodologi

Metodologi pelaksanaan pekerjaan mendeskripsikan serangkaian kegiatan yang memiliki
korelasi dan luaran yang jelas dan terukur. Metodologi merupakan penerapan pendekatan
dan prinsip-prinsip dasar perencanaan yang dipergunakan. Berikut metodologi yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Roadmap Pengembangan Teknologi
Informasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Gambar 1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Metodologi pada gambar di atas dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

1.4.1 Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan mencakup:
1. Menyusun jadwal detail rencana kerja;
2. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil tim ahli dan
pendukung;
3. Melakukan workshop dengan internal user, dalam hal ini adalah pihak Pusat
Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Ketenagakerjaan untuk
menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Roadmap

PENDAHULUAN 10

Pengembangan Teknologi Informasi Kementerian Ketenagakerjaan melalui
pendekatan penggunaan framework, metodologi penyelesaian pekerjaan, dan
jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.

1.4.2 Asesmen Terhadap Kondisi Saat Ini

Kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap kondisi saat ini mencakup:
1. Business Architecture Layer
Assessment terhadap arsitektur bisnis dan proses kerja yang terkait, antara
lain:
 Pola hubungan proses kerja internal organisasi;
 Pola hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 Pola hubungan dengan masyarakat umum dan pihak-pihak lain.
Hasil Assessment diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh
mengenai arsitektur bisnis dan proses kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan.
2. Information System Architecture Layer
Assessment juga dilakukan terhadap arsitektur sistem informasi yang ada saat
ini, dan evaluasi apakah masih mampu memenuhi kebutuhan atau perlu perlu
disempurnakan. Pada aspek ini dipotret apa dan bagaimana sistem informasi
yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Information Technology Architecture Layer
Pada layer teknologi informasi, fokus assesmen adalah penggunaan teknologi
yang ada saat ini guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Ketenagakerjaan. Teknologi yang dimaksud terutama terkait
dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan
komunikasi data yang dipergunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saat
ini.
4. IS/IT Management & Organization
Komponen kunci lain dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan adalah pengelolaan sistem/teknologi
informasi, pengorganisasian, serta sumber daya manusia TI. Assessment

PENDAHULUAN 11

terhadap komponen ini berusaha memperoleh gambaran nyata yang ada pada
saat ini.

1.4.3 Perancangan Arsitektur Sistem Masa Depan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan sistem informasi serta perkembangan teknologi
dan pelayanan publik, hampir dapat dipastikan perlunya arsitektur ideal yang mampu
memenuhi kebutuhan tersebut.

Perancangan arsitektur sistem mencakup:
1. Analisis terhadap arsitektur bisnis dan proses kerja (terdapat potensi perubahan
proses kerja);
2. Analisis terhadap arsitektur informasi (diagramatik alur informasi);
3. Analisis terhadap arsitektur sistem informasi;
4. Analisis terhadap arsitektur teknologi;
5. Analisis terhadap model layanan & operasi;
6. Analisis terhadap pengelolaan keamanan informasi;
7. serta kebijakan, manajemen dan organisasi TI.

Perancangan arsitektur sistem ini selain merujuk pada perkembangan teknologi & pelayanan
publik, juga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi & misi serta
arah strategi dan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagaimana digambarkan pada
diagram metodologi pelaksanaan pekerjaan, perancangan arsitektur ini dituangkan sebagai
Business Architecture Layer, Information System Architecture Layer, Information Technology
Architecture Layer, serta IS/IT Management & Organization.

1.4.4 Analisa Kesenjangan (Gap Analysis) Dan Penyusunan Roadmap

Hasil-hasil Assessment dan evaluasi terhadap kondisi saat ini selanjutnya dipetakan pada
Rancangan Arsitektur Sistem Masa Depan (ideal). Proses ini disebut analisis kesenjangan yang
menilai seberapa besar kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang
dibutuhkan. Analisis kesenjangan dapat menggunakan standar dan best practices yang umum
pada industri TI (salah satunya COBIT).

Penyusunan Roadmap mendeskripsikan tahapan transisi yang direkomendasikan dalam
mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sebagaimana dinyatakan pada Kerangka Acuan Kerja

PENDAHULUAN 12

2

TENTANG KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

emahaman tentang organisasi dalam hal ini yaitu Kementerian Ketenagakerjaan
merupakan langkah awal dalam proses asesmen. Pemahaman mengenai organisasi
Kementerian Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mempelajari gambaran umum kondisi
organisasi sebagai bekal dalam pelaksanaan asesmen lebih lanjut. Proses pemahaman awal
ini antara lain meliputi pemahaman tentang tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Ketenagakerjaan, arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, dan organisasi Kementerian
Ketenagakerjaan.

Adapun pelaksanaan pemahaman awal ini dilakukan dengan mempelajari dokumen –
dokumen terkait seperti dokumen Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan
dokumen peraturan tentang Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan.

2.1 Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara umum, dalam gambar 2 di bawah ini. Dapat terlihat
bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 121,87 Juta orang. Dari
total angkatan kerja tersebut, sekitar 94,06 % (114,63 Juta orang) adalah penduduk yang
bekerja dan sekitar 5,94% (7,24 Juta orang) adalah pengangguran.

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 14

Gambar 2 Profil Ketenagakerjaan Tahun 20141

Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja pada sektor
pertanian (34%), sektor perdagangan (21,66 %), dan sektor jasa kemasyarakatan (16,07 %).
Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, sekitar 68,80 % bekerja ≥35 jam/minggu.
Sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang berpendidikan SMA (20,79 %),
SMP (7,15 %), dan < SD (3,04 %).

2.2 Kondisi Pasar Kerja Indonesia

Pasar kerja di Indonesia masih dalam kondisi kelebihan tenaga kerja (labor surplus economy),
walaupun pertambahan lapangan kerja selama periode 2009–2014 lebih banyak dibanding
pertambahan angkatan kerja. Di samping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di
Indonesia ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan
kerja relatif masih rendah. Angkatan kerja yang menganggur juga didominasi oleh penganggur
berpendidikan rendah dan menengah. Kondisi pasar kerja tersebut diperberat dengan
banyaknya setengah pengangguran. Dengan kondisi pasar kerja dan kualitas tenaga kerja
seperti tersebut pada gambar 3, ditambah dengan pelatihan kerja yang belum meng-cover
seluruh angkatan kerja, maka tidaklah mengherankan jika produktivitas tenaga kerja

1 Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015 – 2019 15

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Indonesia secara makro relatih masih rendah, terutama bila dibanding dengan Thailand,
Malaysia dan Singapura.

Gambar 3 Kondisi Pasar Kerja Indonesia2

Masalah yang tidak kalah penting dalam pasar kerja adalah mentransformasikan struktur
pendidikan tenaga kerja yang masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan maksimal SD
dan SMP ke pendidikan yang lebih tinggi serta pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi. Selain
itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih
kredibel, mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (linked and match).

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan
mendukung agenda, sasaran dan arah pembangunan nasional, pembangunan bidang

2 Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2015 - 2019 16

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, seperti
terlihat pada gambar 4, maka dirumuskan 9 (sembilan) afenda prioritas pembangunan bidang
ketenagakerjaan yang disebut dengan NAWA KERJA KETENAGA KERJAAN, yaitu :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Gambar 4 Nawa Kerja Ketenagakerjaan

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabatkan sebagai berikut
:

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar
tenaga kerja;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 17

2. Peningktan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim

ketenagakerjaan;
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia

usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta

perencanaan dan pengembangan).

2.4 Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, organisasi Kementerian
Ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.4.1 Tugas

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.

2.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Ketenagakerjaan
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya
saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta
keselamatan dan kesehatan kerja;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisas di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan;

3. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Ketenagakerjaan;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 18

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;

6. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

7. Pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang
ketenagakerjaan.

2.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 5 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan

Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 19

4. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja;

6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
9. Staf Ahli Bidang Kerjasama Intemasional;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
11. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

2.4.3.1 Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan
fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian

Ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut :

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 20

Gambar 6 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Keuangan;
3. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
4. Biro Hukum;
5. Biro Umum;
6. Biro Kerja Sarna Luar Negeri; dan
7. Biro Hubungan Masyarakat.

2.4.3.2 Inspektorat Jenderal pengawasan intern di
lnspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lnspektorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 21

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Gambar 7 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal 22

Inspektorat Jenderal terdiri atas :
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III; dan
5. Inspektorat IV.

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2.4.3.3 Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan perencanaan tenaga kerja, pengelolaan data dan informasi,
pengembangan sistem informatika, serta penelitian dan pengembangan di bidang
ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perencanaan tenaga kerja,
pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem informatika, serta
penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan;

2. Pelaksanaan penyediaan data perencanaan tenaga kerja, pengelolaan data dan
informasi, pengembangan sistem informatika, serta penelitian dan
pengembangan di bidang ketenagakerjaan;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja,
pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem informatika, serta
penelitian dan pengembangan di bidang Ketenagakerjaan;

4. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan adalah sebagai
berikut :

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 23

Gambar 8 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan;
3. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan; dan
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

2.4.3.4 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing
tenaga kerja dan produktivitas .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 24

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan
kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan , pemagangan,
dan produktivitas;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan
peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi
kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan
tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi
dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan , instruktur dan tenaga pelatihan,
pemagangan, dan produktivitas;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan
pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan,
pemagangan dan produktivitas;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah sebagai
berikut :

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 25

Gambar 9 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja;
3. Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan;
4. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
5. Direktorat Bina Pemagangan; dan
6. Direktorat Bina Produktivitas.

2.4.3.5 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan
Kesempatan Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan
fungsi:

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 26

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan,
pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga
kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja,
serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidan g informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan,
pengembangan bursa kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja,
serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi pasar
kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan
dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja
asing;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pasar kerja dan
bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan
perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja
asing;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja dan
bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan
perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan
perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja
asing;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 27

Gambar 10 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja an Perluasan Kesempatan
Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pengembangan Pasar Kerja;
3. Direktorat Penemp atan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
4. Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
5. Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesernpatan Kerja; dan
6. Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2.4.3.6 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan
sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 28

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, kelembagaan dan kerja
sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan
kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama
hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja,
pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama
hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan,
jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan
industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.selisihan hubungan
industrial;

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
adalah sebagai berikut :

Gambar 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 29

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Persyaratan Kerja;
3. Direktorat Pengupahan;
4. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sarna Hubungan Industrial; dan
6. Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2.4.3.7 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan
fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial
tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan
kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerjaan dan bina
keselamatan dan kesehatan kerja;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial
tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan
kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerjaan dan bina
keselamatan dan kesehatan kerja;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan
norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan
anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan
hukum ketenagakerjaan dan bina keselamatan dan kesehatan kerja;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 30

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan norma kerja

dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma

keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum

ketenagakerjaan dan bina keselamatan dan kesehatan kerja;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja dan

jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan

penegakan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina

hukum ketenagakerjaan dan bina keselamatan dan kesehatan kerja;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut :

Gambar 12 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak;

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 31

4. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan; dan
6. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 32

3

BISNIS PROSES KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

emahaman terhadap proses bisnis
merupakan salah satu fondasi dalam
mendefinisikan arah pengembangan TI
dalam lima tahun ke depan. Dengan
memahami proses bisnis, dapat
diidentifikasi kebutuhan dukungan TI
untuk otomasi dan integrasi proses bisnis
untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi, dan akuntabilitas organisasi.
Pendekatan pemahaman terhadap proses bisnis Kementerian Kementerian dilakukan
menggunakan teknik alur kerja.

3.1 Gambaran Umum Proses Kementerian Ketenagakerjaan

Bisnis proses Kementerian Ketenagakerjaan berlandaskan kepada model makro pendekatan
Ketenagakerjaan (proses pra-employment, during employment, post-employment) dan
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Unit kerja yang melaksanakan fungsi pendukung
melakukan pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) pada
keseluruhan proses di dalam model makro pendekatan ketenagakerjaan tersebut. Dengan
demikian, fungsi pendukung merupakan fondasi bagi perwujudan pelayanan
Ketenagakerjaan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun Bisnis Proses
Kementerian Ketenagakerjaan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Selain itu akan dilakukan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis
beban kerja terhadap seluruh jabatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 34

Gambar 13 Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan

3.2 Alur Kerja Bisnis Proses Organisasi

Adapun secara lebih detail mengenai bisnis proses Kementerian Ketenagakerjaan dapat
dilihat pada gambar alur kerja masing – masing unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan.

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 35

3.2.1 Sekretariat Jenderal

Berikut ini adalah alur kerja unit – unit kerja di bawah Sekretariat Jender

Tabel 1 Tugas dan Fungsi Unit Ke

NO NAMA UNIT TUGAS

1 Biro Perencanaan Melaksanan Koordinasi dan penyususan program,
anggaran, pemantauan, dan evaluasi serta penyus

2 Biro Keuangan Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan admini
dan penyusunan laporan keuangan dan penatausa
milik negara di lingkungan kementerian

3 Biro Organisasi Melaksanakan penataan organisasi, tata laksana d
dan Kepegawaian birokrasi, dan kepegawaian

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ral berdasarkan tugas dan fungsinya.

erja Eselon II Sekretariat Jenderal

FUNGSI

, rencana dan a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
sunan laporan umum kementrian

istrasi keuangan b. Penyiapan koordinasi penyusunan serta perubahan
ahaan barang program dan anggararan kementrian

dan reformasi c. Penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan
pengendalian pelaksanaan program dan anggaran
kementerian

d. Penyiapan koordinasi evaluasi dan penyusunan
laporan dan pelaksanaan progran dan anggaran serta
akuntabilitas kinerja kementerian

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro

a. Penyiapan pengelolaan administrasi keuangan
b. Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pengelolaan serta pelaporan Penerimaan Negara
Bukan Pajak
c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan dan
pedoman pengelolaan keuangan dan barang milik
negara
d. Penyiapan bahan penatausahaan kerugin negara
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro
a. Penyiapan penataan organisasi

36

NO NAMA UNIT TUGAS

4 Biro Hukum Melaksanakan koordinasi, penelaahan dan peranc
peraturan perundang-undangan, penelahaan dan
konvensi internasional, advokasi, dokumentasi dan
hukum

5 Biro Umum Melakukan urusan administrasi rumah tangga. Lay
pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelola
prasarana, ketatausahaan pimpinan, serta pengelo
dan kearsipan kementerian

6 Biro Kerja Sama Melaksanakan koordinasi, fasilitasi hubungan, dan
Luar Negeri kerja sama bilateral dan administrasi kerja sama lu
sama regional, dan kerja sama multilateral.

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

cangan b. Penyiapan penataan tata laksana dan reformasi
evaluasi birokrasi
n informasi
c. Penyiapan kepegawaian
yanan a. d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

aan sarana danb. Biro
a. Penyiapan koordinasi penyusunan dan penelaahan
olaan persuratacn.
rancangan peraturan perundang-undangan
d. b. Penyiapan pemberian konsultasi dan pertimbangan
e.
hukum, dan dokumentasi dan informasi hukum
n pelaksanaan c. Penyiapan penelahaan dan evaluasi konvensi
uar negeri, kerja
internasional
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Biro
Pengelolaan kerumahtanggan kementerian
Pengelolaan sara dan prasarana kementerian
Pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah
Pengelolaan dokumen dan arsip kementeriaan
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro
a. Penyiapan dan fasilitasi hubungan luar negeri
b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama
bilateral dan administrasi kerja sama luar negeri
c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama
regional
d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kerja sama
multilateral
e. Pelaksanaan tata usaha Biro

37

NO NAMA UNIT TUGAS

7 Biro Hubungan Melaksanakan penyiapan koordinasi urusan hubun
Masyarakat masyarakat, kerja sama antar lembaga, koordinasi
serta pelayanan informasi publik.

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ngan FUNGSI
i kehumasan
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan
bidang hubungan masyarakat melalui analisis
pendapat umum, pemberitaan media massa dan
media sosial

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan
bidang hubungan dan kerja sama antar lembaga di
pusat dan daerah

c. Pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui
layanan informasi dan pengaduan, publikasi,
dokumentasi dan perpustakaan

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Biro

38

3.2.1.1 Biro Perencanaan

Gambar 14 Alur Kerj
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ja Biro Perencanaan

39

3.2.1.2 Biro Hukum

Gambar 15 Alur K

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kerja Biro Hukum

40

3.2.1.3 Biro Keuangan

Gambar 16 Alur Ke
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

erja Biro Keuangan

41

3.2.1.4 Biro Organisasi dan Kepegawaian

Gambar 17 Alur Kerja Biro O
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Organisasi dan Kepegawaian

42