d. Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Volume SP2D tidak berpenga‑
ruh terhadap banyak/ sedikit terjadinya retur.
e. Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan pula bahwa Retur yang diproses lebih
dari 1 bulan pada KPPN Yogyakarta cukup banyak. Terdapat beberapa hal yang berpen-
garuh pada proses penyelesaian Retur sebagai berikut:
Retur yang terjadi pada umumnya;
a) SP2D dengan beberapa rekening penerima (misal Gaji, BOS, Bansos, dll),
b) karena kesalahan nomor rekening/ rekening yang sudah ditutup/ rekening tidak
ditemukan
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014, atas dasar Pemberita-
huan dari BO I/ BO II/ BO III/ Pos Pengeluaran KPPN memberitahukan kepada KPA/
Satker yang selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut seharusnya KPA/ Sat-
ker melakukan perbaikan data supplier dan/ atau data kontrak serta menyampaikan
ke KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberita‑
huan tersebut;
Pada prakteknya data perbaikan disampaikan ke KPPN lebih dari waktu yang diten-
tukan, dengan penjelasan dari satker terkait beberapa penerima/ supplier yang sulit
dijangkau/ alamat penerima tidak jelas.
2. Super visi Pelayanan Perbendaharaan
a. Semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY telah melaksanakan
Pedoman Pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan No-
mor 222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Umum Kantor Vertikal Lingkup Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.128/
KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkung-
an Kementerian Keuangan
b. Terkait survei kepada stakeholders/satker, Indeks Survei Kepuasan Satker yang di-
peroleh masing-masing KPPN telah melampaui target, namun demikian terdapat bebe-
rapa masukan/saran dari responden/satker yang perlu segera ditindaklanjuti.
c. Temuan permasalahan pada Supervisi Pelayanan Perbendaharaan ini, telah ditin-
daklanjuti oleh KPPN (tuntas).
3. Super visi Kinerja Tata Kelola
a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendahara-
an Provinsi DIY menunjukkan nilai yang cukup bagus, yaitu : i) KPPN Yogyakarta sebesar
108,59%; ii) KPPN Wonosari sebesar 109,09% dan iii) KPPN Wates sebesar 109,66%.
Hal ini menggambarkan capaian IKU di semua level tercapai dengan baik.
b. Berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/
PB/2016 Tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, Tim Pembinaan dan Su-
pervisi Kanwil telah melaksanakan survei Kepuasan Pegawai. Adapun Indeks Kepuasan
Pegawai yang diperoleh adalah : i) KPPN Yogyakarta sebesar 4,2 (83,62%); ii) KPPN
Wonosari sebesar 4,23 (84,67%) dan iii) KPPN Wates sebesar 4,54 (90,90%). Hasil
rekapitulasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan lebih kecil dari tingkat kepent-
ingan, hal ini berarti bahwa aspek dukungan operasional yang mendukung pelak-
sanaan pelayanan dipandang masih kurang memadai.
183
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Dalam hal ditemukannya beberapa permasalahan terkait Kinerja Tata Kelola,
semua permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh masing-masing KPPN
(tuntas).
4. Inovasi dan Prestasi KPPN
Inovasi :
a. Inovasi baru yang dilakukan semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
DIY adalah : Rapor Satuan Kerja. Rapor ini sebagai upaya memotivasi satker agar me-
ningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran dengan menetapkan 11 (sebelas) kri-
teria unsur penilaian yang menjadi indikator nilai. Rapor ini disusun agar dapat memantau
satker dalam hal : i) Ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagih-
an; ii) Volume Retur SP2D, iii) Proses Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ Bendahara secara
benar dan tepat waktu, iv) Penyampaian RPD; v) Tingkat Penyerapan Satker; vi) Volume
Penolakan SPM; vii) Proses pertanggungjawaban UP dan TUP; viii) Volume Koreksi SPM
dan SSBP/SSPB; ix) Terdapatnya Pagu Minus; x) Volume Dispensasi Pengajuan SPM dan xi)
Volume Konsultasi pada CSO KPPN.
b Ditemukan inovasi baru di KPPN Wonosari berupa :
1. Aplikasi ‘SWITer’,
adalah aplikasi yang terkoneksi dengan seluruh database dan berfungsi dalam lingkup
internal KPPN Wonosari antara lain untuk:
• Memonitoring Agenda Kegiatan Kepala Kantor
• Memonitoring TIK
• Kearsipan
• Kepustakaan
• E-learning
• Penyediaan Mesin EDC (Electronic Data Capture)
KPPN Wonosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Wonosari dalam penyediaan
mesin EDC. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker mau-
pun masyarakat luas dalam melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2
di KPPN.
2. Grup Whatsapp Satuan Kerja
KPPN Wonosari memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan sosial media un-
tuk membuat grup chat yang beranggotakan petugas satuan kerja dan pegawai KPPN
Wonosari. Melalui grup chat ini, diharapkan KPPN Wonosari dapat memberikan pela-
yanan konsultasi dari satker tanpa batasan waktu dan lokasi. Layanan ini juga sekaligus
sebagai cara silaturahmi antara KPPN Wonosari dengan satuan kerja.
3 Loker Helm
Loker helm adalah inovasi KPPN Wonosari berupa penyediaan tempat khusus untuk
menyimpan helm milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari dengan mengenda-
rai sepeda motor. Helm yang disimpan di loker akan lebih aman dari resiko terjatuh dari
motor yang sedang diparkir sehingga diharapkan menambah kenyamanan mitra kerja
yang sedang menyelesaikan kepentingannya di KPPN Wonosari.
c. Ditemukan inovasi baru di KPPN Wates berupa :
1. Mesin EDC (Electronic Data Capture)
Mesin EDC yang disediakan oleh KPPN dapat digunakan oleh satuan kerja untuk melaku-
kan transaksi pembayaran pajak, bukan pajak dan cek saldo. Mesin EDC ini disediakan
184
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai tindak lanjut dari penyediaan e-Billing Corner yang sudah lebih dulu dilakukan
oleh KPPN Wates. Setelah membuat e-billing, satker dapat langsung melakukan penye-
toran pajak maupun bukan pajak pada mesin EDC di KPPN Wates sehingga tidak harus
melakukan setor tunai ke bank.
2. Grup Whatsapp Satker
Latar belakang dibentuknya grup Whatsapp Satker oleh KPPN Wates adalah dalam rang-
ka meningkatkan efektifitas penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja.
Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap bulan, dengan batas waktu tertentu
serta dibutuhkannya keakuratan data tentu akan lebih baik bila didukung sarana yang
dapat mempermudah koordinasi antara KPPN Wates dengan satuan kerja. Dengan ada-
nya Grup Whatsapp ini diharapkan dapat menjadi alat yang dapat membantu penyele-
saian pelaksanaan rekonsiliasi dengan satuan kerja.
Sedangkan inovasi yang merupakan hasil dari perluasan maupun peningkatan kuali-
tas pada inovasi yang ada pada periode Semester I 2016, adalah : i) KPPN Yogyakarta
: e-billing, dan pemeriksaan LPJ Bendahara Via e-mail; ii) KPPN Wonosari : MPPN G-2
Kode e-Billing dan iii) KPPN Wates : e-billing system, Space Pengumuman serta Mini TLC
(Treasury Learning Center)
Prestasi :
Dalam pembinaan dan supervisi KPPN periode Semester I 2016, prestasi yang telah diraih oleh
KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY :
KPPN Yogyakarta
Internasional:
Meraih Sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2015 dengan nomor seri FS 643095;
Nasional:
∼ Pemenang I KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2014 pada Penetapan Penilaian Kinerja Pela-
yanan Publik KPPN;
∼ Pemenang II KPPc Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2014 (mewakili Kantor Pela-
yanan Publik lingkup Ditjen Perbendaharaan);
Regional:
∼ Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016
∼ Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Lingkup Kan-
wil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016
∼ Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kan-
wil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016
∼ Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perben-
daharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
KPPN Wonosari
Nasional:
Peringkat I Penilaian Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 tahun 2014
Regional:
∼ Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016
185
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
∼ Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kan-
wil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016
∼ Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perben-
daharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
KPPN Wates
Internasional:
Memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 Tahun 2014 dengan Nomor Seri FS 622185
Nasional:
∼ Peringkat III Penilaian Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 tahun 2014
∼ Peringkat VI Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015
∼ Peringkat X Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Tahun 2015
Regional:
∼ Peringkat I Nilai Kinerja Organisasi Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY
Tahun 2015
∼ Peringkat I Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN Lingkup
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
∼ Peringkat III Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
∼ Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Semes-
ter I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
DIY.
5. Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY periode Semester II 2016
Hasil penilaian kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY periode
Semester II 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.2. Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY
KPPN Total Penilaian Kinerja KPPN Nilai Inovasi Nilai Prestasi
KPPN Wates 96,20 290,00 330,00
KPPN Wonosari 95,63 235,00 150,00
KPPN Yogyakarta 95,62 145,00 330,00
Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa untuk Total Penilaian Kinerja KPPN
tertinggi adalah KPPN Wates (96,20), kemudian KPPN Wonosari (95,63) dan KPPN
Yogyakarta (95,62). Sedangkan untuk penilaian Inovasi nilai tertinggi diraih KPPN Wates
(290), KPPN Wonosari (235) dan KPPN Yogyakarta (145) untuk Nilai Prestasi KPPN
Yogyakarta dan KPPN Wates memperoleh nilai yang sama (330) dan KPPN Wonosari (150).
186
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
B. Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Terhadap temuan permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi KPPN
periode Semester II 2016, dengan menggunakan metode Matriks USG (Urgency, Seriousness,
Growth), Tim Pembina dan Supervisi KPPN melakukan identifikasi untuk menentukan
prioritas temuan mana yang dianggap harus segera diselesaikan. Berdasarkan hasil matriks
USG tersebut dipilih 10 (sepuluh) permasalahan dengan tingkat USG ≥ 10. Urutan prioritas
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Keterlambatan pendaftaran data kontrak ( Tingkat USG=12). Permasalahan ini mem-
punyai tingkat USG tinggi karena merupakan permasalahan yang sama (berulang) pada
temuan pada pembinaan dan supervisi KPPN periode sebelumnya (Semester I 2016), na-
mun demikian jumlah keterlambatan tersebut cenderung terus menurun.
2. Kekurangtelitian satker dan petugas KPPN pada proses Pengujian kebenaran SPM (Tingkat
USG= 12)
3. Kekurangtelitian petugas KPPN pada proses penerbitan SP2D Retur sehingga terjadi pro-
ses retur yang berulang atas SP2D yang sama. (Tingkat USG= 12)
4. Terdapat beberapa sarpras yang kurang memadai dalam men-support tugas layanan pada
KPPN Yogyakarta. (Tingkat USG= 12)
5. Terdapat alat pemadam kebakaran yang sesuai ketentuan seharusnya sudah dilakukan
pengadaan dikarenakan rusak parah. (Tingkat USG= 11)
6. Perubahan yang seharusnya berakibat penolakan pada proses konversi namun proses
konversi tetap berjalan serta masih terdapatnya data pegawai KPPN yang sudah pindah
masih terdaftar sebagai user pada database konversi (Tingkat USG= 11)
7. Kekurangpatuhan satker terhadap peraturan dan kekurangtelitian petugas KPPN terha-
dap proses persetujuan/ penolakan pembukaan rekening. (Tingkat USG= 11)
8. Kekurangpatuhan petugas KPPN atas peraturan petugas pelayanan. (Tingkat USG= 11)
9. Kekurangtelitian petugas KPPN dalam penerbitan/penggantian KIPS dan penerbitan
BAST KIPS. (Tingkat USG= 10)
10. Aksesibilitas pada aplikasi OM SPAN belum menjangkau seluruh satker karena terdapat
satker yang belum memiliki user dan password untuk login ke Aplikasi OM SPAN (Tingkat
USG=10).
187
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Museum Ullen Sentalu
Ullen Sentalu
akkan kaki di kawasan Museum Ullen Sen_t_a_l_u__te_r_a_s_a__b_a_lutan hawa sejuk (15-25° Celcius) denga
uas 1,2 heMketnaarpabkekarnakmakiadni kDaawlaesman KMaussweuamrgUalnlenaStaenutaRluumteraahsaSbualrugtaan. Bhaewbaesreajpuka(b15a-g25ia° nCeblcaiunsg) unan da
yang melgedinaengngkbaaannpgaiunrenyaaans,edslueaanpseu1nr,2tsiuhgreyakatpnaurgrmbaee,rldnenainmgdkaaipnniDgnyatalee,mmseKpbeaorstkwi,agtragapamunraaa,ntad,uinkRdouilnmagmathe,mSmubreogkna,.ctBeamerbmaenrina, pkkaoalbnaam-k,eagunga
daya leluhurmyeanncegrmsuindkaanhkaedagaunsgeajnakbumdaaysaalesliulahumr .yaBnegrbsuadgaahiajdeansiesjauknmsuasrabsialanmg.uBnearbnagJaaiwjeanitserlihat pad
out dan styrauunnkgstuubrrebrbsaaantungu-gpnauadnnuaJmanwebanecteirprgltiaahkyaatanpIhanaddramilsaoydnoiausntecdpaaronassmttr-eumnkatoukjruybbaaknnaggnu.bnKaeonrlesbkaestriugba-eyprauaIpdnaduliusmkdiaseannnpcdoipasntt-amfokotaon harmo
ra menakjufboktoanto.kKoholseekjasriahbebruudpayaa lMuaktiasraanmdIsalanmf,oktaoinfboattoiktvookrsotehnlsaenjdaerna,hkabryuadsaaystaraM, aartcaraarmca Islam, ka
batik vorstskeieanbl lueadknoadynaoeamnni,HpkioanlrdityuikaBssueandsdi thsreaaj,a,draaahnrcdkaaonlaebkruscidaeatkynaeobJgaruwadfai,aetyreaaruMatnaamtHaariankmidsaIushlaBpmuar.daIdtpuhumtar,ei mddiabknirnagktkooanlieMkkisasatiaherastomn-ografi er
aram Islam. Itu membingkyaani gktiisdaahk bsaonsyiaakl edikkoisnahokmani kpeoplaidtiakmsaesnyai rsaekjaatraawhamda. n budaya Jawa, terutam
kisah para putri di kraton Mataram yang tidak banyak dikisahkan kepada masyarakat awam
188
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Bab 6 Rekomendasi atas hasil analisa
pemecahan masalah yang
dijadikan sebagai arahan oleh
Tim Pembinaan dan Supervisi
KPPN diharapkan dapat menjadi
masukan bagi KPPN dan Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan.
189
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Rekomendasi
Rekomendasi yang dijadikan sebagai arahan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN merupakan be-
berapa langkah yang dipandang efektif yang diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan
atas permasalahan yang ditemukan dan disimpulkan dari hasil analisa permasalahan. Berdasarkan
hasil analisa pemecahan masalah tersebut diharapkan pula dapat mejadi masukan bagi KPPN dan
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaha-
raan, sebagai berikut :
1. Rekomendasi kepada KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY
a. Dalam rangka menekan jumlah keterlambatan pendaftaran data kontrak dimaksud, KPPN
diharapkan agar selalu menghimbau satker untuk menyampaikan data kontrak beserta ADK
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 dan KEP-287/PB/2015,
serta apabila terjadi keterlambatan agar dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani
oleh KPA. Selain itu, perlu kiranya terus disosialisasikan dan selalu diingatkan agar satker-
satker melakukan percepatan pendaftaran data kontrak yang dapat disampaikan melalui
email masing-masing KPPN, dengan melampirkan:
• ADK kontrak
• Hasil scan/PDF Ringkasan Kontrak yang telah ditandatangani KPA
• Hasil scan/PDF Karwas Kontrak (cetak dari menu Rekam Kontrak)
• Hasil scan/PDF Karwas Realisasi Kontrak (cetak dari menu Rekam Kontrak)
• Hasil scan rekening Koran Pihak Ketiga/ Rekanan
• Hasil scan NPWP Rekanan
Dengan catatan : KPPN tidak akan memproses ADK Kontrak yang belum dilengkapi
syarat-syarat tersebut di atas dan/atau ADK Kontrak yang masih salah dalam pengisian
dan perhitungan termin kontrak.
b. Petugas KPPN agar lebih meningkatkan ketelitian dalam beberapa hal antara lain:
• Penerbitan KIPS
• Proses Pengujian kebenaran SPM terutama yang sering terjadi pada penulisan kode
jenis SPM dan pengujian permintaan koreksi dari satker;
• Proses penerbitan SP2D Retur (agar selalu memastikan keakuratan data supplier
berdasar data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan);
• Proses pengesahan SKPP;
• Proses penatausahaan dokumen JUM;
• Proses Persetujuan/ penolakan pembukaan rekening, penerbitan Nota Konfirmasi
Penerimaan Negara, pengenaan sanksi/ denda keterlambatan pelimpahan, penerimaan
LPJ Bendahara, pelaporan capaian IKU,dll.
c. Untuk lebih mendorong agar satker lebih tertib dan lebih bertanggungjawab dalam proses
penyelesaian tagihan ke KPPN dan selalu mengingatkan satker untuk berpedoman pada
PMK 190/PMK.01/2012 dan peraturan lainnya terkait pelaksanaan pencairan dana APBN
agar dapat meminimalis kesalahan dalam melakukan proses pengajuan tagihan.
d. Terkait hasil survey yang diperoleh, meskipun indeks IKM telah melampaui target yang
ditetapkan, namun diminta agar masing-masing KPPN : i) mempertahankan kualitas
pelayanan pada unit pelayanan yang mendapat penilaian baik dari masyarakat; ii)
memperbaiki/meningkatkan kualitas pelayanan pada unit pelayanan yang mendapatkan
nilai cukup/kurang; iii) menindaklanjuti saran/masukan/kritik dari masyakarat, dan secara
berjenjang pelaksanaan tindaklanjut tersebut dilaporkan kepada Pimpinan.
e. Terkait beberapa satker yang belum memiliki user/password sebagai sarana mengakses
aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN), KPPN diminta agar selalu menghimbau satker
tersebut segera mengajukan permohonan pembuatan user/password OMSPAN pada KPPN.
f. Dalam rangka meminimalis terjadinya kekurangtelitian petugas KPPN dalam beberapa
190
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
pelaksanaan proses bisnis KPPN beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh KPPN antara
lain;
• Melaksanakan mutasi internal secara berkala sesuai kompetensi dan kebutuhan SDM
pada masing- masing bagian sebagai solusi mengurangi kejenuhan pegawai dan proses
pembelajaran tupoksi secara menyeluruh,
• Selain GKM, FGD maupun Capacity Building masing- masing KPPN perlu melaksanakan
kegiatan yang dapat melatih ingatan para pegawai pada beberapa peraturan dan SOP (
dengan menyelipkan kuis atau pretest/ posttest pada kegiatan GKM/FGD)
2. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen
Perbendaharaan.
a. Terkait permasalahan keterlambatan pendaftaran data kontrak, dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012, pasal 36 disebutkan bahwa Data kontrak
disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (hari) kerja setelah kontrak ditandatangani.
Namun, disisi lain sanksi untuk keterlambatan pendaftaran data kontrak dimaksud belum
diatur dalam peraturan terkait. KPPN telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan
angka keterlambatan dimaksud, sehingga dibanding tahun lalu, jumlah keterlambatan ini
semakin menurun. Menurut hemat kami, perlu kiranya diatur tentang sanksi bagi satker yang
terlambat mendaftarkan data kontrak.
b. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder seyogyanya:
• Pelaksanaan diklat/ bimtek tidak dibatasi pada tingkat pendidikan maupun usia,
• Pelaksanaan diklat/bimtek dapat dilaksanakan secara merata dengan memberi
kewenangan pada instansi vertikal di daerah,
• Pemenuhansarprassebagaipenunjang/supportlayananmengingatselaluberkembangnya
aplikasi dalam pelaksanaan proses bisnis KPPN.
• Karena terbatasnya Petugas Penyuluh Perbendaharaan dan terbatasnya ruang lingkup
petugas Penyuluh Perbendaharaan sebagai narasumber satker, pelaksanaan diklat/
bimtek sebagai sarana sharing ilmu agar dapat diperluas kepada pegawai selain Penyuluh
Perbendaharaan. Hal tersebut lebih efektif, karena petugas CSO/SSO pada KPPN tidak
selalu Penyuluh Perbendaharaan.
191
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pantai Timang
_____________
Pantai Timang Gunungkidul merupakan salah satu pantai yang tersebar di wilayah Gunungkidul.
Perjalanan untuk menuju pantai ini sangat menantang. Jalan untuk menuju ke pantai ini sangat
terjal dan berbatu. Pantai Timang memiliki pemandangan yang sangat menawan dengan pasir
putih yang terhampar bersih disepanjang pesisir pantai ini.
192
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Lampiran
193
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tradisi Upacara Sekaten Yogyakarta
checklist kppn YOGYAKARTA
194
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM VI
CEK L IS T PEMENUHAN ST A NDA RDIS A S I S ARA NA DA N P RAS A RANA
K P PN Y O GY A K ART A
SEMES T ER II T AHUN 2016
S ES UAI/T IDA K
NO O B Y EK SESUAI : v Keteran gan *)
T IDA K : X
Gedu ng Bang un an
1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan v
2. G edung dilengkapi sarana k eamanan terhadap bahay a s es u ai laporan S IM A K
kebakaran (H y drant, Tabung A PA R)
BM N ala t pem a dam
kebakaran pada KPPN
v Yog y ak arta ad a 10 dan
s em ua d ala m k ondis i
ru s ak be ra t dan 7 telah
dilak u k an pe ngha pus a n
3. G edung dilengk api sarana dan prasarana keamanan fisik v
y ang memadai (C C TV, P os S ecurity , Tenaga sec urity
y ang memadai)
4. G edung dilengk api penangkal petir (ground) dan tangga v
darurat (bagi gedung tinggi) v
5. G edung memilik i akses peny ediaan air bersih y ang v
cukup (P A M )
6. G edung memilik i drainase y ang s tandar (S aluran air hujan,
pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, resapan)
7. Fas ilitas G edung y ang memberi kemudahan, keamanan v
dan keny amanan bagi c ustomer (mushola, lahan parkir, v
toilet cus tomer, smok ing area) v
8. G edung harus memiliki ruang terbuka hijau
9. G edung memiliki v entilas i/bukaan y ang standar (6-10%
bukaan) untuk menjamin adany a penerangan alam dan
tata udara alam bila lis trik padam.
10. G edung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik v
v
11. G edung dilengk api generator lis trik y ang s esuai dengan
kapasitas perangkat kantor s erta memiliki suplai listrik y ang
195
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tata Ru an g Kanto r v
v
1. Standar tata ruang dan tata letak y ang sejalan dengan alur v
proses bisnis K PP N v
v
2. Ik on K PP N pada bac kdrop Fr ont O ffic e dipasang s esuai
dengan pedoman standardis asi s arana dan prasarana v
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoman
standardisas i sarana dan pras arana
4. Papan nama kantor y ang melekat pada bangunan
dipasang sesuai dengan pedoman standardis asi sarana dan
prasarana
5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman
standardisas i sarana dan pras arana
6. Adany a informasi pelay anan dalam bentuk
spanduk/bros ur/leaflet/bannner kepada satker y ang
dipasang dengan rapi dan lebih informatif
7. Ruang kerja y ang ny aman bagi begaw ai (memberi v
keleluasaan gerak, s uhu y ang ny aman, penerangan
y ang memadai)
8. Ruang s erv er y ang s tandar (dilengkapi tabung AP A R, alat U ntuk ruang
pengatur suhu, alat pengatur kelembaban, temperatur kelengk apan s tandar
ruangan = 20derajat celsius, Tingkat kelembaban keamanan ruang serv er
(humidity ) -10 ~ 90% , tidak ada rembesan atau tetesan air) sebagian besar telah
dipenuhi, namun belum
v terdapat alat pengukur
kelembaban karena
belum tersediany a
belanja modal
9. Ruang tunggu y ang aman dan ny aman bagi cus tomer v
(tempat duduk memadai dan ny aman, suhu ruangan y ang
ny aman, fas ilitas C C TV )
*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan k ondisi s arana pras arana apabila tidak ses uai dengan standardisasi.
196
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN YOGYAKARTA
*yang diinput hanya kolom ungu
No. Uraian Formula Data input Hasil Hasil
Perhitungan Nilai Nilai
A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER 20
20
1 GUP Frekuensi GUP tepat waktu x 100% 357 97% a. ≥ 91% a. 20 15
Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 367 91% b. 81% - 90% b. 15
92.61% c. ≤ 80% c. 10 15
2 PTUP *) Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 40 a. ≥ 91% a. 20 15
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 44 b. 81% - 90% b. 15
c. ≤ 80% c. 10 N/A
3 Akurasi RPD Harian 100% -(rata-rata deviasi RPD Satker 7.39% a. ≥ 85% a. 15
b. 71% - 84% b. 10
Satker 527 c. ≤ 70% c. 5
527
4 Ketertiban Rekening ∑Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuanx 100% 100% a. ≥ 95% a. 15
∑Rekening Satker 415 97%
Satker 428 N/A b. 91% - 94% b. 10
∑Bendahara yang menyampaikan LPJ tepat waktu x 100%
5 Ketertiban Waktu ∑Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ N/A c. ≤ 90% c. 5
N/A
Penyampaian LPJ ∑Satker yang rekon tepat waktu x 100% a. ≥ 96% a. 15
Bendahara Satker ∑Satker yang wajib rekon
b. 91% - 95% b. 10
6 Ketepatan Waktu
c. ≤ 90% c. 5
Rekonsiliasi laporan
Keuangan a. ≥ 97% a. 15
b. 91% - 96% b. 10
c. ≤ 90% c. 5
197 Nilai A 85
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 8.5
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
198 No. Uraian Formula Data input Hasil Hasil
Perhitungan Nilai Nilai
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN
B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1 Tingkat Penyelesaian ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 18219 100% a. ≥ 99% a. 30 30
18230 b. 91% - 98% b. 25
SPM menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara c. ≤ 90% c. 20
Substantif
2 Akurasi Penyaluran ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 17847 98% a. ≥ 98% a. 20 20
18219 b. 91% - 97% b. 15
Dana SP2D ∑Penerima SP2D c. ≤ 90% c. 10
3 Tingkat Penyelesaian ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 142 38% a. < 3% a. 20 10
Retur SP2D ∑Rekening Retur SP2D 372 0% b. 3% - 5% b. 15
0% c. > 5% c. 10
4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 1 a. < 3% a. 15 15
5 SP2D Backdate ∑Rekap SP2D 18219 b. 3% - 5% b. 10
c. > 5% c. 5 15
∑SP2D Backdate x 100% 0 a. < 3%
∑Rekap SP2D 18219 b. 3% - 5% a. 15 90
c. > 5% b. 10 18
c. 5
a. ≥ 93
Nilai B 95.83 b. 85 - 92 a. 100 100
c. ≤ 85 b. 85
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B c. 70 100
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN 10
1 Nilai Kualitas LK 26.5
UAKBUN-D
Nilai C
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C
Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C
*) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN
FORM IX
FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN YOGYAKARTA
No. Komponen Indi kator Juml ah dan Kondi si Lapangan Nil ai
Peni lai an Satuan 25
25
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%)
1 Visi, Misi, Peta (1.1) Adanya visi dan misi yang Visi dan Misi a. Visi dan misi 25
berorientasi pada tugas dan berorientasi pada
Strategi, IKU, Motto fungsi organisasi serta tugas dan fungsi 0
Pelayanan, dan pelayanan publik organisasi serta
Nilai-Nilai pelayanan publik 25
Kementerian 15
Keuangan b. Visi dan misi 0
(1.1 – 1.4) tidak berorientasi
pada tugas dan
Nilai Maksimum: fungsi organisasi
100 serta pelayanan
publik
(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Strategi, Visi,Misi, Motto, a. Ada, dipahami,
dan memotivasi
IKU, Motto Pelayanan, dan Peta Strategi, IKU, pelaksana
Nilai- Nilai Kementerian Motto Pelayanan,
Keuangan yang mampu dan Nilai-Nilai b. Ada, tidak
memotivasi pegawai untuk Kementerian dipahami
Tpeidlaakksaadnaa
memberikan pelayanan terbaik Keuangan c
(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Strategi, Sosialisasi a. Diumumkan 25
Motto Pelayanan, dan Nilai- b. Tidak diumumkan 0
Nilai Kementerian Keuangan
diumumkan secara luas 25
kepada pengguna layanan
(1.4) Internalisasi Dokumen a. Diumumkan 25
Visi,Misi, Motto, Peta Strategi, internalisasi
Motto Pelayanan, dan Nilai- melalui berbagai
Nilai Kementerian Keuangan
kepada seluruh pegawai media (banner,
pamflet, website,
atau ditempel 25
ditempat strategis) 100
2
b. Tidak 0
diinternalisasi
Nil ai A.1
Bobot Nil ai A.1 = 2% x Nilai A.1
199
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2 Standar dan (2.1) Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan 80
60
Maklumat Penetapan, dan Penerapan untuk semua jenis
Pelayanan (2.1 –
2.2) Standar Pelayanan yang pelayanan
Nilai maksimum : mengacu Undang- Undang mengacu UU
Nomor 25 25/2009
Tahun 2009 tentang b. Standar pelayanan 80
Pelayanan Publik tidak semua jenis 20
100
atau tidak
2
sepenuhnya 40
mengacu UU
25/2009
c. Standar pelayanan 40
sama sekali tidak 0
20
mengacu UU 0
25/2009 0
40
d. Tidak ada standar 0
pelayanan
(2.2) Penyusunan Maklumat a. Disusun dan
Maklumat pelayanan dan pelayanan
dipublikasikan dipublikasikan
b. Tdak ada
maklumat
Nil ai A.2
Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2
3 Budaya Pelayanan (3.1) Sosialisasi/pelatihan berupa Sosialisasi a. Sosialisasi telah
kode etik, estetika, capacity dilakukan belum
Prima (3.1 – 3.3) building dalam upaya
penerapan budaya pelayanan b. Sosialisasi
Nilai Maksimum: prima dilakukan
100
(3.2) 3S, berpakaian rapi sesuai Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian 30
(3.3) ketentuan b. 20
sesuai ketentuan
0
3S namun pakaian
30
tidak sesuai 20
0
ketentuan 30
30
c. Tidak melakukan
3S dan pakaian
tidak sesuai
ketentuan
Sistem reward and punishment Sistem reward and a. Ada, dan sudah
bagi pelaksana layanan (misal: punishment diimplementasika
best employee) serta pemberian b. Ada, namun belum
kompensasi kepada penerima diimplementasika
layanan bila layanan tidak c Belum ada
sesuai standar
Nil ai A.3 100
Bobot Nil ai A.3 = 2% x Nilai A.3 02
200
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan penerapan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 10
(4.1 – 4.7) pedoman kode etik pegawai Pelaksanaan b. Ada, dan tidak 5 10
Internalisasi 10
diterapkan 20
Nilai Maksimum: c. Tidak ada 0
100
(4.2) Internalisasi kode etik a. Ada 10
(4.3) pegawai melalui berbagai
sarana b. Tidak ada 0
Tingkat kedisiplinan pegawai Kedisiplinan a. Disiplin 20
dalam memberikan pelayanan b. Kurang disiplin 10
kepada pengguna layanan c. Tidak disiplin 0
(4.4) Tingkat keterampilan pegawai Keterampilan a. Terampil 20
dalam memberikan pelayanan b. Kurang terampil 10
kepada penguna layanan c. Tidak terampil 0 20
(4.5) Sikap dan perilaku pegawai Sikap dan perilaku a. Baik 20 20
(4.6) dalam memberikan pelayanan b. Cukup 10 10
c. Kurang 0
Tingkat kepekaan/ respon Responsif 10
pegawai dalam memberikan Responsivitas a. Kurang responsif 5
pelayanan kepada pengguna b. Tidak responsif 0
layanan c.
(4.7) Pembagian kerja pegawai yang Pembagian Kerja a. Ada 10
0 10
standby saat jam istirahat b. Tidak ada
Nil ai A.4 100
5
Bobot Nilai A.4 = 5% x Nil ai A.4 30
5 Sarana dan Sarana dan Sarana dan a. Dipergunakan 30 30
prasarana yang optimal dalam prasarana secara optimal
Prasarana mendukung tugas pelayanan
Pelayanan (5.1 – Kenyamanan b. Dipergunakan, 20
5.3) Kenyamanan dan kebersihan kebersihan
(perhatikan: kebersihan, tidak secara
Nilai Maksimum: kesederhanaan, kelayakan,
100 dan kemanfaatan) c. mTiadkaskimdiaplergunakan 0
a. Nyaman dan bersih 30
b. Kurang nyaman/bersih20
c. Tidak nyaman/bersih 0
Sarana dan Sarana dan a. Dengan electronic 40 40
prasarana pengelolaan arsip
Prasarana filling system 20
Pengelolaan arsip b. Manual 0
Tidak ada
c.
Nil ai A.5 100
Bobot Ni lai A.5 = 3% x Nilai A.5 3
201
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6 Keterbukaan (6. 1 ) Siste m in formasi publik Sistem in formasi a. Ada, berfun gsi dan 20
(6. 2 ) berbasis web (website) d i -u pd ate 10
In formasi P ublik (6. 3 ) 0
(6.1 – 6.5) b. Ada, berfun gsi 20 20
(6. 4 ) sebagian dan 10
N ilai Maksimum: sebagian di-update 0 20
1 00 20
c. T idak ada 20
10
Siste m in formasi publik Media In formasi a. Ada, berfun gsi dan 20
melalui media lain n ya (papan b. d i -u pd ate 20 20
pen gumuman , media sosial, Ada, berfun gsi 10 1 00
media cetak, televisi, radio, c. sebagian dan 0 2
d sb) sebagian di-update 40
E f e k ti vi tas a. T idak ada
T in gkat efektivitas customer 20
service/ helpdesk/callcenter customer service/ = 50%
dalam pen yampaian in formasi he lpd e sk / callce nte r permasalah an 30
p ubl i k s atk e r 90
b. d i s el e sai kan 1,8
T in gkat efektivitas update melalui customer
berita/in formasi melalui U p date a.
w ebsite KP P N b erita/in formas i service /helpdesk/
b. call center
c. < 50%
permasalah an
s atk e r
d i s el e sai kan
melalui customer
service /helpdesk/
call center
= 8/bulan
< 8/bulan
T idak update
(6. 5 ) K e ters ed i aan a. T ersedia dan 20
in formasi publik yan g w ajib d i umum kan 10
te rsedia setiap saat yaitu diberbagai media
realisasi AP BN
b. T ersedia n amun
tidak diumumkan
N i l ai A.6
Bobo t A.6 = 2 % x N i l ai A.6
7 Kepuasan Layan an (7.1) Dilakukan survey kepuasan Sur ve y a. D ilakukan secara 40
masyarakat terh adap ber kal a 20
(7.1 – 7.3) pelayan an T idak berkala 0
Belum ada survey 30
N ilai Maksimum: (7. 2 ) Hasil survey dapat diakses b. D iakses melalui
1 00 secara terbuka c. berbagai media (=5 20
Akses h asil survey a. media)
D iakses melalui 0
b. beberapa media (<5
media) 30
c. Sulit diakses
melalui berbagai 20
(7. 3 ) T in dak lan jut atas h asil T in dak lan jut a. media 10
s ur ve y D ilakukan atas 0
seluruh hasil
b. s urve y
c. Sebagian besar
d. h asil survey (=
Sebagian kecil
hasil survey
Belum dilakukan
N i l ai A.7
Bo bot N i l ai A.7 = 2 % x N i l ai A.7
202
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM VI
CEK LIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
NO OBYEK SESUAI/TIDAK Ke t e rang an*
SESUAI : v
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah v
memenuhi ketentuan v
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan v
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant,
Tabung APAR) v
3. Gedung dile ngk api sarana dan
prasarana keamanan fisik yang
memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga
security yang memadai )
4. Gedung dilengkapi penangkal petir
(ground) dan tangga darurat (bagi gedung
ti nggi )
5. Gedung memiliki akses penyediaan air v
bersih yang cukup (PAM)
6. Gedung memi li ki drai nase yang standar v
(Saluran air hujan, pembuangan ai r kotor,
7. Fasili tas Gedung yang memberi v
kemudahan, keamanan dan kenyamanan
bagi customer (mushola, lahan parkir,
toilet customer, smoking area)
8. Gedung harus memiliki ruang terbuka v
hijau
9. Gedung memi liki venti lasi/bukaan yang
standar (6-10% bukaan) untuk v
menjamin adanya penerangan alam dan
tata udara alam bila li strik padam.
10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk v
akses publik v
11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listri k yang cukup
disesuai kan dengan kapasi tas perangkat
kantor (mi nimal 11 KVA)
203
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM VI
CEK LIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
NO OBYEK SESUAI/TIDAK Ke t e rang an*
SESUAI : v
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah v
memenuhi ketentuan v
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan v
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant,
Tabung APAR) v
3. Gedung dile ngk api sarana dan
prasarana keamanan fisik yang
memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga
security yang memadai )
4. Gedung dilengkapi penangkal petir
(ground) dan tangga darurat (bagi gedung
ti nggi)
5. Gedung memiliki akses penyediaan air v
bersih yang cukup (PAM)
6. Gedung memili ki drainase yang standar v
(Saluran air hujan, pembuangan ai r kotor,
7. Fasi li tas Gedung yang memberi v
kemudahan, keamanan dan kenyamanan
bagi customer (mushola, lahan parkir,
toilet customer, smoking area)
8. Gedung harus memiliki ruang terbuka v
hijau
9. Gedung memi li ki ventilasi/bukaan yang v
standar (6-10% bukaan) untuk
menjamin adanya penerangan alam dan
tata udara alam bila li strik padam.
10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk v
akses publik v
11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listrik yang cukup
disesuai kan dengan kapasitas perangkat
kantor (mi nimal 11 KVA)
204
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM X
FORMULI R P ENILAI AN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPP N YOGYAKART A
SEMESTER II TAHUN 2016
No. Ura ia n Ko ndisi La pan ga n Ni lai Dok um en / To ols
A. K INE RJ A OR GANIS AS I (Bobot Ni lai 5%)
1 Pen gelola an Kin erja Organ isa si Ni lai Ma ks: 100
a. Evaluasi perh itungan NKO a . T epat a. 20 20 - Da ta capaia n IKU
b. T idak tepat b. 0 20 - Kontr ak kin erja
b. Kete patan wa ktu a . T epat Wa ktu a. 20
pe na ndata ngana n kon tra k b. T idak te pat b. 0 Ke me nk eu Th ree
a . 100% Tepat wa ktu a. 20 s.d Fi ve
c. Kete patan wak tu - La poran ca pai an
pe nyam pa ian la poran b. >50% te pat wak tu b. 10 20 kin erja
ca pa ian ki ne rja - La poran Re alisasi
T riwula na n ca pai an kin erja
intern al bulan an
c . =50% te pat wak tu c. 5
a. 20 - str uk tur, tuga s
d. Evaluasi capa ian k ine rja a . Dila kuka n b. 0 fun gsi, dan uraia n
jabata n
in terna l dilak uk an se tia p b. T idak dilakuka n 20
- SOP
bula n a. 20 20 - Ha sil evaluasi SOP
e. Pe nyusun an lapora n h asil a . dila kuka n b. 0
evaluasi capa ian ki ne rja b. tida k dila kuka n
Ni lai A.1 1 00
Bo bot Ni lai A.1 = 30 % x N ila i A.1 30
2 Struk tur, tuga s dan Fungsi, Ura ia n Jaba ta n Ni lai Ma ks: 100
a . Kese suaia n struktur, a. Sesuai a. 50 50
b. 0
tuga s fungsi, da n urai an b. T idak sesua i
ja batan
b. Pe ga wa i m em ah am i a. Mem aham i a. 50 50
b. 0
tuga s, fun gsi da n ura ian b. T idak Me ma ha mi
ja batan m asi ng-ma sin g
Ni lai A.2 1 00
Bo bot Ni lai A.2 = 20 % x N ila i A.2 20
3 S tan da r Ope rasion al Prose dur Ni lai Ma ks : 100
a . KPPN m ela ksan aka n a . 100% sesua i a. 30 30
b. 20
tuga s fungsi sesua i b. >75% sesua i
de ngan SOP c . =75% sesua i c. 10
b. S eca ra berka la a . Berka la a. 20 20
m ela kuka n i nte rn alisasi b. T idak berka la b. 10
S OP c . T idak ada c. 0
c . Pe ga wa i m em ah am i a . 100% pah am a. 30 30
prosedur k erja dala m SOP b. >75% pah am b. 20
c . =75% pah am c. 10
d. S eca ra berka la a . Berka la a. 20 20
m ela kuka n e va lua si b. T idak berka la
b. 10
pe ne rapan SOP di KPPN c . T idak ada c. 0
Ni lai A.3 1 00
Bo bot Ni lai A.3 = 20 % x N ila i A.3
20
205
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4 S istem Mana jem e n Mutu Ni lai Ma ks: 100
a. KPPN T ela h m em be ntuk a . Ada a. 10 10 - Surat Ke putusam
b. 0 Ke pala KPPN terk ait
da n me netapkan T im Pe mbentuk an da n
pe netapa n TIM
Pe ne rapan SMM KPPN da n
T im Audit Mutu In ternal
b. T idak ada
b. KPPN T ela h m ene ta pka n a . Men etapk an da n a. 20 20 - Pe dom an M utu
da n m ela ksan aka n m e lak san ak an b. 0 KPPN yan g te rdiri
Pe doma n Mutu KPPN Pedom an Mutu a. 40 40 da ri peta prose s
b. 20
b. Belum c. 10 bisni s, k ebija kan
m e lak san ak an m u tu , s asa ran
Pedom an Mutu m u tu , re ncana
c. KPPN m ela ksan aka n a . Melak san ak an - Bukti dokume n SOP
se luruh SOP Intern al seluruh S OP Intern al SMM waji b
S MM Wajib (8 SOP) b. >75% SOP te lah dilaksan ak an
dila ksana ka n
c. =75% SOP - Bukti dokume n SOP
dila ksana ka n Int e rn al S MM
lai nn ya
d. KPPN m elaksan ak an SOP a . T erdapat SOP a. 10 10 - Bukti sosi ali sasi
In terna l SMM lai nn ya I nte rn al SMM ha sil perancan gan
se lai n SOP I nte rn al SMM Lai nnya da n pen yusunan
ya ng te lah diteta pka n b. T idak terdapat SOP b. 0 - dokum e n S MM te lah
da lam ke ten tua n te rka it I nte rn al SMM dilaksan ak an
pe ne rapan si ste m Lai nnya
m an aje me n m utu pa da
KPPN
e. KPPN telah m elakuka n a . S osialisa si tela h a. 10 10 - La poran
pe lak san aa n
sosi alisasi hasil dila ksana ka n
pe ra nca ngan - Ke te n tua n te rkai t
pe nyusun an dan b. Belum b. 0 pe nerapan sistem
ma na jem en m utu
dokum en dila ksana ka n pa da KPPN
S MM ke pa da seluruh
f. KpePgPaNwa i tela h a . Men ya mpaik an a. 10 10
m en yam pa ik an laporan b. T idak b. 0
pe lak sa na an pen erapa n m e nya mpai kan
S MM Ni lai A.4 1 00
Bo bot Ni lai A.4 = 30 % x N ila i A.4 30
T ot al N ila i A = Pe njuml aha n Bobot Ni lai A.1 s.d A.4 1 00
N ILAI A = Bobot Ni lai A x N ila i A.1 s.d A.4 5
= 5% x T ot al Nil ai A
206
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
B. M AN AJ EM E N S DM (Bobot Nil ai 5%)
1 Pere ncan aan Kebutuhan Pega wa i dan Pola Mutasi Ni lai Ma ks: 100
I nte rn al
a. Rencan a k ebutuha n a . Sesuai dengan a . 50 50 - Re nca na ke butuh an
pe ga wa i se suai den ga n pe gawai
be ba n k erja dan beban kerja dan
k ualifik asi pendidi ka n
k ua lifi ka si
b. Han ya sesuai b. 30 - SK/N ota Di na s
den ga n beban ke rja Mutasi I nte rn al
a ta u kuali fik asi
pen didik an saja
c . T idak sesua i c. 0
b. Pola muta si intern al a . T erdapat m utasi a . 50 50
se suai de ngan i nte rn al dan sesuai
k om peten si pe g aw ai den ga n kom pete nsi
(tahuna n) pe g aw a i
b. T erdapat m utasi b. 30
i nte rn al da n tidak 0
1 00
s e s ua i de ng an
k om pe te n si pe gawai
c . T idak te rda pat c .
m utasi in te rna l
Ni lai B.1
Bo bot Ni lai B.1 = 15% x N ila i B.1 15
2 Pen gem ba ngan Pe gawai Be rba si s Kom peten si Ni lai Ma ks: 100
a. T erdapa t upa ya a . Ada upaya a. 30 30 - Da fta r pega wa i yan g
pe ngem ba nga n 40 me ngikuti
k om peten si pen ge mbangan b. 0 30 dik lat/program
a. 40 be asi swa
pe g aw ai pe g aw ai b. 20
c. 10
(capacity bui lding/transf er a. 30
kn ow led ge ) b. T idak ada b. 0
b. Pe ngem ba nga n a . Berka la dan rutin
k om peten si pe g aw ai setiap bulan
(capacity building/transf er b. Berka la n am un
kn ow led ge ) dilak uka n tida k rutin setiap
se ca ra berka la c. T idak berka la
c. T erdapa t a . Hak yang sa ma ba gi
k ese mpata n/ha k ba gi pegawai yan g
pe ga wa i dala m me ngikuti m e me nuhi
di kla t/progra m beasiswa persya ra tan
m aupun pengem ba ngan b. T idak Ada
k om peten si lain nya
Ni lai B.2 1 00
Bo bot Ni lai B.2 = 15% x N ila i B.2 15
207
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3 Pen eta pan Kine rja In dividu Ni lai Ma ks: 100
a . Pe nguk ura n kin erja a . Dila kuka n periodik a . 40 40 - La poran Ca pai an
IKU
in dividu dilak uk an se cara
- Dokume n
pe riodi k (triwula na n) Pe mberi an reward
b. T idak periodik b. 0 - Dokume n rapat
pe mbaha sa n
b. Hasi l pen ila ian ki nerja a . Ya a. 30 30 ca pai an kin erja
in dividu dija di kan dasar - Surat pe nunjuka n
User SP AN
da lam pe mberi an reward
- Surat usula n
k epa da pe gawai b. T idak b. 0 pe rubah an user
a. 30
c. Pi mpin an un it me ma nta u a . Ya 30 - BA pe rubah an user
pe ncapaia n ki nerja
in dividu secara be rka la b. T idak b. 0
(raw data a ta u laporan
pe riodi k)
Ni lai B.3 1 00
20
Bo bot Ni lai B.3 = 20 % x N ila i B.3 Ni lai Ma ks: 100
a. 40 40
4 Use r S PAN
b. 0
a. Pe ga wa i pem egan g user a . Ya
S PAN sesuai de nga n surat b. T idak
pe nunjuka n
b. Pe rubah an user S PAN a . Ya a. 30 30
b. 0
te lah dila kuka n se suai b. T idak
de ngan prose dur
c. Secara peri odik, a . Dila kuka n tran sfe r a . 30 30
pe m ega ng user S PAN k nowladge
m ela kuka n transf er
knowledge k epada a ntar b. T idak dilakuka n b. 0
pe m ega ng user m a upun
pe ga wa i la inn ya
Ni lai B.4 1 00
Bo bot Ni lai B.4 = 10 % x N ila i B.4 10
5 Pen gelola Admi nistra si dan La ya na n S DM Ni lai Ma ks: 100
a . Pe ne rbi tan i zin cuti a . S esua i dan te rcatat a . 15 15 - Dokume n
10 ke pegawaia n sesua i
di lak uk an se suai b. S esua i n am un b. de nga n jen isn ya
5
k ete ntuan dan tercatat t erdapat c uti
da lam kartu pengawasan pegawai ya ng tidak
cu ti t e rc at at
c. T idak sesuai/tidak c.
t e rc at at
208
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Pe ga wa i te lah m em ili ki a. Seluruh pe gawai a . 15 15
10
Karpeg/Ka ris/Karsu/ tela h m e miliki 10
5
Kartu BPJS /T aspen . 10
0
Bagi pe gawai ya ng belum
m em ilk i, tela h dite rbitk an
sura t perm oh on an nya
b. T elah diterbitk an b.
surat perm ohon an
bagi ya ng belum
me miliki
c. T erdapat pe gawai c.
y an g be l um
m e miliki da n belum
dite rbitk an
permohonan nya
c. Pe ne rbi tan KGB se sua i a. Sesua i a.
de ngan pe rsyara ta n
b. T idak sesua i b.
d. UKP/Usul Pen gan gk ata n a . S esua i a. 10 10
PN S dilak uk an terh adap b. T idak sesua i b. 0
pe ga wa i yan g m e me nuhi
syarat pen gajua n
e . Usulan pem berian SLKS a . S esua i a. 5 5
b. 0 5
se suai keten tua n b. T idak sesua i
a. 5
f. Ijin pega wa i k e luar a . S esua i b. 0
n ege ri di lak uk an se suai b. T idak sesua i
k ete ntuan
g. Pe ngan gka ta n pe jabat a . S esua i a. 10 10
b. 0
pe ngga nti dilak uka n b. T idak sesua i
se suai keten tua n
h . Pe jabat yang waji b lapor a . 100% sesua i a. 15 15
b. 10
te lah m elapork an LHKPN b. >75% sesua i c. 5
a. 15 15
se suai keten tua n c. =75% sesua i b. 10
c. 5
i . LP2P tela h di sam pa ik an a . 100% sesua i
1 00
se suai keten tua n b. >75% sesua i
20
c. =75% sesua i
N ilai B.5
Bo bot Ni lai B.5 = 20 % x N ila i B.5
209
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6 P e n a ta us a h a a n La po ra n Ke pe ga w a i a n Ni lai Ma k s : 1 00
a. Data pegawa i pa da a . 1 00 % te r -up date a. 50 50 - Doku m e n
b. 30 30 pe n ya m pa i a n
apli k as i k e pe ga wa i an ter- b. > 75 % te r -up date c. 15
up da te c . =75 % te r -up date a. 30
b. 20
b. Pe n y us un a n lapor an a . L apora n le n gk a p
k e pe ga wa i a n dan b. S e bag ian le n gk ap
pe n a ta u sa h a a n se r ta ( >75 % )
pe n g a rs i pa n te la h c . T idak le n gk ap c. 10
di la k sa n a k a n a. 20
c. La po ra n k e pe g a w a i a n a . 1 00 % te pa t 100 % 20
ya ng di s us un t e pat
di sa m pa i k a n se ca ra te pa t b. > 75 % te pa t wa k tu b. 10
c. 5
waktu c . =75 % te pat w ak tu
1 00
N ilai B.6
Bo bo t Ni l ai B.6 = 2 0 % x N i l a i B.6 20
T o t al N i l a i B = P e nju m l aha n Bo bo t Ni l ai B.1 s .d B.6 1 00
N IL A I B = Bo b o t Ni l ai B x N i l a i B.1 s .d B.6 5
= 5% x T ot al Nil ai B
C . M AN AJ E M E N K E U AN GA N (Bo bot N ila i 5% )
1 Pe n yus un an Re nc ana A nggar an Ni lai Ma k s : 1 00
a. Pe nyus un an RK A-K L a . S e s ua i a. 30 30 - RK A-K L
b. 0 - DI PA,POK
se su ai dengan ren can a b. T idak se s ua i - Re nca na k e gi ata n
k e rja KPP N dan D aft ar
Pe rh itu ngan An gga ran
b. S a tk e r K PPN te la h a . S e s ua i a. 30 30
se su ai b. T idak se s ua i b. 0
m e n yus un POK
ya ng
de n g a n DIPA
di te r i m a
c. Re nc an a k e gia tan te la h a . Dis us un dan te r a . 40 40
20
di su sun da n te r -up date u pd ate 0
b. Dis usun
n am un b.
t i da k t e r upd ate
c . T i da k di s us un c.
Ni lai C.1 1 00
Bo b o t Ni l ai C.1 = 1 5 % x N i l a i C .1 15
2 P e n ge lola an Ga ji/ T un ja nga n Pe g aw ai Ni lai Ma k s : 1 00
a . Pe n e rbi ta n da fta r g a ji a . 1 00 % se s ua i a. 15 15 - Da fta r
se su a i de n ga n da ft a r b. > 75 % se s ua i b. 10 ga ji /l e m bu r/u a n g
pe ru ba h a n pe g a w a i c . =75 % se s ua i c. 5 makan da n
te rm as uk ke ben ara n
do k um e n
pe rh i tu n g a n tagiha n pe n du k u n g n y a
n e ga ra
b. Pe m bua ta n S KPP da n a . S e s ua i da n da ta a . 1 5 15 - Da fta r tu nj ang an
k i n e r ja da n
pe n g i ri m a n te la h pe gawai te lah do k um e n
pe n du k u n g n y a
di la k sa n a k a n se suai di n ona k t i fk an
- SS P PPh Pa sal 21
de n g a n k e te n t ua n se r ta
da ta pe ga wa i te la h b. S e s ua i n am un data b. 10
di n o n a k ti f k a n pe g aw ai be l um
di n ona k t i fk an - SKPP
c. D afta r l e m bu r c. T idak se s ua i c. 0 15
se su ai a . 100% se s ua i a. 15
de n g a n S P T P L da n da ft a r b. > 75 % se s ua i b. 10
h a di r k e rj a le m bur c. =75% se s ua i c. 5
210
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
d. Dafta r perhitun gan uan g a . 100% sesua i a. 15 15
b. >75% sesua i b. 10
c. =75% sesua i c. 5
e. Dafta r Tunja nga n a . 100% sesua i a. 15 15
b. >75% sesua i b. 10 10
c. =75% sesua i c. 0
f. Potonga n PPh Pa sa l 21 a . T elah disetor a. 10
T unjan gan Kin erja tela h b. Belum di setor b. 0
di se tor
g. LPP T un jan gan Ki nerja a . 100% te pat wak tu a. 15 15
b. 10
di sa mpaik an k e Kantor b. >75% te pat wak tu c. 5
Pusa t te pa t wak tu c. =75% te pat wak tu 1 00
Ni lai C.2 25
Bobot Ni lai C.2 = 25% x N ila i C .2
3 Pen yelesa ian T agi ha n Ni lai Ma ks: 100
a. Rencan a pen ari kan dana a . 100% RPD a . 15 15 - SPP, S PM dan
20 dokum e n
be rik ut pe mutak hi ran nya disam pai ka n 10 pe ndukung
5 15
te lah di sa mpaik an ke b. >75% disam pa ika n b. 20 20
20
KPPN c. =75% disam pai ka n c. 10
5
b. Pe nyedia bara ng/ja sa a . 100% ta gih an te pat a .
15
se ge ra m enyam pa ika n wak tu 10
5
ta gih an se telah dilak uka n b. >75% te pat wak tu b.
20
pe nyele sa ian pe ke rja an (5 c. =75% te pat wak tu c. 10
5
hari kerja setelah ti mbulnya
20
hak tagih) 10
5
c. Dokum en tagi ha n da ri a . 100% len gk ap a.
pe nyedia bara ng/ja sa b. >75% len gk ap b.
te lah dile ngka pi de ngan c. c.
bukti-bukti yang sa h =75% len gka p
d. Kese suaian doku m en a . 100% sesua i a.
S PP den gan SPM b. >75% sesua i b.
te rm asuk dokum en c. =75% sesua i c.
pe nduk un gnya se suai
de ngan jen is SPM
e. Ja ngka wa ktu proses a . 100% sesua i a.
pe nyele sa ian tagiha n b. >75% sesua i b.
(pen erbita n SPP/SPM) c. =75% sesua i c.
ti dak m ele bih i batas
waktu yan g terdapat
da allm k etentua n ta ta
ca ra pem ba yaran dala m
ra ngka pe lak san aa n APBN
f. Pe na tausa ha an dokum en a . Rapi dan am an a. 10 10
5
S PP, S PM, dan dokum en b. Kuran g ra pi dan b.
pe nduk un g dilak uka n am an
de ngan ra pi dan am an
Ni lai C.3 1 00
Bobot Ni lai C.3 = 25% x N ila i C .3 25
211
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4 Pem bukuan Be nda ha ra Ni lai Ma ks: 100
a . S aldo k as tun ai da ri UP di a . S esua i a. 20 20 - Pe mbuk uan
be ndah ara ti dak le bih da ri b. T idak sesua i b. 0 Be nda ha ra
Rp. 20 juta
- LPJ Ben dah ara
b. S aldo BKU sesuai de ngan a . S esua i a. 20 20 -
b. 0
sa ldo pa da Buk u b. T idak sesua i La poran Pa jak
Pe m ban tu
c. S aldo Kas di Ben da ha ra a . S esua i a. 20 20
b. 0
Pe ngeluaran pa da b. T idak sesua i
pe m buk ua n Ben da ha ra
sa m a dengan S aldo Kas di
Bendah ara Pe ngeluara n
pa da Ne ra ca Uak pa
d. LPJ Ben da ha ra a . 100% tepat wak tu a. 20 20
b. 15
di sa mpaik an ke KPPN b. >75% te pat wak tu c. 10
te pa t wak tu (paling lambat c. =75% tepat wak tu
tanggal 10)
e . Kete patan wak tu a . 100% tepat wak tu a. 20 20
b. 15
pe nyetora n pene rim aa n b. >75% te pat wak tu c. 10
pa jak c. =75% tepat wak tu
Ni lai C.4 1 00
Bobot Ni lai C.4 = 20 % x N ila i C .4 20
5 Pen ata usaha an La poran Ke ua ngan Ni lai Ma ks: 100
a . Rekonsilia si intern al a . Dila kuka n a. 20 20 - La poran Keuan gan
b. 0
S IMAK BMN dan S AIBA b. T idak dilakuka n tin gk at U AK PA ,
te lah di lak uk an un tuk sem este r I
b. Pe nyusun an lapora n a . 100% sesua i a. 30 30 Th 2016
b. 20
k eua ngan tin gk at UAKPA b. >75% sesua i c. 10 pe nyusuna n LK
di lak uk an se suai c . =75% sesua i me nunggu
k ete ntuan pe ratura n Juk ni s
c . Rekonsilia si UAKPA a . 100% tepat wak tu a. 25 25 da ri Kan tor Pusa t
de ngan KPPN da n b. >75% tepat wak tu b. 15
pe ngiri ma n data UAKPA c . =75% tepat wak tu c. 10
k e UAPPA-W dila kuka n
te pa t waktu
d. La poran ca pa ian output a . 100% te pat wak tu a. 25 25
b. 15
be lan ja telah disam pa ika n b. >75% te pat wak tu c. 10
se ca ra bulan an me lalui c . =75% te pat wak tu
aplik asi Mon ev Kin erja
Pe ngan gga ra n
Ni lai C.5 1 00
Bo bot Ni lai C.5 = 15% x N ila i C .5 15
1 00
T ota l N ila i C = Pe njuml aha n Bobot Ni lai C.1 s.d C .5
N ILAI C = Bobot Ni lai C x N ila i C .1 s.d C.5 5
= 5% x T ot al N il ai C
212
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
D. T AT A USAHA RUM AH TANGGA (Bobot Nil ai 5%)
1 T ata Usah a Ni lai Ma ks: 100
a. Pe na tausa ha an surat a . Dila kuka n den gan a . 20 20 - Ca tatan Pe rse dia an
m asuk/surat ke luar tela h a pli ka si persurata n
di admin istra si b. Man ua l b. 10
m en gguna ka n a pli kasi
b. Bara ng pe rse di aan a . T ercatat di a pli ka si a . 50 50
te rca ta t pada aplik asi dan ba ran g
pe rsedi aan serta bara ng persediaa n sesua i
b. T ercatat di a pli ka si b. 30
n am un bara ng
persediaa n tida k
s e s ua i
c. T idak dilakuka n c. 0
pen ca tata n
a. 30 30
c. Pe ngelolaa n arsip KPPN a . E-fi lling system b. 15
di lak uk an de ngan e-f illi ng b. Man ua l c. 0
system dan sesuai de ngan c. T idak ada
pe doma n k ea rsi pan 1 00
Ni lai D.1
Bobot Ni lai D.1 = 15% x N ila i D.1 15
2 Pen gadaa n Barang/Jasa a . 100% sesua i Ni lai Ma ks: 100 - Dokume n
a. Pe rik atan ole h BPK te lah b. >75% sesua i a. 30 30 pe nga da an
di lak sa nak an se suai c. =75% sesua i b. 20 ba ran g/jasa
de ngan ke ten tuan c. 10
pe ngadaan ba ra ng dan
ja sa
b. T ida k terdapa t tem ua n a . T idak ada te muan a. 40 40
h asi l pe me rik sa an da ri b. T erdapat tem uan b. 20
aparat pem eriksa (BPK,
Itjen , dll) a dm in istratif c. 10
c. T erdapat te m uan
d. 0
substa ntif
d. T em ua n
a dm in istratif dan
substa ntif
c. Bara ng/ja sa hasil a . 100% tercatat a. 20 20
pe ngadaan te rca tat da lam b. >75% tercatat b. 10
aplik asi c. =75% te rcatat c. 5
pe rsedi aan /a pli kasi
S IMAK BMN a . Rapi dan am an a. 10 10
b. Kuran g rapi da n b. 5
d. Dokum en pen ga da an dan
pe ne rim aa n baran g/jasa am an
di tatausah ak an de nga n
ra pi dan a ma n
Ni lai D.2 1 00
Bobot Ni lai D.2 = 15% x N ila i D.2 15
213
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3 Pen gelola an Aset Ni lai Ma ks: 100
a. Pe ngam an an da n a . 100% sesua i a. 30 30 - La poran inven taris
pe m elih aran BMN te la h b. >75% sesua i b. 20 ba ran g
di lak uk an se suai den gan c. =75% sesua i c. 10
Pe doma n Pen gam a nan - Da fta r In ve nta ris
BMN di lin gk ungan Ba ran g
Kem enteri an Ke ua nga n
- Da fta r Kendaran dan
b. Pe ngha pusan arsip a . Ada pa nitian a. 10 10 ruma h dina s
di lak uk an ole h Pan iti a
Pe ngha pusan Arsip pen gh apusa n a rsi p - Buku Standarisa si
be rdasa rk an SK Sa ran a dan
Pe ne tapan Pe musn ah an b. T idak ada b. 0 Pra sa ran a
Arsi p da ri Sek je n
Kem enk eu
c. La poran BMN se suai a . 100% sesua i a. 30 30
de ngan bukti m uta si b. >75% sesua i b. 20
ba ra ng (BAST , k uitansi, c. =75% sesua i c. 10
S K Pengha pusan , dll)
a. Sesuai a. 10 10
d. Kendaraan operasi on al b. T idak sesua i b. 5
se suai den ga n tingka t
k ebutuhan
operasi on alisasi KPPN
e. Kondisi rum ah di nas a . 100% layak a. 20 20
la yak h un i bagi b. >75% layak b. 10
pe jabat/pe ga wai c. =75% layak c. 5
Ni lai D.3 1 00
Bobot Ni lai D.3 = 15% x N ila i D.3 15
4 S arana Prasara na da n T ata Ruan g Ni lai Ma ks: 100
a. S ara na da n prasarana a . 100% me me nuhi a. 30 30
ya ng di miliki KPPN te lah b. >75% me me nuhi b. 20
m em en uh i stan darisa si c. =75% me me nuhi c. 10
sa ra na dan prasara na
b. In ve nta risasi kondisi a . Dila kuka n dan a . 15 15 - Da fta r In ve nta ris
sa ra na dan prasara na
te lah di lak uk an da n sesua i kondisi Ba ran g
se suai den ga n k on disi
ya ng ada b. Dila kuka n n am un b. 10
tida k sesua i kondisi
c. T idak dilakuka n c. 0
c. Kebutuhan sara na dan a . 100% sesua i a. 15 15
prasara na se sua i den gan b. >75% sesua i b. 10
k ondisi sa ran a dan c. =75% sesua i c. 5
prasara na ya ng dim ili ki
KPPN
d. Le ta k sarana dan a. Sesuai a. 20 20
prasara na te lah b. Kuran g sesuai b. 10
m em en uh i ta ta ruang c. T idak sesua i c. 5
k antor sesua i dengan
este tik a
214
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
e . K on di si da n t a ta ru a n g a. M em e nuh i a. 20 20
k antor te la h m e m e nu hi k e n ya m a na n b. 10
k e n y a m a n a n da la m b. Kuran g m em e n uh i
pe la y a n a n k e n ya m a na n
c . T idak m e m e nu hi c. 5
k e n ya m a na n
Ni lai D.4 1 00
Bo b o t Ni l ai D.4 = 1 5 % x N i l a i D .4 15
T o t a l N i l a i D = P e n ju m l aha n Bo b o t Ni l ai D.1 s .d D .4 60
NI L A I D = Bo b o t Ni l ai D x N i l a i D .1 s .d D.4 3
= 5% x T ot al N il ai D
E . P EN GE NDAL IAN IN T E RN AL (Bob ot Nil ai 3 % )
1 P e n e ra pa n S i st e m Pe n g e n da li a n In te r n a l (S PI) Ni lai Ma k s : 1 00
a . K e gi a ta n pe n ge n da li a n a . Dila k u k a n a. 20 20 - Pe m a nta ua n
u ntu k m e m in im ali sir b. T i da k di l a k u k a n b. 0 Pe nge ndali an Inte rn
ri sik o y an g te lah
te ri de n ti fi k as i - SK Pe nu nju k k an
pe tug a s
b. Kom un ik a si ata s a . Dila k u k a n a. 20 20 pe m a n ta ua n
b. 0 pe n ge n da li a n
i m pl e m e n ta s i S PI k e pa da b. T i da k di l a k u k a n intern al
pi h a k t e rk a i t - La por a n
Pe m a nta ua n
c . Pe n u n ju k k a n pe tu ga s a . A da pa n i t i a n pe n g h a puas.a n a2r0si p 2 0 Pe nge ndali an
Intern al
pe m a n t a u a n pe n ge n da li a n b. T i da k a da b. 0
- LHP A PF
in te r na l - T i n da k L a n jut LH P
d. Pe m antau an a . P e r iodik a. 20 20
pe n g e n da l i a n i n te r n a l b. T i da k pe r i odi k b. 10
se ca ra pe r i odi k (bu la n a n c . T i da k a da c. 0
da n tri w ul a n a n )
e . Pe n y a m pa i a n la por a n a . 1 00 % te pat wak tu a. 20 20
b. 10
pe m a n t a u a n pe n ge n da li a n b. > 75 % te pa t wa k tu c. 0
i n te r n a l te pa t w a k t u c . =75 % te pat w ak tu
Ni lai E.1 1 00
Bo b o t Ni l ai E .1 = 50 % x N i l a i E .1 50
2 L HP Apara t P e n gaw as Fu ng siona l (A PF) Ni lai Ma k s : 1 00
a. Pe nu ga san A PF a . Dila k u k a n a. 25 25
50
di k o m u n i k a s i k a n se c a ra b. T idak Dilak uka n 25
be rje n ja n g b. 0
b. LH P APF di ti n da k la n ju ti a . 100% a. 50
se m ua re k om e n da si n ya b. > 75% b. 40
c. =75% c. 20
c. Pe na tau sa ha an lapora n a . D i a dm i n i str a s i k a n a . 2 5
h a si l pe m e ri k sa a n a pa ra t de n ga n r a pi da n
pe n g a w a s fun gs i on a l am an
b. T idak b. 0
di a dm i n i str a si k a n
Ni lai E.2 1 00
Bo b o t Ni l ai E .2 = 50 % x N i l a i E .2 50
T o t a l N i l a i E = P e n ju m l aha n Bo b o t Ni l ai E .1 s .d E .2 1 00
NI L A I E = Bo b o t Ni l ai E x N i l a i E .1 s .d E .2 3
= 3 % x T ot al Nil ai E
215
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
F . K OM UN IK AS I DAN KOOR DINA SI P IM P INA N (Bo bot N i l a i 3 %)
1 Kom un i k asi da n Koordi nas i In te rna l Ni lai Ma ks : 100
a. M e la ku kan k oordina si a . Dila k u k a n a. 10 10
b. 0
i n te r na l se h i n gga S e k si b. T i dak di l ak u k a n - Di sku si , wa wa nc ara
de nga n Ke pala KP PN
Pe nc ai r an Da na da n S e k si da n para pe ga wai
Bank sa li n g be rsi ne r gi
da lam pr ose s pe nc ai r an
da na
b. M e m ba ntu me ngata si a . Dila ku ka n a. 10 10
b. 0
pe rm as ala ha n y an g ti m bul b. T i dak di l ak u k a n
at as prose s pe nc ai r an
da na de ng an te r le bi h
da hu lu m elakukan
k oor di n as i i n te r na l
c. M e la ku kan m onitori ng a . Dila k u k a n a. 10 10
b. 0
pe na tau sa ha an b. T i dak di l ak u k a n
pe ng e lu ar an ne ga ra
m e la lui a pli k as i OMS PA N
da n apli k as i pe n du k u ng
la inn ya
d. M e la k u k an m onitori ng a . Dila k u k a n a. 10 10
b. 0
pe ng e lolaa n re k e n i ng dan b. T i dak di l ak u k a n
pe na tau sa ha an
pe ne ri m aa n ne ga ra
m e la lui a pli k as i OMS PA N
da n apli k as i pe n du k u ng
la inn ya
e . M e m an tau pros e s a . Dila k u k a n a. 10 10
b. 0
ve rifika si tr ans ak si b. T i dak di l ak u k a n
k e ua ng an da n ak u nt ans i ,
re kons ilia si dan
pe ny us un an LKP P
f. M e m ba has t i ndak l anj ut a . Di la k u k a n a. 10 10
ta ng gapan LHP de ng an b. T i dak di l ak u k a n b. 0
Ke pa la Su bbagi an U m u m
da n par a Ke pala Se k s i dan
m e m an tau
pe ny e le sa i an ny a
g. M e re nc an aka n dan a . Dila ku ka n a. 10 10
b. 0
m e m an tau pe lak sa naa n b. T i dak di l ak u k a n
pe ng adaan , pe n yi m pa na n,
pe na tau sa ha an,
pe ny alu ra n dan
pe m e li h ar aan
pe rle ng ka pan ka ntor,
ge du ng , k e n da raa n dan
ru m ah di n as
h. M e la ku kan pe m bi naa n a . Di la k u k a n a. 15 15
b. 0
da n bi m bi n gan pe g aw ai b. T i dak di l ak u k a n
da lam ra ngk a
m e n ing k a tk a n m otiva si
da n pre sta si k e r ja
216
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
i. Mem an tau pe lak sa naa n a . Dila kuka n a. 10 10
b. 0
pe na tausa ha an b. T idak dilakuka n
pe rsura tan , DIPA, SPM
da n SP2D
j. Mem an tau k ece pa tan da n a . Dila kuka n a. 5 5
k ete patan wa ktu b. T idak dilakuka n b. 0
pe nyam pa ian la poran -
la poran ke alam at yan g
di tuju
Ni lai F.1 1 00
Bo bot Ni lai F.1 = 50 % x N ila i F .1 50
2 Kom un ik asi da n Koordi nasi Ekstern al Ni lai Ma ks: 100
a . Men jali n k om un ik asi a . Dila kuka n a. 8 8 - Di skusi , wa wa ncara
ya ng ba ik dan b. T idak dilakuka n b. 0 de nga n Kepala KPPN
be rk ela njutan dengan da n para pe ga wai
unit ke rja pe negak
h uk u m
b. Mem punya i forum a . Ada a. 10 10
k oordin asi se ca ra rutin b. T idak ada b. 0
de ngan sa tke r
c. Men gen al dan m em ili ki a . Ada a. 8 8 - Dokume nta si dan
b. 0 lapora n kegiatan
n om er kon ta k b. T idak ada
Bupa ti/Wa lik ota , Kepa la
DPPKAD, Pim pin an
Bank /Pos Mi tra ke rja ,
KPA yan g m e nja di mitra
k erja
d. Mem punya i daftar ala ma t a . Ada a. 8 8
b. 0 0
sa tk er beserta n om or b. T idak ada
a. 6
te lepon da n a lam at em ai l b. 0
e . Mela kukan sosi ali sasi a . Dila kuka n
te rk ait prose dur b. T idak dilakuka n
pe ncairan da na dan
pe nyam pa ian RPD
m ini ma l satu ka li dalam
sa tu tah un , k epada pa ra
re ka na n sete mpat me lalui
forum a sosia si pen gusah a
ja sa pen ga da an
ba ra ng/jasa
f. Mela ksana ka n k egiatan a . Dila kuka n a. 10 10
be rsam a dala m ran gk a b. T idak dilakuka n b. 0
m en jali n k ea kra ba n
m ela lui even t form al
m aupun in forma l
g. Akti f m engha diri a . Dila kuka n a. 6 6
b. 0
unda ngan -un da nga n dari b. T idak dilakuka n
Pe m da, ata u atk er dalam
ra ngka ha ri n asion al ata u
HUT Sa tke r a tau Pem da
217
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
h . M e n yu s u n pr ofi l KP PN a . A da a. 10 10
b. 0
da la m s a tu bu k u a ta u b. T i da k a da
le a fle t y a n g da pa t di ba w a
da n di ba gi k a n s a a t
be rte m u de n g a n pa ra
pe m i m pi n da e ra h a ta u
sa tk e r
i . M e m ilik i k ar tu nam a a . A da a. 6 6
b. 0
ya n g da pa t de n g a n m u da h b. T i da k a da
di gu n a k a n u n tu k
be rk e n a la n de n ga n pi h a k -
pi h a k y a n g di la y a n i a ta u
ya n g be rk e pe n ti n g a n
de n g a n KP PN
j. M e n jali n h ubun gan a . D ila k u k a n a. 6 6
b. 0
de n g a n m e di a s e te m pa t b. T i da k di l a k u k a n
ya ng m e m un gk i nk an
u ntu k m e lak uk a n
pu bl i k a s i da t a re a li s a s i
an gg ara n se t iap tri wu lan
k . M e n ye le ngga rak an ac ara a . D ila k u k a n a. 6 0
b. 0
ta lk s ho w a tau dialo g b. T i da k di l a k u k a n
m e la lu i ra di o a t a u T V
se te m pat s e t iap tri wu lan
atau se m e ste r te ntan g
be rba ga i to pi k s e pu ta r
pe la k s a n a a n tu g a s KP PN ,
M PN G2 da n t opi k
k e ua ngan ne gara lain nya
l. M e m as tik an se m u a a . D ila k u k a n a. 6 6
b. 0
s a ra n a pu bli k a s i be rja la n b. T i da k di l a k u k a n
de n g a n ba i k s e pe rt i :
w eb s ite , sm s cen ter ,
m aja lah dinding , bule tin ,
s pa n du k , b an ner a t a u
ba li h o
m . M e n ye diak an la yan an a . A da a. 10 10
b i llin g c orn er di r u a n g b. M a s i h da la m b. 5
la yan an front off ice
pe n ge m bangan
c. 0
c . T i da k a da
Ni lai F.2 88
44
Bo bo t N i l a i F .2 = 50 % x N i l a i F .2 94
2,82
T o t a l N i l a i F = P e n ju m l a h a n Bo b o t N i l a i F .1 s .d F .2
N IL A I F = Bo b o t N i l a i F x N i l a i F .1 s .d F .2
= 3% x T ot al Nilai F
G . K E P UA SA N P E G AW A I (B o bo t N il ai 4 % )
1 I n de k s Ke pu a sa n Pe g a w a i a. 81% – 100% 1 00 Ha sil Su rve y
b. 66% – 80% 80
c. < 66% 60 1 00
T o t a l N i l a i G = N i l a i G.1 1 00
Ni lai G = Bobo t N ila i G x Tot al Ni lai G 4
= 4% x T ot al Nilai G
N IL A I K IN ER J A DA N TA TA KE L OL A 2 7 ,8 2
= J U M L AH N IL A I A s.d N IL A I G
(Nil ai M a ksi m u m = 3 0)
218
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FOR M P ENILA IAN INOVASI DAN P RESTASI FORM XI
Nilai
KP P N YOGYAK ARTA
SEMESTER II TAHUN 2016
No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan
Pen ilaian satuan
A. INOVASI
1 e- Billing (1.1) Bermanfaat sec ara Kemanfaatan a. Bermanfaat 15 15
langsung dal am Inovasi lan gsung 10 10
(1.1 - 1.4) penin gkatan 15
pelayanan kepada b. Tidak secara 5
lan gsung 10
stakeholder bermanfaat
5
(1.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 15
internal KPPN 10
(1.3) Sudah direplikasikan Replikasi 5
atau setidak-tidaknya Inovasi a. bermanfaat dan
memberikan jaminan mudah
dapat direplikasi oleh di terapkan
KPPN / satuan kerja
lainn ya b. Bermanfaat tapi
sulit diterapkan
a. Sudah/dapat
di replikasi
b. Belum ada yang
me replikasi
c. Tidak dapat
di replikasi
(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
pen gemban gan 5
berke lanjutan inovasi lebih lanjut
50
terhadap b. Tidak dapat 15 15
di lakukan 10
penge mbangan- pen gemban gan 5
lebih lanjut 10 10
pengembangan dan 5
a. Bermanfaat
inovasi lainnya lan gsung
Ni lai A.1 b. Tidak secara
lan gsung
2 Pemeriksaan (2.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan bermanfaat
LPJ Bendahara langsung dal am Inovasi
c. Bermanfaat bagi
Via e-mail penin gkatan kepada internal KPPN
(2.1 - 2.4) pelayanan
a. bermanfaat dan
stakeholder mudah
di terapkan
(2.2) Impl ementasi Inovasi Implementasi
b. Bermanfaat tapi
sulit diterapkan
219
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(2.3) Sudah direplikasikan Replikasi a. Sudah/dapat 15 10
atau setidak-tidaknya Inovasi di replikasi 10
memberikan jaminan 5
dapat direplikasi oleh b. Belum ada yang
KPPN / satuan kerja mereplikasi
lainnya
c. Tidak dapat
di replikasi
(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
pengembangan
berkelanjutan inovasi lebih lanjut 5
terhadap b. Tidak dapat 45
pengembangan- di lakukan 15 15
pengembangan 10
pengembangan dan lebih lanjut
5
inovasi lainnya a. Bermanfaat 10 10
langsung
Nilai A.2 5
b. Tidak secara 15 15
3 Raport Saker (3.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan langsung 10
langsung dal am Inovasi bermanfaat 5
peningkatan
pelayanan kepada c. Bermanfaat bagi
internal KPPN
stakeholder
a. bermanfaat dan
(3.2) Implementasi Inovasi Implementasi mudah
di terapkan
(3.3) Sudah direplikasikan Replikasi
atau setidak-tidaknya Inovasi b. Bermanfaat tapi
memberikan jaminan sulit diterapkan
dapat direplikasi oleh a. Sudah/dapat
KPPN / satuan kerja di replikasi
lainnya b. Belum ada yang
mereplikasi
c. Tidak dapat
di replikasi
(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan inovasi pengembangan 5
lebih lanjut
terhadap 50
b. Tidak dapat 145
pengembangan- di lakukan
pengembangan dan
pengembangan
inovasi lainnya lebih lanjut
Nilai A.3 dst
NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.3 dst
220
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
B. P RESTASI (1.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50 40
internasion al/ b. Nasional 40
1 Pemenang I Prestasi
KPPN Tipe A1 nasional/daerah Prestasi
Provinsi pada bidang pelayanan
Penetapan
Penil aian publi k
Kinerja
Pelayanan
Publi k KPPN
(1.1 - 1.3) c. Regional/Daerah 30
a. Internasi onal 50
(1.2) Prestasi tingkat b. Nasional 40
internasion al/ c. Regional/Daerah 30
nasional/daerah
bidang pelayanan
publi k (misal: olah
raga, seni budaya, dll)
2 Peringkat I (1.3) Prestasi nasional a. Peringkat = 3 50 50
b. Peringkat 4 - 10 40
Penil aian yang
Pelaksanaan
diselenggarakan oleh
Tugas Kantor
Kepatuhan Wilayah/Kantor Pusat
Internal KPPN Ditje n
Lingkup Perbe ndaharaan c. Mampu 30
me mpertahankan
prestasi minimal
2 periode
berturut-turut
Nilai B.1 90
50 40
3 Pemenang II (2.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasi onal 40
mewakili internasion al/ b. Nasional
Kantor nasional/daerah
Pelayanan bidang pelayanan
Publik lingkup publi k
Ditjen
Perben daharaa
n pada
Penil aian
KPPc
Tk.Ke menkeu
(2.1 - 2.3) c. Regional/Daerah 30
(2.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasion al/ b. Nasional 40
c. Regional/Daerah 30
nasional/daerah
bidang pelayanan
publik (mi sal: olah
raga, seni budaya, dll)
221
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM VI
CEK LIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
NO OBYEK SESUAI/TIDAK Ke t e rang an*
SESUAI : v
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah v
memenuhi ketentuan v
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan v
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant,
Tabung APAR) v
3. Gedung dile ngk api sarana dan
prasarana keamanan fisik yang
memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga
security yang memadai )
4. Gedung dilengkapi penangkal petir
(ground) dan tangga darurat (bagi gedung
ti nggi)
5. Gedung memiliki akses penyediaan air v
bersih yang cukup (PAM)
6. Gedung memili ki drainase yang standar v
(Saluran air hujan, pembuangan ai r kotor,
7. Fasi li tas Gedung yang memberi v
kemudahan, keamanan dan kenyamanan
bagi customer (mushola, lahan parkir,
toilet customer, smoking area)
8. Gedung harus memiliki ruang terbuka v
hijau
9. Gedung memi li ki ventilasi/bukaan yang v
standar (6-10% bukaan) untuk
menjamin adanya penerangan alam dan
tata udara alam bila li strik padam.
10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk v
akses publik v
11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listrik yang cukup
disesuai kan dengan kapasi tas perangkat
kantor (mi nimal 11 KVA)
222
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM XII
MAPPING KINERJA
KANT OR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKART A
SEMEST ER II T AHUN 2016
UNSUR PENILAIAN PERHIT UNGAN NILAI
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jmlah Nilai 29,8
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik A.1 s.d A.2
24,8
2. Indeks Kepuasan Layanan 5
B. Kinerja Pelaksanaan T ugas Kuasa BUN
Nilai B = Jumlah Nilai
B.1 s.d B.3
1. Pembinaan Satker 10 38
2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 18
3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10
C. Kinerja dan T ata Kelola
Nilai C = Jumlah Nilai
1. Kinerja Organisasi C.1 s.d C.7
5
2. Manajemen SDM 5
3. Manajemen Keuangan 5 27,82
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 3
5. Pengendalian Internal 3
6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 2,82
7. Kepuasan Pegawai 4
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C 95,62
NILAI INOVASI 145
NILAI PRESTASI 330
223
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
224 T ABEL HASIL PERHIT UNGAN SURVEY
KPPN YOGYAKART A
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN
SEMEST ER II T AHUN 2016
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan
N o.
P ertanyaa Tidak Kurang Cukup Penting Sangat N ilai Tidak Kurang Cukup Puas Sangat N ilai Skor
Penting Penting Penting Penting (I) Puas Puas Puas Puas (P) (I x P)
n
1 2345 1234 5
1
2 0 0 0 6 21 4,8 0 3 12 12 4,3 20,7
3 0 4 3,6 17,2
4 0 0 7 20 4,7 0 3 8 12 8 4,3 20,0
5 0 6 4,1 19,6
6 0 0 8 19 4,7 0 1 18 13 4,4 21,7
7 0 8 4,2 18,4
8 0 0 6 21 4,8 0 1 1 19 3 3,8 16,8
9 0 15 4,5 21,6
10 0 0 3 24 4,9 0 1 13 8 4,1 18,6
11 0 10 4,3 19,6
12 0 0 3 10 14 4,4 0 3 16 7 4,1 18,7
13 0 7 4,0 16,9
Juml ah 0 0 1 13 13 4,4 0 2 5 17 17 4,6 21,6
Rat a-rat a 54,3 251,5
0 6 21 4,8 0 1 11 4,2
0 1 11 15 4,5 0 5 14
0 11 16 4,6 0 1 1 15
0 12 15 4,6 0 4 16
0 4 12 11 4,3 0 1 6 13
0 8 19 4,7 0 19
60,1
4,6
IKP dihitung dengan rumus :
IKP = T/5Y x 100%
IKP = 462,00/(5X80,50)X100%
IKP = 83,62%
Pantai Glagah, Yogyakarta
checklist kppn WONOSARI
225
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
FORM VI
CEK LIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
NO OBYEK SESUAI/TIDAK Ke t e rang an*
SESUAI : v
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah v
memenuhi ketentuan v
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan v
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant,
Tabung APAR) v
3. Gedung dile ngk api sarana dan
prasarana keamanan fisik yang
memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga
security yang memadai )
4. Gedung dilengkapi penangkal petir
(ground) dan tangga darurat (bagi gedung
ti nggi )
5. Gedung memiliki akses penyediaan air v
bersih yang cukup (PAM)
6. Gedung memi li ki drai nase yang standar v
(Saluran air hujan, pembuangan ai r kotor,
7. Fasili tas Gedung yang memberi v
kemudahan, keamanan dan kenyamanan
bagi customer (mushola, lahan parkir,
toilet customer, smoking area)
8. Gedung harus memiliki ruang terbuka v
hijau
9. Gedung memi liki venti lasi/bukaan yang
standar (6-10% bukaan) untuk v
menjamin adanya penerangan alam dan
tata udara alam bila li strik padam.
10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk v
akses publik v
11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listri k yang cukup
disesuai kan dengan kapasi tas perangkat
kantor (mi nimal 11 KVA)
226
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tata Ruang Kantor v
v
1. Standar tata ruang dan tata letak yang v
sejalan dengan alur proses bisnis KPPN v
v
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office v
dipasang sesuai dengan pedoman v
standardi sasi sarana dan prasarana
v
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai
dengan pedoaman standardisasi sarana v
dan prasarana
4. Papan nama kantor yang melekat pada
bangunan dipasang sesuai dengan
pedoman standardi sasi sarana dan
prasarana
5. Signage/neon box dipasang sesuai
dengan pedoman standardisasi sarana dan
prasarana
6. Adanya informasi pelayanandalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada
satker yang dipasang dengan rapi dan
lebih informati f
7. Ruang kerja yang nyaman bagi pegawai
(memberi keleluasaan gerak, suhu yang
nyaman, penerangan yang memadai)
8. Ruang server yang standar (dilengkapi
tabung APAR, alat pengatur suhu, alat
pengatur kelembapan, temparatur
ruangan = 20derajat celsius, Tingkat
kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak
ada rembesan atau tetesan air)
9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman
bagi customer (tempat duduk memadai
dan nyaman, suhu ruangan yang nyaman,
fasilitas CCTV)
*) : kol om ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
s t and ard is as i.
227
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
228 FORM VIII
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN WONOSARI
*yang diinput hanya kolom ungu
No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data /Tools
Perhitungan Nilai
A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Frekuensi GUP tepat waktu x 100%
1 GUP Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 1224 100% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
1224 100% b. 81% - 90% b. 15
2 PTUP *) Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 98.93% c. ≤ 80% c. 10 20 Monitoring PTUP
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 29 a. ≥ 91% a. 20
29 100% b. 81% - 90% b. 15
3 Akurasi RPD Harian Satker 100% -(rata-rata deviasi RPD Satker) 100% c. ≤ 80% c. 10 15 Tingkat Deviasi RPD dari
98.93% 100% a. ≥ 85% a. 15 aplikasi OMSPAN pada
b. 71% - 84% b. 10 Modul Renkas
59 c. ≤ 70% c. 5
4 Ketertiban Rekening Satker ∑ Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 59 15 Monitoring Rekening
a. ≥ 95% a. 15 Satker
∑ Rekening Satker 61 b. 91% - 94% b. 10
61 c. ≤ 90% c. 5
5 Ketertiban Waktu ∑Be ndahara yang me nyampaikan LPJ te pat waktu x 100% a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ
Penyampaian LPJ ∑Be ndahara Satke r yang wajib me nyampaikan LPJ 53 b. 91% - 95% b. 10 Bendahara
Bendahara Satker 53 c. ≤ 90% c. 5
∑Satke r yang re kon te pat waktu x 100% 15 Aplikasi OMSPAN pada
6 Ketepatan Waktu ∑Satke r yang wajib re kon a. ≥ 97% a. 15 Modul Rekonsiliasi -
Rekonsiliasi laporan b. 91% - 96% b. 10 Monitoring Rekonsiliasi
Keuangan c. ≤ 90% c. 5 dan BAR
Nilai A 100
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 10
No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data /Tools
Perhitungan Nilai
B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA
1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang dite rbitkan ole h KPPN x 100% 3703 100% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
3703 b. 91% - 98% b. 25
menjadi SP2D ∑SP2D yang dite rbitkan dan Jumlah Pe nolakan SPM se cara Substantif c. ≤ 90% c. 20 secara substantif
terdapat pada menu
Rekap Penolakan PMRT
pada aplikasi OMSPAN
2 Akurasi Penyaluran Dana ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 53777 99.83% a. ≥ 98% a. 20 20 Aplikasi OMSPAN pada
SP2D ∑Penerima SP2D 90 b. 91% - 97% b. 15 Modul Bank Menu
0% c. ≤ 90% c. 10 Monitoring SP2D – Bank
0% dan Monitoring SP2D –
53777 0% Retur
0
3 Tingkat Penyelesaian Retur ∑Re tur diprose s le bih dari 1 bulan x 100% 90 a. < 3% a. 20 20 Aplikasi OMSPAN pada
SP2D ∑Re ke ning Re tur SP2D b. 3% - 5% b. 15
c. > 5% c. 10 Modul Bank –
a. < 3% a. 15 Monitoring Retur SP2D
b. 3% - 5% b. 10
4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 0 c. > 5% c. 5 15 Aplikasi OMSPAN pada
5 SP2D Backdate ∑Re kap SP2D 3703 a. < 3% a. 15 Modul Bank – SP2D Void
b. 3% - 5% b. 10
∑SP2D Backdate x 100% 0 c. > 5% c. 5 15 Aplikasi OMSPAN pada
∑Re kap SP2D 3703 Modul Bank – SP2D
100 Backdate
20
Nilai B
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN 99.25 a. ≥ 93 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
1 Nilai Kualitas LK b. 85 - 92
c. ≤ 85 b. 85 UAKBUN-D
UAKBUN-D c. 70
229 Nilai C 100
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C 10
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN 40
FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN FORM IX
KPPN WONOSARI
No. Komponen Penil aian Indi kator Jumlah dan Satuan Kondi si Lapangan Ni l ai
A. Peningkatan Kuali tas Pel ayanan Publi k (Bobot 25%)
1 Visi, Misi, Peta (1.1) Adanya visi dan misi Visi dan Misi a. Visi dan misi 25
yang berorientasi
Strategi, IKU, Motto pada tugas dan fungsi berorientasi pada 0
Pelayanan, dan Nilai- organisasi serta
Nilai Kementerian pelayanan publik tugas dan fungsi 25
Keuangan 15
(1.1 – 1.4) organisasi serta 0
pelayanan publik 25
25
b. Visi dan misi tidak
berorientasi pada
Nilai Maksimum: 100 tugas dan fungsi
organisasi serta
pelayanan publik
(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan
memotivasi
Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto pelaksana
Pelayanan, dan Nilai- Pelayanan, dan Ada, tidak dipahami
pelaksana
Nilai Kementerian Nilai-Nilai b.
Keuangan yang Kementerian Tidak ada
mampu memotivasi Keuangan c
pegawai untuk
memberikan
pelayanan terbaik
(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25
Strategi, Motto b. Tidak diumumkan 0
Pelayanan, dan Nilai-
Nilai Kementerian
Keuangan 25
diumumkan secara
luas kepada pengguna
layanan
(1.4) Internalisasi Dokumen a. Diumumkan melalui 25
Visi,Misi, Motto, Peta internalisasi 0
Strategi, Motto berbagai media
Pelayanan, dan Nilai-
Nilai Kementerian (banner, pamflet,
Keuangan kepada
seluruh pegawai w ebsite, atau
ditempel ditempat 25
strategis) 100
2
b. Tidak
diinternalisasi
Nil ai A.1
Bobot Nil ai A.1 = 2% x Ni l ai A.1
230
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2 Standar dan (2.1) Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan 80
60
Maklumat Penetapan, dan untuk semua jenis
Pelayanan (2.1 –
2.2) Penerapan Standar pelayanan mengacu
Nilai maksimum : Pelayanan yang UU 25/2009
mengacu Undang-
Undang Nomor 25 b. Standar pelayanan 80
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik tidak semua jenis 20
atau tidak 100
2
sepenuhnya 40
mengacu UU 30
25/2009 30
100
c. Standar pelayanan 40
2
d. sama sekali tidak 0
Maklumat pelayanan a. 20
mengacu UU 0
b.
Ni l ai A.2 Tidak ada standar 0
40
pelayanan 0
(2.2) Penyusunan Disusun dan 30
Maklumat pelayanan 20
dan dipublikasikan dipublikasikan
0
Tdak ada maklumat
30
pelayanan 20
0
Bobot Ni l ai A.2 = 2% x Ni l ai A.2
3 Budaya Pelayanan (3.1) Sosialisasi/pelatihan Sosialisasi a. Sosialisasi telah
berupa kode etik, dilakukan belum
Prima (3.1 – 3.3) estetika, capacity
building dalam upaya b. Sosialisasi
Nilai Maksimum: penerapan budaya dilakukan
100 pelayanan prima
(3.2) 3S, berpakaian rapi Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian
(3.3) sesuai ketentuan b.
sesuai ketentuan
3S namun pakaian
tidak sesuai
ketentuan
c. Tidak melakukan 3S
dan pakaian tidak
sesuai ketentuan
Sistem reward and Sistem reward and a. Ada, dan sudah
punishment bagi punishment b.
pelaksana layanan c diimplementasikan
(misal: best employee)
serta pemberian Ada, namun belum
kompensasi kepada
penerima layanan bila diimplementasikan
layanan tidak sesuai
standar Belum ada
Ni l ai A.3 0
Bobot Ni l ai A.3 = 2% x Ni l ai A.3
231
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 10 10
penerapan pedoman b. Ada, dan tidak 5 10
(4.1 – 4.7) kode etik pegawai Pelaksanaan 20
Internalisasi diterapkan 0
Nilai Maksimum: (4.2) Internalisasi kode c. Tidak ada 10 20
100 etik pegawai melalui a. Ada 0
berbagai sarana b. Tidak ada 20
20
(4.3) Tingkat kedisiplinan Kedisiplinan a. Disiplin 10 10
pegawai dalam b. Kurang disiplin 0 10
memberikan c. Tidak disiplin 100
pelayanan kepada 20 5
(4.4) pengguna layanan Keterampilan a. Terampil 10 30
b. Kurang terampil 0
Tingkat keterampilan c. Tidak terampil 30
pegawai dalam 20
(4.5) memberikan Sikap dan perilaku a. Baik 10 40
pelayanan kepada b. Cukup 0 100
penguna layanan c. Kurang
10 3
Sikap dan perilaku 5
pegawai dalam 0
memberikan
pelayanan kepada
pengguna layanan
(4.6) Tingkat kepekaan/ Responsivitas a. Responsif
respon pegawai dalam b. Kurang responsif
memberikan c. Tidak responsif
pelayanan kepada
pengguna layanan
(4.7) Pembagian kerja Pembagian Kerja a. Ada 10
pegawai yang standby b. Tidak ada 0
saat jam istirahat
Ni l ai A.4
Bobot Ni l ai A.4 = 5% x Ni l ai A.4
5 Sarana dan Sarana dan Sarana dan a. Dipergunakan 30
prasarana yang prasarana secara optimal 20
Prasarana optimal dalam
Pelayanan (5.1 – mendukung tugas Kenyamanan b. Dipergunakan, tidak
5.3) pelayanan kebersihan secara maksimal
Nilai Maksimum: Kenyamanan dan c. Tidak dipergunakan 0
100 kebersihan
(perhatikan: a. Nyaman dan bersih 30
kebersihan,
kesederhanaan, b. Kurang nyaman/bersih 20
kelayakan, dan
kemanfaatan) c. Tidak nyaman/bersih 0
Sarana dan Sarana dan a. Dengan electronic 40
prasarana Prasarana
pengelolaan arsip Pengelolaan arsip filling system 20
b. Manual 0
Ni l ai A.5 c. Tidak ada
Bobot Ni l ai A.5 = 3% x Ni l ai A.5
232
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta