mencakup aspek-aspek di atas, yang berpedoman pada prinsip-prinsip
manajemen.
3. Sistem Informasi dalam organisasi mampu menangkap data
(mencatat/menyimpan dalam file yang permanen) dan mengamankan data
serta mengelola data utuk menghasilkan informasi yang berguna untuk
mendukung sebuah organisasi. Kebutuhan dukungan dalam rangka
pengembangan sistem informasi pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah akan menggunakan pendekatan dan metodologi sesuai dengan
kebutuhan masing-masing fungsi dalam pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah.
4. Pembangunan sistem informasi naker terpadu mengacu kepada peraturan
yang berlaku dan alur kerja yang sudah ada.
5. Pembangunan sistem informasi naker terpadu menuntut kebutuhan
penggunaan perangkat lunak dalam pengembangan aplikasi sebagai berikut :
a) Berbasis web dan dapat diakses oleh browser ternama Mozzila Firefox,
Google Chrome;
b) Menggunakan bahasa pemrograman berorientasi obyek
6. Sementara itu beberapa prasyarat lain sistem informasi naker terpadu yang
akan dibangun mengacu kepada beberapa hal berikut :
a) Bisa diintegrasikan ke sistem informasi yang terbangun lainnya sekurang-
kurangnya pada modul pelaporan;
b) Bisa diakses dalam lingkungan LAN, WAN dan Internet, dan memilki
tingkat keamanan yang memadai;
c) Mudah dalam pengoperasian (user-friendly) dan pemeliharaan
(maintainability);
d) Mudah dikembangkan lebih lanjut (extensibility
e) Aplikasi mendukung proses query yang rumit
f) Aplikasi memiliki Fitur Logging. Sehingga setiap petugas yang
menggunakan aplikasi tersebut dapat dipantau melalui aplikasi.
g) Aplikasi memiliki fasilitas searching/pencarian yang mudah dan mengarah
langsung kepada pencarian yang dimaksud
SISTEM INFORMASI 95
h) Secara khusus aplikasi memiliki fitur yang dapat menyediakan informasi
dan pelaporan kepada pihak eksekutif dalam bentuk visual grafis dan tabel
untuk memantau, mengidentifikasi atau memilih sebagai acuan
pengambilan keputusan;
i) Aplikasi menggunakan kodefikasi yang telah ditetapkan dan umum
digunakan di Indonesia
j) Aplikasi harus di-dekomposisi menjadi modul-modul atau library, sehingga
update dapat dilakukan pada modul/library tertentu tanpa harus me-
replace seluruh aplikasi;
k) Display visual ditampilkan dalam format artistik dengan dukungan
rancang-disain (design graphic) yang memadai (eye-catching).
4.2 Hasil Asesmen Aplikasi
4.2.1 Daftar Aplikasi Kementerian Ketenagakerjaan Saat Ini
Pada tabel di bawah ini dapat dilihat hasil asesmen aplikasi di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan.
SISTEM INFORMASI 96
Tabel 7 Daftar Aplikasi Kem
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
INSPEKTORAT JENDRAL Sistem Informasi Pengelolaan Mengelola :
1 Inspektorat Pengawasan pengawasan internal : Data Perencanaan Audit;
Jendral Internal merupakan apalikasi Data Pelaksanaan Audit;
yang digunakan untuk Data Hasil Audit;
SEKRETARIAT JENDRAL SJDIH mendukung Data Tndak Lanjut Audit;
1 Biro Hukum pengelolaan Data evaluasi Audit
E-Office pengawasan internal
2 Biro Umum
e- Perjadin Pengelolaan peraturan Mengelola :
3 Biro Umum (Perjalanan perundang-undangan Data Seluruh Regulasi ba
Dinas) dan bantuan hukum :
Dukungan terhadap yang ada di internal
proses pengelolaan
produk hukum Kementerian
Kementerian
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan maupun
Pengelolaan
Administrasi regulasi yang ada diluar
perkantoran :
Merupakan aplikasi Kementerian
yang digunakan untuk
mendukung proses Ketenagakerjaan
administrasi
persuratan dan Mengelola :
disposisi Memo Dinas;
Memo Khusus;
Pengelolaan Disposisi;
Administrasi Pengelolaan dokumen
perjalanan dinas :
Merupakan aplikasi elektronik;
yang digunakan untuk Pengelolaan Agenda;
mendukung proses Pengelolaan Sarana dan
pengelolaan
perjalanan dinas Prasarana seperti ruang
rapat, peralatan,
kendaraan, gedung
Helpdesk
Mengelola :
Pengelolaan dokumen
perjalanan dinas;
Pengelolaan Agenda
perjalanan dinas;
Pengelolaan tiket
perjalanan dinas
SISTEM INFORMASI
menterian Ketenagakerjaan
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
;
;
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
aik
n
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
97
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
4 Biro Keuangan e-Budgeting Pengelolaan anggaran Mengelola :
: Pengelolaan data rujukan
Merupakan aplikasi
yang digunakan untuk anggaran;
mendukung proses Pengelolaan rencana
monitoring anggaran
anggaran dari RKAKL;
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Pengelolaan data
1 Direktorat Portal Binalattas Pengelolaan informasi penyerapan dari SPAN;
Pengelolaan pelaporan
Jenderal :
anggaran dan grafik
Pembinaan Dukungan terhadap anggaran;
Pengelolaan laporan dan
Pelatihan dan proses publikasi dan grafik penyerapan
Produktifitas informasi kegiatan Mengelola :
Data Informasi Kegiatan
terkait Binalattas.
Direktorat Binalattas;
2 Direktorat Kios3in1 Pengelolaan berkaitan Data Profil Direktorat
Jenderal dengan pelatihan :
Pembinaan Dukungan terhadap Binalattas;
Pelatihan dan proses pengelolaan Data Regulasi terkait
Produktifitas pelatihan
Direktorat Binalattas;
3 Direktorat info kerja Pengelolaan berkaitan Data Informasi Layanan
Jenderal dengan infromasi kerja
Pembinaan Direktorat Binalattas;
Pelatihan dan Data Progran yang ada d
Produktifitas
Direktorat Binalattas;
Data Informasi Kegiatan
pada Direktorat Binalatta
Mengeloa :
Data Informasi lowongan
Pekerjaan;
Data informasi
pelatihan/khursus di Bala
Latihan Kerja;
Data Peserta Pelatihan;
Data Pencari Kerja
Mengelola :
Data Informasi info
pekerjaan (lowongan
kerja)
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM
KETIGA)
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
n
n PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
Pihak Ketiga
di PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
as PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
Pihak Ketiga
n
ai
Pihak Ketiga
98
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
4 Direktorat Pemagangan Pengelolaan informasi Mengelola :
Jenderal berkaitan dengan Data Regulasi terkait
Pembinaan pemagangan
Pelatihan dan dengan pemagangan;
Produktifitas Data Calon Pemagang;
Data Informasi
Pemagangan;
Data Pelaksana
Pemagangan Mandiri
Sistem Informasi
Pemagangan Dalam Negeri
Data Regulasi terkait
dengan Pemagangan
Dalam Negeri;
Data Peserta Pemaganga
Dalam Negeri;
Data Perusahaan
Pelaksana;
Data Lembaga
Penyelenggara;
Data Realisasi dan Target
Pemagangan Dalam
Negeri
Sistem Informasi
pemagangan Luar negeri :
Data Regulasi terkait
dengan pemagangan lua
negeri;
Data Lembaga pengirim
pemagangan luar negeri;
Data Informasi
Pemagangan Luar Negeri
Data Jadwal Lembaga
pengiriman pemagangan
luar negeri;
Data Jadwal Seleksi
Pemagangan;
Data Hasil seleksi
Pemagangan;
Data Pemagangan Luar
Negeri;
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM
KETIGA)
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
i:
an
t
ar
;
i;
n
99
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
5 Direktorat Portal Binapenta Penyebaran informasi : Data Keberangkatan
Jenderal Dukungan terhadap
Pembinaan Sistem Informasi proses publikasi dan Pemagang keluar negeri;
Pelatihan dan TKI (Info TKI) informasi kegiatan Data Kepulangan
Produktifitas terkait Binalattas.
Pemagang dari
6 Direktorat
Jenderal pemagangan keluar
Pembinaan
Pelatihan dan negeri;
Produktifitas Data Rekomendasi
Lembaga pengiriman
pemagangan luar negeri;
Data Peserta magang yan
keluar dari Program
magang luar negeri;
Data Informasi
Kursus/Pelatihan
Mengelola :
Data Informasi Kegiatan
Binapenta;
Data Profil Binapenta;
Data Regulasi terkait;
Direktorat Binapenta;
Data Informasi Layanan
Binapenta;
Data Progran yang ada d
Direktorat Binapenta;
Data Informasi Kegaitan
pada Direktorat Binapen
Mengelola :
Data Informasi terkait
regulasi dan persyaratan
Tenaga Kerja Indonesia
7 Direktorat Bina www.e- Pengelolaan informasi Mengelola :
LPK, BLK, dan BPP Data LPK yang sudah
Lembaga dan lemsar.net
terakreditasi ;
Sarana Pelatihan Data Peta Akreditasi
Kerja Data Regulasi tentang
Lembaga;
Data Profil BLK UPTP dan
UPTD;
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
;
;
ng
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
di PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
nta PHP MySQL Web-based Windows Server Aktif
Pihak Ketiga
n
Pihak Ketiga
n
100
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
Data BLK per propinsi;
Data Kapasitas BLK UPTP
dan UPTD;
Data Sarana dan
Prasarana BLK UPTP dan
UPTD;
Data Profil BPP UPTP dan
UPTD ;
Data BPP per propinsi;
Data Kapasitas BPP UPTP
dan UPTD ;
Data Sarana dan
Prasarana BLK UPTP dan
UPTD ;
Data Profil LPK Swasta
yang bekerja sama denga
Binalattas;
Data LPK Swasta per
propinsi;
Data Kapasitas LPK Swast
;
Data Sarana dan
Prasarana LPK
8 Direktorat Bina www.intala.info Pengelolaan informasi Mengelola :
Instruktur dan instruktur dan tenaga Data Regulasi tentang
Tenaga Pelatihan pelatihan Instruktur dan tenaga
kerja pelatihan;
Data instruktur
pemerintah;
Data Tenaga Ahli
Pelatihan Pemenrintah;
Data Instruktur Swasta;
Data Tenaga Pelatihan
Swasta
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERAJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJ
1 Direktorat Sistem Informasi Pengelolaan informasi Mengelola :
Jenderal Perluasan
terkait perluasan Informasi data padat
Pembinaan Kesempatan kesempatan kerja karya;
Penempatan Kerja (SIPK) Informasi wirausaha;
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
P
n
P
an PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
ta
Pihak Ketiga
JA PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
Pihak Ketiga
101
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
Tenaga Kerja dan Data informasi lowongan
Perluasan pekerjaan
Kesempatan Kerja
2 Direktorat Sistem Informasi Pengelolaan informasi Mengelola :
Jenderal
Penempatan dan berkaitan dengan Data Tenaga Kerja Luar
Pembinaan Perlindungan memberikan Negeri;
Penempatan Tenaga Kerja pelayanan publik Informasi regulasi terkait
Tenaga Kerja dan Indonesia di Luar untuk memeberikan dengan Tenaga Kerja Lua
Perluasan Negeri (PTKLN) informasi dan tata cara Negeri
Kesempatan Kerja untuk bekerja di luar
(PPTKLN - negeri
Penempatan dan
Perlindungan
Tenaga Kerja Luar
Negeri)
3 Direktorat Sistem Informasi Pengelolaan status Mengelola :
Jenderal Permohonan Ijin perusahaan swasta Data dan status
Pembinaan Usaha penempatan tenaga Perusahaan Swasta;
Penempatan Penempatan kerja Penempatan tenaga kerj
Tenaga Kerja dan Lembaga swasta
Perluasan Penempatan
Kesempatan Kerja Tenaga Kerja
(PTKDN - Swasta
Pelayanan Tenaga
Kerja Dalam
Negeri)
4 Direktorat Sistem Informasi Pengelolaan perizinan, Mengelola :
Jenderal Pelayanan
perpanjangan, Data Regulasi tentang
Pembinaan Penggunaan penarikan dan Penggunaan Tenaga Kerj
Penempatan Tenaga Kerja perizinan Tenaga Kerja Asing;
Tenaga Kerja dan Asing Asing Data Perusahaan Baru
Perluasan Pengguna TKA;
Kesempatan Kerja Data Permohonan RPTKA
(PPTKA - (Rencana Penggunaan
Pelayanan Tenaga Asing) Baru;
Penggunaan Data Permohonan RPTKA
Tenaga Kerja Sementara (Rencana
Asing) Penggunaan Tenaga Asin
Sementara);
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
n
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
t
ar
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
ja
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pihak Ketiga Aktif
ja
A
A
ng
102
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
Data Permohonan RPTKA
Darurat Mendesak;
Data Permohonan
Perpanjangan RPTKA;
Data Permohonan Ralat
RPTKA;
Data Permohonan Izin
Memperkerjakan Tenaga
Asing (IMTA) Baru;
Data Permohonan Izin
Memperkerjakan Tenaga
Asing (IMTA) Jangka
Pendek;
Data Permohonan
Perpanjangan IMTA;
Data Permohonan
Pencabutan IMTA;
Data Permohonan Ralat
IMTA;
Data Permohonana IMTA
tanpa RPTKA;
Data Permohonan Ralat
RPTKA/IMTA;
Data Permohonan
Penarikan DPKK;
Data Permohonan
Klarifikasi
Khusus/Konsultasi;
Data T.03 Alih Jabatan;
Data T.03 Alih Sponsor
5 Direktorat Informasi Pasar Pengelolaan regulasi Mengelola :
Jenderal Kerja Online tentang Data Regulasi tentang
Pembinaan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan;
Penempatan pendaftaran pencari Data Informasi Pencari
Tenaga Kerja dan kerja, pendaftaran Kerja;
Perluasan perusahaan pemebri Data Perusahaan pembe
Kesempatan Kerja kebijakan , informasi pekerjaan;
(PTKDN - lowongan kerja dan Data Informasi pasar ker
Pelayanan Tenaga (lowongan pekerjaan);
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
A
a
a
A
Pihak Ketiga PHP Oracle Web-based Pihak Ketiga Aktif
eri
rja
103
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
Kerja Dalam analisa pasar kerja Data Analisa pasar
Negeri) secara on line kerja/lowongan pekerjaa
Data informasi pelatihan
6 Direktorat Informasi Pasar Pengelolaan regulasi kerja;
tentang
Jenderal Kerja ketenagakerjaan, Data Pencari Kerja yang
pendaftaran pencari diterima di perusahaan
Pembinaan offline(destop) kerja, pendaftaran swasta penempatan
perusahaan pemebri tenaga kerja swasta
Penempatan kebijakan , informasi
lowongan kerja dan Mengelola :
Tenaga Kerja dan analisa pasar kerja Data Regulasi tentang
secara off on line
Perluasan ketenagakerjaan;
Pengelolaan informasi Data Informasi Pencari
Kesempatan Kerja :
Dukungan terhadap Kerja;
(PTKDN - proses publikasi dan Data Perusahaan pembe
informasi kegiatan
Pelayanan Tenaga terkait Kementerian pekerjaan;
Ketenagakerjaan Data Informasi pasar ker
Kerja Dalam
(lowongan pekerjaan);
Negeri) Data Analisa pasar
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN kerja/lowongan
pekerjaan;
1 Pusdatin Portal Data informasi pelatihan
kerja;
Kementrian Data Pencari Kerja yang
diterima di perusahaan
Ketenagakerjaan swasta penempatan
tenaga kerja swasta
Mengelola :
Data Informasi Kegiatan
Kementrian
Ketenagakerjaan;
Data Profil Kementrian
Ketenagakerjaan;
Data Regulasi yang ada d
Kementrian
Ketenagakerjaan;
Data Informasi Layanan
Kementrian
Ketenagakerjaan;
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
an
n
Pihak Ketiga Visual basic oracle Destop Pihak Ketiga Aktif
eri
rja
n
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
di
104
NO UNIT KERJA NAMA PROSES BISNIS FUNGSI-FUNGSI UTAMA
APLIKASI YANG DIDUKUNG
Data Program yang ada d
Kementrian
Ketenagakerjaan;
Data Informasi Kegaitan
pada Kementrian
Ketenagakerjaan;
Data Berita pada
lingkungan Kementrian
Ketenagakerjaan
2 Pusdatin E-Proposal/ Pengelolaan informasi Mengelola :
http://128.199.11 proposal Data informasi proposal
0.39 informasi kegiatan
pencairan anggaran
3 Pusdatin Sistem Informasi mengintegrasikan Mengelola :
Terpadu aplikasi-aplikasi yang Data terkait seluruh
Kemnaker berkaitan dengan Kementrian
ketenagakerjaan di Ketenagakerjaan
lingkungan Kemnaker.
