Buku Kajian TI Kemnaker - Final v 1.3.

3.2.1.5 Biro Umum

Gambar 18 Alur K

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kerja Biro Umum

43

3.2.1.6 Biro Kerjasama Luar Negeri

Gambar 19 Alur Kerja Bir
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ro Kerjasama Luar Negeri

44

3.2.1.7 Pusat Humas

Gambar 20 Alur K

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kerja Pusat Humas

45

3.2.2 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produk

Berikut ini adalah alur kerja unit – unit kerja di bawah Direktorat Jen
fungsinya.

Tabel 2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Direkto

NO NAMA UNIT TUGAS

1 Sekretariat Memberikan pelayanan teknis dan administrati
Direktorat Jenderal kepada semua unsur satuan organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas

2 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusun
Standarisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria,
Kompetensi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sert
Pelatihan Kerja evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi
kompetensi dan pelatihan kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ktivitas

nderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berdasarkan tugas dan

orat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

FUNGSI

if a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran,
pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan

b. Pelaksanaan urusan admistrasi keuangan
c. Penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, dan pelayanan teknis kerja sama luar negeri
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, arsp

dan dokumentasi Direktorat Jenderal
nan a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan

harmonisasi standar kompetensi, pengembangan program dan
ta materi pelatihan kerja, pengembangan sistem dan metode

pelatihan kerja, pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi
pelatihan kerja
b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi,
pengembangan program dan materi pelatihan kerja,
pengembangan sistem dan metode pelatihan kerja,
pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan kerja
c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan dan harmonisasi standar kompetensi,
pengembangan program dan materi pelatihan kerja,

46

NO NAMA UNIT TUGAS

3 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksana
Kelembagaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosed
Pelatihan dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidan
bina kelembagaan dan pelatihan

4 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusun
Instruktur dan norma, standar, prosedur dan kriteria, pember
Tenaga Pelatihan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi d

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

pengembangan sistem dan metode pelatihan kerja,
pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan kerja
d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan
harmonisasi standar kompetensi, pengembangan program dan
materi pelaihan kerja, pengembangan sistem dan metode
pelatihan kerja, pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi
pelatihan kerja
e. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat
aan a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar mutu lembaga,
dur, perizinan dan akreditasi lembaga, sarana dan prasarana pelatihan,
serta pengembangan kemitraan dan pendanaan
ng b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standar mutu lembaga,
perizinan dan akreditasi lembaga, sarana dan prasarana pelatihan,
serta pengembangan kemitraan dan pendanaan
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang standar mutu lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga,
sarana dan prasarana pelatihan, serta pengembangan kemitraan
dan pendanaan
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
standar mutu lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga, sarana
dan prasaran pelatihan, serta pengembangan kemitraan dan
pendanaan
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standar mutu
lembaga, perizinan dan akreditasi lembaga, sarana dan prasarana
pelatihan, serta pengembangan kemitraan dan pendanaan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat
nan a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang instruktur lembaga
rian pelatihan pemerintahan, instruktur lembaga pelatihan swasta,
dan tenaga pelatihan pemerintah dan tenaga pelatihan swasta.

47

NO NAMA UNIT TUGAS

pelaporan di bidang instruktur dan tenaga
pelatihan

5 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusun
Pemagangan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sert
evaluasi dan pelaporan di bidang pemagangan

6 Direktorat Bina Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusun
Produktivitas norma, standar, prosedur, dan kriteria,

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang instruktur lembaga pelatihan pemerintah dan instruktur
lembaga pelatihan swasta, tenaga pelatihan pemerintah dan
tenaga pelatihan swasta

c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
insruktur lembaga pelatihanpemerintah, instruktur lembaga
pelatihan swasta, tenaga pelatihan pemerintah dan tenaga
pelatihan swasta

d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang instruktur lembaga
pelatihan pemerintah dan instruktur lembaga pelatihan swasta,
tenaga pelatihan pemerintah dan tenaga pelatihan swasta

