LHPS_SMT1-2021_BANTEN_FINAL (1)_opt

Selain itu kegiatan tersebut merupakan optimalisasi pemanfaatan lahan yang
dapat menambah penghasilan pegawai PPNPM melalui budidaya tanaman
sayur dan apotik hidup.
m. MARI BEROLAH RAGA.
Merupakan kegiatan olahraga yang dilaksanaan pada hari jumat pekan
pertama dan keempat.
n. AREA ASPIRASIS PEGAWAI DAN STAKEHOLDER.
Merupakan kumpulan kebijakan dan peraturan bagi para pegawai dan
stakeholder.
o. MARI BERKARYA.
Merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wadah bagi para pegawai yang
memiliki minat dan talenta di bidang seni.

11. Prestasi
Prestasi yang berhasil diraih KPPN Tangerang selama semester I tahun 2021
berdasarkan hasil penilaian tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi
Banten:
a. Peringkat I Penilaian Kinerja Pelaksanaan Subbag Umum
b. Peringkat II IKPA Terbaik Triwulan I-2021 Kategori Kuasa BUN
c. Peringkat III IKPA Terbaik Triwulan I-2021 Kategori Satker

D. KPPN RANGKASBITUNG
1. Sejarah
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkasbitung semula
bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Rangkasbitung.
beroperasi sejak bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 442/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Anggaran.
Pada saat itu, KPKN Rangkasbitung beroperasi dengan menyewa sebuah
bangunan yang berlokasi di Jalan R.T. Hadiwinangun No. 12 Rangkasbitung.
Pada tahun 2003 dalam rangka meningkatkan pelayanan, dibangun gedung
KPKN Rangkasbitung yang berlokasi di Jalan Siliwangi No.48 PasirOna
Rangkasbitung. Dengan luas bangunan 500 M2 dan luas tanah 3.350 M2.
Gedung KPKN Rangkasbitung resmi digunakan pada tanggal 23 April 2004.
Tahun 2007, seiring pelaksanaan reformasi birokrasi dimana Kementerian
Keuangan adalah pioner. KPKN Rangkasbitung berubah nama menjadi Kantor

LHPS 190 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkasbitung. Pelaksanaan
reformasi birokrasi Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terus bergulir ditandai dengan penetapan
pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Percontohan pada seluruh
KPPN Tipe A1 dan A2 (KPPN Non Percontohan) dan salah satunya KPPN
Rangkasbitung sejak Januari 2010.
Puncak reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
KPPN Rangkasbitung adalah tanggal 29 Oktober 2012 atau tepat sehari
sebelum Hari Keuangan Tahun 2012. KPPN Rangkasbitung resmi menjadi
KPPN Percontohan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah
menerapkan SOP Percontohan yang merupakan layanan unggulan reformasi
birorkasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan berdasar pada reformasi
Sumber Daya Manusia/mindset, perbaikan proses bisnis serta dukungan
teknologi Informasi terkini. KPPN Rangkasbitung mendapat pengakuan telah
menerapkan standar mutu pelayanan dengan mendapatkan sertifikasi ISO
9001:2015.
2. Visi dan Misi
a. Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Handal,
Prudent serta Eksis di Indonesia.
b. Misi
1) Mewujudkan terciptanya Pencairan Dana APBN secara tepat waktu, tepat

jumlah, tepat sasaran dengan prudent;
2) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN di tingkat Kuasa

BUN yang transparan, akurat, akuntabel, dan tepat waktu;
3) Mewujudkan penatausahaan Penerimaan Negara yang akurat,

akuntabel,tepat jumlah, tepat waktu;
4) Mewujudkan Kepatuhan Internal dalam pengelolaan kinerja secara

handal dan tepat waktu;
5) Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perbendaharaan di
daerah.
c. Motto
Kepuasan Anda adalah Prioritas Pelayanan Kami
d. Janji Layanan
Profesional, Transparan, Akuntabel dan Tanpa Biaya
3. Letak Geografis

LHPS 191 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

KPPN Rangkasbitung beralamat di Jalan Siliwangi No.48 Pasir Ona,
Rangkasbitung, Banten. Bersebelahan dengan Gedung Pertemuan dan Jalan
Raya, serta berada didepan Komplek Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebak.

Gambar 8 Peta Lokasi KPPN Rangkasbitung

4. Wilayah dan Volume Kerja
Wilayah Kerja KPPN Rangkasbitung antara lain mencakup Kabupaten Lebak
dan Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Satuan Kerja 55 per 1 Juli 2021.
Gambar 9 Peta Wilayah KPPN Rangkasbitung

Sampai dengan 1 Juli 2021 jumlah DIPA satuan kerja yang dilayani di wilayah
KPPN Rangkasbitung adalah 55 DIPA dengan total pagu sebesar
Rp1,729,257,983,000. Jumlah dana yang dikelola KPPN Rangkasbitung dalam
kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan. Namun menurunnya jumlah dana
DIPA yang dikelola diiringi juga dengan menaiknya persentase realisasi terhadap
jumlah pagu anggaran.

LHPS 192 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 15 Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2019 s.d. 2021

Tahun 2019 2020 2021
Pagu
2,062,354,233,000 1,803,932,137,000 1,729,257,983,000
Realisasi
2,019,255,289,092 1,770,547,750,425 674,404,068,222

97,91% 98,15% 38,99%

Tabel 16 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Kewenangan per 1 Juli 2021

Jenis Pagu Realisasi Persentase
Kewenangan (%)

Kantor Daerah 822,212,265,000 404,613,225,665 49.21%

Desentralisasi 907,045,718,000 269,790,842,557 29.74%

Jumlah 1,729,257,983,000 674,404,068,222 39.00%

Sumber ; Data OMSPAN

Tabel 17 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Belanja per 1 Juli 2021

Jenis Pagu Realisasi Persentase
Belanja (%)

Pegawai 511,391,970,000 256,901,772,059 50.24%

Barang 207,921,457,000 88,296,668,648 42.47%

Modal 102,898,838,000 6,597,115,029 6.41%

Transfer 907,045,718,000 253,228,830,775 27.92%

Total 1,729,257,983,000 605,024,386,511 34.99%

Sumber : Data OMSPAN

Tabel 18 Rata-rata Penerbitan SP2D Semester I-2021

Bulan Jumlah Jumlah Hari Rata-rata Per
SP2D Hari

Januari 490 20 25

Februari 880 19 46

Maret 1097 22 50

April 1.169 20 58

Mei 1.098 17 65

Juni 1.075 21 51

Sumber : Data OMSPAN

5. Susunan Organisasi
Susunan organisasi KPPN Rangkaasbitung berdasarkan Peraturan Menetri
Keuangan nomor 262/PMK/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut:
a. Kepala Kantor
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi, dan
merumuskan serta melaksanakan kebijakan kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan dalam bidang perbendaharaan serta Kuasa BUN,

LHPS 193 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

penyaluran pembiayaan atas beban APBN, dan penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Kepala Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi. kinerja. sumber daya
manusia. dan keuangan, melakukan penatausahaan user SPAN dan SAKTI,
melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Rencana Kerja,
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja
(LAKIN) KPPN, melakukan urusan tata usaha. pengelolaan rumah tangga,
melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja. implementasi budaya
organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP).
c. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
Mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah
Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU, penerbitan tanggapan koreksi, melakukan pengelolaan data
kontrak, data pemasok (supplier) dan belanja pegawai Satker, melakukan
pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, melakukan monitoring dan
evaluasi penyerapan anggaran Satker, melakukan pembinaan dan bimbingan
teknis pengelolaan perbendaharaan, supervisi teknis SPAN dan SAKTI,
asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal, menyelenggarakan
fungsi manajemen hubungan pengguna layanan, (customer relationship
management) , melakukan pelaksanaan tugas pembina pengelola
perbendaharaan (treasury management representative), pengelolaan layanan
perbendaharaan dan rencana penarikan dana, melakukan koordinasi
penyelenggaraan manajemen mutu layanan, memfasilitasi sertifikasi
bendahara, memfasilitasi kerjasama dengan pemda dan pihak lainnya, serta
melakukan monitoring penerimaan dana Satker.
d. Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan
keuangan, penyusunan laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa BUN
daerah, pelaporan realisasi dan Analisa kinerja anggaran, pembinaan
pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah,
penyusunan laporan saldo rekening pemerintah, pencatatan pengesahan
hibah langsung dalam bentuk barang, serta penerbitan dokumen
pengembalian penerimaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan
risiko, pengaduan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut

LHPS 194 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

hasil pemeriksaan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses

bisnis, koordinasi pemberian keterangan saksi/ahli keuangan negara, serta

melaksanakan program Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

e. Pejabat Struktural

Kepala kantor

Nama : Wahjudi Sugiharto, SE, MM

NIP : 197204111998031002

Pangkat/Golongan Pembina Tk I/IV b

Kasubab Umum

Nama : Achmad Djunaidi

NIP : 197210151994031001

Pangkat/Golongan Penata Tk, I/III d

Kepala Seksi PDMS

Nama : Iwan Susylo, S,E

NIP : 197202071994021001

Pangkat/Golongan : Penata Tk, I/III d

Kepala Seksi Bank

Nama : Obrien Kurnia, S,E

NIP : 196510241986031002

Pangkat/Golongan Penata Tk, I/III d

Kepala Seksi Veraki : Edi
Nama : 196907041990121001
NIP
Pangkat/Golongan Penata Tk, I/III d

6. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada KPPN Rangkasbitung adalah 14 (empat belas) pegawai

dengan struktur 1 (satu) Kepala Kantor, 1 Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala
Seksi, 1 (satu) Fungsional, dan 8 (delapan) Pelaksana.

a. Statistik Pegawai KPPN Rangkasbitung berdasarkan Jabatan adalah sebagai
berikut:

Jabatan Jumlah
Eselon III A 1 orang
Eselon IV A 4 orang
Fungsional 1 orang
Pelaksana 8 orang

LHPS 195 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Statistik Pegawai KPPN Rangkasbitung berdasarkan Usia adalah sebagai

berikut:

Usia Jumlah
20 s.d 29 (tahun) 3 orang
30 s.d 39 (tahun) 4 orang
40 s.d 49 (tahun) 3 orang
50 s.d 59 (tahun) 4 orang

c. Statistik Pegawai KPPN Rangkasbitung berdasarkan Jenis Kelamin adalah

sebagai berikut:

Jenis Kelamin Jumlah
Laki - laki 13 orang

Perempuan 1 orang

d. Statistik Pegawai KPPN Rangkasbitung berdasarkan Tingkat Pendidikan

adalah sebagai berikut:

Pendidikan Jumlah
Sekolah Menegah Atas 2 orang
Diploma III (PKN STAN) 7 orang
Strata I / Sarjana 4 orang
Strata II / Magister 1 orang

7. Sarana dan Prasarana

Gambar 10 Sarana Prasarana KPPN Rangkasbitung
Gedung Kantor

KPPN Rangkasbitung beralamat

di Jl, Siliwangi no,48

Pasar Ona, Rangkasbitung

LHPS 196 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Mobil Dinas
KPPN Rangkasbitung memiliki 2
buah mobil dinas, dengan
spesifikasi sebagai berikut :

1. Merk : Toyota Kijang
Type : KF 80
Th pembuatan : 2002

2. Merk : Toyota
Type : Kijang Innova
Th pembuatan : 2007

Ruang Tunggu
Ruang Tunggu KPPN
Rangkasbitung dilengkapi
dengan kursi tunggu yang
nyaman, televisi, bacaan berupa
buku, majalah dan Koran, air
minum untuk tamu dan juga
tersedia kantin kejujuran

Sarana Olah Raga
KPPN Rangkasbitung dilengkapi
dengan sarana-sarana olah raga
berupa lapangan bulu tangkis
dan volley, tenis meja dan
tersedia juga tread mill

LHPS 197 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Ruang Laktasi
Untuk mendukung program
Pengarus Utamaan Gender,
KPPN Rangkasbitung juga
dilengkapi dengan ruang
menyusui baik untuk pegawai
maupun tamu

Perpustakaan
KPPN Rangkasbitung juga
dilengkapi dengan perpustakaan
yang ditata dengan sangat apik
dan koleksi buku yang
bermacam-macam,

Smoking Area

8. Pengelolaan Pengaduan
Sarana saluran pengaduan yang dimiliki oleh KPPN Rangkasbitung antara lain:

LHPS 198 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Gambar 9 Sarana Saluran Pengaduan KPPN Rangkasbitung
Kotak Saran di Front Office
[email protected]

(0252) 280896

087741114374
Aplikasi SIPANDU :
https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id

9. Kinerja Pelaksanaan Tugas KPPN
Nilai Kinerja KPPN Rangkasbitung berdasarkan hasil pelaksanaan pembinaan
dan supervisi KPPN semester I-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Nilai Kinerja KPPN Rangkasbitung Semester I-2021

Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN

No Keterangan EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI Jumlah
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAA KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DI LAINNYA/ SPECIAL INTERNAL
N NEGARA PRESTASI
APBN DAERAH MISSION

1 Total Nilai 100 110 60 30 525 40 865
10 13 8 3 56
2 Bilangan Pembagi 5 95
10 9,38
*) Sejumlah Komponen yang
memenuhi kondisi KPPN

3 Rata-Rata Nilai Pembinaan 10 8,46 7,5 8 9,11
dan Supervisi KPPN (1/2) 5% 100%

4 Bobot Nilai 5% 35% 10% 10% 35% 0,4 8,89

*) Ditentukan Kantor Pusat DJPb

Nilai Akhir ((1/2)*4) 0,5 2,96 0,75 1 3,28

10. Inovasi

Sepanjang tahun 2020 KPPN Tangerang telah menghasilkan 9 Inovasi pada

pembinaan dan supervise periode Semester 1-2021. Seluruh inovasi dilakukan

secara elektronik yang dapat diakses melalui

https://site,google,com/view/top161/home, Inovasi tersebut adalah sebagai

berikut:

LHPS 199 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

a. JAWARA161 (Jendela Wawasan Keuangan Negara)

Inovasi ini disediakan sebagai wahan pembelajaran terkait keuangan negara,

Dalam Jawara161 antara lain terdapat majalah treasury, panduan teknis untuk

Satker, dan pedoman pelaksanaan tugas untuk seksi di KPPN.

b. LIKE161

Pada site ini tersedia dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPN

Rangkasbitung. Hal ini berguna bagi untuk memastikan bahwa seluruh

kegiatan yang ditujukan bagi Satker tidak terlewatkan.

c. KLIN161

Site ini memberikan informasi layanan aduan yang disediakan Kementerian

Keuangan dan Direktiorat Jenderal Perbendaharaan seperti WISE dan

SIPANDU.

d. E-BOX161

Inovasi berupa kotak layanan survey secara elektronik dan dapat diakses

sewaktu-waktu. Dengan layanan ini diharapkan apabila ada layanan KPPN

Tangerang yang kurang sesuai Satker dapat menyampaikan keluhan secara
real time.

e. TAX-IT 161
Inovasi berupa aplikasi berbasis excel yang ditujukan untuk membantu Satker

dalam perhitungan pajak.

f. COLOR--161 (Confirmation online of Rangkasbitung)

Site ini merupakan bantuan online untuk konfirmasi keuangan negara,

g. KEPO-161 (KPPN Pelayanan On Line on the Spot)

Layanan ditujukan untuk menjangkau Satker yang lokasinya sangat jauh dari

KPPN Rangkasbitung.

h. CoC -161

Layanan kepada Satker dengan media belajar di kelas.

i. IMELDA-161

Site ini merupakan aplikasi berbasis excel yang dibuat dengan tujuan

mengedukasi bendahara Satker seputar LPJ

Pada periode pembinaan Semester I tahun 2021 inovasi-inovasi tersebut

masih digunakan dan terus dikembangkan.

11. Prestasi

Prestasi yang diperoleh KPPN Rangakasbitung tingkat Kanwil DJPb Provinsi

Banten selama semester I-2021 adalah :

a. Peringkat I IKPA Terbaik Triwulan I-2021 Kategori Kuasa BUN

b. Peringkat II IKPA Terbaik Triwulan I-2021 Kategori Satker

c. Peringkat III Penilaian Kinerja Pelaksanaan Subbag Umum

LHPS 200 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

LAMPI

MATRIKS HASIL PEMBINA
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PER

PERIODE SEMEST

A. KPPN SERANG Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan

No Komponen
Supervisi

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal evaluasi Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran telah -

belanja negara di dilaksanakan dan terdokumentasi dalam bentuk
daerah laporan RPA.
RPA KPPN Serang telah memberikan gambaran

penyerapan anggaran capaian utput strategis ,

kondisi oengelolaan keuangan satker yang diukur

dengan IKPA serta identifikasi permasalahan serta

solusi rekomendasi tindak lanjut.

b. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker

1) Pembinaan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPPN -

kompetensi Serang antara lain :
teknis Pejabat - Sosialisasi capaian Output
Perbendahara - Bimtek aplikasi SAKTI

an Satker

2) Peningkatan Kegiatan peningkatan kapasitas serta kualitas -

kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran terhadap
serta kualitas satker telah dilaksanakan dengan baik dalam
pengelolaan bentuk evaluasi pengelolaan anggaran pada satker
dan dalam bentuk laporan RPA.

pelaksanaan

anggaran oleh

satker

3) Mengawal Seluruh satker lingkup KPPN Serang yang wajib -
implementasi KKP telah mengimplementasi UP KKP sesuai
simplifikasi ketentuan. Satker yang tidak menerapkan KKP
pelaksanaan adalah satker yang dikecualikan sesuai dengan
anggaran ND-512/PB/2019

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

IRAN II

AAN DAN SUPERVISI KPPN
RBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
TER I TAHUN 2021

Rekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Satatus
Permasalahan Terkait SubBag Atas Penyele-

Seksi Rekomen- saian
dasi Tindak
Lanjut

- 195/PMK.05/2018 tentang Seksi PD - -

Monev Pelaksanaan Anggaran

Belanja sater : Pemantauan

dan evaluasi kinerja

dilaksanakan KPPN terhadap

satker di wilayah kerjanya.

Hasil pemantauan dan

evaluasi kinerja oleh KPPN

dituangkan dalam laporan

pemantauan dan evaluasi

kinerja berupa Reviu

pelaksanaan Anggaran

Tingkat KPPN

- PMK Nomor 154/PMK.05/2014 Seksi PD, - -

tentang Pelaksanaan SPAN MSKI

sebagaimana telah diubah

dengan PMK Nomor

278/PMK.05/2014;

- PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi PD - -

tentang Monev Pelaksanaan

Anggaran Belanja K/L.

- PMK-196/PMK.05/2018 Seksi PD - -

tentang Tata Cara

Pembayaran dan Penggunaan

KKP.

PMK-178/PMK.05/2018
tentang Perubahan PMK-
190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan APBN

a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

1) Rencana Kepatuhan dan ketepatan penyampaian RPD -

Pencairan Harian satker telah dilaksakan dengan baik
Dana Satker Nilai Deviasi KPPN Serang sampai dengan bulan
April 2021 adalah 0.

Penerbitan dispensasi RPD telah dilaksanakan

sesuai ketentuan.

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

1) Pengeluaran Kepemilikan dan kesesuaian KIPS pin PPSPM -

Negara Pra- petugas satker telah sesuai ketentuan.
Penerbitan KIPS telah sesuai dengan permohonan
Penyelesaian dari satker dengan data dukung yang lengkap.
Tagihan

Pendaftaran data kontrak Keterlambatan
penyampaian diatas 10
Berdasarkan monitoring OMSPAN pada periode hari kerja masih
Januari- April 2021 terdapat keterlambatan ditemui pada KPPN
penyampaian data kontrak ke kppn yang melebihi Serang dengan jumlah
10 hari kerja sebanyak 90 kontrak yang cukup banyak .
hal ini mengindikasikan
kurang patuhnya satker
terhadap proses bisnis
pelaksanaan
penyampaian data
kontrak ke KPPN

2) Penyelesaian Penolakan SPM -
Tagihan Penolakan SPM telah dilaksanakan sesuai -
ketentuan.

Berdasarkan uji sampling dan wawancara dengan
petugas pada Seksi PD, penyelesaian tagihan
meliputi penerbitan SP2D gaji, UP/GUP/TUP,
SP2D LS, SP2B BLU, SPHL, SP3HL,SP2D retur
telah sesuai dengan ketentuan dan telah
dilaksanakan sesuai SOP pada KPPN.

-- Seksi PD - -

-- Seksi PD - -

KPPN agar terus PMK 190/PMK.05/2012 Seksi PD Tentang batas Selesai
waktu -
0 meningkatkan edukasi tentang tata cara pembayaran penyampaian
data kontrak
terhadap satker akan APBN sebagaimana telah telah
disampaikan
pentingnya ketepatan diubah dengan PMK- berulang kali
melalui media
waktu penyampaian 178/PMK.05/2018 sosial seperti
Telegram.
data kontrak yaitu 5 Terakhir Surat
Kepala KPPN
n hari kerja sejak kontrak Nomor : S-
416/WPB.11/KP.
r ditandatangani. 01/2021 perihal
penyampaian
KPPN dapat membuat data kontrak.
Untuk FGD data
daftar kepatuhan kontrak telah
disampaikan
satker terhadap bersamaan
dengan kegiatan
penyampaian data sosialisasi
tentang IKPA,
kontrak untuk dimana salah
satu
kemudian pembahasannya
adalah
ditindaklanjuti dengan mengenai data
kontrak. UND-
cara melakukan FGD 10/WPB.11/KP/2
021 tanggal 22
sebagai sarana maret 2021

edukasi terhadap -

satker-satker yang

kurang patuh.

-- Seksi PD

-- Seksi PD, - -
Seksi
Bank

3) Penyelesaian Secara umum penerbitan SKPP telah dilakukan

SKPP sesuai ketentuan,( jangka watu penrbitan tidak

lebih dr 2 hari , SKPP sesuai dengan dokumen

pendukung)

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

1) Penerbitan Mekanisme penerbitan surat -
Surat persetujuan/penolakan pembukuan rekening sudah
Persetujuan/P sesuai dengan ketentuan.
enolakan Pada periode sampai dengan bulan April 2021
Pembukaan KPPN Serang menerbitkan 8 surat persetujuan
Rekening rekening. Penerbitan surat persetujuan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, melalui
permohonan persetujuan pembukaan rekening
oleh satker yang dilengkapi dengan data dukung
yang sesuai.

2) Penerbitan Daftar saldo rekening sesuai dengan ketentuan, -
Daftar Saldo satuan kerja telah menyampaikan Laporan Saldo -
Rekening Rekening ke KPPN dan KPPN telah
menyampaikan laporan saldo rekening ke Kanwil
3) Pengendalian secara tepat waktu
Rekening
KPPN telah melakukan rekonsiliasi rekening antara
satker dan KPPN pada periode Semester I 2021

Satker

4) Tata kelola KPPN telah melakukan penerbitan nota konfirmasi Berdasarkan
Konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan ketentuan. monitoring pada
Penerimaan Namun berdasarkan monitoring data penerimanan omspan menu
Negara pada OMSPAN ditemukan kesalahan data yang penerimaan, terdapat
belum ditindaklanjuti. PFK salah satker /
akun pada transaksi
potongan SPM satker
637615 akun 511151
tanggal 10 Mei 2021
dengan nilai 740.050

5) Tata Kelola Mekanisme penyelesaian Retur SP2D telah -

Retur SP2D dilakukan sesuai ketentuan. KPPN juga telah
proaktif melakukan koordinasi dengan satker

tentang penyelesaian retur.

6) Monitoring KPPN telah melakukan Monitoring kepatuhan Bank -

Kepatuhan periode Triwulan I . Berita Acara hasil uji petik
Bank/Pos monev telah diunggah pada dashboard MPN G2 .
Persepsi Hasil monev menyatakan bahwa pelayanan bank
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Verifikasi Akuntansi

1) Rekonsiliasi Rekonsiliasi internal untuk semester I 2021 telah

Internal dilakukan setiap hari. Hasil rekonsiliasi
diadministrasikan dengan baik secara berurutan

per hari dalam bentuk hard copy dan softcopy

2) Rekonsiliasi - Rekonsiliasi eksternal tingkat UAKPA dengan -
Tingkat KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu
UAKPA untuk seluruh satuan kerja lingkup KPPN
Serang.

PER-58/PB/2013 Seksi PD

- PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi - -

tentang Pengelolaan Rekening Bank

Milik Satuan Kerja

- PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi - -

tentang Pengelolaan Rekening Bank

Milik Satuan Kerja

- PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi --
tentang Pengelolaan Rekening Bank
Terhadap hasil Milik Satuan Kerja Seksi PD Telah dikoreksi, Selesai
monitoring PFK salah PER-5/PB/2018 tentang sudah tidak
satker/akun pada Petunjuk Pelaksanaan Seksi terdapat pada
OMSPAN, KPPN agar Konfirmasi Setoran Bank OMSPAN. Surat
segera melakukan Penerimaan Negara balasan ke
konfirmasi terhadap satker S-
satker tentang PER-9/PB/2018 tentang Tata 763/WPB.11/KP.
kesalahan dimaksud, Cara Penyelesaian Retur 01/2021 tgl 25-
dan meminta satker SP2D 06-2021
untuk segera
melakukan koreksi atas
transaksi tersebut.
-

- SE-84/PB/2017 Seksi --

Bank

Seksi Vera - -

KEP-287/PB/2015 tentang
SOP KPPN

- PMK 104/PMK.05/2017 Vera - -

tentang Pedoman Rekonsiliasi

dalam rangka Penyusunan LK

BUN dan K/L

PMK 222/PMK.05/2016

3) Penyusunan -LKBUN KPPN Serang telah disampaikan secara -
Laporan tepat waktu dan lengkap sesuai S-6193
Keuangan - LKBUN Unaudited 2020 disampaikan tanggal 15
UAKBUN- Februari 2021 batas waktu tanggal 15 Februari
Daerah 2021
- LKBUN Audited disampaikan tanggal 26 April
2021, batas waktu tanggal 26 April 2021
- tidak terdapat suspen penerimaan pada KPPN
Serang
- tidak terdapat ER yang belum terselesaikan
- Saldo Kas di Satker (Bendahara Pengeluaran,

Hibah dan BLU) telah sesuai.
- Analisa laporan keuangan telah dibuat sesuai
ketentuan PER-56/PB/2016

4) Penerbitan Berdasarkan data pada aplikasi SPRINT seluruh

Daftar LPJ satker telah menyampaikan LPJ bendahara
melalui aplikasi SPRINT.
Bendahara

Satker LPJ Satker pada periode sampai dengan April
2021 telah disampaikan secara benar dan tepat
waktu, sehingga tidak terdapat penerbitan SP2S.
Penyampaian laporan LPJ ke Kanwil DJPb

Provinsi Banten telah dilakukan secara tepat
waktu.

5) Penerbitan Penerbitan surat Pemberitahuan atas pelaksanaan -

Surat Penyesuaian Sisa pagu telah sesuai dengan

Pemberitahua ketentuan. Surat pernyataan koreksi dari satker
n Atas dilengkapi dengan dokumen pendukung, BA dan
Pelaksanaan surat pemberitahuan penyesuaian sisa pagu
Penyesuaian sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi dari
satker.
Sisa Pagu Pada periode semester I 2021, KPPN Serang

DIPA menerbitkan 2 surat pemberitahuan atas

pelaksanaan penyesuaian sisa pagu DIPA pada

satker Pelaksanaa Prasarana Permukiman

Provinsi Banten (631121)

6) Penerbitan Tidak terdapat permintaan SKTB dan SKP4 pada -

SKTB dan periode semester 1 2021

SKP4

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

a. Ruang diskusi Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga diskusi dilaksanakan
dengan satuan kerja
perspektif baru dengan tema perbendaharaan, keuangan mitra kerja KPPN saja.

Perbendaharaan negara perekonomian daerah)
KPPN belum melaksanakan kegiatan diskusi

dengan /FGD/sharing session tentang perspektif

baru Perbendaharaan

tentang Perubahan atas PMK

177PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan

Keuangan K/L

- -PMK 221/PMK.05/2016 Seksi Vera - -

tentang Tata Cara

Penyusunan dan

Penyampaian LKBUN

PER-56/PB/2016 tentang

Pedoman Analisis Laporan

Keuangan.

-ND-10/PB/2021

-ND-550/PB.3/2021

- PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi Vera selesai

tentang Pengelolaan

Rekening Milik Satuan

Kerja

- PER-3/PB/2014

- ND-1326/PB.3/2020

tentang penegasan

kewajiban pemungutan

dan/atau pemotongan pajak

oleh Bendahara

Pengeluaran

- PER-21/PB/2014 tentang Seksi Vera - -

Mekanisme Penyesuaian Sisa

Pagu DIPA atas Setoran

Pengembalian Belanja pada

Pelaksanaan SPAN

- PMK 96/PMK.05/2017 tentang Seksi Vera - -

Tata Cara Pembayaran atas

Transaksi Pengembalian

Penerimaan Negara

x KPPN Serang agar Arahan Menteri Keuangan Kepala telah dilakukan Selesai
secara aktif atas usulan penataan Kantor diskusi KPPN
menginisiasi organisasi DJPb (kepala kantor
kegiatan diskusi dan Kepala seksi
lintas lembaga Bank) terkait
dengan stakeholders penyaluran Dana
Desa dengan
DPMD Kab.
Serang dan

b. Penyaluran Dana x DAK Fisik sampai dengan Mei 2021 mencapai
Transfer ke Daerah Rp.2.794.137.250 dari pagu sebesar Rp 387.
006.443.000.

x Penyaluran Dana Desa sampai dengan 13 Mei
tahap 1 baru mencapai Rp 60.637.326.240 dari
pagu sebesar Rp 268.531.178.000

x LK UAKPA BUN DAK Fisik dan dana Desa
Unaudited telah disampaikan tanggal 14 januari
2021, batas waktu tanggal 9 Februari 2021

x LK UAKPA BUN DAK Fisik dan dana Desa
Audited disampaikan tanggal 13 April 2021

x LK UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa
bulanan sampai dengan bulan April 2021 selalu
disampaikan sebelum tanggal 10

c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

1) Pembinaan Kegiatan pembinaan atas kepatuhan kewajiban -

atas perpajakan yang dilaksanakan dalam bentuk : Kegiatan monev dan
analisis potensi
kepatuhan perpajakan belum
dilaksanakan oleh
pemenuhan x Rekonsiliasi data perpajakan antara KPPN KPPN

kewajiban dengan Pemda yang dilakukan setiap triwulan.

perpajakan x Membuat surat teguran kepatuhan penyetoran

oleh satker perpajakan kepada satker dalam wilayah

K/L dan kerjanya yang belum menyampaikan penyetoran

Pemda penerimaan secara tepat waktu

2) Monev dan x KPPN Serang belum melakukan kajian potensi

sumbangan PNBP di wilayah kerjanya

analisis terkait

potensi PNBP

untuk

peningkatan

penerimaan

negara

PMK 205/PMK.07/2019 Seksi utusan dari -
sebagaimana diubah terakhir Bank Dementerian
dengan PMK Desa RI.
101/PMK.07/2020
-

- PMK nomor 64/PMK.05/2013 Seksi - -

tentang Mekanisme Bank

Pengawasan Terhadap

Pemotongan/Pemungutan dan

Penyetoran Pajak yang

Dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran SKPD/Kuasa

Bendahara Umum Daerah

Kantor pusat DJPb PMK nomor 262/PMK.01/2016 Seksi PD Seksi PD Selesai
agar menerbitkan tentang Organisasi dan Tata melaksanakan
juknis terkait Kerja Instansi Vertikal DJPb penyaluran,
pelaksanaan monev namun bisa juga
dan analisis potensi diikutsertakan
PNBP pada KPPN. untuk monev,
KPPN Serang dapat terkait dengan
menyusun kajian kajian PNBP
potensi PNBP sambil sambil
menunggu juknis menunggu juknis
lebih lanjut dari kantor pusat
terkait monev
dan analisis
potensi PNBP ,
sebaiknya kajian
dilakukan oleh
pejabat
fungsional terkait
Analisa
Pelaporan
Keuangan. dan
KPPN tidak
memiliki SDM
dengan keahlian
untuk melakukan

d. Penyediaan - -

layanan bersama

(co - location)

e. Peran dalam Penerbitan memo persetujuan pengesahan MPHL- -

akuntabilitas BJS telah dilakukan sesuai ketentuan.
pelaksanaan Berdasarkan hasil pengujian, besaran MPHL telah
registrasi hibah sesuai dengan SPT MHL, kode BA eselon I telah
sesuai, memo persetujuan telah dicetak dan

ditandatangani, dan MPHL BJS telah dikirim ke

DJPPR.

Pada semester I 2021 , KPPN Serang menerbitkan

5 MPHL BJS

4. Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission)

a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
1) Pembinaan

dan bimbingan

teknis

pengelolaan

keuangan

BLU/BLUD

yang menjadi

satker KPPN

2) Pengesahan Proses pengesahan SP2B BLU telah dilaksanakan

penggunaan sesuai ketentuan dengan melakukan pengujian

dana satker SP3BLU meliputi kelengkapan dokumen,
BLU kesesuaian kode output, jenis belanja, dan
kesesuaian pendapatan dan belanja BLU.

b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

1) Akurasi data Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan : SK

kredit program Pengguna Sistem Informasi MONEV telah sesuai
dengan operator. Hard copy dokumen penyaluran

ditatausahan. KPPN telah melakukan rekonsiliasi

data debitur melalui SIKP.

2) Survey Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun
lapangan belum seluruhnya terpenuhi
debitur

5. Tata Kelola Internal

a. Kinerja Organisasi

1) Pengelolaan -Seluruh pegawai telah menandatangani kontrak

Kinerja kinerja secara tepat waktu.

Organisasi -Laporan capaian Kinerja disampaiakn tepat waktu

-KPPN serang juga telah melakukan evaluasi

capaian kinerja melalui kegiatan DKO.

- DKO telah dilaksanakan bersamaan dengan rapat

kajian.

- KMK nomor 834/KMK.01/2016 Kepala - -

tentang Layanan Bersama Kantor

terkait Pelaksanaan Fungsi

Perbendaharaan, Kekayaan

Negara, dan Keuangan

Negara Lainnya di Daerah

- PMK-99/PMK.05/2017 tentang Seksi Vera - -

Administrasi Pengelolaan

Hibah

Seksi PD - -

PER-30/PB/2011 tentang Seksi
mekanisme Bank
pengesashanpenapatan dan
belanja BLU

Peraturan Direktur Jenderal Seksi - -
Perbendaharaan Nomor PER- Bank -
25/PB/2018 tentang Monitoring
dan Evaluasi Pembiayaan Seksi
Ultra Mikro oleh Instansi Bank
Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-
25/PB/2018 tentang Monitoring
dan Evaluasi Pembiayaan
Ultra Mikro oleh Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

KMK-467/MK.01/2014 tentang Kepala -
Pengelolaan Kinerja di KPPN,
Linkungan Kemenkeu Semua
KEP-251/PB/2015 tentang Kasi dan
Pengelolaan Kinerja di KSU
Lingkungan DJPb

UPR

2) Standar Berdasarkan hasil uji kepatuhan SOP secara KPPN Serang belum
Operasional sampling pada Seksi PD, Seksi Bank, Subbag melaksanakan
Prosedur Umum dan Seksi Vera, pelaksanaan tugas telah kegiatan internalisasi
(SOP) dilaksanakan sesuai SOP SOP secara berkala
untuk mengingatkan
kembali kepatuhan
terhadap SOP kepada
seluruh pegawai.

3) Sistem Data induk SMM ISO telah disusun secara lengkap
Manajemen .
Mutu Update data SMM ISO telah dilakukan sesuai
aturan

b. Manajemen SDM

1) Pola Mutasi -Pada semester I 2021 KPPN Serang menerbitkan -

Internal 2 SK Mutasi Internal ( KEP-

006/WPB.11/KP.01/2021, KEP-

09/WPB.11/KP.01/2021)

- mutasi internal dilakukan sebagai penempatan

pegawai pindahan dan disesuaikan dengan

kompetensi pegawai.

2) Pengembanga - Pengembangan pegawai dilakukan dengan

n Pegawai memberikan kesempatan bagi Para pejabat dan

Berbasis pegawai melalui penugasan untuk mengikuti

Kompetensi kegiatan pembelajaran secara online (melalui e-

learning).

- KPPN Serang telah melaksanakan capacity

building pada tanggal 26-28 maret 2021

- KPPN Serang telah secara rutin melaksanakan

ODOI setiap hari rabu.

- KPPN Serang melakukan FGD secara berkala

dengan tema-tema yang baru ( Seminar

fotografi, SMKI, aplikasi e-performance dan

vaksinasi)

3) Penetapan Penetapan hasil kinerja individu dilakukan secara -

KPPN agar secara ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Kepala Secara rutin Selesai
berkala melakukan Agustus 2020 tentang Kantor pada hari Rabu, -
kegiatan internalisasi Implementasi Aplikasi Intense KPPN Serang
SOP DJPb melaksanakan
ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober One Day One
2020 ttg Penyempurnaan Apl Information
Intense (ODOI) bersama
seluruh pegawai.
KEP-287/PB/2016 tentang Kepala KPPN
SOP KPPN Serang selalu
mengingatkan
KEP-151/PB/2018 tentang Kepala dan membahas
Pedoman implementasi SMM Kantor permasalahanny
ISO 9001:2015 pada KPPN a kepada
seluruh pegawai
terkait
kepatuhan
terhadap SOP
pada kegiatan
tersebut

-

- Subbag - -

Umum

Subbag - -
Umum

- Subbag - -

Kinerja adil berdasarkan kompetensi dan nilai kinerja
Individu masing-masing pegawai, dan menjadi dasar dalam
penilaian kinerja tahunan.

4) User SPAN Pergantian pemegang user SPAN telah dilakukan -
sesuai dengan prosedur melalui OMSPAN dan
telah dilengkapi dengan Berita Acara pergantian
user

Pada semester I 2021 KPPN Serang melakukan 12

kali pergantian user span

5) Pengelolaan Berdasarkan uji petik dokumen kepegawaian, -

Administrasi pengelolaan administrasi dan layanan SDM telah

dan Layanan dilaksanakan sesuai ketentuan.

SDM -KGB telah dibuat secara benar dan tepat waktu.

Pada semester I 2021 KPPN serang menerbitkan 5

usulan KGB

- Usul kenaikan pangkat telah dilaksanakan secara

benar dan tepat waktu. Terdapat 2 pegawai yang

mendapatkan usul kenaikan pangkat pada

semester I 2021.

- Dosir pegawai telah disusun dengan rapi.

- usulan cuti dan penerbitan surat ijin cuti telah

dilakukan melalui HRIS.

6) Penatausahaa Laporan kehadiran pegawai atau format LB.2 juga -

n Laporan telah ditatausahakan dan didokumentasikan

Kepegawaian dengan tertib . penyampaian laporan melalui

SILAP telah dilakukan secara tepat waktu setiap

bulan.

c. Manajemen Keuangan

1) Penyusunan Rencana anggaran yang ada pada RKAKL atau -

Rencana POK T.A 2021 telah dituangkan dalam Rencana

Anggaran Kegiatan Tahunan (RKT) dan dilakukan

penyesuaian setiap ada perubahan

2) Pengelolaan -Pengelolaan gaji telah dilakukan secara terpusat Lembur bulan Maret
Gaji/Tunjanga sejak tahun 2018, dan updating data dari KPPN 2021 tanggal 10 dan
n Pegawai selalu dilakukan secara tepat waktu. 23 Maret 2021 belum
- Pembayaran tunjangan pegawai telah dilakukan dilengkapi dengan
secara benar berdasarkan uji petik dokumen SPTPL dan daftar hadir
pembayaran TKPKN. lembur pegawai
-Pembayaran uang makan telah dilakukan secara
benar dan lengkap berdasarkan uji petik dokumen
pembayaran uang makan.
-Pembayaran uang lembur telah dilakukan dengan
baik namun masih terdapat dokumen yang belum
lengkap

3) Penyelesaian Pengelolaan tagihan telah dilakukan sesuai -
Tagihan ketentuan: dokumen tagihan telah dilengkapi bukti
yang sah; jangka waktu proses penyelesaian
tagihan tidak melebihi batas waktu sesuai
ketentuan; dokumen SPP, SPM serta dokumen
pendukung ditata usahakan dengan rapi dan
aman.

Umum

- Subbag - -
-- Umum -

Subbag -
Umum

- PMK-93/PMK.01/2018 tentang Subbag - -

Penegakan Disiplin kaitannya Umum

dengan TKPKN di Lingkungan

Kemenkeu

- Subbag - -

Umum

Agar segera dilengkapi PMK 190/PMK.05/2012 Subbag Telah Selesai
dengan dokumen tentang Tata Cara Umum dilampirkan
pendukung Pembayaran dalam rangka secara lengkap
pelaksanaan APBN sesuai dengan
r sebagaimana telah diubah ketentuan
dengan PMK
178/PMK.05/2018

- PMK No Subbag - -

190/PMK.05/2012 Umum

yang diubah terakhir

dengan PMK-178/

PMK.05/2018

tanggal 26 Desember

2018 tentang Tata Cara

4) Pembukuan Pembukuan bendaharan dilakukan sesuai -

Bendahara ketentuan: -saldo kas tunai dari UP di bendahara

adalah sejumlah Rp 49.237.420 (kurang dari Rp50

juta); telah dilakukan rekon internal antara

Bendahara pengeluaaran dan UAKpa, tidak

terdapat selisih saldo kas di bendahara

pengeluaran antara Neraca dengan pembukuan

bendahara

5) Penatausahaa Berdasarkan sampling, penyampaian LPJ

n Laporan Bendahara selama 3 bulan terakhir yakni, bulan

Keuangan Januari, Februari, Maret 2021, tidak terdapat

keterlambatan penyampaian ke KPPN.

d. Tata Usaha dan Rumah Tangga

1) Tata Usaha Barang persediaan telah tercatat pada aplikasi

SAKTI dan secara umum telah sesuai dengan

barang persediaan

2) Pengadaan Proses pengadaan barang dan jasa sampai -

Barang/Jasa dengan April 2021 telah sesuai dengan ketentuan.

Tidak ada perikatan dengan pihak ketiga terkait

pengadaan barang/jasa. Dokumen pengadaann

barang jasa telah ditatausahkan dengan baik.

-Kepala kantor secara rutin merencanakan dan

memantau pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa.

3) Pengelolaan Pengelolaan aset telah dilakukan sesuai ketentuan, Masih terdapat

Aset antara lain meliputi pemeliharaan BMN, ruangan yang belum

penghapusan barang, pelaporan BMN, dilengkapi dengan

pemeliharaan dan status kelayakan rumah DBR (ruang rapat

dinas/rumah jabatan Krakatau)

4) Sarana Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana Belum dilengkapi

Prasarana dan yang dimiliki oleh KPPN Serang telah secara dengan ruang edukasi

Tata Ruang umum telah memenuhi standard, namun masih dan bermain anak,

terdapat beberapa sarana yang belum tersedia. kursi roda, parkir

khusus difabel, toilet

difabel.

-e. Kepatuhan Internal

1) Sistem Pengendalian internal pada KPPN Serang telah

Pengendalian dilaksanakan dengan baik, dengan telah

Internal ditetapkannya petugas pengelola kepatuhan

internal dan melakukan kegiatan pemantauan

secara berkala.

2) LHP Aparat - -

Pembayaran APBN

- PMK No Bendahar

190/PMK.05/2012 a

yang diubah terakhir

dengan PMK-178/

PMK.05/2018

tanggal 26 Desember

2018 tentang Tata Cara

Pembayaran APBN

PER-3/PB/2014 t Subbag - -

Umum

Subbag - -
Umum - -

Subbag
Umum

Agar segera dilengkapi Subbag Telah dilengkapi Selesai
dengan DBR Umum DBR pada
ruangan tersebut
Agar diupayakan untuk Subbag sesuai ketentuan
menyediakan sarana Umum
dan prasarana saat ini layanan Selesai
pendukung dilaksanakan
secara online
disebabkan oleh
pandemi COVID-
19. Penyediaan
sarpras
pendukung
tersebut (selain
parkir khusus
difabel yang
telah tersedia)
akan dilakukan
setelah
anggaran
tersedia

Keputusan Menteri Keuangan Subbag --

Nomor 940/KMK.09/2017 Umum

Tentang Kerangka Kerja dan Seksi

- Penerapan Pengendalian VeraKI

Intern dan Pedoman

Pemantauan Pengendalian

Intern di Lingkungan

Kementerian Keuangan

-- - --

Pengawas

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

1) Komunikasi x Komunikasi dan koordinasi internal dilakukan -

dan antara lain: diskusi antar seksi membahas

Koordinasi permasalahaan;

Internal x Pemantauan penyelesaian pekerjaan (seperti

status penyelesiaan SP2D), penerimaan

negara telah dilakukan oleh Kepala Kantor

melalui aplikasi (OMSPAN dsb) meverifikasi

melakukan koordinasi dan perencanaan

sarana prasarana kantor.

x Kegiatan yang berupa bimbingan motivasi

pegawai telh dilakukan melalui kegiatan

capacity building

x kegiatan pemantauan penyelesaian pekerjaan

dilakukan melalui aplikasi.

x koordinasi dan komunikasi rutin dilakukan

melalui kegiatan ODOI

2) Komunikasi Komunikasi dan koordinasi eksternal telah -

dan dilakukan dengan penegak hukum,

Koordinasi -Koordinasi dengan Pemda dilakukan dengan

Eksternal menghadiri undangan-undangan dari Pemda

-Komunikasi 2 arah dengan pihak eksternal secara

2 arah dilakukan melalui WA grup dan telegram.

3) Kepuasan Indeks Kepuasan Pegawai -

Pegawai

g. Peningkatan Secara umum konten dalam media sosial KPPN -

Kualitas Pelayanan telah sesuai dengan standar dalam keterbukaan

Publik Informasi publik

Website KPPN/media informasi KPPN telah

mencantumkan Visi, Misi, Moto Layanan dan Nilai-

Nilai Keuangan, Pengumuman kebijakan

Perbendaharaan terbaru,

Telah menerapkan standar micro website layanan

DJPb

namun belum dilakukan update terhadap struktur

organisasi KPPN Serang

6. Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi

1) Peningkatan Belum terdapat inovasi

kualitas baru

pelayanan

publik Sudah terdapat inovasi penyediaan ruang tunggu

diluar ruang FO yang sekaligus berfungsi sebagai

ruang merokok dan sampai dengan semester I

2021 masih ada.

Perluasan manfaat hasil inovasi
b. Prestasi

Mempertahankan/meningkatkan prestasi yang telah dicapai
1) Prestasi baru 1. Peringkat I IKPA Terbaik TW I Kategori Satker -

2. Peringkat II Penilaian Kinerja Pelaksanaan

- --

- --

- KMK-49/KMK.01/2019 tentang - -

Pedoman Penilaian KPT dan

KWT di Lingkungan Kemenkeu

- -- -

KPPN agar berupaya KMK Nomor 362/KMK.01/2019 Subbag untuk Selesai
menciptakan inovasi tentang Pedoman dan Umum menciptakan
baru sebagai sarana Penilaian Inovasi Inovasi baru
peningkatan kualitas sedang
pelayanan publik dilaksanakan
dengan
mengikut
sertakan
pegawai dan
pegawai OJT

-- --

Subbag Umum
3. Peringkat III IKPA Terbaik TW I Kategori Kuasa

BUN

B. KPPN TANGERANG Hasil Implementasi di Permasalahan Re
No Komponen Supervisi Lapangan P

Efektivitas dan Akuntabilitas Peaksanaan APBN -

a. Mengawal evaluasi Evaluasi kinerja telah - -

belanja negara di dilaksanakan dan -
terdokumentasi dalam bentuk la
daerah poran RPA tingkat KPPN. -

RPA yang disusun KPPN

Tangerang telah

menggambarkan evaluasi

kinerja satker di wilayah kerja

KPPN Tangerang

b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

1. Pembinaan Kegiatan pembinaan terhadap -

kompetensi teknis satker yang telah dilaksanakan

Pejabat oleh KPPN Tangerang antara

Perbendaharaan lain :

Satker - Bimtek Penyerapan Anggaran

TW II 2021

- Monev kinerja penyerapan

anggaran belanja dan modal

TW I

-FGD DAK Fisik dan Dana Desa

2. Peningkatan Kegiatan peningkatan kapasitas

kapasitas serta serta kualitas pengelolaan dan

kualitas pengelolaan pelaksanaan anggaran

dan pelaksanaan terhadap satker telah

anggaran oleh satker dilaksanakan dengan baik

dalam bentuk evaluasi

pengelolaan anggaran pada

satker dalam bentuk laporan

RPA.

Nilai IKPA KPPN Tangerang

berdasarkan monitoring

OMSPAN pada TW I 2021

adalah 97,24

3. Mengawal Seluruh satker lingkup KPPN

implementasi Tangerang yang wajib KKP

simplifikasi telah mengimplementasi UP

pelaksanaan KKP sesuai ketentuan. Satker

anggaran yang tidak menerapkan KKP

adalah satker yang dikecualikan

sesuai dengan ND-512/PB/2019

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian

Tindak
Lanjut

PMK Nomor Seksi PD,
MSKI
195/PMK.05/2018

tentang Monev

Pelaksanaan Anggaran

Belanja K/L.

Bab III Monev Pelaks

Anggaran dan Belanja

K/L oleh Kemenkeu

selaku BUN

Pasal 6 (2.a) dilakukan

oleh KPPN

Pasal 16

PMK Nomor

154/PMK.05/2014

tentang Pelaksanaan

SPAN sebagaimana

telah diubah dengan

PMK Nomor

278/PMK.05/2014;

PMK Nomor
195/PMK.05/2018
tentang Monev
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L.

PMK Nomor
195/PMK.05/2018
tentang Monev
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L.

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Pengelolaan Perbendaharaan Negara
a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

1) Rencana Pencairan RPD satker telah dilakukan - -

Dana Satker sesuai ketentuan, dan nilai rata- - -

rata deviasi KPPN Tangerang Keterlambatan KPPN
penyampaian diatas 10 menin
dibawah 1% hari kerja masih ditemui terhad
pada KPPN Tangerang. pentin
Deviasi KPPN bulan : Hal ini mengindikasikan waktu
kurang patuhnya satker kontra
Januari : 0,55% terhadap proses bisnis sejak
pelaksanaan penyampaian ditand
Feb : 0 data kontrak ke KPPN KPPN
daftar
Mar : 0 terhad
data k
April : 0 kemud
denga
b. Penatausahaan Pengeluaran Negara FGD s
eduka
1) Pengeluaran Kepemilikan dan kesesuaian satker
-
Negara Pra- KIPS pin PPSPM petugas
satker telah sesuai ketentuan.
Penyelesaian

Tagihan

Pendaftaran data kontrak
Berdasarkan monitoring data
kontrak pada omspan periode
Januari-Mei 2021 terdapat
keterlambatan penyampaian
data kontrak lebih dari 10 hari
kerja sebanyak 22 data kontrak.

Penolakan SPM -

Berdasarkan monitoring

OMSPAN menu penolakan

PMRT , pada periode Januari-

April 2021 tidak terdapat

penolakan secara substantif

2) Penyelesaian Berdasarkan uji sampling dan
Tagihan
wawancara dengan petugas

pada Seksi PD, penyelesaian

tagihan meliputi penerbitan

SP2D gaji, UP/GUP/TUP, SP2D

LS, SP2B BLU, SPHL,

SP3HL,SP2D retur secara

umum telah sesuai dengan

ketentuan

3) Penyelesaian Penyelesaian dan -

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

N agar terus PMK Seksi PD 1. Telah membuat daftar Selesai
ngkatkan edukasi 190/PMK.05/2012 kepatuhan penyampaian data
dap satker akan tentang tata cara kontrak.
ngnya ketepatan pembayaran APBN
u penyampaian data sebagaimana telah 2.melakukan edukasi melalui
ak yaitu 5 hari kerja diubah dengan kegiatan sosialisasi, bimtek dan
kontrak PMK- pendampingan satker terkait
datangani. 178/PMK.05/2018 penyampaian ADK kontrak
N dapat membuat
r kepatuhan satker
dap penyampaian
kontrak untuk
dian ditindaklanjuti
an cara melakukan
sebagai sarana
asi terhadap satker-
r yang kurang patuh

1. PMK Seksi MSKI
190/PMK.05/2012 Seksi PD
tentang Tata Cara
Pembayaran dalam
rangka pelaksanaan
APBN .

2. KEP-287/PB/2015
tentang SOP pada
KPPN ( SOP Seksi
MSKI)

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

SKPP penatausahaan SKPP pada -
-
KPPN Tangerang telah

dilaksanakan sesuai SOP dan

terdokumentasi dengan baik

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

1) Penerbitan Surat Mekanisme penerbitan surat -

Persetujuan/Penola persetujuan/penolakan
kan Pembukaan pembukuan rekening sudah
Rekening sesuai dengan ketentuan.
Proses peralihan rekening

satker menjadi virtual account

juga telah dilaksanakan dan

terdokumentasikan dengan baik

oleh KPPN Tangerang.

2) Penerbitan Daftar Daftar saldo rekening sesuai -

Saldo Rekening dengan ketentuan, satuan kerja
telah menyampaikan Laporan

Saldo Rekening ke KPPN, dan

Laporan Saldo Rekening ke

Kanwil DJPb telah disampaikan

secara tepat waktu

3) Pengendalian KPPN telah melakukan -

Rekening Satker rekonsiliasi rekening antara -
satker dengan KPPN dan -

dokumen rekonsiliasi rekening

telah ditatausahakan dengan

rapi

4) Tata kelola KPPN telah melakukan

Konfirmasi penerbitan nota konfirmasi
Penerimaan penerimaan negara sesuai
Negara dengan ketentuan. Pengajuan
konfirmasi dilakukan secara

daring dan dokumentasi

penerbitan nota konfirmasi telah

ditatausahakan dengan baik per

bulan dalam bentuk data

softcopy.

5) Tata Kelola Retur Mekanisme penyelesaian Retur

SP2D SP2D telah dilakukan sesuai
ketentuan, dan penyelesaian

retur tidak lebih dari satu bulan,

bahkan secara umum telah

diselesaikan dalam jangka

waktu kurang dari 10 hari

6) Monitoring Monitoring kepatuhan Bank

Kepatuhan telah dilakukan dengan
Bank/Pos Persepsi pelaksanaan monev bank
persepsi setiap triwulan yang

selama masa pandemi

dilakukan secara daring.

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK No Seksi Bank
182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja

PMK No Seksi Bank
182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja

PMK No Seksi Bank
182/PMK.05/2017 Seksi Bank
tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja

PER-5/PB/2018
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara

PER-9/PB/2018 Seksi Bank
tentang Tata Cara
Penyelesaian Retur
SP2D

SE-84/PB/2017 Seksi Bank

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Hasil monev menunjukkan
pelayanan bank telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
dan telah dilaporkan pada
dashboard MPN secara tepat
waktu

d. Verifikasi Akuntansi Rekonsiliasi internal untuk -
semester I 2021 telah dilakukan
1) Rekonsiliasi setiap hari. Hasil rekonsiliasi
Internal diadministrasikan dengan baik
secara berurutan per hari dalam
bentuk softcopy

2) Rekonsiliasi Rekonsiliasi eksternal antara -

Tingkat UAKPA satuan kerja dengan KPPN

telah dilaksanakan sesuai

ketentuan dan tidak terdapat

keterlambatan pada periode

semester II tahun 2020 yang

dilaksanakan pada awal tahun

2021

3) Penyusunan LKBUN KPPN Tangerang telah -

Laporan Keuangan disampaikan secara tepat waktu

UAKBUN-Daerah dan lengkap sesuai S-6193

- LKBUN Unaudited 2020

disampaikan tanggal 15

Februari 2021 batas waktu

tanggal 15 Februari 2021

- LKBUN Audited disampaikan

tanggal 26 April 2021, batas

waktu tanggal 26 April 2021

- tidak terdapat suspen

penerimaan pada KPPN

Tangerang

- tidak terdapat ER yang belum

terselesaikan

- Saldo Kas di Satker

(Bendahara Pengeluaran, Hibah

dan BLU) telah sesuai.

- Analisa laporan keuangan

telah dibuat sesuai ketentuan

PER-56/PB/2016

4) Penerbitan Daftar LPJ Satker pada periode

LPJ Bendahara sampai dengan April 2021 telah

Satker disampaikan secara benar dan

tepat waktu, sehingga tidak

terdapat penerbitan SP2S.

Penyampaian laporan LPJ ke

Kanwil DJPb Provinsi Banten

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera

tentang Pedoman

Rekonsiliasi dalam

rangka Penyusunan LK

BUN dan K/L

KEP-287/PB/2015

tentang SOP KPPN

PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera

tentang Pedoman

Rekonsiliasi dalam

rangka Penyusunan LK

BUN dan K/L

PMK 221/PMK.05/2016 Seksi Vera

tentang Tata Cara

Penyusunan dan

Penyampaian LKBUN

PER-56/PB/2016

tentang Pedoman

Analisis Laporan

Keuangan

PER-3/PB/2014 Seksi Vera
tentang Petunjuk
Teknis penatausahaan,
pembukuan dan
pertanggungjawaban
bendahara pada satker
pengelola APBN

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

telah dilakukan secara tepat

waktu.

5) Penerbitan Surat Penerbitan surat Pemberitahuan

Pemberitahuan atas pelaksanaan Penyesuaian

Atas Pelaksanaan Sisa pagu telah sesuai dengan

Penyesuaian Sisa ketentuan. Surat pernyataan

Pagu DIPA koreksi dari satker dilengkapi

dengan dokumen pendukung,

BA dan surat pemberitahuan

penyesuaian sisa pagu sesuai

dengan Surat Pernyataan

Koreksi dari satker.

Pada periode semester I 2021,

KPPN Tangerang menerbitkan

2 surat pemberitahuan atas

pelaksanaan penyesuaian sisa

pagu DIPA pada satker Lapas

Kelas I Tangerang dan BTTMP

6) Penerbitan SKTB KPPN Tangerang menerbitkan

dan SKP4 2 SKTB pada periode semester

I 2021 antara lain satker Balai

Besar Karantina Ikan, BBTKE

dan KPKNL Tangerang I, dan

telah dilaksanakan sesuai

ketentuan. Antara lain surat

permintaan pengembalian telah

dilengkapi dengan dokumen

pendukung, SKTB telah sesuai

dengan surat permintaan

pengembalian.

Representasi Kementerian Keuangan di daerah

a. Ruang diskusi perspektif 1) Inisiasi kegiatan diskusi

baru Perbendaharaan lintas lembaga dengan

tema perbendaharaan,

keuangan negara

perekonomian daerah)

2) Karya tulis pegawai

bertema

perbendaharaan/keuangan

negara/perekonomian

daerah dalam liputan

media massa.

b. Penyaluran Dana - Realisasi DAK Fisik sampai

Transfer ke Daerah dengan Mei 2021 adalah

RP. 502.001.750 dari pagu

Rp. 152.339.552.000

- Realisasi Dana Desa

sampai dengan Mei 2021

adalah Rp.86.213.491.080

dari pagu Rp

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PER-21/PB/2014 Seksi Vera
tentang Mekanisme
Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA atas
Setoran Pengembalian
Belanja pada
Pelaksanaan SPAN

PMK 96/PMK.05/2017
tentang Tata Cara
Pembayaran atas
Transaksi
Pengembalian
Penerimaan Negara

PMK 205/PMK.07/2019 Seksi Bank
sebagaimana diubah
terakhir dengan PMK
101/PMK.07/2020

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

301.280.535.000 -
- Laporan DAK Fisik dan

Dana Desa juga telah
disampaikan secara tepat
waktu kepada Kanwil DJPb,
- LK UAKPA BUN DAK Fisik
dan dana Desa Unaudited
dan Audited telah
disampaikan secara tepat
waktu
- LK UAKPA BUN DAK Fisik

dan Dana Desa bulanan
sampai dengan bulan April
2021 selalu disampaikan
sebelum tanggal 10

c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

1) Pembinaan atas Pembinaan atas kepatuhan -
kepatuhan pemenuhan kewajiban
pemenuhan perpajakan dilaksanakan oleh
kewajiban KPPN Tangerang dalam bentuk
perpajakan
satker K/L oleh rekonsiliasi data perpajakan
Pemda dan antara KPPN dengan Pemda

2) Monev dan KPPN Tangerang telah - -
-
sumbangan analisis membuat analisis potensi PNBP

terkait potensi PNBP pada wilayah kerjanya

untuk peningkatan

penerimaan negara

d. Penyediaan layanan KPPN Tangerang belum -

bersama (co - location) memiliki layanan bersama (co-
location)

Peran dalam Penerbitan memo persetujuan - -

e. akuntabilitas pengesahan MPHL-BJS telah LAMPIRAN III
pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan.
registrasi

hibah Berdasarkan hasil pengujian,

REKAPITULASI PEbdeeNsnIagLraanAnSIMAPPTNHMLKHteLIlN,akhEosdReesJBuAaAi KANTOR PELAYANAN PERBE

eselon ILteIlNahGsKesUuaPi, mKeAmoNWIL DJPb PROVINSI BANTEN
dpietarsnedtautjaunagnatneil,adhadnicMetPaHk LdaSBnJESMESTER I 2021

telah dikirim ke DJPPR.

Pada semester I 2021 , KPPN

Berdasarkan hasil pemTbainngaearanngdmaennesrbuitpkaenr2visi KPPN Semester I Tahun 2021
DtaintjgegnalP3eMrbeein2d0a2h1a,radaennM05gP2aPHdnLraonBivnJPiSinodlusreniisstutaaBkmTsaaapntnkatgeeeirkrnKaanongrseemRseukaaipidtuelnagsai nPeSniularaiatn
Tugas N
Kinerja K

Nilai Pembinaan dan Supervisi

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK nomor Seksi PD, -
64/PMK.05/2013 MSKI -
tentang Mekanisme
Pengawasan Terhadap -
Pemotongan/Pemungu
tan dan Penyetoran
Pajak yang Dilakukan
oleh Bendahara
Pengeluaran
SKPD/Kuasa
Bendahara Umum
Daerah

PMK nomor
262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi
Vertikal DJPb

PMK-99/PMK.05/2017 Seksi PD,
tentang Administrasi Seksi Bank

ENDAHARAAN NEGARA
N

1 yang telah dilakukan Kanwil
Nomor ST-182/WPB.11/2021
KPPN sebagai berikut:

i KPPN

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission
a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

1) Pembinaan dan Pembinaan terhadap satker

bimbingan teknis BLU dilaksanakan oleh Kanwil
DJPb Provinsi Banten.
pengelolaan Sedangkan layanan yang
diberikan oleh KPPN Tangerang
keuangan terhadap satker BLU berupa
konsultasi terkait pengesahan
BLU/BLUD yang

menjadi satker

KPPN SP2D BLU .

2) Pengesahan Proses pengesahan SP2B BLU

penggunaan dana telah dilaksanakan sesuai
ketentuan dengan melakukan
satker BLU
pengujian SP3BLU meliputi

kelengkapan dokumen,

kesesuaian kode output, jenis

belanja, dan kesesuaian

pendapatan dan belanja BLU

b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

1) Akurasi data kredit SK Pengguna Sistem Informasi

program Monitoring dan Evaluasi telah

ditetapkan oleh Kepala KPPN

melalui SK Nomor KEP-

5/WPB.11/KP02/2021 Dan

pelaksanaan rekonsiliasi data

debitur telah dilaksanakan oleh

petugas sesuai dengan

ketentuan

2) Survey lapangan - -
debitur

Tata Kelola Internal

a. Kinerja Organisasi

1) Pengelolaan Kinerja - Kontrak kinerja seluruh

Organisasi pegawai telah

ditandatangani secara tepat

waktu.

- Laporan Capaian Kinerja

KPPN telah disampaikan

kepada Kanwil DJPb

secara tepat waktu setiap

triwulan .

- Evaluasi kinerja dilakukan

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK 95/PMK.05/2018
tentang Pembiayaan
UMi

-PER-25/PB/2018
tentang Juknis Monev
pembiayaan UMi

-PMK 95/PMK.05/2018 Seksi Bank
tentang Pembiayaan
UMi

-PER-25/PB/2018
tentang Juknis Monev
pembiayaan UMi

KMK-467/MK.01/2014 Subbag
tentang Pengelolaan Umum
Kinerja di Linkungan
Kemenkeu
KEP-251/PB/2015
tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan
DJPb
ND-2375/PB.1/2020 tgl
5 Agustus 2020

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

secara berkala dalam
bentuk DKO

2) Standar Operasional Setiap tahun, KPPN Tangerang - -

Prosedur (SOP telah melaksanakan uji

kepatuhan terhadap SOP .

KPPN Tangerang juga telah

melakukan internalisasi SOP

kepada seluruh pegawai

3) Sistem Manajemen Dokumen induk SMM ISO telah

Mutu terdokumentasi dengan baik

dan terupdate, antara lain

pedoman mutu, konteks

organisasi, dokumen rapat

tinjauan manajemen dan

catatan mutu.

b. Manajemen SDM

1) Pola Mutasi Internal Pada periode Semester I 2020,

KPPN Tangerang melakukan

mutasi internal yang ditujukan

untuk penyesuaian kompetensi

pegawai dengan bidang

tugasnya, antara lain dengan

penerbitan KEP-

45/WPB.11/KP.02/2021

2) Pengembangan Seluruh pegawai pada KPPN

Pegawai Berbasis Tangerang telah diberi

Kompetensi kesempatan yang sama untuk

mendapatkan pelatihan, bimtek

dan workshop sesuai kebutuhan

masing-masing pegawai yang

pada masa pandemic ini

dilakukan secara daring dalam

bentuk e-learning.

3) Penetapan Kinerja Penetapan kinerja individu

Individu pegawai telah dilakukan sesuai

dengan kompetensi dan hasil

evaluasi kinerja masing-masing

pegawai

4) User SPAN - Pemakaian user span telah

dilaksanakan oleh pegawai

yang memiliki user dan tidak

disalah gunakan

- Pergantian user span telah

dilaksanakan sesuai aturan

dengan membuat BA

pergantian user span setiap

ada pergantian.

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

tentang Implementasi Subbag
Aplikasi Intense DJPb Umum
ND-66/PB/2020 tgl 8
Oktober 2020 ttg
Penyempurnaan Apl
Intense

KEP-287/PB/2015
tentang SOP KPPN

KEP-151/PB/2018 Seksi MSKI
tentang Pelaksanaan
Sistem Manajemen
Mutu di KPPN

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

5) Pengelolaan Layanan SDM berupa usul

Administrasi dan kenaikan pangkat, KGB,

Layanan SDM pemberian surat ijin cuti, telah

dilaksanakan sesuai aturan

yang berlaku dan telah ditata

usahakan dengan baik oleh

KPPN Tangerang.

6) Penatausahaan Laporan kepegawaian telah

Laporan dilaksanakan secara tepat

Kepegawaian waktu setiap bulan melalui

aplikasi SILAP dan dokumen

laporan dalam bentuk softcopy

telah ditata usahakan dengan

baik oleh KPPN Tangerang

c. Manajemen Keuangan

1) Penyusunan Penyusunan rencana kegiatan

Rencana Anggaran tahunan telah dilaksanakan

pada awal tahun anggaran dan

dilakukan penyesuaian setiap

ada perubahan.

2) Pengelolaan -Pengelolaan gaji telah Uraian SPM Uang Makan Uraian

Gaji/Tunjangan dilakukan secara terpusat , dan dan Uang Lembur kurang meng

Pegawai updating data dari KPPN selalu spesifik, hanya disebutkan inform

dilakukan secara tepat waktu. “untuk pembayaran belanja pemb

- Pembayaran tunjangan pegawai” ketent

pegawai telah dilakukan secara

benar berdasarkan uji petik Conto

dokumen pembayaran TKPKN. Pemb

-Pembayaran uang makan dan Pegaw

lembur pegawai telah Makan

dilaksanakan sesuai ketentuan, bulan…

dan dokumen pendukung untuk…

pembayaran telah dilampirkan

dengan tertib berdasarkan uji

sampling pembayaran uang

makan dan uang lembur bulan

Januari-April 2021

3) Penyelesaian Pengelolaan tagihan telah
Tagihan dilakukan sesuai ketentuan:
dokumen tagihan telah
dilengkapi bukti yang sah;
jangka waktu proses
penyelesaian tagihan tidak
melebihi batas waktu sesuai
ketentuan; dokumen SPP, SPM

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

n SPM agar bisa PMK No Subbag Uaraian SPM uang makan dan
ggambarkan 190/PMK.05/2012 Umum uang lembur KPPN Tangerang
masi keperluan yang diubah terakhir bulan Januari s.d April 2021
bayaran sesuai dengan PMK-178/ dinilai telah sesuai dengan
PMK.05/2018 petunjuk pengisian SPM pada
tuan tanggal 26 Desember lampiran PMK-
2018 tentang Tata 190/PMK.05/2012. Hal tersebut
oh : Cara Pembayaran mengingat uang makan yang
bayaran Belanja APBN dibayarkan kepada pegawai
wai berupa Uang yang hadir dan berada dikantor
n PNS sedangkan pegawai yang
….tahun 20xx mendapat ST tidak dibayarkan
…..pegawai.. sehingga uraian SPM dinilai
telah sesuai ketentuan, yaitu
cukup ditulis Pembayaran
Belanja Pegawai.
Dalam hal terdapat ketentuan
lain yang mengatur selain
lampiran PMK
190/PMK.05/2012 kiranya dapat
diinformasikan kepada KPPN
Tangerang untuk menjadi acuan
lebih lanjut.

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

4) Pembukuan serta dokumen pendukung
Bendahara ditata usahakan dengan rapi
dan aman

- Pembukuan bendahara telah
dilakukan secara tertib,
antara lain saldo uang tunai
dari UP tidak lebih dari Rp50
juta

- LPJ Bendahara telah
disampaikan secara tepat
waktu ke KPPN

5) Penatausahaan Laporan Keuangan UAKPA

Laporan Keuangan telah disusun sesuai ketentuan

dan disampaikan kepada

UAPPA-W secara tepat waktu

d. Tata Usaha dan Rumah Tangga

1) Tata Usaha - Ketertiban administrasi arsip - -

dan tata persuratan telah

dilaksanakan melalui e-office

- Penatausahaan barang

persediaan telah

dilaksanakan melalui aplikasi

pendukung (SAKTI)

2) Pengadaan Pengadaan barang dan jasa

Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai

dengan aturan yang berlaku

dengan melakukan pencatatan

barang persediaan secara tertib

pada aplikasi SAKTI

3) Pengelolaan Aset Secara umum pengelolaan Masih terdapat ruangan Agar s

asset pada KPPN Tangerang yang belum dilengkapi denga

telah dilakukan dengan optimal, dengan DBR (ruang ratna )

namun berdasarkan

pengamatan masih terdapat

pemanfaatan aset yang tidak

sesuai

4) Sarana Prasarana Sarana prasarana dan tata - -

dan Tata Ruang ruang pada KPPN Tangerang

telah sesuai dengan standard

pelayanan instansi vertikal

DJPb

e. Kepatuhan Internal