5 Biro Perencanaan Website PPID Penyebaran informasi : Mengelola :
dukungan infromasi Data Informasi Kegiatan
pelayanan publik PPID;
kepada masyarakat. Data Profil PPID;
Data Regulasi terkait
PPID;
Data Informasi Layanan
PPID;
Data Program yang ada d
PPID;
Data Informasi Kegaitan
pada PPID
6 Biro Perencanaan Sistem Informasi Penyebaran informasi : Mengelola :
Wajib lapor Dukungan terhadap Data Perusahaan;
ketenagakerjaan proses pelayanan Data WLKP;
informasi publik Data Pemeriksaan;
Data Pengesahan;
Data Kodefikasi
SISTEM INFORMASI
SPESIFIKASI TEKNIS LOKASI
HOSTING
A PENGEMBANG BAHASA BASIS JENIS (INTERNAL/PUS STATUS
DATA APLIKASI DATIN/PIHAK
PROGRAM KETIGA)
di
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
Pihak Ketiga
PHP Oracel Web-based Pusdatin Aktif
Pihak Ketiga PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
di PHP MySQL Web-based Pusdatin Aktif
Pihak Ketiga
105
Berdasarkan hasil asesmen aplikasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi
di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
4.2.2 Bahasa Pemrograman
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 4% menggunakan bahasa pemrograman visual basic
dan 96% menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Dalam rangka proses integrasi aplikasi dengan melihat kondisi pengembangan aplikasi saat
ini di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya dapat dilakukan dengan mudah.
Hal ini mengingat sebagian besar aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa
pemrograman yang sama yaitu PHP walaupun terdapat kemungkinan framework PHP yang
digunakan berbeda - beda seperti YII, CI, Laravel, dan lain – lain.
Gambar 48 Komposisi Bahasa Pemrograman Yang Digunakan Dalam Pengembangan Aplikasi
SISTEM INFORMASI 106
4.2.3 Basis Data
Adapun basis data yang digunakan dalam pengembangan aplikasi di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan adalah sebanyak 13% menggunakan Oracle dan 87% menggunakan MySQL.
Dengan adanya perbedaan jenis basis data yang digunakan diharapkan adanya solusi dalam
proses penarikan data dalam rangka membangun sebuah Datawarehouse atau Sistem
Pengambilan Keputusan/Decision Support System (DSS).
Gambar 49 Komposisi Basis Data Yang Digunakan Dalam Pengembangan Aplikasi
SISTEM INFORMASI 107
Tabel 8 Klas
N ORGANISASI SISTEM INFORMASI
O
INSPEKTORAT JENDERAL
1 INSPEKTORAT Sistem Informasi Pengawasan
JENDERAL Internal
SEKRETARIAT JENDERAL
1 BIRO HUKUM JDIH Data regula
Data sarana
2 BIRO UMUM E-Office Data peren
Data Balai L
Data Peser
E-Perjadin
3 BIRO KEUANGAN E-Budgeting Data Rujuk
Data RKAKL
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
1 Portal Binalattas Data regula
2 Kios3in1 Data BLK
SISTEM INFORMASI
sifikasi Data DATA TRANSAKSIONAL
DATA MASTER Data Perencanaan Audit
Data Pelaksanaan Audit
asi Data Hasil Audit
a dan prasarana Data Tindak Lanjut Audit
ncanaan (RKAKL) Data Evaluasi Audit
Latihan Kerja
rta Pelatihan Data Memo Dinas
Data Memo Khusus
kan Anggaran Data Disposisi
L Data Dokumen Elektronik
asi Data Agenda
Data helpdesk
Data dokumen perjalanan dinas
Data agenda perjalanan dinas
Data tiket perjalanan dinas
Data penyerapan anggaran
Data pelaporan anggaran
Data kegiatan
Data profil dirktorat
Data informasi layanan
Data program kegiatan
Data lowongan kerja
108
N ORGANISASI SISTEM INFORMASI
O
3 Info Kerja Data Peser
4 Pemagangan
Data Regul
Data Perus
Data Lemba
Data Lemba
Data pema
5 Portal Binapenta Data regula
6 Sistem Informasi TKI Data layana
7 E-Lemsar Data progra
Data regula
SISTEM INFORMASI Data LPK te
Data regula
Data BLK
Data UPTP
Data UPTD
DATA MASTER DATA TRANSAKSIONAL
rta Latihan Data pencari kerja
lasi Data lowongan kerja
sahaan Pelaksana Data calon pemagang
aga Penyelenggara Data pemagangan
aga Pemagangan LN Data pemagangan mandiri
agang LN Data pemagang dalam negeri
Data realisasi dan target pemagangan
asi Data jadwal lembaga pengiriman
an pemagangan LN
am kegiatan Data jadwal seleksi pemagangan
asi Data pemagangan LN
erakreditasi Data kebereangkatan pemagang ke LN
asi Data kepulangan pemagang
Data rekomendasi lembaga pengiriman
