LHPS_SMT1-2021_BANTEN_FINAL (1)_opt

Secara umum pelaksanaan penerbitan LPJ Bendahara pada satker wilayah
kerja KPPN lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten pada
periode semester II-2-20 telah dilaksanakan sesuai PER-3/PB/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban
Bendahara pada Satker Pengelola APBN. Meskipun demikian masih
terdapat LPJ Bendahara yang belum sesuai ketentuan namun sifatnya
administratif dan telah ditindaklanjuti oleh KPPN.

e. Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
Critical point:
Akurasi data pagu DIPA satker pada KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara
dari satker dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa SSPB dan Nota
Konfirmasi Penerimaan Negara, data BAS pada SPAN sesuai dengan Nota
Konfirmasi Penerimaan Negara dan data DIPA dan Berita Acara Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA dan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian. Sisa
Pagu DIPA telah sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi
Anggaran Belanja Negara.

Berdasarkan uji petik dokumen penyesuaian pagu DIPA pada KPPN,
penerbitan surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
pada periode semester II-2020 telah sesuai dengan PER-21/PB/2014 tentang
Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian
Belanja pada Pelaksanaan SPAN. Surat pernyataan koreksi dari satker
dilengkapi dengan dokumen pendukung, BA dan surat pemberitahuan

LHPS 40 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

penyesuaian sisa pagu sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi dari
satker.

f. Penerbitan SKTB dan SKP4
Critical point:
Akurasi penerbitan SKTB dan SKP4.
Pengujian on the spot:
Memastikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dari Bank/Pos
Persepsi dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan; SKTB sesuai
dengan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dan dokumen
pendukung; SKP4 sesuai dengan SKTB dan Surat Permintaan Pengembalian
Penerimaan Negara; dan penambahan informasi lokasi dan informasi rekening
dilakukan sesuai dengan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
dan dokumen pendukung melalui pencetakan Laporan Informasi Supplier.

Berdasarkan hasil uji petik dokumen SKTB dan SKP4 pada periode
semester II-2020, hanya KPPN Tangerang yang menerbitkan SKTB dan
SKP4. Penerbitan SKTB dan SKP4 telah dilaksanakan sesuai dengan PMK-
96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi
Pengembalian Penerimaan Negara.

C. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
1. Ruang Diskusi Persfektif Baru Perbendaharaan
a. Inisiasi dan Fasilitasi Kegiatan Diskusi/Sharing Knowledge/FGD tentang
Keterkaitan Keuangan Negara (Perbendaharaan dengan Kondisi Sosial dan
Perekonomian Daerah.
Critical point:
Menggali perspektif baru terkait peran perbendaharaan dalam mendorong
peningkatan ekonomi daerah dan mengenalkan peran perbendaharaan dalam
menunjang perkembangan ekonomi daerah.
Pengujian on desk:
Memonitor publikasi kegiatan di dalam akun media sosial/website resmi KPPN.

LHPS 41 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah menyusun laporan hasil kegiatan diskusi/FGD/sharing
knowledge yang dilakukan bersama dengan praktisi perbendaharaan, pemda,
akademisi/fresh graduate, private sector, atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi periode semester II-2020
kegiatan sharing knowledge dengan pihak eksternal baru dilaksanakan
dengan mitra kerja KPPN terbatas pada pembahasan tentang pelaksanaan
tugas KPPN.

2. Penyaluran dana Treansfer ke Daerah
a. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Critical point:
Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Desa (SKPRTD)
dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SKPRDD); penunjukan
pejabat perbendaharaan dan operator untuk penyaluran dan/atau pelaporan DAK
Fisik dan Dana Desa; jumlah dana yang disalurkan; verifikasi dokumen
persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; pendampingan penyusunan
pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa; dan monev ketepatan dan kemanfaatan
dana desa.
Pengujian on desk:
Memonitor realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD dan memonitor
persentase penyaluran DAK Fisik per bidang telah sesuai dengan ketentuan
disetiap tahapan.

LHPS 42 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on the spot:
Memonitor kesesuaian SKPRTD dan SKPRDD dengan DIPA Petikan; memonitor
penyelesaian SKPRTD dan SKPRDD; keputusan KPA tentang penunjukan
pejabat perbendaharaan dan operator penyaluran dan/atau pelaporan DAK Fisik
dan Dana Desa; verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa telah sesuai; perkembangan relaisasi penyaluran dan penyerapan DAK
Fisik dan Dana Desa melalui laporan yang ditatakelola oleh KPPN; dan
rekonsiliasi penyaluran transfer DAK Fisik & DD dan UAKBUN-Daerah telah
dilakukan serta diterbitkan BAR.

Berdasarkan hasil pemantauan pada OMSPAN pada periode semester II-
2020, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN serang, KPPN
Tangerang dan KPPN Rangkasbitung telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.

3. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
a. Pembinaan atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Satker K/L
dan Pemda
Critical point:
Ketaatan pembayaran pajak oleh instansi pemerintah, yang proses penyaluran
"dana objek pajak"-nya melalui KPPN dan ketaatan penyetoran pajak yang telah
dipungut oleh bendahara satker.
Pengujian on desk:
Memonitor hasil publikasi kegiatan fasilitasi pembinaan ketaatan pajak oleh
satker di akun media social/website resmi KPPN.

LHPS 43 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on the spot:
Pemberian arahan/dorongan untuk KPPN melakukan kegiatan pembinaan
dan/atau melakukan fasilitasi kegiatan pembinaan ketaatan pajak kepada satker.

Kegiatan pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
oleh satker dan Pemda pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung selama periode Semester II-2020 dilaksanakan dalam
bentuk rekonsiliasi data perpajakan dengan pemda yang dilaksanakan
secara rutin setiap triwulan. Kegiatan lain yang sifatnya pembinaan
ketaatan perpajakan yang dilaksanakan secara khusus terhadap satker dan
Pemda belum dilaksanakan oleh KPPN.

b. Monev dan Sumbangan Analisis terkait Potensi PNBP untuk Peningkatan
Penerimaan Negara
Critical point:
Meningkatkan fungsi data analysis and intelligence di unit DJPb..
Pengujian on desk:
Hasil kajian/analisis dari KPPN terkait potensi PNBP di wilayah kerjanya yang
disampaikan ke Kanwil (jika ada).
Pengujian on the spot:
Pemberian arahan/ dorongan untuk KPPN melakukan kajian/ analisis terkait
potensi PNBP di wilayah kerjanya dan/atau dukungan data dan informasi terkait
kebutuhan analisis.

Sampai dengan semester II-2020 kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP
serta sumbangan analisis potensi PNBP di daerah belum dilaksanakan oleh
KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

4. Peran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
a. Inisiasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan Bersama (khususnya layanan dari unit
Kementerian Keuangan) Kepada Masyarakat
Critical point:
Meningkatkan sinergi antara unit eselon I dan pengetahuan petugas layanan
bersama dalam memberikan layanan kepada Stakeholder, menjaga dan

LHPS 44 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat dan stakeholder, dan
terjalin hubungan baik antar instansi Kementerian Keuangan
Pengujian on desk:
Memonitor hasil publikasi layanan bersama di akun media sosial/website resmi
KPPN.
Pengujian on the spot:
Kondisi kelayakan dan kenyamanan pada saat dilakukan layanan co-location dan
review efektivitas co-location di KPPN yang bersangkutan.

Inisiasi penyediaan fasilitas layanan bersama seperti amanat KMK-
834/KMK.01/2016 tentang Layanan Bersama terkait Pelaksanaan Fungsi
Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Keuangan Negara Lainnya di
Daerah belum dapat dilaksanakan pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten. Selain karena kondisi pandemi yang
membatasi layanan tatap muka, ketersediaan sarana prasarana pendukung
layanan bersama juga belum dimiliki secara lengkap oleh KPPN.

5. Peran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
a. Pencatatan dan Pengesahan atas Hibah Langsung Uang dan Barang
Critical point:
Penerbitan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS telah dilakukan sesuai
ketentuan.
Pengujian on desk:
Memonitor dokumen laporan hasil pencatatan dan pengesahan hibah langsung.

LHPS 45 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on the spot:
Memastikan Satker menyampaikan ADK MPHL-BJS beserta kelengkapan
dokumen berupa MPHL-BJS, SP3HL-BJS, SPTJM, dan Surat Pernyataan telah
menerima hibah tanpa melalui KPPN; pengecekan KIPS dan proses konversi
ADK telah dilakukan; telah dilakukan pengujian MPHL-BJS; tanda terima dan
Memo Persetujuan Pengesahan MPHLBJS telah dicetak dan ditandatangani;
webadi telah diunduh dari FTP Konversi dan diunggah dalam aplikasi SPAN;
posting jurnal MPHL-BJS pada SPAN telah dilakukan; telah dilakukan
pencetakan laporan validasi jurnal; dan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-
BJS telah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan
disarnpaikan ke DJPPR dan Satker.

Berdasarkan hasil monitoring dokumen penerbitan MPHL BJS pada KPPN
Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung pada periode semester
II-2020, secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun
demikian, pada KPPN Serang masih ditemui ketidakasesuaian prosedur
penerbitan MPHL BJS pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu memo
persetujuan MPHL-BJS dan MPHL BJS yang diterbitkan pada periode
semester II-2020 belum disampaikan ke DJPPR.

D. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
a. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD yang
Menjadi Mitra KPPN
Critical point:
Pengelolaan keuangan satker BLU sesuai dengan ketentuan perbendaharaan
yang berlaku.
Pengujian on desk:
Memetakan kinerja keuangan satker BLU di wilayah kerja KPPN yang masih
tergolong rendah, untuk menjadi objek pembinaan.
Pengujian on the spot:
Melakukan internalisasi kepada KPPN terkait dengan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, memberi arahan kepada KPPN untuk
menjaga hubungan komunikasi/koordinasi lanjutan dengan satker BLU/BLUD,

LHPS 46 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

internalisasi kepada KPPN terkait dengan kinerja keuangan BLU, kepatuhan
pelaksanaan PK BLU, pemecahan masalah yang umum dialami satker BLU dan
menginventarisir kendala dan merekomendasikan solusinya.

Berdasarkan hasil monitoring dan wawancara dengan KPPN, kegiatan
pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU/BLUD tidak
dilakukan oleh KPPN terhadap satker BLU wilayah kerja masing-masing.
Sesuai PER-7/PB/2015 tentang pedoman pembinaan keuangan BLU
sebagaimana telah diubah sengan PER-48/PB/2016 pembinaan terhadap
satker BLU dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Sedangkan layanan yang diberikan oleh KPPN terhadap satker BLU berupa
konsultasi terkait pengesahan SP2D BLU.

b. Pengesahan Penggunaan Dana Satker BLU
Critical point:
Memastikan tata cara pengesahan dana satker BLU sesuai ketentuan yang
berlaku.
Pengujian on desk:
Memonitor pengesahan penggunaan dana satker BLU oleh KPPN melalui OM
SPAN.
Pengujian on the spot:
Melakukan uji sampling prosedur penerbitan SP2B BLU dan memastikan
prosedur yang dijalankan KPPN dalam menerbitkan SP2B BLU telah sesuai
ketentuan.

Berdasarkan hasil monitoring pengesahan BLU pada KPPN Serang dan
KPPN Tangerang, prosedur pengesahan SP2B BLU telah dilaksanakan

LHPS 47 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

sesuai ketentuan PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Satker BLU, sebagaimana telah diubah dengan
PER-2/PB/2015.

2. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit program
a. Akurasi Data Kredit Program
Critical point:
Memastikan keabsahan pengguna/operator sistem informasi monev dan menjaga
akurasi data debitur.
Pengujian on desk:
Memonitor laporan monitoring dan evaluasi semesteran dari KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring
dan Evaluasi sesuai pengguna/operator terbaru; hardcopy/softcopy dokumen
penyaluran dari lembaga penyalur/linkage ditatausahakan dengan rapi dan
mudah diakses; KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur pada
aplikasi Monev Pembiayaan UMi dengan dokumen penyalur dan memantau
catatan temuan KPPN dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi dan
progres tindak lanjutnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada aplikasi, masih terdapat
ketidaksesuaian data debitur antara penyalur dengan debitur baik pada
KPPN Serang, KPPN Tangerang maupun KPPN Rangkasbitung.
Ketidaksesuaian data debitur pada aplikasi monev dan penyalur telah
ditindaklanjuti oleh KPPN berupa pemberitahuan kepada pihak penyalur
agar lebih teliti dalam melakukan input data debitur.

LHPS 48 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Survey Lapangan Debitur
Critical point:
Diperolehnya data keekonomian debitur yang ter-update setiap semester.
Pengujian on desk:
Memonitor Laporan Monitoring dan Evaluasi semesteran dari KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah melakukan survey lapangan kepada debitur setiap
semester untuk pengukuran Nilai Keekonomian Debitur dan data debitur yang
akan disurvey telah terekam di aplikasi SIKP-UMi.

Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervise pada periode
semester II-2020, KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung
telah melaksanakan survey lapangan sesuai ketentuan.

E. TATA KELOLA INTERNAL
1. Kinerja Organisasi
a. Pengelolaan Kinerja Organisasi
Critical point:
Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), ketepatan waktu
penandatanganan Kontrak Kinerja, ketepatan waktu penyampaian laporan
capaian kinerja triwulanan, dan evaluasi capaian kinerja intemal.
Pengujian on desk:
Menguji pelaporan hasil capaian kinerja masing-masing KPPN termasuk
perhitungan Nilai Kinerja Organisasi secara triwulanan.

LHPS 49 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah melakukan internalisasi Pengelolaan Kinerja di
lingkungan kerjanya dan manual IKU KPPN telah dilakukan updating terakhir
sesuai arahan Kantor Pusat.

Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan kinerja pada KPPN periode
semester II-2020, kegiatan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan sesuai
dengan KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb.

b. Standar Operasional Prosedur
Critical point:
SOP telah diterapkan dan dilaksanakan oleh KPPN, internalisasi SOP telah
dilakukan oleh KPPN, dan para pegawai memahami tiap-tiap prosedur yang
harus dilaksanakan
Pengujian on desk:
Menetapkan dan mempelajari sampel SOP di tiap Seksi KPPN untuk dilakukan
pengujian kepatuhan pelaksanaannya di lapangan sehingga dalam 1 tahun dapat
mereviu pelaksanaan seluruh SOP KPPN dan menyiapkan form uji kepatuhan
SOP sebagaimana ditetapkan dalam KEP-525/PB/2017.
Pengujian on the spot:
Menguji kepatuhan pegawai KPPN dalam melaksanakan tahapan/prosedur SOP
tertentu, yang telah disepakati Tim Pembina sebelum on the spot dilakukan, dan

LHPS 50 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

memberikan arahan agar secara berkala dilakukan FGD/sharing session proses
bisnis di masing-masing seksi, dan mendapatkan hasil reviu.

KPPN telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur secara tertib
sesuai dengan KEP-287/PB/2016 tentang SOP pada KPPN. Namun
demikian, KPPN belum melaksanakan internalisasi SOP secara berkala
sebagai upaya untuk mengingatkan kembali seluruh pegawai akan
pentingnya pelaksaaan tugas sesuai SOP.

c. Sistem Manajemen Mutu
Critical point:
KPPN telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan
kualitas sistem manajemen mutu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
KPPN yang sesuai dengan persyaratan ISO dan peraturan perundangundangan.
Pengujian on desk:
Menguji dokumentasi pelaporan terakhir atas pelaksanaan SMM ISO KPPN.
Pengujian on the spot:
Melakukan pengujian kepatuhan atas pelaksanaan tugas KPPN; memastikan
KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO
dan telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN; menguji
frekuensi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen, dan tindaklanjut Form
Tindakan Perbaikan; dan memastikan implementasi SMM ISO 9001:2015 di
KPPN sesuai dengan ceklist monitoring dan evaluasi dalam pedoman
implementasi SMM ISO 9001:2015.

LHPS 51 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Seluruh KPPN pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2018. Implementasi
SMM ISO juga telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan KEP-
151/PB/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di KPPN.
Namun terdapat temuan berupa data catatan mutu yang belum diupdate.

2. Manajemen SDM
a. Pola Mutasi Internal
Critical point:
KPPN telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan menerapkan pola
mutasi internal sesuai dengan kompetens pegawai.
Pengujian on desk:
Menerima dan menguji salinan Keputusan Kepala KPPN untuk mutasi internal
KPPN. Pengujian on the spot:
Memonitor bahwa mutasi internal di KPPN telah memperhatikan kompetensi
pegawai, dan kebutuhan pencapaian output pekerjaan.

LHPS 52 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan mutasi internal pada KPPN
berupa pengecekan Surat Keputusan mutasi internal KPPN pada periode
Semester II-2020, seluruh KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten melakukan mutasi internal pegawai.

b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Critical point:
KPPN telah melakukan menjaga upaya peningkatan kinerja KPPN melalui
pengembangan kompetensi pegawai.
Pengujian on desk:
Menginventarisir usulan pelaksanaan diklat/pelatihan dari KPPN, laporan/kendala
terkait kapasitaS SDM dari KPPN.
Pengujian on the spot:
Mengupayakan pelaksanaan pelatihan sesuai kebutuhan pegawai KPPN;
menganalisis dan/atau merekomendasikan jenis pelatihan yang sesuai
kebutuhan pegawai masing-masing KPPN; dan memastikan KPPN telah
mengupayakan pelaksanaan pelatihan tersebut dan setiap pegawai KPPN telah
memiliki kesempatan mengikuti diklat/GKM maupun bentuk pengembangan
kompetensi lainnya.

LHPS 53 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pengembangan pegawai
berbasis kompetensi, KPPN telah melaksanakan usulan pengembangan
pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai.

c. Penetapan Kinerja Individu
Critical point:
KPPN telah memiliki penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi,
KPPN telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik, dan hasil
penilaian kinerja individu dijadikan dasar dalam pemberian reward (misal: best
employee) kepada pegawai.
Pengujian on desk:
Memonitor capaian target di Laporan Capaian Kinerja KPPN dan memonitor
penyampaian Kontrak Kinerja KPPN.
Pengujian on the spot:
Menguji dokumen pendukung hasil capaian kinerja

Berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja individu melalui data capaian
IKU pada KPPN, penetapan kinerja individu telah dilaksanakan sesuai
dengan KEP-241/PB/2015 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbenaharaan.

LHPS 54 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

d. User SPAN
Critical point:
Memastikan user SPAN sesuai dengan surat penunjukan Kepala KPPN dan
memastikan perubahan user SPAN telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
Pengujian on desk:
Membandingkan ST/Surat Cuti pegawai pemegang User SPAN dengan proses
penyelesaian tagihan di SPAN.
Pengujian on the spot:
Membandingkan ST/Surat Cuti pegawai pemegang User SPAN dengan proses
penyelesaian tagihan di SPAN dan/atau dengan BA penggunaan user SPAN.

Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan user SPAN pada KPPN telah
dilaksanakan sesuai dengan PMK-154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
SPAN.

e. Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
Critical point:
Memastikan bahwa hak-hak kepegawaian bagi para pegawai telah dikelola
dengan baik di KPPN.
Pengujian on desk:
Memantau kelengkapan dokumen kepegawaian masing-masing pegawai di
aplikasi kepegawaian dan memantau ketepatan waktu penyampaian dokumen
kepegawaian.
Pengujian on the spot:
Memastikan pemberian izin cuti, pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Kartu BPJS,
dan Taspen, penerbitan KGB, UKP/Usul Pengangkatan PNS, usulan pensiun,
pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalanca Karya Satya (SLKS), ijin
pegawai yang akan ke luar negeri, pengangkatan pejabat pengganti, pejabat
yang wajib lapor LHKPN dan LP2P telah dilakukan sesuai ketentuan.

LHPS 55 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan administrasi layanan SDM pada
KPPN secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun demikian
masih terdapat temuan yang bersifat administratif yang umumnya berupa
kurangnya dokumen pendukung.

f. Penatausahan Laporan Kepegawaian
Critical point:
Data pegawai KPPN terkelola dengan profesional, data tersimpan lengkap dan
ter-update, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy dan pelaporan
kepegawaian telah dilakukan secara tepat waktu.
Pengujian on desk:
Memastikan data pegawai pada aplikasi kepegawaian ter-update, memantau
kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen kepegawaian.
Pengujian on the spot:
Penyusunan laporan kepegawaian, penatausahaan, serta pengarsipan telah
dilaksanakan dengan baik dan uji sampling penyusunan dokumen kepegawaian
telah disusun sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap penatausahaan laporan
kepegawaian pada periode semester II-2020, secara umum penatausahaan
laporan kepegawaian telah dilaksanakan secara tertib. Data kepegawaian
selalu dilakukan updating sesuai dengan kebutuhan.

LHPS 56 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3. Manajemen Keuangan
a. Penyusunan Rencana Anggaran
Critical point:
Kesesuaian antara RKA K/L dengan rencana kerja KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan penyusunan RKA-KL sesuai dengan rencana kerja KPPN dan Daftar
Perhitungan Anggaran yang telah direkam dalam aplikasi SAKURA; satker KPPN
telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang diterima; dan rencana kegiatan
telah disusun dan selalu up to date.

Berdasarkan hasil monitoring penyusunan rencana anggaran pada KPPN
tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

b. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Critical point:
Pembayaran gaji/tunjangan pegawai yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat
orang.
Pengujian on desk:
Menginventarisir data tagihan gaji dan tunjangan KPPN (sebagai satker) melalui
OM SPAN.

LHPS 57 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on the spot:
Memastikan penerbitan daftar gaji, pembuatan dan pengiriman SKPP telah
sesuai ketentuan; daftar lembur, daftar perhitungan uang makan, daftar
Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai; jumlah dropping sesuai
dengan permintaan dana; dan potongan PPh Pasal 21 telah disetor; serta LPP
Tunkin disampaikan ke Kantor Pusat; dan menguji dokumen pendukung
pengajuan tagihan KPPN berdasarkan OM SPAN.

Pengelolaan gaji/tunjangan pegawai baik berupa pembayaran gaji,
tunjangan, uang makan dan uang lembur secara umum telah dilaksanakan
sesuai ketentuan. Namun masih terdapat dokumen pendukung yang belum
dilampirkan pada KPPN Rangkasbitung, yaitu daftar SPM uang lembur tidak
dilampiri dokumen pendukung berupa SPTPL, dan rekap daftar hadir
lembur pegawai.

c. Penyelesaian Tagihan
Critical point:
Pengelolaan tagihan KPPN (sebagai satker) telah dilakukan sesuai ketentuan.
Pengujian on desk:
Menginventarisir data tagihan KPPN (sebagai satker) melalui OM SPAN.
Pengujian on the spot:

LHPS 58 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Memastikan rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya telah disampaikan
ke KPPN; penyedia barang/jasa segera menyampaikan tagihan setelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan; dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa telah
dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, kesesuaian dokumen SPP dengan SPM
termasuk dokumen pendukungnya, pelaksanaan pengujian SPM oleh PPSPM
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan; jangka waktu proses penyelesaian
tagihan (penerbitan SPP/SPM) tidak melebihi batas waktu, penatausahaan
dokumen SPP, SPM, dan dokumen pendukung dilakukan dengan rapi dan aman;
dan menguji dokumen pendukung pengajuan tagihan KPPN berdasarkan OM
SPAN.

Berdasarkan hasil uji petik dokumen SPM GU, dan LS pada KPPN pada
periode semester II-2020, secara umum pelaksanaan penyelesaian tagihan
pada KPPN sebagai satker telah sesuai PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah
diubah dengan PMK-178/PMK.05/2018. Namun dari hasil penelitian
dokumen masih ditemui beberapa ketidaksesuaian dalam penatausahaan
penyelesaian tagihan.

d. Pembukuan Bendahara
Critical point:
Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara KPPN.

LHPS 59 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengujian on desk:
Memonitor aplikasi SPRINT.
Pengujian on the spot:
Memastikan saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp 50 juta;
pengecekan pembukuan bendahara; rekonsiliasi internal antara Bendahara
Pengeluaran dan petugas UAKPA; Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada
pembukuan Bendahara sama dengan Neraca UAKPA, LPJ Bendahara
disampaikan ke KPPN tepat waktu; dan kepatuhan penyetoran penerimaan
pajak.

Berdasarkan hasil uji sampling laporan pembukuan bendahara pada KPPN,
uji sampling LPJ Bendahara bulan Oktober dan November pada KPPN, dan
pengamatan langsung di KPPN, pelaksanaan pembukuan bendahara pada
KPPN sebagai satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan PER-3/PB/2014.

e. Penatausahaan Laporan Keuangan
Critical point:
Akuntabilitas Laporan Keuangan UAKPA KPPN.
Pengujian on desk:
Menguji Laporan UAKPA KPPN dan memonitor ketepatan waktu penyampaian
data UAKPA ke UAPPA-W.
Pengujian on the spot:
Memastikan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telah dilakukan melalui
pengecekan BAR Internal; nilai persediaan laporan keuangan semesteran dan
tahunan pada aplikasi persediaan, SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama;
penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dilakukan sesuai ketentuan;
rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan pengiriman data UAKPA ke UAPPA-W
dilakukan tepat waktu; dan laporan capaian output belanja telah disampaikan
secara bulanan melalui aplikasi Monev Kinerja Penganggaran.

Berdasarkan hasil pengujian laporan UAKPA pada KPPN pada periode
semester II-2020, secara keseluruhan penatausahaan laporan keuangan
telah dilaksanakan dengan tertib oleh seluruh KPPN mengacu pada PMK-
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan

LHPS 60 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK-
215/PMK.05/2016.

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Tata usaha
Critical point:
Ketertiban administrasi arsip, tata persuratan, dan barang persediaan.
Pengujian on desk:
Menguji penggunaan e-Office oleh KPPN dalam penyampaian surat ke Kanwil.
Pengujian on the spot:
Memastikan penatausahaan surat masuk/ surat keluar telah diadministrasi
menggunakan aplikasi; barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan
serta barang persediaan sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan;
dan pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil monitoring atas penatausahaan surat masuk,
penatausahaan pengarsipan dan penatausahaan barang persediaan pada
periode semester II-2020,, secara umum telah dilaksanakan sesuai
ketentuan. KPPN lingkup wilayah Kanwil DJPb Provinsi Banten telah
melaksanakan penatausahaan surat –menyurat secara elektronik sejak
tahun 2018.

LHPS 61 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Pengadaan Barang/Jasa
Critical point:
Proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan.
Pengujian on the spot:
Memastikan perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang/jasa; barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam aplikasi
persediaan/aplikasi SIMAK BMN; dokumen pengadaan dan penerimaan
barang/jasa telah ditatausahakan; dan tidak ada potensi kerugian negara/lebih
bayar/kurang bayar.

Berdasarkan hasil monitoring dokumen pengadaan barang/jasa pada KPPN
pada periode semester II-2020, proses pengadaan barang/jasa secara
umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan Perpres No.16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Pengelolaan Aset
Critical point:
Pengelolaan BMN pada KPPN telah sesuai ketentuan.
Pengujian on desk:
Memonitor Laporan BMN.
Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN sesuai
dengan Pedoman Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
penghapusan arsip dilakukan oleh Panitia Penghapusan Arsip berdasarkan SK
Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kemenkeu, laporan BMN sesuai
dengan bukti mutasi, ketersediaan kendaraan operasional sesuai dengan tingkat
kebutuhan operasionalisasi KPPN, dan kondisi rumah dinas layak huni bagi
pejabat/pegawai.

LHPS 62 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan monitoring pengelolaan aset pada KPPN pada periode
semester II-2020, laporan BMN telah dibuat dan disampaikan secara tepat
waktu secara semesteran kepada KPKNL dan Kanwil DJPb Provinsi
Banten; ketersediaan dan kondisi kendaraan operasional pada KPPN telah
sesuai dengan tingkat kebutuhan; KPPN telah melakukan pengamanan
BMN sesuai pedoman pengamanan pengamanan barang di lingkungan
kementerian Keuangan; dan secara umum kondisi rumah dinas pada KPPN
adalah layak huni, namun berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat
satu rumah dinas yang dialih fungsikan sebagai gudang barang pada KPPN
Tangerang.

d. Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Critical point:
Sarana prasarana dan tata ruang KPPN telah sesuai Standar Pelayanan Instansi
Vertikal DJPb.
Pengujian on the spot:
Memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar
Pelayanan; inventarisasi kondisi sarana dan prasarana telah dilakukan dan
sesuai dengan kondisi yang ada; kebutuhan sarana dan prasarana sesuai
dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN; letak sarana dan
prasarana telah memenuhi tata ruang kantor sesuai dengan estetika; kelayakan
pencahayaan/sirkulasi udara/penggunaan listrik telah memperhatikan keamanan,
kesehatan., kenyarnanan pegawai serta mengutamakan hemat energy; kondisi

LHPS 63 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dan tata ruang kantor telah memenuhi kenyamanan dalam pelayanan, penataan,
kebersihan, pelaksanaan prinsip go gree; dan menguji kelayakan fungsi fasilitas
di FO, ruang tunggu, dan ruang konsultasi sebagaimana pedoman standar
pelayanan.

Berdasarkan pengamatan secara langsung pada KPPN pada periode
semester II-2020, secara umum sarana dan prasarana dan tata ruang pada
KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbituang telah sesuai
dengan KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal
DJPb.

5. Kepatuhan Internal
a. Sistem Pengendalian Internal
Critical point:
KPPN menjalankan proses pengendalian internal dengan optimal.
Pengujian on desk:
Memantau pelaporan pemantauan pengendalian internal KPPN.
Pengujian on the spot:
KPPN telah membangun lingkungan pengendalian yang mampu menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal dan
manajemen yang sehat; melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
SPI kepada seluruh pihak terkait; melakukan penunjukan petugas pemantauan
pengendalian internal, melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara
periodik; dan menyampaikan laporan pemantauan pengendalian internal.

LHPS 64 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil monitoring dokumen pelaksanaan pengendalian internal,
KPPN telah melaksanakan prinsip pengendalian internal sesuai dengan
KMK-940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian
Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

b. LHP Aparat Pengawas
Critical point:
Tindak lanjut atas LHP aparat pengawas.
Pengujian on desk:
Memonitor penyampaian LHP KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah mengkomunikasikan penugasan aparat pengawas
fungsional secara berjenjang; menatausahakan laporan hasil pemeriksaan aparat
pengawas fungsional; dan menindaklanjuti dan menuntaskan tiap
rekomendasi/temuan dari aparat pengawas fungsional.

LHPS 65 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil pemantauan tim pembinaan dan supervisi KPPN pada
periode semester II-2020 tidak ada LHP yang disampaikan ke KPPN lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
a. Komunikasi dan Koordinasi Internal
Critical point:
Menghindari munculnya konflik internal KPPN, baik dinas maupun pribadi.
Pengujian on desk:
Memantau laporan atas permasalahan internal KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan Kepala KPPN trlah melakukan koordinasi intemal; membantu
mengatasi permasalahan yang timbul atas proses pencairan dana; monitoring
penatausahaan pengeluaran Negara; monitoring pengelolaan rekening dan
penatausahaan penerimaan negara melalui aplikasi OMSPAN dan aplikasi
pendukung lainnya; memantau proses verifikasi transaksi keuangan dan
akuntansi, rekonsiliasi dan penyusunan LKPP; dan membahas tindak lanjut
tanggapan LHP dengan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi dan
memantau penyelesaiannya; merencanakan dan memantau pelaksanaan

LHPS 66 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

pengadaan, penyimpanan, penatausahaan, penyaluran, dan pemeliharaan
perlengkapan kantor, gedung, kendaraan dan rumah dinas; melakukan
pembinaan dan bimbingan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan
prestasi kerja; memantau pelaksanaan penatausahaan persuratan, DIPA, SPM
dan SP2D dan kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan ke
alamat yang dituju.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Kepala Kantor pada
periode semester II-2020 Kepala KPPN telah melaksanakan koordinasi antar
seksi, memantau kegiatan verifikasi transaksi keuangan dan akuntasnsi
dalam penyusunan LKBUN; melakukan monitoring pengelolaan rekening
dan penatausahaan penerimaan negara melalui OMSPAN dan SPRINT;
memantau proses pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan
pemeliharaan BMN; memantau ketepatan waktu penyampaian laporan-
laporan yang dihasilkan KPPN; koordinasi internal melalui kegiatan rapat
internal dan melalui WA Grup.

b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Critical point:

LHPS 67 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Hubungan kelembagaan yang baik antara KPPN dengan unit kerja lain dan/atau
stakeholdernya.
Pengujian on desk:
Memantau liputan kegiatan KPPN yang melibatkan pihak eksternal di
website/media sosial KPPN.
Pengujian on the spot:
Memastikan Kepala KPPN telah membuat Pakta Integritas dengan para
stakeholder, menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan unit kerja
penegak hokum; mempunyai forum koordinasi secara rutin dengan satker;
mengenal dan memiliki nbmor kontak Bupati/Walikota, Kepala DPPKAD,
pimpinan bank/pos mitra kerja, KPA yang menjadi mitra kerja; mempunyai daftar
alarnat satker beserta nomor telepon dan alamat email; melakukan sosialisasi
terkait prosedur pencairan dana dan penyampaian RPD (renkas) minimal satu
kali dalam setahun kepada para rekanan setempat melalui forum asosiasi
pengusaha jasa pengadaan barang/jasa; dan melaksanakan kegiatan bersama
dalam rangka menjalin keakraban melalui event formal maupun informal; aktif
menghadiri undangan-undangan dari Pemda atau satker dalam rangka hari
nasional atau HUT satker/Pemda; menyusun profil KPPN dalam satu buku saku
atau leaflet yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu dengan para
pimpinan daerah atau satker; memiliki kartu nama yang dapat dengan mudah
digunakan untuk berkenalan dengan pihak-pihak yang dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN; menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran setiap
triwulan; menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui radio atau TV
setempat setiap triwulan atau semester tentang berbagai topik seputar
pelaksanaan tugas KPPN, MPN G2 dan topik keuangan negara lainnya;
memastikan semua sarana publikasi berjalan dengan baik; dan menyediakan
layanan Billing Corner di ruang Layanan Front Office.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tim pembina dan supervisi
pada periode semester II-2020 Kepala KPPN telah memiliki kontak seluruh
Satker dan Pemda mitra kerjanya untuk memudahkan koordinasi dan
koordinasi; memiliki grup WhatsApp dengan mitra kerjanya masing-masing
untuk mempercepat penyampaian informasi yang penting; telah menjalin

LHPS 68 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

hubungan komunikasi dengan aparat penegak hukum dalam kaitannya
dengan pelaksanaan tugas; secara rutin melaksanakan sosialisasi/FGD
terkait pencairan dana, pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, serta
langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran; aktif menghadiri
undangan baik dari Pemda maupun dari satker pada hari-hari besar
nasional/HUT Pemda; dan menjalin kerjasama baik formal maupun informal
dengan mitra kerjanya, misalnya dengan menyelenggarakan olah raga
bersama dengan Pemda maupun satker.

c. Kepuasan pegawai
Critical point:
Indeks kepuasan pegawai dalam kategori memuaskan sehingga terwujud sinergi
dan integritas pegawai KPPN.
Pengujian on desk:
Memantau laporan pengaduan atas dugaan ketidakpuasan antar pegawai (jika
ada).
Pengujian on the spot:
Survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola KPPN dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat kepuasan pegawai terhadap dukungan teknis operasional
KPPN dan koordinasi dan tindak lanjut atas pengaduan yang muncul dari internal
KPPN.

Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai yang dilakukan oleh tim
pembinaan dan supervisi KPPN kepada seluruh pegawai KPPN pada
periode semester II-2020, diperoleh hasil indeks kepuasan pegawai diatas 4
atau kategori memuaskan.

7. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik
a. Keterbukaan Informasi Publik
Critical point:
Konten dalam media sosial KPPN telah sesuai dengan standar dalam
Keterbukaan Informasi Publik.
Pengujian on desk:

LHPS 69 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Kanwil melakukan pembinaan/ arahan tentang konten yang perlu dicantumkan
dalam website KPPN.

Pengujian on the spot:
Menguji website KPPN/media informasi KPPN telah mencantumkan Visi, Misi,

Peta Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; cek

laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, internalisasi dan implementasi
Program Manajemen Perubahan (Change Management), serta Nilai-Nilai

Kementerian Keuangan dan Budaya Organisasi DJPb secara semesteran;
memastikan kembali unit kerja telah menerapkan standardisasi micro website
DJPb; menguji informasi publik yang disampaikan dalam website/media sosial
KPPN adalah informasi update; dan konten website/media social KPPN telah

memperhatikan prinsip keamanan.

Berdasarkan hasil pengamatan media sosial KPPN, dan pengamatan secara
langsung di KPPN pada periode semester II-2020 website KPPN telah
sesuai dengan standar, antara lain telah mencantumkan Visi dan Misi,
motto layanan, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan; telah sesuai dengan
standar micro website DJPb, antara lain paling sedikit memuat informasi
prosedur layanan, dan tautan pengaduan internal dan eksternal; konten
website dan media sosial KPPN telah memperhatikan prinsip keamanan

LHPS 70 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dengan tidak mengunggah unsur SARA, diskriminasi, radikalisme,
terorisme dan LGBT.

b. Indeks Kepuasa Pengguna Layanan
Critical point:
Indeks kepuasan mitra kerja KPPN dalam kategori memuaskan.
Pengujian on desk:
Memonitor website/media sosial KPPN terkait dengan konten informasi
peningkatan layanan.
Pengujian on the spot:
Observasi pelayanan/interaksi petugas FO dengan stakeholder; KPPN
melaksanakan survey; Kanwil merekap saat pembinaan atau membantu
menyelesaikan pelaksanaan survey; terdapat upaya perbaikan KPPN dalam
menindaklanjuti ketidakpuasan pelanggan; memantau dan mendorong efektivitas
sarana Mini TLC unit kerja sebagai media pengembangan kompetensi
stakeholder, dan pembentukan Liaison Officer (LO) sesuai dengan pembagian
satker K/L lingkup kerjanya, beserta grup media sosial oleh LO yang
bersangkutan.

Seluruh KPPN dalam lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Banten telah melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan
pada periode semester II-2020 dengan hasil survey rata-rata di atas target
IKU yaitu 4,55.

LHPS 71 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

c. Pengelolaan Pengaduan
Critical point:
Terdapat tata kelola pengaduan yang jelas di KPPN.
Pengujian on desk:
Memonitor website/media sosial KPPN telah mempublikasikan tentang sarana
pengaduan KPPN.
Pengujian on the spot:
KPPN telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan
pengaduan dan aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan dalam mengelola
pengaduan.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap pengelolaan pengaduan pada
periode semester II-2020 terdapat tata kelola pengaduan yang jelas pada
KPPN dan kontak pengaduan telah terpasang pada ruang layanan; Kepala
KPPN telah menetapkan petugas pengelola pengaduan (SIPANDU) pada
KPPN; website KPPN telah mempublikasikan sarana pengaduan; dan
terdapat box pengaduan pada masing-masing KPPN.

LHPS 72 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

d. Pengendalian Gratifikasi
Critical point:
KPPN berkomitmen dan secara konsisten menerapkan pengendalian gratifikasi.
Pengujian on desk:
Memonitor website/media sosial KPPN telah mempublikasikan tentang
pengendalian gratifikasi.
Pengujian on the spot:
Memastikan KPPN telah membentuk Tim Kerja untuk melakukan pembangunan
ZI; KPPN memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan KPPN
telah menyusun komponen pengungkit dan komponen hasil.

Pada semester II-2020 seluruh KPPN dalam wilayah Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten telah menerapkan pembangunan ZI-WBK
WBBM sesuai dengan KEP-43/PB/2019 tentang Pedoman Akselerasi
Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK di Lingkungan DJPb dan telah
melakukan public campaign terhadap pengendalian gratifikasi secara
berkala.

F. INOVASI DAN PRESTASI
1. Inovasi
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Critical point:
Kualitas pelayanan publik oleh KPPN berada pada tingkat optimal dan terdapat
peningkatan kepuasan masyarakat dan/atau kepuasan pegawai.
Pengujian on desk:
Mengidentifikasi dan menginventarisir dokumen proposal inovasi dari KPPN;
melakukan penilaian proposal inovasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
membandingkan output KPPN pra dan pasca implementasi inovasi.
Pengujian on the spot:
Menguji kelayakan/operasionalitas inovasi KPPN; melakukan survey/wawancara
tentang manfaat inovasi kepada stakeholder/ pegawai; memberikan contoh
inovasi unit lain yang dapat diterapkan di KPPN bersangkutan.

LHPS 73 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan yang berada pada
indeks diatas 4 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dapat
disimpulkan bahwa KPPN telah berupaya untuk meningkatkan kualitas
layanan publik melalui berbagai cara, diantaranya melalui inovasi layanan.
Pada periode semester II-2020 baik KPPN Serang, KPPN Tangerang dan
KPPN Rangkasbitung masih menggunakan inovasi yang dihasilkan pada
periode sebelumnya secara konsisten.

b. Perluasan Mamfaat Hasil Inovasi
Critical point:
Inovasi KPPN dapat direplikasi di unit lain.
Pengujian on desk:
Mengidentifikasi dan menginventarisir dokumen proposal inovasi dari KPPN dan
melakukan penilaian proposal inovasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengujian on the spot:
Menguji kelayakan/operasionalitas inovasi KPPN.

Berdasarkan hasil monitoring pada KPPN periode semester II-2020, seluruh
hasil inovasi pada KPPN yang dihasilkan pada periode sebelumnya belum
direplikasi oleh unit kerja lain.

LHPS 74 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2. Prestasi
a. Mempertahankan/Meningkatkan Prestasi yang Telah Dicapai
Critical point:
Mempertahankan prestasi unit kerja dan/atau prestasi pegawai KPPN dalam
segala bidang.
Pengujian on desk:
Memonitor capaian prestasi KPPN.
Pengujian on the spot:
Menguji keberadaan penghargaan dan mendorong dan memotivasi KPPN untuk
selalu konsisten menjaga capaian prestasi.

Pada periode semester II-2020, rata-rata KPPN dapat mempertahankan
prestasi yang sifatnnya regional/penilaian dari Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten.

b. Prestasi Baru
Critical point:
Mendorong unit kerja dan/atau pegawai KPPN untuk berprestasi dalam segala
bidang.
Pengujian on desk:
Memonitor capaian prestasi KPPN.
Pengujian on the spot:
Mendorong dan memotivasi KPPN untuk selalu berupaya mencapai prestasi
baru.

LHPS 75 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, pada semester
II-2020 beberapa KPPN dapat memperoleh prestasi baru yang sifatnya
nasional/penilaian dari Kemenpan RB dan Kantor Pusat DJPb antara lain
KPPN Serang memperoleh Predikat WBK, Juara II Kontribusi Hai DJPb dan
Hai CSO, dan Peringkat 1 Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Kategori KPPN Besar. KPPN Rangkasbitung memperoleh Predikat WBK
dan Peringkat 3 KPPN dengan Bangunan Kantor Mandiri.

LHPS 76 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

MASJID AGUNG

BANTEN

Masjid Agung Banten menjadi ikon sejarah di kota Serang yang letaknya berada di kawasan

kota lama. Bangunan masjid ini didirikan pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hassanudin
dan menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia.

Salah satu bangunan yang menarik di sini adalah bentuk menaranya yang sangat khas mirip
dengan mercusuar. Sementara perpaduan arsitektur bangunannya memadukan gaya
Tionghoa, Arab, dan Belanda yang membuatnya terlihat sangat unik.

Masjid Agung Banten memiliki lima atap yang tersusun yang melambangkan rukun Islam.
Sementara sentuhan Tiongkok yang ada di masjid ini tak lain dan tak bukan adalah jasa dari
Tjek Ban Tjut.

BAB III PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN

LHPS 77 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB III

PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

A. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Pembinaan dan supervisi KPPN semester I tahun 2021 ini dilaksanakan secara bertahap
pada tanggal 18-21 Mei 2021 di KPPN Serang, 24-28 Mei 2021 di KPPN Tangerang dan 31
Mei-4 Juni 2021 di KPPN Rangkasbitung. Kegiatan pembinaan secara on the spot pada
masing-masing KPPN dilaksanakan selama 4 hari dengan tujuan diperoleh data yang
komprehensif dari KPPN atas data yang belum diperoleh dari OMSPAN dan media daring
lainnya.
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pedoman Pembinaan dan
Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan tugas KPPN berdasarkan
komponen-komponen pembinaan. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh masing-masing
bidang terhadap KPPN sepanjang semester I-2021 . Kegiatan supervisi dilakukan dalam
bentuk monitoring dan evaluasi melalui 2 (dua) metode yaitu :
1. On The Desk yaitu evaluasi atas data dan laporan yang dapaat diperoleh melalui

teknologi informasi, baik berupa penyampaian laporan melalui e-office, data pada aplikasi
omspan, SPRINT, monev PA dan dashboard MPN G2.
2. On The Spot yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung pada KPPN,

baik berupa konfirmasi atas data-data yang diperoleh secara daring maupun pengamatan
dan wawancara terhadap pegawai atas kepatuhan pelaksanaan SOP maupun survey
kepuasan pegawai.

LHPS 78 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pelaksanaan pembinaan dan supervisi meliputi seluruh unsur-unsur pembinaan sebagai
berikut:

1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN
a. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah
Tujuan pembinaan atas unsur mengawal evaluasi belanja negara di daerah ini antara
lain untuk memastikan bahwa KPPN telah melakukan review pelaksanaan anggaran
dalam rangka support data penyusunan RPA tingkat Kantor Wilayah. Adapun kegiatan
yang dilaksanakan terhadap unsur pembinaan ini antara lain:
1) Melakukan monitoring perkembangan kinerja anggaran satker di wilayah kerja
masing-masing KPPN melalui aplikasi OMSPAN. Monitoring yang dilakukan
antara lain melalui modul Indikator Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi
OMSPAN. Monev dilakukan baik terhadap IKPA satker maupun IKPA KPPN.
Melalui menu IKPA satker dapat diketahui satker-satker mana saja yang nilai IKPA
nya masih rendah berikut analisis tiap unsur penilaian IKPA terhadap masing-
masing satker.
2) Memastikan KPPN telah menyusun laporan RPA tingkat KPPN secara
semesteran dan melakukan reviu terhadap laporan RPA tingkat KPPN. Untuk
memastikan KPPN telah menyusun dan menyampaikan RPA tingkat KPPN secara
tepat waktu, tim pembinaan dan supervisi KPPN berkoordinasi dengan bidang PA
I untuk memonitoring penyampaian RPA.

LHPS 79 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
1) Pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan satker
Pembinaan atas unsur ini adalah untuk memastikan bahwa bendahara satker
memahamani dan menjalankan kebijakan di bidang perbendaharaan dengan baik,
dan pembinaan dari KPPN kepada pengelola perbendaharaan satker telah
terlaksana dan terfasilitasi dengan baik. Adapun kegiatan pembinaan dan
supervisi atas unsur tersebut antara lain berupa :
x Melakukan monitoring pada website/media sosial KPPN apakah kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kompetensi pejabat
perbendaharaan telah dipublikasikan melalui media sosial;
x Memeriksa dokumen pelaksanaan kegiatan di KPPN apakah telah melakukan
bimbingan teknis terhadap satker di wilayah kerjanya khususnya yang
berkaitan dengan peningkatan nilai IKPA satker. Dokumen yang diperiksa
berupa laporan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN selama semester
I-2021.
2) Peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh
satker
Pembinaan pada unsur ini bertujuan untuk capaian nilai IKPA satker yang lebih
baik. Pelaksanaan pembinaan atas unsur dimaksud meliputi :
x Memastikan KPPN telah melaksanakan evaluasi kinerja anggaran satker
secara berkala dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja
anggaran satker (misalnya dengan melakukan bimbingan teknis), dengan
cara memeriksa dokumen laporan hasil evaluasi dan pelatihan/bimbingan
teknis.

LHPS 80 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3) Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran
Pembinaan terhadap implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran bertujuan
untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, dan meningkatkan keamanan
bertransaksi sehingga meminimalisasi potensi penyelewengan. Kegiatan
pembinaan yang dilakukan atas unsur tersebut antara lain :
x Memantau tren penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada KPPN;
x Melakukan monitoring apakah KPPN telah melakukan sosialisasi kepada
satker tentang penggunaan KKP;
x Memastikan KPPN telah menyusun rekap laporan hasil monev pembayaran
KPPN;
x Memastikan rekomendasi kantor pusat telah dilakukan oleh KPPN.

4) Implementasi Jabatan Fungsional
Pembinaan terhadap implementasi jabatan fungsional bertujuan untuk mendorong
implementasi jabatan fungsional pranata keuangan APBN dan analis pengelolaan
keuangan APBN ditingkat satuan kerja. Kegiatan pembinaan ini adalah :
x Monitoring jumlah JF PK APBN pada KPPN;
x Monitoring terhadap tahapan pelaksanaan jabatan fungsional ;
x Memastikan penyampaian DUPAK jabatan fungsional periode semester I
2021.

5) Mengawal Uji Coba Implementasi Penggunaan Uang Persediaan melalui
Marketplace dan Digital Payment

LHPS 81 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pembinaan terhadap implementasi marketplace dilakukan dengan tujuan untuk
mendorong realisasi marketplace yang semakin luas. Penggunaan marketplace
juga dimaksudkan untuk memperluas jaringan pembayaran melalui digital
payment dan mengurangi penggunaan uang kas beserta risikonya. Kegiatan
pembinaan terhadap implementasi marketplace dilakukan atas unsur:

x Memastikan penunjukan admin KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah;
x Memastikan KPPN telah menyampaikan surat permintaan penunjukan admin

satker kepada KPA satker;
x Memastikan KPA satker menyampaikan surat penunjukan admin satker

kepada kepala KPPN;
x Memastikan admin KPPN selaku Kuasa BUN di daerah telah melakukan

registrasi dan pemberian user password kepada satker di wilayah kerja KPPN

2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
1) Rencana Penarikan Dana Satker
Pembinaan dan supervisi pada unsur ini bertujuan agar tingkat deviasi minimum
antara penarikan dana dengan realisasi. Kegiatan yang dilakukan selama
pembinaan terkait dengan unsur ini antara lain :
x Melakukan monitoring data RPD pada OMSPAN;
x Melakukan penghitungan rata-rata deviasi KPPN selama semester I-2021;
x Memastikan kepatuhan dan ketepatan penyampaian RPD harian satker atas
rencana pengajuan SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar
melalui monitoring deviasi satker pada OMSPAN.

LHPS 82 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara
1) Pra-Penyelesaian Tagihan
Pembinaan dan supervisi bertujuan untuk memastikan tata kelola kepemilikan
KIPS, data kontrak dan pengembalian SPM dilakukan sesuai ketentuan. Kegiatan
yang dilakukan selama pembinaan antara lain :
x Memantau menu monitoring kontrak melalui OMSPAN;
x Melakukan uji sampling kesesuaian penggunaan KIPS;
x Melalulan monitoring pendaftaran data kontrak dan penonaktifan data kontrak;
x Melakukan monitoring pada OMSPAN atas pengembalian SPM dan melakukan
konfirmasi ke KPPN terkait prosedur pengembalian SPM apabila terdapat
penolakan SPM.
2) Penyelesaian Tagihan
Tujuan pembinaan dan supervisi untuk memastikan prosedur penerbitan SP2D
gaji induk, SP2D GU, SP2D LS non kontraktual, SP2D LS kontraktual, SP3HL,
SP2B BLU dijalankan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan yang dilakukan selama
masa pembinaan antara lain :
x Melakukan uji sampling kepatuhan pelaksanaan SOP terhadap SP2D gaji
induk, SP2D GU, SP2D LS non kontraktual, SP2D LS kontraktual, SP3HL,
SP2B BLU;
x Melakukan monitoring karwas UP/TUP pada OMSPAN dan memastikan
keterlambatan pengajuan GU telah ditindaklanjuti oleh KPPN.

LHPS 83 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3) Penyelesaian SKPP
Pembinaan dilakukan untuk memastikan kebenaran SKPP diterbitkan sesuai
ketentuan dan mencegah dobel pembayaran. Pengujian yang dilakukan selama
masa pembinaan antara lain :
x Melakukan uji sampling penyelesaian dan penatausahaan SKPP;
x Memastikan kesesuaian kebenaran isi SKPP dengan data yang ada;
x Memastikan kesesuaian format SKPP dengan format yang berlaku.

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
Pembinaan dan supervisi terhadap unsur ini bertujuan untuk memastikan kepemilikan
rekening satker terdaftar secara resmi dan terdata jelas di KPPN dan pembukaan
rekening dilakukan sesuai prosedur.

1) Penerbitan surat persetujuan /penolakan pembukaan rekening
Kegiatan yang dilakukan selama pembinaan antara lain :
x Memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan pembukaan rekening;
x Memastikan KPPN telah mengupdate data pembukaan, penutupan, dan
perubahan rekening melalui SPRINT;
x Memastikan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dilengkapi
dengan data pendukung.

2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening
Pengujian yang dilakukan antara lain :
x Menguji ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi daftar saldo rekening;
x Memastikan daftar saldo rekening sesuai ketentuan mengenai rekening milik
Kementerian/Lembaga/satuan kerja;
x Memastikan satker menyampaikan laporan saldo rekening ke KPPN;

LHPS 84 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Memastikan telah diterbitkan surat teguran terhadap bendahara penerima
apabila terdapat ketidakpatuhan peneyetoran penerimaan negara;

x Memastikan rekap LPJ Bendahara telah disampaikan ke Kanwil DJPb secara
tepat waktu.

5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Pagu DIPA
Pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan monitoring dokumen pelaksanaan penyesuaian pagu DIPA;
x Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen serta kesesuaian penerbitan
BA Penyesuaian Pagu DIPA dengan Surat Pernyataan Koreksi ;

6) Penerbitan SKTB dan SKP4
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memastikan surat permintaan pengembalian penerimaan negara dari
bank/pos persepsi dilengkapi dengan dokumen pendukung;
x Memastikan SKTB sesuai dengan surat permintaan pengembalian negara .

3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan
1) Inisiasi dan Fasilitasi Kegiatan Diskusi/Sharing Knowledge /FGD tentang
Keterkaitan Keuangan Negara (Perbendaharaan) dengan Kondisi Sosial dan
Perekonomian Daerah
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini adalah:
x Melakukan monitoring pada website/akun media sosial terkait publikasi
kegiatan ;
x Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor terkait kegiatan yang telah
dilaksanakan KPPN berupa diskusi dengan tema keuangan negara dengan
pihak eksternal;
x Memeriksa dokumen laporan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pada KPPN.
b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
1) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Kegiatan yang dilakukan untuk menguji unsur ini antara lain:
x Monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui OMSPAN;
x Melakukan monitoring KEP KPA tentang penunjukan pejabat perbendaharaan
dan operator penyaluran/pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa;
x Monitoring rekonsiliasi realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

LHPS 85 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

c. Peran Dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
1) Pembinaan atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Satker K/L
dan Pemda
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan monitoring kegiatan fasilitasi ketaatan perpajakan yang
dipublikasikan melalui media sosial maupun website KPPN;
x Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor apakah KPPN pernah
melakukan kegiatan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan.
2) Monev dan Sumbangan Analisis Terkait Potensi PNBP untuk Peningkatan
Penerimaan Negara
Kegiatan yang dilakukan dalam pengujian unsur ini adalah:
x Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor apakah KPPN telah menyusun
analisis potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara di wilayah
kerjanya.

LHPS 86 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

d. Penyediaan Layanan Bersama ( Co-Location)
1) Inisiasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan Bersama (Khususnya layanan dari Unit
Kementerian Keuangan) Kepada Masyarakat
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur pembinaan diatas adalah:
x Memeriksa secara on the spot apakah terdapat layanan bersama pada KPPN.

e. Peran Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
1) Pencatatan dan Pengesahan atas Hibah Langsung Uang dan Barang
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan monitoring dokumen laporan hasil pencatatan dan pengesahan
hibah langsung;
x Memastikan kesesuaian dokumen MPHL BJS beserta data dukungnya.
x Memastikan Memo persetujuan dan MPHL BJS telah disampaikan ke DJPPR.

4. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1) Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD yang
Menjadi Satker KPPN
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan wawancara dengan pegawai KPPN terkait kepatuhan satker BLU
dalam wilayah kerjanya.
2) Pengesahan Penggunaan dana Satker BLU
Atas unsur pembinaan ini, kegiatan pengujian yang telah dilakukan antara lain:
x Melakukan uji sampling prosedur penerbitan SP2B BLU di KPPN;
x Menguji kelengkapan dokumen SP2B BLU.
b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
1) Akurasi Data Kredit Program
Pengujian yang dilakukan atas unsur pembinaan ini antara lain:
x Melakukan monitoring atas penerbitan SK Pengguna Sistem Informasi
Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan operator terbaru;
x Melakukan monitoring kesesuaian data debitur pada aplikasi SIKP di KPPN
dan data penyalur;
x Memastikan KPPN telah melakukan rekonsiliasi data sesuai ketentuan.

LHPS 87 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2) Survey Lapangan Debitur
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memastikan KPPN telah melakukan survey lapangan kepada debitur dengan
melakukan monitoring surat penugasan survey lapangan;
x Memastikan bahwa data debitur yang akan disurvey telah terekam pada SIKP-
UMi.

5. TATA KELOLA INTERNAL
c. Kinerja Organisasi
1) Pengelolaan Kinerja Organisasi
Kegiatan pengujian yang telah dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan monitoring ketepatan waktu penyampaian data capaian IKU setiap
triwulan;
x Melakukan monitoring penandatanganan kontrak kinerja seluruh pegawai;
x Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dalam bentuk
DKO.
2) Standar Operasional Prosedur
Kegiatan pengujian yang dilakukan antara lain:
x Menguji kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan SOP melalui kegiatan
pengamatan di lapangan dan wawancara terhadap pegawai;
x Melakukan uji sampling pengisian form kepatuhan SOP.
3) Sistem Manajemen Mutu
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Menguji dokumen ISO antara lain pedoman mutu, konteks organisasi,
kebijakan mutu, sasaran mutu;
x Memastikan dokumen catatan mutu telah menggambarkan kondisi terkini;
x Menguji frekuensi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.

LHPS 88 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Manajemen Sumber Daya Manusia
1) Pola Mutasi Internal
Pengujian yang dilakukan atas unsur pembinaan diatas antara lain:
x Memeriksa salinan SK mutasi internal pada semester berkenaan;
x Melakukan monitoring apakah pelaksanaan mutasi internal dilakukan sesuai
dengan pengembangan kompetensi pegawai.
2) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengujian yang dilakukan atas unsur pembinaan ini antara lain:
x Memeriksa dokumen surat tugas mengikuti bimtek/diklat pegawai;
x Memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
diklat/bimtek.

3) Penetapan Kinerja Individu
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur pembinaan ini antara lain:
x Memeriksa dokumen pendukung hasil capaian kinerja pegawai berupa raw
data dan data dukung;
x Melakukan pengecekan penyampaian kontrak kinerja pegawai
KPPNmelakukan monitoring data capaian IKU pegawai.

LHPS 89 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN