Buku Kajian TI Kemnaker - Final v 1.3.

NO NAMA UNIT TUGAS

6 Direktorat Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
Penyelesaian pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sta
Perselisihan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan t
Hubungan Industrial supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

n, FUNGSI
andar,
teknis dan e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang
ng pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha,
l kelembagaan hubungan industrial, kerja sama, dan
pemasyarakatan hubungan indutrial

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan
perselisihan hubungan industrial, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, dan tenaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan
perselisihan hubungan industrial, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, dan tenaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pencegahan perselisihan hubungan
industrial, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, dan tenaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial,

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pencegahan perselisihan hubungan industrial,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan
tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan perselisihan hubungan industrial,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan
tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

68

3.2.4.1 Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Gambar 31 Alur Kerja Penyelesaian
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

n Perselisihan Hubungan Industrial

69

3.2.4.2 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

Gambar 32 Alur Kerja Direktorat Kelemba
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

agaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

70

3.2.4.3 Direktorat Pengupahan

Gambar 33 Alur Kerja D
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Direktorat Pengupahan

71

3.2.4.4 Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Gambar 34 Alur Kerja Direktora
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

at Jaminan Sosial Tenaga Kerja

72

3.2.4.5 Direktorat Persyaratan Kerja

Gambar 35 Alur Kerja Dire

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ektorat Persyaratan Kerja

73

3.2.5 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenag

Berikut ini adalah alur kerja unit – unit kerja di bawah Direktorat Jen
Kesehatan Kerja berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tabel 5 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembina

NO NAMA UNIT TUGAS

1 Sekretariat Direktorat Memberikan pelayanan teknis dan administr
Jenderal kepada semua unsur satuan organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselama
dan Kesehatan Kerja

2 Direktorat Pengawasan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijak

Norma Kerja dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

Jaminan Sosial Tenaga standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

Kerja bimbingan teknis dan supervisi, serta evalua

pelaporan di bidang pengawasan norma ker

jaminan sosial tenaga kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

gakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

nderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Dan

aan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ratif FUNGSI
atan
a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran,
kan, pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan
asi dan
rja dan b. Pelaksanaan urusan admistrasi keuangan
c. Penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, dan pelayanan teknis kerja sama luar
negeri
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan,
arsp dan dokumentasi Direktorat Jenderal
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma
pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma
hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan
norma waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan, serta
pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan
norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat,
pengawasan norma waktu kerja, waktu istirahat dan
pengupahan, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga
kerja
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan

74

NO NAMA UNIT TUGAS

3 Direktorat Norma Kerja Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks
Perempuan dan Anak kebijakan, penyusunan norma, standar, pros
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis da
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bid
pengawasan norma kerja perempuan dan an

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

sanaan tenaga kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan
sedur, perlindungan berserikat, pengawasan norma waktu kerja,
an waktu istirahat dan pengupahan, serta pengawasan norma
dang jaminan sosial tenaga kerja
nak d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja,
pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan
berserikat, pengawasan norma waktu kerja, waktu istirahat
dan pengupahan, serta pengawasan norma jaminan sosial
tenaga kerja
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan
norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat,
pengawasan norma waktu kerja, waktu istirahat dan
pengupahan, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga
kerja
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma
perlindungan tenaga kerja peempuan, pengawasan norma
penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempua, pengawasan
norma perlindungan pekerja anak, dan pengawasan norma
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
norma perlindungan tenaga kerja peempuan, pengawasan
norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempua,
pengawasan norma perlindungan pekerja anak, dan
pengawasan norma bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pengawasan norma perlindungan tenaga kerja

75

NO NAMA UNIT TUGAS

4 Direktorat Pengawasan Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks

Norma Keselamatan kebijakan, penyusunan norma, standar, pros

dan Kesehatan Kerja dan kriteria, pemberian bimbingan teknis da

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bid

pengawasan norma keselamatan dan keseha

kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

sanaan peempuan, pengawasan norma penghapusan diskriminasi
sedur, tenaga kerja perempua, pengawasan norma perlindungan
an pekerja anak, dan pengawasan norma bentuk-bentuk
dang pekerjaan terburuk untuk anak
atan d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan norma perlindungan tenaga kerja peempuan,
pengawasan norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja
perempua, pengawasan norma perlindungan pekerja anak, dan
pengawasan norma bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
norma perlindungan tenaga kerja peempuan, pengawasan
norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempua,
pengawasan norma perlindungan pekerja anak, dan
pengawasan norma bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma
mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi, bangunan,
listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja,
ergonomi, lingkungan kerja, dan bahan berbahaya, serta
kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi,
bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan
kerja, ergonomi, lingkungan kerja, dan bahan berbahaya, serta
kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)

76

NO NAMA UNIT TUGAS

5 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks
Penegakan Hukum kebijakan, penyusunan norma, standar, pros
Ketenagakerjaan dan kriteria, pemberian bimbingan teknis da
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bid
penegakan hukum dan ketenagakerjaan

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

sanaan c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sedur, di bidang pengawasan norma mekanik, pesawat uap dan
an bejana tekan, konstruksi, bangunan, listrik dan
dang penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja, ergonomi,
lingkungan kerja, dan bahan berbahaya, serta kelembagaan,
keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3)

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan,
konstruksi, bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran,
kesehatan kerja, ergonomi, lingkungan kerja, dan bahan
berbahaya, serta kelembagaan, keahlian dan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi,
bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan
kerja, ergonomi, lingkungan kerja, dan bahan berbahaya, serta
kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga pengawas

ketenagakerjaan dan tata laksana, lembaga dan sarana
pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan norma
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta
penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan
dan kesehatan kerja
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga pengawas
ketenagakerjaan dan tata laksana, lembaga dan sarana
pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan norma
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta

77

NO NAMA UNIT TUGAS

6 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks
Keselamatan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, pros
Kesehatan Kerja dan kriteria, pemberian bimbingan teknis da
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bid
keselamatan dan kesehatan kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

sanaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan
sedur, dan kesehatan kerja
an c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dang di bidang tenaga pengawas ketenagakerjaan dan tata laksana,
lembaga dan sarana pengawasan ketenagakerjaan,
pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan
kesehatan kerja, serta penyidikan tindak pidana
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
tenaga pengawas ketenagakerjaan dan tata laksana, lembaga
dan sarana pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan norma
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta
penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan
dan kesehatan kerja
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga pengawas
ketenagakerjaan dan tata laksana, lembaga dan sarana
pengawasan ketenagakerjaan, pemeriksaan norma
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, serta
penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan
dan kesehatan kerja
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan fasilitas,
pengkajian dan standarisasi, serta pengembangan sumber daya
manusia keselamatan dan kesehatan kerja
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan
fasilitas, pengkajian dan standarisasi, serta pengembangan
sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang sarana dan fasilitas, pengkajian dan standarisasi,

78

NO NAMA UNIT TUGAS

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI
serta pengembangan sumber daya manusia keselamatan dan
kesehatan kerja
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
sarana dan fasilitas, pengkajian dan standarisasi, serta
pengembangan sumber daya manusia keselamatan dan
kesehatan kerja
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan
fasilitas, pengkajian dan standarisasi, serta pengembangan
sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

79

3.2.5.1 Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Gambar 36 Alur Kerja Direktorat Bina Pe
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

enegakan Hukum dan Ketenagakerjaan

80

3.2.5.2 Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

Gambar 37 Alur Kerja Direktorat Pengaw
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

wasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

81

3.2.5.3 Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan K

Gambar 38 Alur Kerja Direkt
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kerja (K3)

torat Pengawasan Norma K3

82

3.2.5.4 Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenag

Gambar 39 Alur Kerja Direktorat Pengawasan
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ga Kerja

Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

83

3.2.5.5 Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Gambar 40 Direktorat Bina Kes
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

selamatan dan Kesehatan Kerja

84

3.2.6 Inspektorat Jenderal

Berikut ini adalah alur kerja unit – unit kerja di bawah Inspektorat Jende

Tabel 6 Tugas dan Fungsi Unit Ke

NO NAMA UNIT TUGAS

1 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepad
Inspektorat unsur satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jend
Jenderal

2 Inspektorat Menyelenggarakan Penyiapan penyusunan kebijakan t
I,II,III, dan IV pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern t
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelak
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Me
serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga K
Perluasan Kesempatan Kerja, Inspektorat Jenderal, ser
fungsional kegiatan di bidang ketenagakerjaan di Prov
Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kal
Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluk
dan Papua

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

eral berdasarkan tugas dan fungsinya.

erja Eselon II Inspektorat Jenderal

FUNGSI

da semua a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran,
deral pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan pengawasan
teknis
terhadap b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan
c. Pelaksanaan urusan pengawasan masyarakat dan
ksanaan
enteri, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
t kerja d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
Kerja dan
rta secara laksana, keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah
vinsi tangga serta arsip dan dokumentasi Inpektorat Jenderal
limantan
ku Utara, a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
pada unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Inspektorat
Jenderal, serta secara fungsional kegiatan di bidang
ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua

b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan
keuangan melaui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya

85

Gambar 41 Alur Kerja
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

a Inspektorat Jenderal

86

3.2.7 Badan Perencanaan Dan Pengembangan

3.2.7.1 Pusat Perencanaan Tenaga Kerja

Gambar 42 Alur Kerja Pusat

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

t Perencanaan Tenaga Kerja

87

3.2.7.2 Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Gambar 43 Alur Kerja Pusat Data
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

a dan Informasi Ketenagakerjaan

88

3.2.7.3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Gambar 44 Alur Kerja Penelitian da
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

an Pengembangan Ketenagakerjaan

89

3.2.7.4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Gambar 45 Alur Kerja Pusat Pen

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ndidikan dan Pelatihan Pegawai

90

4

SISTEM INFORMASI

sesmen terhadap sistem informasi

eksisting Kementerian Ketenagakerjaan

untuk mengetahui dukungan TI terhadap

proses bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

yang diwakili oleh tugas dan fungsi masing-

masing unit eselon I dan unit – unit kerja di

bawahnya serta untuk mengetahui

kesesuaian pembangunan dan

pengembangan TI terhadap IT best practice.

Asesmen dilakukan dalam bentuk

wawancara, penyebaran form, desk

research dengan mempelajar dokumen-dokumen teknis eksisting, dan focus group discussion

(FGD) kepada perwakilan masing-masing unit kerja setingkat eselon II dari masing-masing unit

kerja eselon I.

4.1 Arsitektur Sistem Informasi

Arsitektur Sistem Informasi ini mengacu pada SOA reference model dari IBM. SOA adalah
suatu cara mengorganisasikan perangkat lunak berdasarkan services (layanan-layanan), yang
terdiri dari unit-unit berdasarkan kebutuhan dari perangkat lunak yang berjalan pada
jaringan. SOA merepresentasikan suatu model yang mana fungsi-fungsi dibagi menjadi
beberapa unit-unit terpisah yang lebih kecil, yang dapat didistribusikan melalui jaringan dan
dapat dikombinasikan dan digunakan secara bersama-sama untuk menciptakan layanan
aplikasi yang lebih besar.

Implementasi SOA secara teknis dapat dilakukan dengan menggunakan Enterprise Service Bus
(ESB), sebagai solusi masalah kompleksitas integrasi n-to-n dimana integrasi antara n-aplikasi
terhadap n-aplikasi lain mengakibatkan n x n usaha integrasi. Untuk itu perlu dikembangkan
sebuah infrastruktur integrasi menggunakan satu atau lebih message-oriented-middleware
(MOM) yang cerdas dan lebih bersifat peer-to-peer. Interaksi antar komponen layanan

SISTEM INFORMASI 92

dilakukan melalui mediator ESB. Hal ini akan menghadirkan sifat loose-coupling pada interaksi
antar layanan dan memudahkan pengelolaan pada sistem terdistribusi.

Business Service:
Exploit the SOA Foundation to deliver a component business model

Business innovation & optimization service:
Provide for better decision-making with real-time business

Development servie: Interaction service Process service Information service
Integrated environment for design and creation of solution assetsEnable collaborationOrchestrate and automateManage diverse date and
between people, processes content in a unifed manner
Management service:business processes
Manage and secure service, applications & resources&information

Enterprise service: Enable inter-conectivity between services

Partner service Business aplication service Access service
Connect with trading Build on a robust scalable, Facilitate interactions with
existing information and
partners and secure service
environment application assets

Infrastructure service:
Optimize throughput, availability and utilization

Gambar 46 Model Service Oriented Architecture (SOA)

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini telah memiliki beberapa layanan sistem informasi yang
dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Sistem Informasi Internal ,
2. Sistem Informasi Layanan Publik, dan
3. Sistem Informasi Berbasis Elektronik.

SISTEM INFORMASI 93

Gambar 47 Arsitektur Konsep Sistem Informasi Naker Terpadu3

Konsep dalam pembangunan sistem informasi naker terpadu ini meliputi hal-hal berikut:

1. Formulasi perlu dikembangkan dalam mengakomodir konsep pendekatan
dengan langkah kegiatan, yang dirangkum dalam metodologi. Gambaran
tersebut dapat diuraikan dalam bentuk skematika yang secara jelas
menggambarkan arus aliran jalannya kegiatan, serta keluaran (output) dan
langkah-langkah kegiatan yang disusun.

2. Konsep rencana kerja, rencana penugasan tenaga ahli, serta produk keluaran
(output), yang secara keseluruhannya mempunyai hubungan satu sama lain
yang sangat erat. Sinkronisasi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan yang

3 Laporan Pendahuluan Pembangunan Sistem Informasi Naker Terpadu Tahun 2015 94

SISTEM INFORMASI