D pemagangan LN
Data peserta magang yang keluar dari
program magang LN
Data informasi kursus/pelatihan
Data kegiatan
Data peta persebaran LPK terakreditasi
Data profil BLK UPTP dan UPTD
109
N ORGANISASI SISTEM INFORMASI
O
Data sarana
dan UPTD
Data BPP
Data LPK sw
Data kapas
Data sarana
8 INTALA Data regula
Data instru
Data tenag
Data instru
Data tenag
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERL
1 Sistem Informasi Perluasan Data wirau
Kesempatan Kerja (SIPK)
2 Sistem Informasi PTKLN Data TKLN
Data regula
3 Sistem Informasi Permohonan Ijin Data perus
Usaha PTKS tenaga kerj
4 Sistem Informasi Pelayanan Data regula
Penggunaaan TKA
Data Perus
SISTEM INFORMASI
DATA MASTER DATA TRANSAKSIONAL
a dan prasarana BLK, UPTP,
wasta Data padat karya
sitas LPLK Swasta Data informasi lowongan pekerjaan
a dan prasarana LPK
asi Data permohonan RPTKA
uktur pemerintah Data permohonan RPTKA darurat
ga ahli pelatihan pemerintah mendesak
uktur swasta Data permohonan perpanjangan RPTKA
ga ahli pelatihan swasta Data IMTA
LUASAN KESEMPATAN KERJA Data Penarikan DPKK
Data permohonan klarifikasi
usaha khusus/konsultansi
asi
sahaan swasta penempatan
ja swasta
asi
sahaan Baru pengguna TKA
110
N ORGANISASI SISTEM INFORMASI
O
5 Informasi Pasar Kerja Online Data regula
Data perus
6 Informasi Pasar Kerja (Desktop) Data regula
Data perus
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Data regula
1 PUSDATIN Portal Kementerian Ketenagakerjaan Data inform
Data progra
E-Proposal
Sistem Informasi Terpadu Kemnaker Seluruh dat
2 Biro Perencanaan Website PPID Data regula
Data inform
Sistem Informasi Wajib Lapor Data progra
Ketenagakerjaan
Data Perus
Data WLKP
SISTEM INFORMASI
DATA MASTER DATA TRANSAKSIONAL
asi Data alih jabatan
sahaan pemberi kerja Data alih sponsor
asi Data pencari kerja
sahaan pemberi kerja Data informasi kerja
Data pencari kerja
asi Data informasi kerja
masi layanan
am kegiatan Data informasi kegiatan Kementerian
Data profil Kementerian
ta master Data berita sekitar Kementerian
asi Data informasi proposal
masi layanan PPID Data informasi kegiatan
am PPID Data pencairan anggaran
sahaan Seluruh data transaksional
P Data informasi kegiatan
Data pemeriksaan
Data Pengesahan Data Kodefikasi
111
4.2.4 Jenis Aplikasi
Pengembangan aplikasi berbasis desktop di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
sebanyak 4% sedangkan pengembangan aplikasi berbasis web sebanyak 96%. Hal ini tentu
saja menandakan bahwa sebagian besar aplikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
dapat diakses secara online melalui jaringan internet maupun offline melalui jaringan
intranet, dengan demikian proses integrasi antar sistem dapat dengan mudah dilakukan.
Gambar 50 Jenis Apliaksi Yang Dikembangkan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
SISTEM INFORMASI 112
5
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI
sesmen infrastruktur TI
dilakukan untuk mengetahui
kapasitas perangkat keras dalam
mendukung sistem informasi
yang akan dikembangkan dalam
kurun waktu 2015-2019. Asesmen
dilakukan dengan melakukan
interview, observasi perangkat,
dan FGD dengan tim TI.
5.1. Arsitektur Infrastruktur Teknologi Informasi
5.1.1. Jaringan Komunikasi dan Data
Infrastruktur yang mendukung sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan dapat
diperlihatkan pada gambar dibawah ini.
Gambar 51 Topologi Jaringan Komputer Saat Ini
Konektivitas antar Data center telah mengaplikasikan manajemen jaringan baik untuk koneksi
internal (Intranet) ataupun eksternal (internet). Penggunaan VPN juga telah diaplikasikan
sebagai salah satu bentuk teknis perlindungan akses jaringan secara private.
Berikut ini adalah urianringkasan mengenai kondisi infrastruktur eksisting di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan.
1. Infrastruktur TI dibangun untuk memfasilitasi 2(dua) titik utama yaitu kantor
gatot subroto dan kantor kalibata. Data center ini juga tersambung dengan
kantor UP dan kementerian lainnya seperti kementerian lain seperti
kementerian komunikasi dan informatika, adminduk, dan UKP4.
2. Kantor kalibata dan kantor gatsu masing-masing memiliki data center tersendiri
untuk memfasilitasi sistem aplikasi terkait dan terhubung dengan kanal VPN satu
sama lain.
3. Kanal VPN antar kantor kalibata dan gatsu saat ini belum memiliki backup link.
4. Data center mengelola server dengan kegunaan berbeda dan belum ada
mekanisme saling backup antar data center gatsu dan kalibata. Dengan kata lain
belum ada DRC untuk antisipasi ketika terjadi bencana.
5. Sebagaimana besar server telah berada di lokasi data center, namun masih
terdapat server yang dikelola dan ditempatkan di unit kerja gedung kementrian
ketenagakerjaan.
6. Secara umum pengelolaan data center belum berjalan dengan baik, masih
banyak kekurangn dalam hal pengelolaan akses fisik ke data center yang belum
menerapkan Controlled Access System dan SOP secara jelas.
7. Tier level data center saat ini masih dikategorikan Tier 1.
8. Kementrian sudah memiliki jalur VOIP tersendiri yang menjangkau seluruh
UP/UK seluruh kantor di wilayah indonesia.
9. Segmentasi jaringan internal telah dilakukan dengan baik melalui penggunaan
VLAN. Walaupun masih terjadi penggunaan IP address yang sama pada suatu
VLAN sehingga terjadi confilct.
10. Tata cara dan prosedur administrasi untuk penambahan titik jaringan melalui
jaringan nirkabel masih belum terkoordinasi dengan baik dan tersampaikan ke
pengelola jaringan kementerian.
11. Kapasitas jalur komunikasi jaringan internal antar gedung di pusat kementrian
ketenagakerjaan telah terbangun dengan baik menggunakan kabel serat optik.
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 115
12. Akses dan pemakaian bandwith internet telah dikelola dengan baik melalui
network monitoring system.
13. Akses internet kantor kalibata dan gatsu telah menerapkan firewall dan proxy
keamanan jaringan internal telah terproteksi dengan baik.
14. IDS/IPS belum terimplementasi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman dari
jaringan internet yang mencoba masuk ke jaringan internal kementrian
ketenagakerjaan.
15. Enterprise email system belum terimplementasi dengan baik.
5.1.2. Data Center
Data Center atau Pusat Data adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem
telekomunikasi dan penyimpanan data.
Saat ini Data Center Kementerian Ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan standar
yang ada. Akses masuk kedalam Data Center sudah menggunakan Access Card yang hanya
dimiliki oleh pihak – pihak terkait.
Sudah ada CCTV yang memonitor kondisi ruangan data center.
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 116
Gambar 52 Pintu Masuk Ruang Data Center 117
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
Gambar 53 Rak Server Data Center
Dalam ruang data center terdapat beberapa rak server dengan sistem pendingin.
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 118
Gambar 54 Ruang NOC Data Center
Infrastruktur data center yang mendukung sistem informasi kementrian ketenagakerjaan
dapat diperlihatkan pada gambar dibawah ini.
Tabel 9 Daftar Perangkat di Data Center
NO DEVICE NAME OPERATING SWITCH NAME/ PEMILIK
SYSTEM MERK
RACK 01 Barenbang
1 Conventer FiberOptic Gd. A ke Gd. DELL IOS Quintum
B Barenbang
2 Router Gateway Dell HP CN142 JDOP5
( VOIP ) Linux Dell Power Telkom
3 Switch Telkom Windows Barenbang
4 Swicth Layer 3 Connect 5524
Tellabs 8110 Telkom
5 Modem Telkom Telkom
6 Litech FO converter Zyxel 5HD5L Telkom
7 Modem Telkom Telkomsel
8 LAN BTS Telkomsel Zyxel P600 series Telkom
9 Modem Depdagri-Naker
RACK 02 Dell Power Barenbang
1 Switch Layer 2 Connect
5524 Binalattas
( Vlan 99 – Server )
IBM system Barenbang
2 Server Binalattas X3650 M2
IBM System
3 Server Absensi Balitfo
X3550
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 119
NO DEVICE NAME OPERATING SWITCH NAME/ PEMILIK
4 Server OLIS SYSTEM MERK
5 Server Web Binapenta Linux Barenbang
6 Server Web Binalattas Linux IBM System
7 KVM Linux X3650 Binapenta
8 Server Web Pasar Kerja Linux Binalattas
9. Server Web Bina Intala Windows IBM XSeries 346
10. UPS Binalattas IBM System Balitfo
11. UPS OLIS Mikrotik X3650 M3 Pasar Kerja
12. Server Lemsar Binapenta
13. Management cable Dell IBM system Bina Intala
14. Router PaloAlto X3550 M2 Binalattas
15. Mikrotik Cisco IOS IBM System Binalattas
X3550 M3
RACK 03 Dell APC Smart-UPS Balitfo
1 Switch Layer 2 Cisco IOS
2 Palo Alto Network 1000 Lemsar
3 Cisco Firewall Dell APC Smart-UPS Binalattas
4 Switch Layer 2 Barenbang
5 Router Dell RT 3000
6 Core Switch Windows HP Proliant ML Barenbang
7 FO management Cable ( 3 Unit ) Windows Barenbang
150
RACK 04 Linux Dintek wire
1 Switch Layer 2 managment
2 Server SISDM Cisco 2800 Series
Mikrotik x2
3 Server Binalattas routerboard 1100
4 Server Pusat PTK
AH
Dell Power Barenbang
Connect 5524 Barenbang
PaloAlto Network Barenbang
Barenbang
PA3020 Barenbang
Cisco Firewall Barenbang
Barenbang
ASA5520
Dell Power
Connect 5524
Cisco router
3900
Dell Force 10
C150
Netvel
Dell Power Barenbang
Connect 5524
HP Proliant DL380 Biro
Organisasi &
G6 Kepegawaian
IBM System 3250 Binalattas
M3
Pusat PTK
IBM System
X3650 M3
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 120
NO DEVICE NAME OPERATING SWITCH NAME/ PEMILIK
5 Server Absensi SYSTEM MERK Biro
Windows
6 Server PHI Linux HP Proliant DL Organisasi &
7 Server PHI Linux 380 G7 Kepegawaian
8 Server Kemkominfo Linux PHI&Jamsos
9 Server Back Up Database Olis Linux IBM XSeries
10. Server email Helpdesk Linux X3650 M3 PHI&Jamsos
RACK 05 IBM XSeries
1 UPS Fujitsu Dell X3650 M3 Kemkominfo
2 Storage Fujitsu Dell HP G3433 Home
RACK 06 Fujitsu Barenbang
1 Server Fujitsu PC Barenbang
RACK 07 Mikrotik HP Z200
1 Switch Layer 2 HP Proliant DL380
2 Server ( 3 Unit ) Dell
3 Server Cisco IOS G5
4 KVM
5 Mikrotik Cisco IOS Remingtons Balitfo
6 UPS Eternus DX440 Balitfo
7 Server
RACK 07 Prime Quest Balitfo
1 Switch Layer 2 (2 Unit ) 1800E
2 KVM
3 UPS Dell Power BNP2TKI
RACK 03 Connect 5524 BNP2TKI
1 Server Siskotkln (1) Dell Power Edge BNP2TKI
2 Server Siskotkln (2) BNP2TKI
3 Router Siskotkln (1) R720 BNP2TKI
Fujitsu Primergy BNP2TKI
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
RX300 s7
ATEN
Altuscn
Mikrobits
Dinara
Hitachi
Dell Power Edge BNP2TKI
M100E
Cisco SG 300 -28 PHI
ATEN PHI
Master View PHI
Emerson Liebert
6XT3 3000 VA
HP Proliant DL PTKLN
380 G5 Binapenta
IBM XSeries 365 PTKLN
Binapenta
Cisco 1700 series
PTKLN
Binapenta
121
NO DEVICE NAME OPERATING SWITCH NAME/ PEMILIK
4 Router Siskotkln (2) SYSTEM MERK
5 Router Siskotkln (3) PTKLN
6 Switch Layer 2 Siskotkln Cisco IOS Huawei Quidway Binapenta
AR28
PTKLN
Huawei Quidway Binapenta
AR28
PTKLN
Catalyst 2950 Binapenta
5.2. Hasil Asesmen Infrastruktur Teknologi Informasi
Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai pendukung layanan sistem informasi di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan tentu saja harus melihat kondisi aplikasi yang ada saat ini
sebagai acuan dalam pengembangan infrastruktur TI kedepan.
Berdasarkan hasil asesmen aplikasi yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa
komposisi lokasi hosting aplikasi sebanyak 63% berada di pihak ketiga dan 37% berada di Data
Center yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini
menandakan bahwa Data Center Kementerian Ketenagakerjaan belum digunakan secara
optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh karena terbatasnya perangkat server aplikasi atau
perangkat penyimpanan data sehingga pengguna tidak dapat melakukan hosting di Data
Center.
Selain itu harapan akan layanan TI yang beroperasional setiap hari selama 24 jam sehari
selama seminggu termasuk hari libur menjadi alasan utama para pengguna melakukan
hosting aplikasi bekerjasama dengan pihak ketiga.
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 122
Gambar 55 Komposisi Lokasi Hosting Aplikasi
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 123
6
TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI
sesmen tata kelola TI
dilakukan untuk mengetahui kondisi
saat ini organisasi Kementerian
Ketenagakerjaan khususnya terkait
dengan organisasi pengelola TI yang
ada di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan. Selain itu dalam
proses asesmen juga akan digali
mengenai kebutuhan dan harapan unit – unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan terkait dengan pengelolaan TI di masa depan.
6.1 Profil Organisasi Teknologi Informasi Saat Ini
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, fungsi pengelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
yang berada di bawah Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pengelolaan data dan inforrnasi, dan pengembangan sistem informatika di bidang
ketenagakerjaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Inforrnasi
Ketenagakerjaan rnenyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data
dan inforrnasi, serta pengembangan sistern informatika, dan sumber daya
informatika dan penyajian informasi di bidang ketenagakerjaan;
2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan
sistem inforrnatika, dan sumber daya informatika dan penyajian inforrnasi di
bidang ketenagakerjaan;
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 125
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan
informasi, serta pengembangan sistem informatika, dan sumber daya
informatika dan penyajian inforrnasi di bidang ketenagakerjaan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
Struktur organisasi Pusat Data dan Informasi adalah sebagai berikut :
Gambar 56 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan
6.1.1 SubBagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penytapan bahan urusan tata usaha,
kepegawaian, keuangan dan penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.
6.1.2 Bidang Data dan Informasi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan
Tenaga Kerja
Bidang Data dan Informasi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 126
pelayanan data dan informasi di bidang pelatihan dan produktivitas, serta penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi Pelatihan,
Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di bidang pelatihan dan
produktivitas, serta penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi di
bidang pelatihan dan produktivitas, serta penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan
pelayanan data dan informasi di bidang pelatihan dan produktivitas, serta
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Bidang Data dan Informasi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:
1. Subbidang Data dan Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;dan
2. Subbidang Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja.
6.1.3 Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan
pelayanan data dan informasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,
serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
pengelolaan dan pelayanan data dan inforrnasi di bidang hubungan industrial
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 127
dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan
keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi
di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta
pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan
pelayanan data dan informasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan
kesehatan kerja.
Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri
atas:
1. Subbidang Data dan lnformasi Hubungan Industrial; dan
2. Subbidang Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
6.1.4 Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika
Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi,
sumber daya informatika dan penyajian informasi ketenagakerjaan, serta pelaksanaan
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) di Lingkungan
Kernenterian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sistem Informasi
dan Sumber Daya Informatika menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di
bidang pengembangan sistem informasi, sumber daya informatika dan
penyajian informasi ketenagakerjaan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi,
sumber daya informatika dan penyajian informasi ketenagakerjaan;
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 128
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan sistem informasi, sumber daya informatika dan penyajian
informasi ketenagakerjaan; dan
4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian.
Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika terdiri atas:
1. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Informatika; dan
3. Subbidang Penyajian Informasi Ketenagakerjaan.
6.2 Profil Peran TI Kementerian Ketenagakerjaan
Untuk memahami peran TI dalam suatu organisasi maka perlu melihat profil strategi TIK. Profil
strategi TIK dapat ditentukan oleh kontribusi, tujuan dan pertimbangan urusan/bisnis TIK di
dalam suatu organisasi/institusi. Ada 4 (empat) profil TIK dalam suatu organisasi, yaitu:
1. Enabler
2. Partner
3. Utility
4. Commodity
Kriteria Profil-profil ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 129
Enabler
• Menuju institusi yang berpengaruh
• Fokus pada penciptaan arus penerimaan baru secara
berkesinambungan
• Tujuan adalah menciptakan solusi terhadap faktor-faktor
penghalang kemajuan
Partner
• Tujuan adalah menjadi institusi terbaik
• Fokus pada luar organisasi, keunggulan strategis
• Pertimbangan dominan adalah meningkatkan citra
organisasi/dikenal luas
Utility
• Menuju otomasi pada level pimpinan (misal: Laporan kinerja, dsb)
• Fokus pada kualitas
• Pertimbangan dominan berdasarkan pada pengendalian biaya atau
risiko
Commodity
• Fokus pada pengurangan biaya dari sistem manual,
misalnya administrasi
• Otomasi standar secara fungsional
• Pertimbangan dominan pada pengendalikan
pengeluaran (bukan pada peningkatan nilai/value)
Gambar 57 Profil Strategis TI
Pada saat ini peran TIK di Kementerian Ketenagakerjaan sudah sampai pada tingkat Utility,
walau masih ada juga yang masih di tingkat Commodity, dimana TI:
1. Sebagian besar TI sudah masih fokus peningkatan efisiensi proses bisnis, misal
mempercepat kerja penyusunan laporan, pencarian data/dokumen. Ada
beberapa peran TI yang sudah meningkatkan efektifitas organisasi, misal secara
langsung mengetahui informasi terkait dengan ketenagakerjaan, sistem
pengadaan, dsb.
2. Program pengembangan TI sudah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian,
TI sudah dibutuhkan untuk mendukung manajemen internal kementerian;
3. Pengembangan TI sudah fokus pada peningkatan layanan internal dan
eksternal/masyarakat
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 130
Enabler/Driver
Peran TIK Saat ini Partner • Competitive Advantage
• Enablement of
• Pencapaian Tujuan
organization vision
Utility • Strategic alignment
• Efektifitas Organisasi
• IT as a services
Commodity
• Efisiensi Proses
• Pengendalian
Gambar 58 Profil TI Kementerian Ketenagakerjaan
6.3 Model Organisasi Teknologi Informasi Kedepan
Model organisasi TIK terkait dengan kebutuhan akan kontrol yang tersentralisasi dan
ketersediaan sumber daya.
Kebutuhan untuk Skala Ekonomi 1. 3.
Konsolidasi Sumberdaya Konsolidasi Sumberdaya
Desentralisasi Kendali Sentralisasi Kendali
(sumberdaya dikelola oleh pusat; unit (Pusat memiliki sumberdaya dan
bisnis membuat kebijakan dan standar melaksanakannya)
TI dan memonitor kinerja)
2. 4.
Dekonsolidasi Sumberdaya Dekonsolidasi Sumberdaya
Desentralisasi Kendali Sentralisasi Kendali
(Unit bisnis membuat kebijakan dan (Pusat membuat kebijakan, standar TI,
standar TI; unit juga memegang dan memonitor kinerja; unit bisnis yang
sumberdaya, pelaksanaan dan monitor) memegang sumberdaya)
Kebutuhan untuk Sentralisasi Pengendalian
Gambar 59 Model Organisasi TI
Organisasi TIK selalu dilema antara pilihan sentralisasi atau desentralisasi untuk proses-proses
TI atau layanan-layanan TIK-nya.
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 131