LHPS Semester II Ta 2016

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Pengukuran kepuasan pengguna layanan/survey kepuasan kepada satuan kerja dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan yang telah dilaksanakan oleh KPPN dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah dan agar dapat melakukan perbai-
kan/ peningkatan apabila ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam jangka
waktu 6 bulan. Secara ringkas berikut ini data pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan:

Tabel 3.28 Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Semester II 2016

1 Waktu KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Ket
Pelaksanaan November 2016 Oktober 2016 Agustus 2016 -
S-3977/WPB.15/KP.01/2016 S-870/WPB.15/KP.03/2016 Lap-06/WPB.15/KP.02/2016 -
2 Laporan ke Kanwil Tgl 21 November 2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Melampaui
DJPBN target 4, 09
4,28 4,51 4,67
Nilai Rata-
3 rata Kepuasan

Layanan

83

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

III. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi

a. Pengelolaan Kinerja Organisasi sember 2016. Kontrak Kinerja Tahun 2016 se-
luruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wono-
• Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbenda- sari, dan KPPN Wates telah ditandatangani
haraan Nomor: 241/PB/2015 sebagaimana tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
ditegaskan dalam Surat Dirjen Perbendahara-
an Nomor: S-255/PB/2016 tanggal 12 Januari • Laporan capaian IKU KPPN Yogyakarta, KPPN
2016 bahwa kontrak kinerja tahun 2016 bagi Wonosari, dan KPPN Wates untuk tahun 2016
seluruh pegawai Kementerian Keuangan ter- telah dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendahara-
masuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan an Provinsi DIY dengan data sebagai berikut:
ditandatangani paling lambat tanggal 31 De-

Tabel 3.29 Penyampaian Laporan Capaian IKU Semester II 2016

Penyampaian Laporan IKU KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Semester II 2016 S-140/WPB.15/KP.01/2017 S-17/WPB.15/KP.03/2017 S-47/WPB.15/KP.02/2017
tanggal 12 Januari 2017 tanggal 4 Januari 2017 tanggal 6 Januari 2017

Tabel 3.30 Capaian IKU Semester II Tahun 2016

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

INDIKATOR KINERJA UTAMA Target Indeks Indeks Indeks
Capaian Capaian Realisasi Capaian
1 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% Realisasi Realisasi
93 (%) (%) (%)
2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 98,23% 120 106,07% 120 105,71% 120
4,09 95,83 99,25
3 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,27 103,04 4,50 106,72 99,17 106,63
104,4 110,02 4,67 114,18

4 Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 97% 100% 103,09 100% 103,09 100,00% 103,09
secara tepat waktu

5 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99,97% 100,98 100% 101,01 99,95% 100,96
85% 96,64% 113,69 99,62% 117,20 98,22% 115,55
6 Persentase perencanaan penarikan dana satker secara akurat 98% 100,00% 102,04 102,04 100,00% 102,04
98,10% 99,85% 101,78 100% 101,79 99,30% 101,22
7 Persentase akurasi Buku Kas Putih 105,86 99,86% 106,05 82,16 102,70
80 84,69
8 Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat 84,84

9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 96% 96,98% 101,02 100% 104,17 100% 104,17
10 melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat

waktu

11 Nilai rata-rata hard competency pegawai KPPN 72 93,50 120 92,46 120 91 120,00

12 Persentase kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin 95% 100% 105,26 100% 105,26 100,00% 105,26
pegawai

13 Indeks capaian waktu pelaksanaan coaching dan counseling 3 N/A kosong 3 100 3 100

14 Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan 90 100 111,11 100 111,11 100 111,11
pengendalian intern

15 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 77 91,48 118,81 90,79% 117,91 90,11 117,03
Organization

16 Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan 80% 98,76% 120 99,09% 120 100% 120
mesin

17 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output 95% 97,05% 102,16 92,45% 97,32 100,21% 105,48
belanja KPPN

18 Nilai Capaian Kinerja Rata-rata (a) 108,33 108,45 108,79

84

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.31 Nilai Sasaran Strategis KPPN Semester II 2016

Sasaran Strategis Nilai Sasaran Strategis (%)
1 Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
112,81 114,37 114,33
transparan, dan akuntabel 114,18
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 104,40 110,02 103,09
3 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi 103,09 103,09 101
4 Pelayanan Prima 101,01 107,26
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal 101 108,10 102,70
106,68 104,17
dan Akurat 109
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan 105,86 106,05 114
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, 101,02 104,17 120
105
transparan, dan tepat waktu 113 109,07 108,61
8 SDM yang Profesional dan Berintegritas 115 114,51
9 Organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi 120
10 Pengelolaan Sarana dan Prasarana 102 120
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal 107,71 97,32
107,97
Nilai Sasaran Strategis Rata-rata (b)

Tabel 3.32 NKP KPPN Semester II Tahun 2016

Perspektif KPPN Yogyakarta Nilai Perspektif (%) KPPN Wates
KPPN Wonosari
1 Stakeholder Perspektif 28,20 28,59 28,58
2 Customer Perspektif 15,56 15,98 16,30
3 Internal Process Perspektif 31,09 31,45 31,13
4 Learning and Growth Perspektif 33,73 33,07 33,65
27,27
Nilai Perspektif Rata-rata (c) 27,15 27,42

Tabel 3.33 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Semester 2016

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
108,59% 109,09% 109,66%

• Berdasarkan data capaian indikator kiner- tase atas capaian IKU tersebut belum dituang-
ja utama tersebut dapat disimpulkan bahwa kan secara lengkap.
realisasi capaian IKU Semester II Tahun 2016
secara umum telah melebihi target yang telah b. Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan
ditetapkan, namun demikian masih terdapat
satu IKU yang tidak tercapai oleh KPPN Wono- Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan
sari yaitu persentase penyerapan anggaran dan Supervisi KPPN terhadap struktur organisa-
dan pencapaian output belanja KPPN. si pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates telah sesuai dengan Peraturan Men-
• Masih terdapat ketidaktelitian dalam penuan- teri Keuangan Nomor PMK-169/PMK.01/2012
gan capaian IKU pada KPPN Wates, yaitu IKU tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi
“Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jen-
meskipun pada triwulan III tidak terdapat deral Perbendaharaan. Tugas fungsi dan uraian
target dan realisasi namun untuk capaian jabatan yang jelas telah dibuat dan dipahami
IKU sampai dengan triwulan III tetap harus oleh masing-masing pegawai. Terkait mutasi
diisikan mengingat pada periode sebelumnya pejabat eselon III dan IV yang terjad pada masa
telah terdapat nilai atas capaian IKU dimak- pembinaan, struktur organisasi pada KPPN Yog-
sud. Dalam menarasikan penjelasan persen- yakarta belum dilakukan update.

85

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Standar Operasional Prosedur 0029/WPB.15/KP.01/2016 tanggal 1 Maret
2016.
• Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-
hari, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu
KPPN Wates telah menerapkan dan melak- yang terdiri dari:
sanakan SOP sesuai Keputusan Direktur Jen- • SOP Internal SMM
deral Perbendaharaan Nomor KEP-287/
PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang • Kebijakan Mutu
Standar Operasional Prosedur pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara. • Pedoman Mutu

• Peraturan terkait SOP tersebut telah diinter- • Sasaran Mutu untuk semua Seksi/Bidang.
nalisasikan kepada seluruh pegawai melalui
sarana briefing pagi, di-upload di website Enam prosedur wajib yang harus dilakukan
KPPN, dan Gugus Kendali Mutu sebagaimana KPPN bersertifikasi ISO adalah:
ketentuan dalam Peraturan Direktur Jende- • Pengendalian Dokumen
ral Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012
tentang Tata Kelola KPPN Percontohan bahwa • Pengendalian Catatan Mutu/ Arsip
KPPN Percontohan harus melaksanakan pro-
gram pengembangan pegawai salah satunya • Pengendalian Layanan Tidak Sesuai (Non-
melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu paling Comforming Product)
sedikit satu kali dalam satu minggu.
• Audit Mutu Internal
d. Sistem Manajemen Mutu
• Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
1) KPPN Yogyakarta
• Rapat Tinjauan Manajemen
KPPN Yogyakarta telah membentuk Tim
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO Terkait Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), KPPN
9001 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Yogyakarta seharusnya melaksanakan RTM min-
Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2016 imal dua kali dalam setahun. Namun KPPN Yog-
tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu yakarta baru melaksanakan RTM satu kali untuk
ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Tahun 2016 yaitu pada bulan Juni 2016
Perbendaharaan Negara, sebagai berikut:
2) KPPN Wonosari
• Penetapan Tim Penerapan SMM KPPN dengan
Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: KEP- Dalam rangka implementasi Surat Edaran Di-
0028/WPB.15/KP.01/2015 tanggal 1 Maret rektur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-06/
2016. PB/2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 Pada Kantor Pelayanan
• Penetapan Tim Audit Mutu Internal dengan Perbendaharaan, KPPN Wonosari belum melak-
Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP- sanakannya secara keseluruhan, masih sebatas
penyiapan dokumen sebagai berikut:

• Penetapan Tim Penerapan SMM KPPN de-
ngan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor:
KEP-0029/WPB.15/KP.03/2016 tanggal 2 Mei
2016.

Tabel 3.34 Susunan Tim Penerapan SMM ISO 9001:2008 pada KPPN Wonosariener

No Nama / NIP Kedudukan Dalam Tim
1. Subakti / 19600607 198210 1 001 Wakil Manajemen

2. Kartum / 19690210 200112 1 001 Pengendali Dokumen

3. Suwarno / 19591031 198503 1 001 Anggota
4. Triani Widayati / 19730118 199402 2 001 Anggota
5. Sutrisno / 19611219 198402 1 002 Anggota
6. Romadhona Puspita Sari/ 19840608 200602 2 003 Anggota
7. Siti Yulfa Mustafidah / 19880904 201012 2 003 Anggota

86

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

• Penetapan Tim Audit Mutu Internal dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-0030/
WPB.15/KP.03/2016 tanggal 2 Mei 2016.

Tabel 3.35 Susunan Tim Audit Mutu Internal pada KPPN Wonosari

No Nama / NIP Kedudukan Dalam Tim
1. Sri Pujiati / 19610224 198209 2 001 Koordinator
2. Ignatius Cayono / 19640728 198503 1007 Anggota
3. Istin Sultona / 19710129 199603 2 002 Anggota

4. Sutanto / 19630506 198402 1 001 Anggota

5. Sumarsudi / 19700110 199303 1 001 Anggota
6. Faried Astia Rachman / 19830512 200602 1 002 Anggota
7. Wahyu Purnomo / 19840517 200312 1 002 Anggota

• Penyusunan dokumen Sistem Manajemen seluruh SOP Internal SMM wajib yang terdiri
Mutu yang terdiri dari: dari delapan SOP internal SMM.
∼ SOP Internal SMM • Sosialisasi hasil perancangan dan penyusunan
∼ Kebijakan Mutu dokumen SMM kepada seluruh pegawai telah
∼ Pedoman Mutu dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 de-
∼ Sasaran Mutu untuk semua Seksi/Bidang. ngan undangan Kepala KPPN Wates nomor :
UND-39/WPB.15/KP.0210/2016 tanggal 11
3) KPPN Wates Mei 2016.
Setelah dilakukan reviu terhadap dokumen ISO • KPPN Wates telah menyampaikan laporan
9001 : 2008 diperoleh hasil sebagai berikut : pelaksanaan penerapan SMM ke Kanwil de-
• KPPN Wates telah membentuk dan mene- ngan surat Kepala KPPN Wates :
- Nomor : S-622/WPB.15/KP.0210 tanggal
tapkan Tim Penerapan SMM KPPN Wates de-
ngan Surat Keputusan Kepala Kantor tanggal 18 Juli 2016 tentang Laporan Penerapan
1 Februari 2016 nomor KEP-27/WPB.15/ Sistem Manajemen Mutu KPPN Wates.
KP.02/2016 dan Tim Audit Mutu Internal - Nomor : S-747/ WPB.15/KP.0210 tanggal
(AMI) KPPN dengan Surat Keputusan Kepala 1 September 2016 tentang Laporan Pelak-
Kantor tanggal 1 Februari 2016 nomor KEP- sanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
26/WPB.15/KP.02/2016 dan audit Mutu Internal ISO 9001 : 2008 se-
• KPPN telah menetapkan dan melaksanakan mester II tahun 2016 KPPN Wates.
Pedoman Mutu KPPN serta melaksanakan

87

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manajemen SDM

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Perbendaharaan bahwa dalam menjalankan pe-
ngelolaan mutu layanan, KPPN Percontohan ha-
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN rus melakukan rotasi pegawai paling sedikit satu
Wates telah membuat rencana kebutuhan pega- (1) kali dalam setahun, dengan memperhatikan
wai sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi kebutuhan dan mekanisme pengelolaan kinerja.
pendidikan.

b. Pola Mutasi Internal Kepala KPPN Yogyakarta telah melaksanakan
mutasi internal dengan Surat Keputusan yang
1) KPPN Yogyakarta diterbitkan oleh Kepala Kanwil tanggal 18 Juli
2016 Nomor KEP-073/WPB.15/BG.0101/
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbenda- UP.9/2016 tentang Mutasi Pegawai pada KPPN
haraan Nomor : PER-30/PB/2012 tanggal 28 Yogyakarta.
September 2012 tentang Tata Kelola KPPN Per-
contohan Di Lingkungan Direktorat Jenderal

Tabel 3.36 Mutasi Pegawai KPPN Yogyakarta

No. Nama/NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru
Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Subbagian Umum (Rumah Tangga)
1 Trisno Mintaningsih
196302171985092001

2. Nurhandayani Sulistyowati Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Subbagian Umum (Kepegawaian)
196409301983112001

3. Wiharso Surman Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana (PD)
196309081983111001

4. Sri Mulyani Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana (PD)
196307181985032002
Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana (Front office
5. Basuki Rahmat (Middle Office Reviewer) Validator)
196511181985031001 Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana (Middle Office
(Back Office) Reviewer)
6. Sulistyo Joni Ilham
196206211985031015 Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Seksi Bank (FO)

7. Sri Marheni
196501201985032001

8. Jamai Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Seksi MSKI (CS)
196205141986021001

9. Watiyem Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana Seksi Bank (Back Office)
196310041983112001

10. Rima Afintania KD Pelaksana pada Seksi Bank Pelaksana pada Seksi MSKI (CSO)
198008232002122001

11. Wantirah Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Seksi Vera (Back Office)
196306101985032002

12. Tuwanti Pelaksana pada Kanwil DIY Pelaksana pada Seksi Vera (Back Office)
196509011985032001

88

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2) KPPN Wonosari

Kepala KPPN Wonosari telah melaksanakan mutasi internal dengan menerbitkan Surat Keputusan
Nomor : KEP-058/WPB.15/KP.03/UP.9/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mutasi dan Pene-
tapan Pegawai pada KPPN Wonosari.

Tabel 3.37 Mutasi Pegawai KPPN Wonosari

No. Nama/NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru
Pelaksana pada Seksi Vera & KI Pelaksana pada Seksi PD & MS
1. Niken Satya Rini
/ NIP 197308161993012001

3) KPPN Wates

KPPN Wates telah melaksanakan mutasi internal dengan Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-21/WPB.15/KP.02/2016 tanggal 8 Januari 2016 terhadap tiga pegawai dan telah sesuai
dengan kompetensi pegawai.

Tabel 3.38 Daftar Mutasi Pegawai KPPN Wates

No. Nama/NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru
1. Samija Pelaksana pada Seksi PDMS Pelaksana pada Subbagian Umum

/ NIP 19640320 198503 1002 Pelaksana pada Subbagian Umum Pelaksana pada Seksi PDMS
2. Edi Pursita
Pelaksana pada KPPN Yogyakarta Pelaksana pada Seksi PDMS
/ NIP 19611203 198503 1003
3. Ria Yoanita

/ 19851114 200312 2002

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode Semester II Tahun 2016
dapat disimpulkan bahwa KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah melaksanakan
kegiatan Capacity Building dan Transfer Knowledge.

Tabel 3.39 Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

No Uraian Kegiatan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Transfer Knowledge Telah dilaksanakan secara periodik Telah dilaksanakan secara T elah dilaksanakan secara
periodik setiap ada pegawai periodik setiap ada pegawai yang
2 Capacity Building setiap ada pegawai yang selesai yang selesai melaksanakan selesai melaksanakan diklat
melaksanakan diklat
19 Nov 2016 diklat 24 September 2016
Di Dolan Desa, Boro, Kalibawang,
Di Kampung Flory Jogja, Pangukan, 3 September 2016
Tridadi, Sleman Di Pantai Pancer Door Pacitan Kulon Progo

89

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Setiap pegawai pada KPPN juga memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti diklat. Berikut ini
data pegawai yang mengikuti diklat selama periode Semester II Tahun 2016:

Tabel 3.40 Peserta Diklat Semester II Tahun 2016

No. NamaKPPN Yogyakarta Nama Bimtek Tanggal Pelaksanaan

1 Kurniawan Andri Bimtek Pengelolaan Infrastruktur Direktorat SITP 29 Agust.s.d.2Sept.2016
Wibowo

2. Sri Hardini Bimtek Stabilisasi SPAN Tahun 2016 Kelas Pencairan 17 s.d.21 Oktober 2016
Dana

3. Sri Pamungkas Bimtek Stabilisasi SPAN Tahun 2016 Kelas Vera 24 s.d.28 Oktober 2016

4. Teguh Raharjo Bimtek Stabilisasi SPAN Tahun 2016 Kelas Bank 31 Okt s.d.3 Nov 2016

5 M.A. Djoenaedi Sharing Session Hukum Keuangan Negara 5 Agustus 2016

6 Ignatius Cayono Sharing Session Hukum Keuangan Negara 5 Agustus 2016

7 Suwarno Sosialisasi e-catalogue Produk Standar Kemenkeu 19 Agustus 2016
Tahun 2016

8 Istin Sultona Sosialisasi e-catalogue Produk Standar Kemenkeu 19 Agustus 2016
Tahun 2016

9 Wonosari Wahyu Purnomo Sosialisasi Peraturan / Pedoman Akuntansi Berbasis 23 Agustus 2016
Akrual Tahun 2016

10 M.A. Djoenaedi Ruilslag Pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan 26 Agustus 2016

11 Romadhona Ruilslag Pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan 26 Agustus 2016
Puspitasari

12 Faried Astia Bimtek Pengelolaan Infrastruktur DISTP 29 Agustus s.d. 2 Sept 2016
Rachman

13 Niken Satya Rini Bimtek Stabilisasi SPAN Tahun 2016 17 s.d. 21 Oktober 2016

14 Wahyu Purnomo Bimtek Stabilisasi SPAN Tahun 2016 24 s.d. 28 Oktober 2016

15 Triani Widayati Bimtek Stabilisasi SPAN Tahun 2016 31 Okt s.d. 3 Nov 2016

16 Wates Nur Inna Farida Bimtek Stabilisasi SPAN kelas Pencairan Dana 17 s.d.21 Oktober 2016
24 s.d.28 Oktober 2016
17 Adi Sulistyo Bimtek Stabilisasi SPAN kelas Vera 31 Okt s.d.3 Nov 2016

18 Kristya Arindra Bimtek Stabilisasi SPAN kelas Bank

d. Penetapan Kinerja Individu
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi KPP, dapat diambil kesimpulan bahwa:

• Seluruh pegawai KPPN Yogyakarta telah memiliki penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaima-
na kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing pegawai.

• Pengukuran kinerja individu secara periodik juga telah dilaksanakan melalui penilaian capaian
IKU.

• KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah melaksanakan pemberian reward ke-
pada para pegawai terbaik di kantor masing-masing, yaitu:

90

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.41 Pegawai yang Mendapatkan Reward

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Pegawai terbaik KPPN Yogyakarta
Pemberian Semester II tahun 2016 yaitu: Pegawai terbaik semester II Tahun Pegawai terbaik KPPN Wates Semes-
Reward Pegawai terbaik di Front office 2016 yaitu: ter II tahun 2016 yaitu:
1. Rima Afintania pelaksana Pegawai terbaik di Front office
1. Faried Astia Rahman pelaksana 1. Adi Sulistyo pelaksana pada
Seksi MSKI pada Seksi PDMS Seksi Vera dan KI
2. Fitriana Nugraeni pelaksana 2. Triani Widayati pelaksana pada 2. Samija pelaksana pada Sub
3. Seksi Bank
Seksi MSK Romadhona Puspita Sari Bag Umum
3. Agus Haryanto pelaksana pelaksana pada Subbagian 3. Nur Inna Farida pelaksana
Umum
seksi Vera pada seksi PDMS
Pegawai terbaik di Middle Office Pegawai terbaik di Middle Office
1. Mizwarni Ruslina pelaksana 1. Imam Triwibowo pelaksana
Sub Bagian Umum
MSKI 2. Kunarjilah pelaksana Sub
2. Nur Milla Eka Sari pelaksana Bagian Umum
3. Kristya Arinda H pelaksana
Sub Bagian Umum Seksi Bank
3. Tukijan pelaksana Sub Bagian

Umum

e. User SPAN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Kepala KPPN melakukan Penunjukkan Petugas Pe-
megang User Lisensi Aplikasi SPAN sebagai berikut:

Tabel 3.42 Petugas Pemegang User SPAN pada KPPN Yogyakarta

No Nama/NIP Ditunjuk Sebagai

1. Heru Pudyo Nugroho / 197211121998031002 Kepala Kantor
2. Nurhadi / 196408241985031002 Kepala Seksi Pencairan Dana
3. Puji Hartanto / 197107151992011002 Kepala Seksi Bank
4. Harsono / 196208131983122001 Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
5. Estining Wijayanti / 198311222006022001 Konversi

6. Sri Hardini / 197510311996032001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
Konversi
Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
7. Basuki Rahmat / 196511181985031001 Konversi

8. Nadhiroh Yumna / 19766141996022001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
Konversi
Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
9. Hermanto / 197208181994021002 Pengatur Dokumen

10. Sulistyo Joni Ilham / 196206211985031015 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
Pengatur Dokumen
Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
11. M. Nur Fahrudin / 196506041985091001 Pengatur Dokumen

12. Marcus Aryanto P / 195904251983111001 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
Pengatur Dokumen
13. Wiji Asih Setiawati / 197706241999032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
14. B. Dewi Ratnasari / 197202271992012001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
15. Ngatini / 197710161999032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
16. Supriyanti / 197010231992032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
17. Sri Mulyani / 196307181985032002 Petugas Pengatur Dokumen (PPD) Cadangan Petugas Reviu Tagihan
18. Dwi Lestari / 196312311985032008 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
19. Wiharso Surman / 196309081983111001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
20. Nana Wuryana / 195908181980022001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
21. Teguh Raharjo / 198302062003121001 Operator Seksi Bank
22. Heni Purwandari / 197401271994022001 Cadangan Operator Seksi Bank
23. Sri Pamungkas / 198404052003122001 Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi
24. Sudarmi / 197601191996022001 Cadangan Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi

91

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.43 Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wonosari

No Nama / NIP Jabatan/ Posisi

1. M.A. Djoenaedi / 196012191982101001 Kepala Kantor

2. Sardju / 195909171982031002 Kepala Seksi Pencairan Dana

3. Suwarno / 195910311985031001 Kepala Seksi Bank

4. Sri Pujiati / 196102241982092001 Kepala Seksi Vera dan KI

5. Triani Widayati / 197301181994022001 Operator Seksi Bank

6. Niken Satya Rini / 197308161993012001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas Konversi

7. Masyudi / 196206161985031003 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur
Dokumen

8. Wahyu Purnomo / 198405172003121002 Operator Seksi Vera KI

Tabel 3.44 Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wates

No Nama/ NIP Jabatan/ Posisi

1 M. Munawar / 197003311997031001 Kepala Kantor

2 Sri Wulandari / 196904231989122001 Kepala Seksi Pencairan Dana

3 Tri Atmojo Praptanto / 196311051985031003 Kepala Seksi Bank

4 Budiarto / 195912101983111001 Kepala Seksi Vera dan KI

5 Nur Inna Farida / 197504241996022002 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan
Petugas Konversi

6 Wahyu Rena Utami / 197105051990122001 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan
Petugas Pengatur Dokumen

7 Kristya Arindra H / 198401262006021003 Operator Seksi Bank

8 Adi Sulistyo / 197605201996021001 Operator Seksi Vera KI

f. Pengelolaan Administrasi dan Layanan Usulan Pensiun, usulan KGB dan usulan kenai-
SDM kan pangkat juga telah disusun sesuai peraturan
yang berlaku.
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan
dan Supervisi, seluruh pegawai pada KPPN Yog- g. Penatausahaan Laporan Kepegawaian
yakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah
memiliki Kartu Pegawai, Karis/Karsu, Kartu Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembi-
BPJS dan Kartu Taspen. naan dan Supervisi, Data pegawai pada aplikasi
kepegawaian telah ter-update dan penyusunan
Seluruh pegawai yang memiliki kewajiban untuk laporan kepegawaian dan penatausahaan serta
menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai pengarsipan telah dilaksanakan dengan baik dan
Negeri (LHKPN) dan LP2P telah melaksanakan dilaporkan tepat waktu.
dengan baik dan tepat waktu.

92

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Manajemen Keuangan

a. Penyusunan Rencana Anggaran c. Penyelesaian Tagihan

Secara umum penyusunan RKA-KL pada KPPN Berdasarkan reviu terhadap dokumen peny-
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates elesaian tagihan pada KPPN Yogyakarta, KPPN
telah sesuai dengan rencana kerja KPPN dan Daf- Wonosari dan KPPN Wates diketahui bahwa
tar Perhitungan Anggaran telah direkam dalam secara umum telah dilakukan sesuai ketentuan
Aplikasi Sakura. Seluruh KPPN juga telah menyu- yang berlaku. Namun demikian masih ditemukan
sun POK sesuai dengan DIPA yang diterima seta beberapa kesalahan yang bersifat administra-
telah membuat rencana kegiatan pada setiap tif seperti: kekurangan tanda tangan bendahara
awal tahun anggaran. pada daftar perhitungan uang makan; kesalahan
penulisan terbilang pada kuitansi/ bukti pem-
b. Pengelolaan Gaji/ Tunjangan Pegawai bayaran; kekurangan penulisan tempat, tanggal,
bulan dan tahun dalam pembuatan kuitansi.
Berdasarkan reviu terhadap dokumen penge-
lolaan gaji/ tunjangan pegawai pada KPPN Yog- d. Pembukuan Bendahara
yakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates di-
peroleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan reviu dokumen pembukuan ben-
dahara , LPJ Bendahara dan Laporan Pajak pada
• Penerbitan daftar gaji telah sesuai dengan daf- KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
tar perubahan pegawai termasuk kebenaran Wates dapat diambil kesimpulan bahwa pelak-
perhitungan tagihan negara. sanaan pembukuan bendahara telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Proses pembuatan SKPP dan pengiriman telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta e. Penatausahaan Laporan Keuangan
data pegawai telah dinonaktifkan;
Berdasarkan reviu dokumen Laporan Keuang-
• Daftar perhitungan uang makan telah sesu- an tingkat UAKPA pada KPPN Yogyakarta, KPPN
ai dengan rekap daftar hadir pegawai namun Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil seba-
masih ada Bendahara pengeluaran yang be- gai berikut :
lum menandatangani daftar perhitungan uang
makan. Terhadap temuan ini, bendahara telah • Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA
melengkapi kekurangan tersebut pada masa telah dilakukan dengan bukti BAR Internal.
pembinaan.
• Nilai persediaan laporan keuangan semes-
• Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan daf- teran dan tahunan pada aplikasi persediaan,
tar hadir pegawai, jumlah dropping sesuai de- SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama.
ngan permintaan dana,
• Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN telah di-
• Potongan PPh Pasal 21 telah disetor, serta LPP lakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan
Tunkin disampaikan ke Kantor Pusat; yang berlaku.

• Terdapat SPTPL pada KPPN Yogyakarta tang- • Laporan capaian output belanja telah disam-
gal 28 Oktober 2016 nomor 203/WPB.15/ paikan secara bulanan melalui aplikasi Monev
KP.01/2016 tertulis perintah lembur an. Tuki- Kinerja Penganggaran.
jan selama 2 jam dan daftar hadir lembur ter-
tulis 3 jam, sedang dalam SPM tgl.03-10-2016
no.00086T ybs dibayar 3 jam.

93

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga

a. Tata Usaha pada tanggal 22 Pebruari 2016 dengan nama
ADK: K_63479_20160222_163421_zip. Jangka
Berdasarkan reviu terhadap surat masuk/keluar waktu penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
dan aplikasi persediaan serta pengelolaan ar- 17 s.d 23 Pebruari 2016. Pihak penyedia ba-
sip pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan rang menyelesaikan pekerjaan pada tanggal
KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut : 22 Pebruari 2016 dan diserah terimakan ke-
pada KPPN pada tanggal 23 Pebruari 2016.
• Penatausahaan surat masuk/ keluar telah di-
administrasi menggunakan aplikasi. • Pada KPPN Wates, untuk periode pembinaan
semester II tahun 2016, dalam penggunaan
• Barang persediaan tercatat pada aplikasi dana DIPA pada KPPN Wates tidak terdapat
persediaan serta barang persediaan sesuai kegiatan perikatan oleh PPK. Seluruh pembi-
dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan, ayan dilakukan melalui mekanisme UP, tidak
hal ini dilakukan dengan opname fisik yang di- terdapat pembiayaan dengan mekanisme LS.
lakukan rutin setiap bulan.
c. Pengelolaan Aset
• Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan
pedoman kearsipan di lingkungan Kemente- Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan
rian Keuangan yaitu dengan menggunakan e- dan Supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosa-
filling system ri dan KPPN Wates telah melakukan pengaman-
an dan pemeliharaan BMN sesuai Pedoman Pen-
b. Pengadaan Barang/ Jasa gamanan BMN.

Berdasarkan hasil Pembinaan dan Supervisi:

• Pada KPPN Yogyakarta, barang hasil pengada- d. Sarana Prasarana dan Tata Ruang
an telah tercatat dalam aplikasi persediaan/
aplikasi SIMAK BMN, serta dokumen pengada- Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan
an dan penerimaan jasa juga telah ditatausa- dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
hakan sesuai ketentuan. Wonosari dan KPPN Wates secara umum pena-
taan ruang dan fasilitas yang ada telah sesuai
• Pada KPPN Wonosari, Perikatan PPK dengan dengan Pedoman Standar Tata Ruang yang telah
pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan ditetapkan. Namun terkait sarana alat pemadam
ketentuan, yaitu pengadaan barang berupa kebakaran di KPPN Yogyakarta yang sudah tidak
penataan tempat parkir dalam rangka belanja memadai serta kondisi ruang arsip KPPN Yog-
penambahan nilai gedung dan bangunan KPPN yakarta yang mengalami kerusakan, seyogyanya
Wonosari. Kontrak kerja telah ditandatangani segera berkoordinasi dengan Pengurus Gedung
pada tanggal 17 Pebruari 2016 dengan SPK Keuangan Negara Yogyakarta agar mendapat
nomor SPK-02/WPB.15/KP.03/SPK/2016 penyelesaian.
dan ADK kontraknya disampaikan ke KPPN

94

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Pengendalian Internal

a. Sistem Pengendalian Internal o Penyusunan laporan keuangan tingkat
UAKBUN-Daerah
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan
dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN o Pemrosesan tagihan dalam rangka pem-
Wonosari dan KPPN Wates terkait Sistem Pe- bayaran kegiatan penyediaan/jasa melalui
ngendalian Internal dapat diambil kesimpulan pengadaan langsung dengan mekanisme LS
bahwa:
• Laporan pemantauan pengendalian internal
• KPPN telah membangun lingkungan pengen- telah disampaikan sesuai Keputusan Menteri
dalian yang mampu menimbulkan perilaku Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang
positif dan kondusif untuk penerapan pengen- Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian In-
dalian internal dan manajemen yang sehat tern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pe-
melalui kegiatan GKM ngendalian Intern Di Lingkungan Kementeri-
an Keuangan.
• Pemantauan pengendalian internal telah di-
laksanakan secara periodik untuk kegiatan: b. LHP Aparat Pengawas
Pada Semester II Tahun 2016 baik KPPN Yog-
o Penerbitan SP2D LS Non Gaji yakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates
tidak diaudit oleh pengawas fungsional APIP/
o Persetujuan permintaan TUP BPK.

o Laporan Konsolidasi Saldo Kas (Buku Pu-
tih)

o Penyusunan laporan BMN lingkup KPPN

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

a. Komunikasi dan Koordinasi Internal Wates terkait koordinasi eksternal, antara lain:

Dalam rangka melaksanakan tugas selaku Ke- • Sosialisasi terkait prosedur pencairan dana
pala KPPN, melaksanakan kegiatan komunikasi dan penyampaian RPD kepada para rekanan;
dan koordinasi internal, Kepala KPPN Yogya-
karta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates • Pembuatan buku saku berisi profil KPPN yang
telah melaksanakannya sesuai SOP KEP-287/ dapat dibawa dan dibagikan pada saat berte-
PB/2015 dan Buku Pedoman Kerja KPPN, anta- mu dengan para pimpinan daerah atau satker;
ra lain dalam bentuk sharing session dan Gugus
Kendali Mutu . • Penyelenggaraan talk show tentang berbagai
topik seputar pelaksanaan tugas KPPN, MPN
b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal G2 dan topik keuangan negara lainnya;

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi • Menjalin hubungan dengan media setempat
pada Semester II Tahun 2016, terdapat beberapa yang memungkinkan untuk melakukan pub-
kegiatan yang belum dapat dilakukan oleh KPPN likasi data realisasi anggaran setiap triwulan.
Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN

95

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

7. Kepuasan Pegawai

Penilaian kepuasan pegawai dilakukan melalui an perbendaharaan, yaitu pejabat/pegawai pada
survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola Seksi Pencairan Dana/PDMS, Seksi Bank, Seksi
KPPN. Survey ini dilaksanakan dengan tujuan un- Verifikasi dan Akuntansi/VeraKI, serta pegawai
tuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai terha- front office Subbagian Umum. Teknik survey yang
dap dukungan teknis operasional KPPN. dapat dilakukan antara lain melalui penyebaran
kuesioner maupun wawancara.
Survey dilaksanakan oleh Tim Pembinaan de-
ngan responden pejabat/pegawai yang melak- Kriteria Survey Kepuasan Pegawai meliputi :
sanakan tugas fungsi berkaitan dengan pelayan-

Tabel 3.45 Kriteria Penilaian Kepuasan Pegawai :

Nilai IKP Persentase Nilai IKP Kriteria IKP
0,81-1,00 81%-100% Sangat Puas
0,66-0,80 66%-80%
0,51-0,65 51%-65% Puas
Cukup Puas

0,35-0,50 35%-50% Kurang Puas
0,00-0,34 0% - 34% Tidak Puas

Hasil survey kepuasan pegawai tergadap tata kelola KPPN pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
maupun KPPN Wates adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Hasil Survey Kepuasan Pegawai

Uraian Survey KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
27 10 14
1 Jumlah Responden 4,6 4,38 4,8
2 Rata-rata tingkat kepentingan (skala 5) 4,2 4,23 4,5
3 Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5)
4 Indeks Kepuasan Pegawai 83,62 84,68% 90,90%

Dari Indeks Kepuasan Pegawai yang merupakan hasil survey pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosa-
ri, dan KPPN Wates dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap dukungan teknis
operasional KPPN secara umum adalah sangat puas.

96

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Rekomendasi

No. PPPePbEpeKemLenISnAPnUbaueKSgtinprnSagbseAAuaaiurstanNkvraasnttAiinheksaAde/sainiarNabnnpiTlaiPUtdaeGasnAPgYySee4oPaPllP1gKetuaneteeB/yUreikagn(PirrabPa)sBrPrAditeBbkletaeaDnsaeeweiSraa/enmnnaktntanbnAp2rairuta,drlgditgNbl0akhatibagaaBaakaaeta1ye3anekhnUPahnsran1bgs4urlaepePaNuhgUpae0SrsTncir(emuyrea,buaeIkPaaca(nNanataeternteraunPekimanana,rrtrigeggerartjanabtaauNbeaarapnntPebEnlmiusrrKoPabggaetleaakuarePmeyemDruklotaPmniulalPrluenamaunureopmnmNesk/intarmrinmgDapugruaatreYPkhmeaeiri:bdsemotora(aEnlnaieaeilSMaeng)nntRap)lgrhPkhumya,smg-dagJetfa2a5nahiaaousaatimpnDpkt7ijanwetprn)ukpuaio/)nsbAeraetsJkaa.unr2uikeaartttrc.,aNdly0aadaauyntopcnBam1nkasi,aahdopaiae0mdymrKPi)enyfudlnraeoIa(erTstusaaPKSiaPantoiearsensSoPnTaluSBgttnhrirMkPthNuasp/detaPaues/aapnraseo.ettp)KrrantnaiaedmamrfeatygsrkPerdanAryssadPeioemKaktTihawKnDteamurnneainemaPpgpnoigtrPenrIgnSPauaauerdaEjbntued,jNtabnnedRCuiermnnnbetjdnPOaar-aurFaaMaoletarntadvuaMkniniadbnlPtsaksiTmidiEaazaieSdDnsahRaaisnrNePnanBrK,aaAEhnAAptINNsNdteDgaWimiA,reaIlLwHesarDAeYnoIRkgTbgyAeaJAupk9kAbEakargNaataNteua7kappdslrsrueliaaeimmkgnssaeigaebsrmatnaiiknlmOgieethmareMisnympSagpuPbananAajgduyNuaak

A
1
a

B. Permasalahan dan Rekomendasi
1. Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Sebelumnya

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA
SEMESTER I TAHUN 2016

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

A PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1 Penatausahaan Pengeluaran Negara

a Penerbitan/ Pelaksanaan Penerbitan /penggantian KIPS pada KPPN Perdirjen
penggantian Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan ketentuan Perbendaharaan Nomor
KIPS yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- PER-41/PB/2011 dan
41/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen KEPDIRJEN Nomor 287/
Perbendaharaan Nomor PER-57/2010 Tentang Tata Cara PB/2015
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun demikian, masih
terdapat beberapa kekurangan administratif yang belum
terlengkapi, antara lain : i) satker Balai Besar Kerajinan dan
Batik, belum melampirkan foto copy KTP/Kartu Identitas,
ii) satker UIN, belum melampirkan foto a.n Ahmad Faizin
(Bendahara Pengeluaran), iii) satker Pusat Pengendalian
Pembangunan Ekoregion Jawa, pada Surat Penunjukkan
Petugas satker belum terdapat contoh spesimen tanda
tangan petugas yang ditunjuk.

b Aksesibilitas Dari 340 (tiga ratus empat puluh) satker yang berada KEPDIRJEN
Satker pada wilayah kerja KPPN Yogyakarta, masih terdapat beberapa Perbendaharaan Nomor
aplikasi OM satker yang belum mempunyai user/password OMSPAN, KEP-287/PB/2015 dan
SPAN antara lain : i)Badan Pemberdayaan Perempuan dan KEP-261/PB/2016
Masyarakat Provinsi D.I.Yogyakarta (049138), ii)MTsN
Yogyakarta II (308628), iii)BBPPKS Yogyakarta (369180), iv)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Yogyakarta
(350107).
Berdasarkan konfirmasi petugas terkait satker-satker
tersebut belum mengajukan permohonan pembuatan
user/password OMSPAN pada KPPN untuk diteruskan ke
Kantor Pusat (c.q Dit. SITP).

c Pendaftaran Proses pendaftaran supplier telah dilakukan KPPN Yogya KEPDIRJEN
supplier sesuai SOP. Proses dari Konversi ke Validasi telah dilakukan Perbendaharaan Nomor
pada hari yang sama, namun proses pendaftaran supplier KEP-287/PB/2015 dan
kadang tidak dapat bersamaan tergantung akses jaringan. KEP-261/PB/2016

98

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar kekurangan tersebut segera dilengkapi Subbag/ Penyelesaian

Seksi

Kasie Sudah diperbaiki Tuntas
MSKI

Agar menghimbau pada satker yang belum mempunyai Kasie Sudah dilaksanakan Tuntas
aksesibilitas pada aplikasi OMSPAN untuk segera MSKI
mengajukan permohonan pembuatan user/password
OMSPAN

Agar selalu berkoordinasi dengan Kantor Pusat apabila Kasie PD Segera dilaksanakan Tuntas
terjadi gangguan akses jaringan

99

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

d Pendaftaran Terdapat beberapa keterlambatan penyampaian data PERDIRJEN PERBEND
Data Kontrak Kontrak, antara lain: i) CV Mitra Sejahtera tanggal kontrak 3 Nomor
Maret 2016, tanggal pendaftaran 21 April 2016 (terlambat 58/PB/2013 dan
33 hari), ii) PT Helis Harmoni Labkesindo tanggal kontrak PMK.190/PMK.01/2012
19 Februari 2016 tanggal pendaftaran 20 April 2016
(terlambat 43 hari) , iii) CV Mitra Sejahtera tanggal
kontrak 14 Maret 2016 tanggal pendaftaran 21 April 2016
(terlambat 25 hari).

e Pembatalan Data KPPN Yogyakarta telah melakukan proses pembatalan PERDIRJEN PERBEND
Kontrak data kontrak sesuai ketentuan, namun sesuai penjelasan Nomor
petugas pada KPPN Yogyakarta rata- rata satker 58/PB/2013 dan
mengajukan pembatalan kontrak tidak hanya pada PMK.190/PMK.01/2012
substansi ketentuan PER-58/PB/2013 (alasan pembatalan
kontrak : pemutusan kontrak, revisi DIPA, dan perubahan
volume pembayaran atau cara pembayaran). Apabila
belum terjadi realisasi pada DIPA Satker ybs, maka setiap
perubahan yang terjadi atas kontrak yang telah diajukan
(misal : salah NPWP, salah Nomor Kontrak dsb) maka
satker terkait mengajukan pembatalan data kontrak.

f Penerbitan SP2D Terdapat 1 (satu) satker yang belum mengajukan PMK.190/PMK.01/2012
UP/TUP/GUP penggantian UP sampai dengan batas akhir teguran, dan KEP-287/PB/2015
yaitu Satker Bidkeu Polda DIY (643810). Satker tersebut
mengajukan UP tanggal 28 Maret 2016, seharusnya sudah
mengajukan GUP selambat-lambatnya tanggal 28 Mei
2016.

g Penerbitan SP2D Terdapat 2 (dua) satker yang belum melakukan PMK.190/PMK.01/2012
PTUP/GUP Nihil pengesahan dan pertanggungjawaban TUP melebihi 1 dan KEP-287/PB/2015
(satu) bulan setelah SP2D TUP masing-masing satker
diterbitkan yaitu : i) Satker BPS Kab Bantul (019241)
tanggal TUP 31/3/2016 Nilai TUP Rp1.750.428.000 Batas
waktu pengajuan tanggal 30/04/2014, terlambat 30 Hari,
ii) Satker Kantor Kemenag Kota Yogyakarta (617617)
tanggal TUP 29/04/2016 nilai TUP Rp26.825.000, Batas
pengajuan tanggal 29/05/2016, terlambat 4 hari.

100

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
KPPN agar selalu menghimbau kepada satker untuk Subbag/ Segera disampaikan Penyelesaian
menyampaikan data kontrak beserta ADK sesuai dengan kepada Satker Tuntas
ketentuan yang diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 dan Seksi
KEP-287/PB/2015, serta apabila terjadi keterlambatan Kasie PD
agar dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh
KPA

Agar KPPN Yogyakarta dalam melaksanakan pembatalan Kasie PD Pema
kontrak berpedoman pada PER-58/PB/2013

Agar KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Kasie PD Pembatalan kontrak atas Tuntas
KPA satker yang terlambat mengajukan penggantian UP kesalahan NPWP dan
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Nomor Kontrak karena
Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan tidak bisa diperbaiki/
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 44. diubah melalui addendum
kontrak, sesudah
berkonsultasi dengan
Kantor Pusat. Untuk
selanjutnya akan kami
perhatikan.

Agar KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA Kasie PD Surat teguran sudah Tuntas
satker terkait sebagaimana diatur dalam PMK Nomor dibuat dan disampaikan
190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam kepada satker (copy surat
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja terlampir). Sisa TUP telah
Negara pasal 49. diselesaikan namun pada
karwas TUP OM SPAN
satker BPS Kab Bantul,
TUP tersebut tidak nihil
karena terdapat kesalahan
pada SPM PTUP Nihil
berupa salah kode sifat
pembayaran yang tidak
dimungkinkan untuk
koreksi.

101

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

h Pengesahan Pengesahan SKPP berdasar KEP-287/PB/2015 tentang SOP PER-37/PB/2009 dan
SKPP KPPN terdapat 3 SOP terkait ketentuan SKPP yaitu ; i) SOP PMK.190/PMK.01/2012
No.KP.12 065 tentang Pengesahan SKPP melalui aplikasi serta KEP-287/PB/2015
KPPN (tidak ada ketentuan tentang arsip SKPP pada KPPN),
SKPP diselesaikan paling lambat 1 hr kerja sejak SKPP
diterima; ii) SOP No. KP.12 068 dan iii) KP.12 069 tentang
Pengesahan SKPP Pindah dan Pensiun Non Aplikasi pada
KPPN (diatur tentang ketentuan terdapatnya arsip SKPP
pada Seksi PD), SKPP diselesaikan paling lambat 3 hr kerja
sejak diterima. Terkait hal tersebut KPPN Yogyakarta tidak
lagi menyimpan SKPP sebagai arsip mulai April 2016.

i Rencana Terdapat Satker yang pengajuan tagihannya( realisasi PMK Nomor 277/
Penarikan Dana belanjanya) melebihi RPD yang diajukan yaitu:PTN BH PMK.05/2014 tentang
-UGM; Rencana Penarikan Dana,
Rencana Penerimaan
Dana dan Perencanaan
Kas.

Terdapat satu dispensasi atas pengajuan SPM tanpa RPD PMK Nomor 277/
yang diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta yaitu: Satker PMK.05/2014 tentang
Pengembangan Sistem PLP Provinsi DIY, karena pengajuan Rencana Penarikan Dana,
SPM lebih besar dari Perencanaan Kas nya Rencana Penerimaan
Dana dan Perencanaan
Kas.

j Penatausahaan JUM telah ditatausahakan dengan baik dan sesuai PMK.190/PMK.01/2012
JUM ketentuan, namun masih terdapat beberapa data dan KEP-287/
pada Daftar Monitoring JUM yang perlu diadakan PB/2015 dan Perdirjen
perbaikan, misalnya CV Cahaya Mandiri Nomor Jaminan Perbendaharaan Nomor
117001103041600012 Nilai JUM Rp571.599.000, PER-19/PB/2013
Pelunasan Rp762.132.000, sehingga sisa minus
Rp190.533.000

2 Penatausahaan Penerimaan Negara

Penatausahaan ADK LHP tanggal 15 Maret 2016 yang terlampir pada Data KEP-287/PB/2015
Penerimaan LHP serta data dukung lainnya tidak sesuai.
Negara Nilai Total ADK LHP :
59.416.245,-
Data dukung lainnya:
131.878.026,-
R/K yang terlampir pada LHP tgl.08-01-2016 dari BRI tidak
menunjukkan saldo NIHIL

102

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Seyogyanya KPPN Yogyakarta tetap menyimpan SKPP Subbag/ Seluruh satker yang Penyelesaian
sebagai pertinggal/arsip pembayaran gajinya Tuntas
Seksi melalui melalui KPPN
Kasie PD Yogyakarta sejak bulan
November 2015 telah
menggunakan aplikasi
gaji pengesahan SKPP
berpedoman pada SOP
KEP-287/PB/2015

KPPN Yogyakarta agar selalu mengingatkan satker untuk Kasie Pemberitahuan kepada Tuntas
menyusun Perencanaan Kas dan Rencana Kegiatan secara MSKI satker terkait evaluasi
matang dan mengajukan RPD sebelum pengajuan tagihan pelaksanaan RPD satker
dalam jumlah besar. triwulan I dan II telah
disusun dan disampaikan

KPPN Yogyakarta agar selalu mengingatkan satker untuk Kasie Pemberitahuan kepada Tuntas
mengajukan tagihan SPM sesuai dengan RPD yang VeraKI satker terkait evaluasi
diajukan. pelaksanaan RPD satker
triwulan I dan II telah
disusun dan disampaikan

Agar segera dilakukan perbaikan Kasie PD Telah dilakukan perbaikan Tuntas

KPPN Yogya agar segera menghubungi BRI dan melakukan Sie Bank Telah dilakukan perbaikan Tuntas
perbaikan data.
(telah diperbaiki pada saat pembinaan)

103

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi Surat Dirjen
3 Verifikasi Akuntansi Perbendaharaan tanggal
14-06-2016 Nomor
a Rekonsiliasi Rekonsiliasi Tingkat UAKPA s.d Pembinaan dan Supervisi S-4841/PB/2016 dan
Tingkat UAKPA dilaksanakan belum dilakukan karena belum terbitnya tanggal 29-06-2016
Peraturan terkait Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Nomor S-5307/PB/2016
Surat Direktur APK
b Penyusunan LK LK UAKBUN Da belum dapat dilakukan penyusunan terkait tanggal 29-06-2016
UAKBUN Da belum dilaksanakannya Rekonsiliasi Eksternal dan belum Nomor 2-5328/PB/2016
terbitnya Peraturan terkait penyusunan LK UAKBUN Da dan Surat Direktur PKN
tanggal 30-06-2016
Nomor S-5382/PB.3/2016

c Penerbitan Secara umum pelaksanaan verifikasi LPJ Bendahara KEPDIRJEN
Daftar LPJ Penerimaan/Pengeluaran telah sesuai ketentuan, namun Perbendaharaan Nomor
Bendahara terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu : dalam KEP-287/PB/2015 dan
pengisian Form LPJ Bendahara Pengeluaran dan BA KEP-261/PB/2016
Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, pada beberapa satker
masih kurang tepat, sebagai contoh : Satker Satuan Polisi
Pramong Praja Provinsi D.I.Yogyakarta

104 Tertulis: II.Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan; Uang
Tunai di Brankas : 9.885.636 , sehingga pada angka III.
KANWIL DITJEN Selisih Kas; Saldo Akhir BP Kas : 14.885.636 dan jumlah Kas
PERBENDAHARAAN : 14.885.636 sedangkan pada angka V. Penjelasan Selisih
Kas dan/ atau selisih pembukuan : Tidak ada
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seharusnya: II. Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan;
Uang Tunai di Brankas : 9.885.650 sehingga pada angka
III. Selisih Kas; Saldo Akhir BP Kas : 14.885.636 dan Jumlah
Kas : 14.885.650, terdapat Selisih Kas : 14 ; pada angka
V. Penjelasan Selisih Kas dan/ atau selisih pembukuan
menjadi Pembulatan ke atas (Tidak ada uang pecahan)

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar segera dilaksanakan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Subbag/ Penyelesaian
apabila Peraturan terkait Rekonsiliasi telah diterbitkan. Tuntas
Seksi

Seksi Telah dilaksanakan
Vera

Agar segera disusun apabila Peraturan terkait juknis Seksi Sudah disusun dan Tuntas
penyusunan LK UAKBUN Da telah diterbitkan. Vera disampaikan sesuai surat
Seksi Dit PKN tgl.30-06-2016
Vera nomor S-5382/PB.03/2016
(terlampir copy Surat
tgl.27-07-2016 No.S-2447/
WPB.15/KP.01/2016 dan
Surat Pengantar tgl.27-07-
2016 No.SP-172/WPB.15/
KP.01/2016)

Sesuai Perdirjen Tuntas
Perbendaharaan
No.PER-3/PB/2014 BAB
VI Ps 11 (3) huruf c dan
d serta pada lampiran
petunjuk pelaksanaan
verifikasi atas LPJ
Pengeluaran oleh KPPN
antara lain menguji
kebenaran perhitungan
(penambahan/
pengurangan) serta
menguji kesesuaian
jumlah uang di
brankas dengan cara
membandingkan dengan
BA Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi ( terlampir
copy Surat Pemberitahuan
dari Satker Satpol PP
Prov DIY tgl.07-06-2016
No.902/982/A)

105

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

d Penerbitan Pelaksanaan Penerbitan Memo Persetujuan Pengesahan KEPDIRJEN
Memo MPHL-BJS pada KPPN Yogyakarta secara umum telah Perbendaharaan Nomor
Persetujuan sesuai ketentuan (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- KEP-287/PB/2015 dan
Pengesahan 81/PB/2011 Tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung KEP-261/PB/2016
MPHL-BJS Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah
Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga). Hanya
saja pada lembar informasi ADK MPHLBJS nama petugas
validator dan jam selesai validasi awal tidak diisi

B. SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a Visi, Misi, Peta Visi KPPN Yogyakarta sudah berubah menjadi : Sesuai Keputusan Kepala
Strategi, Motto Menjadi pengelola perbendaharaan Negara didaerah yang KPPN Yogyakarta tgl
Layanan, dan professional, modern, transparan dan akuntabel, tetapi 1-3-2016 No.KEP-027/
Nilai-Nilai sampai saat ini , visi yang dipasang diruang layanan masih WPB.15/KP.01/2016
Kementerian visi yang lama tentang penetapan
Keuangan Visi, Misi, Motto dan
Janji Layanan KPPN
Yogyakarta.

b Budaya Dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, KPPN UU No.25 tahun tahun
Pelayanan Prima diharapkan melaksanakan sosialisasi/pelatihan berupa 2009 dan KEPDIRJEN
kode etik, estetika, capacity building. Sampai saat ini KPPN PERBENDAHARAAN
Yogyakarta belum melaksanakan capacity building Nomor KEP-222/PB/2012

c Kepuasan Sudah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap UU No.25 tahun tahun
Layanan pelayanan ,namun belum dipublikasikan secara terbuka, 2009 dan KEPDIRJEN
hasil telah di evaluasi tetapi belum ditindaklanjuti. PERBENDAHARAAN
Nomor KEP-222/PB/2012

2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Dari Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UU No.25 tahun tahun
Pengguna layanan KPPN Yogyakarta pada 182 reponden secara 2009 dan KEPDIRJEN
Layanan umum menyatakan Puas ( Rata-rata 4,27 dari skala 5). PERBENDAHARAAN
Namun masih terdapat penilaian yang menyatakan tidak Nomor KEP-222/PB/2012
puas dan kurang puas, dengan rincian sebagai berikut:

Pencairan Dana :Tidak Puas : 2; Kurang Puas : 17
Bimb dan Konsultasi:Tidak Puas: 1; Kurang Puas: 23
Konfirmasi Setoran : Tidak Puas : 0; Kurang Puas : 16
Rekonsiliasi : Tidak Puas : 1; Kurang Puas: 8
Sarana dan Prasarana: Tidak Puas : 3; Kurang Puas: 10

106

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar nama petugas validator dan jam selesai validasi awal Subbag/ Penyelesaian
pada lembar informasi ADK MPHLBJS diisi.
Seksi SOP belum mengatur Tuntas
Seksi tentang Penerbitan Memo
Vera Persetujuan Pengessahan

MPHL-BJS serta sesuai
surat DSITP tgl.13-11-2016
No.S-9636/PB.8/2015tidak
mengatur

Agar segera diganti dengan visi yang baru Kasubbag Banner visi dan misi yang Tuntas
Umum baru telah terpasang pada

ruang pelayanan.

Agar segera diselenggarakan Kasubbag Kegiatan Capacity Building Tuntas
Umum telah dilaksanakan pada

hari Sabtu tgl. 30-07-2016

Agar hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada Kasubbag Telah dilaksanakan Tuntas
stakeholder, dan ditindak lanjuti atas hasil yang diperoleh dan Kasi
lingkup
KPPN
Yogya

Agar usul saran dan masukan dari responden segera Kasubbag Telah dilaksanakan Tuntas
ditindaklanjuti. Umum namun beberapa survey
dan Kasi mengenai kelengkapan
lingkup sarana dan prsarana
KPPN akan kami koordinasikan
Yogya dengan GKN

107

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi PMK Nomor 234/
PMK.01/2015
C. SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN ,PMK Nomor 131/
PMK.01/2015
1. Kinerja Organisasi dan Kepdirjen
Perbendaharaan Nomor
a Pengelolaan Pengantar Laporan Capaian IKU triwulan I sudah sesuai KEP-241/PB/2015
Kinerja yaitu tgl 7 April 2016, namun Laporan Capaian IKU tidak PMK Nomor 234/
Organisasi ada tanggalnya PMK.01/2015
,PMK Nomor 131/
b Struktur, Tugas Dalam susunan struktur organisasi masih terdapat PMK.01/2015
Fungsi, Uraian pegawai yang sudah pensiun an. Drs.Murtadji dan Kepdirjen
Jabatan Perbendaharaan Nomor
KEP-241/PB/2015
c Sistem Terdapat kesalahan penulisan tahun pada Surat Keputusan SE-6/PB/2016
Manajemen Pedoman Mutu KPPN tertanggal 1-3-2016 No. KEP-028/
Mutu WPB.15/2015 ( seharusnya tahun 2016 PMK Nomor 47/
PMK.01/2008, Surat
2. Manajemen SDM Edaran Menkeu SE-109/
MK.1/2010, dan S-2692/
Pengembangan Sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi PB/2012
Pegawai Berbasis pegawai, KPPN melaksanakan kegiatan capacity building
Kompetensi /transfer knowledge. GKM sebagai sarana transfer
knowledge telah rutin dilakukan, yaitu setiap hari
Rabu Sore (seminggu sekali). Namun demikian, sampai
dengan bulan Mei 2016 berakhir KPPN Yogyakarta belum
melaksanakan capacity building.

3. Manajemen Keuangan

Penyelesaian Masih terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai PMK.190/PMK.01/2012
Tagihan antara lain : dan KEP-287/PB/2015
- Kuitansi tgl 1-2-2016 No. 76 jumlah uang Rp.
615.000,-tidak sama dengan terbilang (empat ratus
tigapuluh lima ribu rupiah)
- Kuitansi tgl 7-3-2016 No. 112 jumlah uang Rp.
480.000,-tidak sama dengan terbilang (empat ratus tiga
puluh lima ribu rupiah)
- Kuitansi tgl 4-4-2016 No. 177 jumlah uang Rp.
405.000,-tidak sama dengan terbilang (empat ratus
tigapuluh lima ribu rupiah)

108

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

Laporan Capaian IKU agar diisi lengkap dengan tanggalnya, Kasubbag Tanggal telah diisi Tuntas
karena hal tersebut terkait dengan ketepatan waktu. Umum

Agar struktur organisasi segera disesuaikan dengan kondisi Kasubbag Struktur organisasi telah Tuntas
terkini. Umum disesuaikan dengan
kondisi terkini

Agar segera dilakukan perbaikan SK dimaksud KK dan Telah dilakukan perbaikan Tuntas
MR

Selain untuk pengembangan pegawai berbasis Kasubbag Kegiatan Capacity Building Tuntas
kompetensi, capacity building juga diperlukan dalam Umum telah dilaksanakan pada
mengembangkan budaya pelayanan prima. Terkait hal
tersebut, agar KPPN segera melaksanakan capacity hari Sabtu tgl. 30-07-2016
building.

Agar bendahara dan PPSPM lebih cermat dan teliti dalam Kasubbag Kuitansi telah diperbaiki Tuntas
melakukan pengujian SPP dan SPM termasuk dokumen Umum
pendukunganya.

109

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pengendalian  DUPU 1-3 untuk penerbitan SP2D LS Non Gaji tanggal Kepdirjen
Internal 4,5,6,7,11,22,25 Januari 2016 dan 5 Februari 2016 belum Perbendaharaan Nomor
ada (walaupun nihil tetap harus dibuat). KEP-34/PB/2013, Surat
 DUPU 1-4 untuk Penyusunan Laporan Konsolidasi Saldo Dirjen Perbendaharaan
Kas (Buku Putih) untuk pemantauan tanggal 10 Maret Nomor S-6505/
2016 dilakukan pada tanggal 14 Februari 2016 seharusnya PB/2015, Perdirjen
tanggal 14 Maret 2016. Perbendaharaan Nomor
 Untuk DUPU Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat PER-20/PB/2016
UAKBUN-Daerah bulan Februari dan Maret 2016 belum
dibuat (walaupun nihil tetap dibuat DUPU).
 Untuk kegiatan pemrosesan Tagihan atas kegiatan
Penyediaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung
dengan Mekanisme LS pada DUPU, TOPU dan LHPPU untuk
RUP ditetapkan KPA di awal tahun dinyatakan Nihil padahal
RUP telah dibuat dan ditetapkan oleh KPS pada tanggal 31
Desember 2015.
 TOPU untuk kegiatan Pemrosesan tagihan atas Kegiatan
Penyediaan Barang/Jasa melalui pengadaan langsung
dengan mekanisme LS bulan Januari 2016 belum ada.
 Rapat pemantauan pengendalian intern/pembahasan
hasil pemantauan triwulan I tahun 2016 telah dilaksanakan
pada tanggal 14 Februari 2016 namun belum dilengkapi
dokumen

5. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi eksternal
dan Koordinasi terdapat beberapa hal yang belum terlaksana, diantaranya
Eksternal adalah:
 Sosialisasi terkait prosedur pencairan dana dan
penyampaian RPD kepada para rekanan.
 Pembuatan buku saku atau leaflet terkait profil KPPN
yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu dengan
para pimpinan daerah atau satker.
 Penyelenggaraan talk show tentang berbagai topik
seputar pelaksanaan tugas KPPN, MPN G2 dan topik
keuangan negara lainnya.
 Menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi
anggaran setiap triwulan

110

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Subbag/ Penyelesaian
segera dilengkapi Tuntas
Seksi

Seksi Dupu telah diperbaiki
MSKI

Sebagai insan perbendaharaan yang memiliki integritas Kepala Telah dilaksanakan Tuntas
tinggi, diharapkan Kepala KPPN dapat berusaha untuk Kantor melalui surat kepada
melaksanakan seluruh tugas sebagaimana diamanatkan satker perihal evaluasi
dalam buku Panduan Kepala KPPN. pelaksanaan Rencana
Penarikan Dana (RPD)
Satker; Pembuatan
Buku Saku atau leaflet
telah dilaksanakan;
Penyelenggaraan talk
show tentang topik
seputar pelaksaan tugas
KPPN, MPN G2 dan topik
keuangan negara lainnya
telah dilaksanakan pada
beberapa SKPD; Menjalin
hubungan dengan
media setempat yang
memungkinkan untuk
melakukan publikasi
data realisasi anggaran
setiap triwulan telah
dilaksanakan

111

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI

SEMESTER I TAHUN 2016

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

a. Penerbitan/ Proses penerbitan/penggantian KIPS (Kartu Identitas Peraturan Direktur
penggantian KIPS Pegawai Satker) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang Jenderal Nomor PER-
berlaku dengan persyaratan sebagai berikut: 41/PB/2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
i. Surat Penunjukan Petugas Pengantar SPM/ Pengambil Dirjen Perbendaharaan
SP2D Satker oleh KPA Satker; Nomor PER-57/PB/2010

ii. Fotokopi KTP/SIM/Identitas lainnya dan Tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan
iii. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 Surat Perintah Pencairan

Terdapat kekurangan dokumen pendukung berupa foto kopi Dana (SP2D)
KTP/SIM/Identitas lainnya pada permohonan penerbitan/
penggantian KIPS satker MIN Wonosari a.n. Muh.Widodo,S.
Pd.I
b. Aksesibilitas Seluruh satker pada lingkup pembayaran KPPN Wonosaari Surat Direktur
Satker Pada telah memiliki user password OMSPAN. KPPN Wonosari Transformasi
Aplikasi OMSPAN telah membuat surat permintaan user dan password Perbendaharaan Nomor
OMSPAN ke Direktur Transformasi Perbendaharaan bagi SR-7784/PB.8/2014
satker yang belum memiliki user dan password OMSPAN. tanggal 17 November
Hanya saja data dimaksud belum diarsipkan dengan baik. 2014 Hal Penyampaian
user dan password
OMSPAN
c. Pendaftaran Data Pendaftaran data kontrak telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Dirjen
Kontrak (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013 Perbendaharaan Nomor:
tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam PER-58/PB/2013
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ), namun tentang Pengelolaan
demikian masih terdapat beberapa Satker yang terlambat Data Supplier dan Data
menyampaikan data kontrak untuk dilakukan pencatatan Kontrak dalam Sistem
pada Karwas Kontrak KPPN Wonosari. Perbendaharaan dan
Anggaran Negara
Salah satu contoh adalah :

CV Eka Bersaudara, tanggal kontrak 01-01-2016,
pendaftaran kontrak 09-05-2016 ( terlambat 81 Hari)
d. Penerbitan i. Pada Surat Permintaan Koreksi yang diajukan satker Perdirjen Nomor PER-
Surat Tanggapan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (S-253/34- 16/PB/2014 Tentang
Koreksi SPM/ 03-100/IV/2016 tanggal 19 April 2016, Surat Pernyataan Tata Cara Koreksi Data
SP3B BLU/SP2HL/ Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilampirkan Transaksi Keuangan pada
SP4HL tidak sesuai format sebagaimana Lampiran II Perdirjen
Nomor PER-16/PB/2014 Tentang Tata Cara Koreksi Data Sistem Perbendaharaan
Transaksi Keuangan pada SPAN dan Anggaran Negara

ii. Pada lembar Informasi ADK Koreksi &
Supplier Non Kontraktual untuk Nama ADK
417796_20160316_115727.zip belum ada Nama
Petugas Validator dan Jam seleseai validasi awal

112

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar kekurangan tersebut segera dilengkapi Subbag/ Penyelesaian

Seksi

Seksi Telah dilengkapi Tuntas
PDMS

Seyogyanya dibuat pengawasan/ monitoring yang dapat Seksi Telah dibuat pengawasan Tuntas
menunjukkan berapa jumlah satker dan satker mana PDMS
yang sudah memiliki user/ password OMSPAN atau yang
belum untuk sarana pengawasan tingkat kepatuhan satker
terhadap ketentuan yang harus dilaksanakan dan untuk
kemudahan proses bisnis pada KPPN.

KPPN agar selalu menghimbau kepada satker untuk Seksi KPPN telah menghimbau Tuntas
menyampaikan data kontrak beserta ADK sesuai dengan PDMS satker agar dalam
ketentuan yang diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 dan pendaftaran kontrak sesuai
KEP-287/PB/2015, serta apabila terjadi keterlambatan agar ketentuan yang berlaku.
dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA.

Untuk tertib administrasi agar pembuatan Surat Seksi Telah diperbaiki Tuntas
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PDMS
disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan dalam
PER-16/PB/2016 dan Nama Petugas Validator dan Jam
selesai validasi awal agar diisi.

113

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penatausahaan Secara umum, pelaksanaan penatausahaan penerimaan 1. Peraturan
Penerimaan negara telah sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Direktur Jenderal
Negara Namun demikian, terjadi sedikit kendala pada NTPN Perbendaharaan
yang diterbitkan oleh BPD Cabang Wonosari. Pada NTPN Nomor PER-78/
3. Verifikasi Akuntansi dimaksud tidak dapat dibedakan antara huruf O dan angka PB/2006 tentang
a. Rekonsiliasi 0, sehingga hal tersebut menyulitkan satker dalam merekam Penatausahaan
data NTPN tersebut. Terkait hal ini, KPPN Wonosari telah Penerimaan Negara
Tingkat UAKPA berkoordinasi baik secara formal melalui Surat Nomor : melalui Modul
b. Penyusunan S-0416/WPB.15/KP.03/2016 tanggal 18 Mei 2016 maupun Penerimaan Negara

Laporan secara informal. Namun sampai saat ini hal tersebut belum 2. Peraturan
Keuangan mendapat penyelesaian. Direktur Jenderal
UAKBUN-Daerah
Perbendaharaan
Nomor PER-14/
PB/2013 tentang
Pelaksanaan
Konfirmasi Surat
Setoran Penerimaan
Negara Menggunakan
Aplikasi Konfirmasi

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PMK Nomor 210/
(APK) tanggal 29 Januari 2016 Nomor S-808/PB.6/2016 Hal PMK.05/2013 tentang
Pelaksanaan Rekonsiliasi bulanan antara UAKPA dan KPPN Pedoman Rekonsiliasi
serta Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN bulanan Dalam Rangka
TA 2016, bahwa sampai saat ini aplikasi SAIBA dan Aplikasi Penyusunan Laporan
rekonsiliasi sedang dalam proses penyempurnaan, sehingga Keuangan Lingkup
belum dapat dilakukan: Bendahara Umum Negara
Dan Kementerian Negara/
1. Penyusunan dan penyampaian LK bulanan TA 2016 Lembaga.
tungkat UAKPA

2. Pelaksanaan rekonsiliasi bulanan antara KPPN dan
UAKPA

3. Penyusunan dan penyampaian LK tingkat UAKBUN
Daerah/KPPN.

114

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

Agar KPPN kembali bersurat kepada BPD Cabang Seksi KPPN telah bersurat Tuntas
Wonosari dengan ditembuskan kepada Kanwil Ditjen Bank ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Perbendaharaan Prov.DIY
surat tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. dan selanjutntya Kanwil
Yogyakarta akan bersurat ke BPD Cabang Utama DIY. telah meneruskan surat
tersebut kepada BPD. BPD
telah menindaklanjuti dan
memperbaiki sistem.

Agar selalu berkoordinasi dengan Direktorat SITP dan Seksi Telah melakukan koordinasi Tuntas
Direktorat APK Vera KI dengan Kanwil serta DSITP
dan APK terkait ketentuan
Rekonsiliasi Tk.UAKPA

115

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi
c. Penerbitan Daftar 1. Masih terdapat berapa verifikasi LPJ Bendahara yang 1. Peraturan Menteri
LPJ Bendahara belum ditandatangani oleh Kasi Vera KI, antara lain : LPJ Keuangan Nomor
Bulan Maret 2016 (Satker Pengadilan Agama Wonosari, PMK-162/PMK.05/
Satker LIPI, Satker Kemenag Kabupaten Gunung Kidul, 2013 tentang
Satker Kejaksaan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Kedudukan dan
Wonosari) ; Bulan April 2016 (Satker Dinas Tanaman Tanggung Jawab
Pangan Hortikultura Kab Gunungkidul; Satker MIN Bendahara pada
Semanu) Satuan Kerja
Pengelola Anggaran
2. Terdapat kekuranglengkapan dokumen pendukung, Pendapatan dan
yaitu Satker KPPN Wonosari, pada LPJ Bulan Maret 2016 Belanja Negara
Berita Acara (BA) Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi tidak
terlampir dan Satker Rupbasan Klas II Wonosari, pada 2. Perdirjen
LPJ Bulan Maret 2016, Form LPJ Bendahara Pengeluaran Perbendaharaan
tidak terlampir Nomor PER-03/
PB/2014
3. Dalam pengisian Form LPJ Bendahara Pengeluaran dan
BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, pada beberapa
satker masih kurang tepat, sebagai contoh :

Satker MIN Karang Mojo Kab Gunung Kidul

B.PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. KMK No 128/KMK.01/
a. Visi, Misi, Peta KPPN Wonosari telah membuat Visi, Misi, Peta Strategi,
Strategi, Motto Motto layanan dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang 2013 yang telah di
Layanan, dan telah diinformasikan melalui website KPPN Wonosari dan ubah dengan KMK No
Nilai-Nilai pada elektronik banner diruang Front Office. Namun, terkait 65/ KMK.01/ 2014
Kementerian hal tersebut KPPN Wonosari belum melaksanakan sosialisasi
Keuangan secara khusus pada stakeholders. 2. KEP-261/PB/2016

b. Standar dan 1. KPPN Wonosari telah membuat Maklumat Pelayanan KEP No. 287/ PB/2015
Maklumat pada elektronik banner.
Pelayanan PER-30/PB/2012

2. Janji layanan yang telah dimuat pada running text isi nya
masih sama dengan tahun yang lalu.

3. KPPN Wonosari telah mensosialisasikan Standar dan
maklumat pelayanan kepada satker dan para pegawai.

c. Budaya Pelayanan Dalam rangka mengembangkan budaya pelayanan prima, KEP-261/PB/ 2016
Prima hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KPPN Wonosari
sebagai berikut : S-3473/PB/2016

a. Gugus Kendali Mutu (GKM)

b. Capacity building

Namun demikian, KPPN Wonosari belum menyelenggarakan
sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta
pemberian konpensasi kepada penerima layanan bila tidak
sesuai standar.

116

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PIC Tindak Lanjut Status
Rekomendasi Subbag/ Penyelesaian
Agar segera dilengkapi dan diperbaiki Seksi Tuntas
Seksi Telah dilakukan perbaikan
Vera KI dan dilengkapi

Sosialisasi yang selama ini dilakukan berupa penyampaian Sub KPPN Wonosari telah Tuntas
secara lisan kepada setiap satker yang datang. Terkait Bagian melakukan sosialisasi dan
hal tersebut agar dilaksanakan juga internalisasi kepada Umum internalisasi terkait Nilai-
pengguna layanan (Stakeholder) nilai Kemenkeu

Papan banner maklumat pelayanan telah dibuat dan Sub Telah disesuaikan Tuntas
diletakkan di ruang FO depan toilet sehingga tidak mudah Bagian
terlihat, sebaiknya dipindah ke tempat yang lebih strategis Umum

Agar segera diselenggarakan reward and punishment bagi Sub KPPN Wonosari telah Tuntas
pelaksana layanan. Bagian menyelenggarakan reward
Umum terhadap pegawai yang
berprestasi.

117

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Permasalahan Terkait
Supervisi
d. Petugas Para pegawai KPPN Wonosari telah menerapkan jam PER-30/PB/2012
Pelayanan layanan, termasuk kedisiplinan waktu datang/pulang S-3473/PB/2016
kantor serta memiliki etika yang baik, sopan, ramah dalam
memberikan pelayanan dan cukup terampil melaksanakan
tugas pelayanan dan penggunaan alat bantu pada saat
proses pelayanan, serta selalu bersikap proaktif dan
responsif. Namun masih ditemui beberapa pegawai yang
setelah jam istirahat tidak segera kembali ketempat
tugasnya sehingga Satker yang datang harus menunggu.

e. Sarana dan Masih terdapat berkas arsip in aktif di pojok ruangan yang KEP-287/PB/2015
Prasarana mengganggu pandangan dan kebersihan ruang arsip
Pelayanan

f. Keterbukaan KPPN Wonosari telah melakukan Keterbukaan Informasi PER-30/PB/2012
Informasi Publik Publik melalui slide/elektronik banner dan running text
yang dipasang diruang Front Office didepan ruang tamu/ S-3473/PB/2016

tunggu stakeholder, yang antara lain menayangkan :

- Visi dan misi KPPN Wonosari.

- Standar pelayanan,motto, janji dan maklumat layanan.

- Informasai MPN G2

- Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

- Informasi fasilitas loket pelayanan.

- Struktur Organisasi.

- Jam layanan KPPN Wonosari.

- Daftar pagu dan realisasi DIPA dan Anggaran KPPN
Wonosari.

g. Kepuasan Data-data tersebut di-update kurang dari 8 kali setiap KEP-261/PB/2016
Layanan bulannya dan isi dari running text masih sama dengan S-3473/PB/2016
semester II tahun 2015.
KPPN Wonosari telah melaksanakan Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan. Hasilnya telah
dilaksanakan evaluasi, tetapi belum ditindak lanjuti dan
belum diakses secara terbuka.

118

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PIC Tindak Lanjut Status
Rekomendasi Subbag/ Penyelesaian
Seksi Tuntas
Agar kualitas layanan dan disiplin waktu lebih ditingkatkan, Front Telah dilakukan GKM dan
terutama pada jam-jam setelah istirahat. Office FGD guna memotivasi para
pegawai

Sarana dan prasarana yang sudah ada agar dipergunakan Sub Telah dilakukan penataan Tuntas
secara optimal dalam mendukung pelayanan tugas, Bagian ulang terhadap arsip in aktif
dan agar arsip in aktif ditempatkan di gudang arsip atau Umum
dimusnahkan.
1. E-banner yang dimiliki KPPN Wonosari lengkap Sub Telah dilakukan up date Tuntas
menginformasikan semua sarana dan produk pelayanan Bagian informasi pada beberapa
yang ada di KPPN Wonosari, namun informasi yang Umum papan informasi yang
ditayangkan masih informasi yang lama seharusnya tersedia.
informasi yang paling up to date. E-banner tersebut di
update seharusnya paling sedikit sebulan 8 (delapan)
kali, sehingga menghasilkan informasi yang paling baru,

2. Masih terdapat informasi yang belum di update,
misalnya pada Struktur Organisasi masih tercantum
nama Meylisa Putri, dimana pegawai tersebut sudah
dipindahkan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta sejak bulan Januari 2016.

3. Agar semua informasi diperbarui.

Agar hasil evaluasi dimaksud segera ditindaklanjuti dan Seksi Telah dilakukan evaluasi Tuntas
diakses secara terbuka kepada stakeholder atas hasil yang Vera KI atas survey kepuasan
diperoleh. pelanggan melalui GKM
dan morning call

119

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Survey Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN Wonosari KEP-261/PB/2016
telah dilaksanakan. Indeks yang diperoleh sebesar 4,5 (skala
5), melampui target, yaitu 4,09. Namun terdapat beberapa S-3473/PB/2016

saran/masukan/kritik yang kiranya perlu untuk mendapat
perhatian, yaitu:

- Mohon lebih ditertibkan lagi jam pelayanan, petugas
tepat waktu berada ditempat, karena selalu saja satker
harus menunggu petugas di jam pelayanan (petugas
tidak ada).

- Mohon petugas front office lebih tepat waktu.
- Agar layanan informasi berbasis web lebih ditingkatkan,

agar bias diakses oleh satker.
- Lebih diperhatikan jam layanan setelah istirahat.
- Untuk pelayanan setelah jam istirahat sebaiknya tidak

menunggu terlalu lama karena biasanya setelah istirahat
waktunya molor.

C. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi ∼ Penerapan Sistem Manajemen Mutu masih sebatas SE-06/PB/2016
Sistem penyiapan dokumen
Manajemen
Mutu

2. Manajemen SDM ∼ Masih terdapat perhitungan sisa cuti pegawai yang tidak PP Nomor 24 Tahun 1976
a. Pengelolaan sesuai dengan ketentuan (lebih dari 12 HK) tentang Cuti PNS

Administrasi ∼ Sisa cuti tahun 2016 a.n. Kartum tidak terdapat
dan Layanan usul penangguhannya, tertulis di kartu sisa cuti 13
SDM (seharusnya sisa 6 HK)

b. Penetapan ∼ Hasil penilaian kinerja individu tidak digunakan sebagai S-867/PB/2014
Kinerja Individu dasar dalam pemberian reward. Kepada pegawai. S-3473/PB/2016

∼ Pelaksanaan best employee direncanakan dilaksanakan
dengan periode tahunan.

120

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian
Tuntas
Seksi

Agar saran/masukan/kritik dari responden tersebut segera Seksi Telah dilakukan evaluasi
ditindaklanjuti Vera KI dan pembinaan kepada
petugas FO

∼ Kepala KPPN Wonosari agar segera melaksana- Sub Telah diadakan GKM dan Tuntas
kan/mengimplementasi-kan SE-06/PB/2016 dalam Bagian FGD atas SE-06/PB/2016
pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN. Umum

∼ Agar lebih teliti dalam mencatat ijin cuti pegawai pada Sub Telah dilakukan perbaikan Tuntas
kartu cutinya. Bagian
Umum
∼ Agar dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan sisa
cuti pegawai.

∼ Hasil evaluasi penilaian kinerja individu agar dijadikan Sub Telah dilakukan evaluasi Tuntas
dasar dalam pemberian reward, sebagaimana surat Bagian dan penilaian terhadap
Dirjen Perbendaharaan Nomor S-867/PB/2014, Salah Umum pegawai yang berkinerja
satu kriteria “the best employee” adalah CKP terbaik

∼ Dalam rangka pemenuhan Surat Dirjen Perbendaharaan
No. S-3473/PB/2016 tanggal 22 April agar pelaksanaan
best employee kepada pegawai dilaksanakan sebelum
periode triwulan III berakhir.

121

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan ∼ Terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak Terkait

Supervisi sesuai dengan rencana kegiatan yang ada namun belum PP No 90/2010 Tentang
3.ManajemenKeuangan dilakukan up date rencana kegiatan. Rencana Kerja dan
∼ Dalam pengajuan nota pertimbangan kegiatan yang akan Anggaran Kementerian/
a. Penyusunan dilaksanakan tidak terlampir RAB sebagai dokumentasi Lembaga
Rencana terhadap ketersediaan dana.
Anggaran

b. Penyelesaian ∼ Terdapat Kuitansi dan SPBy yang belum ditanda tangani PMK-190/PMK.01/2012
Tagihan penerima uang
KEP-287/PB/2015
∼ Terdapat rincian SPP yang belum ditandatangani PPK KEP-261/PB/2016
∼ Terdapat SPP yang tidak terlampiri SPM
∼ Terdapat ketidak sesuaian uraian pembayaran dengan

jumlah uang yang tertera pada SPP
∼ Terdapat ketidaksesuaian harga satuan yang tertulis

di kuitansi dan bukti rincian (tertulis 8.600, seharusnya
7.050)
∼ Terdapat daftar honorarium belum ditandatangani
bendahara

1. Tata Usaha dan RumahTangga

Pengelolaan Aset ∼ Terdapat barang inventaris dengan kondisi rusak berat
yang belum diusulkan penghapusan

∼ Penyimpanan Inventaris yang rusak dan baik belum
dipisahkan

∼ Masih terdapat arsip-arsip lama yang tersimpan di
lorong-lorong dan belum diajukan usul penghapusan

2. Pengendalian Internal

Sistem ∼ Dalam laporan triwulanan yang disampaikan kepada KMK-32/KMK.09/2013
Pengendalian Kanwil DJPB Prov. D.I.Yogyakarta terdapat satu kegiatan S-3094/PB/2016
Internal yang tidak dilakukan pemantauan, yaitu Pemrosesan
tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan/
jasa melalui pengadaan langsung dengan mekanisme
LS sedangkan pada bulan Februari telah dilaksanakan
pengadaan barang berupa penataan tempat parkir
dalam rangka belanja penambahan nilai gedung dan
bangunan KPPN Wonosari dengan mekanisme LS, hal
ini menunjukkan kurang teliti dan kurangnya koordinasi
antara petugas pemantau dengan pemilik proses bisnis.

3. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi ∼ Sosialisasi terkait prosedur pencairan dana dan Buku Pedoman Kepala
dan Koordinasi penyampaian RPD kepada para rekanan belum KPPN
Eksternal dilaksanakan

∼ KPPN Wonosari belum membuat buku saku atau leaflet
terkait profil KPPN

122

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

∼ Dengan adanya perubahan pelaksanaan kegiatan agar Sub Telah disesuaikan Tuntas
dilakukan up date rencana kerja/kegiatan. Bagian
Umum
∼ Dalam rangka transparansi penggunaan dana, dalam
setiap pengajuan nota pertimbangan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan agar dilengkapi dengan RAB

∼ Agar bendahara dan PPSPM lebih cermat dan teliti Sub Telah dilakukan perbaikan Tuntas
dalam melakukan pengujian SPP dan SPM termasuk Bagian dan dilengkapi
dokumen pendukungnya Umum

∼ Pendokumentasian SPM sebaiknya disatukan dengan
SPP dan dokumen pendukungnya.

∼ Agar segera dibuat usulan penghapusan inventaris Sub Telah dibuat usulan Tuntas
∼ Agar dapat diusulkan penghapusan arsip lama (yang Bagian penghapusan ke Kantor Tuntas
Umum Pusat namun belum ada
telah tidak bermanfaat dan tidak dipergunakan lagi) Sub jawaban.
Bagian Telah dibuat usulan
Umum penghapusan ke Kantor
Pusat namun belum ada
jawaban.

∼ Petugas pemantau dalam melaksanakan tugas Seksi Telah dilaksanakan sesuai Tuntas
pemantauan agar lebih teliti dan berkoordinasi dengan VeraKI ketentuan
pemilik proses bisnis.

∼ Agar direncanakan untuk dilaksanakan minimal satu kali Sub Dalam Proses penyusunan Belum Tuntas
dalam satu tahun Bagian Profil
Umum
∼ Dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi
dengan pihak eksternal agar dibuatkan buku saku atau
leaflet Profil KPPN

123

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WATES
SEMESTER I TAHUN 2016

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi Kepdirjen
Perbendaharaan Nomor
A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN 287/PB/2015 dan PER-
41/PB/2011
1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Penerbitan/ Penerbitan KIPS telah dilakukan sesuai ketentuan, namun
Penggantian KIPS demikian masih terdapat ketidak sesuaian nama petugas
yang tercatat antara permohonan Satker, database,
BAST dan data manual penerbitan KIPS, contoh pada
PA Wates Surat permohonan Satker berjumlah 4 orang
disetujui diterbitkan 3 KIPS, dengan data manual dan BAST
berjumlah masing- masing 3 orang, namun pada database
penerbitan KIPS masih tercatat 4 orang.

Aksesibilitas Seluruh satker pada lingkup pembayaran KPPN Wates telah Kepdirjen
Satker pada memperoleh user dan password OM SPAN. KPPN Wates Perbendaharaan Nomor
Aplikasi OM telah membuat surat permintaan user dan password OM 287/PB/2015 dan PER-
SPAN SPAN ke Direktur Transformasi Perbendaharaan bagi satker 41/PB/2014
yang belum memiliki user dan password OM SPAN. Sesuai
PER-41/PB/ 2014 disebutkan bahwa bagi satker yang
tidak mempunyai akses langsung ke SPAN mengajukan
permohonan user dan password OMSPAN melalui KPPN
setempat. Apabila proses pengajuan tersebut disetujui oleh
DITP maka akan diterbitkan user dan password OMSPAN
untuk satker terkait dan disampaikan ke KPPN Pemohon.

Pendaftaran data Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas FO Konversi Kepdirjen
supplier dan Validasi proses pendaftaran data supplier pada Perbendaharaan Nomor
KPPN Wates telah berjalan sesuai ketentuan, namun 287/PB/2015
apabila koneksi jaringan untuk akses SPAN kurang bagus
maka proses unggah dari konversi ke validasi baru dapat
dilakukan pada hari berikutnya.

Penonaktifan Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Kepdirjen
data supplier pada KPPN Wates untuk proses penonaktifan data Perbendaharaan
supplier terkait penerbitan SKPP dilakukan setelah proses Nomor 287/PB/2015
pembuatan pengantar SKPP. dan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor
PER-58/PB/2013

124

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

KPPN Wates agar segera menyesuaikan database dengan Kasie KPPN Wates telah Tuntas
pengawasan penerbitan KIPS dan data hardcopy PDMS menyesuaikan database
penerbitan KIPS menjadi 3
orang

Seyogyanya KPPN Wates membuat pengawasan untuk Kasie Daftar Monitoring Satker Tuntas
Satker yang telah memiliki user dan password OM SPAN PDMS yang memiliki user dan
dan yang belum memiliki agar dapat dilakukan monitoring password OM SPAN
untuk kemudahan proses bisnis KPPN telah dibuat pada masa
pembinaan

KPPN Wates agar selalu berkoordinasi dengan Kantor Pusat Kasie KPPN Wates telah Tuntas
apabila terjadi hambatan pada koneksi jaringan akses SPAN PDMS melakukan koordinasi
dengan KPPN lain,
kantor pusat, maupun
mengirimkan email melalui
Duta SPAN apabila terjadi
ganggunan jaringan SPAN

Untuk tertib administrasi, seyogyanya KPPN Wates Kasie KPPN Wates telah Tuntas
melakukan penonaktifan data supplier sebelum proses PDMS menghimbau satker untuk
penerbitan pengantar SKPP. melakukan penonaktifan
data supplier sebelum
mengajukan SKPP

125

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

Pendaftaran data Pendaftaran data kontrak pada KPPN Wates telah dilakukan Kepdirjen
kontrak sesuai ketentuan namun masih terdapat beberapa Satker Perbendaharaan
yang terlambat menyampaikan data kontrak untuk Nomor 287/PB/2015
dilakukan pencatatan pada Karwas Kontrak KPPN Wates. dan Perdirjen
Namun demikian KPPN Wates telah menerbitkan surat Perbendaharaan Nomor
teguran kepada Satker terkait keterlambatan tersebut. PER-58/PB/2013

Pembatalan data Proses pembatalan kontrak pada KPPN Wates telah PERDIRJEN
kontrak dilakukan sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-58/PB/2013. PERBENDAHARAAN No.
Seharusnya sesuai ps 30 Perdirjen tersebut pembatalan PER-58/PB/2013
data kontrak diajukan PPK dalam hal; terdapat pemutusan
kontrak oleh PPK, perubahan struktur data kontrak
(perubahan yg mengakibatkan bertambah/ berkurangnya
jenis cara penarikan dan perubahan yg mengakibatkan
bertambah/ berkurangnya frek. rencana pembayaran)
dan terjadinya revisi DIPA. Pada satker MTsN Donomulyo
(CV.Pangudi Peni Jaya) terjadi pembatalan kontrak karena
kesalahan penulisan nomor kontrak.

SP2D LS Non Gaji Masih terdapatnya beberapa tagihan yang disampaikan ke PMK.190/PMK.01/2012
Kontraktual KPPN melebihi batas waktu yang ditentukan pada PMK 190 dan KEP-287/PB/2015
(Tagihan atas barang/ jasa/ dan atau/ pelaksanaan kegiatan
yang membebani APBN diajukan oleh penerima hak kepada
PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak
tagih kepada negara , Pasal 41);

Hal yang hampir sama pada bunyi Pasal 42, yaitu SPP LS PMK.190/PMK.01/2012
untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh dan KEP-287/PB/2015
PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 ( lima)
hari kerja.

126

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Terhadap Satker yang terlambat menyampaikan data Subbag/ Penyelesaian
kontrak KPPN Wates telah menerbitkan surat tegoran, KPPN Wates telah Tuntas
namun karena belum ada peraturan yang menegaskan Seksi melakukan secara intensif
tentang sanksi yang diberikan terhadap keterlambatan Kasie pemberitahuan ke Satker Selesai
penyampaian data kontrak, sehingga belum semua PDMS yaitu :
satker pengguna layanan pada KPPN Wates patuh.KPPN 1. Pada saat Rakor dengan
Wates agar selalu mengingatkan Satker terkait kepatuhan Kasie Satker dalam rangka
terhadap peraturan-peraturan pencairan dana APBN PDMS Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2015 dan
Sesuai PER-58/PB/2013 seyogyanya terhadap kesalahan Persiapan Pelaksanaan
administrasi tidak perlu dilakukan proses pembatalan Anggaran Tahun 2016 pada
kontrak. KPPN Wates agar memberikan pemahaman tanggal 3 Februari 2016;
terhadap Satker. 2. Pembinaan Satker oleh
Penyuluh Perbendaharaan;
3. Pemberitahuan ke
Satker terkait surat Dirjen
Perbendaharaan nomor
S-1480/PB/2016 hal
Langkah-Langkah Strategis
Pelak-sanaan Anggaran
K/L TA 2016 dengan
Surat Kepala KPPN Wates
nomor S-181/WPB.15/
KP.0220/2016 tgl. 25
Februari 2016.
Permasalahan tersebut
telah dikonsultasikan ke
Kantor Pusat (Dit. SITP)
bahwa solusi terkait
perbaikan atas nomor
kontrak yang telah
didaftarkan di aplikasi SPAN
dapat dilakukan dengan
pembatalan data kontrak di
aplikasi SPAN.

KPPN agar selalu mengingatkan satker untuk berpedoman Kasie Proses pengajuan Selesai
pada PMK.190/PMK.01/2012 dalam melakukan proses PDMS tagihan sesuai PMK 190/
pengajuan tagihan. PMK.01/2012 telah kami
informasikan ke Satker
pada berbagai kesempatan

KPPN agar selalu mengingatkan satker untuk berpedoman Kasie Proses pengajuan Selesai
pada PMK.190/PMK.01/2012 dalam melakukan proses PDMS tagihan sesuai PMK 190/
pengajuan tagihan. PMK.01/2012 telah kami
informasikan ke Satker
pada berbagai kesempatan

127

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

Pengesahan SKPP Penerbitan SKPP telah dilakukan sesuai ketentuan PMK.190/PMK.01/2012
yang berlaku, namun seyogyanya dibubuhkan tanggal dan KEP-287/PB/2015
penonaktifan database pada ruang….. Telah dilakukan
penonaktifan database……………..(di atas tanda tangan Kasie
PD).
Untuk pengarsipan SKPP agar digabung dengan
penonaktifan database untuk memudahkan check data
antara surat permintaan SKPP dan database

2 Verifikasi Akuntansi Sampai dengan masa Pembinaan dan Supervisi berakhir KEP-287/PB/2015 dan
Rekonsiliasi Rekonsiliasi Tingkat UAKPA belum dapat dilaksanakan S-4841/PB/2016
Tingkat UAKPA dikarenakan belum terbitnya peraturan terkait Rekonsiliasi
tingkat UAKPA .

Penyusunan LK Sampai dengan masa Pembinaan dan Supervisi berakhir KEP-287/PB/2015 dan
UAKBUN Daerah penyusunan LK UAKBUN Daerah belum dapat dilaksanakan S-4841/PB/2016
dikarenakan belum terbitnya peraturan terkait Juknis
penyusunan LK UAKBUN Daerah .

SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterbukaan Beberapa informasi yang telah dibuat oleh KPPN Wates Perdirjen
Informasi Publik seperti papan informasi, website sebagai sarana informasi Perbendaharaan
publik belum dilakukan update oleh KPPN Wates (update No.PER-30/PB/2012
terakhir Februari 2015)

SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN

1 Kinerja Organisasi

Sistem KPPN Wates belum melaksanakan sosialisasi hasil SE-06/PB/2016
Manajemen perancangan dan penyusunan dokumen SMM kepada
Mutu seluruh pegawai setelah dilakukan reviu terhadap
dokumen ISO 9001:2008. Selain itu KPPN Wates juga belum
menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SMM.

128

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ KPPN Wates akan Penyelesaian
Agar diperbaiki. membubuhkan tanggal Selesai
Seksi penonaktifan database
Kasie pada SKPP dan metode
PDMS pengarsipan SKPP akan
diperbaiki dengan
menggabung SKPP dengan
penonaktifan database.

Agar segera dilaksanakan apabila peraturan terkait Kasie Pelaksanaan Rekonsilasi Selesai
Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA telah diterbitkan. VeraKI Tingkat UAKPA telah Selesai
dilaksanakan sesuai
Agar segera dilaksanakan apabila peraturan terkait Juknis Kasie S-04841/PB/2016 hal
penyusunan LK UAKBUN Daerah telah diterbitkan. VeraKI pelaksanaan rekonsiliasi
eksternal tingkat KPPN
bulan Januari s.d Mei 2016
Pelaksanaan Rekonsilasi
Tingkat UAKPA telah
dilaksanakan sesuai
S-04841/PB/2016 hal
pelaksanaan rekonsiliasi
eksternal tingkat KPPN
bulan Januari s.d Mei 2016

KPPN Wates agar secara rutin melakukan update informasi Kasubbag Telah dilakukan update Selesai
publik pada website atau sarana informasi publik yang Umum
lain. Begitu pula dengan penataan papan informasi yang
ditempatkan pada pintu masuk KPPN Wates agar dapat
ditata lebih rapi dan indah.

KPPN Wates agar segera melakukan sosialisasi hasil Kasubbag 1. Telah dilakukan Selesai
perancangan dan penyusunan dokumen SMM kepada Umum sosialisasi dan reviu
seluruh pegawai dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap penerapan 129
penerapan SMM. ISO 9001:2008 yang
disesuaikan dengan SE-6/
PB/2016 pada tanggal 12
Mei 2016
2. Laporan SMM telah
disampaikan dengan surat
laporan nomor S-622/
WPB.15/KP.0210/2016
tanggal 18 Juli 2016
3. KPPN Wates telah
menyelenggarakan RTM
pada tanggal 28 Juni 2016.

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

2 Manajemen Keuangan

Penyelesaian Terdapat 2 (dua ) kuitansi /bukti pembayaran tanggal Perdirjen
Tagihan 29 Februari 2016 nomor 000162-01 yang belum Perbendaharaan
ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan kuitansi tanggal No.PER-30/PB/2012
24 Maret 2016 nomor 000216 senilai Rp 1.255.832,-
dengan meterai 3000 (masih kurang 3000

3 Pengendalian Internal

Sistem • Untuk DUPU kegiatan Penyusunan Laporan Konsolidasi Perdirjen
Pengendalian Saldo Kas (Buku Putih) untuk tanggal 29 Maret 2016 belum Perbendaharaan
Internal ada. No.PER-30/PB/2012
• DUPU untuk kegiatan SP2D LS Non Gaji tanggal 7 Maret
dibagian keterangan menyebutkan bahwa SP2D yang
dipantau adalah SP2D yang terbit pada tanggal 4 Februari
2016 seharusnya 4 Maret 2016.

4 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi Sosialisasi terkait prosedur pencairan dana dan KEP-261/PB/2015
dan Koordinasi penyampaian RPD (renkas) minimal satu kali dalam
Eksternal setahun, kepada para rekanan setempat melalui forum
asosiasi pengusaha jasa pengadaan barang/jasa belum
dilaksanakan.

Menjalin hubungan dengan media setempat yang KEP-261/PB/2015
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi KEP-261/PB/2015
anggaran setiap triwulan belum dilaksanakan.
Menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui
radio atau TV setempat setiap triwulan atau semester
tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN,
MPN G2 dan topik keuangan negara lainnya belum
dilakukan.

130

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar ditingkatkan ketelitian khususnya bendahara Subbag/ Penyelesaian
pengeluaran dalam hal kelengkapan kuitansi UP. Selesai
Seksi

Kasubbag Telah dilengkapi
Umum

Seyogyanya petugas pelaksana pemantauan lebih teliti Kasie 1. DUPU kegiatan Selesai
dalam menuangkan hasil pemantauannya ke dalam DUPU. VeraKI Penyusunan Laporan
Konsolidasi Saldo Kas
(Buku Putih) untuk tanggal
29 Maret 2016, sudah
dilengkapi 2.Kesalahan
keterangan sudah
dibetulkan

Agar kegiatan yang belum dilakukan segera direncanakan Kepala Kegiatan tersebut belum Belum tuntas
dan dilaksanakan. Kantor/ dilaksanakan.
Kasie PD

Kepala KPPN agar dapat menjalin hubungan dengan media Kepala Kegiatan tersebut belum Belum tuntas
setempat terkait publikasi data realisasi anggaran Kantor/ dilaksanakan. Belum tuntas
Kepala KPPN agar dapat menjalin hubungan dengan KasubBag
TV atau radio untuk melakukan talkshow terkait topik Umum
keuangan negara yang lain Kepala Kegiatan tersebut belum
Kantor/ dilaksanakan.
KasubBag
Umum

131

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Periode Berjalan Semester II Tahun 2016

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA
SEMESTER II TAHUN 2016

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

 A PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
1 Penatausahaan Pengeluaran Negara

a Penerbitan/ Pelaksanaan Penerbitan /penggantian KIPS pada Perdirjen
penggantian KPPN Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan Perbendaharaan
KIPS ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-41/
Nomor PER-41/PB/2011 Tentang Perubahan Atas PB/2011 dan
b Aksesibiltas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- KEPDIRJEN Nomor
Satker pada 57/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah 287/PB/2015
aplikasi OM Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN (SP2D). Namun demikian, berdasar hasil monitoring
terhadap database KIPS diketahui bahwa terdapat dua
KIPS dari Dishutbun DIY (049093) dengan NIP sama
namun nama berbeda,yaitu KIPS atas nama:
Sumihasih dan Tambeng Sayuti
BA Penyerahan Username dan password OM SPAN KEPDIRJEN
atas satker Disperindagkop dan Pertanian Kota Perbendaharaan
Yogyakarta (401770) yang telah dimintakan oleh KPPN Nomor KEP-287/
Yogyakarta dengan surat nomor S-2546/WPB.15/ PB/2015 dan KEP-261/
KP.01/2016 tanggal 04-08-2016 belum terlampir. PB/2016

c Penerbitan SPM satker Balai Tamnas Gunung Merapi (548316) PMK.190/
SP2D LS Non tgl.27-10-2016 No. 139 untuk pembayaran tunjangan PMK.01/2012 dan KEP-
Gaji Non kinerja jenis SPM tertulis 07 (Langsung), seharusnya 287/PB/2015
Kontraktual 04 (Gaji Lainnya)
SPM satker Lanud Adisutjipto tgl.26-10-2016 No.445
dan 446 untuk pembayaran belanja barang, jenis SPM
tertulis 04 (Gaji Lainnya) seharusnya 07 (Langsung)

132

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta