Buku Kajian TI Kemnaker - Final v 1.3.

Dorongan Utama: Dorongan Utama:

· memudahkan dalam pengendalian · meningkatkan otonomi unit
· membangun keselarasan inisiatif di · kebutuhan tanggapan yang cepat

dalam suatu organisasi besar dan fleksibel
· cara pandang tunggal pada · karakteristik unit yang berbeda

terhadap suatu obyek

Sentralisasi Desentralisasi

Kelebihan Kelebihan

· lebih mudah diterapkan untuk lintas · lebih cepat dalam membuat keputusan
unit · lebih fokus pada penyelarasan

· kemampuan untuk menggerakkan operasional unit
secara massal (skala luas) · pengetahuan dan pemahaman urusan

· mobilitas karir lintas unit unit lebih baik

Keterbatasan Keterbatasan

· sulit mengakomodir karakteristik · lebih sulit untuk menerapkan
dan perubahan cepat yang terjadi arsitektur bersama
di masing-masing uni

Gambar 60 Struktural Fit

Bergantung pada pandangan mengenai kebutuhan organisasi dan kondisi lingkungan yang
ada, salah satu dari empat model berikut dapat diterapkan. Akan tetapi, beberapa model
tampaknya lebih dapat diterima karena kemampuannya dalam menyeimbangkan kelebihan
dan kekurangan, baik dari manajemen sentralisasi maupun manajemen desentralisasi.

Kondisi model organisasi TIK Kementerian Ketenagakerjaan saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 61 Model Organisasi TI Kementerian Ketenagakerjaan Saat Ini 132
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Model organisasi TI saat ini adalah Dekonsolidasi Sumberdaya dan Sentralisasi Kendali
(Dekonsolidasi-Sentralisasi), yaitu pusat hanya membuat kebijakan dan standar TI; Unit Kerja
memegang sumberdaya, pelaksanaan dan pengendalian TIK di masing-masing unit kerjanya.

AKTIVITAS UTAMA HASIL ASESMEN PENANGGUNG
Kebijakan & JAWAB
Standar Pernah menyusun Kebijaka Tata Kelola TIK tahun
2010, yaitu Permenakertrans No. 10/MEN- Pusat Data dan
Perencanaan SJ/VII/2010 tentang e-Government di Informasi
Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketenagakerjaan
Hanya Pusdatin Ketenagakerjaan yang memiliki
Operasional kewenangan mnyusun kebijakan teknis Setiap Unit kerja
pengembangan sistem TIK di Kementerian.
Pengendalian Setiap Unit Eselon I memiliki kewenangan Setiap Unit Kerja
menyusun anggaran kerja terkait dengan TIK.
Oleh karenanya, banyak ditemukan inisiatif TIK Setiap Unit Kerja
yang duplikasi dan terkotak-kotak sistemnya.
Setiap Unit Kerja atau Organisasi boleh Setiap Unit Kerja
mengembangkan TIK sendiri-sendiri.
Karenanya, ditemukan Sistem Informasi yang
dibangun tidak standar dan memiliki platform
dan format data yang beragam sehingga sulit
diintegrasikan.
Operasional masih dapat dilakukan masing-
masing unit kerja. Karenanya masng banyak
aplikasi yang berbasis web masih belum
menggunakan domain Kemenaker dan masih
hosting di luar Data Center Pusdatin,
Fungsi pengendalian belum berjalan efektif hal ini
karena kebijakan dan aturan TIK belum
diterapkan.

Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pengelolaan data dan inforrnasi, dan pengembangan sistem informatika di bidang
ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, 27 April 2015).

Unit Kerja Pengelola TIK di unit-unit Eselon I berfungsi mengelola data dan informasi di
lingkungan masing-masing unit Eselon I.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 133

Tabel 10 Unit Kerja Pengelola TI Kementerian Ketenagakerjaan

6.4 Kajian Fungsi Tata Kelola TI

Siklus hidup TI (IT Life Cycle) adalah proses-proses yang merupakan rantaian siklus TIK yang
terintegrasi, yang meliputi aktivitas-aktivitas utama TI, yaitu dari perencanaan strategi,
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, proses proyek dan pengembangan, operasional,
kendali risiko, dan dukungan kelembagaan agar seluruh proses berjalan efektif dan efisien.
Aliran siklus hidup TI ini digambarkan di bawah ini.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 134

Tahapan-tahapan pengelolaan TIK berdasrkan siklus hidup TI dapat dijabarkan sebagai
berikut:

· Tahap Penyusunan Strategis (Strategy)

Diawali dengan penyusunan rencana strategis pengembangan TI berdasarkan kebutuhan
bisnis/oragnisasi dan tren teknologi ke depan. Perencanaan TI harus sejalan dengan
perencanaan bisnis organisasi ke depan. Pada fase ini ditentukan program-program kegiatan
dan anggarannya.

· Tahap Pengembangan (Development)

Tahap ini adalah tahap pengelolaan dan pengimplementasian program kegiatan (proyek-
proyek) TI yang sudah dibuat program kerjanya. Sistem baru yang dikembangkan dan
diimplementasikan, maka nantinya akan diserahterimakan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap
operasional atau produksi.

· Tahap Operasional (Operation)
Setelah sistem informasi dikembangkan dan diuji, kemudian sistem informasi ini
diimplementasikan dan difungsikan untuk memberikan layanan-layanan TI kepada

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 135

penggunanya. Selama masa operasionalnya, kemungkinan akan muncul kebutuhan-
kebutuhan baru yang ingin meningkatkan kemampuan sistem agar bisa memenuhi
kebutuhan operasional yang semakin meningkat dan bertambah. Kebutuhan akan
peningkatan ini menjadikan masukan pada tahap perencanaan kegiatan selanjutnya
(continuous improvement).

· Dukungan Organisasi (Institution Support)

Agar seluruh proses-proses pada tahapan di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar
sesuai dengan yang diharapkan maka dibutuhkan sumber daya TI untuk mendukung
pelaksanaan ini, yaitu dukungan biaya, SDM, infrastruktur, sistem, alat kerja dan sumber
daya TI lain yang dibutuhkan. Karenanya dibutuhkan pengelolaan sumber daya internal TI.

· Pengendalian Risiko (Risk Control)

Keseluruhan penyelenggaraan sistem informasi perlu dipantau pengendaliannya terhadap
risiko yang mungkin terjadi terkait dengan penerapan sistem informasi. Pengendalian atau
audit TI harus dilakukan secara periodik. Hal ini penting untuk memastikan seluruh risiko
yang ada sudah diletakan kontrol/kendali yang sesuai. Kendali risiko dapat dilakukan secara
internal dalam organisasi TI dalam rangka sosialisasi dan edukasi, namun dapat dilakukan
oleh pihak di luar organisasi TI, seperti Inspektorat Jenderal atau audit internal, dan jika
diperlukan dapat melibatkan pihak lain atau pihak ketiga.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 136

Gambar 62 Amalisa Struktur Organisasi Pusdatin

Berdasarkan klasifikasi kategori aktivitas TI (strategi, investasi/proyek, operasional, dukungan
institusi, dan kendali risiko), maka struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
(Pusdatin) berdasarkan tugas fungsi dan tanggung jawab jabatannya masih terjadi tumpang-tindih
antara peran-peran yang ada. Misal peran Pengembangan dan Operasional masih digabung dalam
unit organisasi. Belum ada pembagian tugas yang jelas dan terpisah. Hal ini perlu dipisahkan agar
tidak terjadi konflik kepentingan dan terdapat batasan tanggung jawab yang jelas untuk masing-
masing peran, sehingga mudah untuk diukur dan dipertanggungjawabkan.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 137

7

ANALISIS KEBUTUHAN

nalisis kebutuhan TI untuk
mengetahui kebutuhan organisasi
terhadap pengembangan TI yang
sesuai dengan rencana kerja
organisasi selama lima tahun ke
depan. Analisis dilakukan dengan
teknik Business-IT Alignment dan
pendefinisian Information System
Needs (IS Needs) yaitu menterjemahkan kebutuhan TI organisasi dari sasaran, dan program
kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang tertera dalam Dokumen Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan hasil asesmen yang sudah
dilakukan.
Untuk melakukan analisis infrastruktur TI menggunakan hasil analisis kebutuhan aplikasi
sebagai acuannya, dimana infrastruktur TI harus mampu mendukung layanan aplikasi yang
ada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sedangkan untuk analisis kebutuhan organisasi TI dilakukan berdasarkan klasifikasi kategori
aktivitas TI (strategi, investasi/proyek, operasional, dukungan institusi, dan kendali risiko).

ANALISIS KEBUTUHAN 139

7.1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

Pendefinisian kebutuhan Sistem Informasi diterjemahkan berdasarkan an
sebagaiman tertera dalam dokumen Renstra Kementerian Ketenagakerj

Tabel 11 Analisis Kebut

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA

Kegiatan 1: Pengembangan Tersusunnya standar Kompetensi Jum
Standarisasi kompetensi kerja Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
dan pelatihan kerja Jum
Terlaksananya Pelatihan Berbasis Jum
Kompetensi Jum
pela

Jum
serti

Partisipasi Indonesia Pada Ajang Jum
Kompetisi Keterampilan Se-Asean Indo
dan Worldskill tingk

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

Kegiatan 2: Peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana Jum
Kapasitas Kelembagaan pelatihan sara
Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Jum
sara
Jum

Peningkatan Tata Kelola Jum
Kelembagaan ditin

ANALISIS KEBUTUHAN

nalisis terhadap indikator setiap unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan
jaan, sebagai berikut :

tuhan Sistem Informasi KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
INDIKATOR KINERJA

mlah SKK yang ditetapkan E-Office modul manajemen
dokumen
mlah Program PBK yang ditetapkan SI Pelatihan Berbasis Kompetensi
mlah Program PBK yang diterapkan SI Pelatihan Berbasis Kompetensi
mlah tenaga kerja yang mendapat SI Pelatihan Berbasis Kompetensi
atihan berbasis kompetensi
mlah lulusan pelatihan yang mendapat SI Pelatihan Berbasis Kompetensi

ifikat kompetensi
mlah kejuruan yang diikuti oleh
onesia Pada Kompetisi Keterampilan

kat regional ASEAN

mlah BLK Pemerintah yang ditingkatkan SIM Lembaga Pelatihan
ana dan prasarana pelatihannya
SIM Lembaga Pelatihan
mlah UPTB BLK yang ditingkatkan
ananya melalui PHLN SIM Lembaga Pelatihan
mlah LPSA yang ditingkatkan sarananya SIM Lembaga Pelatihan

mlah lembaga pelatihan yang
ngkatkan mutu pengelolaannya

140

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Pengembangan Kerja Jum
tera
DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN Jum
men
Kegiatan 3: Peningkatan Meningkatnya kompetensi instruktur pela

Instruktur dan tenaga dan tenaga kepelatihan Jum
ditin
Kepelatihan Jum
ditin
DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN Jum
ditin
Kegiatan 4: Pengembangan Meningkatnya penyelenggaraan Jum
serti
dan Peningkatan pemagangan dalam dan luar negeri
Jum
Penyelenggaraan pem
Jum
Pemagangan Dalam dan Luar pem
Jum
Negeri pem
Jum
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP) pem
Jum
luar
Jum
men

Jum

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah lembaga pelatihan yang
akreditasi SIM Lembaga Pelatihan
mlah perusahaan/industri/institusi yang
njalin kerjasama dengan lembaga SIM Kerjasama
atihan

mlah Instruktur pemerintah yang SIM Instruktur dan Tenaga
ngkatkan kompetensinya Pelatihan

mlah Instruktur swasta yang SIM Instruktur dan Tenaga
ngkatkan Kompetensinya Pelatihan

mlah Instruktur Pelatih yang SIM Instruktur dan Tenaga
ngkatkan Kompetensinya Pelatihan

mlah Instruktur yang mendapat SIM Instruktur dan Tenaga
ifikat Kompetensi Pelatihan

mlah peserta yang mengikuti SIM Pemagangan
magangan dalam negeri SIM Pemagangan
mlah peserta yang mengikuti SIM Pemagangan
magangan mandiri SIM Pemagangan
mlah perusahaan yang melaksanakan SIM Pemagangan
magangan dalam negeri SIM Pemagangan
mlah peserta yang mengikuti
magangan luar negeri
mlah penyelenggara pemagangan

negeri

mlah lulusan pemagangan yang
ndapat sertifikat kompetensi

mlah LSP terlisensi SIM Sertifikasi Kompetensi Profesi

141

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 5: Pengembangan Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Jum
Sistem dan Pelaksanaan Kerja Jum
Sertifikasi Kompetensi Profesi KKN
Jum
DIREKTORAT BINA PRODUKTIVITAS kom
Jum
Kegiatan 6 : Pengembangan Meningkatnya produktivitas Reco
diter
dan Peningkatan tenaga kerja dan
Jum
Produktivitas perusahaan/lembaga prod
Jum
men

Jum
yang

Jum
peni

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODU

Kegiatan 7 : Dukungan Terlaksananya pelayanan Jum

Manajemen dan Dukungan administrasi peng

Teknis Lainnya Ditjen dan teknis kepada satuan kerja di pela

Binalattas lingkungan Ditjen Binalattas Jum

keua

kete

Jum
kepe

Jum
pela

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah tenaga kerja yang disertifikasi
mlah skema sertifikasi kualifikasi SIM Sertifikasi Kompetensi Profesi
NI dan Okupasi SIM Sertifikasi Kompetensi Profesi
mlah asesor yang ditingkatkan
mpetensinya SIM Sertifikasi Kompetensi Profesi
mlah kualifikasi Mutual
E-Office
ognition Arrangement (MRA) yang
rapkan SIM Produktivitas

mlah tenaga kerja yang meningkat SIM Produktivitas
duktivitasnya
SIM Produktivitas
mlah perusahaan/lembaga yang
ningkat produktivitasnya SIM Produktivitas
mlah tenaga ahli/kader produktivitas
g kompeten SI Monitoring dan Evaluasi
mlah institusi yang menjadi jejaring Binalattas
ingkatan produktivitasnya
UKTIVITAS SI Monitoring dan Evaluasi
mlah dokumen perencanaan, Kementerian
ganggaran dan evaluasi SIM Keuangan
aksanaan program yang disusun SI Bimtek
SIM Kepegawaian
mlah pengelolaan dan laporan SIM Kerjasama
angan yang sesuai dengan E-Office
entuan yang berlaku

mlah pembinaan dan pengelolaan
egawaian

mlah dokumen kerjasama bidang
atihan dan produktivitas

142

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Jum
unda
yang
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PER

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA

Kegiatan 1: Pengembangan Peningkatan jumlah wirausaha Jum
model dan inkubasi bisnis melalui inkubasi bisnis dan Kerj
perluasan kesempatan kerja tersedianya model perluasan Jum
kesempatan kerja Bisn

Jum
dan
Peny

DIREKTORAT PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Kegiatan 2: Penempatan Terpenuhinya kebutuhan Jum
Tenaga Kerja dalam Negeri masyarakat untuk mendapatkan Pela
layanan penempatan kerja di dalam
negeri Jum
Kerj
Anta
(AKL
Tena

Jum
Peng

Terwujudnya Bursa Kerja yang Jum
melayani masyarakat Kerj
dan
Jum
Kabu
Stan

DIREKTORAT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEG

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah bahan peraturan perundangan
angan SJDIH
g disusun E-Office
RLUASAN KESEMPATAN KERJA

mlah Model Perluasan Kesempatan Sistem Informasi Perluasan
ja di 4 sektor Kesempatan Kerja (SIPKK)

mlah Pengembangan Tenant Inkubasi SIM Kerjasama
nis Perluasan Kesempatan Kerja

mlah Kerjasama dalam Pengembangan
Perluasan Kesempatan Kerja serta
yebaran Informasi

mlah Fasilitasi Peningkatan Mekanisme SIM Bursa Kerja
ayanan Penempatan Tenaga Kerja SIM Bursa Kerja

mlah Fasilitasi Penempatan Tenaga SIM Bursa Kerja
ja melalui Mekanisme Antar Kerja SIM Bursa Kerja
ar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal SIM Bursa Kerja
L), dan Kelembagaan Penempatan
aga Kerja

mlah Peningkatan Pemberdayaan
gantar Kerja / Petugas Antar Kerja

mlah Fasilitasi Penempatan Tenaga
ja (Muda, Wanita, Penyandang Cacat,
Lanjut Usia)

mlah bursa kerja Provinsi dan
upaten/ Kota yang sesuai dengan
ndar Pelayanan Penempatan
GERI

143

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Jum
Terwujudnya mekanisme rekrutmen peke
Kegiatan 3: Pembinaan dan penempatan yang melindungi Jum
Penempatan dan pekerja migran TKLN
Perlindungan TKI Luar Negeri
Terjaminnya hak dan keselamatan Jum
pekerja migran dan Terwujudnya Jum
mekanisme rekrutmen dan Kele
penempatan yang melindungi
pekerja migran Jum
Tersedianya regulasi yang memberi Dala
perlindungan bagi pekerja migran dan
Ters
Meningkatnya peran daerah dalam pene
pelayanan informasi pasar kerja dan Mem
pelayanan rekrutmen calon pekerja pela
migran
Ama
Tersedianya program pelatihan atur
investasi usaha mikro bagi pekerja Mer
kese
tuju
Jum
pela
sosia
pros
kant
Jum
kem
pers

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah atase yang memberi perlindungan
erja migran SI Tenaga Kerja Luar Negeri

mlah Fasilitasi Pelayanan Penempatan SI Tenaga Kerja Luar Negeri
N Berdasarkan Okupasi
SI Tenaga Kerja Luar Negeri
mlah Fasilitasi Perlindungan TKLN SI Tenaga Kerja Luar Negeri
mlah Layanan Perizinan dan Pembinaan
embagaan dan Penunjangnya SIM Kerjasama

mlah Fasilitasi Kerjasama Internasional
am Rangka Penguatan Penempatan
Perlindungan TKI
susunnya grand design mekanisme
empatan pekerja migran dan
mperbaiki tata kelola kelembagaan
ayanan pekerja migran

andemen UU 39/2004 dan menyusun SI Tenaga Kerja Luar Negeri
ran turunannya SI Tenaga Kerja Luar Negeri
revisi dan menyepakati nota
epakatan bilateral dengan negara
uan
mlah dinas kabupaten/kota memberi
ayanan pekerja migran, melakukan
alisasi pemilihan pekerjaan dan
sedur bekerja di luar negeri di daerah
tong pekerja migran
mlah negara tujuan yang memiliki pola
mitraan penyelenggaraan pelatihan
siapan kepulangan

144

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

migran di Timur Tengah, Hongkong Jum

dan Taiwan inve

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Kegiatan 4: Pengembangan Terwujudnya peningkatan perluasan Jum
dan Peningkatan Perluasan kesempatan kerja melalui padat mela
Kesempatan Kerja karya dan wirausaha
Jum
mela

Jum
men

Terlaksananya pendampingan bagi Jum
kelompok wirausaha baru pend

Jum
mas

Terfasilitasinya kebutuhan Ters
masyarakat untuk berwirausaha

Jum
dibe

Ters
pela
(pro
pela

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR KERJA

Kegiatan 5: Peningkatan Terwujudnya integrasi sistem Jum
Pengembangan Pasar Kerja Informasi Pasar Kerja Khus
Pasa
(info

Jum
dala

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah lokasi penyelenggaraan pelatihan
estasi usaha mikro (exit program) SI Tenaga Kerja Luar Negeri

mlah tenaga kerja yang diberdayakan Sistem Informasi Perluasan
alui kegiatan padat karya Kesempatan Kerja (SIPKK)

mlah tenaga kerja yang diberdayakan Sistem Informasi Perluasan
alui kegiatan wirausaha baru Kesempatan Kerja (SIPKK)

mlah pelaku usaha produktif yang Sistem Informasi Perluasan
nerapkan TTG Kesempatan Kerja (SIPKK)
mlah tenaga kerja sukarela sebagai
damping (TKPMP) Sistem Informasi Perluasan
mlah tenaga fasilitator pemberdayaan Kesempatan Kerja (SIPKK)
syarakat
susunnya database wirausaha Sistem Informasi Perluasan
Kesempatan Kerja (SIPKK)
mlah calon wirausaha yang
erdayakan Sistem Informasi Perluasan
susunnya mekanisme perekrutan dan Kesempatan Kerja (SIPKK)
atihan wirausaha melalui BLKK
osedur operasi standar) dan Sistem Informasi Perluasan
aksanaan uji coba di lokasi Kesempatan Kerja (SIPKK)

Sistem Informasi Perluasan
Kesempatan Kerja (SIPKK)

mlah Bursa Kerja Swasta, Bursa Kerja SIM Bursa Kerja
sus yang terintegrasi dengan Informasi SIM Bursa Kerja
ar Tenaga Kerja Nasional
okerja.depnakertrans.go.id)

mlah sektor dan wilayah pasar kerja
am dan luar negeri yang dianalisis

145

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Meningkatnya pekerja migran yang Jum
memiliki keterampilan dan keahlian dike
yang sesuai dengan kebutuhan pasar Jum
Bimb
Tersedianya data persediaan dan Jum
permintaan per sektor sesuai potensi anal
daerah men
calo
Terwujudnya mekanisme Jum
perm
perlindungan bagi tenaga kerja kabu
Jum
domestik/lokal secara proporsional tena
pene
dalam menghadapi era keterbukaan Ters
sekt
pasar
Jum
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TKA
Fasil
Kegiatan 6 : Peningkatan Terlaksananya pelayanan yang Jum
Tena
Pengendalian Penggunaan transparan bagi tenaga kerja asing Jum
Pend
Tenaga Kerja Asing Jum
Pend
Terserapnya tenaga kerja
pendamping di perusahaan sektor
industri

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah Jabatan kerja yang disusun dan
embangkan SIM Bursa Kerja
mlah Fasilitasi Penyuluhan dan
bingan Jabatan (PBJ) SIM Bursa Kerja
mlah lokasi pelaksanaan training needs
lysis (TNA) di negara tujuan untuk SIM Bursa Kerja
ngidentifikasi kebutuhan pelatihan SI Tenaga Kerja Luar Negeri
on pekerja migran
mlah lokasi identifikasi persediaan dan SIM Bursa Kerja
mintaan tenaga kerja di Sistem Informasi Perluasan
upaten/kota Kesempatan Kerja (SIPKK)
SIM Bursa Kerja
mlah pusat pelayanan penempatan
aga kerja sesuai standar pelayanan
empatan
susunnya analisis jabatan untuk 8
tor Masyarakat Ekonomi ASEAN

mlah Pelayanan Perizinan Penggunaan SIM Tenaga Kerja Asing
yang Efektif dan Efisien dengan
litas Online Sistem SJDIH
SIM Tenaga Kerja Asing
mlah Kebijakan Perizinan Penggunaan SIM Tenaga Kerja Asing
aga Kerja Asing (TKA)

mlah Penyerapan Tenaga Kerja
damping di Perusahaan Sektor Jasa

mlah Penyerapan Tenaga Kerja
damping di Perusahaan Sektor Industri

146

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Tersedianya rancangan peraturan Ters

pemerintah tentang prioritas berb

penggunaan tenaga ahli dan non-ahli Ters
domestik/nasional
mem

dijab

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA K

Kegiatan 7: Dukungan Terlaksananya dukungan Jum

Manajemen dan Dukungan manajemen dan teknis bagi Kerj

Teknis Lainnya Ditjen operasionalisasi Ditjen Binapenta Kebi

Pembinaan Penempatan Jum
Tenaga Kerja Angg

Pene

Jum
Kegi

Jum
Jum
Keua
Perb

Jum
Orga
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINA
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL
Jum
men

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
susunnya standardisasi kemampuan
bahasa Indonesia bagi pekerja asing SIM Tenaga Kerja Asing

susunnya rancangan peraturan yang SJDIH
muat jenis pekerjaan yang dapat
bat oleh pekerja asing
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

mlah Dokumen Peraturan dan SJDIH
jasama Luar Negeri Bidang SIM Kerjasama
inapentaan
E-Budgeting
mlah Dokumen Perencanaan/ Program/ E-Planning
garan/ Data/ Informasi Bidang E-Programming
empatan TK SI Monitoring dan Evaluasi
Kementerian
mlah Dokumen Laporan Evaluasi Binapenta
iatan dan Pembinaan SI Monitoring dan Evaluasi
Binapenta

mlah Koordinasi Eksternal dan Internal E-Office

mlah Dokumen Akuntansi dan Laporan SIM Keuangan
angan, Pelaksanaan Anggaran dan SI Monitoring dan Evaluasi
bendaharaan Kementerian

mlah Dokumen Kepegawaian, SIM Kepegawaian (SIMPEG)
anisasi dan Rumah Tangga
AN SOSIAL TENAGA KERJA

mlah Pelaku hubungan industrial yang SIM Pelatihan PHI
ndapatkan pelatihan teknik negosiasi

147

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 1: Pengelolaan Terlaksananya tata kelola Jum
kelembagaan dan kerjasama kelembagaan dan kerjasama foru
hubungan industrial hubungan industrial peny
indu
DIREKTORAT PENGUPAHAN Terwujudnya sistem pengupahan hubu
yang adil Jum
Kegiatan 2: Peningkatan dibe
Penerapan Pengupahan Jum
dibe
Jum
Peng

Jum
mem
Bipa
Jum
kerja

Jum
pem

Jum
pela
upah
Jum
yang
stru
Jum
dibe
Jum

DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah pertemuan/
um/dialog/konsultasi dan SIM PHI
yebarluasan tentang hubungan
ustrial dan penguatan kelembagaan SIM PHI
ungan industrial SIM PHI
mlah pengurus dan anggota SP/SB yang SIM PHI
erdayakan SIM PHI
mlah anggota LKS Tripartit yang
erdayakan E-Office
mlah pengurus dan anggota Organisasi
gusaha yang diberdayakan

mlah pengusaha, pekerja/SP/SB yang
mahami tata cara pembentukan LKS
artit
mlah NSPK tentang kelembagaan dan
asama HI

mlah pelaku HI yang mendapatkan SIM Pelatihan PHI
mahaman mengenai pengupahan SIM Pelatihan PHI

mlah perusahaan yang mendapatkan SIM Pelatihan PHI
atihan penyusunan struktur dan skala
h SIM PHI
mlah pejabat HI dan pegawai teknis HI E-Office
g mendapatkan pelatihan penyusunan
uktur dan skala upah
mlah anggota dewan pengupahan yang
erdayakan
mlah NSPK tentang pengupahan

148

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 3: Peningkatan Meningkatnya program Jum
Jaminan Sosial Tenaga Kerja perlindungan jaminan sosial bagi pem
pekerja/buruh sosia
Terla
DIREKTORAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL dala
jami
Kegiatan 4: Konsolidasi Diterapkannya prinsip-prinsip
Jum
Pelaksanaan Peningkatan hubungan industrial dalam tena

Intensitas Pencegahan dan pencegahan dan penyelesaian Jum
kond
Penyelesaian Perselisihan perselisihan hubungan industrial Jum
men
Hubungan Industrial peny
Indu
DIREKTORAT PERSYARATAN KERJA Jum
diha
Kegiatan 5: Pengelolaan Terlaksananya Tata Kelola peny
Jum
Persyaratan Kerja, Persyaratan Kerja, Kesejahteraan peny
indu
Kesejahteraan dan Analisis dan Analisis Diskriminasi
Jum
Diskriminasi bimb
Peru
Jum
men
Pem

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah pelaku HI yang mendapatkan
mahaman mengenai program jaminan SI Bimtek

al SIM Jamsos
aksananya koordinasi antar lembaga
am perluasan kepesertaan program E-Office
inan sosial

mlah NSPK tentang jaminan sosial
aga kerja

mlah perusahaan besar yang diaudit SIM Perselisihan HI
disi Hubungan Industrialnya SIM Perselisihan HI

mlah pelaku hubungan industrial yang SIM Perselisihan HI
ndapatkan pelatihan pencegahan dan E-Office
yelesaian perselisihan Hubungan
ustrial
mlah perjanjian bersama (PB) yang
asilkan oleh Mediator HI dalam
yelesaian perselisihan HI
mlah NSPK tentang pencegahan dan
yelesaian perselisihan hubungan
ustrial

mlah Pengusaha yang mendapatkan SI Bimtek
bingan teknis Pembuatan Peraturan SI Bimtek
usahaan (PP)

mlah Pengusaha dan SP/SB yang
ndapatkan bimbingan teknis
mbuatan PKB

149

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Jum
men
peni
Jum
men
kese
Jum
men
Hub

Jum
Kese

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan 6: Dukungan Tersusunnya peraturan bidang Jum

Manajemen dan dukungan hubungan industrial dan jamsos yang

teknis lainnya Ditjen Terlaksananya perubahan UU Terla
Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan
Industrial dan Jaminan Sosial Jum
Tenaga Kerja Terlaksananya perubahan UU Hub
Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial unda

Peny

Indu

Terwujudnya pelayanan Pela

administrasi, perencanaan program, pere

keuangan, ketatausahaan dan rumah keta

tangga yang transparan dan

akuntabel

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DA

DIREKTORAT BINA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah Pelaku Hubungan Industrial yang
ndapatkan pemahaman tentang SI Bimtek
ingkatan kesejahteraan pekerja/buruh
mlah Pelaku Hubungan Industrial yang SI Bimtek
ndapatkan pemahaman tentang
etaraan di tempat Kerja SI Bimtek
mlah Pelaku Hubungan Industrial yang
ndapatkan pemahaman tentang
bungan Kerja

mlah NSPK tentang Persyaratan Kerja, E-Office
ejahteraan dan Analisis Diskriminasi

L DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

mlah Regulasi Bidang HI dan jamsos SJDIH

g sempurna

aksananya Revisi UU Ketenagakerjaan SJDIH

mlah Regulasi Penyelesaian Perselisihan SJDIH
bungan Industrial (revisi Undang-
ang No. 2 Tahun 2004); Pedoman SI Monitoring dan Evaluasi PHI dan
yelesaian Perselisihan Hubungan Jamsos
ustrial
ayanan Teknis Administrasi,
encanaan program, keuangan,
atausahaan dan kerumahtanggaan

AN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

150

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 1: Peningkatan Meningkatnya kualitas teknis Jum
Kualitas Teknis Pemeriksaan pemeriksaan dan penyidikan norma norm
dan Penyidikan Norma ketenagakerjaan Jum
Ketenagakerjaan tind

Jum
peng

DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK Jum
Kete
Kegiatan 2: Peningkatan Meningkatnya fasilitasi mitigasi
Jum
Perlindungan Pekerja dampak pelanggaran norma Bent

Perempuan dan Penghapusan ketenagakerjaan Jum
norm
Pekerja Anak Meningkatnya Kualitas Pengawasan kerja

Norma Ketenagakerjaan di bidang

Norma Perempuan

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Jum
Norma Ketenagakerjaan di bidang norm
Norma Anak pere
Jum
norm

DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJ

Kegiatan 3: Peningkatan Meningkatnya kualitas penerapan Jum
Penerapan Norma persyaratan ketenagakerjaan di Norm
Keselamatan dan Kesehatan bidang Keselamatan dan Kesehatan Man
Kerja (K3) Kerja Kerj
Jum
norm
teka

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah pembinaan teknis pemeriksaan
ma ketenagakerjaan SI Bimtek

mlah pembinaan teknis penyidikan SI Bimtek
dak pidana ketenagakerjaan
SI Bimtek
mlah pembinaan kelembagaan bidang
gawas ketenagakerjaan SI Bimtek

mlah pembinaan fungsional Pengawas
enagakerjaan

mlah pekerja anak yang ditarik dari SI Binwasnaker
tuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

mlah perusahaan yang menerapkan SI Binwasnaker
ma penghapusan diskriminasi tenaga SI Binwasnaker
a perempuan SI Binwasnaker

mlah perusahaan yang menerapkan
ma perlindungan tenaga kerja
empuan

mlah perusahaan yang menerapkan
ma perlindungan pekerja anak

JA (K3) SI K3
SI K3
mlah perusahaan yang menerapkan
ma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem
najemen Keselamatan dan Kesehatan
ja

mlah perusahaan yang menerapkan
ma mekanik, pesawat uap dan bejana
an

151

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Jum
Norm
Pena
Jum
norm
Jum
norm
lingk
Jum
norm
HIV/

DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA

Kegiatan 4: Peningkatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Jum
Penerapan Norma Kerja dan Norma Ketenagakerjaan di bidang norm
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Norma Kerja peng
Jum
norm

Jum
norm
bers

Jum
norm

Jum
Kete

DIREKTORAT BINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Kegiatan 5: Peningkatan Meningkatnya kualitas pelayanan Jum
Kualitas Pelayanan dan pengelolaan K3 K3
Pengelolaan K3 Jum

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI
mlah perusahaan yang menerapkan
ma Konstruksi Bangunan, Listrik dan SI K3
anggulangan Kebakaran
SI K3
mlah perusahaan yang menerapkan SI K3
ma kesehatan kerja
SI K3
mlah perusahaan yang menerapkan
ma SI Binwasnaker
kungan kerja dan bahan berbahaya
SI Binwasnaker
mlah perusahaan yang menerapkan SI Binwasnaker
ma pencegahan dan penanggulangan
/ AIDS di tempat kerja SI Binwasnaker
A KERJA SI Binwasnaker

mlah perusahaan yang menerapkan
ma waktu kerja, waktu istirahat, dan
gupahan

mlah perusahaan yang menerapkan
ma penempatan dan pelatihan kerja

mlah perusahaan yang menerapkan
ma hubungan kerja dan kebebasan
serikat

mlah perusahaan yang menerapkan
ma jaminan sosial tenaga kerja

mlah sosialisasi SJSN Program
enagakerjaan dan kesehatan

mlah pengkajian dan penetapan standar SI K3

mlah pengujian dan pemeriksaan K3 SI K3

152

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

Jum
K3

Jum

Jum

Jum
K3

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAG

Kegiatan 6: Dukungan Peningkatan Kualitas Perencanaan di Pers
Manajemen dan Dukungan bidang pengawasan ketenagakerjaan dala
Teknis Lainnya Ditjen
Pembinaan dan Pengawasan Peningkatan kualitas dukungan Pers
Ketenagakerjaan manajemen dan teknis di lingkungan deng
Ditjen Binwasnaker
Pers
Peningkatan efisiensi dan efektifitas terh
anggaran Ditjen Binwasnaker dan K3 Binw
Pers
kapa
Peni
tekn
dan
Pers
angg

Peng
Kete

Peningkatan kualitas peraturan Peny
perundang-undangan peru

Peningkatan kualitas kerjasama luar Peni

negeri Prog

SEKRETARIAT JENDERAL

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
mlah promosi dan pengembangan SDM INFORMASI

SI K3

mlah jejaring dan kerjasama K3 SI K3
mlah promosi dan sosialisasi K3 SI K3
mlah peran serta masyarakat di bidang SI K3

GAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

sentase sasaran Renstra yang tertuang E-Planning

am RKA-KL E-Programming

E-Budgeting

sentase (%) pegawai yang telah sesuai SIM Kepegawaian (SIMPEG)
gan kebutuhan Binwasnaker

sentase (%) kepuasan pegawai SIM Kepegawaian (SIMPEG)
hadap pelayanan administrasi Setditjen
wasnaker SI Monitoring dan Evaluasi
sentase Pengawas yang ditingkatkan Kementerian
asitasnya
ingkatan kualitas manajemen dan
nis di lingkungan Ditjen Binwasnaker

K3
sentase daya serap program terhadap
garan Binwasnaker

gembangan Sistem Pengawasan SI Monitoring dan Evaluasi
enagakerjaan Binwasnaker dan K3

yusunan penyempurnaan peraturan SJDIH
undang-undangan

ingkatan Koordinasi/Sosialisasi SIM Kerjasama
gram

153

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

BIRO HUKUM Tersusunnya peraturan perundangan Jum
Ketenagakerjaan yang
Kegiatan 1: Pembentukan, Jum
Pembaruan dan Penyelesaian unda
Masalah Hukum Jum
unda
BIRO KEUANGAN Terselenggaranya pengelolaan dan Jum
pelaporan keuangan
Kegiatan 2: Peningkatan Ters
Pengelolaan dan Pelaporan Keua
Keuangan Jum
Kem
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Jum
Kem
Kegiatan 3: Peningkatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Jum

Pengelolaan Organisasi Peni
Pem
Ketatalaksanaan dan Terla
Jum
Kepegawaian Peningkatan Kapasitas Pegawai Dibi

BIRO PERENCANAAN Meningkatnya kualitas perencanaan Pers
program, kegiatan, rencana kerja dala
Kegiatan 4: Peningkatan
Perencanaan Program dan
Anggaran

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI

mlah peraturan perundang-undangan SJDIH
g dihasilkan SJDIH
SJDIH
mlah penelaahan peraturan perundang- SIM Advokasi/Bantuan Hukum
angan diselesaikan

mlah desiminasi Peraturan perundang-
angan

mlah kasus hukum ditangani

selenggaranya pembinaan Pengelolaan SI Bimtek
angan SI Manajemen Proyek (SIM PPK)
mlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SI Manajemen Proyek (SIM PPK)
menterian SIM Keuangan

mlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
menterian

mlah Pelaporan Keuangan

ingkatan kapasitas kelembagaan SI Bimtek
mbinaan ketatalaksanaan SIM Sasaran Kinerja Pegawai
SI Bimtek
aksananya reformasi birokrasi SIM Kepegawaian (SIMPEG)
mlah SDM Aparatur Kemnaker yang

ina

sentase sasaran Renstra yang tertuang E-Planning

am RKA-KL E-Programming

E-Budgeting

154

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

dan anggaran serta pelaporan Ters
Kemnaker

BIRO UMUM Terselenggaranya pelayanan umum Jum
pela
Kegiatan 5: Peningkatan kegi
Pengelolaan Urusan Tata
Usaha dan Pelayanan Umum Jum
gedu
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI dire
Peng
Kegiatan 6: Peningkatan dan Terselenggaranya peningkatan Kem
Pengelolaan Kerjasama Luar hubungan dan kerjasama luar negeri Jum
Negeri peng

PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT Jum
kerja
Kegiatan 7: Peningkatan dan Terselenggaranya Peningkatan dan Jum
kerja
Pelayanan Kehumasan Pengelolaan pelayanan Kehumasan Jum
kerja

Jum
Jum
Jum
kete

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
susunnya bahan dan materi pimpinan INFORMASI

mlah satker yang menggunakan sistem SI Ketenagakerjaan Terpadu
aporan pelaksanaan program dan (Dashboard dan Decision Support
iatan berbasis elektronik System)
Datawarehouse & BI

mlah bangunan sarana dan prasarana SIM Aset Perkantoran
ung kantor yang dipelihara/
ehabilitasi/diadakan E-Office
gelolaan Persuratan dan Kearsipan E-Procurement
menterian

mlah satker yang memperoleh layanan
gadaan

mlah Fasilitasi Pelaksanaan hubungan SIM Kerjasama
asama luar negeri bidang Bilateral SIM Kerjasama
SIM Kerjasama
mlah Fasilitasi Pelaksanaan hubungan
asama luar negeri bidang Regional

mlah Fasilitasi Pelaksanaan hubungan
asama luar negeri bidang Multilateral

mlah Pemberitaan Media Massa Portal Publik Kementerian
mlah Fasilitasi hubungan antar lembaga
mlah Layanan informasi SIM Kerjasama
enagakerjaan
SI Ketenagakerjaan Terpadu
(Dashboard dan Decision Support
System)

155

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Kegiatan 8: Peningkatan Meningkatnya kualitas SDM Jum
Jum
Kualitas Sumber Daya Kementerian Ketenagakerjaan Jum

Manusia (SDM) Aparatur Lapo
SAP
INSPEKTORAT JENDERAL Jum
INSPEKTORAT I Seca

Kegiatan 1: Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Jum
Inspektorat I Ditjen Binapenta, Itjen dan Satuan Seba
Kerja di 9 Provinsi
Lapo
INSPEKTORAT II Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SAP
Ditjen Binwasnaker dan K3, Setjen Jum
Kegiatan 2: Pengawasan dan Satuan Kerja di 8 Provinsi Seca
Inspektorat II
Jum
INSPEKTORAT III Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Seba
Ditjen PHI dan Jamsos, Barenbang
Kegiatan 3: Pengawasan dan Satuan Kerja di 9 Provinsi Lapo
Inspektorat III SAP
Jum
Seca

Jum
Seba

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI

mlah bahan diklat yang disusun SIM Diklat
mlah kerjasama penyelenggaraan diklat SIM Kerjasama
mlah diklat SDM aparatur SIM Diklat

oran Keuangan Yang Sesuai Dengan SIM Keuangan

mlah Satker yg Melaksanakan Program E-Performance
ara Efektif Dan Efisien Sistem Pengawasan Internal/E-
Audit
mlah Satker Yg Memanfaatkan APIP
agai Quality Assurance

oran Keuangan yang Sesuai Dengan SIM Keuangan

mlah Satker yg Melaksanakan Program E-Performance
ara Efektif Dan Efisien Sistem Pengawasan Internal/E-
Audit
mlah Satker Yg Memanfaatkan APIP
agai Quality Assurance

oran Keuangan yang Sesuai Dengan SIM Keuangan

mlah Satker yg Melaksanakan Program E-Performance
ara Efektif Dan Efisien Sistem Pengawasan Internal/E-
Audit
mlah Satker Yg Memanfaatkan APIP
agai Quality Assurance

156

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

INSPEKTORAT IV Peningkatan Kinerja Ditjen Binalattas Lapo
Kegiatan 4: Pengawasan dan Satuan Kerja di 8 Provinsi SAP
Inspektorat IV Jum
Seca

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL Jum
Seba
Kegiatan 5: Dukungan Terlaksananya Dukungan Laya
Insp
Manajemen dan Dukungan Pengawasan Secara Efektif dan
Inde
Teknis Lainnya Itjen Efisien

Kementerian

Ketenagakerjaan

BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

PUSAT PERENCANAAN TENAGA KERJA

Kegiatan 1 Perencanaan Peningkatan kualitas Pembangunan

ketenagakerjaan ketenagakerjaan

Jum
men

PUSAT DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Jum
men
Kegiatan 2: Pengelola data Persentase Hasil Pengelolaan datin
Pers
dan Informasi Ketenaga yang diimplementasikan oleh infor
Inde
kerjaan pengguna sebagai bahan masukan

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI

oran Keuangan yang Sesuai Dengan SIM Keuangan

mlah Satker yg Melaksanakan Program E-Performance
ara Efektif Dan Efisien Sistem Pengawasan Internal/E-
Audit
mlah Satker Yg Memanfaatkan APIP
agai Quality Assurance

anan Administrasi dan Teknis SI Monitoring dan Evaluasi
pektorat Kementerian
SI Manajemen Proyek (SIM PPK)

eks Pembangunan keteragakerjaan SI Ketenagakerjaan Terpadu
(Dashboard dan Decision Support
mlah lembaga pemerintah yang System)
nyusun dan perencanaan tenaga kerja SI Ketenagakerjaan Terpadu
(Dashboard dan Decision Support
mlah perusahaan yang menyusun dan System)
nerapkan perencanaan tenaga kerja
SI Ketenagakerjaan Terpadu
(Dashboard dan Decision Support
System)

sentase pemanfaatan data dan Portal Intranet Kementerian
rmasi oleh pengguna

eks-govemment

157

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Kegiatan 3: Pelatihan dan Persentase Pemanfaatan hasil Pers

pengembangan penelitian/kajian oleh pengguna pene

ketenagakerjaan

SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN

Kegiatan 4: Dukungan Peningkatan prosentase daya serap Pers

Manajemen dan Dukungan anggaran terhadap program

Teknis lainya badan barenbang, sasaran Renstra yang Pers

perencanaan dan diprogramkan dalam RKA-KL, dipr
pengembangan kepuasan pegawai terhadap

ketenagakerjaan pelayanan set.Badan dibidang Ting
Administrasi kepegawaian dan Bare
umum serta peningkatan kepe
kapasitasorganisasi dan tata laksana peni
Administrasi kepegawaian dan laksa
umum umu

7.2 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Teknologi Info

Pendefinisian kebutuhan infrastruktur TI selain didapatkan dari hasil a
terhadap layanan sistem informasi yang ada di lingkungan Kementerian

ANALISIS KEBUTUHAN

INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SISTEM
INFORMASI

sentase Pemanfaatan hasil SIM Penelitian
elitian/kajian oleh pengguna

N KETENAGAKERJAAN SI Monitoring dan Evaluasi
sentase realisasi keuangan Kementerian
E-Planning
sentase sasaran renstra yang E-Programming
rogramkan dalam RKA-KL Barenbang E-Budgeting

gkat kepuasan pelayanan pegawai
enbang didapat Administrasi
egawaian dan umum serta
ingkatan kapasitas organisasi dan tata
ana administrasi kepegawaian dan
um

formasi

asesmen juga harus memperhatikan kebutuhan dukungan infrastruktur
Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah analisis kebutuhan infrastruktur TI :

158

Tabel 12 Analisis Kebutuhan Inf

KOMPONEN PERMASALAHAN

LAYANAN INTERNET Jasa layanan internet menggunakan Intern
(ISP) Telkom dengan bandwidth 80 Mbps i
LAYANAN INTRANET Mbps VPN IP.

JARINGAN KOMUNIKASI DAN Kapasitas bandwidth yang ada saat ini belu
DATA mengakomodir kebutuhan yang ada, sedan
SERVER layanan internet masih menggunakan satu
Telkom dan belum memiliki backup link.

Saat ini belum ada jalur intranet di lingkun
Ketenagakerjaan. Fungsi layanan intranet i
media kolaborasi termasuk didalamnya ter
penyimpanan data dan komunikasi interna
Proses pertukaran data dan komunikasi di
Kementerian saat ini menggunakan layana
terdapat masalah pada bandwidth dan kec

Perangkat jaringan komunikasi dan data ya
belum bersifat redundant yang berarti seb
perangkat utama belum memiliki perangka
sehingga ketika terjadi permasalahan pada
maka layanan akan terhenti.

Server aplikasi yang ada belum dioptimalk
hanya menampung satu aplikasi. Hal ini te
mengakibatkan menumpuknya jumlah ser
Center yang memakan tempat, selain itu p
server menjadi kurang efektif dan efisien.

ANALISIS KEBUTUHAN

frastruktur Teknologi Informasi

ANALISIS KEBUTUHAN

net Service Provider Dibutuhkan adanya dua buah ISP yang berfungsi
internet dan 20 sebagai primary dan backup link sehingga ketika
terjadi down layanan internet yang ada tidak
um dapat terputus.
ngkan untuk
u jalur dari ISP Diperlukan juga adanya penambahan kapasitas
bandwidth untuk mengakomodir kebutuhan para
ngan Kementerian pengguna.
ini adalah sebagai
rdapat proses Dibutuhkan adanya jaringan intranet yang handal
al Kementerian. untuk proses pertukaran data, penyimpanan data,
lingkungan internal maupun komunikasi di lingkungan internal
an internet dimana Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan jaringan
cepatan aksesnya. intranet kecepatan akses dan komunikasi internal
dapat ditingkatkan.
ang ada saat ini
bagian besar Pengembangan jaringan komputer komunikasi dan
at cadangan/backup data yang bersifat redundant dengan
a perangkat jaringan menbambahkan perangkat – perangkat pendukung
yang berfungsi sebagai backup.

kan, satu buah server Saat ini teknologi virtualisasi menjadi salah satu
entu saja solusi dalam pengelolaan server aplikasi maupun
rver di dalam Data storage. Dengan teknologi virtualisasi penggunaan
proses pemeliharaan server dapat dioptimalkan tanpa harus memiliki
banyak server fisik. Hal ini memudahkan proses

159

KOMPONEN PERMASALAHAN

KEAMANAN TI Server storage yang ada sudah hampir me
maksimal, sehingga dalam beberapa waktu
dipastikan tidak ada lagi tempat penyimpa
backup.

Infrastruktur keamanan TI belum optimal j
kepada best practices yang ada. Saat ini be
Demilitarized Zone (DMZ) dan perangkat k
untuk aplikasi berbasis web.

DISASTER RECOVERY CENTER Kementerian Ketenagakerjaan belum mem
(DRC) Pemulihan Bencana.

7.3 Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Infor

Hasil kajian organisasi Pusdatin dengan Fungsi Utama TI dapat dilihat pada t

ANALISIS KEBUTUHAN

ANALISIS KEBUTUHAN

encapai penggunaan pemeliharaan perangkat server dan tidak memakan
u kedepan dapat tempat dalam ruangan Data Center.
anan data maupun
Perlu adanya penambahan server untuk backup dan
penambahan storage server.

jika mengacu Implementasi DMZ dibutuhkan untuk keamanan
elum ada aplikasi dan jaringan di lingkungan Kementerian
keamanan khusus Ketenagakerjaan.

Perlu adanya penambahan perangkat web
application firewall untuk meningkatkan keamanan
aplikasi berbasis web.

Perlu adanya implementasi Intrusion Preventive
System (IPS) untuk menjamin keamanan TI.

miliki DRC atau Pusat Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana/Disaster
Recovery Center (DRC).

rmasi

tabel di bawah ini.

160