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika Direktur Jenderal
nan a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemagangan di dalam

negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta
ta jejaring pemagangan

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengembangan pemagangan di dalam negeri dan luar
negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring
pemagangan

c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan pemagangan di dalam negeri dan luar negeri,
pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring pemagangan

d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
pemagangan di dalam negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan
dan advokasi serta jejaring pemagangan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
nan a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi dan kerja

sama produktivitas, penerapan sistem dan metode produktivitas,

48

NO NAMA UNIT TUGAS

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sert
evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI
ta sumber daya manusia, dan pemberdayaan lembaga produktivitas

serta pengukuran dan analisis produktivitas
b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengembangan promosi dan kerja sama produktivitas,
penerapan sistem dan metode produktivitas, sumber daya
manusia, dan pemberdayaan lembaga produktivitas serta
pengukuran dan analisis produktivitas
c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan promosi dan kerja sama produktivitas, penerapan
sistem dan metode produktivitas, sumber daya manusia, dan
pemberdayaan lembaga produktivitas serta pengukuran dan
analisis produktivitasi
d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pengembangan promosi dan
kerja sama produktivitas, penerapan sistem dan metode
produktivitas, sumber daya manusia, dan pemberdayaan lembaga
produktivitas serta pengukuran dan analisis produktivitas
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

49

3.2.2.1 Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja

Gambar 21 Alur Kerja Direktorat Bina Stan
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

a

ndardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja

50

3.2.2.2 Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan

Gambar 22 Alur Kerja Direktora

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

at Bina Kelembagaan Pelatihan

51

3.2.2.3 Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan

Gambar 23 Alur Kerja Direktorat Bin
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

na Instruktur dan Tenaga Pelatihan

52

3.2.2.4 Direktorat Bina Pemagangan

Gambar 24 Alur Kerja Dire
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ektorat Bina Pemagangan

53

3.2.2.5 Direktorat Bina Produktivitas

Gambar 25 Alur Kerja Dire

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ektorat Bina Produktivitas

54

3.2.3 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga

Berikut ini adalah alur kerja unit – unit kerja di bawah Direktorat Jend
Kerja berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tabel 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Pe

NO NAMA UNIT TUGAS

1 Sekretariat Direktorat Memberikan pelayanan teknis dan administ
Jenderal semua unsur satuan organisasi di lingkungan
Pembinaan Penempatan Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja

2 Direktorat Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks
Pengembangan Pasar kebiakan, penyusunan norma, standar, pros
Kerja kriteria, pemberian bimbingan teknis dan su
serta evaluasi dan pelaporan di bidang peng
pasar kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

deral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

enempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

FUNGSI

tratif kepada a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
n Direktorat anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi
n dan pelaporan

sanaan b. Pelaksanaan urusan admistrasi keuangan
sedur, dan c. Penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan
upervisi,
gembangan perundang-undangan, dan pelayanan teknis kerja sama
luar negeri
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,
perlengkapan, arsp dan dokumentasi Direktorat Jenderal
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan
analisis dan informasi pasar kerja, analisis jabatan serta
penyuluhan dan bimbingan jabatan
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan analisis dan informasi pasar kerja, analisis
jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pengembangan analisis dan informasi
pasar kerja, analisis jabatan serta penyuluhan dan
bimbingan jabatan

55

NO NAMA UNIT TUGAS

3 Direktorat Penempatan Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks

Tenaga Kerja Dalam kebiakan, penyusunan norma, standar, pros

Negeri kriteria, pemberian bimbingan teknis dan su

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pene

dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

sanaan FUNGSI
sedur, dan
upervisi, d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
empatan bidang pengembangan analisis dan informasi pasar kerja,
i analisis jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan

e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan analisis dan informasi pasar kerja, analisis
jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penempatan
dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri,
pengembangan bursa kerja, pemberdayaan pengantar
kerja, dan penempatan tenaga kerja khusus

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan bursa kerja

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang penempatan dan perlindungan tenaga
kerja di dalam negeri, pengembangan bursa kerja,
pemberdayaan pengantar kerja, dan penempatan tenaga
kerja khusus

d. Penyiapan pemberian bimbinganteknis dan supervisi di
bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di
dalam negeri, pengembangan bursa kerja, pemberdayaan
pengantar kerja, dan penempatan tenaga kerja khusus

e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan
dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri,
pengembangan bursa kerja, pemberdayaan pengantar
kerja, dan penempatan tenaga kerja khusus

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

56

NO NAMA UNIT TUGAS

4 Direktorat Penempatan Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks

dan Perlindungan kebiakan, penyusunan norma, standar, pros

Tenaga Kerja Luar kriteria, pemberian bimbingan teknis dan su

Negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang pene

dan perlindungan tenaga kerja luar negeri

5 Direktorat Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks

Pengembangan dan kebiakan, penyusunan norma, standar, pros

Perluasan Kesempatan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan su

Kerja serta evaluasi dan pelaporan di bidang peng

dan perluasan kesempatan kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI

sanaan a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan
sedur, dan tenaga kerja luar negeri,penempatan tenaga kerja luar
upervisi, negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan
empatan kerja sama antar lembaga

sanaan b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
sedur, dan kriteria di bidang kelembagaan tenaga kerja luar
upervisi, negeri,penempatan tenaga kerja luar negeri, perlindungan
gembangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kerja sama antar
lembaga

c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang kelembagaan tenaga kerja luar negeri,penempatan
tenaga kerja luar negeri, perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) dan kerja sama antar lembaga

d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan
tenaga kerja luar negeri,penempatan tenaga kerja luar
negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan
kerja sama antar lembaga

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan
padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan
dan kerja sama antar lembaga, serta pemberdayaan
tenaga kerja mandiri

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan padat
karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan
kerja sama antar lembaga, serta pemberdayaan tenaga
kerja mandiri

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengembangan padat karya, terapan teknologi

57

NO NAMA UNIT TUGAS

6 Direktorat Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaks
Pengendalian kebiakan, penyusunan norma, standar, pros
Penggunaan Tenaga kriteria, pemberian bimbingan teknis dan su
Kerja Asing serta evaluasi dan pelaporan di bidang peng
penggunaan tenaga kerja asing

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

sanaan FUNGSI
sedur, dan
upervisi, tepat guna, pendampingan dan kerja sama antar lembaga,
gendalian serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat
guna, pendampingan dan kerja sama antar lembaga, serta
pemberdayaan tenaga kerja mandiri
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat
guna, pendampingan dan kerja sama antar lembaga, serta
pemberdayaan tenaga kerja mandiri
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan
rencana, analisis dan pemberian izin tenaga kerja asing
sektor industri, jasa, pertanian dan maritim, serta
kawasan ekonomi khusus dan pelayanan terpadu satu
pintu
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan
rencana, analisis dan pemberian izin tenaga kerja asing
sektor industri, jasa, pertanian dan maritim, serta
kawasan ekonomi khusus dan pelayanan terpadu satu
pintu
c. Penyiapan enyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang penyusunan rencana, analisis dan
pemberian izin tenaga kerja asing sektor industri, jasa,
pertanian dan maritim, serta kawasan ekonomi khusus
dan pelayanan terpadu satu pintu
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan rencana, analisis dan pemberian izin
tenaga kerja asing sektor industri, jasa, pertanian dan

58

NO NAMA UNIT TUGAS

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

FUNGSI
maritim, serta kawasan ekonomi khusus dan pelayanan
terpadu satu pintu
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan
rencana, analisis dan pemberian izin tenaga kerja asing
sektor industri, jasa, pertanian dan maritim, serta
kawasan ekonomi khusus dan pelayanan terpadu satu
pintu
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

59

3.2.3.1 Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Gambar 26 Alur Kerja Direktorat Pen
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

nempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

60

3.2.3.2 Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar N

Gambar 27 Alur Kerja Direktorat Penempatan
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Negeri

n dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

61

3.2.3.3 Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Gambar 28 Alur Kerja Direktorat Pengem
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

mbangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

62

3.2.3.4 Direktorat Pengembangan Pasar Kerja

Gambar 29 Alur Kerja Direktor

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

rat Pengembangan Pasar Kerja

63

3.2.3.5 Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Gambar 30 Alur Kerja Direktorat Pengen
BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ndalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

64

3.2.4 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial D

Berikut ini adalah alur kerja unit – unit kerja di bawah Direktorat Jend
berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tabel 4 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal P

NO NAMA UNIT TUGAS

1 Sekretariat Direktorat Memberikan pelayanan teknis dan administrat

Jenderal semua unsur satuan organisasi di lingkungan D

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan S

Kerja

2 Direktorat Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
Persyaratan Kerja pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sta
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan t
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidan
persyaratan kerja

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

deral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

FUNGSI

tif kepada a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
Direktorat anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta
Sosial Tenaga evaluasi dan pelaporan

n, b. Pelaksanaan urusan admistrasi keuangan
andar, c. Penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan
teknis dan
ng perundang-undangan, dan pelayanan teknis kerja sama
luar negeri
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,
perlengkapan, arsp dan dokumentasi Direktorat
Jenderal
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama, hubungan
kerja, kesetaraan syarat kerja, serta fasilitas
kesejahteraan pekerja/buruh
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama, hubungan
kerja, kesetaraan syarat kerja, serta fasilitas
kesejahteraan pekerja/buruh
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang peraturan perusahaan dan perjanjian

65

NO NAMA UNIT TUGAS

3 Direktorat Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
Pengupahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kri
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, ser
dan pelaporan di bidang pengupahan

4 Direktorat Jaminan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
Sosial Tenaga Kerja penyusunan norma, standar, prosedur, dan kri

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

n, FUNGSI
iteria,
rta evaluasi kerja bersama, hubungan kerja, kesetaraan syarat kerja,
serta fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh
n, d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
iteria, bidang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama, hubungan kerja, kesetaraan syarat kerja, serta
fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama, hubungan
kerja, kesetaraan syarat kerja, serta fasilitas
kesejahteraan pekerja/buruh
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi
dan fasilitasi pengupahan, dan pengembangan
pengupahan
b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang standarisasi dan fasilitasi pengupahan,
dan pengembangan pengupahan
c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang standarisasi dan fasilitasi pengupahan, dan
pengembangan pengupahan
d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang
standarisasi dan fasilitasi pengupahan, dan
pengembangan pengupahan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
jaminan sosial dan hubungan antar lembaga, dan
kepesertaan jaminan sosial

66

NO NAMA UNIT TUGAS

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, ser
dan pelaporan di bidang jaminan sosial tenaga

5 Direktorat Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

Kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sta

Kerja Sama Hubungan prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan t

Industrial supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidan

kelembagaan dan kerja sama hubungan indust

BISNIS PROSES KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

rta evaluasi FUNGSI
a kerja
b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
n, kriteria di bidang pembinaan jaminan sosial dan
andar, hubungan antar lembaga, dan kepesertaan jaminan
teknis dan sosial
ng
trial c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pembinaan jaminan sosial dan hubungan antar
lembaga, dan kepesertaan jaminan sosial

d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
jaminan sosial dan hubungan antar lembaga, dan
kepesertaan jaminan sosial

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha,
kelembagaan hubungan industrial, kerja sama, dan
pemasyarakatan hubungan indutrial

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha,
kelembagaan hubungan industrial, kerja sama, dan
pemasyarakatan hubungan indutrial

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pemberdayaan organisasi pekerja dan
pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, kerja
sama, dan pemasyarakatan hubungan indutrial

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pemberdayaan organisasi pekerja dan
pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, kerja
sama, dan pemasyarakatan hubungan indutrial

67