2. Standar dan Maklumat Pelayanan
KPPN Wonosari telah membuat maklumat pelayanan yang dipasang di ruangan Front Office
berisikan pernyataan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji siap menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. KPPN Wonosari juga sudah membuat standar layanan
dalam buku panduan praktis dan ditempatkan di ruang tunggu Front Office
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Wonosari dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
kemampuan pegawainya antara lain:
a. Diklat/Bimbingan Teknis/Seminar
KPPN Wonosari selalu mengikutsertakan para pegawainya dalam setiap kesempatan yang
ada melalui diklat/bimbingan teknis/seminar yang diselenggarakan baik oleh Kantor Pu-
sat Ditjen Perbendaharaan maupun Balai Diklat Keuangan.
b Action Plan
Agar ilmu yang didapatkan pegawai setelah mengikuti Diklat/Bimtek bermanfaat secara
optimal, maka setiap pegawai harus melakukan transfer of knowledge kepada seluruh
pegawai.
c. Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu (GKM) dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman se-
luruh pegawai terhadap ketentuan atau peraturan baru maupun aplikasi terkait dengan
pelaksanaan tugas. Kegiatan GKM ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Ka-
mis dan diikuti seluruh pegawai.
d Morning Session
Sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah perbaikan kinerja layanan, maka setiap hari
kerja, sebelum jam layanan diadakan morning session. Acara tersebut digunakan sebagai
sarana untuk :
• Melakukan evaluasi atas kinerja layanan yang diberikan kepada stakeholders pada
hari-hari sebelumnya. Hasil kinerja layanan diukur dari kartu kepuasan yang dimasuk-
kan oleh satker ke dalam kotak kepuasan yang ada di ruang layanan setiap kali setelah
mendapatkan layanan dari petugas front office.
• Mengingatkan pegawai apabila ada tugas-tugas yang perlu segera ditindaklanjuti
• Sebagai sarana sharing session bagi para pegawai dalam rangka peningkatan kinerja.
• Motivational session oleh kepala kantor untuk menjaga semangat dan memberikan mo-
tivasi kepada seluruh pegawai.
• Kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan praktek service excellence.
• Membangun sinergi dan meningkatkan kekompakan seluruh pegawai KPPN Wonosari
karena pada setiap akhir acara morning session diteriakkan yel-yel KPPN Wonosari
e. Focus Group Discussion
Masing-masing seksi secara mandiri menyelenggarakan grup diskusi untuk membahas
strategi atas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta menyamakan pemahaman akan aturan-aturan yang ada. Apabila tetap be-
lum terpecahkan maka akan dikonsultasikan melalui surat ke Kanwil Ditjen Perbendaha-
raan Provinsi D.I. Yogyakarta atau bahkan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
f. Kegiatan Capacity Building
Dalam rangka peningkatan kompentensi serta kerjasama antar pegawai, KPPN Wonosari
33
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
telah melaksanakan kegiatan Capacity Building pada anggal 3 September 2016 di pantai
Pancer Door Pacitan sesuai surat undangan Kepala KPPN tanggal 29 Agustus 2016 No-
mor: S-688/WPB.15/KP.03/2016.
g. Ruang Perpustakaan
KPPN Wonosari telah menyediakan ruang perpustakaan bagi para pegawai. Dengan ha-
rapan agar seluruh pegawai dapat terus belajar baik mengenai peraturan-peraturan yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun buku
pengetahuan yang lain agar tercipta profesionalisme dalam bekerja, mempunyai penge-
tahuan yang luas sehingga mampu memberikan solusi terbaik kepada mitra kerja sesuai
dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
4. Sarana dan Prasarana
Dalam memberikan layanan kepada stakeholders, KPPN Wonosari telah mematuhi stan-
dardisasi sarana dan prasarana yang ditetapkan seperti terlihat dalam gambar berikut:
Pintu Masuk Utama Neon Sign Parkir Kendaraan Front Office
Musholla Toilet Tamu Ruang Hijau Banner
Elektronik
Kotak Kepuasan Kotak Papan Info Ruang Tunggu
Pengaduan Tamu
Mini TLC Customer Loker
Service
34 Gambar 2.12 Sarana dan Prasarana KPPN
Wonosari
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pengelolaan Pengaduan
Dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja serta untuk
menjaga kualitas kinerja pegawai KPPN Wonosari, telah disediakan beberapa saluran
pengaduan masyarakat berupa:
Gambar 2.13 Sarana Pengaduan KPPN Wonosari
Tabel 2.22 Sarana Pengaduan KPPN Wonosari
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Sistem informasi pelayanan secara elektronik telah dilakukan oleh KPPN Wonosari de-
ngan media visual elektronik berupa banner elektronik, serta media cetak berupa brosur
yang tersedia di ruang tunggu Front Office.
7. Penilaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Survey Kepuasan Satker terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN Wonosari telah di-
laksanakan dengan responden sejumlah 22 orang dan memperoleh hasil dengan nilai in-
deks sebesar 4,51 pada skala 5 pada level “sangat puas”.
35
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
I. KINERJA TATA KELOLA
1. Struktur, Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan
Struktur organisasi, tugas, fungsi dan uraian jabatan pada KPPN Wonosari telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Gambar 2‑14 Struktur Organisasi KPPN Wonosari
2. Proses Bisnis
a. Dalam menjalankan proses bisnisnya, KPPN Wonosari telah menjalankan SOP sebagai-
mana diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan;
b. Kepada para pegawai sudah diberikan uraian tugas dan kontrak kinerja secara tertulis
dan sudah diberikan pada masing-masing pegawai.
c. Pengelolaan dokumen telah dikelompokkan ke dalam arsip aktif dan in aktif dan ditata
dengan rapi dan tertib.
d. KPPN Wonosari juga melakukan pengelolaan arsip melalui electronic filling system.
e. Pelaksanaan anggaran KPPN selaku satker, meliputi pembayaran gaji, penerbitan SPM
non gaji , pembuatan SKPP, penyusunan RKA-KL, dan lain-lain sudah dilaksanakan de-
ngan baik sesuai dengan ketentuan;
f. Telah dibuatkan pakta integritas baik internal maupun eksternal sebagai upaya men-
jaga integritas layanan dan inisiatif anti korupsi, yang selalu diperbaharui ketika terjadi
pergantian pimpinan.
36
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Sumber Daya Manusia
Seluruh SDM yang dimiliki oleh KPPN Wonosari telah memiliki standar kompetensi yang
dipersyaratkan. KPPN Wonosari telah mengembangkan kapasitas SDM melalui :
a. Praktek service excellence dilakukan setiap minggu pada saat briefing pagi/morning
session dengan dibuat jadwal petugas piket setiap bulannya, dimana selain menyam-
paikan materi tentang budaya organisasi, nilai-nilai kementerian keuangan juga dilaku-
kan praktek service excellence dengan tiga materi secara bergantian yaitu tentang etika
bertelepon, pelayanan kepada satuan kerja, grooming (standar penampilan pegawai).
b. Dalam rangka meningkatkan sinergi, kebersamaan, kekompakan dan memotivasi pega-
wai, menanamkan dan internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan pada tahun 2016
telah dilakukan kegiatan Capacity Building pada tanggal 3 September 2016 di pantai
Pancer Door Pacitan sesuai surat undangan Kepala KPPN tanggal 29 Agustus 2016 No-
mor : S-688/WPB.15/KP.03/2016
c. GKM telah dilaksanakan minimal seminggu sekali pada setiap bulannya.
4. Sistem Pengendalian Internal
a. Pelaksanaan pengendalian internal pada KPPN Wonosari telah berjalan sesuai dengan
ketentuan.
b. KPPN Wonosari juga telah melakukan pengujian pengendalian utama secara periodik
sesuai dengan KEP-34/PB/2013 dan membuat laporan hasil pengujian pengendalian
utama (LHPU) secara periodik dengan format sesuai ketentuan
37
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kinerja utama KPPN Wonosari pada semester II Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 2.5 Capaian IKU KPPN Wonosari Semester II Tahun 2016
IKU Target (%) Capaian (%) Indeks
Capaian (%)
1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% 106,07%
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 99,25 120
4,09 4,50 106,72
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 110,02
4. Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA secara 97% 100%
103,09
tepat waktu 99% 100%
5. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 85% 99,62% 101,01
6. Persentase perencanaan penarikan dana satker secara akurat 98% 100% 117,20
7. Persentase akurasi Buku Kas Putih 98,10% 99,86% 102,04
8. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat 80 84,84 101,79
9. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 106,05
10. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui 96% 100%
104,17
aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu 72 92,46
11. Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN 95% 100% 120
12. Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai 105,26
13. Indeks capaian waktu pelaksanaan coaching dan counseling 3 3
14. Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian 100
90 100
intern 111,11
15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 77% 90,79%
117,91
Organization 80% 99,09%
16. Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin 95% 92,45% 120
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 108,45 97,32
Nilai Capaian Kinerja Rata-rata (a)
Tabel 2.6 NSS KPPN Wonosari Semester II Tahun 2016 Nilai Sasaran Strategis
(%)
Sasaran Strategis
114,37
1. Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 110,02
2. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 103,09
3. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi 101,01
4. Pelayanan Prima 108,10
5. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan Akurat 106,05
6. Manajemen Satker yang Berkesinambungan 104,17
7. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi 109,07
8. SDM yang Profesional dan Berintegritas 114,51
9. Organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 120
11. Pengelolaan Anggaran yang Optimal 97,32
107,97
Nilai Sasaran Strategis Rata-rata (b)
38
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 2.7 NKP KPPN Wonosari Semester II Tahun 2016 Nilai Perspektif (%)
28,59
Perspektif 15,98
Stakeholder Perspektif 31,45
Customer Perspektif 33,07
Internal Process Perspektif 27,27
Learning and Growth Perspektif
Nilai Perspektif Rata-rata (c)
Tabel 2.8 NKO Semester II Tahun 2016 109,09
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Nilai Kinerja Utama yang diperoleh KPPN Wonosari pada
semester II tahun 2016 sebesar
95,63
39
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
40
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PROFIL KPPN
3.KPPN WATES
A. SEJARAH KPPN WATES 2006 2005
2007 Penetapan Wilayah KPPN Wates Dibentuk
Kerja KPPN Wates
2008 Pembelian Lahan untuk 2012
Kantor KPPN Wates Dan
Mulai Beroperasi di Penetapan Sebagai
Pembangunan Gedung KPPN Percontohan
KPPN Wates Jalan Adyaksa
2009
Menempati Gedung
Baru di Jalan KHA
Dahlan KM 2,2
2014 2014
Memperoleh Sertifikat ISO PILOTING SPAN
9001:2008
41
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
B.LETAK GEOGRAFIS
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates menempati gedung berlantai
dua yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan KM 2,2 Wates Kabupaten Kulon Progo. Di
sebelah selatan, berhadapan langsung dengan Jalan Raya Jogja - Purworejo, sebelah utara
berdekatan dengan PT Sun Chang Indonesia, sebelah Barat merupakan area persawahan,
sedangkan sebelah timurnya merupakan gedung perkantoran.
Letak Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Wates ini memiliki luas wilayah sebesar
58.627,512 ha (586,28 km2). Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan yaitu
Kelurahan Wates sebagai kelurahan percontohan dan 917 pedukuhan. Secara umum wilayah
Kulonprogo membentang dari sisi paling selatan Yogyakarta, kemudian menuju sisi paling
utara.
Gambar 2‑15 Peta Lokasi KPPN Wates
C. PETA DAN WIL AYAH KERJA
Wilayah Kerja KPPN Wates mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo dan
melayani sebanyak 37 satuan kerja pada tahun 2016.
42
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
D.VOLUME KERJA
Pencapaian kinerja selama tahun 2016 terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara di daerah dapat digambarkan dalam beberapa
grafik berikut:
SDM SATKER
21 37
LHP dari POS DIPA
PERSEPSI 37
3.775 DANA DIPA
343.666.256.000
POS % PENYERAPAN
PERSEPSI
94,09
1
SP2D
2.971
Grafik 2.15 Volume Kerja
KPPN Wates
Gambar 2‑16 Peta Wilayah Kerja KPPN Wates 43
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
E. SUMBERDAYA MANUSIA
Mohamad Munawar
Kepala Kantor
Jumlah pegawai pada KPPN Wates adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai dengan
struktur satu orang Kepala Kantor ; satu Kepala Subbagian Umum, tiga Kepala Seksi (satu
Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, satu Seksi Bank, satu Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal) serta 16 orang pelaksana. Komposisi pegawai KPPN Wates menurut
jabatan, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar dan grafik
berikut :
Grafik 2.16 Statistik Pegawai KPPN Wates Grafik 2.17 Statistik Pegawai KPPN Wates
Berdasarkan Eselon Berdasarkan Pendidikan
1
ESELON III
14 5
STRATA 1/ SMA
D IV
4 16 2
ESELON IV PELAKSANA
DIPLOMA III
44
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Grafik 2.18 Statistik Pegawai KPPN Wates Grafik 2.19 Statistik Pegawai KPPN Wates
Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Kepangkatan
1
GOL IV
PEREMPUAN LAKI LAKI
16
5
17 3
GOL III GOL II
Grafik 2.20 Statistik Pegawai KPPN Wates Gambar 2.17 SDM pada KPPN Wates
Berdasarkan Usia berfoto bersama.
6
40-49
3 12
30-39 Th 50-59 Th
45
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
F. INOVASI
Inovasi layanan publik dapat dipetakan menjadi dua kategori yaitu Inovasi Layanan untuk
Eksternal dan Inovasi Layanan untuk Internal. Inovasi layanan untuk eksternal merupakan
inovasi layanan yang dilakukan oleh KPPN yang dinikmati secara langsung oleh stakeholder,
sedangkan inovasi layanan untuk internal dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPPN yang dinikmati secara internal bagi KPPN baik secara administratif
maupun unggulan layanan.
Inovasi layanan KPPN Wates yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan baik
secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan sampai dengan periode pembinaan
dan supervisi semester II Tahun 2016 dilaksanakan adalah:
a. Penyusunan Rapor Satker
Rapor Satker merupakan penilaian kinerja satuan kerja lingkup KPPN Wates yang disusun
secara bulanan berdasarkan dua belas indikator sebagai alat ukur atau bahan evaluasi untuk
melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan kinerja satker dalam
rangka pelaksanaan anggaran.
v. e-Billing Corner
KPPN Wates menyediakan 1 unit PC untuk sarana e-Billing satker yang akan memanfaatkan
aplikasi MPN G2 yang disediakan di ruangan layanan serta sarana satker melakukan scan
virus sebelum menyerahkan data ADK pada petugas FO.
w. Mesin EDC (Electronic Data Capture)
Mesin EDC yang disediakan oleh KPPN dapat digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan
transaksi pembayaran pajak, bukan pajak dan cek saldo. Mesin EDC ini disediakan sebagai
tindak lanjut dari penyediaan e-Billing Corner yang sudah lebih dulu dilakukan oleh KPPN
Wates. Setelah membuat e-billing, satker dapat langsung melakukan penyetoran pajak
maupun bukan pajak pada mesin EDC di KPPN Wates sehingga tidak harus melakukan setor
tunai ke bank.
x. Grup Whatsapp Satker
Latar belakang dibentuknya grup Whatsapp Satker oleh KPPN Wates adalah dalam
rangka meningkatkan efektifitas penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja.
Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap bulan, dengan batas waktu tertentu
serta dibutuhkannya keakuratan data tentu akan lebih baik bila didukung sarana yang
dapat mempermudah koordinasi antara KPPN Wates dengan satuan kerja. Dengan adanya
Grup Whatsapp ini diharapkan dapat menjadi alat yang dapat membantu penyelesaian
pelaksanaan rekonsiliasi dengan satuan kerja.
y. Space Pengumuman
Dalam rangka menyampaikan informasi yang dianggap perlu diketahui masyarakat secara
luas dan lebih memasyarakatkan eksistensi KPPN khususnya di Kabupaten Kulonprogo,
perlu dibuat media khusus sebagai tempat pemasangan spanduk yang diletakkan ditempat
yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat oleh masyarakat.
z. Mini TLC (Treasury Learning Center)
Mini TLC merupakan ruangan yang nyaman, dilengkapi dengan PC Helpdesk, buku-buku
peraturan, buku penunjang lain, yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran bagi
satker yang membutuhkan bimbingan teknis dari petugas KPPN Wates terutama terkait
dengan aplikasi.
46
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
G. PRESTASI
Beberapa prestasi yang telah diraih oleh KPPN Wates dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir sampai dengan terlaksananya Pembinaan dan Supervisi periode semester II Tahun
2016 ini adalah:
a. Memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 Tahun 2014
b. Peringkat enam Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015
c. Peringkat sepuluh Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Tahun 2015
d. Peringkat pertama Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN
Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Ta-
hun 2016.
e. Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
f. Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DIY.
Gambar 2‑18 Piagam Penghargaan KPPN Wates
47
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
H.KINERJA LAYANAN
1. Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan
Visi, Misi, Motto Pelayanan dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan
KPPN Wates telah membuat visi, misi, motto dan janji layanan dan telah dipahami oleh
pegawai KPPN serta sudah disosialisasikan kepada stakeholder berupa informasi dalam
website KPPN Wates, pada electronic banner di ruangan front office, dan pada banner-
banner di setiap ruangan.
Visi
Grafik 2.21. Visi, Misi, Motto Menjadi
Pengelola
Lagu Mars KPPN Wates
Perbendaharaan Negara
yang profesional, modern dan
akuntabel guna mewujudkan
MISI manajemen keuangan
• Menjamin pemerintah yang efektif dan
kelancaran pencairan efisien di Tingkat Regional
dana APBN secara tepat
sasaran, tepat waktu dan tepat
jumlah;
• Mengelola penerimaan negara secara
profesional dan akuntabel;
• Mewujudkan pelaporan
pertanggungjawaban APBN yang akurat
dan tepat waktu; Karakter
• Mewujudkan profesionalisme dan budaya kerja:
dan kemandirian satuan kerja
dalam pengelolaan Karakter dan budaya kerja
APBN yang menganut nilai- nilai utama
yang selaras sehingga kami dapat
Lagu Mars KPPN berinteraksi sebaik mungkin dengan
Wates : seluruh pemangku kepentingan
dan menunjukkan ciri khas
“Kami abdi negara di KPPN Wates kepribadian organisasi.
Selalu meningkatkan semangat melayani
Amanah, ramah dan tulus itulah motto layanan
kami
Kami abdi negara di KPPN Wates Motto:
Selalu melayani dengan sepenuh hati SMART, yaitu
Senyum, sapa, salam, sopan santun akronim dari Semangat,
Melayani, Amanah, Ramah,
Lima S itu budaya kami
Reff: KPPN Wates KPPN Wates penuh integritas Tulus.
Menjalin sinergi dengan mitra kerja hingga Kulon Janji Layanan :
Melayani dengan PASTI,
Progo yaitu akronim dari : Profesional,
Profesionalisme menuju kesempurnaan Akurat, Senyum, Transparan
Maju sejahtera menuju dan Ikhlas.
kesempurnaan
48
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Standar dan Maklumat Pelayanan
KPPN Wates telah membuat maklumat pelayanan yang dipasang di ruangan Front Office
berisikan pernyataan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji siap menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Kepala KPPN
Wates, Bapak Mohamad Munawar pada tanggal 17 Maret 2016.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
KPPN Wates telah mengembangkan kapasitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai
dalam berbagai diklat/ pelatihan, menerapkan sistem reward and punishment, mengadakan
Gugus Kendali Mutu secara rutin serta melaksanakan kegiatan Capacity Building pada tiap
semester. Pada masa semester II tahun 2016 ini KPPN Wates telah melaksanakan capacity
building (outbond) dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada tanggal 24
September 2016 di Dolan Desa, Boro, Kalibawang Kulon Progo. Kegiatan ini diikuti oleh 29
orang yang terdiri atas pegawai dan honorer berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPN Wates
tanggal 19 September 2016 Nomor ND-8056/WPB.15/KP.02/2016.
49
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Sarana dan Prasarana
KPPN Wates telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung tugas pelayanan
dan telah didayagunakan secara optimal sehingga cukup memberikan kemudahan,
kenyamanan dan kebersihan. Gambaran sarana dan prasarana yang terdapat di KPPN Wates
dapat terlihat pada beberapa gambar berikut:
Gambar 2‑19 Sarana Prasarana di KPPN Wates
50
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pengelolaan Pengaduan
Sarana pengaduan berupa telepon, faksimili, sms, kotak pengaduan, email sudah dimiliki
oleh KPPN Wates, yaitu:
Gambar 2.20 Sarana Pengaduan KPPN Wates
0274-775302
0274-775301
082324641184
[email protected]
kotak pengaduan terdapat di front office
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Sistem informasi pelayanan secara elektronik, penyampaian informasi dan tingkat
keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan sudah dilakukan dengan media
visual berupa banner elektronik, running text, dan website KPPN Wates serta media cetak
berupa brosur yang tesedia di area ruang tunggu.
7. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Survey Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN Wates telah dilaksanakan pada tanggal 1
s.d. 26 Agustus 2016. Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah memantau hasil survey
tersebut dan diketahui bahwa dari 25 responden yang masuk, nilai rata-rata kepuasan
satker adalah 4,67 dari target 4,09 pada skala 5.
51
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
I. KINERJA TATA KELOLA
1. Struktur, Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan
Struktur organisasi, tugas, fungsi dan uraian jabatan pada KPPN Wates telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan
Gambar 2‑21 Struktur Organisasi KPPN Wates
KEPALA KANTOR
Mohamad Munawar
KASUBBAG UMUM
Karli Mu'amal
Pelaksana KASI BANK KASI VERAKI
Tri Atmojo Praptanto Budiarto
KASI PDMS
Sri Wulandari
Pelaksana Pelaksana Pelaksana
2. Proses Bisnis
a. Dalam menjalankan proses bisnisnya, KPPN Wates telah menjalankan SOP sebagaima-
na diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan;
b. Kepada para pegawai sudah diberikan uraian tugas dan kontrak kinerja secara tertulis
dan sudah diberikan pada masing-masing pegawai.
c. Pengelolaan dokumen telah dikelompokkan ke dalam arsip aktif dan in aktif dan ditata
dengan rapi dan tertib. Sedangkan untuk pengelolaan arsip melalui electronic filling
system sudah dilakukan sejak tahun 2013
d. Pelaksanaan anggaran KPPN selaku satker, meliputi pembayaran gaji, penerbitan SPM
non gaji , pembuatan SKPP, penyusunan RKA-KL, dan lain-lain sudah dilaksanakan de-
ngan baik sesuai dengan ketentuan;
e. Pengelolaan pengaduan layanan telah dilaksanakan dengan menyediakan sarana peng-
aduan dalam bentuk kotak pengaduan, alamat email, SMS, dan telepon.
52
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Sumber Daya Manusia
KPPN Wates telah mengembangkan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, GKM, Morning
Call, Sharing Session,Capacity Building, dan Service Excellence secara berkesinambungan
a. Praktek service excellence dilakukan setiap minggu pada saat briefing pagi/morning ses-
sion dengan dibuat jadwal petugas piket setiap bulannya, dimana selain menyampaikan
materi tentang budaya organisasi, nilai-nilai kementerian keuangan juga dilakukan prak-
tek service excellence dengan tiga materi secara bergantian yaitu tentang etika bertele-
pon, pelayanan kepada satuan kerja, grooming (standar penampilan pegawai).
b. Dalam rangka meningkatkan sinergi, kebersamaan, kekompakan dan memotivasi pega-
wai, dan internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan pada tahun 2016 telah dilakukan
kegiatan Capacity Building pada tanggal 24 September 2016 di Dolan Ndeso, Boro, Kal-
ibawang, Kulon Progo sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Wates tanggal 19 September 2016
Nomor : S-056/WPB.15/KP.02/2016
4. Sistem Pengendalian Internal
a. Pelaksanaan pengendalian internal pada KPPN Wates telah berjalan sesuai dengan ke-
tentuan.
b. KPPN Wates juga telah melakukan pengujian pengendalian utama secara periodik sesu-
ai dengan KEP-34/PB/2013 dan membuat laporan hasil pengujian pengendalian utama
(LHPU) secara periodik dengan format sesuai ketentuan
53
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kinerja utama KPPN Wates pada semester II Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai beri-
kut:
Tabel 2.9 Capaian IKU KPPN Wates Semester II Tahun 2016
IKU Target Capaian Indeks
Capaian (%)
1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% 105,71%
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 99,17 120
4,09 4,67 106,63
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 114,18
4. Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA secara 97% 100%
103,09
tepat waktu 99% 99,95%
5. Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 85% 98,22% 100,96
6. Persentase perencanaan penarikan dana satker secara akurat 98% 100% 115,55
7. Persentase akurasi Buku Kas Putih 98,10% 99,30% 102,04
8. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat 80 82,16 101,22
9. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 102,70
10. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui 96% 100%
104,17
aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu 72 91
11. Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN 95% 100% 120
12. Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai 105,26
13. Indeks capaian waktu pelaksanaan coaching dan counseling 3 3
14. Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian 100
90 100
intern 111,11
15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 77% 90,11
117,03
Organization 80% 100%
16. Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan 120
95% 100,21%
mesin 108,79 105,48
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
Nilai Capaian Kinerja Rata-rata (a)
Tabel 2.10 NSS KPPN Wates Semester II 2016 Nilai Sasaran Strategis
(%)
Sasaran Strategis
114,33
1. Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 114,18
2. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 103,09
3. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi
4. Pelayanan Prima 101
5. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan Akurat 107,26
6. Manajemen Satker yang Berkesinambungan 102,70
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
104,17
waktu
8. SDM yang Profesional dan Berintegritas 109
9. Organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi 114
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 120
11. Pengelolaan Anggaran yang Optimal 105
108,61
Nilai Sasaran Strategis Rata-rata (b)
54
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 2.11 NKP KPPN Wates Semester II 2016 Nilai Perspektif (%)
28,58
Perspektif 16,30
Stakeholder Perspektif 31,13
Customer Perspektif 33,65
Internal Process Perspektif 27,42
Learning and Growth Perspektif
Nilai Perspektif Rata-rata (c)
Tabel 2.12 NKO Semester II Tahun 2016 109,66%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Goa KiskendoNilai Kinerja Utama yang diperoleh KPPN Wates pada semester II tahun 2016 sebesar
96,2
55
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Hutan Mangrove Pasir Mendit
________________________
Hutan Mangrove ini lokasinya ada di daerah Jangkaran, Kulonprogo, Jogja yang sangat
dekat dengan Daendels, kira kira 300 meter sebelah barat jembatan Congot (kiri jalan).
Hutan Mangrove ini memanjang mulai dari muara sungai bogowonto ke arah barat,
orang yang pertama kali menanam mangrove di sini adalah orang dari Aceh, yang biasa
dipanggil warga setempat dengan panggilan “Cut”. Beliau menanam mangrove di sini
awalnya untuk penelitian S2 nya di UGM, hal tersebut sudah lama sekali, hingga seka-
rang berkembang menjadi hutan mangrove yang sangat berguna untuk mencegah abrasi
dan sekarang malah berkembang lagi menjadi objek wisata.
56
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Bab 3 Quickwins merupakan
program unggulan yang
dapat diselesaikan
dengan cepat dan
memberikan hasil
dalam waktu singkat,
antara lain : 1). Sistem
Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN),
2). Modul Penerimaan
Negara - Generasi II
(MPN-G2)
57
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
A. UNSUR-UNSUR PEMBINAAN
DAN SUPERVISI KPPN
I. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi bidang Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN merupakan unsur
Pembinaan dan Supervisi Standar Kinerja Utama (PSKU) yang mempunyai komponen Evaluasi Per-
hitungan Nilai Kinerja Organisasi, Evaluasi Ketepatan Waktu dan Monitoring Pelaksanaan Evaluasi
Capaian Kinerja Internal KPPN. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi ini dilaksanakan berdasarkan
jenis pelaksanaan tugas Kuasa BUN yang meliputi antara lain:
1. Penatausahaan Pengeluaran Negara
a. Penerbitan/ Penggantian KIPS b. Aksesibilitas Satker pada Aplikasi OM
SPAN
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Pe- OM SPAN (Online Monitoring SPAN) adalah Apli-
nerbitan SPM dan SP2D serta PER-41/PB/2011 kasi berbasis website yang dapat diakses melalui
tentang Perubahan atas PER-57/PB/2010 jaringan Intranet dan Internet yang digunakan
dijelaskan bahwa dalam rangka penyampaian untuk melakukan monitoring transaksi dalam
SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menyam- Aplikasi SPAN secara cepat, tepat, handal, dan
paikan surat penunjukan Petugas pengantar SPM user friendly. Aplikasi OM SPAN dibangun oleh
dan pengambil SP2D kepada KPPN dengan di- Direktorat Transformasi Perbendaharaan seba-
lampiri fotokopi kartu identitas dan foto terbaru. gai langkah strategis dan inovatif guna mem-
Berdasarkan surat penunjukkan dari KPA, KPPN percepat layanan informasi pada KPPN di dalam
melakukan perekaman data identitas petugas melayani Satuan Kerja serta memberikan tools
pengantar SPM dan pengambil SP2D pada apli- bagi satuan kerja salah satunya untuk melaku-
kasi KPPN, mencetak KIPS ( Kartu Identitas kan monitoring mandiri terhadap penyelesaian
Petugas Satker) dan menyampaikannya kepada SP2D . Dengan kata lain, penggunaan Aplikasi
satker bersangkutan menggunakan Berita Acara OM SPAN tidak hanya diperuntukkan bagi inter-
Penyampaian KIPS. nal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tetapi
telah meluas ke seluruh satuan kerja BA 999
Dari hasil verifikasi Tim Pembinaan dan Super- dan non BA 999 yang dilayani oleh KPPN SPAN.
visi terhadap dokumen penerbitan KIPS berupa Pengajuan user dan password untuk mengakses
surat permohonan penerbitan KIPS dari satker Aplikasi OM SPAN pada level satuan kerja dilaku-
dan Berita Acara Serah Terima KIPS ,dapat dis- kan melalui KPPN dengan mempedomani Per-
impulkan bahwa penerbitan/penggantian KIPS aturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PB/2014 tanggal 24 November 2014 tentang
yang berlaku. Namun demikian, masih ditemu- Penggunaan Aplikasi Online Monitoring SPAN.
kan kesalahan administratif yang dilakukan oleh:
• KPPN Yogyakarta, yaitu terdapat dua data Secara umum, satuan kerja dalam lingkup pem-
KIPS dari satker Dinas Kehutanan dan Perke- bayaran KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
bunan Provinsi DIY yang direkam dengan / KPPN Wates telah memiliki username dan pass-
sama namun nama berbeda word untuk mengakses Aplikasi OM SPAN. Na-
mun demikian, dari hasil verifikasi terhadap do-
• KPPN Wates, yaitu terdapat dokumen Berita kumen surat permohonan pembuatan username
Acara Serah Terima KIPS yang belum ditan- dan password Aplikasi OM SPAN oleh satker dan
datangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sat- Berita Acara Penyerahan username dan pass-
ker. word Aplikasi OM SPAN, Aksesibilitas pada apli-
kasi OM SPAN belum menjangkau seluruh satker
Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti karena terdapat satker yang belum memiliki user
oleh KPPN Yogyakarta dan KPPN Wates sesuai dan password untuk login ke Aplikasi OM SPAN.
dengan hasil rekomendasi Tim Pembinaan dan Penatausahaan dan pengarsipan yang masih
Supervisi yaitu dengan cara meng-update data- kurang rapi juga mengakibatkan adanya ketidak-
base Aplikasi KIPS dengan nama yang benar ser- lengkapan dokumen pedukung, beberapa satuan
ta melengkapi kekurangan tanda tangan Kuasa
Pengguna Anggaran satker.
58
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
kerja belum masuk dalam daftar pengawasan belum dibuatkan Berita Acara Penyerahan user-
satker yang telah dibuatkan username/password name/password Aplikasi OM SPAN.
Aplikasi OM SPAN, maupun adanya satker yang
Tabel 3.1 Permasalahan Administratif Penatausahaan Dokumen Aksesibilitas pada OM SPAN
No KPPN Kode Satker Nama Satker Keterangan
1 Yogyakarta 401770
2 Yogyakarta 040257 Dinas Perindustrian,
3 Wonosari 049160 Perdagangan, Koperasi
dan Pertanian Kota BA Penyerahan user tidak ditemukan
4 Wonosari 099130
Yogyakarta
Dinas Kependudukan Surat permohonan satker tidak ditemu-
dan Pencatatan Sipil kan
Kab. Sleman
Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, dan transmigrasi Surat permohonan dan BA Penyerahan
Kabupaten Gunung user tidak ditemukan
Kidul
Pengadilan Negeri Saker sudah mengajukan dan menerima
Wonosari user dan Password tetapi belum dima-
sukkan dalam daftar pengawasan
5 Wonosari 550500 Kantor Pelayanan Pa- Dalam File User dan Password OM SPAN
6 Wates 597040 jak Pratama Wonosari hanya ditemukan Berita Acara Serah
terima User tetapi surat Permohonan
User/ password dari satker tidak dite-
mukan
MIN Sindutan Satker belum masuk dalam daftar
pengawasan satker yang telah dibuat-
kan username/password. Surat permo-
honan satker ada namun BA Penyera-
han username tidak ditemukan
c. Pendaftaran Data Supplier ung unsur penambahan informasi lokasi dan/
atau informasi rekening akibat adanya penerima
Proses pendaftaran data supplier pada KPPN Yog- baru, satker telah melampirkan surat penamba-
yakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah han supplier sesuai format lampiran VI PER-58/
sesuai dengan ketentuan. Penggunaan tipe sup- PB/2013 dan KPPN telah menyatukan laporan
plier yang disampaikan satker telah sesuai de- informasi pendaftaran supplier tersebut sebagai
ngan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: lampiran SPM.
PER-58/PB/2013. Supplier tipe 1 untuk satker,
yang digunaan untuk transaksi yang dibayarkan d. Perubahan Data Supplier
langsung kepada bendahara pengeluran satuan
kerja. Supplier tipe 2 untuk penyedia barang Proses perubahan data supplier melalui user Ke-
dan jasa , tipe 3 untuk pegawai satker yang ber- pala Kantor pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wono-
sangkutan dalam rangka pembayaran transaksi sari, dan KPPN Wates telah dilakukan sesuai
belanja pegawai, tipe 6 untuk transaksi terkait ketentuan dalam PER-58/PB/2013. Perubahan
penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, elemen data supplier yang diproses dengan user
dan bantuan sosial. Kepala Kantor antara lain untuk perubahan:
Untuk pengajuan SPM dengan penerima supplier • Alamat
tipe 3 atau tipe 6, yang di dalamnya mengand- • E-mail
59
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Nomor telepon f. Penggabungan/ Merge Data Supplier
• Alamat Bank dan detail nama cabang bank Selama masa pembinaan semester II Tahun 2016
• Nama Pemilik Rekening tidak terdapat penggabungan/ merge data sup-
• Nama Pegawai/pemda/ penerusan pinjaman plier pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
• IBAN maupun KPPN Wates.
• Mata Uang
• NPWP g. Pendaftaran Data Kontrak
• NIP Secara umum proses pendaftaran data kontrak
pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
Surat permintaan perubahan data supplier dari KPPN Wates telah sesuai ketentuan dalam PER-
satker telah dibuat sesuai format lampiran VII 58/PB/2013 dan SOP Unggah Data Kontrak.
PER-58/PB/2013. Surat permintaan tersebut Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi
telah didokumentasikan dengan baik dengan dokumen pendaftaran kontrak oleh Tim Pembi-
cara disatukan dengan surat tindak lanjut serta naan dan Supervisi masih ditemukan beberapa
cetakan Laporan Informasi Supplier dari Aplikasi permasalahan terkait pendaftaran data kontrak.
SPAN sebelum dan sesudah terjadi perubahan.
Beberapa contoh permasalahan yang terjadi
e. Penonaktifan Data Supplier dalam pendaftaran data kontrak oleh satker an-
tara lain:
Proses penonaktifan data supplier pada KPPN
Yogyakarta telah sesuai ketentuan dalam PER- 1. Keterlambatan penyampaian data kontrak
58/PB/2013. Satker telah menyampaikan surat yang secara umum disebabkan karena keti-
permintaan penonaktifan data supplier dan telah dakpatuhan satker terhadap peraturan dan
dilampiri bukti pendukung sesuai format dalam tidak terdapatnya sanksi atas keterlambatan
lampiran XI PER-58/PB/2013. KPPN Yogyakar- penyampaian data kontrak;
ta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates juga telah
melakukan pencetakan Laporan Informasi Sup- 2. Ketidaklengkapan isian data kontrak yang di-
plier sebelum dan sesudah penonaktifan dan cantumkan dalam ringkasan kontrak;
menyimpan dokumen terkait penonaktifan data
supplier dalam satu file ordner dengan rapi. 3. Ringkasan kontrak tidak dibubuhi cap dan
tanda tangan PPK;
Tabel 3.2 Perbandingan Jumlah Data Kontrak Tepat Waktu dan Terlambat
KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Bulan Terlambat Tidak Terlambat Terlambat Tidak Terlambat Terlambat Tidak Terlam-
bat
Januari 00
Februari 31 2 12 00
Maret 81 15 63
April 215 34 5 10 41
Mei 222 74 13 2
Juni 212 56 76 66
Juli 278 69 11
Agustus 117 35 16 4 1 12
September 283 83 3 13
Oktober 220 61 34 39
November 169 109 17 3
Desember 207 60 30 86
Total 167 28 75 48
% Kontrak Terlambat 2202 626 2 12
60,86
32
20
13
64
12
37 57
77,86 39,36
6 0Diolah dari Aplikasi OM SPAN
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.3 Permasalahan dalam Pendaftaran Data Kontrak
No KPPN Rekanan Kd Satker/NRK No Kontrak Tgl Kontrak Keterangan
1 Wonosari Citra Reka Graha 424540 MTs.12.02..05/KS.01.7/157/2016 Kontrak tidak
2 Wonosari VFP Graha 16000062 01-03-16 Mencantumkan Ketentuan
3 Wonosari Solution 005676 10/ULP/PML.Gd/6/2016
4 Wonosari CV. Pertiwi 16000065 524/800/2016 sanksi
5 Wates PT. Jasuindo Tiga 040357 01/BLANGKO/PPK/V/2016
6 Wates Perkasa 16000068 SP/016/II/2016/RM-Polres Kulon Kontrak tidak
7 Wates PT. Pertamina 040361 Progo 03-06-16 mencantumkan volume
8 Wates (Persero) 16000069 SP/016/II/2016/PNBP-Polres Kulon
PT. Pertamina 643852 Progo pekerjaan
(Persero) 16000040 380/Ma.12.12 /KS.01.1/07/2016
CV Dina Karya 643852 011/PE-APBN/VII/2016 Kontrak tidak
UD Sri Katon 16000041 09-06-16 mencantumkan volume
417740
16000071 pekejaan
049069
27-06-16 Kontrak tidak
12-02-16 mencantumkan volume
pekerjaan
Kontrak tidak
Mencantumkan Ketentuan
sanksi
12-02-16 Kontrak tidak
12-07-16 Mencantumkan Ketentuan
21-07-16 sanksi
Ringkasan Kontrak belum
dibubuhi cap dan tanda
tangan PPK
Ringkasan Kontrak belum
dibubuhi cap dan tanda
tangan PPK
Sumber: Arsip KPPN
h. Addendum Data Kontrak bahan data kontrak melalui user kepala kantor
selama masa pembinaan semester II tahun 2016
Proses perubahan data kontrak dapat dilaku- hanya dilakukan oleh KPPN Yogyakarta.
kan dengan dua cara. Pertama adalah perubah-
an data kontrak melalui unggah ADK, sedangkan Atas dasar surat permintaan perubahan data
yang kedua adalah perubahan data kontrak me- kontrak dari PPK, Kepala KPPN Yogyakarta
lalui user kepala kantor. Sesuai ketentuan dalam melakukan perekaman perubahan tersebut se-
PER-58/PB/2013 dijelaskan bahwa perubahan cara langsung pada Aplikasi SPAN dan menyam-
data kontrak yang dilakukan oleh user Kepala paikan surat persetujuan perubahan data kon-
Kantor adalah kontrak yang mengalami: trak kepada satker.
• Perubahan yang mengakibatkan bertambah Disamping menyampaikan surat tanggapan per-
atau berkurangnya jenis cara penarikan setujuan perubahan data kontrak, KPPN Yogya-
karta juga telah menerbitkan surat penolakan
• Perubahan yang mengakibatkan bertambah perubahan data kontrak, yaitu:
atau berkurangnya frekuensi rencana ang-
suran/pembayaran. • Surat KPPN Yogyakarta nomor S-3215/
WPB.15/KP.01/2016 tanggal 21 September
Secara umum proses perubahan data kontrak 2016 tentang penolakan terhadap permintaan
yang dilakukan melalui unggah ADK pada KPPN perubahan data kontrak dari satker Polres
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
telah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan peru-
61
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sleman atas rekanan UD Enggal Makmur NRK k. Konversi ADK SPM
16000645/0/0 dengan alasan perubahan
data kontrak berupa perubahan nilai kontrak Secara umum, proses Konversi ADK SPM sudah
cukup melalui unggah ADK dan disampaikan dilaksanakan oleh petugas Front Office Konversi
kepada front office konversi. KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
Wates sesuai dengan ketentuan pada KEP-287/
• Surat KPPN Yogyakarta nomor S-2908/ PB/2015 tentang Standar Operasional Prose-
WPB.15/KP.01/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dur pada KPPN dan PMK No 277/PMK.05/2014
hal penolakan terhadap permintaan perubah- tentang Rencana Penarikan Dana, Penerimaan
an data kontrak dari satker ISI Yogyakarta atas Dana dan Perencanaan Kas. Petugas Front Office
rekanan CV Graha Citra Jaya Konstruksi NRK Konversi KPPN Wonosari dan KPPN Wates juga
16001305/0/0 dengan alasan perubahan selalu memastikan Satker telah menyampaikan
data kontrak berupa perubahan nilai kontrak ADK Rencana Penarikan Dana untuk pengajuan
cukup melalui unggah ADK dan disampaikan SPM yang bernilai bersih diatas Rp 200.000.000,
kepada front office konversi. serta pengajuan SPM yang bernilai bersih diatas
Rp 1 Milyar pada KPPN Yogyakarta.
i. Pembatalan Data Kontrak Namun demikian, masih terdapat permasalahan
terkait proses konversi SPM antara lain:
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi,
pada masa pembinaan semester II tahun 2016 a. Terdapat perubahan/ pengunduran tanggal
ini pembatalan data kontrak hanya dilakukan rencana penarikan dana, namun SPM tetap
oleh KPPN Yogyakarta dan KPPN Wonosari. Se- dapat diterima oleh petugas front office kon-
cara umum, proses bisnis pembatalan data kon- versi dan terbit SP2D-nya pada tanggal awal
trak telah dilakukan sesuai ketentuan dalam RPD.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
58/PB/2013. Satker telah menyampaikan surat b. Terdapat nama pegawai KPPN yang telah mu-
permintaan data kontrak dan ditindaklanjuti tasi ke unit kerja lain namun masih terdaftar
oleh KPPN dengan surat persetujuan pembata- sebagai user Aplikasi Konversi.
lan data kontrak.
Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan data l. Penerbitan SP2D
kontrak tersebut, permasalahan yang ditemukan
kebanyakan bersifat administratif saja, misalnya: 1) Penerbitan SP2D Gaji Induk
kesalahan redaksi surat dan ketidaklengkapan
dokumen pendukung berupa Laporan Kontrak Secara umum, proses penerbitan gaji induk di
Batal yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN. KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates telah sesuai dengan ketentuan yang ber-
j. Penutupan Data Kontrak laku. Berdasarkan hasil monitoring pada Apli-
kasi OM SPAN, selama periode Juli s.d Desember
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, 2016, KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaha-
pada masa pembinaan semester II tahun 2016 raan Provinsi DIY telah menerbitkan SP2D Gaji
ini KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Induk sebagaimana tercantum dalam tabel beri-
Wates tidak melakukan proses penutupan data kut:
kontrak.
Tabel 3.4 Data SP2D Gaji Induk Melalui BO Pusat Periode Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Nilai Nilai
12 Hand 4 Hand Nilai Hand 8
1 Juli 3 7
2 Agustus 144.060.328.200 56 29 10.298.946.300
3 Sept 260 143.536.043.400 29 10.286.356.500
4 Okt 261 143.187.371.500 23 8.827.258.800 30 10.264.065.100
262
5 Nov 143.913.361.100 23 8.817.987.800 30 10.324.473.500
6 Des 262
143.341.156.500 23 8.785.993.100 30 10.230.652.900
247 144.447.158.400 30 10.264.572.300
247 23 8.799.371.800
23 8.715.343.300
23 8.721.610.700
Sumber: Aplikasi OM SPAN
62
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.5 Data Gaji Induk SP2D Gaji Induk Melalui BO II Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
12 Hand Nilai Hand Nilai Hand Nilai
2 Agustus
3 Sept 34 56 78
4 Okt
5 Nov 72 33.988.196.900 22 1.948.000.900 4 711.395.300
6 Des
72 33.945.941.500 22 1.940.088.100 3 653.507.300
72 33.847.848.800 22 1.985.468.300 3 654.557.400
72 33.754.122.300 22 1.970.768.000 3 652.610.700
72 33.739.519.800 22 1.963.506.900 3 655.821.300
Sumber: Aplikasi OM SPAN
2) Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP han Uang Persediaan (TUP) yang mengamanat-
kan agar KPPN memberikan ijin TUP dengan sa-
Secara umum, proses penerbitan SPM UP/TUP/ ngat selektif hanya untuk kegiatan yang sifatnya
GUP pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan darurat seperti penanggulangan bencana alam,
KPPN Wates telah sesuai ketentuan yang ber- KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
laku. Petugas front office telah memastikan batas Provinsi DIY telah mematuhi ketentuan pada su-
minimal revolving UP antara SPM GUP dengan rat tersebut dengan tidak diterbitkannya SP2D
Karwas UP telah sesuai. Deskripsi pembayaran TUP pada bulan September – Oktober 2016. Hal
pada resume tagihan juga telah sesuai dengan je- ini dapat dilihat dari hasil monitoring Aplikasi
nis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja OM SPAN pada modul pembayaran menu Rekap
pada SPM. Penerbitan SP2D.
Terkait surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Penerbitan SP2D TUP/GUP pada KPPN Wates
Nomor S-7174/PB/2016 tanggal 7 September pada periode bulan Juli – Desember 2016 dapat
2016 hal Pengendalian Belanja Kementerian/ dilihat pada tabel berikut:
Lembaga melalui Persetujuan Pemberian Tamba-
Tabel 3.6 Data Penerbitan SP2D UP/TUP/ GUP Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wa tes
1 Juli UP GUP TUP UP GUP TUP UP GUP TUP
2 Agustus
3 Sept 6 1.339 43 - 112 2 - 135 -
4 Okt
5 Nov 4 2.242 28 2 153 1 - 192 3
6 Des
1 2.231 - - 201 - - 193 -
JUMLAH
3 2.107 - 1 181 - - 160 -
1 2.697 24 5 217 5 - 295 1
3 2.939 195 - 360 21 - 230 27
18 13.555 219 6 1.224 26 0 1.205 28
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Hasil monitoring Aplikasi OM SPAN pada Mod- KPPN Wonosari telah menerbitkan surat teguran
ul Pembayaran menu Karwas UP menunjukkan keterlambatan pengajuan SPM GUP maupun me-
bahwa terdapat beberapa satker lingkup KPPN nerapkan sanksi teguran UP. Di bawah ini data
Yogyakarta dan KPPN Wonosari yang tidak me- satker yang mengalami keterlambatan penggan-
matuhi norma waktu penggantian UP yaitu pa- tian UP beserta tindak lanjutnya oleh KPPN Yog-
ling lambat setiap 2 bulan sekali. Terhadap yakarta dan KPPN Wonosari:
keterlambatan tersebut, KPPN Yogyakarta dan
63
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.7 Data Penerbitan Surat Teguran GUP Semester II Tahun 2016
No KPPN Nama Satker Tgl SP2D GUP Batas Teguran Keterangan Surat Te- Tanggal
Terakhir guran
KPPN
1 030 Kantor Kementerian Agama Kota 15/08/2016 15/10/2016 Sudah Jatuh S-3611 19/10/2016
Yogyakarta (417611) Tempo
2 030 Kanwil Kementerian Agama D.I. 22/08/2016 22/10/2016 Sudah Jatuh S-3699 27/10/2016
Yogyakarta (417597) Tempo
3 030 Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yog- 25/08/2016 25/10/2016 Sudah Jatuh S-3700 27/10/2016
yakarta (049005) Tempo
4 030 Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kab. 29/08/2016 29/10/2016 Sudah Jatuh S-3758 02/11/2016
Sleman (049154) Tempo
5 030 Bid TI Polda DIY (651088) 29/08/2016 29/10/2016 Sudah Jatuh S-3757 02/11/2016
Tempo
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 28/6/2016 28/8/2016 Sudah Jatuh S-741 08/09/2016
6 146 Transmigrasi Kab. Gunung Kidul 28/6/2016 28/8/2016 Tempo S-742 08/09/2016
(049160) 3/8/2016 3/10/2016 S-775 03/10/2016
Sudah Jatuh
7 146 Kementerian Agama Kabupaten Tempo
Gunung Kidul (417767) Sudah Jatuh
Tempo
8 146 Kementerian Agama Kabupaten
Gunung Kidul (417766)
Sumber: Aplikasi OM SPAN dan Arsip KPPN
Sedangkan satker lingkup KPPN Wates telah 3) Penerbitan SP2D PTUP/ GUP Nihil
mematuhi norma waktu revolving UP yaitu pa-
ling lambat setiap 2 bulan sekali. Oleh sebab itu, Secara umum proses penerbitan SP2D PTUP/
KPPN Wates tidak menerbitkan surat teguran GUP Nihil telah sesuai ketentuan yang berlaku.
keterlambatan pengajuan SPM GUP maupun me- Di bawah ini data penerbitan SP2D PTUP Ni-
nerapkan sanksi teguran UP hil oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates:
Tabel 3.8 Data Penerbitan SP2D PTUP Nihil Periode Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Juli 164 8 1
2 Agustus 234 13 5
3 Sept 129 0 0
4 Okt 0 0
5 Nov 0 12 0
6 Des 15 51 116
1.327 84 122
JUMLAH 1.869
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Hasil monitoring Aplikasi OM SPAN pada Modul bulan setelah tanggal SP2D TUP. Sedangkan pada
Pembayaran menu Karwas TUP menunjukkan KPPN Yogyakarta diketahui bahwa terdapat satu
bahwa satker lingkup KPPN Wates dan KPPN satker yang belum mempertanggungjawabkan
Wonosari telah mempertanggungjawabkan keseluruhan dana TUP-nya, yaitu:
SP2D TUP secara tepat waktu yaitu maksimal 1
64
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.9 Data TUP KPPN Yogyakarta yang Belum Dipertanggungjawabkan
Periode Semester II Tahun 2016
No Kode Nama Satker Tanggal TUP Nilai TUP Batas PTUP Total PTUP Setoran Sisa TUP
Satker TUP 18.000.000
1 417600 Kanwil Kementerian 15/7/2016 166.340.000 15-8-2016 148.340.000 0
Agama Yogyakarta
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPPN Yogyakarta dengan mengirimkan surat
teguran TUP kepada satker Kanwil Kementeri- dak masuk sebagai pertanggungjawaban dalam
an Agama Yogyakarta dengan nomor S-2815/ karwas TUP Aplikasi SPAN maupun karwas TUP
WPB.15/KP.01/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Aplikasi OM SPAN.
Pejabat Penandatangan SPM satker Kanwil Ke- Atas kesalahan dimaksud, satker tidak dapat
menterian Agama Provinsi DIY menindaklanjuti melakukan koreksi kode sifat pembayaran kare-
surat teguran KPPN Yogyakarta melalui surat na tidak diakomodir oleh Aplikasi SPAN. Meski
nomor B-2432/Kw.12.1/1/KU.00.1/08/2016 demikian, penjelasan dalam surat PPSPM satker
tanggal 26 Agustus 2016 dengan penjelasan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY beser-
bahwa keseluruhan dana TUP telah dipertang- ta bukti dokumen pendukungnya telah cukup
gungjawabkan dengan SPM PTUP nomor 72 s.d. untuk menjadi catatan bagi KPPN Yogyakarta
74 tanggal 3 Agustus 2016 dan telah diterbitkan bahwa dana PTUP satker Kanwil telah dipertang-
SP2D PTUP tanggal 4 Agustus 2016. gungjawabkan seluruhnya dan akan dituangkan
KPPN Yogyakarta telah meneliti ulang doku- dalam CaLK BUN KPPN Yogyakarta.
men SPM dimaksud dan menemukan kesala-
han pada SPM PTUP nomor 73 dengan nilai Rp 4) Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual
18.000.000,-. Kesalahan tersebut berupa keke-
liruan pencantuman kode sifat pembayaran
yang seharusnya [6] Penggantian Tambahan
Uang Persediaan (PTUP) namun pada SPM sat-
ker tertera [3] Penggantian UP (GUP). Kesalahan
Penerbitan SP2D Non Gaji Nontersebut mengakibatkan SPM PTUP nomor 73 ti-
Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Non
Kontraktual telah dilakukan KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan
yang berlaku. Di bawah ini data penerbitan SP2D
LS Non Gaji Non Kontraktual periode Semester II
Tahun 2016 :
Kontraktual Semester II 2016Grafik 3.1 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Non Gaji Non Kontraktual
1%
6% 7% Belanja Pegawai = 802
SP2D
Belanja Barang = 10.123
SP2D
Belanja Modal = 696 SP2D
Belanja Bansos = 186 SP2D
86%
65
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.10 SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Semester II Tahun 2016
KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
No Bulan Jumlah Keterangan
SP2D Nilai Jumlah Nilai Jmh Nilai
SP2D SP2D 98 Bel.Pegawai
722 Bel.Barang
1 Juli 698 35.188.673.853 87 594.511.534 75 732.165.777 36 Bel.Modal
4 Bel. Bansos
2 Agustus 1.326 46.604.776.773 121 2.540.794.937 94 1.167.613.163 99 Bel.Pegawai
1.374 Bel.Barang
3 Sept 1.543 72.223.183.727 126 5.161.949.242 129 2.482.247.282 50 Bel.Modal
18 Bel. Bansos
4 Okt 1.836 73.869.874.769 123 5.370.226.606 86 986.076.111 122 Bel.Pegawai
97 Bel.Barang
5 Nov 2.222 83.234.806.069 155 2.645.309.050 91 1.242.568.206
6 Bel.Modal
6 Des 3.389 110.937.284.901 354 12.374.389.716 114 2.679.394.540 7 Bel. Bansos
116 Bel.Pegawai
1.808 Bel.Barang
80 Bel.Modal
41 Bel. Bansos
111 Bel.Pegawai
2.159 Bel.Barang
142 Bel.Modal
56 Bel. Bansos
256 Bel.Pegawai
3.200 Bel.Barang
355 Bel.Modal
46 Bel. Bansos
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Dari hasil verifikasi dokumen SPM pada KPPN Yogyakarta masih ditemukan permasalahan kekurang-
telitian petugas KPPN dalam melakukan verifikasi SPM sehingga terjadi kesalahan pencantuman
kode jenis SPM namun tetap diterbitkan SP2D-nya, yaitu:
Tabel 3.11 Permasalahan pada Penerbitan SP2D Non Gaji Non Kontraktual pada KPPN Yogyakarta
Periode Semester II Tahun 2016
No Satker SPM Uraian Pembayaran Jenis SPM
Nama Kode Tanggal Nomor Tertulis Seharusnya
1 Balai Tamnas 548316 27-10-2016 139 Tunkin 07 (LS) 04(Gaji Lainnya)
Gn.Merapi
2 Lanud Adis- 344858 26-10-2016 445 Belanja Barang 04 (Gaji 07 (LS)
utjipto 446 Lainnya)
Sumber: Arsip SPM KPPN Yogyakarta
5) Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual
Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual telah dilakukan KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku. Di bawah ini merupakan data penerbitan
SP2D LS Non Gaji Kontraktual periode Semester II Tahun 2016:
66
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.12 Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Periode Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Juli SP2D Nilai SP2D Nilai SP2D Nilai
2 Agt
3 Sept 384 73.783.599.143 8 607.316.684 12 1.940.921.140
4 Okt
5 Nov 597 163.988.337.793 24 3.797.899.641 8 2.712.078.749
6 Des
658 231.015.918.982 16 2.074.472.476 24 3.400.045.593
JUMLAH
609 170.520.894.501 25 3.698.014.652 14 3.279.568.838
712 151.676.181.812 41 5.907.614.347 42 8.466.676.085
1.042 198.582.331.659 61 7.123.204.156 37 6.784.853.568
4.002 989.567.263.890 175 23.208.521.956 137 26.584.143.973
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Grafik 3.2 Perbandingan Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Antar KPPN
KPPN Yogyakarta = 4.002 SP2D KPPN Wonosari = 175 SP2D
KPPN Wates = 137 SP2D
4% 3%
93%
Dari hasil verifikasi dokumen SPM pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates masih
ditemukan permasalahan dalam penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual sebagai berikut:
• Terdapat arsip SPM Kontraktual yang tidak dilampiri kartu pengawasan kontrak yang dicetak dari
Aplikasi SPAN oleh petugas validasi.
• Terdapat SPM Kontraktual yang salah dalam penulisan kode potongannya.
• Terdapat SPM Kontraktual yang dari uraian pembayarannya diindikasikan dibayar sebelum masa
pemeliharaannya selesai.
• Terdapat SPM Kontraktual yang tidak lengkap uraian pembayarannya.
6) Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM dan SPM KPBB
Pelaksanaan penerbitan SP2D atas SPM-KP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta
telah mematuhi SOP KEP-287/PB/2015. Para periode Semester II Tahun 2016 SP2D SPM KP yang
diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates dapat dilihat pada tabel di
bawah, sedangkan SP2D SPM IB, SPM KBC, SPMKBM, SPM KPBB selama periode tersebut belum
pernah diterbitkan.
67
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.13 Penerbitan SP2D SPM KP Periode Semester II 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Juli SP2D Nilai SP2D Nilai SP2D Nilai
2 Agustus
3 Sept 26 1.368.638.207 4 3.666.300 0 0
4 Okt 7 235.759.531 00 0 0
5 Nov 5 473.059.986 2 164.869.679 0 0
6 Des 2 64.047.861 0 0
20 1.009.535.030 00 0 0
JUMLAH 9 2.385.163.956 00 0 0
8 232.583.840 0 0
19 150.823.019
86 5.622.979.729
Sumber: Aplikasi OM SPAN
7) Penerbitan SP2BLU
Berdasarkan monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, satker BLU hanya ditemukan dalam wilayah
pembayaran KPPN Yogyakarta, sehingga SP2BLU hanya diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta dengan
data sebagai berikut:
Tabel 3.14 Data SP2BLU Periode Semester II 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
SP2BLU Nilai
1 Juli SP2BLU Nilai SP2BLU Nilai
2 Agustus 00
3 Sept 27 20.455.691.674 00 00
4 Okt 00
5 Nov 43 -120.808.280.330 00 00
6 Des 00
37 -3.844.546.981 00 00
JUMLAH 00
24 3.671.289.140 00
47 -6.670.605.773 00
88 204.705.006.600 00
266 97.508.554.330 00
Sumber: Aplikasi OM SPAN
8) Penerbitan SPHL
Pelaksanaan penerbitan SPHL telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta telah mematuhi
SOP KEP-287/PB/2015. Para periode Semester II Tahun 2016 SPHL diterbitkan oleh KPPN Yogya-
karta dan KPPN Wates dengan data sebagai berikut:
Tabel 3.15 Penerbitan SPHL Periode Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
SPHL Nilai SPHL Nilai SPHL Nilai
1 Juli
2 Agustus 00 00 00
3 Sept 00 00 00
4 Okt 00 00 00
5 Nov 00 00 00
6 Des 2- 00 00
7 -7.430.986.127 00 3 -9.502.236.622
JUMLAH 9 -7.430.986.127 00 3 -9.502.236.622
Sumber: Aplikasi OM SPAN
68
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9) Penerbitan SP3HL
Penerbitan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) sudah dilaku-
kan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 ten-
tang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung dalam Ben-
tuk Uang maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011. Para periode Semester II Tahun 2016
SP3HL diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta dengan data sebagai berikut:
Tabel 3.16 Penerbitan SP4HL Periode Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Juli SP4HL Nilai SP4HL Nilai SP4HL Nilai
2 Agt 0 0
3 Sept 00 00 0 0
4 Okt 0 0
5 Nov 00 00 0 0
6 Des 0 0
00 00 0 0
JUMLAH
1 6.058.975.993 00
3 1.264.145.809 00
00 00
4 7.323.121.802 00 00
Sumber: Aplikasi OM SPAN
10) Penerbitan SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan
Secara umum penerbitan SP2D Retur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan
Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN. Berdasarkan monitoring Aplikasi
OM SPAN yang dilakukan pada bulan Januari 2017, dibawah ini data retur SP2D yang terdapat di
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates:
Tabel 3.17 Data SP2D Retur Periode Semester II 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Juli Hand SP2D Nilai SuSdtaahtus PrBoseelsum Hand SP2D Nilai SuSdtaahtus PrBoseelsum Hand SP2D Nilai SuSdtaahtus PrBoseelsum
2 Agt 1 29.672.727
3 Sept 215 616.954.375 213 2 1- - - --
4 Okt
5 Nov 72 646.106.342 65 7 10 509.616.360 10 - --- -
6 Des 41 1.670.281.169 37 4 27 22.660.000 27 - 1 5.720.800 1 -
-
Jumlah 43 364.970.453 42 1 5 4.489.000 5- 2 2.207.600 2
60 371.085.676 53 7 13 4.700.000 13 - -- -
490 1.427.140.970 92 398 34 21.171.300 34 - 6 18.946.400 6 -
90 592.309.387 90 - -
921 5.096.538.985 502 419 9 18.946.406 9
Sumber: Aplikasi OM SPAN
69
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Secara singkat, status penyelesaian retur SP2D periode Semeste II Tahun 2016 pada KPPN Yogyakar-
Status Penyelesaian Returta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 3.3 Status Penyelesaian Retur SP2D
41% Sudah Proses =
59% 601
Belum Proses =
420
Dari hasil monitoring dan pengelompokan data pada Aplikasi OM SPAN dapat diketahui permasa-
lahan yang menyebabkan terjadinya retur SP2D dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 3.4 Penyebab Terjadinya Retur
Lain-lain = 8
Rekening Dormant = 27
Rekening tidak
aktif/salah/tidak ditemukan
= 603
Rekening Sudah Ditutup =
383
0 200 400 600 800
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penyelesaian retur SP2D pada KPPN Yogyakarta masih dite-
mukan permasalahan yaitu adanya ketidaksesuaian data nomor rekening antara Surat Retur, SPM
Retur yang disampaikan oleh satker dengan data dukung berupa fotokopi buku tabungan. Hal ini
menyebabkan dana retur tidak dapat terbayar kepada yang berhak karena dana tersebut kembali
masuk ke rekening rr dengan alasan Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan.
Pada Periode Semester II Tahun 2016 ini, tidak terdapat penerbitan SP2D Pengembaliaan Peneri-
maan yang dilakukan baik oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates.
m. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM pada KPPN Yogyakarta,KPPN Wonosari, maupun KPPN
70
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Wates sudah dilakukan sesuai Peraturan Direk- dokumen pendukung yaitu SK Pensiun.
tur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/
PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Trans- • Arsip Surat Pengantar SKPP nomor SP-1277/
aksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan WPB.15/ KP.0121/2016 tanggal 17 Oktober
Anggaran Negara. 2016 an. Seto Budi Waluyo NRP 77100217
satker Biro Operasi Polda DIY tidak dilampiri
Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi SK mutasi.
dokumen surat permintaan koreksi dan lampi-
rannya, masih ditemukan permasalahan yang o. Rencana Penarikan Dana
antara lain:
Secara umum, KPPN Yogyakarta telah melak-
• Pada KPPN Wates, surat permintaan koreksi sakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ke-
dari satker diterima pertama kali oleh petu- uangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Ren-
gas pada FO Subbagian Umum dan bukan oleh cana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan dan
Petugas FO Konversi seperti yang ditetapkan Perencanaan Kas dengan baik. Petugas Front of-
dalam SOP nomor KP.12 056 fice Konversi KPPN Wonosari dan KPPN Wates
juga selalu memastikan Satker telah menyam-
• Terdapat tanda terima konversi SPM Koreksi paikan ADK Rencana Penarikan Dana untuk
yang belum dibubuhi jam, tanda tangan, dan pengajuan SPM yang bernilai bersih diatas Rp
nama petugas validasi 200.000.000, serta pengajuan SPM yang bernilai
bersih diatas Rp 1 Milyar pada KPPN Yogyakarta
• Terdapat konsep surat tanggapan koreksi paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal peng-
yang belum diparaf oleh Kepala Seksi PDMS ajuan SPM
• Terdapat surat permintaan koreksi dari satker p. Penatausahaan Jaminan Uang Muka
yang tidak lengkap data dukungnya dan salah
dalam pencantuman nilai koreksi. Secara umum, penatausahaan Jaminan Uang
Muka pada KPPN Yogyakarta telah sesuai de-
n. Pengesahan SKPP ngan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Per-
bendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tentang
Secara umum, proses pengesahan SKPP pada Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Be-
Wates, telah sesuai dengan prosedur dan keten- lanja Negara. KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
tuan dalam KEP-287/PB/2015. Dari hasil verifi- dan KPPN Wates telah membuat pencatatan dan
kasi arsip terkait pengesahan SKPP, dapat dike- penyimpanan dokumen jaminan uang muka de-
tahui bahwa proses pengesahan SKPP dilakukan ngan baik untuk mempermudah pengawasan dan
setelah adanya surat penonaktifan supplier site pengamanan. KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
bank oleh Kepala KPPN Wates. Surat penonak- dan KPPN Wates juga telah membuat copy digi-
tifan supplier tersebut telah dilampirkan pada tal/ scanning dokumen asli Jaminan Uang Muka,
arsip Surat Pengesahan SKPP sehingga mudah Asli Surat Kuasa, dan Asli konfirmasi tertulis dari
dalam melakukan verifikasi dan cross check data. pimpinan Penerbit Jaminan Uang Muka.
Jangka waktu penyelesaian Surat Pengesahan
SKPP juga telah sesuai norma waktu yang diten- q. Penerbitan SP2D atas SPM yang Diterima
tukan dalam SOP Nomor KP.12 065 yaitu paling melalui Jasa Pengiriman Surat
lambat 1 hari kerja sejak SKPP diterima lengkap
dan benar. Meskipun demikian, permasalah- Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan
an yang bersifat administratif masih ditemukan Supervisi Semester II Tahun 2016, tidak ada
dalam proses pengesahan SKPP, antara lain: SPM yang diterima oleh KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates melalui jasa pengiri-
• Penulisan nama pegawai dalam Surat Pen- man surat.
gantar SKPP nomor SP-1302/WPB.15/
KP.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 satker
UIN tidak sama dengan nama pegawai pada
71
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
a. Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan c. Penatausahaan Penerimaan Negara
Pembukaan Rekening
Berdasarkan daftar hadir penyampaian LHP, Pos
Secara umum pelaksanaan penerbitan Surat Per- Persepsi mitra kerja KPPN Yogyakarta, KPPN
setujuan/Penolakan Pembukaan Rekening telah Wonosari dan KPPN telah menyampaikan LHP
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur beserta data dukung secara tepat waktu setiap
dan PMK.252/PMK.05/2014. Namun demikian, hari. Proses validasi dan interface telah dilaku-
masih ditemui permasalahan yang bersifat ad- kan sesuai ketentuan pada SPAN dengan status
ministratif dalam proses persetujuan/penolakan completed.
pembukaan rekening yang terjadi pada KPPN
Yogyakarta, antara lain: Sesuai dengan Surat Diektur Jenderal Perbenda-
haraan Nomor S-5225/PB/2015 tanggal 22 Juni
• Laporan Pembukaan Rekening Satker SNVT 2015 hal Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian
Penyediaan Perumahan Prov. D.I. Yogyakar- Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Per-
ta No: UM.03.02.20/SNVT-PnP/VI/2016 sepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan
tanggal 30 Juni 2016 yang tidak sesuai de- TSA dan Nomor S-5308/PB/2016 tanggal 29
ngan format Lampiran VIII PMK Nomor 252/ Juni 2016 hal Perpanjangan Kedua Jangka Waktu
PMK.05/2014. Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai
Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelak-
• Satker Badan Pemberdayaan Perempuan dan sanaan TSA disampaikan bahwa batas waktu
Masyarakat Provinsi D.I. Yogyakarta belum bank/ pos persepsi untuk melayani setoran pe-
menyampaikan Laporan Pembukaan Reke- nerimaan negara melalui sistem MPN G1 sekal-
ning sebagai tindak lanjut atas Surat Persetu- igus melalui sistem MPN G2 adalah:
juan Pembukaan Rekening yang diterbitkan
oleh KPPN Yogyakarta. • 31 Juli 2016 untuk Bank BUMN dan Bank Pe-
merintah Daerah;
b. Penerbitan Daftar Saldo Rekening
• 31 Desember 2016 untuk PT Pos Indonesia
Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan
Supervisi semester II tahun 2016, KPPN Yog- Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa
yakarta, Wonosari dan Wates telah melak- mulai tanggal 1 Juli 2016 hanya PT Pos Persepsi
sanakan penerbitan daftar saldo rekening sesuai yang melayani setoran penerimaan negara me-
PMK.252/PMK.05/2014. Penyampaian Daftar lalui sistem MPN G1 dan menyampaikan LHP ke
Saldo Rekening Kementerian Negara/Lemba- KPPN.
ga /Satker ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY oleh KPPN Yogyakarta, Wonosari Berikut ini data setoran penerimaan negara me-
dan Wates selalu tepat waktu. lalui sistem MPN G1 dan MPN G2 pada KPPN
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
DIY.
Tabel 3.18 Setoran Penerimaan Negara Semester II Tahun 2016
No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Juli MPN G1 MPN G2 MPN G1 MPN G2 MPN G1 MPN G2
2 Agt
3 Sept 5.959.224.072 266.545.490.977 287.917.606 6.463.914.194 60.823.020 13.754.003.577
4 Okt
5 Nov 6.189.340.881 325.992.298.874 379.865.300 16.411.692 70.267.226 10.524.204.394
6 Des
4.184.137.490 660.965.018.938 475.685.327 10.833.387.649 98.939.331 10.147.805.212
JUMLAH
4.733.018.173 284.626.151.299 388.433.416 9.400.282.577 78.622.152 13.593.407.864
6.052.339.594 314.089.084.454 671.102.802 17.223.745.815 312.262.294 14.881.067.737
10.126.088.180 641.831.236.559 1.321.971.894 28.790.191.606 596.282.899 27.895.272.434
37.244.148.390 2.494.049.281.101 3.524.976.345 72.727.933.533 1.217.196.922 90.795.761.218
Sumber: Dashboard MPN G2 dan Laporan Buku Putih KPPN
72
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berubahnya sistem penerimaan negara yang dilaksanakan oleh Bank BUMN dan Bank Pemerintah
Daerah yang semula MPN G1 dan MPN G2 menjadi hanya melalui sistem MPN G2 saja mulai tanggal
1 Agustus 2016 tentunya berdampak pada menurunnya setoran penerimaan melalui sistem MPN
G1. Berikut ini perbandingan setoran penerimaan negara melalui sistem MPN G1 dan MPN G2 pada
Semester I dan Semester II Tahun 2016.
Grafik 3.5 PerPbearnbdainndgainngPaennPeerSinmeemariamensatSaeisnrtIeSmdisatMnemPIIN2M0GP11N6dGan1 MdaPnNMGP2 NSeGm2ester I dan II 2016
100% Semester I 2016 Semester II 2016
80% 340.337.873.726 2.657.572.975.852
60%
40% 449.666.058.599 41.986.321.657
20%
0%
MPN G2
MPN G1
Sumber: Dashboard MPN G2 dan Laporan Buku Putih KPPN
d. Rekonsiliasi Bank Melalui Bank Statement nerimaan Negara ke KPPN Wonosari yaitu be-
Generator lum dilampiri daftar surat setoran penerimaan
negara (cetakan dari Aplikasi Konfirmasi)
KPPN Yogyakarta dan KPPN Wates telah
melakukan proses interface ADK LHP dari g. Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Peneri-
Bank/ Pos Persepsi sesuai ketentuan dengan maan Negara
nilai pelimpahan yang telah sesuai dengan
jumlah penerimaan pada hari yang bersang- Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Peneri-
kutan, dan masing- masing transaksi telah maan Negara telah dilaksanakan sesuai Per-
mempunyai Nomor Sakti. Sedangkan KPPN aturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
Wonosari tidak melaksanakan rekonsiliasi 16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data
Bank melalui Bank Statement Generator. Transaksi Keuangan pada SPAN, sebagai beri-
kut:
e. Pengecekan Validitas Laporan Konsolidasian
Saldo Kas KPPN (LKSK/Buku Putih) • Koreksi atas penerimaan negara yang di-
lakukan merupakan koreksi elemen BAS
Proses Rekonsiliasi Rekening Koran dengan dan tidak merubah nilai total penerimaan,
Buku Putih telah dilakukan KPPN Yogyakar-
ta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates sesuai • Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Per-
ketentuan (KEP-287/PB/2015) dan berdasar- mohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan
kan monitoring pada Alikasi OM SPAN telah Negara dari Satker,
berstatus reconciled.
• Surat Permohonan dimaksud telah dilam-
f. Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Ne- piri dengan Rincian Perbaikan, Bukti Setor,
gara Nota Konfirmasi, ADK Koreksi,
Pelaksanaan penerbitan Nota Konfirmasi Pe- • ADK Koreksi dihasilkan dari Aplikasi Kon-
nerimaan Negara telah sesuai SOP (KEP-287/ firmasi dan Koreksi Penerimaan Negara
PB/2015) dan ketentuan yang berlaku, namun
masih terdapat beberapa satker yang belum Berikut ini data Penerbitan Nota Perbaikan
lengkap dalam meminta Nota Konfirmasi Pe- Transaksi Penerimaan Negara yang dilaksanakan
oleh KPPN Wonosari:
73
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.19 Daftar Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Pada KPPN Wonosari
Semester II Tahun 2016
Koreksi Tanggal
No Satker Nilai sebelum Nilai sesudah Deskripsi sebelum Deskripsi sesudah Buku Perbaikan
1. KPP Pratama Wonosari 658.000 658.000 PPh ps 22 Impor PPh ps 23 29-07-2016 05-08-2016
2. Set DPRD Kab Gn. Kidul 3.171.111 811151 01-08-2016 03-08-2016
3.171.111 811131
3. Rutan Klas IIB Wonosari 300.000 28-07-2016 09-08-2016
300.000 423142 423141
4. KPP Pratama Wonosari 1.541.793 29-07-2016 10-08-2016
1.541.793 PPh ps 22 Impor PPh ps 23
5. Bawasda Kab.Gn.Kidul 20.454.545
20.454.545 Bawasda Kab Badan Ketahanan 29-07-2016 11-08-2016
6. KPP Pratama Wonosari 75.000 Gn.Kidul (040315) Pangan dan Penyul
7. PA Wonosari 59.000
8. KPP Pratama Wonosari 873.850 75.000 411111 Prop.Aceh 05-08-2016 29-08-2016
9. KPP Pratama Wonosari 59.000 Output 1053.012 411121 31-08-2016 14-09-2016
852 873.850 10-09-2016 15-09-2016
411111 Output 1053.004 30-09-2016 10-10-2016
852 411112 411121
411121
Sumber: Arsip KPPN
h. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksa‑ menerbitkan SPM Retur yang belum disetor ke
naan Koreksi Penerimaan kas negara sesuai dengan ketentuan yang ber-
laku. Sedangkan KPPN Wates pada Semester II
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, Tahun 2016 tidak menerbitkan SPM Retur di-
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN maksud karena semua SP2D retur telah sukses
Wates telah menerbitkan Nota Perbaikan Tran- diproses penyelesaiannya.
saksi Penerimaan Negara sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku. k. Penerbitan SPM Pengembalian Peneri‑
maan (SPM PP)
i. Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur
SP2D Sampai dengan masa pembinaan Semester II Ta-
hun 2016, KPPN Wonosari belum menerbitkan
Pelaksanaan Penerbitan Surat Pemberitahuan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM-PP).
Retur SP2D pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wono-
sari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan pe- l. Monitoring Kepatuhan Bank/ Pos Persepsi
nyelesaian retur yaitu Peraturan Direktur Jen-
deral Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 Berdasar pemantauan terhadap daftar hadir pe-
tentang Mekanisme Penyelesaian dan Pena- nyampaian ADK LHP oleh Bank/ Pos Persepsi mi-
tausahaan Retur SP2D dalam rangka Implemen- tra kerja KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
tasi SPAN. KPPN Wates periode semester II Tahun 2016, se-
cara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
j. Penerbitan SPM Retur yang Belum Disetor Namun demikian, masih terdapat keterlambatan
ke Kas Negara pelimpahan penerimaan negara oleh PT POS In-
donesia Cabang Wates dan PT POS Indonesia Ca-
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, bang Wonosari dengan rincian sebagai berikut:
KPPN Yogyakarta dan KPPN Wonosari telah
74
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 3.20 Sanksi/ Denda pada Pos Persepsi Semester II Tahun 2016
No Bank/Pos Persepsi Pelimpahan Dilimpahkan Nilai Uang Denda Keterangan
27-09-2016 1‰x1x26.655.176 =
1. Pos Wonosari 26-09-2016 Rp26.655.176 Rp26.655 Keterlambatan pelimpahan 1 (satu)
Rp26.655.176 hari
16-09-2016 1‰x3x52.000 = Sanksi/ denda sebesar 26.655 telah
2. Pos Wonosari 16-09-2016 Rp16.232.100 Rp156 disetor melalui Kantor Pos Wonosari
Rp16.284.100 tanggal 29-09-2016
24-08-2016 (Minimal Rp5.000) Kekurangan pelimpahan tgl. 16-09-
3. Pos Wates 23-08-2016 Rp 300.000 1‰x1x300.000 = 2016 sebesar Rp52.000 dilimpahkan
4. Pos Wates Rp 300.000 8-12-2016 tgl.19-09-2016
7-12-2016 Rp 27.000 Rp 300 Sanksi/ denda sebesar 5.000 telah
Rp 27.000 (Minimal Rp5.000) disetor melalui Kantor Pos Wonosari
tanggal 28-09-2016
1‰x1x27.000= Keterlambatan pelimpahan 1 (satu)
Rp 27 hari
Sanksi/ denda sebesar 5.000 telah
(Minimal Rp 5.000) disetor melalui Kantor Pos Wates
tanggal 30-08-2016
Keterlambatan pelimpahan 1 (satu)
hari
Sanksi/ denda sebesar 5.000 telah
disetor melalui Kantor Pos Wates
tanggal 16-12-2016
Sumber: Arsip surat KPPN
75
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Verifikasi dan Akuntansi
a. Rekonsiliasi Internal c. Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-
Daerah
Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan
Supervisi pada periode semester II Tahun 2016, Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perben-
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN daharaan Nomor S-6464/PB/2016 tanggal 12
Wates telah secara rutin melaksanakan Rekonsi- Agustus 2016 hal Penyusunan dan Penyampaian
liasi Internal sesuai dengan SOP dan ketentuan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah
yang berlaku. dan Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN
Tingkat Kanwil, pada angka 5 menyebutkan bah-
b. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA wa dalam hal pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi
dengan satker secara bulanan tidak dapat di-
Pelaksanaan rekonsiliasi antara KPPN dan UAK- laksanakan/ditunda, UAKBUN-D dan UAKBUN-
PA pada masa pembinaan periode semester II Kanwil tetap menyampaikan Laporan Keuangan
Tahun 2016 sudah dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan.
sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbenda-
haraan Nomor S-4839/PB/2016 tanggal 14 Juni Pada KPPN Yogyakarta, Pada Laporan Keuang-
2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal an Tingkat UAKBUN-Daerah Bulan Juni dan Juli
Tingkat KPPN bulan Januari s.d Mei 2016 bah- 2016 Saldo Akhir Kas KPPN pada LAK yang disa-
wa pelaksanaan rekonsiliasi eksternal menggu- jikan secara manual berbeda dengan Saldo Akhir
nakan Aplikasi e-rekon-LK berbasis website yang Kas KPPN pada LAK yang dihasilkan dari Apli-
diakses melalui website www.e-rekon-lk.djpbn.ke- kasi SPAN. Hal tersebut telah dijelaskan pada
menkeu.go.id. Rekonsiliasi untuk data transaksi CaLK pada Catatan Penting Lainnya.
bulan Januari s.d Mei 2016 dilaksanakan mulai
tanggal 15 s.d. 24 Juni 2016. Pada KPPN Wonosari, Laporan Keuangan Tingkat
UAKBUN-Daerah bulan Juli 2016 pada CaLK Pos
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbenda- Laporan Arus Kas halaman 22 penjelasan pada
haraan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, jumlah arus
2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal kas bersih sebesar Rp746.448.309,00 padahal ni-
tingkat KPPN bulan Januari s.d Mei 2016 pada lai yang seharusnya sebesar Rp1.165.390.953,00
angka 4 huruf f menjelaskan bahwa apabila sam- sesuai dengan cetakan LAK Face tingkat KPPN
pai dengan akhir masa rekonsiliasi per tanggal Bulan Juli 2016 dari Aplikasi SPAN.
24 Juni 2016 belum dapat diterbitkan BAR sesu-
ai ketentuan (misal: masih terdapat perbedaan, Sedangkan pada KPPN Wates, Hasil pembinaan
dll) khusus untuk rekonsiliasi data bulan Januari dan supervisi terhadap salah satu LK UAKBUN-D
s.d. Mei agar dilakukan “approval” untuk semua (Triwulan III 2016 Komprehensif) adalah seba-
ADK dan diterbitkan BAR dengan penjelasan gai berikut:
akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.
• Tidak terdapat suspend transaksi penerimaan
Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perben- pada Laporan Realisasi Anggaran periode la-
daharaan Nomor S-6422/PB/2016 tanggal 10 poran sampai dengan Triwulan III 2016.
Agustus 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Bu-
lan Juli dan Agustus 2016, rekonsiliasi bulan Juli • Analisa Laporan Keuangan telah dilaksanakan
dan Agustus 2016 baru dapat dilaksanakan pada sesuai peraturan terkait petunjuk teknis anali-
tanggal 3 September 2016 dan pelaksanaan sa laporan keuangan.
rekonsiliasi pada dua bulan tersebut (Juli dan
Agustus 2016) secara kumulatif. • Saldo Kas di KPPN menurut Neraca/LAK, LKP
dan Saldo Rekening Koran telah sesuai
Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi dengan
menggunakan Aplikasi e-rekon dapat berjalan • Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuang-
dengan lancar dan tidak ditemukan hambatan/ an (CaLK) cukup informatif dan memadai.
kendala yang berarti.
76
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
d. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas
Secara umum, pelaksanaan verifikasi LPJ Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Pada pembinaan semester II tahun 2016 ini,
Wates telah sesuai ketentuan yang berlaku. KPPN Yogyakarta telah menerbitkan Surat Pem-
Namun demikian, masih terdapat beberapa beritahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa
permasalahan yang ditemukan terkait proses Pagu DIPA sebanyak 23 surat. Sedangkan pada
penerbitan daftar LPJ Bendahara satker antara KPPN Wonosari dan Wates sampai dengan masa
lain: pembinaan Semester II Tahun 2016 belum per-
nah menerbitkan Surat Pemberitahuan Atas
• Terdapat satker yang menyampaikan LPJ Ben- Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA.
dahara tanpa dilampiri Nota Konfirmasi Pe-
nerimaan Negara; f. Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jur‑
nal Balik
• Terdapat satker yang terlambat menyampai-
kan LPJ Bendahara dan telah diterbitkan surat Sampai dengan masa pembinaan Semester II
sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM Tahun 2016, KPPN Yogyakarta dan KPPN Wono-
UP, TUP, GUP dan LS Bendahara; sari belum pernah menerbitkan Berita Acara
Pelaksanaan Jurnal Balik. Sedangkan pada KPPN
• Terdapat satker yang menuliskan jumlah uang Wates, dengan berpedoman pada Surat Direk-
tunai di brankas masih dalam bentuk pecahan tur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
puluhan, seharusnya dibulatkan hingga peca- S-10896/PB.6/2015 tanggal 28 Desember 2015
han ratusan. hal Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah, KPPN Wates
• Terdapat rekening koran satker yang masih telah melaksanakan penyesuaian saldo awal
ditemukan uraian pendapatan jasa giro. pada ledger kas SPAN untuk Pos Kas di Bendaha-
ra Pengeluaran pada Neraca Ledger Kas dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 3.21 Penyesuaian Saldo Awal KPPN Wates Tahun Anggaran 2016
No Akun Deskripsi Akun Jumlah Satker Debet Kredit
1 111613 Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP 1 (satu) 16.678.400 -
2 311111 SAL 1 (satu) - 16.678.400
Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Berita dan KPPN Wates belum pernah menerbitkan Su-
Acara Penyesuaian Saldo Awal Pada Ledger Kas rat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Pe-
Nomor: BA-65/WPB.15/KP.0240/2016 Tanggal nerimaan Negara.
26 Oktober 2016
i. Penerbitan Memo Persetujuan Pengesah‑
g. Penerbitan SKTB dan SKP4 an MPHL-BJS
Sampai dengan masa pembinaan Semester II
Tahun 2016, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari Pada KPPN Yogyakarta, sampai dengan masa
dan KPPN Wates belum pernah menerbitkan pembinaan semester II tahun 2016 telah mener-
SKTB dan SKP4. bitkan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-
BJS sebanyak 2 surat dan telah disampaikan ke-
h. Penerbitan Surat Konfirmasi Penerbitan pada DJPPR dan Satker.Pada KPPN Wonosari dan
SKTB dan Koreksi Penerimaan Negara KPPN Wates, sampai dengan masa pembinaan
Semester II Tahun 2016 belum pernah menerbit-
Sampai dengan masa pembinaan Semester II kan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS.
Tahun 2016, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
77
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
II. PELAYANAN PERBENDAHARAAN
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Visi, Misi, Peta Strategi, Motto Layanan, dan • Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Pelayan-
Nilai-nilai Kementerian Keuangan an, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan
mampu memotivasi pegawai untuk memberi-
Tim Pembinaan dan Supervisi telah memastikan kan pelayanan terbaik;
bahwa KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
KPPN Wates telah memiliki dan melaksanakan: • Internalisasi Visi, Misi, Peta Strategi, IKU,
Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian
• Visi, Misi, yang berorientasi pada tugas fungsi Keuangan kepada seluruh pegawai dan peng-
organisasi serta telah disosialisasikan kepada guna layanan.
stakeholder KPPN;
Tabel 3.22 Visi, Misi, Motto, Janji Layanan KPPN
KPPN Visi Misi Motto Janji Layanan
Yogyakarta Menjadi Pengelola Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien Kepuasan Mitra Memberi layanan sepenuh
Perbendaharaan Negara di dan optimal Komitmen Kami hati, akurat, transparan,
daerah yang profesional, Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran akuntabel, tanpa biaya
modern, transparan dan yang tepat waktu, efektif, dan a kuntabel
akuntabel Mewujudkan akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang akuntabel,
transparan, dan tepat waktu
Wonosari Menjadi Pengelola Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien SIAP PASTI
Wates Perbendaharaan Yang dan optimal Yaitu akronim Yaitu akronim dari:
Unggul di Kabupaten Mendukung Kinerja Pelaksanaan anggaran dari Sinergi, Profesional, Akurat,
Gunung Kidul yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel Integritas, Amanah, Senyum, Tanpa Imbalan
Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Profesional
Keuangan Negara yang Akuntabel,
Transparan, dan Tepat Waktu
Menjamin Kelancaran Pencairan Dana
APBN secara tepat sasaran, tepat waktu,
Menjadi Pengelola dan tepat jumlah SMART PASTI
Perbendaharaan Negara Mengelola penerimaan negara secara Yaitu akronim Yaitu akronim dari:
yang Profesional, Modern, professional dan akuntabel dari Semangat, Profesional, Akurat,
dan Akuntabel guna Mewujudkan pelaporn Melayani, Amanah, Senyum, Transparan, dan
Mewujudkan Manajemen pertanggungjawaban APBN yang akurat Ramah, Tulus. Ikhlas
Keuangan Pemerintah yang dan tepat waktu
Efektif dan Efisien di Tingkat Mewujudkan profesionalisme dan
Regional kemandirian satuan kerja dalam
pengelolaan APBN
78
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Standar dan Maklumat Pelayanan c. Budaya Pelayanan Prima
Dari pengamatan tim pembinaan dan supervisi Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi
Kanwil DJPBN Provinsi D.I.Yogyakarta, KPPN pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
Yogyakarta, Wonosari dan Wates telah membuat KPPN Wates terkait budaya pelayanan prima di-
Maklumat dan janji Pelayanan. Pada KPPN Yog- peroleh hasil sebagai berikut:
yakarta dipasang di halaman kantor, pada KPPN
Wonosari dan Wates dimuat pada e- Banner pada
ruangan front office.
Tabel 3.23 Pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima
No Uraian Kegiatan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Internalisasi Kode
Etik, Gugus Kendali
1 Mutu, Service Telah dilaksanakan secara periodik Telah dilaksanakan secara Telah dilaksanakan secara
periodik periodik
Excellence
2 Capacity Building 19 Nov 2016 3 September 2016 24 September 2016
Di Kampung Flory Jogja, Pangukan, Tridadi, Di Pantai Pancer Door Pacitan Di Dolan Desa, Boro,
Sleman Kalibawang, Kulon Progo
Informasi disampaikan melalui: Informasi disampaikan Informasi disampaikan melalui:
• Website KPPN melalui: • Website KPPN
Informasi Pelayanan • • E-banner • E-banner
3 KPPN E-banner • Running text • Running text
• Running text • Brosur dan Leaflet • Brosur dan Leaflet
• Brosur dan Leaflet • Papan Informasi • Papan Informasi
• Papan Informasi • Space Pengumuman
4 Reward and Pegawai terbaik KPPN Yogyakarta Semester II Pegawai terbaik semester II Pegawai terbaik KPPN Wates
Punishment tahun 2016 yaitu: Tahun 2016 yaitu: Semester II tahun 2016 yaitu:
Pegawai terbaik di Front office • Faried Astia Rahman Pegawai terbaik di Front office
• Rima Afintania pelaksana Seksi MSKI • Adi Sulistyo pelaksana
• Fitriana Nugraeni pelaksana Seksi MSK pelaksana pada Seksi
• Agus Haryanto pelaksana seksi Vera PDMS pada Seksi Vera dan KI
Pegawai terbaik di Middle Office • Triani Widayati • Samija pelaksana pada
• Mizwarni Ruslina pelaksana MSKI pelaksana pada Seksi
• Nur Milla Eka Sari pelaksana Sub Bagian Bank Sub Bag Umum
• Romadhona Puspita • Nur Inna Farida pelaksana
Umum Sari pelaksana pada
• Tukijan pelaksana Sub Bagian Umum Subbagian Umum pada seksi PDMS
Peringkat Satker Terbaik Pegawai terbaik di Middle
Kategori I (Pagu < 4 milyar) Office
• Kanwil Kumham Yogya • Imam Triwibowo
• MIN Yogya
• MTsN Dlingo Kab.Bantul pelaksana Sub Bagian
Kategori II ( 4 M≤Pagu≤13 M) Umum
• Ditrekrimsus • Kunarjilah pelaksana Sub
• Ditpamobvit Bagian Umum
• PA Bantul • Kristya Arinda H pelaksana
Kategori III ( 13M≤Pagu) Seksi Bank
• Kejati DIY
• Lanud ADS
• Istana Kepresidenan
d. Petugas Pelayanan Service Officers (CSO), Satuan Kerja Support Of-
ficer (SSO) dan Petugas Front office (FO) telah
Dari hasil pengamatan Tim Pembinaan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Supervisi Kanwil, para pegawai KPPN Yogya- KPPN. Jadwal piket pegawai Front office juga
karta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates cukup telah disusun untuk dilaksanakan pada saat
responsif dalam memberikan pelayanan kepa- jam istirahat.
da stakeholder. Penunjukan petugas Customer
79
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Para pegawai KPPN juga telah menerapkan jam f. Keterbukaan Informasi Publik
layanan, termasuk kedisiplinan waktu datang/ KPPN Yogyakarta telah melakukan Keterbukaan
pulang kantor serta memiliki etika yang baik, Informasi Publik melalui website, banner, bro-
sopan, ramah dalam memberikan pelayanan sur, leaflet, buku panduan, dan running text yang
dan cukup terampil melaksanakan tugas pe- dipasang di ruang front office, di depan ruang
layanan dan penggunaan alat bantu pada saat tamu/ruang tunggu stakeholders. Buku Panduan
proses pelayanan, serta selalu bersikap proaktif Pengelola Keuangan edisi pertama tahun 2015
dan responsif. telah dibagikan kepada semua satker yang isinya
Namun demikian, pada KPPN Wonosari ter- antara lain :
kadang petugas front office tidak standby di ru-
ang pelayanan apabila tidak ada satuan kerja • Visi dan misi KPPN Yogyakarta.
yang datang.
• Standar pelayananan,motto, janji layanan.
e. Sarana dan Prasarana Pelayanan
• Informasi MPN G2
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
Wates telah memiliki sarana dan prasarana • Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
yang mendukung tugas.Pengelolaan arsip
dan dokumen pada KPPN Yogyakarta, KPPN • Mekanisme Pengajuan SPM.
Wonosari, dan KPPN Wates telah dilakukan
dengan menggunakan Electronic Filling System • Mekanisme Pencairan APBN dalam SPAN
dan dokumen arsip telah dipisahkan antara • Konfirmasi Setoran
dokumen aktif dan dokumen in aktif. • Penatausahaan Rekening milik K/L.
Namun demikian masih terdapat kendala • Mekanisme Pengembalin Penerimaan TA Ber-
dalam penyediaan dan pemanfaatan sarana dan jalan.
prasarana, antara lain:
• Rekonsiliasi.
• Berdasarkan monitoring TIK pada KPPN Yog-
yakarta, dapat disimpulkan bahwa beberapa • LPJ Bendahara.
komputer memiliki spesifikasi yang kurang
memadai sehingga kurang mendukung proses • Analisa Laporan Keuangan.
pelayanan. Terkait pengelolaan arsip, KPPN
Yogyakarta telah melakukan dengan baik, • Analisa Hasil Rekonsiliasi.
namun berdasarkan pengamatan Tim Pembi- KPPN Wonosari telah melakukan Keterbukaan
naan terdapat beberapa ruangan penyimpan- Informasi Publik melalui slide/elektronik banner
an arsip yang rusak berat. dan running text yang dipasang di ruang Front
office, di depan ruang tamu/ ruang tunggu stake-
• Terdapat 6 (enam) buah titik kamera CCTV holder, yang antara lain menayangkan :
pada KPPN Wonosari namun ada 2 (dua) buah
titik kamera CCTV dalam kondisi error, masih • Visi dan misi KPPN Wonosari.
dalam proses perbaikan.
• Standar pelayanan,motto, janji dan maklumat
• KPPN Wates telah memiliki sarana dan prasa- layanan.
rana dalam mendukung tugas pelayanan dan
telah didayagunakan secara optimal, namun • Informasi MPN G2
untuk memberikan kenyamanan agar dijaga
kebersihannya terutama tempat ibadah/ • Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
mushola.
• Informasi fasilitas loket pelayanan.
• Barang-barang gudang sudah dipisahkan an-
tara yang masih dipakai dengan yang sudah • Struktur Organisasi.
tidak dipakai namun penyimpanan perlu dira-
pikan lagi. • Jam layanan KPPN Wonosari.
Pada masa pembinaan Semester II Tahun 2016
website KPPN Wonosari tidak dapat diakses. In-
formasi yang disajikan KPPN Wonosari melalui
running text dan E-banner kurang informatif.
Demikian juga dengan papan pengumuman
yang terpasang pada pintu masuk gedung kantor
kurang ditata dengan rapi
KPPN Wates telah memiliki sistem informasi
publik berupa website, papan pengumuman,
brosur, monitor televisi yang menginformasi-
kan realisasi APBN, dan penyampaian informasi
80
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
publik yang efektif dari Customer service. Namun g. Kepuasan Layanan
demikian informasi yang disampaikan melalui
website pada KPPN Wates belum up to date, up- KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
date terakhir dilakukan pada bulan September Wates telah melaksakan Survey Kepuasan Ma-
2016. syarakat pada Semester II Tahun 2016 dengan
hasil sebagai berikut:
Tabel 3.24 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden
1 Kinerja Layanan Pencairan Dana 4,20 124 4,53 22 4,70 25
2 Layanan Bimbingan dan Konsultasi 4,19 120 4,36 22 4,63 25
3 Layanan Konfirmasi Surat Setoran 4,30 116 4,51 22 4,64 25
4 Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 4,36 114 4,61 22 4,72 25
5 Sarana dan Prasarana 4,33 123 4,55 22 4,69 25
4,28 4,51 4,67
Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan Layanan
Sumber: Hasil Rekapitulasi Survey oleh KPPN
h. Pengelolaan Pengaduan
Kepala KPPN Yogyakarta telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan peng-
aduan sesuai SK Kepala KPPN Yogyakarta tanggal 25 Januari 2016 No.KEP-019/WPB.15/KP.01/2016
yang telah diperbarui dengan SK tanggal 1 Agustus 2016 No.KEP-056/WPB.15/LP.01/2016. Dari
hasil monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, pada KPPN Yogyakarta selama periode semester II
Tahun 2016 tidak ada surat pengaduan yang disampaikan oleh satker.
Tabel 3.25 Daftar Petugas Pengelola Pengaduan KPPN Yogyakarta
No NAMA/NIP/ GOLONGAN Jabatan Keterangan
1 Sumarmo / 196112291983101001/IVa Plt.Kasubbag Umum Pejabat yang bertanggung
jawab
2 Noviati / 197211101993012001 Pelaksana Petugas helpdesk
3 Kurniawan Andriwibowo / 98306092004121003/IIIa Pelaksana Verifikator
4 Ria Nurmawati / 198608262006022001/ Pelaksana Verifikator
5 Mizwani Rusliaza / 197408211999032001 Pelaksana Pengkaji
6 Fitriana Nugraheni / 197310151999032001 Pelaksana Pengkaji
KPPN Wonosari telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan
sesuai SK Kepala KPPN Wonosari tanggal 29 Januari 2016 No.KEP-00021/WPB.15/KP.03/2016. Se-
lama tahun 2016 ini tidak ada surat pengaduan yang disampaikan oleh satker
Tabel 3.26 Daftar Petugas Pengelola Pengaduan KPPN Wonosari
No. NAMA/NIP/GOLONGAN Jabatan Keterangan
Pejabat yang bertanggung jawab (PYB)
1 Sri Pujiati / 196102241982092001/IIId Kasi Verifikasi, Akuntansi dan KI Pengkaji/Helpdesk
Verifikator/Entry Data
2 Wahyu Purnomo/ 1984051720031003/IIc Pelaksana
3 Sutanto/ 196305061984021001/IIb Pelaksana
81
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala KPPN Wates telah menerbitkan SK tentang penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan KPPN
Wates Tahun 2016 tanggal 18 Januari Nomor: KEP-24/WPB.15/KP.0240/2016. Dari hasil peman-
tauan selama melakukan pembinaan dan supervisi KPPN di Wates, pada tahun 2016 tidak ada lapor-
an pengaduan.
Tabel 3.27 Daftar Petugas Pengelola Pengaduan KPPN Wates
No NAMA/NIP/ GOLONGAN Jabatan Keterangan
1 Budiarto/ 195912101983111001 Kasi Vera dan KI Penanggung jawab
2 Adi Sulistyo/197605201996021001 Pelaksana Vera dan KI Pengkaji dan petugas helpdesk
3 Sutarno/ 196210071985031002 Pelaksana Vera dan KI Verifikator dan petugas entry data
i. Pengendalian Gratifikasi
Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah mencermati bahwa para pegawai pada KPPN Yogyakarta,
Wonsoari dan Wates telah menandatangani komitmen bersama dalam hal pengendalian Gratifikasi
dan sudah menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi.
j. Penandatanganan Pakta Integritas
Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah memastikan KPPN Yogyakarta, Wonsoari dan Wates telah
menandatangani Pakta Integritas dengan mitrakerja dan Pakta Integritas pegawai dengan atasan
langsung serta telah mensosialisasikan kepada stakeholder .
82
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
LHPS OTL_SMTR_2_2016
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search