LHPS_SMT1-2021_BANTEN_FINAL (1)_opt

4) User SPAN
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan pemeriksaan surat permintaan perubahan user SPAN;
x Memeriksa dokumen cuti/surat tugas dan membandingkan dengan pemegang
user SPAN.

5) Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan uji sampling pemeriksanaan kelengkapan data pegawai pada dosir
pegawai;
x Memeriksa kelengkapan data surat izin cuti pegawai;
x Melakukan monitoring kesesuaian dokumen Usul Kenaikan Pangkat dan
Kenaikan Gaji Berkala;
x Memeriksa surat pengajuan usul pensiun pegawai yang akan memasuki masa
pensiun.

6) Penatausahaan Laporan Kepegawaian
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan uji sampling kelengkapan data pegawai pada HRIS;
x Memeriksa penatausahaan dan pengarsipan laporan kepegawaian;

c. Manajemen Keuangan
1) Penyusunan Rencana Anggaran
Pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memeriksa dokumen rencana kerja tahunan pada KPPN;
x Memeriksa up date data atas rencana kerja tahunan;
x Memeriksa dokumen POK.
2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memeriksa dokumen pembayaran uang lembur;
x Memeriksa dokumen pembayaran uang makan;
x Memeriksa dokumen pembayaran tunjangan kinerja;
3) Penyelesaian Tagihan
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memeriksa penyampaian RPD ke KPPN;
x Memeriksa dokumen SPM GUP/TUP beserta kelengkapannya;

LHPS 90 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Memeriksa dokumen SPM LS beserta kelengkapannya;

4) Pembukuan Bendahara
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan pemeriksaan kas tunai di brankas dari UP;
x Melakukan pengecekan dokumen pembukuan bendahara;
x Memeriksa ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara;
x Memeriksa kepatuhan penyetoran penerimaan pajak.

5) Penatausahaan Laporan Keuangan
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan monitoring ketepatan waktu penyampaian data UAKPA kepada
UAPPAW;
x Memeriksa kesesuaian penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA;
x Memeriksa ketepatan waktu rekonsiliasi dengan KPPN;
x Memastikan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dan UAKPA telah
dilakukan.

d. Tata Usaha dan Rumah Tangga
1) Tata Usaha
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memastikan penyampaian surat/naskah dinas telah dilakukan melalui e-office;
x Memeriksa pencatatan barang persediaan dan melakukan opname fisik pada
gudang persediaan;
x Memeriksa pengarsipan surat telah dilakukan melalui aplikasi (e-office)

LHPS 91 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2) Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memeriksa dokumen perikatan PPK dengan penyedia barang/jasa;
x Memastikan barang/jasa hasil pengadaan telah tercatat pada aplikasi
persediaan/SIMAK BMN;
x Memeriksa ketertiban penatausahaan dokumen pengadaan barang/jasa.

3) Pengelolaan Aset
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memastikan pemeliharaan BMN telah dilakukan sesuai ketentuan;
x Memeriksa kelayakan rumah dinas;
x Memeriksa ketersediaan kendaraan operasional ;

4) Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Memeriksa apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN telah sesuai
dengan standar pelayanan;
x Memeriksa ketersediaan daftar inventaris barang pada ruangan;
x Memastikan letak sarana prasarana telah memenuhi kriteria;
x Mengisi cek list sarana prasarana;
x Memastikan pelaksanaan prinsip go green.

e. Kepatuhan Internal
1) Sistem Pengendalian Internal
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan pemantauan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan;
x Memeriksa penunjukan petugas pemantauan pengendalian intenal;
x Memeriksa dokumen pelaksanaan pemantauan pengendalian internal.
2) LHP Aparat Pengawas
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini adalah:
x Memeriksa apakah ada LHP aparat pengawas yang disampaikan ke KPPN
pada semester berkenaan.

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
1) Komunikasi dan Koordinasi Internal
Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:

LHPS 92 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Memonitori capaian prestasi pada KPPN baik lingkup regional maupun
nasional;

x Memotivasi KPPN untuk konsisten mempertahankan prestasinya.
2) Prestasi Baru

Kegiatan pengujian yang dilakukan atas unsur ini antara lain:
x Melakukan monitoring capaian prestasi KPPN pada semester berkenaan;
x Mendorong KPPN untuk menciptakan prestasi baru.

B. HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Atas pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN semester I tahun 2021 pada KPPN lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten seperti diuraikan sebelumnya, diperoleh hasil
pembinaan dan supervisi yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN
a. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah
Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja
Satker, KPPN memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
terhadap satker di wilayah kerjanya. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja oleh
KPPN dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu
Pelaksanaan Anggaran Tingkat KPPN. Atas dasar hal tersebut, maka Kanwil DJPb
Provinsi Banten memberikan fasilitasi kepada KPPN dalam wilayah kerjanya untuk
dapat menyusun RPA tingkat KPPN. Hasil dari fasilitasi tersebut pada periode ini
seluruh KPPN telah menyusun RPA Semester II-2020 dan menyampaikan ke Kanwil
DJPb Provinsi Banten sebagai bahan penyusunan RPA tingkat Kanwil.
b. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
1) Pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan satker
KPPN memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan kompetensi teknis pejabat
perbendaharaan satker dalam wilayah kerjanya. Pembinaan terhadap satker
ditujukan untuk menjamin pengelolaan keuangan ditingkat satker berjalan sesuai
ketentuan dan kualitas pelaksanaan anggaran semakin meningkat. Pada KPPN
dalam wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten,
kegiatan pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan pada periode
semester I-2021 dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, maupun
Focus Group Discussion.

LHPS 93 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tim pembina melakukan pengecekan dokumen laporan kegiatan yang
diselenggarakan oleh KPPN selama periose semester I-2021. Selain itu
monitoring terhadap akun media sosial KPPN yang menampilkan kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan
satker dalam wilayah kerja KPPN juga dilakukan sepanjang semester I 2021.

Tabel 3.1. Kegiatan Pembinaan Kompetensi Satker

No KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN

RANGKASBITUNG

1. Sosialisasi Capaian Bimtek Penyerapan Sosialisasi Market
Place
Output Anggaran TW II 2021

2. Bimtek Aplikasi Monev Kinerja Anggran TW Bimtek Capaian Output

SAKTI II 2021

3. Monev kinerja penyerapan Monev PA dan KKP

anggaran belanja dan modal

TW I

4. FGD DAK Fisik dan Dana Sosialisasi Juknis

Desa Pembayaran THR

2) Peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh
satker
Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang monev pelaksanaan anggaran
belanja satker, penilaian IKPA menjadi alat ukur tingkat efektivitas pelaksanaan
anggaran pada satker. Penilaian IKPA terdiri dari 13 indikator antara lain revisi
DIPA, deviasi halaman III DIPA, pagu minus, data kontrak, pengelolaan UP dan
TUP, LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian
tagihan, capaian output, retur SP2D, renkas, dan kesalahan SPM. Masing-masing
indikator memiliki bobot yang berbeda untuk kemudian diformulasikan menjadi
nilai IKPA satker maupun KPPN. Indikator capaian output merupakan indikator
baru yang penilaiannya mulai diterapkan pada triwulan I-2021 dan memiliki bobot
yang cukup tinggi yaitu 17 persen.
Berdasarkan hasil monitoring pada OMSPAN, berikut nilai IKPA KPPN selaku
Kuasa BUN wilayah kerja Kanwil DJPb Banten semester I-2021 :

LHPS 94 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.2. Nilai IKPA Tingkat KPPN

Bulan KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGERANG RANGKASBITUNG
Januari
Februari 88,02 96,39 97,65
Maret
April 89,02 96,84 98,06
Mei
Juni 89,13 97,70 98,20
Sumber : Monev PA
79,58 90,30 89,25

82,86 91,23 90,98

84,57 93,48 92,89

GRAFIK 3.1. NILAI IKPA TINGKAT KPPN

KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG
120

100

80 97,65 98,06 98,2 90,9 91,23 93,47

96,84 97,7 89,25 90,98 92,89

60 96,39 89,02 89,13 79,58 82,86 84,57

88,02

40

20

0

Januari Februari Maret April Mei Juni

3) Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran
Implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran pada satker diwujudkan melalui
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK-
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah. Upaya yang telah dilakukan KPPN antara lain dengan
mensosialisasikan penggunaan KKP melalui uji coba marketplace. Meskipun
tingkat realisasi penggunaan KPP masih fluktuatif dan belum maksimal, namun
secara keseluruhan satker dalam wilayah kerja KPPN telah menunjukkan respon

LHPS 95 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

yang positif atas penggunaan UP maupun TUP KKP. Hal ini sejalan dengan tujuan
penggunaan KKP antara lain untuk meningkatkan keamanan bertransaksi,
meminimalisir potensi penyelewengan, meminimalisasi penggunaan uang tunai
dalam bertransaksi, serta meminimalisasi idle cash dari penggunaan UP.

Tabel 3.3. Realisasi KKP Semester I-2021

Bulan KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGERANG RANGKASBITUNG
Januari
Februari 81.187.153 6.778.198 0
Maret
April 345.996.040 258.004.848 4.293.790
Mei
Juni 241.333.003 253.802.475 25.610.083

651.192.176 192.960.530 12.828.947

273.548.840 192.960.530 24.759.359

523.489.600 383.527.150 13.065.881

Sumber : OMSPAN

651.192.176,0

523.489.600,0

345.996.040,0 253.802.475,0 383.527.150,0
258.004.848,0 241.333.003,0 273.548.840,0

192.960.530,0 192.960.530,0

81.187.153,0 4.293.790,0 25.610.083,0 12.828.947,0 24.759.359,0 13.065.881,0
6.778.198,0- Februari Maret April Mei Juni

Januari

KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG

Jika dilihat secara lebih luas, nilai UP KKP yang dikelola seluruh satker pada
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten adalah Rp9.559.659.200

LHPS 96 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

sedangkan maksimal pagu KKP adalah sebesar Rp1.787.011.734.400 atau hanya
sebasar 0,54 persen dari maksimal UP KKP. Hal ini mengindikasikan bahwa
implementasi UP KKP belum efektif dilaksanakan oleh satker-satker di wilayah
provinsi banten. Sampai dengan semester I-2021 masih terdapat 49 satker atau
sebesar 22,9 persen satker yang belum mempunyai UP KKP.
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh Kanwil Banten seperti sosialisasi PMK
196/PMK.05/2018 tentang Tatacara dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,
mendatangkan BRI Cabang Serang untuk memberikan informasi tentang
keamanan penggunaan KKP, mengunjungi KPPN, kantor vertikal Kanwil Banten
untuk mensosialisasikan penggunaan KKP, monitoring dan evaluasi kepada
satker-satker terpilih untuk mengetahui kendala pelaksanaan implementasi KKP.
4) Implementasi Jabatan Fungsional
Berdasarkan PMK 150 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan PMK 151 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN, KPPN memiliki tugas untuk
melakukan pembinaan terhadap JF Pranata Keuangan APBN pada satuan kerja
di wilayahnya. Semester I-2021 ini merupakan periode awal penyampaian DUPAK
dan penilaian angka kredit untuk JF PK APBN setelah periode pengangkatan
jabatan fungsional pengelola keuangan baik melalui inpassing maupun delayering.
KPPN telah melaksanakan sosialisasi terkait penyampaian DUPAK dan penilaian
angka kredit yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Selain itu KPPN juga telah
menyusun SK tim penilai angka kredit untuk periode tahun 2021 terhadap JF PK
APBN pada satker wilayah kerja masing-masing.
Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi e-jafung maupun koordinasi dengan
KPPN dan DSP, berikut ini data jabatan fungsional PK APBN KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Banten.

Data Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

No KPPN TERAMPIL MAHIR PENYELIA JUMLAH
35
1. SERANG 7 14 14 39
10
2. TANGERANG 9 17 13

3. RANGKASBITUNG 1 7 2

LHPS 97 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

5) Mengawal Uji Coba Implementasi Penggunaan Uang Persediaan melalui
Marketplace dan Digital Payment

Implementasi belanja pemerintah melalui marketplace merupakan perwujudan dari
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji
Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital
Payment pada Satuan Kerja. Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan
supervisi KPPN atas implementasi penggunaan marketplace pada satuan kerja
diwilayahnya secara umum penggunaan marketplace dan digital payment belum
optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala yang dihadapi soleh satuan
kerja maupun vendor . Masalah yang paling banyak ditemui adalah belum adanya
penyedia jasa di wilayah satker.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KPPN dalam rangka implementasi
marketplace ini antara lain :

a) KPPN telah melaksanakan sosialisasi marketplace yang dilaksanakan dengan
bank penyedia marketplace pemerintah;

b) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah telah menyampaikan surat
penunjukan admin KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah kepada Kepala KPPN;

c) KPA satker telah menyampaikan surat penunjukan admin satker kepada kepala
KPPN;

d) Admin KPPN telah melakukan registrasi dan pemberian user password kepada
satker piloting di wilayahnya khususnya untuk BA 015.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap implementasi marketplace, berikut realisasi
penggunaan marketplace pada wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Banten :

No KPPN Jumlah transaksi Jumlah Nominal

1. SERANG 0 0
Jumlah satker uji coba 5 0 0
a. belanja barang
49 Rp. 63.273.419
b. belanja modal 0 0

2. TANGERANG
Jumlah satker uji coba 14
a. belanja barang

b. belanja modal

LHPS 98 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3. RANGKASBITUNG
Jumlah satker uji coba 1

a. belanja barang 00

b. belanja modal 00

2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
1) Rencana Penarikan Dana Satker
Ketepatan waktu penyampaian rencana penarikan dana pada satker dimaksudkan
untuk menjaga likuiditas keuangan di daerah. Pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten, kepatuhan dan ketepatan penyampaian RPD
harian satker atas rencana pengajuan SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi
transaksi besar telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-
rata nilai deviasi KPPN berada dibawah 0.03 persen selama periode semester I-
2021. Selain itu KPPN juga telah melakukan pengiriman ADK RPD harian tingkat
KPPN ke FTP SPAN setiap hari.

Tabel 3.4. Nilai Deviasi KPPN

Bulan KPPN KPPN KPPN

Januari SERANG TANGERANG RANGKASBITUNG
Februari
Maret 0% 0.55% 0%
April 0% 0% 0%
Mei 0% 0% 0%
Juni 0% 0% 0%
Sumber : OMSPAN 0% 0% 0%
0.01% 0% 0%

LHPS 99 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

0,55%

0% 0% 0% 0% 0,01%
Januari Februari Maret April 0% 0%
Mei Juni
KPPN SERANG KPPN TANGERANG
KPPN RANGKASBITUNG

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara
1) Pra-Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan pemantauan pra-penyelesaian tagihan, antara lain berupa
kepemilikan KIPS, monitoring data kontrak dan penolakan SPM, dapat diperoleh
hasil pembinaan sebagai berikut:
x Kepemilikan KIPS dan pendaftaran KIPS telah dilaksanakan dengan baik
sesuai ketentuan, antara lain kesesuaian KIPS dengan petugas satker, dan
berkas pengajuan KIPS telah dilengkapi dengan data dukung yang
dipersyaratkan. Seluruh satker telah memiliki KIPS yang
dipegang/dipergunakan oleh petugas yang memiliki KIPS saja. Penerbitan
KIPS dari unsur non PNS juga telah dilampiri dengan surat dispensasi dari
Kanwil DJPb Provinsi Banten.
x Ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan, namun berdasarkan hasil monitoring
OMSPAN masih terdapat keterlambatan penyampaian data kontrak pada
masing-masing KPPN dengan tingkat keterlambatan yang bervariasi, antara 1
sampai lebih dari 10 hari kerja. Atas hasil pembinaan tersebut, KPPN
direkomendasikan untuk terus melakukan koordinasi dan edukasi kepada
satker diwilayahnya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan
anggaran pada satker.

LHPS 100 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Berdasarkan hasil monitoring daftar penolakan SPM pada OMSPAN, terdapat
7 penolakan substantif pada satker KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb
Provinsi Banten pada periode semester I-2021 ini. Penolakan formal masih
ditemui dan diharapkan ke depannya pembinaan terhadap satker terus
ditingkatkan agar semakin meminimalisir penolakan SPM baik formal maupun
substantif.

Tabel 3.5. Daftar Keterlambatan Data Kontrak

Ketepatan waktu KPPN KPPN KPPN

SERANG TANGERANG RANGKASBITUNG

Tepat waktu s.d 5 HK 148 40 3
sejak tanggal kontrak 41 4 1
Terlambat 6-9 HK

Terlambat lebih dari 103 23 2

10 HK

Sumber : OMSPAN data diolah

2) Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung pada KPPN, proses
penyelesaian tagihan berupa penerbitan SP2D, SP2B BLU, SP2D retur telah
dilaksanakan sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dan KEP-287/PB/2015 tentang
Standar Operasional dan Prosedur pada KPPN.
Pada saat pelaksanaan pembinaan dan supervisi, tim pembinaan juga
melaksanakan pengujian terhadap penyelesaian tagihan pada KPPN Serang,
KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung atas penyelesaian SP2D gaji induk,
SP2D UP/TUP, SP2D LS non kontraktual, SP2D LS kontraktual, SP2D LS
SPMKP, SP2BLU, SPHL dan SP2D retur dan berdasarkan hasil pengujian, KPPN
telah melaksanakan prosedur penyelesaian tagihan sesuai dengan SOP pada
KPPN.

LHPS 101 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Petugas FO KPPN Tangerang melakukan pengujian SPM yang disampaikan
Satker melalui aplikasi e-SPM..

3) Penyelesaian SKPP
Berdasarkan pemeriksaan dokumen, penyelesaian SKPP secara umum telah
dilaksanakan sesuai dengan PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis
Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, antara lain data di SKPP
sesuai dengan data yang ada pada kartu pengawasan gaji pegawai, data supplier
pada aplikasi SPAN telah dinonaktifkan .
Proses penyelesaian SKPP dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa
kelengkapan berkas berupa :
x Rincian data pegawai dan dan rincian gaji terakhir telah sesuai;
x Fotocopy SK pindah/pensiun telah terlampir;
x Dilampiri surat keterangan penonaktifan supplier.
Penyelesaian SKPP telah dilakukan secara tepat waktu yaitu maksimal 3 hari kerja
sejak SKPP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh KPPN.

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
1) Penerbitan surat persetujuan /penolakan pembukaan rekening
Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi SPRINT dan uji sampling dokumen
persetujuan dan penolakan rekening pada KPPN dapat disampaikan bahwa
penatausahaan rekening telah dilaksanakan sesuai dengen PMK-

LHPS 102 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

182/PMK.05/2017 tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup
Kementerian/Lembaga. Hasil monitoring tersebut antara lain:
x Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPA telah dilengkapi dengan

dokumen yang dipersyaratkan;
x Surat persetujuan pembukaan rekening telah sesuai dengan surat

permohonan;
x Data pembukaan rekening, penutupan rekening dan perubahan rekening telah

diupdate pada aplikasi SPRINT secara tepat waktu;
2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening

Berdasarkan hasil monitoring dan uji sampling laporan daftar saldo rekening
sesuai PMK 182/PMK.05/2017 tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja
lingkup Kementerian/Lembaga diperoleh hasil pembinaan dan supervisi sebagai
berikut:
x Satker dalam wilayah kerja KPPN telah menyampaikan daftar saldo rekening

ke KPPN secara teratur;
x Saldo rekening satuan kerja telah diunggah pada aplikasi SPRINT sesuai

dengan S-3303/PB/2018 tentang penggunaan aplikasi SPRINT;
x Laporan rekapitulasi daftar saldo rekening KPPN telah disampaikan kepada

Kanwil DJPb Provinsi Banten secara tepat waktu setiap bulan ( paling lambat
tanggal 15);

Tabel 3.6. Daftar Penyampaian Laporan Saldo Rekening

KPPN Des 20 Jan Feb Mar Apr Mei
14-6-2021
Serang 12-1-2021 15-2-2021 15-3-2021 14-4-2021 11-5-2021 15-6-2021
15-6-2021
Tangerang 12-1-2021 15-2-2021 15-3-2021 15-4-2021 11-5-2021

Rangkasbitung 12-1-2021 11-2-2021 12-3-2021 14-4-2021 11-5-2021

Sumber : rekapitulasi penyampaian laporan KPPN

3) Pengendalian Rekening Satker
Sesuai dengan amanat PMK-182/PMK.05/2017 pasal 28 disebutkan bahwa dalam
melaksanakan pengendalian rekening, KPPN berkewajiban melaksanakan
rekonsiliasi data rekening tingkat daerah di wilayah kerjanya setiap bulan dengan
satuan kerja dan kantor cabang bank umum di wilayah kerjanya. Berdasarkan
hasil pengamatan dan uji petik dokumen diperoleh hasil sebagai berikut:

LHPS 103 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x KPPN Serang dan Tangerang telah melaksanakan rekonsiliasi rekening
dengan satker dan bank di wilayah kerjanya setiap bulan. Namun, KPPN
Rangkasbitung belum melaksanakan rekonsiliasi rekening antara KPPN,
Satker, dan Bank;

x Hasil rekonsiliasi rekening berupa Berita Acara Rekonsiliasi telah
ditatausahakan dengan baik oleh seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten.

4) Tata Kelola Konfirmasi Penerimaan Negara
Sesuai dengan PER-5/PB/2018 tentang petunjuk pelaksanaan konfirmasi setoran
penerimaan negara, KPPN harus melaksanakan konfirmasi setoran penerimaan
sesuai permintaan konfirmasi dari satker. Konfirmasi setoran penerimaan negara
ini harus dilakukan sebagai upaya untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas data
penerimaan negara pada laporan keuangan. Berdasarkan hasil monitoring
pelaksanaan penerimaan negara pada periode semester I-2021 diperoleh hasil
sebagai berikut:
x Pada periode semester I-2021 seluruh permohonan konfirmasi penerimaan
negara oleh satker disampaikan melalui email karena adanya pandemi
COVID-19 yang membatasi/meniadakan layanan tatap muka pada KPPN;
x Seluruh permohonan konfirmasi telah diselesaikan oleh KPPN dan hasilnya
disampaikan melalui email;
x Penatausahaan data konfirmasi penerimaan negara telah dilakukan dengan
baik dan rapi;
x Berdasarkan monitoring OMSPAN modul penerimaan, terdapat PFK salah
satker/akun pada transaksi potongan SPM satker 637615 akun 511151
tanggal 10 Mei 2021 dengan nilai Rp740.050.

5) Tata Kelola Retur
Berdasarkan hasil monitoring pada OMSPAN dan uji petik dokumen retur pada
KPPN, secara umum penatausahaan retur pada KPPN telah dilakukan sesuai
dengan PER-9/PB/2018 tentang tata cara penyelesaian retur SP2D. Penyelesaian
retur SP2D tersebut antara lain meliputi :
x KPPN telah menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada satker;
x Data supplier telah diubah sesuai dengan permohonan retur dari satker;
x Surat ralat rekening dan data pendukung telah sesuai dengan laporan daftar
retur SP2D .

LHPS 104 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.7. Retur SP2D Semester I-2021

No KPPN Jumlah Suplier Nilai Retur

1. SERANG 191 Rp6.398.092.396

2. TANGERANG 56 Rp2.487.521.772

3. RANGKASBITUNG 21 Rp169.122.264

Sumber : OMSPAN data diolah

6) Monitoring Kepatuhan Bank / Pos Persepsi
Berdasarkan hasil monitoring pada dashboard MPN G2, KPPN pada wilayah kerja
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah melaksanakan monev
kepatuhan bank/pos persepsi setiap triwulan. Hasil monev berupa Berita Acara
telah diunggah pada menu kepatuhan bank/pos pada dashboard MPN G2 secara
tertib sesuai amanat SE-84/PB/2017 tentang juknis pelaksanaan dan pelaporan
monev kepatuhan bank/pos dalam rangka pelaksanaan TSA penerimaan.

Tabel 3.8. Data Monev Kepatuhan Bank TW I-2021

No KPPN Bank Hasil Monev

1. SERANG BTN Cabang Cilegon Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

BRI Cabang Serang Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

Mandiri Cabang CIlegon Sesuai/ Tidak ada

Merak pelanggaran

2. TANGERANG BNI KC Tangerang Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

BRI KC Tangerang Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

3. RANGKASBITUNG BRI KC Pandeglang Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

BJB KC Pandeglang Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

BRI KC Rangkasbitung Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

BJB KC Rangkasbitung Sesuai/ Tidak ada

pelanggaran

Sumber : Dashboard MPN G2

LHPS 105 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

d. Verifikasi dan Akuntansi
1) Rekonsiliasi Internal
Berdasarkan hasil monitoring dan pengamatan tim pembinaan dan supervisi,
KPPN telah melaksanakan rekonsiliasi internal setiap hari atas modul-modul pada
aplikasi SPAN. Hasil rekonsiliasi harian telah ditatausahakan dengan baik dalam
bentuk soft copy sesuai urutan tanggal harian.
2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA
Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA melalui
aplikasi e-Rekon LK, seluruh satker pada KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah melaksanakan rekonsiliasi secara
tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penerbitan SP2S pada periode
semester I-2021.Hasil rekonsiliasi bulanan juga telah dibuat rekapitulasi hasil
monitoring rekonsiliasi oleh KPPN.
3) Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah
Berdasarkan hasil monitoring dan uji petik dokumen LK UAKBUN Daerah bulan
Oktober 2020, penyusunan LK UAKBUN D pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten diperoleh hasil sebagai berikut:
x Penyampaian LK UAKBUN D ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten telah dilaksanakan secara tepat waktu oleh KPPN Serang, KPPN
Tangerang dan KPPN Rangkasbitung;
x LK UAKBUN D telah dilampiri dengan analisa laporan keuangan sesuai
dengan PER-56/PB/2016 tentang pedoman analisis laporan keuangan;
x Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas lainnya dari Hibah, Saldo
kas BLU telah sesuai dengan Saldo Kas di Neraca satker.
x Nilai LK UAKBUN D tahun 2019 seperti ditetapkan dalam KEP-
93/WPB.11/2020 telah memenuhi target capaian IKU KPPN.

LHPS 106 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.9. Nilai UKABUN D Tahun 2019

No KPPN Nilai

1. KPPN SERANG 99,20

2. KPPN TANGERANG 99,20

3. KPPN RANGKASBITUNG 99,25

Grafik 3.4. Nilai UAKBUN D Tahun
2019

99,25

Jumlah Nilai

99,20 99,20

KPPN SERANG Nilai UAKBUN D Tahun 2019
KPPN TANGERANG 99,20
KPPN RANGKASBITUNG 99,20
99,25

4) Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker
Secara umum pelaksanaan penerbitan LPJ Bendahara pada satker wilayah kerja
KPPN lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah dilaksanakan
sesuai PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis penatausahaan, pembukuan dan
pertanggungjawaban bendahara pada satker pengelola APBN.

5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Pagu DIPA
Berdasarkan uji petik dokumen penyesuaian pagu DIPA pada KPPN, Penerbitan
surat Pemberitahuan atas pelaksanaan Penyesuaian Sisa pagu telah sesuai
dengan PER-21/PB/2014 tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA atas
setoran pengembalian belanja pada pelaksanaan SPAN. Surat pernyataan koreksi

LHPS 107 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dari satker dilengkapi dengan dokumen pendukung, BA dan surat pemberitahuan
penyesuaian sisa pagu sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi dari satker.
6) Penerbitan SKTB dan SKP4
Berdasarkan hasil uji petik dokumen SKTB dan SKP4, pada periode semester I-
2021, hanya KPPN Tangerang yang menerbitkan SKTB dan SKP4, sedangkan
pada KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung tidak terdapat permohonan
penerbitan SKTB dari satker.
Penerbitan SKTB dan SKP4 telah dilaksanakan sesuai dengan PMK-
96/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian
penerimaan negara antara lain:
x surat permintaan pengembalian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung;
x SKTB telah sesuai dengan surat permintaan pengembalian;
x SKP4 telah sesuai dengan SKTB

3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Ruang Diskusi Perspektif baru Perbendaharaan
1) Inisiasi dan Fasilitasi Kegiatan Diskusi/Sharing Knowledge /FGD tentang
Keterkaitan Keuangan Negara (Perbendaharaan) dengan Kondisi Sosial dan
Perekonomian Daerah
Dalam rangka menggali perspektif baru terkait peran perbendaharaan dalam
mendorong perekonomian daerah dan mengenalkan perbendaharaan di daerah,
KPPN diharapkan melaksanakan kegiatan diskusi atau sharing knowledge dengan
berbagai pihak. Diskusi antara lain bisa dilaksanakan dengan pemda, akademisi,
maupun kelompok masyarakat. Selain itu, diskusi internal untuk meningkatkan
pengetahuan pegawai dan menyamakan persepsi akan arah baru kebijakan
perbendaharaan juga perlu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara tim pembina
dengan pegawai dan Kepala KPPN, selama periode semester I-2021 diperoleh
hasil antara lain :
x Kegiatan sharing knowledge dengan pihak eksternal baru dilaksanakan
dengan mitra kerja KPPN terbatas pada pembahasan tentang pelaksanaan
tugas KPPN;
x Sharing knowledge internal telah dilaksanakan namun masih terbatas pada
tema-tema yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat;

LHPS 108 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Belum ada pegawai yang membuat artikel dan dimuat baik pada media cetak
lokal maupun media online.

Tabel.3.10 Kegiatan Inisiasi Diskusi Tema Perbendaharaan

Kegiatan KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGERANG RANGKASBITUNG
1. Inisiasi kegiatan
diskusi lintas - - -
lembaga dengan
tema - - FGD internal
perbendaharaan, dilaksanakan secara
keuangan negara - rutin oleh KPPN
perekonomian Rangkasbitung dengan
daerah) membahas tema yang
berkaitan dengan isu
2. Inisiasi kegiatan terkini dan tugas pokok
diskusi lingkup dan fungsi KPPN
internal dengan tema
perbendaharaan, --
keuangan negara,
perekonomian
daerah

3. Karya tulis pegawai
bertema
perbendaharaan/
keuangan negara/
perekonomian
daerah dalam liputan
media massa.

b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
1) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Berdasarkan hasil pemantauan pada OMSPAN, penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa pada KPPN serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hasil pemantauan atas penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut:
x Penunjukan pejabat perbendaharaan dan operator untuk penyaluran dan
pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan melalui Surat
Keputusan Kepala KPPN;
x Verifikasi dokumen penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan
oleh petugas yang ditunjuk;

LHPS 109 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x KPPN telah menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan tahapan
yang telah ditentukan;

x Laporan Keuangan DAK Fisik dan Dana Desa telah disampaikan secara tepat
waktu setiap periode.

Tabel 3.11. Penyaluran DAK FISIK per Kabupaten/kota

No Pemda Pagu Realisasi %

1 Prov. Banten 135,972,770,000 0 0%

2 Kab Serang 111,519,466,000 9,980,398,750 8.95%

3 Kota Cilegon 25,368,374,000 0 0%

4 Kota Serang 114,145,833,000 0 0%

5 Kab. Tangerang 81,154,913,000 658,000,000 0.81%

6 Kota Tangerang 25,414,320,000 502,001,750 1.98%

7 Kota Tangerang 45,770,319,000 0 0%

Selatan

8 Kab. Lebak 160,045,542,000 22,607,014,125 14.13%

9 Kab. Pandeglang 81,779,968,000 14,731,952,450 8.10%

Sumber: Data OMSPAN

Grafik 3.5. Penyaluran DAK Fisik per
Kabupaten/Kota

180.000.000.000
160.000.000.000
140.000.000.000
120.000.000.000
100.000.000.000

80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000

-

Pagu Realisasi

LHPS 110 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.12. Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa s.d. Semester 1-2021

No Pemda Pagu Realisasi %

1 Kabupaten Serang 268,531,178,000 66,246,499,280 24.67%

2 Kabupaten Tangerang 301,280,535,000 88,623,691,080 29.42%

3 Kab. Lebak 294,233,508,000 116,793,490,000 39.69%

4 Kab. Pandeglang 270,986,700,000 99,096,374,200 36.57%

Sumber : data OMSPAN

Grafik 3.6. Rekapitulasi Penyaluran Dana
Desa s.d. Semester 1 tahun 2021

350.000.000.000 301.280.535.000 294.233.508.000
300.000.000.000 268.531.178.000
270.986.700.000

250.000.000.000

200.000.000.000

150.000.000.000 116.793.490.000 99.096.374.200
100.000.000.000
66.246.499.280 88.623.691.080
50.000.000.000

- Kab. Pandeglang
Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang Kab. Lebak

Series 1 Series 2

c. Peran Dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
1) Pembinaan atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Satker K/L
dan Pemda
Kegiatan pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
satker dan Pemda pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung selama periode semester I-2021 dilaksanakan dalam bentuk
rekonsiliasi data perpajakan dengan pemda yang dilaksanakan secara rutin setiap
triwulan.
Kegiatan lain yang sifatnya pembinaan ketaatan perpajakan yang dilaksanakan
secara khusus terhadap satker dan Pemda belum dilaksanakan oleh KPPN.

LHPS 111 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

namun demikian, KPPN telah berupaya untuk terus mengingatkan satker dalam
wilayah kerjanya untuk taat dalam pemenuhan kewajiban terkait penerimaan
negara, misalnya ketaatan penyetoran penerimaan negara.

Tabel 3.13. Kegiatan Pembinaan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

No KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN

RANGKASBITUNG

1. Rekonsiliasi pajak dengan Rekonsiliasi pajak Rekonsiliasi pajak

pemda setiap triwulan dengan pemda setiap dengan pemda setiap

triwulan triwulan

2. Membuat surat teguran Melakukan diskusi

kepatuhan penyetoran tentang perpajakan

perpajakan kepada satker dengan BPKAD dan

dalam wilayah kerjanya yang KPP

belum menyampaikan

penyetoran penerimaan

secara tepat waktu

2) Monev dan Sumbangan Analisis Terkait Potensi PNBP untuk Peningkatan
Penerimaan Negara
Sesuai dengan PMK-262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu fungsi KPPN adalah
melakukan pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun sampai dengan semester I-2021, kegiatan
monitoring dan evaluasi PNBP serta sumbangan analisis potensi PNBP didaerah
baru dilaksanakan oleh KPPN Tangerang, sementara KPPN Serang dan
Rangkasbitung belum melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan KPPN belum
memiliki petunjuk pelaksanaan analisis potensi PNBP di daerah.

d. Penyediaan Layanan Bersama ( Co-Location)
1) Inisiasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan Bersama (Khususnya layanan dari Unit
Kementerian Keuangan) Kepada Masyarakat
Inisiasi penyediaan fasilitas layanan bersama seperti amanat KMK-
834/KMK.01/2016 tentang layanan bersama terkait pelaksanaan fungsi
perbendaharaan, kekayaan negara dan keuangan negara lainnya di daerah belum
dapat dilaksanakan pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten. Selain karena kondisi pandemi yang membatasi layanan tatap muka,

LHPS 112 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

ketersediaan sarana prasarana pendukung layanan bersama juga belum dimiliki
secara lengkap oleh KPPN.
e. Peran Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
1) Pencatatan dan Pengesahan atas Hibah Langsung Uang dan Barang
Berdasarkan hasil monitoring dokumen penerbitan MPHL BJS pada KPPN
Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung, secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pengecekan kesesuaian dokumen MPHL
BJS oleh tim pembinaan dan supervisi antara lain sebagai berikut:
x Nomor registrasi hibah pada MPHL BJS telah sesuai dengan SP3HL –BJS;
x Jumlah penerimaan dan belanja pada MPHL-BJS telah sesuai;
x Kode jenis barang pada MPHL-BJS telah sesuai ketentuan;
x Besaran hibah pada MPHL-BJS telah sesuai dengan surat pernyataan telah

menerima hibah.
Selama semester I-2021 KPPN Serang telah menerbitkan 5 MPHL-BJS, KPPN
Tangerang menerbitkan 2 MPHL-BJS, sedangkan KPPN Rangkasbitung belum
menerbitkan MPHL-BJS karena belum ada pengesahan hibah dalam bentuk
barang/jasa selama semester I-2021.

4. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1) Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU / BLUD yang
Menjadi Satker KPPN
Berdasarkan hasil monitoring dan wawancara dengan KPPN, kegiatan pembinaan
dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU/BLUD tidak dilakukan oleh
KPPN terhadap satker BLU wilayah kerja masing-masing. Pembinaan terhadap
satker BLU dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai
dengan PER-7/PB/2015 tentang pedoman pembinaan keuangan BLU
sebagaimana telah diubah sengan PER-48/PB/2016. Sedangkan layanan yang
diberikan oleh KPPN terhadap satker BLU berupa konsultasi terkait pengesahan
SP2D BLU.
2) Pengesahan Penggunaan dana Satker BLU
Berdasarkan hasil monitoring pengesahan BLU pada KPPN Serang dan KPPN
Tangerang, prosedur pengesahan SP2B BLU telah dilaksanakan sesuai
ketentuan PER-30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan

LHPS 113 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

belanja satker BLU, sebagaimana telah diubah dengan PER-2/PB/2015. Hasil
monitoring tim pembinaan dan supervisi terhadap pengesahan penggunaan dana
satker BLU adalah penerbitan SP2BLU dilakukan setelah pengujian SP3BLU yang
meliputi:
x Pengujian kelengkapan dokumen;
x Pengujian kesesuaian kode output dan jenis belanja;
x Pengujian kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja BLU.

b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
1) Akurasi Data Kredit Program
Berdasarkan kegiatan monitoring terhadap laporan monev penyaluran
pembiayaan UMi , monitoring pada aplikasi SIKP-UMi pada KPPN, dan hasil
wawancara dengan petugas di KPPN, hasil pembinaan atas akurasi data kredit
program dapat diuraikan sebagai berikut:
x Penunjukan petugas pengguna SIKP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala KPPN;
x Dokumen penyalur dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi;
x KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur dengan data penyalur
secara berkala;
x Laporan monev UMi telah disampaikan secara tepat waktu setiap semester.
x Rekonsiliasi data UMi telah dilakukan secara tepat waktu setiap triwulan
2) Survey Lapangan Debitur
Sesuai dengan PER-25/PB/2015 tentang petunjuk teknis monev pembiayaan UMi,
KPPN memiliki tugas untuk melaksanakan survey lapangan terhadap debitur UMi.
Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, KPPN Serang, KPPN
Tangerang dan KPPN Rangkasbitung telah melaksanakan survey lapangan
sesuai ketentuan. Hasil dari monitoring terhadap pelaksanaan survey lapangan
debitur dapat diuraikan sebagai berikut:
x KPPN telah melaksanakan survey debitur setiap semester untuk mengukur
nilai keekonomian debitur;
x Data debitur yang dilakukan survey telah terekam pada apliaksi SIKP-UMi;
x Hasil survey telah disampaikan dalam laporan monitoring dan evaluasi
penyaluran pembiayaan UMi.

LHPS 114 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

5. TATA KELOLA INTERNAL
a. Kinerja Organisasi
1) Pengelolaan Kinerja Organisasi
Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan kinerja pada KPPN periode semester
II-2020, kegiatan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-
241/PB/2015 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb. Hasil monitoring
pengelolaan kinerja pada KPPN antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:
x Kontrak kinerja seluruh pegawai telah ditandatangani secara tepat waktu;
x Laporan Capaian Kinerja KPPN telah disampaikan kepada Kanwil DJPb
secara tepat waktu setiap triwulan .
x Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui kegiatan Dialog Kinerja
Organisasi (DKO).
2) Standar Operasional Prosedur
Berdasarkan wawancara kepada pegawai di sub bagian umum pada KPPN, dan
uji sampling dokumen pada KPPN, dapat disimpulkan bahwa KPPN telah
melaksanakan Standar Operasional Prosedur secara tertib sesuai dengan KEP-
287/PB/2016 tentang SOP pada KPPN. Kegiatan pengujian antara lain
dilaksanakan atas pelaksanaan tugas di sub bagian kepegawaian, sub bagian
keuangan, sub bagian TU/RT dan seksi MSKI pada KPPN.
Berdasarkan uji sampling tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas
telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengen SOP dan tidak ada prosedur yang
terlewat.
Namun demikian, KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung belum melaksanakan
internalisasi SOP secara berkala sebagai upaya untuk mengingatkan kembali
seluruh pegawai akan pentingnya pelaksaaan tugas sesuai SOP.
3) Sistem Manajemen Mutu
Seluruh KPPN pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah
memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2018. Implementasi SMM ISO
juga telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan KEP-151/PB/2015 tentang
Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di KPPN.
Berdasarkan pengamatan secara langsung atas pelaksanaan SMM ISO pada
KPPN, diperoleh hasil sebagai berikut :

LHPS 115 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.14 Pelaksanaan SMM ISO pada KPPN

No DOKUMEN KPPN SERANG KPPN KPPN

TANGERANG RANGKASBITUNG

1. Pedoman Mutu Ada Ada Ada

2. Konteks Organisasi Ada Ada Ada

3. Kebijakan Mutu Ada Ada Ada

4. Sasaran Mutu Ada Ada Ada

5. Catatan Mutu Ada dan update Ada dan update Ada dan update

6. Rapat Tinjauan Setahun sekali Setahun sekali Setahun sekali

Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan sesuai ketentuan minimal satu
tahun sekali, direkomendasikan untuk dilaksanakan lebih dari satu kali untuk
menjamin pelaksanaan manajemen mutu berjalan sesuai ketentuan.
b. Manajemen Sumber Daya Manusia
1) Pola Mutasi Internal
Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan mutasi internal pada KPPN berupa
pengecekan surat keputusan mutasi internal KPPN pada periode semester I -
2021, seluruh KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
telah melakukan mutasi internal pegawai.
Mutasi internal ini dimaksudkan untuk menerapkan pola mutasi sesuai dengan
kompetensi pegawai. Selain itu mutasi internal yang dilaksanakan oleh KPPN juga
bertujuan untuk kebutuhan pencapaian output pekerjaan.

Tabel 3.15. Mutasi internal pada KPPN Semester I-2021

No. KPPN Nomor KEP

1. SERANG KEP-006/WPB.11/KP.01/2021
KEP-09/WPB.11/KP.01/2021
2. TANGERANG
3. RANGKASBITUNG KEP-45/WPB.11/KP.02/2021
KEP-06/WPB.11/KP.03/2021

2) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi, KPPN telah melaksanakan usulan pengembangan pegawai sesuai

LHPS 116 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. Hasil monitoring atas
pelaksanaan pengembangan pegawai antara lain sebagai berikut:
x Seluruh pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat,

bimtek, maupun tawaran beasiswa yang dibuktikan dengan nota dinas Kepala
KPPN kepada seluruh pegawai atas penawaran pengembangan kompetensi
pegawai;
x Pelatihan/bimtek diikuti oleh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing;
x Bimtek/e-learning yang diperuntukkan kepada seluruh pegawai telah diikuti
oleh seluruh pegawai.
3) Penetapan Kinerja Individu
Berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja individu melalui data capaian IKU
pada KPPN, penetapan kinerja individu telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-
241/PB/2015 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbenaharaan. Berdasarkan hasil monitoring tim pembina dan supervisi, dapat
diuraikan hal-hal sebagai berikut:
x Kontrak kinerja pegawai telah ditandatangani secara tepat waktu;
x KPPN telah memiliki kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
x Pengukuran capaian kinerja individu telah dilaksanakan setiap triwulan;
x Data capaian IKU tiap pegawai telah dilampiri dengan raw data dan data
dukung yang lengkap.
4) User SPAN
Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan user SPAN pada KPPN telah
dilaksanakan sesuai dengan PMK-154/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan SPAN.
Pada saat dilakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot, tim
pembina dan supervisi melakukan pengamatan secara langsung dan diperoleh
hasil sebagi berikut:
x Pengguna user SPAN telah sesuai dengan SK penunjukan oleh Kepala kantor;
x Pergantian user SPAN karena pergantian petugas, DL, dan cuti telah
dilaksanakan sesuai ketentuan;
x Perubahan user SPAN dilakukan dengan membuat Berita Acara penggantian
user SPAN.

LHPS 117 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

5) Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan administrasi layanan SDM pada KPPN
secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil monitoring terhadap
layanan SDM antara lain sebagai berikut:
x Usul Kenaikan Pangkat telah dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan;
x Kenaikan Gaji Berkala telah ditetapkan sesuai ketentuan;
x Dokumen arsip kepegawaian telah ditatausahakan dengan tertib dan lengkap
baik berupa data elektronik maupun data cetak;
x Seluruh pegawai telah memiliki kartu taspen, kartu BPJS, Karis dan Karsu;
x Pegawai yang akan memasuki masa pensiun telah dibuatkan usulan pensiun
satu tahun sebelum memasuki masa pensiun;
x Penunjukan pejabat pengganti (plt maupun plh) telah dilakukan sesuai
ketentuan.

6) Penatausahaan Laporan Kepegawaian
Berdasarkan hasil monitoring terhadap penatausahaan laporan kepegawaian,
dapat disampaikan bahwa secara umum penatausahaan laporan kepegawaian
telah dilaksanakan secara tertib. Data kepegawaian selalu dilakukan updating
sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari monitoring laporan kepegawaian antara lain
sebagai berikut:
x Berdasarkan uji sampling data pegawai secara hardcopy berupa arsip data
pegawai telah disusun dengan rapi dan lengkap;
x Data kepegawaian dalam bentuk softcopy pada aplikasi HRIS dan e-djpb
dalam kondisi lengkap dan terupdate;
x Laporan kepegawaian telah disampaikan secara tepat waktu sesuai SE-
65/PB/2017 tentang penyusunan dan penyampaian laporan rutin instansi
vertikal di lingkungan DJPb.

c. Manajemen Keuangan
1) Penyusunan Rencana Anggaran
Berdasarkan hasil monitoring penyusunan rencana anggaran pada KPPN tahun
2020 telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Secara umum hasil dari monitoring
penyusunan rencana anggaran KPPN adalah sebagai berikut:
x RKA-KL telah disusun berdasarkan rencana kerja KPPN ;
x KPPN telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang diperoleh;

LHPS 118 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Atas DIPA yang diperoleh, KPPN telah menyusun Rencana kerja Tahunan dan
selalu melakukan updating setiap ada perubahan rencana kegiatan.

2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai baik berupa pembayaran gaji, tunjangan,
uang makan dan uang lembur secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan,
namun masih terdapat dokumen pendukung yang belum dilampirkan.
Berdasarkan hasil monitoriang data pengelolaan gaji/tunjangan pegawai berupa
pembayaran gaji, tukin, lembur, dan uang makan pegawai dapat diuraikan sebagai
berikut:
x Pembayaran gaji pegawai telah sesuai dengan daftar perubahan pegawai,
termasuk kebenaran perhitungan didalamnya. Pembayaran gaji pegawai
dikelola oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, berdasarkan daftar yang
dibuat oleh masing-masing kantor;
x Daftar tunjangan kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai, jumlah dropping
sesuai dengan permintaan, potongan PPh pasal 21 telah disetor dan LPP
Tukin telah disampaikan ke Kantor Pusat secara tepat waktu;
x Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar kehadiran
pegawai;
x Temuan Uraian SPM pada KPPN Tangerang untuk SPM uang makan dan
uang lembur kurang spesifik hanya disebutkan “untuk pembayaran belanja
pegawai”
Atas termuan tersebut, KPPN Tangerang telah direkomendasikan untuk
mengkoreksi uraian SPM dimaksud agar sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
x Pada KPPN Rangkasbitung terdapat pegawai yang dibayarkan uang
lemburnya namun tidak ada pada daftar hadir lembur dan tedapat pegawai
yang dibayarkan uang lembur selama 2 jam sesuai SPTPL, namun pada daftar
hadir lemburnya hanya tercantum 1 jam sehingga terdapat kelebihan bayar.
Atas temuan tersebut KPPN Rangkasbitung telah direkomendasikan untuk
segera dilengkapi dan dilakukan perbaikan/koreksi atas dokumen-dokumen
tersebut sesuai ketentuan;
x Daftar perhitungan uang lembur telah sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir
lembur pegawai. Namun demikian masih terdapat temuan pada KPPN Serang
terkait ketertiban dokumentasi pembayaran uang lembur. Secara umum daftar

LHPS 119 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

SPM uang lembur tidak dilampiri dengan dokumen pendukung berupa SPTPL,
dan rekap daftar hadir lembur pegawai .
Atas temuan tersebut, KPPN Serang telah direkomendasikan untuk lebih
meningkatkan ketertiban penatausahaan perhitungan uang makan dan uang
lembur. Selanjutnya dokumen yang belum lengkap agar segera dilengkapi dan
dilaporkan progressnya kepada Kanwil DJPb Provinsi Banten.
3) Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan hasil uji petik dokumen SPM GU, dan LS pada KPPN, secara umum
pelaksanaan penyelesaian tagihan pada KPPN sebagai satker telah mengacu
pada PMK-190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK-178/PMK.05/2018.
Namun dari hasil penelitian dokumen masih ditemui beberapa ketidaksesuaian
dalam penatausahaan penyelesaian tagihan, antara lain:
x Terdapat SPM-GU belanja sehari-hari perkantoran berupa pembelian
karangan bunga. Atas temuan tersebut untuk selanjutnya jenis belanja agar
digunakan sesuai dengan peruntukan masing-masing akun;
x Terdapat SPM-GU berupa biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor
berupa perbaikan kanopi, paving block dan pengecatan senilai Rp.39.985.000
tidak dilengkapi dengan :
- Harga Perkiraan Sendiri
- Penawaran dari Vendor.
- SPBy belum ditandatangani oleh Bendahara dan penerima
- Kuitansi belum ditandatangani oleh pejabat penerima barang
Atas temuan tersebut agar KPPN melengkapi dokumen-dokumen yang masih
belum lengkap;
x Terdapat SPM-LS pembayaran listrik rumah jabatan pada bulan Januari s.d.
April 2021. Atas pembayaran listrik rumah jabatan yang telah terlanjur dibayar
oleh kantor agar diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
4) Pembukuan Bendahara
Berdasarkan hasil uji sampling laporan pembukuan bendahara pada KPPN, uji
sampling LPJ Bendahara bulan Januari, Februari, dan Maret pada KPPN, dan
pengamatan langsung di KPPN, pelaksanaan pembukuan bendahara pada KPPN
sebagai satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pelaksanaan LPJ Bendahara

LHPS 120 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

telah seusai dengan PER-3/PB/2014. Adapun hasil monitoring terhadap
pembukuan bendahara antara lain sebagai berikut:
x Berdasarkan hasil cek pembukuan bendahara, saldo BKU dan buku pembantu

telah sesuai;
x Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah sesuai dengan Saldo Kas di

bendahara Pengeluaran pada Neraca UAKPA;
x Saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp 50 juta;
x LPJ Bendahara telah disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat

tanggal 10);
x Penyetoran pajak telah dilaksanakan dengan tertib.
5) Penatausahaan Laporan Keuangan
Berdasarkan hasil pengujian laporan UAKPA pada KPPN, secara keseluruhan
penatausahaan laporan keuangan telah dilaksanakan dengan tertib oleh seluruh
KPPN mengacu pada PMK-213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK-
215/PMK.05/2016. Adapun hasil monitoring terhadap penatausahaan laporan
keuangan pada KPPN antara lain:
x Penyampaian data UAKPA kepada UAPPA-W telah dilaksanakan secara tepat

waktu;
x Rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK BMN telah dilaksanakan

dengan tertib;
x Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu;
x Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan.
d. Tata Usaha dan Rumah Tangga

1) Tata Usaha
Berdasarkan hasil monitoring atas penatausahaan surat masuk, penatausahaan
pengarsipan dan penatausahaan barang persediaan, secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan. KPPN lingkup wilayah Kanwil DJPb Provinsi
banten telah melaksanakan penatausahaan surat-menyurat secara elektronik
sejak tahun 2018. Hasil monitoring tata usaha pada KPPN antara lain sebagai
berikut:
x Penatausahaan surat masuk telah dilaksanakan secara elektronik melalui e-
office (Nadine);

LHPS 121 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Penatausahaan barang persediaan telah dilaksanakan dengan tertib melalui
aplikasi SAKTI modul persediaan;

x Penatausahaan arsip surat telah terintegrasi pada aplikasi Nadine;
x Terdapat pembukuan barang persediaan berupa ATK secara umum belum

ditatausahakan dengan baik. Pencatatan barang persediaan banyak yang
tidak sesuai dengan barang yang ada di gudang. Atas temuan tersebut
petugas agar lebih tertib melakukan pencatatan barang persediaan agar
sesuai antara pembukuan dan barang yang tersimpan di gudang;
x Terdapat gudang persediaan yang kurang rapi karena tercampur dengan
barang-barang yang tidak terpakai. Atas temuan tersebut gudang agar
dirapikan dan barang-barang yang seharusnya tidak digudang agar
ditempatkan diruangan terpisah.
2) Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan hasil monitoring dokumen pengadaan barang/jasa pada KPPN dapat
disimpulkasn bahwa proses pengadaan barang/jasa secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan Perpres No.16 tahun 2018 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah. Hasil yang diperoleh atas monitoring dokumen pada
KPPN antara lain sebagai berikut:
x Barang/jasa hasil pengadaan telah dicatat pada aplikasi SAKTI modul
persediaan dan SIMAK BMN secara tertib, termasuk data perubahan keluar
masuk barang;
x Dokumen pengadaan barang/jasa telah ditatausahakan dengan baik;
x Tidak terdapat kurang bayar/lebih bayar atas pengadaan barang/jasa;
x Kepala kantor secara rutin merencanakan dan memantau pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.
3) Pengelolaan Aset
Monitoring atas pengelolaan aset dimaksudkan untuk mengetahui apakah KPPN
telah melaksanakan pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan pedoman
pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan
monitoring, pengelolaan aset pada KPPN, diperoleh hasil sebagai berikut:
x Laporan BMN telah dibuat dan disampaikan secara tepat waktu secara
semesteran kepada KPKNL dan kanwil DJPb Provinsi Banten;
x Ketersediaan dan kondisi kendaraan operasional pada KPPN telah sesuai
dengan tingkat kebutuhan;

LHPS 122 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x KPPN telah melakukan pengamanan BMN sesuai pedoman pengamanan
pengamanan barang di lingkungan kementerian Keuangan;

x Pada KPPN Serang dan Tangerang masih terdapat ruangan yang belum
dilengkapi dengan DBR. Atas temuan tersebut agar KPPN segera melengkapi
ruangan dimaksud dengan DBR.

Gedung kantor KPPN Rangkasbitung.

4) Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Berdasarkan pengamatan secara langsung pada KPPN, secara umum sarana dan
prasarana dan tata ruang pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung telah sesuai dengan KEP-650/PB/2018 tentang standar pelayanan
di instansi vertikal DJPb. Hasil monitoring terhadap sarana prasarana dan tata
ruang pada KPPN antara lain:
x Sarana prasarana pada KPPN telah memenuhi standar meliputi
ketersediaan/terpasangnya visi dan misi, motto layanan, Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan serta standar dan maklumat pelayanan. Seluruh
standar minimal tersebut telah terpasang pada ruang layanan sehingga dapat
diakses oleh pengguna layanan;

LHPS 123 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Secara umum inventarisasi kondisi sarana dan prasarana telah sesuai dengan
kondisi yang ada;

x Letak sarana dan prasarana telah memenuhi tata ruang kantor dengan
estetika;

x Pencahayaan, sirkulasi udara dan penggunaan listrik telah memperhatikan
keamanan, kesehatan dan kenyamanan, serta prinsip hemat energi;

x Kondisi ruang kantor telah memperhatikan kenyamanan pengguna layanan;
x KPPN telah melaksanakan prinsip go green;
x Belum terdapatnya ruang edukasi dan bermain anak, kursi roda, parkir khusus

difabel, toilet difabel pada KPPN Serang. Atas temuan tersebut KPPN
mengupayakan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

e. Kepatuhan Internal
1) Sistem Pengendalian Internal
Berdasarkan hasil monitoring dokumen pelaksanaan pengendalian internal, KPPN
telah melaksanakan prinsip pengendalian internal sesuai dengan KMK-
940/KMK.09/2017 tentang kerangka kerja penerapan pengendalian intern dan
pedoman pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.
Hasil monitoring pelaksanaan pengendalian internal pada KPPN antara lain:
x KPPN telah menetapkan SK penunjukan petugas pemantauan pengendalian
internal;
x Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan secara teratur setiap triwulan;
x KPPN telah menyampaikan laporan hasil pengendalian internal secara tepat
waktu kepada kanwil DJPb Provinsi Banten.

LHPS 124 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2) LHP Aparat Pengawas
Berdasarkan hasil pemantauan tim pembinaan dan supervisi KPPN, pada periode
semester I-2021 tidak terdapat LHP aparat pengawas fungsional yang
disampaikan ke KPPN.

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
1) Komunikasi dan Koordinasi Internal
Kegiatan komunikasi dan koordinasi internal pada KPPN dimaksudkan untuk
meningkatkan sinergi dan menyelesaikan permasalahan internal dalam kaitannya
dengan pekerjaan pada KPPN. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara
dengan Kepala Kantor, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
x KPPN telah melaksanakan koordinasi antar seksi dalam penyelesaian
pekerjaan, antara lain seksi bank dan pencairan dana berkoordinasi dalam
proses penerbitan SP2D.
x Kepala kantor memantau kegiatan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi
dalam penyusunan LKBUN;
x Kepala Kantor dan Kepala seksi terkait, malakukan monitoring pengelolaan
rekening dan penatausahaan penerimaan negara melalui OMSPAN dan
SPRINT;
x Kepala Kantor memantau proses pengadaan barang/jasa, penetausahaan dan
pemeliharaan BMN;
x Kegiatan yang berupa bimbingan motivasi pegawai telah dilakukan melalui
kegiatan capacity building;
x Kepala KPPN melakukan koordinasi dan komunikasi rutin dengan melalui
kegiatan ODOI;
x Kepala Kantor memantau ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan
yang dihasilkan KPPN;
x Koordinasi internal juga dilaksanakan melalui kegiatan rapat internal dan
melalui WA Grup.

LHPS 125 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Kegiatan Koordinasi Internal KPPN Rangkasbitung melalui Zoom

Kegiatan rapat koordinasi internal KPPN Tangerang.

2) Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Koordinasi eksternal dilakukan untuk menjalin hubungan kelembagaan yang baik
antara KPPN dengan unit kerja lainnya, baik satker maupun non satker.

LHPS 126 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tim pembina dan supervisi,
diperoleh hasil sebagai berikut:
x KPPN telah memiliki kontak seluruh Satker dan Pemda mitra kerjanya untuk

memudahkan koordinasi dan koordinasi;
x KPPN memiliki grup WhatsApp dengan mitra kerjanya masing-masing untuk

mempercepat penyampaian informasi yang penting;
x KPPN telah menjalin hubungan komunikasi dengan aparat penegak hukum

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
x KPPN secara rutin melaksanakan sosialisasi/FGD terkait pencairan dana,

pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, serta langkah-langkah strategis
pelaksanaan anggaran;
x Kepala KPPN telah aktif menghadiri undangan baik dari Pemda maupun dari
satker pada hari-hari besar nasional/HUT Pemda;
x KPPN juga menjalin kerjasama baik formal maupun informal dengan mitra
kerjanya, misalnya dengan menyelenggarakan olah raga bersama dengan
Pemda maupun satker.

Penyerahan Piagam WTP kepada Pemkot Serang oleh Kepala KPPN Serang

LHPS 127 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Kegiatan komunikasi dan koordinasi Kepala KPPN Rangkasbitung dengan
Bupati Lebak.

3) Kepuasan Pegawai
Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai yang dilakukan oleh tim pembinaan
dan supervisi KPPN kepada seluruh pegawai KPPN, diperoleh hasil indeks
kepuasan pegawai di atas 4 atau kategori memuaskan. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan sinergi dan integritas para pegawai KPPN dalam pelaksanaan
tugasnya sehari-hari. Hasil survey ini juga mengindikasikan bahwa pelayanan dari
supporting unit terhadap seluruh pegawai telah dilaksanakan dengan baik, untuk
menjamin layanan terhadap stakeholder juga berejalan dengan baik. Diharapkan
hasil survey kepuasan pegawai ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan
akan terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.16. Hasil survey kepuasan pegawai semester I-2021

No KPPN Indeks Kepuasan Pegawai

1. SERANG 4,88

2. TANGERANG 4,90

3. RANGKASBITUNG 4,91

LHPS 128 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

GRAFIK 3.7. HASIL SURVEY KEPUASAN
PEGAWAI

SEMESTER I-2021

KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG

4,88
4,9
4,91

HASIL SURVEY

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Keterbukaan Informasi Pubilk
Standar keterbukaan informasi publik dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta PMK-200/PMK.01/2016
tentang Pedoman Layanan Informasi Publik olek PPID Kemenkeu dan Perangkat
PPID Kemenkeu. Berdasarkan hasil pengamatan media sosial KPPN dan
pengamatan secara langsung di KPPN diperoleh hasil sebagai berikut:
x Website KPPN telah sesuai dengan standar, antara lain telah mencantumkan
Visi dan Misi, motto layanan, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan;
x Konten pada website KPPN telah sesuai dengan standar micro website DJPb,
antara lain paling sedikit memuat informasi prosedur layanan, dan tautan
pengaduan internal dan eksternal;
x Konten website dan media sosial KPPN telah memperhatikan prinsip
keamanan dengan tidak mengunggah unsur SARA, diskriminasi, radikalisme,
terorisme dan LGBT.
2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
KPPN secara rutin telah melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan,
paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Seluruh KPPN dalam lingkup wilayah
kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah melaksanakan survey

LHPS 129 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

kepuasan pengguna layanan setiap semester. Adapun hasil survey selalu diatas
target pada IKU yaitu 4,55.

Tabel 3.17. Hasil survey kepuasan pengguna layanan

No KPPN IKM

1. SERANG 4,80

2. TANGERANG 4,99

3 RANGKASBITUNG 4,77

GRAFIK 3.8. HASIL SURVEY KEPUASAN
M A S YA R A K AT

KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG

4,8
4,99

4,77

NILAI IKM

3) Pengelolaan Pengaduan
Pengelolaan pengaduan pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung telah dilaksanakan dengan tertib. Berdasarkan hasil monitoring
terhadap pengelolaan pengaduan, diperoleh hasil sebagai berikut:
x Terdapat tata kelola pengaduan yang jelas pada KPPN dan kontak pengaduan
telah terpasang pada ruang layanan;
x Kepala KPPN telah menetapkan petugas pengelola pengaduan (SIPANDU)
pada KPPN;

LHPS 130 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

x Website KPPN telah mempublikasikan sarana pengaduan;
x Terdapat box pengaduan pada masing-masing KPPN.
4) Pengendalian Gratifikasi
KPPN dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi banten telah
menerapkan pembangunan ZI-WBK WBBM sesuai dengan KEP-43/PB/2019
tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan dan Penilaian ZI Menuju WBK di
Lingkungan DJPb. Berdasarkan hasil monitoring terhadap KPPN diperoleh hasil
sebagai berikut:
x KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung telah berhasil memperoleh predikat

WBK pada tahun 2020;
x KPPN Tangerang sedang mengikuti penilaian ZI menuju WBK tingkat nasional

tahun 2021;
x KPPN telah melakukan public campaign terhadap pengendalian gratifikasi

secara berkala;

Pengarahan Kepala KPPN Tangerang pada acara Sosialisasi Penguatan
Integritas.

6. INOVASI DAN PRESTASI
a. Inovasi
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

LHPS 131 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan yang berada pada indeks
di atas 4 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dapat disimpulkan
bahwa KPPN telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui
berbagai cara, diantaranya melalui inovasi layanan. Pada periode semester I-2021
ini, baik KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung masih
menggunakan inovasi yang dihasilkan pada periode sebelumnya secara
konsisten. Diharapkan periode berikutnya KPPN dapat menghasilkan inovasi baru
yang mendukung layanan terhadap stakeholder.

Tabel. 3.18 Inovasi KPPN Serang

NAMA INOVASI KONDISI SEBELUM KONDISI SETELAH
Smoking Area Multifunction INOVASI INOVASI

(LATAR BELAKANG) Smooking area dilengkapi
Sebelumnya tidak terdapat dengan papan penunjuk
ruang tunggu outdoor yang nomor antrian sehingga
petugas satker dapat
bisa digunakan sekaligus memantau urutan nomor
untuk smoking area bagi antrian tanpa tanpa harus
berada di Front Office.
petugas satker sehingga

satker yang sedang
merokok diluar sering
tertinggal panggilan nomor
antriannya.

Tabel. 3.19 Inovasi KPPN Tangerang

NAMA INOVASI KONDISI SEBELUM KONDISI SETELAH
INOVASI
INOVASI
(LATAR BELAKANG)

Ingat Ingat Banyak penyampaian KPPN dapat selalu

SPM tidak tepat waktu mengingatkan satker apabila

sehingga mempengaruhi sudah mendekati tenggat

nilai indikator IKPA yang waktu penyampaian SPM.

berdampak pada Satker lebih tepat waktu

penurunan nilai IKPA dalam penyampaian SPM

dan memudahkan KPPN

Inovasi ingat-ingat merupakan untuk menjaga nilai IKPA.

ajang umum rembug dan

konsultasi atas layanan KPPN

melalui media chat WhatsApp

group untuk komunikasi

masing-masing seksi dengan

para stakeholder sesuai tugas

dan fungsi seksi tersebut.

LHPS 132 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Cepat Tanggap Satker harus selalu ke Satker tidak perlu hadir
langsung ke KPPN untuk
KPPN untuk validasi ADK dan SPM dapat
dibuat apabila data sudah
menyampaikan ADK sesuai sehingga kesalahan

GPP/BPP/DPP serta dalam pembuatan SPM
dapat dikurangi.
PPNPN yang pastinya

kurang mengefisienkan

waktu apabila ada ADK

yang belum valid. Apabila

Satker dapat menyampaikan ADK belum valid maka

ADK dapat dipastikan bahwa

GPP/BPP/DPP dan ADK ada kesalahan dalam SPM

PPNPN melalui e-mail agar yang mengharuskan

dapat dilakukan validasi data pembuatan ulang.

GPP/BPP/DPP serta

PPNPN terlebih dahulu

sebelum satker

menyampaikan SPM Gaji

Induk, Kekurangan Gaji, Gaji

Susulan, Gaji Terusan, dan

Penghasilan PPNPN ke

KPPN.

Kios Revisi DIPA Satker membutuhkan Proses Revisi DIPA ke

pendampingan sebelum Kanwil DJPb Banten menjadi

pengajuan revisi DIPA ke lancar karena telah

Kanwil DJPb Provinsi diverifikasi terlebih dahulu

Banten dan Direktorat PA. oleh pegawai KPPN

sebelum diajukan. sehingga

satker dapat

mempertahankan nilai

Kios Revisi DIPA merupakan IKPAnya.

bantuan atau pendampingan

verifikasi sebagai layanan

lebih dari

KPPN Tangerang bagi satker

sebelum pengajuan revisi

DIPA ke Kanwil DJPb dan

Direktorat PA terutama terkait

usulan Revisi Administrasi

DIPA.

Dambaan 127 Banyak Satker yang masih Kelas yang diadakan oleh
KPPN membuat Satker
Dambaan127 (Pendampingan belum terlalu memahami terbantu dalam memahami
penggunaan aplikasi. Satker
dan aplikasi-aplikasi baru tidak harus bolak-balik ke
KPPN karena adanya
Pembinaan Pelaksanaan dalam bidang pelayanan pegawai TMR
KPPN datang ke satker
Anggaran) merupakan salah perbendaharaan sehingga untuk pendampingan.

satu terobosan/ inovasi KPPN bolak-balik ke KPPN hanya

Tangerang dalam rangka untuk berkonsultasi.

memaksimalkan para

Treasury Management

Representative (TMR).

LHPS 133 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Buletin127 Satker jarang mengetahui Satker mengetahui update
informasi terbaru terutama terbaru tentang pelaksanaan
peraturan baru yang anggaran dan mendapatkan
menjadi update dalam wawasan yang lebih luas
pelaksanaan anggaran. dari pegawai KPPN secara
tidak langsung.

Buletin127 adalah e-book Banyak satker di daerah Satker mendapatkan info
yang berisi informasi seperti terbaru melalui SMS yang
strategi menghadapi akhir tidak membutuhkan internet.
tahun, peraturan-peraturan
baru pada, data realisasi
belanja atas beban APBN, dll.

Layanan SMS Center

terpencil yang susah

mendapatkan internet

sehingga tidak bisa

mendapatkan info-info

terbaru yang di update

melalui whatsapp ataupun

social media.

Layanan ini untuk

menyampaikan informasi

kepada pengelola keuangan,

khususnya satker yang berada

di daerah yang sulit

mendapatkan koneksi internet.

Aplikasi Porsi KPPN 127 Satker cenderung kesulitan Aplikasi ini

dalam mendapatkan mengintegrasikan informasi

informasi terkait pelayanan terkait pelayanan pada

pada KPPN Tangerang. KPPN Tangerang. Aplikasi

ini menyajikan website-

website yang mendukung

pelaksanaan pelayanan

pada KPPN Tangerang

sehingga mempermudah

satker dalam meningkatkan

kinerja pelaksanaan

Aplikasi Porsi 127 merupakan anggaran.
aplikasi berbasis Android
berupa kanal informasi

LHPS 134 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

terintegrasi bagi petugas Satker tidak memiliki Satker memiliki pedoman
Satuan Kerja mitra KPPN
Tangerang.

Buku Pintar

referensi yang dijadikan dalam mengelola keuangan

pegangan dalam terutama dalam memahami

mengelola keuangan. penggunaan aplikasi-

aplikasi di bidang

perbendaharaan.

Penyusunan Buku Pintar dan

buku panduan dalam

rangka mendukung

optimalisasi upaya

peningkatan kinerja

pelaksanaan anggaran satuan

kerja.

Kartu Layanan Bebas Satker tidak terlalu peduli Satker lebih termotivasi
dengan pencapaian nilai
Antrian IKPA nya. dalam memperbaiki

kinerjanya untuk

mendapatkan nilai IKPA

yang lebih baik dengan

motivasi mendapatkan

fasilitas bebas antrian.

Kartu Layanan Bebas Antrian Para stakeholder KPPN Meningkatnya komunikasi
merupakan apresiasi kepada
satker
yang berhasil mencapai IKPA
tertinggi, serta memberikan
motivasi kepada satker
dengan nilai IKPA yang masih
belum mencapai target.

Forgisss127

jarang bertatap muka antara para pemimpin

sehingga mengurangi stakeholder dengan

adanya sinergi diantara pimpinan KPPN sehingga

para pimpinan yang pelaksanaan dan

mengakibatkan salah pertanggungjawaban APBN

informasi dan kurangnya lebih baik dan tercapai target

komunikasi. nilai IKPA KPPN yang

FORGISSS127 (Forum merupakan akumulasi dari

Sinergi dan Silaturahmi IKPA satker wilayah

Pimpinan Satker, Pemda, dan pembayaran KPPN

Stakeholder lainnya) Tangerang.

merupakan pertemuan reguler

LHPS 135 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

pimpinan terkait kebijakan Kurangnya pegawai yang Kemampuan pegawai dalam
strategis dan upaya menguasai IT dan bidang bidang IT meningkat.
pemenuhan capaian output, menulis juga menjadi Banyak artikel dan buku
realisasi belanja APBN, dan penyebab diadakannya yang diterbitkan oleh
koordinasi terkait Dana Desa inovasi ini. pegawai setelah diadakan
dan DAK fisik. kelas menulis di kantor.
Ruang Belajar

Kegiatan ini dimaksudkan Banyak ruang kosong yang Lahan kosong menjadi lahan
untuk menyiapkan pegawai
dengan kompetensi yang
lengkap.
Mari Berkebun

belum dimanfaatkan yang menghasilkan,

dengan baik di lingkungan sehingga meningkatkan

KPPN Tangerang. penghasilan bagi para

PPNPN dengan budidaya

berbagai tanaman.

Mari berkebun adalah salah Belum ada kegiatan Olahraga rutin bersama
satu inovasi KPPN Tangerang
yang dilakukan oleh seluruh
pegawai KPPN Tangerang
setiap hari Jumat pada pekan
keempat.

Mari Berolah Raga

olahraga rutin yang dapat menjaga kesehatan

dilakukan pegawai. Banyak pegawai sekaligus

pula pegawai yang tidak terjalinnya silaturahmi antar

sempat melakukan pegawai.

olahraga dikarenakan

pekerjaan yang tidak bisa

ditinggalkan.

Mari berolahraga adalah
kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh pegawai KPPN
Tangerang setiap hari Jumat
pagi pada pekan
pertama dan kedua.

LHPS 136 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Area Arsiparis Pegawai dan Belum adanya informasi Informasi bagi pegawai dan
Stake holder yang terpusat bagi pegawai
dan stakeholder. stakeholder terpusat

sehingga lebih mudah

diakses.

Area Arsiparis Pegawai &

Stakeholder merupakan

kumpulan kebijakan dan

peraturan yang diperuntukkan

bagi pegawai

dan para stakeholder.

Mari Berkarya Belum ada sarana Menyalurkan bakat para

penyaluran bakat bagi para pegawai dan juga sebagai

pegawai dan belum penghibur disela-sela

terbentuknya citra kantor kesibukan bekerja yang

terhadap masyarakat membantu meredakan rasa

terutama lingkungan penat dan juga

sekitar KPPN Tangerang. meningkatkan rasa

kepedulian pegawai dengan

kegiatan mari berbagi.

Selain itu melalui kegiatan

Mari berkarya adalah kegiatan mari berbagi, citra kantor
yang dilakukan sebagai wadah
bagi para pegawai yang juga dapat meningkat.
memiliki minat dan talenta di
bidang seni.

Tabel. 3.20 Inovasi KPPN Rangkasbitung

KONDISI SEBELUM KONDISI SETELAH

NAMA INOVASI INOVASI INOVASI

TOP 161 (LATAR BELAKANG)
Toriq On Programe 161
Merupakan link menuju site Inovasi KPPN Layanan KPPN
inovasi serta blanko/form
sesuai kebutuhan Rangkasbitung tidak Rangkasbitung berada
DIGILIB 161
Digital Library-161 merupakan terinformasikan dengan dalam genggaman
wadah informasi, dokumentasi
dan kearsipan secara digital baik ke Satuan
bagi seluruh pegawai KPPN Kerja/Stakeholder

Dokumentasi dan data dokumentasi serta
kearsipan menjadi
tersebar di subbagian dan tersentralisasi

seksi

LHPS 137 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Radio 161 Tidak ada wadah Pegawai lebih ekspresif

aktualisasi diri pegawai dalam menyuarakan

aspirasi dan inovasi

Wadah sharing knowledge, Belum ada wadah aduan Upaya KPPN
siraman rohani dan kisah
inspiratif untuk pegawai dan
stakeholder

KLIN 161

yang terintegrasi dengan Rangkasbitung dalam

layanan KPPN mendukung budaya Bebas

Rangkasbitung dari Korupsi dapat

terinformasikan dengan baik

Komunikasi Layanan Informasi Evaluasi layanan 2 Evaluasi layanan dapat
Aduan demi menjaga mutu mingguan melalui kotak diketahui dengan cepat dan
kinerja kepuasan yang dihitung akurat melalui google forms
manual
E-BOX 161

Kotak survey kepuasan Satker mencari informasi Menjadi media berbagai
layanan bagi saker KPPN 161 dan pengetahuan terkait informasi, tutorial dan
JAWARA 161 Tupoksi di berbagai Media pengetahuan terkait Tupoksi
yang tersentralisasi

Jendela Wawasan Keuangan Konfirmasi Pajak Konfirmasi Pajak lebih
Negara, sebagai wahana cepat, tepat, dan efisien dari
pembelajaran dan referensi dilakukan secara offline, segi biaya perjalanan dinas
terkait keuangan negara
memakan biaya dan waktu
COLOR 161

LHPS 138 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

bagi satker yang lokasinya
jauh

Confirmation-online of Kurangnya intimacy dan Meningkatnya intimacy dan
Rangkasbitung, sarana digital
untuk mempercepat konfirmasi
penerimaan bagi mitra kerja

CO-24

koordinasi dengan koordinasi dengan
stakeholder Stakeholder, kecepatan

penyampaian informasi dan

penyelesaian masalah

Consultation Online 24 Hours, Sering terjadi kesalahan Kesalahan akun dan nilai
akun dan perhitungan potongan Pajak pada SPM
Sarana berbagi informasi, pajak pada Potongan SPM berkurang
koordinasi konsultasi dan
sinergi dengan Satker Mitra
Kerja KPPN

TAX-IT 161

Aplikasi hitung pajak berbasis Sering terjadi kesalahan Meningkatnya ketepatan
Excel dalam LPJ bendahara waktu dan keandalan LPJ
Bendahara
IMELDA 161

LHPS 139 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN