LHPS Semester II Ta 2016

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

KPPN agar lebih teliti dalam melakukan perekaman Seksi Telah diperbaiki Selesai
data pegawai yang akan diterbitkan KIPS nya MSKI

KPPN Yogyakarta agar segera menerbitkan BA Seksi MSKI KPPN Yogyakarta Selesai
Penyerahan Username dan password OM SPAN atas belum menerbitkan BA
satker Disperindagkop dan Pertanian Kota Yogyakarta Penyerahan Username
dan password OM
SPAN atas satker
Disperindagkop dan
Pertanian Kota Yogya
karena belum ada
permohonan dari satker
ybs.
KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam menguji Seksi PD Untuk jenis SPM tidak Selesai
kebenaran SPM. bisa dilakukan koreksi
data. Namun hal ini akan
menjadi perhatian kami
dan akan lebih teliti
dalam menguji kebenaran
SPM

133

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi PMK.190/
PMK.01/2012 dan KEP-
d Penerbitan Dari hasil pencocokan SPM dengan karwas kontrak 287/PB/2015
SP2D LS SPM satker Yanma Polda DIY (643695) tgl.26-10-
Non Gaji 2016 no.95 untuk pembayaran atas rekanan CV
Kontraktual Senang Jaya, seharusnya untuk pembayaran termin
terakhir pekerjaan, namun pada uraian SPM belum
mencantumkan tanggal dan nomor BAST

   Dari hasil pencocokan SPM dengan karwas kontrak  PMK.190/
SPM satker Satbrimob (643791) tgl.27-10-2016 no.182 PMK.01/2012 dan KEP-
untuk pembayaran atas CV Bintang Nusantara, uraian 287/PB/2015
SPM belum mencantumkan tanggal dan nomor
addendum. Sedang pada karwas kontrak terdapat
masa pemeliharaan 14 hari. Jika BAST tgl.16-10-2016
maka pengajuan SPM paling cepat tgl.31-10-2016
namun KPPN Yogyakarta telah menerbitkan SP2D tgl.
28-10-2016

e Penerbitan Berdasarkan, Daftar ralat/ perbaikan data rekening PER-37/PB/2009 dan
SP2D Retur/ penerima (Lamp surat Kopertis Wil V/ 400059) PMK.190/PMK.01/2012
Pengembalian No.2766/K5/KU/2016 tgl.29-09-2016; SPM Kopertis serta KEP-287/PB/2015
Penerimaan Wil V No.35/400059/2016 tgl.04-10-2016; Fotocoppy
butab BCA an.Fiqri Rozi dengan norek.0580595413;
SPM Retur KPPN Yogyakarta no.00291A/999098/2016
tgl.10-10-2016;
Terdapat perbedaan penulisan norek an.Fiqri
Rozi: pada daftar ralat (0580595413); SPM Satker
(058059413); pada butab (0580595413); pada SPM
Retur KPPN (058059413). Ketidaksesuaian tersebut
menyebabkan terjadinya retur kembali atas dana yang
seharusnya ditujukan kepada Fiqri Rozi dengan alasan
Rekening Supplier Tidak Aktif/ Salah/ Tidak ditemukan.
Data pada OMSPAN tgl.10-11-2016 penyelesaian atas
SP2D Retur KPPN Yogyakarta masih dalam status”
belum proses”

134

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

KPPN Yogyakarta agar melakukan koreksi uraian SPM Seksi PD Telah dilakukan Selesai
dengan menambahkan tanggal dan nomor BAST. konfirmasi ke satker
Selanjutnya KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam Yanma POLDA DIY untuk
melakukan pengujian SPM mengajukan koreksi SPM
ke KPPN, sesuai surat
Kepala KPPN Yogyakarta
Nomor S-4695/WPB.15/
KP.01/2016 tanggal 14
Desember 2016
KPPN Yogyakarta agar melakukan konfirmasi  Seksi PD Telah dilakukan Selesai
kepada satker SATBRIMOB Polda terkait jaminan konfirmasi sesuai surat
pemeliharaan dan melakukan koreksi uraian SPM Kepala KPPN Yogyakarta
dengan menambahkan tanggal dan nomor jaminan tanggal 9 Desember
pemeliharaan 2016 Nomor S-4620/
WPB.15/KP.01/2016 ke
Satbrimob terkait jaminan
pemeliharaan atas CV
Bintang Nusantara dan
jika memang terdapat
jaminan pemeliharaan
namun belum
dicantumkan pada uraian
SPM, akan diminta untuk
segera melakukan koreksi
SPM
KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam melakukan Seksi Bank Selanjutnya terhadap Selesai
pengujian kebenaran surat ralat rekening Satker, SPM pengujian penulisan
Retur. nomor rekening pada
KPPN Yogyakarta agar segera menyelesaikan SP2D daftar ralat dan pada
Retur dimaksud. fotocopy buku tabungan
akan menjadi perhatian
kami, sehingga tidak
terjadi retur kembali.
Terkait retur a.n. Fiqri
Rozi, telah diterbitkan
daftar SP2D tanggal
16 Nov 2016 Nomor
1603014110001,
sebesar Rp.2.100.000,-
pada rek.BCA Nomor
0005539403541000

135

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

f Penerbitan Surat tanggapan koreksi no.S-3316/WPB.15/ PER-37/PB/2009 dan
Surat KP.0121/2016 tgl.03-10-2016 sebagai tindak lanjut PMK.190/PMK.01/2012
Tanggapan surat permintaan koreksi data SPM/SP2D Polresta serta KEP-287/PB/2015
Koreksi SPM/ Yogyakarta (643831) tgl.30-09-2016 tidak ada lampiran
SP3B-BLU/ SPM sebelum koreksi. Nilai uang pada kolom nilai
SP2HL/SP4HL semula dan nilai koreksi pada lamp. detail permintaan
koreksi tidak sesuai dengan lamp.tanggapan koreksi.

g Pengesahan  Penulisan nama pegawai an. Dra.Nuryatie Ahmad PMK.190/PMK.01/2012
SKPP pada surat pengesahan SKPP no.SP-1302/WPB.15/ dan KEP-287/PB/2015
KP.01/2016 tgl.31-10-2016 tidak sama dengan SK;
h
i  Aplikasi  Arsip Surat Pengantar SKPP No.SP-1277/WPB.15/
KP.0121/2016 tgl.17-10-2016 an. Seto Budi Waluyo
Konversi tidak dilampiri SK Mutasi; dan

 Surat Pengantar SKPP no.SP-1219/WPB.15/KP.0121
tgl.06-10-2016 an.Suprijono menurut routing slip
diterima tgl. 04-10-2016 namun baru disampaikan
Pelaksana Pencairan Dana tgl.05-10-2016. Hal ini
menyebabkan SKPP diproses lebih dari 1 hari tidak
sesuai dengan SOP KP.12.065

 KPPN Yogyakarta telah membuat scanning dokumen  KEP-287/PB/2015 dan
asli JUM, asli Surat Kuasa dari PPK dan asli konfirmasi KEP-261/PB/2016
dari penerbit JUM, namun sebagian besar coppy
digital belum dilengkapi hasil scanning tanda tangan
PPSPM

 Berdasar hasil monitoring pada database konversi  KEP-287/PB/2015 dan
dapat disimpulkan bahwa masih terdapat data KEP-261/PB/2016
pegawai KPPN yang masih terdaftar sebagai User

136

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
KPPN Yogyakarta agar melengkapi tanggapan koreksi Subbag/ Penyelesaian
dengan SPM sebelum koreksi; Agar menghubungi
satker bersangkutan untuk memperbaiki detail Seksi Telah disampaikan Selesai
permintaan koreksi sesuai dengan akun pada SPM Seksi PD melalui surat tanggal 9
sebelum koreksi dan SPM setelah koreksi; KPPN
agar lebih teliti dalam menguji kebenaran surat Des 2016 Nomor S-4621/
permohonan koreksi. WPB.15/KP.01/2016
ke Polresta Yogyakarta
untuk melengkapi surat
permintaan koreksi
dengan mengirimkan
SPM sebelum koreksi dan
detail permintaan koreksi
yang telah disesuaikan
dengan lampiran
tanggapan koreksi.
KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam membuat Seksi PD  Surat pengesahan Selesai
pengantar SKPP; Untuk tertib administrasi arsip Surat a.n.Dra. Nuryatie
Pengantar SKPP agar dilengkapi dengan SK; Petugas Achmad telah diperbaiki
KPPN agar selalu berpedoman pada SOP.  Arsip SP SKPP a.n.Seto
Budi Waluyo telah
dilengkapi
 Akan lebih teliti dan
berpedoman pada SOP

 Pembuatan coppy digital selanjutnya agar Seksi PD  Selanjutnya keabsahan  Selesai
dilengkapi dengan hasil scanning tanda tangan Jaminan Uang Muka
PPSPM yang mengesahkan surat konfirmasi akan selalu dilakukan
penerbit JUM. scanning

 Untuk tertib administrasi KPPN Yogyakarta agar Supervisor  Telah diperbaiki  Selesai
segera memperbaiki database konversi dan
menghapus data pegawai yang sudah bukan lagi
berstatus pegawai KPPN Yogyakarta.

137

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi  KEPDIRJEN
Perbendaharaan
2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara Nomor KEP-287/
PB/2015 dan KEP-
 Penerbitan  Laporan Pembukaan Rekening Satker SNVT 261/PB/2016
Surat Penyediaan Perumahan Prov DIY No.UM.03.02.20/
Persetujuan/ SNVT-PnP/VI/2016 tgl.30-06-2016 sebagai tindak
Penolakan lanjut atas surat persetujuan pembukaan rekening
Pembukaan oleh KPPN Yogyakarta No.S-1819/WPB.15/
Rekening KP.01/2016 tgl.10-06-2016 tidak sesuai dengan
format Lampiran VII PMK No.252/PMK.05/2014

   Laporan Pembukaan Rekening Satker Disperindagkop  KEPDIRJEN
dan Pertanian No.900/604 tgl.14-07-2016 sebagai Perbendaharaan
tindak lanjut atas surat persetujuan pembukaan Nomor KEP-287/
rekening KPPN Yogyakarta No.S-1825/WPB.15/ PB/2015 dan KEP-
KP.01/2016 tgl.14-06-2016 terlambat dan tidak 261/PB/2016
sesuai dengan ps 21 ayat (1) PMK.252/PMK.05/2014
yaitu: “KPA/ pemimpin BLU harus menyampaikan
Laporan pembukaan rekening kepada Kuasa
BUN Pusat/ Daerah paling lambat 20 (duapuluh)
hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan
pembukaan rekening”

3 Verifikasi Akuntansi

Penerbitan  LPJ Bendahara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil KEPDIRJEN
Daftar LPJ DIY bulan Juli 2016 belum dilampiri Nota Konfirmasi Perbendaharaan
Bendahara Penerimaan Negara; Nomor KEP-287/
PB/2015 dan KEP-261/
 Satker MTsN Yogyakarta I belum menyampaikan LPJ PB/2016
Bendh bulan September 2016. Atas keterlambatan
tersebut telah diterbitkan surat sanksi penundaan
penerbitan SP2D atas SPM UP, TUP, GUP dan LS

138

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

 Format surat agar disesuaikan  Seksi  Format Laporan  Selesai
Bank Pembukaan Rekening
satker sebagai tindak
lanjut persetujuan
pembukaan rekening
dari BUN (KPPN
Yogyakarta) akan
disesuaikan format
lampiran VII PMK Nomor
252/PMK.05/2014 dan
telah diberitahukan
kepada satker terkait.
 KPPN Yogyakarta agar membuat surat teguran atas  Seksi  KPPN Yogyakarta  Selesai
keterlambatan penyampaian Laporan pembukaan Bank secara intensif telah
rekening satker. menegaskan kepada
seluruh satker agar
menyampaikan Laporan
Pembukaan Rekening
ke KPPN paling lambat
20 hari kalender
sejak diterimanya
surat permohonan
persetujuan pembukaan
rekening

 LPJ Bendh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil DIY Seksi Vera  LPJ Bendahara Selesai
agar segera dilengkapi Nota Konfirmasi Penerimaan satker Pelaksanaan
Negara sedang Jalan Nasional telah
dilengkapi
 terkait surat sanksi penundaan penerbitan SP2D  Sesuai PMK Nomor 162/
terhadap satker MTsN Yogyakarta I agar dibuat surat PMK.05/2013 diatur
pencabutan. tentang pengenaan

sanksi namun tidak
diatur tentang surat
pencabutan

139

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

 B SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN  

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a  Visi, Misi,  Berdasar surat Setditjen Perbendaharaan no.S-4827/  Berdasar surat
Peta Strategi, PB.1/2016 tgl.14-06-2016 tentang Pengarsipan Setditjen
Motto Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2016 pada Perbendaharaan
Layanan, dan point 4 tertulis: “ Diminta kepada Saudara (Para no.S-4827/PB.1/2016
Nilai-Nilai Kakanwil/ Para Kepala KPPN) untuk melakukan tgl.14-06-2016
Kementerian internalisasi kepada seluruh pejabat/ pegawai di tentang Pengarsipan
Keuangan unit masing- masing melalui GKM, brieffing pagi, Dokumen
distribusi leaflet (template terlampir), digital banner, Pengelolaan Kinerja
serta media lainnya dengan antara lain terkait: Tahun 2016
Urgensi pengarsipan dokumen pengelolaan kinerja;
Konsolidasi persiapan survey SFO ( di dalam contoh
leaflet lamp. S-4827 tersebut telah dibuat template
Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil/
KPPN. Berdasar penjelasan dari Kantor Pusat ( Bag.
OTL), Visi dan Misi Kanwil/ KPPN merupakan “ given “
dari Pusat.
b  Sarana dan  KPPN Yogyakarta telah memiliki sarpras yang bagus  UU No.25 tahun
Prasarana dalam mendukung tugas pelayanan, namun demikian tahun 2009
Pelayanan berdasarkan monitoring TIK dapat disimpulkan dan KEPDIRJEN
bahwa beberapa komputer memiliki spesifikasi yang PERBENDAHARAAN
kurang memadai sehingga kurang dapat mensupport Nomor KEP-222/
proses pelayanan. Terkait pengelolaan arsip, KPPN PB/2012
Yogyakarta telah melakukan dengan baik, namun
berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan terdapat
beberapa ruangan penyimpanan arsip yang rusak
berat.

C SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN  
1 Kinerja Organisasi

Sistem Sesuai SE-06/PB/2016 terdapat enam prosedur wajib SE-6/PB/2016
Manajemen yang harus dilakukan KPPN ISO yaitu:
Mutu Pengendalian Dokumen; Pengendalian Catatan Mutu/
Arsip; Pengendalian Layanan Tidak Sesuai; Audit Mutu
Internal; Tindakan Perbaikan/ Pencegahan dan Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM). Terkait Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) sesuai SE-06/PB/2016 KPPN
Yogyakarta seharusnya melaksanakan RTM minimal
dua kali dalam setahun. Namun KPPN Yogyakarta baru
melaksanakan RTM satu kali untuk Tahun 2016 yaitu
pada bulan Juni 2016

140

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
 KPPN Yogyakarta agar menyesuaikan. Subbag/ Penyelesaian
 
Seksi
 Selesai
Kasubbag  Telah dilaksanakan
Umum

 Guna kelancaran proses pelayanan, agar dapat  Kasubbag  Telah bersurat ke  Selesai
dipertimbangkan pembaruan komputer dengan Umum Kantor Pusat dengan
spesifikasi yang lebih memadai. KPPN Yogyakarta surat tanggal 9
agar dapat berkoordinasi dangan Pengelola GKN November 2016 Nomor
terkait perbaikan ruangan penyimpanan arsip, S-3828/WPB.15/
untuk keamanan arsip milik KPPN Yogyakarta. KP.01/2016. Pada
surat tersebut KPPN
Yogyakarta memohon
penambahan PC Unit
untuk mendukung tugas
pelayanan
 

KPPN Yogyakarta agar segera melaksanakan RTM KK dan KPPN Yogyakarta tidak Selesai
sesuai SE-06/PB/2016 MR menggunakan SE-06/
PB/2016 sebagai dasar
penerapan ISO. Sehingga
RTM akan dilaksanakan
setelah auditor
surveilance menanggapi
jawaban dari KPPN atas
temuan minor pada audit
surveilance.

141

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

2 Manajemen Keuangan
a Pengelolaan Pada SPTPL tgl.28-10-2016 no.203/WPB.15/ PMK.190/PMK.01/2012
Gaji/ Tunjangan KP.01/2016 tertulis perintah lembur an. Tukijan selama dan KEP-287/PB/2015
Pegawai 2 jam dan daftar hadir lembur tertulis 3 jam sedang
dalam SPM tgl.03-10-2016 no.00086T ybs dibayar 3
jam

b Penyelesaian  Bendahara Pengeluaran belum membubuhkan PMK.190/PMK.01/2012
Tagihan tanda tangan pada daftar perhitungan uang makan dan KEP-287/PB/2015
bl.Oktober 2016;
 SPP tgl.02-09-2016 No.00071T untuk keperluan
pembayaran belanja pegawai uang makan bulan
Agustus 2016 sebesar Rp 34.750.000,- belum
ditandatangani penguji SPP/ Penerbit SPM

3 Tata Usaha dan Rumah Tangga

Sarana Sesuai laporan SIMAK BMN terdapat 10 alat pemadam Kepdirjen
Prasarana dan kebakaran pada KPPN Yogyakarta yang seluruhnya Perbendaharaan
Tata Ruang dalam kondisi rusak berat, namun 7 buah telah Nomor KEP-261/
dilakukan penghapusan PB/2016

142

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar dilakukan perbaikan dan dibayarkan sesuai Subbag/ Penyelesaian
peraturan yang berlaku (SE-34/Th 2013)
Seksi
Agar dilengkapi
Kasubbag Telah dilakukan perbaikan Selesai
Umum dan pembayaran telah
sesuai dengan daftar
hadir lembur

Kasubbag  Telah dilengkapi daftar Selesai
Umum perhitungan uang
makan bl.Oktober
2016 yang sudah
ditandatangani
Bendahara
Pengeluaran;

 Telah dilengkapi SPP
Uang makan bulan
Agustus 2016 yang
telah ditandatangani
PPK

KPPN Yogyakarta agar berkoordinasi dengan GKN Kasubbag KPPN Yogyakarta telah Selesai
terkait pengadaan tabung pemadam kebakaran Umum berkoordinasi dengan
atau merencanakan pada DIPA berikutnya guna GKN terkait pengadaan
pengadaan tabung pemadam kebakaran, mengingat tabung pemadam
pentingnya penggunaan tabung pemadam kebakaran.
kebakaran.

143

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

4 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

  Komunikasi Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi  Kepdirjen
dan Koordinasi eksternal terdapat beberapa hal yang belum Perbendaharaan
Eksternal terlaksana, diantaranya adalah: Nomor KEP-261/
Sosialisasi prosedur pencairan dana dan penyampaian PB/2016
RPD minimal satu kali dalam setahun, kepada rekanan
setempat melalui forum asosiasi pengusaha jasa
pengadaan barang/ jasa; Pembuatan buku saku
atau leaflet terkait profil KPPN yang dapat dibawa
dan dibagikan saat bertemu dengan para pimpinan
daerah atau satker; Penyelenggaraan talkshow
tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas
KPPN, MPN G-2 dan topik keuangan Negara lainnya;
Menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi dan
realisasi anggaran tiap triwulan.

5 Kepuasan Pegawai

  Hasil Survei Dari kuesioner yang disebarkan pada waktu  Kepdirjen
Kepuasan pelaksanaan survei kepuasan pegawai pada KPPN Perbendaharaan
Pegawai Yogyakarta dengan Responden sebanyak 15 petugas Nomor KEP-261/
FO, CSO/SSO dan sebagian pegawai pada Sub Bag PB/2016
Umum masih terdapat beberapa pegawai yang
menyatakan kurang puas terhadap point pertanyaan
terkait: Ketersediaan komputer yang digunakan dalam
mendukung layanan telah sesuai kebutuhan dan
terkait Mutasi internal (rotasi) pegawai KPPN sesuai
dengan kompetensi pegawai. Disebutkan pada kritik
dan saran bahwa: Komputer yang tersedia lamban,
beberapa pegawai minta penggantian komputer dan
printer sedang terkait penempatan petugas CSO agar
dapat diutamakan yang muda- muda serta dibekali
dengan kemampuan aplikasi yang memadai.

144

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian
Tuntas
Seksi

Diharapkan Kepala KPPN dapat melaksanakan seluruh Kepala Telah dilaksanakan
tugas sebagaimana diamanatkan buku Panduan Kantor
Kepala KPPN

Atas survei kepuasan Pegawai tersebut agar dapat Kasubag KPPN Yogyakarta telah Selesai
ditindaklanjuti. Umum mengajukan surat ke
Kantor Pusat terkait
Permohonan Permintaan
Barang untuk Pelaksanaan
Operasional Perkantoran.

145

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI
SEMESTER II TAHUN 2016

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. a Penatausahaan Pengeluaran Negara

Aksesibilitas Ada beberapa dokumen yang kurang lengkap sesuai Surat Direktur
Satker Pada dengan Surat Direktorat Transformasi Perbendaharaan Transformasi
Aplikasi OM Nomor SR-7784/PB.8/2014 Tanggal 17 Nopember Perbendaharaan Nomor
SPAN 2014 mengenai Penyampaian User dan Password SR-7784/PB.8/2014
Pendaftaran OM SPAN tanggal 17 November
Data Kontrak 2014 Hal Penyampaian
user dan password
OMSPAN
• Pendaftaran kontrak sudah sesuai dengan  Peraturan Dirjen
ketentuan yang berlaku, namun setelah dilakukan PBN Nomor: PER-58/
pengecekan dokumen Kontrak dan dilihat dari PB/2013 tentang
aplikasi OM SPAN masih ada kontrak yang Pengelolaan Data
pendaftarannya melebihi 5 hari kerja dari tanggal Supplier dan Data
penandatanganan Kontrak. Selama bulan Juni Kontrak dalam SPAN
s.d 12 Oktober 2016 terdaftar 54 Kontrak yang  PMK 190/
didaftarkan. Dari 54 kontrak tersebut ada 30 PMK.05/2012 Pasal
kontrak yang terlambat tetapi sudah dilampirkan 35)
surat keterangan dari Satker, alasan keterlambatan
pendaftaran kontrak antara lain karena :
• Tertolak Aplikasi SPAN karena kesalahan perekaman
data,
• Keterlambatan rekanan dalam mengirim berkas
kontrak yang seharusnya tanggal 28 Maret 2016 ,
namun kekurangan databaru diterima pada tanggal
31 Mei 2016,
• Kurang cermatnya satuan kerja dalam memahami
peraturan.
• Hal ini diharapkan akan menjadi perhatian
satker agar ke depan tidak terlambat lagi dalam
mendaftarkan kontrak.

146

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Agar kekurangan dokumen tersebut segera Seksi PDMS Telah ditindaklanjuti Tuntas
dilengkapi. dengan membuat
dan mengirimkan BA
Penyerahan User dan
Password OM SPAN

KPPN agar selalu menghimbau kepada satker untuk Seksi PDMS Akan menjadi perhatian Tuntas
menyampaikan data kontrak beserta ADK sesuai kami dan akan kami
dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 190/ tingkatkan pembinaan
PMK.05/2012 dan KEP-287/PB/2015 kami kepada satker agar
tidak terulang di masa
yang akan datang.

147

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

Konversi ADK Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh petugas KEP-287/PB/2015
SPM FO Konversi KPPN Wonosari dalam melakukan
konversi ADK SPM telah sesuai dengan ketentuan
(KEP-287/PB/2015 tentang SOP pada KPPN).
Petugas FO Konversi juga selalu memastikan Satker
menyampaikan RPD sesuai ketentuan, termasuk RPD
yang diatas Rp200 juta.Namun Pada Laporan Rekap
RPD Mingguan Per KPPN bulan Agustus 2016 pada
OM SPAN pada Minggu ke 2 RPD lebih kecil dari
realisasi sedangkan di minggu ke 3 ada RPD yang tidak
ada realisasinya. Setelah di lihat aplikasi konversi
ada proses mengundurkan tanggal RPD dari tanggal
15 Agustus 2016 ke tanggal 19 Agustus 2016, namun
SP2D terbit tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor
161491303001442 SPM Tanggal 15 Agustus 2016
Nomor SPM 00055T/098078/2016. Seharusnya pada
saat konversi SPM kalau RPD sudah diundur aplikasi
konversi akan menolak, tetapi ternyata SPM berhasil
dikonversi.

2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

a. Penerbitan • Permintaan konfirmasi dari satker ada yang PER-14/PB/2013
Nota Konfirmasi tidak disertai dengan cetakan data konfirmasi
Penerimaan penerimaan negara yang dicetak dari aplikasi
Negara Konfirmasi, seperti :
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari
satker Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Wonosari (653442) tanggal 12 Juli 2016, tidak
dilengkapi dengan cetakan data konfirmasi
penerimaan negara (Cetakan dari Aplikasi
Konfirmasi)
• =>Jumlah transaksi 1
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari
satker MTsN Ngawen Kab. Gunung Kidul (424559)
tanggal 15 Juli 2016, tidak dilengkapi dengan
cetakan data konfirmasi penerimaan negara
(Cetakan dari Aplikasi Konfirmasi)
• => Jumlah transaksi 8
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari
satker MTsN Ngawen Kab. Gunung Kidul (424559)
tanggal 15 Juli 2016, tidak dilengkapi dengan
cetakan data konfirmasi penerimaan negara
(Cetakan dari Aplikasi Konfirmasi)
• => Jumlah transaksi 8
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari
satker MIN Semin Kab. Gunung Kidul (597012)
tanggal 23 September 2016, tidak dilengkapi
dengan cetakan data konfirmasi penerimaan
negara (Cetakan dari Aplikasi Konfirmasi)
• => Jumlah transaksi 2

148

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Agar lebih teliti lagi ketika menerima SPM ketegori Seksi Penyelesaian
transaksi besar selalu di cek dengan RPD nya
Seksi PDMS Akan menjadi perhatian Tuntas
kami agar tidak terulang
di masa yang akan
datang.

Kekurangan tersebut agar segera dilengkapi dan Seksi Bank • Sudah ditindaklanjuti Tuntas
kedepannya agar lebih teliti lagi dalam memproses dengan Surat Nomor
permintaan konfirmasi penerimaan Negara dari S-878/WPB.15/
satker. KP.03/2016

• Sudah ditindaklanjuti
dengan Surat Nomor
S-877/WPB.15/
KP.03/2016

• Sudah ditindaklanjuti
dengan Surat Nomor
S-878/WPB.15/
KP.03/2016

• Sudah ditindaklanjuti
dengan Surat Nomor
S-876/WPB.15/
KP.03/2016

149

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi SE-57/PB/2012

b. Monitoring Penyampaian LHP dan ADK dari Pos Wonosari telah
Kepatuhan disampaikan ke KPPN secara tepat waktu. Pada
Bank/ Pos bulan September telah dikenakan sanksi/ denda atas
Persepsi keterlambatan pelimpahan dari Pos Persepsi.

3 Verifikasi Akuntansi

Penerbitan Ada beberapa permasalahan terkait LPJ Bendahara Per-13/PB/2014
Daftar LPJ satker.
Bendahara

4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Budaya Sampai dengan pembinaan dan supervisi berakhir Kepdirjen
Pelayanan KPPN Wonosari telah melaksanakan sosialisasi kode Perbendaharaan Nomor
Prima etik, GKM dan Capacity/ Team Building. Namun untuk KEP-261/PB/2016 dan
kegiatan service excellence belum dilaksanakan. Perdirjen PBN Nomor
b. Petugas PER-30/PB/2012
Pelayanan Petugas layanan FO dan CSO pada KPPN Wonosari Kepdirjen
telah dibuat jadwal piket, demikian juga pada jam Perbendaharaan Nomor
istirahat. Namun pada KPPN Wonosari kadang KEP-222/PB/2012
petugas tidak standby pada ruang FO apabila tidak
ada tamu.

c. Sarana dan Terdapat 6 (enam) buah titik kamera CCTV namun ada Surat Direktur Jenderal
Prasarana 2 (dua) buah titik kamera CCTV dalam kondisi error, Perbendaharaan
Pelayanan masih dalam proses perbaikan. S-3473/PB/2016 dan
S-4082/PB/2016

150

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

• KPPN Wonosari sesuai SE-57/PB/2012 seharusnya Seksi Bank Telah ditindaklanjuti Tuntas
mengenakan sanksi/ denda terhadap kekurangan/
keterlambatan pelimpahan dari Pos Persepsi
sebesar 1‰ x jumlah hari x nilai uang yang
dilimpahkan.

• KPPN Wonosari agar selalu mengingatkan Bank/
Pos Persepsi terkait batas waktu yang telah dibuat
terkait penyetoran atas sanksi/ denda.

• Agar kekurangan dokumen tersebut segera Seksi VERA- Kami telah mengundang Tuntas
dilengkapi dan LPJ Bendahara yang salah segera KI satker dimaksud melalui
diperbaiki.
undangan nomor 66/
WPB.15/KP.03/2016 dan
telah memperbaiki LPJ
tersebut

KPPN Wonosari agar segera melaksanakan Sub Bag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
kegiatan service excellence sesuai jadwal yang akan Umum dengan diadakan Tuntas
dilaksanakan pada bulan November 2016 sebagai Seksi dan internailisasi dan service
salah satu unsur Budaya Pelayanan Prima guna Sub Bag excellence pada tanggal
meningkatkan kompetensi layanan pegawai. Umum 27 Oktober 2016
Seyogyanya petugas FO dan CSO selalu standby Sudah ditindaklanjuti
pada jam layanan maupun jam istirahat sesuai dengan diadakan service
dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak excellence
terdapat kekosongan petugas, meskipun tidak ada
tamu.

1. Kamera CCTV agar dapat dimaksimalkan guna Sub Bag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
sistem keamanan. Umum
2. Seyogyanya pada pos satpam juga disediakan
fasilitas monitor cctv sebagai pendukung monitor
cctv pada ruang Kepala Kantor sebagai pendukung
sistem keamanan.

151

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

d. Keterbukaan Informasi yang disajikan KPPN Wonosari melalui Perdirjen
Informasi Publik beberapa banner cukup uptodate namun yang tersaji Perbendaharaan Nomor
pada running text dan e-Banner kurang memberikan PER-30/PB/2012
informasi yang inovative dan informative. Demikian
juga dengan papan pengumuman yang terpasang
pada pintu masuk gedung kantor kurang ditata
dengan rapi.

KINERJA DAN TATA KELOLA

Manajemen Keuangan

Penyelesaian Terdapat beberapa kesalahan/kekurangan PMK-190/PMK.01/2012
Tagihan administratif yaitu :
• Kuitansi/Bukti pembayaran tgl. 22 Juli 2016 No.
994/07/2016 tertulis jumlah uang Rp.106.300,-
terbilang Seratus enam tiga ratus rupiah.
• Kuitansi/ Bukti pembayaran tgl. 22 Juli 2016 No.
995/07/2016 untuk pembayaran foto copy dari
tgl. 14 s.d. 24 Juni 2016 tertulis jumlah uang Rp.
341.200,- terbilang : Tiga ratus empat pulus satu
ribu rupiah, dan rincian untuk membayar tertulis
bulan Juli 2016 sedangkan bukti kuitansinya bulan
Juni 2016
• Terdapat perbedaan jumlah uang antara SPBy
dengan Daftar rincian penerima honorarium
pada SPBy-601/09/K/2016/000601-01 tertulis Rp.
600.000,- pada Daftar rincian penerima jumlah
uang Rp. 250.000,-
• Nomor bukti kuitansi No.482/07 /2016 tgl. 21
Juli 2016 sejumlah Rp.750.000,- untuk pembelian
makan dalam rangka GKM tgl. 12 dan 21 Juli 2016
belum ditanda tangani oleh penerima kuitansi

152

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Seyogyanya running text dan e- Banner dapat Sub Bag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
memberikan informasi yang lebih inovative dan Umum
informative, karena satker/ pelanggan akan tertarik
membaca informasi yang ditampilkan secara
menarik. Demikian juga dengan papan pengumuman
agar dapat dibuat lebih rapi dan indah.

Agar bendahara dan PPSPM lebih cermat dan teliti Subbag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
dalam melakukan pengujian SPP dan SPM termasuk Umum dengan mengganti
dokumen pendukungnya kuitansi

153

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WATES
SEMESTER II TAHUN 2016

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

A PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
1 Penatausahaan Pengeluaran Negara
a • Pendaftaran 1. Pada karwas kontrak satker Polres Kulon Progo 1. Peraturan Dirjen
Data Kontrak (643852) nomor SP/016/II/2016/RM-Polres Perbendaharaan

Kulonprogo tanggal 12 Februari 2016 yang Nomor: PER-58/
diaddendum dengan nomor : ADD/03/IX/2016 PB/2013 tentang
tanggal 30 September 2016, NRK 16000040/0/3, Pengelolaan Data
tidak terdapat ketentuan sanksi. Supplier dan Data
2. Pada karwas kontrak satker Polres Kulon Progo Kontrak dalam Sistem
(643852) nomor SP/017/II/2016/PNBP-Polres Perbendaharaan dan
Kulonprogo tanggal 12 Februari 2016 yang Anggaran Negara
diaddendum dengan nomor : ADD/02/VI/2016
tanggal 19 September 2016, NRK 16000041/0/2 2. PMK 190/
ketentuan sanksinya kosong. pmk.05/2012 pasal 35
3. Ringkasan kontrak satker MAN 2 Wates Nomor : ayat 2 huruf g
380/Ma.12.12 /KS.01.1/07/2016 tanggal 12 Juli
2016 atas rekanan CV Dina Karya belum dibubuhi
cap dan tanda tangan PPK
4. Ringkasan kontrak satker Dinas Kelautan,
Perikanan dan Peternakan Kab. Kulon Progo
(049069) Nomor: 011/PE-APBN/VII/2016 tanggal
21 Juli 2016 atas rekanan UD Sri Katon tidak
dibubuhi cap dan tanda tangan PPK.

154

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

1. Pada PMK nomor 190/PMK.05/2012 disebutkan: Seksi PDMS 1. Terkait uraian ringkasan Tuntas
a. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan kontrak satker Polres Kulon
Progo untuk melakukan
dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perbaikan data kontrak
perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani melalui addendum dengan
ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh surat Ka KPPN Wates
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nomor S-962/WPB.15/
b. Pencatatan perjanjian/kontrak dimaksud paling KP.0220/2016 tanggal 14
kurang meliputi antara lain ketentuan sanksi Nov 2016 dan untuk masa
apabila terjadi wanprestasi (pasal 35 ayat (2) huruf yang akan datang akan
g kami perhatikan.
c. Dalam menerima ADK kontrak, dipastikan syarat
minimal data yang harus dicantumkan dalam 2. Terkait ringkasan kontrak
ringkasan kotrak yang disampaikan ke KPPN telah belum dibubuhi cap dan
tanda tangan PPK, hal
lengkap dan sesuai dengan ketentuan di atas. tersebut karena ringkasan

2. Terkait ringkasan kontrak yang belum ditandatangani kontrak dikirim satker ke
PPK dan belum dibubuhi cap, KPPN Wates seyogyanya KPPN Wates via email
di masa yang akan datang memastikan bahwa data sebagaimana PMK 190/
kontrak yang disampaikan ke KPPN adalah berupa ADK PMK.05/2012
dan disertai hard copy ringkasan kontrak yang telah Pasal 36 ayat (3) dan
ditandatangani PPK dan telah dibubuhi cap dinas, karena pertimbangan
karwas kontrak, dan data register realisasi kontrak sebagai sarana tercepat
hasil cetakan dari Aplikasi SAS. dalam penyampaian data
Hard copy ringkasan kontrak ini berfungsi untuk kontrak paling lambat 5
memverifikasi bahwa data kontrak yang disampaikan (lima) hari kerja setelah
ke KPPN telah memuat data: ditandatanganinya
• Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi, perjanjian/ kontrak dan
program, kegiatan, output, dan akun yang untuk hardcopy yang
digunakan telah ditandatangani telah
• Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA dikirim kembali. Namun
• Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian demikian selanjutnya akan
• Uraian pekerjaan yang diperjanjikan diperhatikan.

• Nama, alamat, NPWP rekanan, nama bank, nama
dan nomor rekening penerima pembayaran
• Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan
• Ketentuan sanksi
• Nomor dan tanggal addendum
• Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan
pembayaran.
• Tanda tangan dan cap PPK pada ringkasan kontrak
menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah
benar-benar mendapatkan persetujuan oleh
PPK serta proses pencatatannya ke KPPN atas
sepengetahuan dan dibawah tanggung jawab PPK.
(pasal 23 PER-58/PB/2013)

155

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

b • SP2D LS Non 1. SPM satker Kanmenag Kulon Progo (417736) 1. PMK.190/
Gaji Non nomor 124 tanggal 6 September 2016 untuk PMK.01/2012 dan
Kontraktual pembayaran bantuan sosial (57), format daftar
konfirmasi status rekening penerima bansos 2. KEP-287/PB/2015
tidak sesuai dengan surat Direktur Transformasi
Perbendaharaan Nomor S-751/PB-8/2014
tanggal 4 Juli 2014 yang mensyaratkan adanya
keterangan status aktif/ tidak aktif rekening
penerima bansos yang bersangkutan.

2. SPM satker Kanmenag Kulon Progo (417735)
nomor 00099 tanggal 5 September 2016 untuk
pembayaran kekurangan gaji (51), belum
dilampiri SSPB untuk akun pengembalian belanja
pembulatan (511119)

3. SPM satker Kantor Pertanahan Kabupaten
Kulon Progo (506361) nomor 00120 tanggal 1
September 2016, untuk pembayaran belanja
barang (52), pada uraian SPM tertulis ‘….sesuai SK
Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo No 169/
KEP-34.01/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016.

4. SPM satker MTsN Donomulyo (425633) nomor
00089 tanggal 28 September 2016 untuk
pembayaran bantuan sosial (57), format daftar
konfirmasi status rekening penerima bansos
tidak sesuai dengan surat Direktur Transformasi
Perbendaharaan Nomor S-751/PB-8/2014 tanggal
4 Juli 2014 yang mensyaratkan adanya validasi
dari pihak bank.

156

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
1. Agar lebih teliti dalam memverifikasi kebenaran Seksi Penyelesaian

SPM beserta kelengkapan lampirannya. Seksi PDMS 1. Berkenaan dengan daftar Tuntas
2. Untuk uraian yang salah, menghimbau satker konfirmasi status rekening
penerimaan Bansos
supaya melakukan koreksi uraian SPM untuk selanjutnya akan
kami perhatikan dengan
menghimbau satker
agar pembuatan daftar
konfirmasi status rekening
sesuai dengan surat DTP
No.S-751/PB.8/2014

2. SPM Satker Kemenag
Kulon Progo (417735)
No.00099 tgl 5 Sept 2016
telah dilampiri SSPB

3. Terkait SPM Satker Kantor
Pertanahan Kab. Kulon
Progo(506361) No.00120
tgl 1 Sept 2016, telah kami
beritahukan kepada satker
untuk melakukan koreksi
data SPM dengan surat
Ka KPPN Wates No.S-963/
WPB.15/KP.0220/2016 tgl.
14 Nov 2016.

4. Terkait daftar konfirmasi
status rek penerima Bansos
Satker MTsN Donomulyo
sebenarnya validasi
dari pihak Bank sudah
ada yaitu berupa surat
keterangan Bank (BPD
DIY) yang menerangkan
nomor rek pada data/
daftar konfirmasi status rek
penerima Bansos terlampir
masih aktif dan setelah
SP2D terbit tidak terjadi
retur. Namun demikian
untuk selanjutnya KPPN
akan menghimbau satker
agar daftar konfirmasi
status rek sesuai dengan
surat DTP 751/PB.8/2014

157

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

c • SP2D LS 1. SPM satker MTsN Wates (308721) nomor 97 1. PMK.190/
Non Gaji tanggal 27 September 2016 atas rekanan PT PMK.01/2012 dan
Kontraktual Wastu Widya Wasesa ( CAN 16000079/0/0)
tidak dilampiri karwas kontrak yang 2. KEP-287/PB/2015
dicetak dari Aplikasi SPAN. Pada kolom
potongan, kode potongan PPN tertulis
15.04.04.04.411211.550481, sedangkan kode
NPWP rekanan berasal dari Kota Yogyakarta yaitu
001.992.216.0-541.000 (541), maka seharusnya
kode KPP untuk potongan PPN adalah 119525.

2. SPM MIN Ngestiharjo (597054) nomor 67
tanggal 26 September 2016, rekanan CV Dipta
Yasa (CAN 16000050/0/0) untuk pembayaran
termin II pekerjaan pengawasan pembangunan
gedung laboratorium, pada karwas kontrak
tertera jangka waktu pemeliharaan selama
180 hari. Pembayaran termin II seharusnya
baru dilakukan 180 hari setelah tanggal BAST
Fisik tanggal 23 Agustus 2016, namun telah
diajukan SPMnya tanggal 26 September 2016
dan tanpa menyebutkan nomor dan tanggal
jaminan pemeliharaan pada uraian SPM maupun
melampiri fotokopi jaminan pemeliharaan.

d • Penerbitan 1. Terdapat 9 surat tanggapan koreksi yang KEP-287/PB/2015
Surat diterbitkan KPPN Wates untuk periode 1 Juli
Tanggapan
Koreksi SPM/ sampai dengan 25 Oktober 2016. Pada lembar
SP3B BLU/ kedua tanda terima ADK konversi spm koreksi,
SP2HL/ SP4HL sebagian besar belum dibubuhi jam, tanda
tangan, nama petugas validasi dan kepala seksi

PDMS
2. Terdapat tanda terima surat masuk dari FO

subbagian umum dan disposisi kepala kantor pada
setiap surat permohonan koreksi. Pada SOP Seksi
PDMS nomor KP.12 055 dijelaskan alur dokumen
SPM koreksi bahwa setelah proses konversi ADK
SPM koreksi, selanjutnya dokumen diserahkan
kepada Petugas Pengatur Dokumen Seksi PD utuk
kemudian diteruskan kepada petugas validasi
SPAN seksi Pencairan dana untuk direview dan
diproses dalam sistem SPAN. Dokumen koreksi
SPM baru diserahkan kepada Kepala Kantor
setelah diterbitkan draft surat tanggapan koreksi
oleh Kepala Seksi PDMS.

158

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
1. Melengkapi lampiran SPM kontraktual dengan Seksi Penyelesaian

karwas kontrak hasil cetakan Aplikasi SPAN. Seksi PDMS 1. SPM satker MTsN Tuntas
2. Menghimbau satker untuk melakukan koreksi Wates (308721) No.97
tgl.27-09-2016 telah
SPM terkait kesalahan pencatuman kode KPP. dilengkapi dengan
karwas kontrak.

2. KPPN Wates juga telah
bersurat kepada satker
MTsN Wates untuk
segera melakukan
koreksi data SPM

1. Melengkapi tanda terima konversi ADK dengan Seksi PDMS 1. Pada 9 berkas surat Tuntas
jam, tanda tangan, dan nama petugas validasi. tanggapan koreksi telah
Lebih teliti untuk proses SPM koreksi selanjutnya. dilengkapi

2. Melihat kembali SOP nomor KP.12 056 tentang 2. Terkait surat permintaan
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B koreksi SPM/ SP2D satker
BLU/ SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS oleh petugas selanjutnya akan selalu
Validasi pada KPPN dan mempedomaninya.. sesuai SOP No.KP.12.055

159

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

2. Verifikasi Akuntansi

a • Rekonsiliasi • Rekonsiliasi internal pada KPPN Wates KEP-151/PB/2015
Internal telah dilaksanakan secara harian, hanya saja
pencetakan dokumen tidak dilaksanakan setiap
hari, yaitu :

• Tanggal 1 s.d 25 Juli baru dicetak tanggal 27 Juli
2016

• Tanggal 26 s.d 29 Juli baru dicetak tanggal 2
Agustus 2016

• Tanggal 11 Agustus s.d 31 Agustus baru dicetak
tanggal 30 September 2016

• Tanggal 1 s.d 29 September baru dicetak tanggal
30 September 2016

b • Penerbitan • Dalam beberapa Rekening Koran sebagai Peraturan Dirjen
Daftar LPJ lampiran LPJ Bendahara, masih ditemukan Perbendaharaan Nomor
Bendahara transaksi pendapatan bunga, sebagai berikut: PER-03/PB/2014 tanggal
• Bulan Agustus 2016 : 3 Februari 2014
• Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon
Progo (049046), Rekening Bank Mandiri Nomor
137.00.0684394-6 sebesar Rp19.494,42 yang
kemudian ditransfer ke Rekening 0700005719294

Bulan September 2016 :
• Satker Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Kab.Kulon Progo (049069), Rekening Bank
Mandiri Nomor 137.00.06843524 sebesar
Rp6.912,- yang kemudian di transfer ke Rekening
0700005719294
• Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon
Progo (049046), Rekening Bank Mandiri Nomor
137.00.0684394-6 sebesar Rp16.102,- yang
kemudian ditransfer ke Rekening 0700005719294
Sedangkan berdasarkan data pada Daftar
Rekening Pemerintah yang dikelola oleh KPPN
Wates kedua satker tersebut telah mengikuti
program Treasury Notional Pooling (TNP)

160

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Kasie Vera Sesuai SOP KEP-287/ Tuntas
KI PB/2015 Rekonsiliasi
Internal serta Penyusunan
dan Analisa Laporan
Keuangan Harian Tingkat
Kuasa BUN, tidak diatur
tentang batas waktu
pencetakan Laporan
Rekonsiliasi Internal dan
Analisa LK Harian.

Agar berkoordinasi dengan Bank Mandiri Cabang Seksi Vera Telah ditindaklanjuti Tuntas
Wates agar tidak memberikan pendapatan bunga KI dengan bersurat kepada
pada rekening-rekening dimaksud. satker terkait dengan surat
nomor S-951/WPB.15/
KP.0240/2016 dan S-952/
WPB.15/KP.0240/2016 tgl.
10 Nov 2016 dan ke Bank
Mandiri KCP Wates dengan
surat No. S-953/WPB.15/
KP.0230/2016 TGL. 10-11-
2016 dan telah diperoleh
keterangan bahwa atas
pendapatan bunga yang
tercantum pada R/K Satker
merupakan transaksi
in-out, sehingga tidak
berpengaruh terhadap
posisi saldo rekening
satker.

161

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

B. SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN

1 Kinerja Organisasi

• Pengelolaan Masih terdapat ketidaktelitian dalam penuangan 1. KEP-261/PB/2016
Kinerja capaian IKU dimaksud, yaitu 2. S-7471/PB/2016
Organisasi 1. IKU “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” 3. ND-0768/

meskipun pada triwulan III tidak terdapat target WPB.15/2016
dan realisasi namun untuk capaian IKU sampai
dengan triwulan III tetap harus diisikan mengingat
pada periode sebelumnya telah terdapat nilai atas
capaian IKU dimaksud

2 Manajemen Keuangan

Penyelesaian 1. Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2016 a.n. PMK-190/PMK.05/2012
Tagihan Rayya Agenci jumlah total tagihan tidak sesuai
dengan rincian pada bukti pembelanjaan (nota)
terlampir dan SPby atas kuitansi tersebut
pencantuman tanda tangan belum dilengkapi
dengan tanggal, bulan dan tahun.

2. Terdapat kuitansi yang tidak mencantumkan
tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan
kuitansi diantaranya kuitansi nomor 000664,
000687, 000658, dan masih banyak lagi (telah
diberikan tanda/post it pada kuitansi yang perlu
dilengkapi)

3. Kuitansi No. 000668 (pembelian pigura tempat
piagam satker terkait terbaik semester II th 2016)
tidak mencantumkan tanda tangan bendahara
yang menyatakan lunas dibayar.

4. Kuitansi No. Bukti 000693.01 tgl 5 Oktober 2016
(SPM tgl. 5 Oktober 2016 Nomor 00085 A) tidak
mencantumkan cap/tanda tangan & nama
terang dari yang mengajukan hak tagih nya.

162

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Kepala Sub Bagian Umum selaku MMKO KPPN dalam Kasubbag 1. Atas IKU “Tingkat
pengelola kinerja organisasi agar lebih cermat Umum efektivitas edukasi
dalam: dan komunikasi” telah
1. Menyusun kompilasi hasil laporan capaian IKU diperbaiki dan dilaporkan
Kemenkeu Three KPPN ke Kanwil DJPB dengan
surat No.S-907/WPB.15/
KP.0210/2016 tgl.31-10-
2016

1. Atas kekurangan yang ada agar dilengkapi Bendahara 1. Terkait kuitansi tanggal Tuntas
2. Bendahara dan PPK agar lebih teliti dalam Pengeluaran, 25 Juli 2016 telah
PPK dilakukan perbaikan dan
menerbitkan / menyusun dokumen pembayaran telah dilengkapi

2. Kuitansi Nomor
000664,000687,000658,
dll telah dilengkapi.

3. Kuitansi No.000668
telah dilengkapi tanda
tangan bendahara

4. Kuitansi No.000693 dan
00085 A telah dilengkapi

163

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

3 Komunikasi dan koordinasi pimpinan

Komunikasi 1. Sosialisasi RPD kepada pihak rekanan setempat KEP-261/PB/2015
dan Koordinasi belum dilaksanakan
Eksternal

2. Menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data
realisasi anggaran setiap triwulan belum dapat
dilaksanakan dengan alasan keterbatasan dana

3. Penyelenggaraan acara talk show atau dialog
melalui radio atau TV setempat setiap triwulan
atau semester tentang berbagai topik seputar
pelaksanaan tugas KPPN, MPN G2 dan
topik keuangan negara lainnya belum dapat
dilaksanakan dengan alasan keterbatasan dana.

164

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Untuk tahun anggaran yang akan datang agar Kepala Karena sebagian besar rekanan
dipersiapkan/disediakan dukungan dana untuk Kantor/ satker wil. Pembayaran KPPN
pelaksanaan kegiatan sesuai buku pedoman Kepala Kasie PD Wates, menurut hemat kami kurang
KPPN serta dimasukkan dalam rencana kegiatan efektif apabila dilakukan sosialisasi
tahun anggaran 2017. penyampaian RPD kepada rekanan
di Wates. Namun KPPN Wates telah
melakukan sosialisasi RPD kepada
satker pada tanggal 19 September
2016
Terkait dengan publikasi data
realisasi anggaran perlu kami
sampaikan bahwa setiap triwulan
kami telah menyampaikan data
dimaksud kepada Sekretaris Daerah
Provinsi D.I. Yogyakarta dan
Bupati Kulon Progo dan pada saat
pembinaan surat tersebut telah
diminta dan telah kami sampaikan.
Namun apabila dikehendaki
publikasi data realisasi anggaran
melalui media, mohon hal ini
kiranya dapat dikoordinasikan oleh
Kanwil DJPB Prov. D.I. Yogyakarta
mengingatcakupan/wilayah kerja
KPPN Wates hanya Kabupaten
Kulon Progo, yang menurut hemat
kami kurang efektif apabila harus
mempublikasikan hal tersebut
ke media yang keberadaannya di
Wates sangat terbatas.
Terkait penyelenggaraan acara talk
show atau dialog melalui radio atau
TV setempat setiap triwulan atau
semester tentang berbagai topik
seputar pelaksanaan tugas KPPN,
MPN G2 dan topik keuangan negara
lainnya belum dapat dilaksanakan
karena keterbatasan dana. Namun
demikian apabila hal tersebut akan
dilaksanakan menurut hemat kami
kurang efektif karena cakupan
wilayah yang hanya meliputi satu
kabupaten dan keberadaan media
radio dan terutama TV kebayakan
berada diluar Wates, sehingga kami
mengharapkan penyelenggaraannya
dapat dikoordinasikan oleh Kanwil
DJPBN Prov.D.I. Yogyakarta.

165

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

C. inovasi & PRESTASI KPPN

inovasi kppn yogyakarta
e - B illing

KPPN Yogyakarta menyediakan 1 unit PC pada ruangan Joglo Kawruh untuk
sarana e-Billing satker yang akan memanfaatkan aplikasi MPN G2 serta sarana

satker melakukan scan virus sebelum menyerahkan data ADK pada
petugas FO

P emeriksaan
L P J B endahara V ia e - mail
Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara dapat dilakukan
bersamaan dengan rekonsiliasi Laporan Keuangan. Untuk mempercepat Penyelesaian
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, KPPN
Yogyakarta melayani Pemeriksaan LPJ Melalui fasilitas e-mail. Data tersebut dapat
disampaikan ke alamat : [email protected]

R apor S atker

KPPN Yogyakarta telah menyusun Rapor Satker sebagai upaya memotivasi satker
agar meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran dengan menetapkan
11 ( sebelas ) kriteria unsur penilaian yang menjadi indikator nilai. Maksud
penyusunan rapor satker tersebut agar dapat memantau kepatuhan satker .

inovasi kppn W O N O S A R I

Aplikasi ‘SWIT er’

Aplikasi SWITer adalah aplikasi yang terkoneksi
dengan seluruh database dan berfungsi dalam lingkup
internal KPPN Wonosari .

P enyediaan M esin EDC (Electronic
Data Ca pt u re)

KPPN Wonosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Wonosari dalam
penyediaan mesin EDC. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan bagi
bendahara satker maupun masyarakat luas dalam melakukan transaksi
penerimaan negara melalui MPN G2 di KPPN.

Loker Helm

Loker helm adalah inovasi KPPN Wonosari berupa
penyediaan tempat khusus untuk menyimpan helm
milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari dengan
mengendarai sepeda motor. Helm yang disimpan di
loker akan lebih aman dari resiko terjatuh dari motor
yang sedang diparkir sehingga diharapkan menambah
kenyamanan mitra kerja yang sedang menyelesaikan
kepentingannya di KPPN Wonosari.

166

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

G rOup W hatsapp Satuan K erja

KPPN Wonosari memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan sosial
media untuk membuat grup chat yang beranggotakan petugas satuan kerja
dan pegawai KPPN Wonosari. Melalui grup chat ini, diharapkan KPPN
Wonosari dapat memberikan pelayanan konsultasi dari satker tanpa
bataan waktu dan lokasi.

R apor S atker

Rapor Satker merupakan penilaian kinerja Satuan Kerja lingkup KPPN
Wonosari yang disusun secara bulanan berdasarkan 12 (dua belas) indikator
sebagai alat ukur atau bahan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah strategis
sebagai upaya peningkatan kinerja Satker dalam rangka pelaksanaan anggaran.

inovasi kppn W A T E S

E-Billing Corner

KPPN Wates menyediakan 1 unit PC untuk sarana e-Billing satker
yang akan memanfaatkan aplikasi MPN G2 yang disediakan di ruangan
layanan serta sarana satker melakukan scan virus sebelum menyerahkan

data ADK pada petugas FO.

Mesin EDC (Electronic Data Capture)

Mesin EDC yang disediakan oleh KPPN dapat digunakan oleh
satuan kerja untuk melakukan transaksi pembayaran pajak, bukan
pajak dan cek saldo. Mesin EDC ini disediakan sebagai tindak lanjut
dari penyediaan e-Billing Corner yang

s u d a h G r O up W hatsapp S atker

Latar belakang dibentuknya grup Whatsapp Satker oleh KPPN Wates adalah dalam rangka meningkatkan
efektifitas penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja. Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan
setiap bulan, dengan batas waktu tertentu serta dibutuhkannya keakuratan data tentu akan lebih baik bila
didukung sarana yang dapat mempermudah koordinasi antara KPPN Wates dengan satuan kerja. Dengan adanya

Grup Whatsapp ini diharapkan dapat menjadi alat yang dapat membantu penyelesaian
pelaksanaan rekonsiliasi dengan satuan kerja.

S pace P engumuman

Dalam rangka menyampaikan informasi yang dianggap perlu
diketahui masyarakat secara luas dan lebih memasyarakatkan
eksistensi KPPN khususnya di Kabupaten Kulonprogo, perlu dibuat
media khusus sebagai tempat pemasangan spanduk yang diletakkan
ditempat yang dapat dengan mudah dibaca atau
dilihat oleh masyarakat.

Mini TLC

Mini TLC merupakan ruangan yang nyaman, dilengkapi dengan PC

Helpdesk, buku-buku peraturan, buku penunjang lain, yang dapat

dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran bagi satker yang membutuhkan

bimbingan teknis dari petugas KPPN Wates teru1ta6m7a
terkait dengan aplikasi.
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

P restasi K P P N

a. KPPN YOGYAKARTA b. KPPN Wonosari

Prestasi yang diraih oleh KPPN Yogyakarta se- Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wonosari an-

lama beberapa tahun ini antara lain: tara lain

• Pemenang I KPPN Tipe A1 Provinsi pada Pene- • Peringkat II Penilaian Laporan Keuang-
tapan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik an Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup
KPPN berdasarkan Keputusan Direktur Jende- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
ral Perbendaharaan tanggal 16 April 2014 No- D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 ber-
mor KEP-110/PB/2014. dasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November
• Pemenang II mewakili Kantor Pelayanan Publik 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
pada penilaian KPPc Tingkat Kementerian Ke- • Peringkat III Penilaian Penyusunan Lapor-
uangan berdasarkan surat Sekretaris Direktur an Keuangan Tingkat Satker KPPN Ling-
Jenderal Perbendaharaan tanggal 22 Mei 2014 kup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Nomor S-3257/PB/2014. D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 ber-
dasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
• Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/
nomor seri FS 643095. WPB.15/2016.

• Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Ke- • Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Ki-
patuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen nerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbenda-
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Ta- haraan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan
hun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 No-
tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/ mor KEP-107/WPB/2016.
WPB.15/2016.
c. KPPN Wates
• Peringkat I Penilaian Laporan Keuang-
an Tingkat Kuasa BUN Daerah kppn Ling- Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wates antara
kup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi lain
D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 ber-
dasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan • Memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 Tahun
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2014
2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
• Peringkat enam Penilaian Kinerja Pengelolaan
• Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Ke- Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015
uangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta • Peringkat sepuluh Penyusunan LKPP Tingkat
Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakan- Kuasa BUN Tahun 2015
wil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 Novem-
ber 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016. • Peringkat pertama Nilai Kinerja Organisa-
si tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan
• Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Ki- Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015
nerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbenda-
haraan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan • Peringkat pertama Penilaian Penyusunan La-
SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi poran Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN
D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 No- Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
mor KEP-107/WPB/2016. Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Ta-
hun 2016.

• Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelo-
laan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
DIY Semester I Tahun 2016.

• Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan
Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Se-
mester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
DIY.

168

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

D. PENILAIAN KINERJA KPPN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pela-
yanan Perbendaharaan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pedoman Pem-
binaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kriteria penilaian kinerja KPPN
terdiri dari:
1. Penilaian Kinerja Pelayanan Perbendaharaan;
2. Penilaian Kinerja Pelayanan Tugas Kuasa BUN;
3. Penilaian Kinerja dan Tata Kelola ;
4. Penilaian Inovasi;
5. Penilaian Prestasi.
Berdasarkan mapping kinerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta,
diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.47 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Semester II Tahun 2016 Berdasarkan Tipe

No KPPN Penilaian Kinerja KPPN Jumlah Nilai Nilai
Inovasi Prestasi
1 YOGYAKARTA Kinerja Pelayanan Kinerja Pelaksanaan Kinerja dan 95,62
1 WONOSARI Perbendaharaan Tugas Kuasa BUN Tata Kelola 145 330
2 WATES 95,63
KPPN TIPE A1 PROVINSI 96,2 235 150
95,82 290 330
29,8 38 27,82 223,34 270

28,8 KPPN TIPE A2 26,83
28,9 40 27,3
40
Rata-rata

Tabel 3.48 Mapping Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta
Periode Semester II Tahun 2016

UNSUR PENILAIAN KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 24,8 29,8 23,8 28,8 23,9 28,9
2 Indeks Kepuasan Layanan 5 5 5
B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1 Pembinaan Satker 10 10 10
2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 20 40 20 40
3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 18 38 10 10
C. Kinerja dan Tata Kelola 10
1 Kinerja Organisasi
2 Manajemen SDM 5 4,25 5
3 Manajemen Keuangan 5 5 5
4 Tata Usaha dan Rumah Tangga 5 5 4,79
5 Pengendalian Internal 3 3 26,83 2,93 27,3
6 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 3 27,82 3 3
7 Kepuasan Pegawai 2,82 2,58
4 2,58 4
Nilai Kinerja KPPN = Jumlah A s.d. C 4
NILAI INOVASI 95,62 95,63 96,2
NILAI PRESTASI 145 235 290
TOTAL NILAI 330 150 330
570,62 480,63 716,2

169

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tebing Breksi
_____________
Tebing yang tampak bagai mahakarya seni raksasa ini diresmikan oleh Gubernur D.I Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2015.
Obyek wisata geo heritage ini bukan terbentuk secara alami, melainkan berasal dari bukit batu
biasa yang menjelma akibat terkikis aktifitas penambangan bahan material bangunan oleh
warga sekitar selama bertahun-tahun lamanya sejak tahun 80-an dan menjadi sumber mata
pencarian warga. Setelah peneliti melakukan kajian terhadap lokasi ini, ditemukan kenyataan
bahwa batuan kapur breksi yang ada di tempat itu adalah endapan abu vulkanik dari gunung
api Purba Nglanggeran di Gunung Kidul. Dikarenakan hal tersebut, maka berarti kawasan ini
termasuk dalam cagar budaya yang harus dilestarikan.

170

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab 4 Menurut Kepner
dan Tragoe (1981),
matriks USG adalah

suatu metode
dalam menentukan
permasalahan prioritas
dengan melihat tiga
aspek yaitu: Urgency
(U), Seriousness (S)

dan Growth (G).

171

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Analisis Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN Bu-

tir B, permasalahan pada KPPN lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakar-
ta pada masa pembinaan periode Semester II 2016 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Kekurangtelitian petugas KPPN dalam penerbitan/penggantian KIPS dan penerbitan BAST
KIPS

2. Aksesibilitas pada aplikasi OM SPAN belum menjangkau seluruh satker karena terdapat sat-
ker yang belum memiliki user dan password untuk login ke Aplikasi OM SPAN.

3. Pada proses pendaftaran data kontrak masih terdapat beberapa satker yang terlambat di-
karenakan ketidakpatuhan satker terhadap peraturan dan tidak terdapatnya sanksi atas
keterlambatan tersebut pada peraturan terkait.

4. Terdapat perubahan (berupa pengunduran tanggal RPD) yang seharusnya berakibat peno-
lakan pada proses konversi namun proses konversi tetap berjalan serta masih terdapatnya
data pegawai KPPN yang sudah pindah masih terdaftar sebagai user pada database kon-
versi.

5. Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses pengujian kebenaran SPM

6. Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses penerbitan SP2D Retur sehingga terjadi proses
retur yang berulang atas SP2D yang sama.

7. Kekurangtelitian petugas KPPN pada pada proses pengujian permohonan koreksi.

8 Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses pengesahan SKPP sehingga terdapat SKPP yang
tidak sesuai penulisan nama dengan SK dan proses penyelesaian yang tidak sesuai dengan
SOP KP.12.065.

9. Kurang Lengkapnya proses scanning pada proses penatausahaan dokumen JUM.

10. Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan kekurangtelitian petugas KPPN

terhadap proses persetujuan/ penolakan pembukaan rekening.

11. Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan kekurangtelitian petugas KPPN
terhadap proses penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.

12. Pengenaan sanksi/denda yang kurang sesuai peraturan atas keterlambatan pelimpa-

han dari Pos Persepsi.

13. Kekurangpatuhan satker dan kekurang telitian petugas KPPN pada proses peneri-

maan LPJ Bendahara.

b. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan

1. Kekurangpahaman petugas KPPN pada pembuatan Visi KPPN.

2. Kekurangpatuhan petugas KPPN atas peraturan petugas pelayanan.

3. Terdapatnya beberapa sarpras yang kurang memadai dalam men-support tugas la-
yanan pada KPPN Yogyakarta, beberapa kamera CCTV yang tidak berfungsi pada
KPPN Wonosari serta penyimpanan arsip yang belum tertata rapi pada KPPN Wates.

4. Running text dan e-banner pada KPPN Wonosari serta website yang belum diopti-
malkan sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

172

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Kinerja dan Tata Kelola
1. Kekurangtelitian petugas KPPN dalam pelaporan capaian IKU.
2. Kekurangpahaman petugas KPPN terhadap peraturan atas Sistem Manajemen Mutu.
3. Kekurangtelitian petugas KPPN atas pengelolaan lembur pegawai,
4. Kekurangtelitian petugas KPPN atas penyelesaian tagihan pada proses penerbitan kuitansi
pembayaran.
5. Terdapatnya alat pemadam kebakaran yang sesuai ketentuan seharusnya sudah dilakukan
pengadaan dikarenakan rusak parah.
6. Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi eksternal terdapat beberapa hal yang
belum dilakukan, diantaranya adalah : sosialisasi terkait prosedur pencairan dana dan pe-
nyampaian RPD kepada para rekanan, pembuatan buku saku atau leaflet terkait profil KPPN
yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu dengan para pimpinan daerah atau satker,
penyelenggaraan talk show tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN, MPN
G2 dan topik keuangan negara lainnya, menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran setiap triwulan.

2. Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Menurut Kepner dan Tragoe (1981), matriks USG adalah suatu metode dalam menentukan per-
masalahan prioritas dangan melihat dari tiga aspek yaitu :
i) Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyele-
saikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin tinggi urgensi masalah terse-
but.;
ii) Seriousness (S); yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama dampak ter-
kait produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak tersebut, maka
semakin serius permasalahan yang dihadapi ;
iii) Growth (G), yaitu berkaitan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah
tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik
scoring. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan/perkembang-
an masalah dengan menentukan skala berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=se-
dang, 2=kecil, 1=sangat kecil). Permasalahan yang memiliki total skor tertinggi merupakan prioritas.

173

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan menggunakan metode tersebut, urutan prioritas permasalahan dimaksud adalah sebagai
berikut :

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan dan Tingkat USG

No Permasalahan U S G Jumlah
1. Kekurangtelitian petugas KPPN dalam penerbitan/
penggantian KIPS dan penerbitan BAST KIPS 343 10
2. Aksesibilitas pada aplikasi OM SPAN belum menjang-
kau seluruh satker karena terdapat satker yang belum 343 10
memiliki user dan password untuk login ke Aplikasi OM
SPAN. 444 12
3. Pada proses pendaftaran data kontrak masih terdapat
beberapa satker yang terlambat dikarenakan ketidak- 443 11
patuhan satker terhadap peraturan dan tidak terdapat-
nya sanksi atas keterlambatan tersebut pada peraturan 444 12
terkait. 444 12
4. Terdapat perubahan yang seharusnya berakibat pe-
nolakan pada proses konversi namun -proses konversi 321 6
tetap berjalan serta masih terdapatnya data pegawai 321 6
KPPN yang sudah pindah masih terdaftar sebagai user
pada database konversi. 221 5
5. Kekurangtelitian satker dan petugas KPPN pada proses 443 11
pengujian kebenaran SPM
6. Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses penerbitan 321 6
SP2D Retur sehingga terjadi proses retur yang berulang
atas SP2D yang sama. 332 8
7. Kekurangtelitian petugas KPPN pada pada proses pen-
gujian permohonan koreksi.
8. Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses pengesah-
an SKPP sehingga terdapat SKPP yang tidak sesuai pen-
ulisan nama dengan SK dan proses penyelesaian yang
tidak sesuai dengan SOP KP.12.065.
9. Kurang Lengkapnya proses scanning pada proses pena-
tausahaan dokumen JUM.
10. Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan
kekurangtelitian petugas KPPN terhadap proses per-
setujuan/ penolakan pembukaan rekening.
11. Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan
kekurangtelitian petugas KPPN terhadap proses pener-
bitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.
12. Pengenaan sanksi/ denda yang kurang sesuai peraturan
atas keterlambatan pelimpahan dari Pos Persepsi.

174

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

13. Kekurangpatuhan satker dan kekurangtelitian petugas 332 8
KPPN pada proses penerimaan LPJ Bendahara. 321 6
443 11
14. Kekurangpahaman petugas KPPN pada pembuatan Visi 444 12
KPPN
321 6
15. Kekurangpatuhan petugas KPPN atas peraturan petu-
gas pelayanan 331 7
331 7
16. Terdapatnya beberapa sarpras yang kurang memadai 321 6
dalam mensupport tugas layanan pada KPPN Yogyakar- 331 7
ta, beberapa kamera CCTV yang tidak berfungsi pada 444 12
KPPN Wonosari serta penyimpanan arsip yang belum
tertata rapi pada KPPN Wates. 321 6

17. Running text dan e-banner pada KPPN Wonosari serta
website yang belum dioptimalkan sebagai sarana keter-
bukaan informasi publik.

18. Kekurangtelitian petugas KPPN dalam pelaporan capa-
ian IKU

19. Kekurangpahaman petugas KPPN terhadap peraturan
atas Sistem Manajemen Mutu.

20. Kekurangtelitian petugas KPPN atas pengelolaan lem-
bur pegawai,

21. Kekurangtelitian petugas KPPN atas penyelesaian tagih-
an pada proses penerbitan kuitansi pembayaran.

22. Terdapatnya alat pemadam kebakaran yang sesuai ke-
tentuan seharusnya sudah dilakukan pengadaan di-
karenakan rusak parah.

23. Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi
eksternal terdapat beberapa hal yang belum dilakukan,
diantaranya adalah : sosialisasi terkait prosedur pencai-
ran dana dan penyampaian RPD kepada para rekanan,
pembuatan buku saku atau leaflet terkait profil KPPN
yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu dengan
para pimpinan daerah atau satker, penyelenggaraan
talk show tentang berbagai topik seputar pelaksanaan
tugas KPPN, MPN G2 dan topik keuangan negara lain-
nya, menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data real-
isasi anggaran setiap triwulan.

175

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil matriks USG tersebut, tabel berikut menyajikan data 10 (sepuluh) prioritas uru-
tan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sepuluh Prioritas Permasalahan Berdasarkan Nilai USG Terbesar

No Permasalahan U S G Jum-
lah
1. Keterlambatan pendaftaran data kontrak
2. Kekurangtelitian satker dan petugas KPPN pada proses 4 4 4 12
4 4 4 12
pengujian kebenaran SPM
3. Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses penerbitan 4 4 4 12

SP2D Retur sehingga terjadi proses retur yang berulang 4 4 4 12
atas SP2D yang sama.
4. Terdapatnya beberapa sarpras yang kurang memadai 4 4 4 12
dalam mensupport tugas layanan pada KPPN Yogyakarta, 4 4 3 11
beberapa kamera CCTV yang tidak berfungsi pada KPPN
Wonosari serta penyimpanan arsip yang belum tertata rapi 4 4 3 11
pada KPPN Wates.
5. Terdapatnya alat pemadam kebakaran yang sesuai keten- 443 11
tuan seharusnya sudah dilakukan pengadaan dikarenakan 343 10
rusak parah. 343 10
6. Perubahan yang seharusnya berakibat penolakan pada
proses konversi namun riilnya proses konversi tetap ber-
jalan serta masih terdapatnya data pegawai KPPN yang
sudah pindah masih terdaftar sebagai user pada database
konversi.
7. Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan kekurang-
telitian petugas KPPN terhadap proses persetujuan/ peno-
lakan pembukaan rekening.
8. Kekurangpatuhan petugas KPPN atas peraturan petugas
pelayanan
9. Kekurangtelitian petugas KPPN dalam penerbitan/ peng-
gantian KIPS dan penerbitan BAST KIPS
10. Aksesibilitas pada aplikasi OM SPAN belum menjangkau
seluruh satker karena terdapat satker yang belum memiliki
user dan password untuk login ke Aplikasi OM SPAN.

176

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Analisis Pemecahan Masalah

1. Prioritas 1 : Keterlambatan Pendaftaran Data Kontrak (Tingkat USG = 12)

Apabila suatu perikatan telah dilakukan oleh satker dengan rekanan namun tidak
segera didaftarkan data kontraknya ke KPPN, kepastian mengenai diperolehnya
nomor registrasi kontrak, pencatatan di karwas kontrak SPAN, dan pencadangan
dananya akan semakin lama didapat. Hal ini akan berpengaruh pada semakin
lambatnya penyerapan anggaran, kemungkinan penumpukan pencairan dana di
akhir tahun anggaran, dan tujuan tersalurkannya dana APBN secara tepat waktu
dan tepat sasaran tidak akan tercapai. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-190/PMK.05/2012, pasal 36 disebutkan bahwa Data kontrak disampaikan
kepada KPPN paling lambat 5 (hari) kerja setelah kontrak ditandatangani. Namun,
disisi lain sanksi untuk keterlambatan pendaftaran data kontrak dimaksud belum
diatur dalam peraturan terkait.

Permasalahan ini memiliki tingkat USG tertinggi karena merupakan permasalahan
yang sama (berulang) pada temuan pada pembinaan dan supervisi KPPN periode
sebelumnya (Semester I 2016), namun demikian jumlah keterlambatan tersebut
cenderung terus menurun.

Untuk lebih menekan jumlah keterlambatan pendaftaran data kontrak dimaksud,
KPPN Yogyakarta telah membuat MOU dengan satker agar menyampaikan data
kontrak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan KPPN Wonosari dan Wates
telah meminta satker untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh
KPA apabila penyampaian data kontrak melebihi batas waktu yang ditentukan
pada PMK.190/PMK.05/2012. Selain beberapa hal tersebut KPPN Yogyakarta,
Wonosari dan Wates selalu menghimbau satker untuk menyampaikan data kontrak
beserta ADK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012
dan KEP-287/PB/2015. Namun demikian, masih terdapat beberapa satker yang
beranggapan bahwa penyampaian ADK Kontrak harus secara langsung datang ke
KPPN, sehingga masih perlu kiranya untuk disosialisasikan secara terus menerus
kepada satker bahwa dalam rangka percepatan pendaftaran data kontrak, data
kontrak dimaksud dapat disampaikan melalui email masing-masing KPPN,
dengan melampirkan: ADK kontrak, Hasil scan/PDF Ringkasan Kontrak yang telah
ditandatangani KPA, Hasil scan/PDF Karwas Kontrak (cetak dari menu Rekam
Kontrak), Hasil scan/PDF Karwas Realisasi Kontrak (cetak dari menu Rekam
Kontrak), Hasil scan rekening Koran Pihak Ketiga/Rekanan, Hasil scan NPWP
Rekanan.

Dengan catatan : KPPN tidak akan memproses ADK Kontrak yang belum
dilengkapi syarat-syarat tersebut di atas dan/atau ADK Kontrak yang masih
salah dalam pengisian dan perhitungan termin kontrak.

2. Prioritas 2 : Kekurangtelitian satker dan petugas KPPN pada proses Pengujian kebenaran SPM
(Tingkat USG= 12)

Proses penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh satker. Dalam hal
ini kebenaran data sudah menjadi tanggungjawab sepenuhnya satker. Namun
demikian ketelitian petugas KPPN sangat diperlukan khususnya petugas Konversi,
karena kekurangtelitian petugas KPPN dalam melakukan verifikasi SPM berefek
antara lain :
a. Dapat menimbulkan kesan adanya penerapan standar ganda dalam proses
pengujian SPM oleh Petugas KPPN.
b. Apabila kesalahan pencantuman kode jenis SPM antara jenis SPM (TUP) menjadi
(UP) atau sebaliknya, akan mengakibatkan proses TUP yang belum terselesaikan

177

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

pada aplikasi SPAN dan hal tersebut akan terus menjadi data yang ‘menggantung’
sampai dengan diselesaikan pada Tingkat Pusat.

3. Prioritas 3: Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses penerbitan SP2D Retur sehingga
terjadi proses retur yang berulang atas SP2D yang sama. (Tingkat USG= 12)

Terjadinya proses retur atas SP2D yang berulang karena kekurangtelitian petugas
KPPN (petugas konversi maupun petugas pada Seksi Bank) pada saat melaksanakan
proses pengujian berdasarkan surat pengajuan melalui dokumen pendukung
sebagai dasar perbaikan SPM Retur. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan No.PER-30/
PB/2014, pembayaran kembali dana retur SP2D berdasarkan pengajuan satker
atas dasar perbaikan data supplier dengan melampirkan: Surat ralat/ perbaikan
rekening, SPTJM, ADK untuk pendaftaran data supplier.

Berdasarkan surat pengajuan beserta dokumen pendukung tersebut petugas KPPN
melakukan pengujian data dukung yang selanjutnya diterbitkan kembali SP2D atas
retur dimaksud.

4. Prioritas 4 : Terdapat beberapa sarpras yang kurang memadai dalam men-support tugas
layanan pada KPPN Yogyakarta. (Tingkat USG= 12)

Berdasarkan survey kepuasan pegawai pada KPPN Yogyakarta masih sangat
diperlukan perangkat komputer yang dapat men-support lebih baik guna kelancaran
tugas layanan kepada satker. Pemenuhan salah satu sarpras seperti komputer
menjadi faktor utama atas tercapainya pelayanan prima pada KPPN disamping
kelancaran jaringan. Perangkat komputer yang memadai sangat diperlukan
dalam rangka menunjang pelayanan maksimal pada KPPN, sesuai Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012.

5. Prioritas 5 : Terdapat alat pemadam kebakaran yang sesuai ketentuan seharusnya sudah
dilakukan pengadaan dikarenakan rusak parah. (Tingkat USG= 11)

Sesuai Laporan BMN pada KPPN Yogyakarta, terdapat 10 (sepuluh) alat pemadam
kebakaran dimana 7 (tujuh) buah telah dilaporkan penghapusan dan 3 (tiga) buah
masih dalam kondisi rusak parah dan belum dihapuskan, serta belum dilakukan
pengadaan lagi.

6. Prioritas 6: Perubahan yang seharusnya berakibat penolakan pada proses konversi
namun proses konversi tetap berjalan serta masih terdapatnya data pegawai
KPPN yang sudah pindah masih terdaftar sebagai user pada database konversi
(Tingkat USG= 11)

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh petugas FO Konversi KPPN Wonosari
dalam melakukan konversi ADK SPM telah sesuai dengan ketentuan (KEP-287/
PB/2015 tentang SOP pada KPPN). Terdapat proses mengundurkan tanggal RPD
dari tanggal 15 Agustus 2016 ke tanggal 19 Agustus 2016, namun SP2D terbit
tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor 161491303001442 SPM Tanggal 15
Agustus 2016 Nomor SPM 00055T/098078/2016 yang seharusnya pada saat
konversi SPM, apabila RPD diundur aplikasi konversi akan menolak ,tetapi ternyata
SPM berhasil dikonversi. Temuan lain terkait user pada database konversi untuk
tertib administrasi data pegawai KPPN yang sudah pindah sebaiknya dihapuskan,
sehingga dapat terpantau pelaksanaan tugas sebagai user pada database konversi.

7. Prioritas 7 : Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan kekurangtelitian petugas
KPPN terhadap proses persetujuan/penolakan pembukaan rekening.
(Tingkat USG= 11)

Pada Laporan Pembukaan Rekening atas Satker SNVT Penyediaan Perumahan

178

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi DIY serta atas satker Disperindagkop dan Pertanian sebagai tindak lanjut
atas surat persetujuan pembukaan rekening oleh KPPN Yogyakarta tidak sesuai
dengan format yang telah ditentukan dalam PMK.252/PMK.05/2014 demikian pula
tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada pasal 21 PMK.252/
PMK.05/2014.

8. Prioritas 8 : Kekurangpatuhan petugas KPPN atas peraturan petugas pelayanan. (Tingkat
USG= 11)

Petugas layanan FO dan CSO pada KPPN Wonosari masih perlu meningkatkan
kedisiplinan waktu layanan sesuai KEP-222/PB/2012 dan juga sesuai dengan
jadwal yang telah disusun. Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi,
kadang apabila tidak ada tamu petugas tidak standby pada loket layanan.

9. Prioritas 9 : Kekurangtelitian petugas KPPN dalam penerbitan/ penggantian KIPS dan
penerbitan BAST KIPS. (Tingkat USG= 10)

Pelaksanaan Penerbitan /penggantian KIPS pada KPPN Yogyakarta secara umum
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Nomor
PER-41/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-57/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun demikian, berdasar
hasil monitoring terhadap database KIPS diketahui bahwa terdapat dua KIPS dari
Dishutbun DIY (049093) dengan NIP sama namun nama berbeda,yaitu KIPS atas
nama: Sumihasih dan Tambeng Sayuti. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor
PER-57/PB/2010 pasal 6 (ayat 4) disebutkan bahwa “KPPN menolak SPM apabila
petugas yang ditunjuk KPA sebagai petugas yang menyampaikan SPM dan
mengambil SP2D ke/ dari KPPN tidak dapat menunjukkan KIPS atau terdapat
ketidakcocokan antara KIPS dan database KPPN”. Atas dasar hal tersebut maka
penerbitan KIPS harus sesuai dengan data dukung permintaan dari satker.

10. Prioritas 10 : Aksesibilitas pada aplikasi OM SPAN belum menjangkau seluruh satker
karena terdapat satker yang belum memiliki user dan password untuk login
ke Aplikasi OM SPAN (Tingkat USG=10).

Sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/
PB/2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OMSPAN), Satker mitra kerja KPPN dapat memanfaatkan
aplikasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai : status SPM, monitoring
DIPA, pencetakan daftar SP2D dan lain-lain. Data informasi dari OM SPAN tersebut
berasal dari database SPAN, namun tidak realtime karena terdapat jeda waktu
tertentu. Modul Aplikasi OM SPAN yang dapat diakses oleh satker terdiri dari :
Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Informasi Lainnya
terkait implementasi SPAN.

Saat ini melalui aplikasi OM SPAN satker memperoleh keuntungan dengan
kemudahan dan keakuratan perekaman data supplier pada Aplikasi SAS. Telah
disediakan suatu fasilitas baru pada Aplikasi SAS yaitu import data supplier dari
OM SPAN. Dengan tersedianya fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi
kesalahan dalam pengetikan pada saat perekaman referensi supplier di Aplikasi
SAS yang bisa mengakibatkan tertolaknya SPM/ data kontrak dan juga retur SP2D.

Terkait beberapa satker yang belum memiliki user/password untuk mengakses aplikasi Online
Monitoring SPAN (OM SPAN), diminta KPPN terus menghimbau agar satker tersebut segera
mengajukan permohonan pembuatan user/password OMSPAN pada KPPN untuk diteruskan ke
Kantor Pusat (c.q Dit. SITP).

179

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlatar Seneng
____________
Tlatar Seneng adalah sebentuk area luas yang dilengkapi tempat duduk melingkar dilengkapi
panggung bulat berdiameter kira-kira 15 meter. Tlatar Seneng berada satu kawasan dengan
Tebing Breksi dan difungsikan untuk tempat pertunjukan kesenian disana. Sekilas panggung ini
mengingatkan kita pada Colosseum di Roma Italia.
Dari puncak tebingnya, kita dapat melihat lanskap Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bar-
ong dan kemegahan Gunung Merapi bahkan kota Yogyakarta. Bagi Anda yang ingin mencapai
puncak tebing tidak perlu khawatir repot, dikarenakan suda dibentuk anak tangga di sisi tebing
menuju ke atas.

180

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai Inovasi pada Bab 5
KPPN Wates

Semester II Tahun
2016 = 290,00
KPPN Wonosari

Semester II Tahun
2016 = 235,00

KPPN Yogyakarta
Semester II Tahun

2016 = 145,00

181

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terkait Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Supervisi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Super visi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN.

a. Secara umum pelaksanaan Tugas Kuasa BUN pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perben-
daharaan Provinsi DIY yang meliputi : i) Penatausahaan Pengeluaran Negara; ii) Pena-
tausahaan Rekening dan Penerimaan Negara; dan iii) Verifikasi Akutansi telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

b. Dalam hal ditemukannya beberapa permasalahan, temuan hasil pembinaan ada yang

bersifat administratif yang sumber datanya berasal dari satker, namun terdapat pula

permasalahan yang terkait sistem/aplikasi atau SDM. Terkait temuan-temuan terse-
but, semuanya telah ditindaklanjuti oleh KPPN (tuntas)

c. Dari hasil Mapping Kinerja KPPN Semester II Tahun 2016 diperoleh Nilai KPPN Yog-
yakarta (95,62); KPPN Wonosari ( 95,63) dan KPPN Wates (96,2). Selisih nilai ma-

sing- masing KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta ti-
dak terlalu signifikan, namun demikian pada Unsur Penilaian Kinerja Pelaksanaan
Tugas Kuasa BUN KPPN Yogyakarta memperoleh nilai (38); KPPN Wonosari dan
KPPN Wates (40) terdapat selisih nilai 2 (dua) pada KPPN Yogyakarta dibanding-
kan KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Hal tersebut disebabkan karena pada Huruf B
(Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana ) angka 3 ( Tingkat Penyelesaian Retur SP2D)
KPPN Yogyakarta mendapat nilai 10 ( dari formula ∑ retur yang diproses lebih dari 1
bulan/ ∑ Rekening Retur SP2D x 100%), sedangkan KPPN Wonosari dan KPPN Wates
masing-masing mendapat nilai 20. Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada tabel beri-

kut ini :

Tabel 5.1. Perbandingan Tingkat Penyelesaian Retur Sp2d

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 ∑ Penerima SP2D 498.413 53.777 36.043

2 ∑ Rekening Retur SP2D 921 90 9

3 ∑ Retur SP2D yang diproses lebih 257 0 0
dari 1 bulan
99,82% 99,83% 99,98%
4 Akurasi Penyaluran Dana SP2D 28% 0% 0%
18% 2%
5 Tingkat Penyelesaian Retur SP2D 17%

6 Percentase jumlah retur SP2D terha-
dap jumlah penerima SP2D

Grafik 5.1. Jumlah Penerima SP2D dan Jumlah Rekening Retur Sp2d

182

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta