Aplikasi Mandiri untuk Edukasi
LPJ Bendahara, Aplikasi
berbasis Excel untuk
mengedukasi bendahara
satker terkait verifikasi LPJ
2) Perluasan Manfaat Inovasi
Berdasarkan hasil monitoring pada KPPN seluruh hasil inovasi pada KPPN yang
dihasilkan pada periode sebelumnya belum direplikasi oleh unit kerja lain. Namun
demikian inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh KPPN berpotensi untuk direplikasi
pada unit kerja lain. Diharapkan kedepan, KPPN dapat menjalin kerjasama
dengan unit kerja lain terkait inovasi yang dihasilkan, agar dapat mereplikasi
inovasi unit kerja lain, dan sebaliknya inovasi KPPN dapat direplikasi oleh unit
kerja yang lain.
Upaya yang telah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Banten dalam mendorong
KPPN untuk menciptakan inovasi-inovasi baru antara lain dengan melakukan
sosialisasi mengenai inovasi pada acara Rapat Koordinasi Wilayah Semester I-
2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 di The Jayakarta Hotel Anyer
Banten.
b. Prestasi
1) Mempertahankan/Meningkatkan Prestasi Yang Telah Dicapai
Pada periode semester I-2021 ini, rata-rata KPPN dapat mempertahankan
prestasi yang sifatnnya regional/penilaian dari Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten. Prestasi tingkat regional yang diperoleh KPPN
pada periode semester I-2021 yaitu :
LHPS 140 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Tabel.3.21 Prestasi KPPN Semester I-2021
Peringkat I IKPA terbaik Peringkat I Penilaian Kinerja Peringkat I IIKPA Terbaik Triwulan
Triwulan I - 2021 Kategori Pelaksanaan Subbag Umum I-2021 Kategori Kuasa BUN
Satker
Peringkat II Penilaian Peringkat II IKPA Terbaik Peringkat II IKPA Terbaik Triwulan
Kinerja Pelaksanaan Tabel.3.21TPriwruelaKsnutIa-as2a0s2B1UiNKKatePgoPriN Semester I-202I-21021 Kategori Satker
Subbag Umum
No KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN
1. PerinPgkeatrIIiInIKgPAkTaertbaIikIKPA terbaik RANGKASBITUNG
Peringkat I Penilaian PPereinrgiknatgIIkI PaentilaIiIanIKKinPerjAa terbaik
TriwuTlaKnWuIa-s2a0I2BK1UNKaatteegogriori Satker Kinerja Pelaksanaan TPeWlaksaInaKanaStuebgbaogrUimSumatker
Subbag Umum
2. Peringkat II Penilaian Peringkat III Penilaian
KKinPePrjNa Pelaksanaan KPPN
KinerjaKPPNPelaksanaan
SSEuRbbAaNgGUmum TANGERANG RSAuNbbGaKgAUSmBuITmUNG
Penyerahan piagam penghargaan IKPA Terbaik Kategori SKuataksear BkUepNakdeapKaedpaaKlaepala
KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten.
Penyerahan piagam penghargaan Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum Terbaik
kepada Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten
LHPS 141 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
2) Prestasi Baru
Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, pada semester I-2021
belum ada KPPN yang memperoleh prestasi baru yang sifatnya nasional/penilaian
dari Kantor Pusat. Hal ini disebabkan belum adanya pengumuman hasil penilaian
yang dilakukan oleh Kantor Pusat yang biasanya disampaikan pada saat Rapat
Pimpinan Nasional DJPb.
C. PERMASALAHAN
Berdasarkan pelaksanaan dan hasil pembinaan dan supervisi seperti pembahasan
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses bisnis di KPPN dalam wilayah
kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah dilaksanakan dengan menerapkan
SOP yang ada. Namun demikian masih terdapat permasalahan atau temuan terhadap
pelaksanaan tugas di KPPN yang masih memerlukan tindak lanjut dan perbaikan proses
bisnis pada periode berikutnya.
Permasalahan-permasalahan yang masih terdapat pada KPPN berdasarkan hasil pembinaan
dan supervisi semester I-22002210 menurut unsur pembinaan adalah sebagai berikut:
1. UNSUR EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN
a. Realisasi GUP dan TUP KKP yang masih rendah atau belum maksimal
2. UNSUR PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Masih terdapat keterlambatan penyampaian data kontrak diatas 10 hari;
b. Masih terdapat KPPN yang belum melaksanakan rekonsiliasi rekening antara KPPN,
Bank dan Satker
c. Berdasarkan monitoring OMSPAN terdapat PFK salah satker/akun;
3. UNSUR REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga dengan tema perbendaharaan, keuangan negara
dan perekonomian daerah belum dilaksanakan oleh KPPN;
b. Monev dan sumbangan analisis potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara
belum dilaksanakan oleh KPPN;
c. Belum terdapat layanan bersama (co-location) pada KPPN lingkup wilayah Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten.
4. UNSUR TATA KELOLA INTERNAL
a. Terdapat dokumen SPM dengan nilai diatas Rp 10 juta yang tidak dilampiri dengan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
LHPS 142 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
b. Kegiatan internalisasi SOP belum dilaksanakan secara berkala oleh KPPN;
c. Terdapat belanja keperluan sehari-hari perkantoran yang tidak sesuai peruntukannya
berupa pembelian karangan bunga;
d. Pencatatan/pembukuan barang persediaan belum dilaksanakan secara tertib oleh
KPPN ;
e. Masih terdapat ruangan yang tidak dilengkapi dengan Daftar Barang Ruangan;
5. UNSUR INOVASI DAN PRESTASI
a. Pada periode semester I-2021 masih terdapat KPPN yang belum menghasilkan inovasi
baru yaitu KPPN Serang.
b. Belum adanya replikasi inovasi oleh unit lain terhadap inovasi yang dimiliki oleh KPPN
Serang dan KPPN Tangerang yang tahun depan akan mengikuti penilaian unit kerja
dengan predikat WBBM.
Atas permasalahan-permasalahan yang terdapat pada KPPN pada periode pembinaan
semester I-2021 ini, tim pembinaan dan supervisi KPPN telah memberikan rekomendasi
kepada KPPN untuk segera ditindaklanjuti. Secara umum masalah atau hasil temuan di KPPN
bersifat administratif, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut permasalahan yang
disebabkan oleh kurangnya administrasi, bisa segera ditindaklanjuti dengan segera
melengkapi berkas atau data pendukung yang masih belum lengkap.
LHPS 143 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
BENTENG B enteng Speelwijk merupakan wisata sejarah di Serang
SPEELWIJK
LJĂŶŐ ƟĚĂŬ ũĂƵŚ ĚĂƌŝ ďŝďŝƌ ƉĂŶƚĂŝ ĚĂŶ DĂƐũŝĚ ŐƵŶŐ ĂŶƚĞŶ͘
ĞŶƚĞŶŐ ŝŶŝ ĚŝďĂŶŐƵŶ ƉĂĚĂ ƚĂŚƵŶ ϭϱϴϱ͕ LJĂŶŐ ŵĞŶũĂĚŝ ƚĂŶĚĂ
ďĞƌĂŬŚŝƌŶLJĂ ĞƌĂ ŬĞũĂLJĂĂŶ ŬĞƐƵůƚĂŶĂŶ Ěŝ ǁŝůĂLJĂŚ ĂŶƚĞŶ ĚĂŶ
ƐĞŬŝƚĂƌŶLJĂ͘ ĚĂŶ ĚŝŵƵůĂŝŶLJĂ ŬŽůŽŶŝƐĂƐŝ ĞůĂŶĚĂ Ěŝ ƚĂŶĂŚ :ĂǁĂ
ĞŶƚĞŶŐ ŝŶŝ ĚŝďĂŶŐƵŶ ƵŶƚƵŬ ŵĞůĂǁĂŶ ƐĞƌĂŶŐĂŶ ƌĂŬLJĂƚ ĂŶƚĞŶ
LJĂŶŐ ƟĚĂŬ ƐƵŬĂ ĚĞŶŐĂŶ ŬĞŚĂĚŝƌĂŶ ĞůĂŶĚĂ ƐĞƌƚĂ ŵĞŶũĂĚŝ ƉŽƐ
ƉĞŵĂŶƚĂƵĂŶ LJĂŶŐ ŵĞŶŐŚĂĚĂƉ ŬĞ ^ĞůĂƚ ^ƵŶĚĂ͘ ^ĞŵĞŶƚĂƌĂ
ŶĂŵĂ ^ƉĞĞůǁŝũŬ ĚŝĂŵďŝů ĚĂƌŝ 'ƵďĞƌŶƵƌ ,ŝŶĚŝĂ ĞůĂŶĚĂ
ďĞƌŶĂŵĂ ŽƌŶĞůŝƐ :ĂŶƐnjŽŽŶ ^ƉĞĞůŵĂŶ͘
ĞŶƚĞŶŐ ŝŶŝ ŵĞŵŝůŝŬŝ ďĂƐƟŽŶ ĚĂŶ ƐĞďƵĂŚ ŵĞŶĂƌĂ ƉĞŶŐŝŶƚĂŝ
yang di dalamnya terdapat ruangan yang dulunya penuh
ĚĞŶŐĂŶ ƐƚŽŬ ŵĞƐŝƵ͕ ĚĂŶ ĂĚĂ ũƵŐĂ ƌƵĂŶŐ ŬŚƵƐƵƐ ƵŶƚƵŬ
menyimpan persediaan senjata
BAB IV ANALISA HASIL PEMBINAAN
DAN SUPERVISI KPPN
LHPS 144 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
BAB IV
ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Dari hasil pelaksanaan pembinaan dan supervisi serta penilaian kinerja, tim pembinaan dan
supervisi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan di KPPN. Permasalahan utama yang
akan diangkat sebagai tema sentral dan dilakukan analisis lebih lanjut adalah terkait penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode
deskriptif komparatif untuk mengetahui kondisi realisasi penyaluran DAK Fisik masing-masing
KPPN berdasarkan bidang dan wilayah. Selain analisa permasalahan utama bab ini juga akan
menganalisa permasalahan hasil penilaian kinerja yaitu terkait pengembangan inovasi pada
KPPN. Analisa akan dilakukan dengan menggunakan metode Analisa SWOT untuk mengetahui
kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dimiliki KPPN dalam mengembangkan
inovasi.
A. ANALISA PERMASALAHAN UTAMA
1. Permasalahan
Berdasarkan hasil monitoring melalui OMSPAN , realisasi penyaluran DAK Fisik KPPN
lingkup wilayah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten semester I-2021
sebagai berikut:
Tabel.4.1 Realisasi Penyaluran DAK Fisik per Wilayah Semester I-2021
(dalam jutaan)
KPPN Provinsi/Kabupaten/ PAGU NILAI KONTRAK REALISASI
Kota
Provinsi Banten 135.972 - 0,00% - 0,00%
Serang Kab. Serang 111.519 33.778 30,29% 9.980 8,95%
Kota Cilegon 25.368 - 0,00% - 0,00%
Kota Serang 114.145 12.182 10,67% 0,00%
Total KPPN Serang 387.006 45.960 11,88% 9.980 2,58%
Tangerang Kab. Tangerang 81.154 6.777 8,35% 2.728 3,36%
Kota Tangerang 25.414 1.613 0,63% 502 1,98%
LHPS 145 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Kota Tangerang 45.770 - 0,00% - 0,00%
Selatan 152.339 6.939 4,55% 3.230 2,12%
181.779 57.556 31,66% 23.19 12,76%
Total KPPN Tangerang 160.045 100.852 63,01% 22.607 14,13%
341.825 158.408 46,34% 45.798 13,40%
Rangkasbitung Kab. Pandeglang 881.171 211.307 23,98% 59.009 6,70%
Kab. Lebak
Total KPPN Rangkasbitung
Total Seluruh KPPN
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi penyaluran DAK Fisik pada KPPN
di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten yaitu sebesar 6,7 persen
dibandingkan pagu. Sesuai ketentuan penyaluran DAK Fisik tahap I sebesar 25 persen
dan sekaligus bersyarat paling cepat bulan Pebruari dan paling lambat bulan Juli.
Dengan realisasi penyaluran DAK Fisik sampai semester I-2021 sebesar 6,7 persen
tentu sangat rendah dibandingkan porsi penyaluran DAK Fisik tahap I sebesar 25
persen, apalagi apabila ditambah dengan realisasi penyaluran DAK Fisik sekaligus dan
campuran.
2. Metode Analisis
Untuk mengetahui dan mengurai penyebab masalah rendahnya realisasi penyaluran
DAK Fisik KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Banten, maka tim
pembinaan dan supervisi melakukan analisis. Diharapkan dari hasil analisis ini dapat
ditemukan sumber masalah utama dan sekaligus mendapatkan alternatif solusi. Adapun
metode analisis yang digunakan kali ini adalah Metode Analisis Fish Bone.
Diagram fish bone atau tulang ikan adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk
mengidentifikasi dan mengorganisir akar penyebab dari suatu masalah, sehingga dapat
LHPS 146 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
dicari solusi yang tepat atas masalah utama yang ada. Dikatakan diagram fish bone
karena memang bentuknya seperti tulang ikan, yang memisahkan faktor utama dengan
beberapa penyebabnya.
3. Analisis Penyebab Masalah
Berdasarkan hasil pengamatan tim pembinaan dan supervisi KPPN, penyebab
rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten secara garis besar terdiri dari 4 faktor utama. Faktor
utama penyebab masalah tersebut antara lain:
a. People ( Sumber Daya Manusia)
b. Process (Proses)
c. Policies (Kebijakan)
d. Material ( Bahan)
Tabel 4.2 Matrik Analisa Fish Bone Realisasi Penyaluran DAK Fisik KPPN
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan seperti yang terlihat dalam diagram di atas,
dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
LHPS 147 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Tabel 4.2 Matrik Analisa Fish Bone Realisasi Penyaluran DAK Fisik KPPN
Permasalahan Faktor Penyebab Usulan Solusi
Utama turunan/sekunder
Rendahnya 1. Pemda kurang Edukasi yang intensif dari
realisasi 1. People KPPN
penyaluran memahami regulasi
DAK Fisik terkait DAK Fisik Menyelenggarakan
pelatihan terkait
2. Keterbatasan jumlah pengelolaan DAK Fisik
dan kompetensi SDM secara teratur
pengelola DAK Fisik
pada PEMDA
2. Process 1. keterlambatan input Koordinasi antara KPPN
kontrak
3. Policies dengan Pemda
4. Material 2. tahapan yang semakin
panjang karena ada Tahapan prareview APIP
proses prereview APIP
agar disesuaikan
waktunya atau memiliki
batas waktu yang tidak
menghambat proses
kontrak
3. Petunjuk Teknis Agar dibuat peraturan
pelaksanaan kegiatan terkait penerbitan juknis
DAK Fisik dari ini sehingga saat awal
Kementerian/Lembaga tahun proses kontrak
pada umumnya datang segera dapat
terlambat diterima dilaksanakan
1. perubahan kebijakan Koordinasi di tingkat
karena pandemi pusat agar perubahan
kebijakan tidak
menghambat proses
penyaluran DAK Fisik
1. ketidak sesuaian pada Agar segera dilakukan
e-catalog
penyesuaian pada e-
catalog sehingga tidak
menghambat proses
kontrak
a. PEOPLE (Manusia)
1) Pemda kurang memahami regulasi terkait DAK Fisik
Kurangnya pemahaman Pemda terhadap aturan terkait DAK Fisik yang
berdampak pada proses perencanaan yang kurang tepat sehingga akhirnya
terjadi keterlambatan prose pelaksanaan di lapangan. Hal ini karena konsep
keuangan negara memang belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh Pemda.
Contohnya adalah pelaksanaan lelang dan kontrak selalu dilakukan pada batas
akhir pemenuhan syarat salur, padahal sesuai ketentuan proses lelang dapat
dilakukan di akhir tahun dan penanda tangan kontrak dilakukan pada tahun
berkenan.
LHPS 148 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
2) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola DAK Fisik pada Pemda
Banyaknya program /kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemda terkait DAK
Fisik tidak sebanding dengan jumlah SDM terlebih lagi terhadap jumlah SDM
yang memenuhi kompetensi sehingga terjadi penumpukan pekerjaan atau
ketidak sesuaian beban kerja terhadap SDM yang menangani DAK Fisik.
b. PROCESS (Proses)
1) Keterlambatan input kontrak.
Penyebab keterlambatan kontrak ini ada bermacam-macam baik dari sisi
regulasi, adanya pandemi, ketidaksesuaian e-catalog maupun kurangnya
edukasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait DAK
Fisik.
2) Tahapan yang semakin panjang karena ada proses prereview APIP.
Tahapan baru yang melibatkan APIP ini juga menjadi penyebab rendahnya
penyerapan terhadap DAK Fisik hal ini dikarenakan proses yang harus dilalui
semakin panjang dan proses tersebut melibatkan pihak diluar Pemda dan KPPN
sehingga menjadikan proses semakin lama dan berujung pada keterlambatan
kontrak dismapaikan karena menunggu proses prareview ini.
3) Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dari Kementerian/Lembaga
pada umumnya datang terlambat diterima.
Penyampaian kontrak sangat tergantung pada petunjuk teknis dari Kementerian
Negara/Lembaga dan pada umumnya juknis dari K/L ini terlambat sehingga
menghambat proses kontrak DAK Fisik.
c. POLICIES (Kebijakan)
1) Perubahan kebijakan karena pandemi
Adanya pandemi Covid -19 yang terjadi sejak tahun 2020 berdampak pada
perubahan penyusunan rencana kesehatan khususnya bidang kesehatan.
Penyusunan rencana kegiatan bidang kesehatan dan bidang lainnya akhirnya
disesuaikan dengan kondisi pandemi dan pelaksanaannya menunggu perubahan
kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga rencana kegiatan yang telah disusun
sebelumnya mengalami perubahan/penyesuain dengan kondisi saat ini.
Perubahan rencana kegiatan ini akhirnya juga menyebabkan keterlambatan
penyampaian kontrak.
d. MATERIAL (Bahan)
1) Ketidak sesuaian pada e-catalog
LHPS 149 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Ketidaksesuaian data pada e-catalog baik berupa spesifikasi barang maupun
harga khususnya untuk bidang kesehatan yang menjadi salah satu fokus
penyaluran DAK Fisik untuk saat ini berdampak pada terhambatnya proses
kontrak, karena saat kontrak telah dibuat dan ternyata terdapat ketidak sesuaian
dengan e-catalog maka prose harus diulang dari awal sehingga menyebabkan
keterlambatan pembuatan kontrak.
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas dapat dibuat kesimpulan seperti
berikut :
a. Pemda masih belum sepenuhnya memahami regulasi terkait DAK Fisik
b. Keterlambatan kontrak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :
1) Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM yang menangani DAK Fisik pada
Pemda;
2) Perubahan regulasi karena pandemi;
3) Keterlambatan petunjuk teknis dari K/L;
4) Penambahan proses prareview;
5) Ketidaksesuain e-catalog
Adapun tindak lanjut atau rekomendasi yang dapat diberikan antara lain :
a. Edukasi yang intens terkait regulasi dan proses pelaksanaan DAK Fisik kepada
Pemda;
b. Pelaksanaan pelatihan kepada para pegawai Pemda yang menangani DAK Fisik;
c. Koordinasi yang intens antara Kantor Pusat, KPPN dan Pemda terkait dengan
perubahan regulasi dan e-catalog;
d. Koordinasi antara Kantor Pusat dengan APIP agar proses prereview tidak
menghambat penyaluran DAK Fisik;
e. Koordinasi antara Kantor Pusat dengan K/L penerbit juknis pelaksanaan DAK Fisik
agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian juknis dari K/L ke Pemda.
B. ANALISIS HASIL PENILAIAN KINERJA
1. Permasalahan
Dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN periode semester I-2021 tim
pembinaan dan supervisi menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada KPPN
LHPS 150 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
terkait pelaksanaan tugasnya. Salah satu yang menarik adalah terkait inovasi layanan
pada setiap KPPN.
Inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, atau
pembaharuan. Tentu Inovasi tidak selalu berdampak positif, namun tetap harus
dikembangkan. Maka dari itu inovasi dibutuhkan oleh setiap organisasi untuk
meningkatkan dan mempermudah kinerja pegawainya dalam mencapai target yang
telah ditetapkan oleh organisasi.
Sampai semester I-2021 KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten sudah memiliki
beberapa inovasi dan sudah diaplikasikan pada kantor masing-masing. KPPN
Tangerang memiliki 15 inovasi, KPPN Rangkasbitung memiliki 10 inovasi, sedangkan
KPPN Serang memiliki 1 inovasi. Inovasi yang dimiliki oleh KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung umumnya terkait dengan layanan kepada stakeholder yang dibuat
secara daring sehingga stakeholder dapat mengaksesnya tanpa harus datang ke kantor.
Sedangkan inovasi yang dimiliki KPPN Serang berupa Smoking Area Multifunction yang
memadukan tempat merokok sekaligus tempat menunggu antrian bagi petugas satker
yang ingin merokok. Namun pada saat pandemi Covid-19 yang sekarang masih
berlanjut inovasi tersebut tidak berfungsi karena KPPN meniadakan layanan tatap muka.
Jika dilihat dari nilai kinerja pada indeks pelaksanaan anggaran K/L KPPN Serang
mendapatkan nilai 85,88 sementara KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung
mendapatkan nilai yang lebih tinggi yaitu 92,775 dan 90,52. Dari nilai tersebut dapat
disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi dapat mempengaruhi nilai kinerja suatu
kantor.
Untuk itu tim pembinaan telah memilih permasalahan rendahnya inovasi pada KPPN
Serang sebagai masalah yang akan dianalisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui dan
mengurai penyebab masalah tersebut. Diharapkan dari hasil analisis ini dapat
ditemukan sumber masalah utama dan sekaligus mendapatkan alternatif solusi.
2. Metode Analisis
Untuk menganalisis permasalahan rendahnya inovasi yang KPPN Serang tim pembina
menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT adalah metode analisis
yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal
untuk tujuan tertentu. Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis dan
memetakan :
a. Strength (kekuatan)
LHPS 151 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
b. Weakness (kelemahan)
c. Opportunity (peluang)
d. Threat (ancaman)
Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam
daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana.
Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) adalah berasal dari internal
organisasi atau hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Opportunities (peluang)
dan Threats (ancaman) adalah hal eksternal yang mempengaruhi proses bisnis atau
hal-hal yang terjadi di luar organisasi. Organisasi untuk memanfaatkan peluang dan
melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya.
Untuk itu perlu dilakukan pemetaan faktor internal dan faktor eksternal yang
mempengaruhi rendahya pengembangan inovasi pada KPPN Serang yaitu :
a. Strength (kekuatan)
Strength (S) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari
organisasi pada saat ini. Dalam hal ini pemetaan dilakukan untuk melihat kondisi
sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, teknologi, dan proses bisnis
yang ada pada KPPN Serang dalam mengembangkan inovasi.
b. Weakness (kelemahan)
Weakness (W) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari
organisasi pada saat ini. Dalam hal ini pemetaan dilakukan untuk mengetahui
faktor-faktor internal yang menghambat KPPN Serang dalam mengembangkan
inovasi.
LHPS 152 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
c. Opportunity (peluang)
Opportunity (O) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar
organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.
Dalam hal ini pemetaan dilakukan untuk mengetahui peluang KPPN Serang
dalam mengembangkan inovasi berdasarkan kekuatan yang dimilikinya.
d. Threat (ancaman)
Threat (T) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang
dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.
Dalam hal ini pemetaan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang
menghambat KPPN Serang dalam mengembangkan inovasi.
Berdasarkan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut
ditentukan strategi dengan mengkombinasikan 2 unsur yang saling mempengaruhi yaitu
Kekuatan (Strength) dengan Peluang (Opportunity), Kelemahan (Weakness) dengan
Peluang (Opportunity), Kekuatan (Strength) dengan Ancaman (Threat), dan Kelemahan
(Weakness) dengan Ancaman (Threat), sehingga dihasilkan 4 strategi dalam
meningkatkan inovasi KPPN Serang, yaitu :
a. Strategi S-O
Dengan strategi ini bagaimana KPPN Serang memanfaatkan peluang dengan
menggunakan kekuatan yang dimilikinya.
b. Strategi W-O
LHPS 153 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Dengan strategi ini bagaimana KPPN Serang mengatasi kelemahan yang dimiliki
untuk dapat memanfaatkan peluang yang dimilikinya.
c. Strategi S-T
Dengan strategi ini bagaimana KPPN Serang mengatasi ancaman dengan
menggunakan kekeuatan yang dimilikinya.
d. Strategi W-T
Dengan strategi ini bagaimana KPPN Serang mengatasi ancaman dan kelemahan
yang dimilikinya untuk meningkatkan inovasi.
3. Analisa Masalah
Berdasarkan pemetaan terhadap kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunity), dan ancaman (threat) yang dimiliki KPPN Serang diperoleh hasil sebagai
berikut :
a. Strenghts (kekuatan) :
1) SDM pada KPPN Serang rata-rata berusia produktif/milenial;
2) Berada pada ibukota provinsi;
b. Weakness (kelemahan) :
1) Kurangnya dukungan dari pimpinan;
2) Kurangnya koordinasi antar pegawai dan antar seksi;
c. Oportunities (peluang) :
1) Pagu anggaran yang semakin tinggi;
2) Kinerja satker yang terus menjadi lebih baik;
3) Masa pandemi yang mengubah jenis layanan berbasis IT.
d. Threats (ancaman) :
1) Ketidakpuasan Satker terhadap layanan KPPN;
2) Rendahnya nilai IKPA KPPN.
Berdasarkan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut maka
strategi yang dapat dilakukan KPPN Serang dalam meningkatkan inovasi sebagai
berikut:
Tabel 4.3 Matriks SWOT Strategi Pengembangan Inovasi pada KPPN Serang
S – Kekuatan W – Kelemahan
x SDM usia x Kurangnya dukungan
produktif/milenial pimpinan
x Lokasi pada ibukota x Kurangnya koordinasi
LHPS 154 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
provinsi antar pegawai/seksi
Strategi W-O
O- Peluang Strategi S-O Pagu anggaran yang
semakin tinggi mendorong
x Pagu anggaran SDM pada usia milenial adanya koordinasi yang
semakin solid antar seksi di
semakin tinggi yang menguasai IT dapat KPPN untuk menjawab
tuntutan satker yang
x Kinerja satker yang menciptakan inovasi yang semakin meningkat
menjadi lebih baik mendukung layanan Strategi W-T
Kurang maksimalnya nilai
x Masa pandemi yang berbasis IT pada masa IKPA KPPN dapat
mendorong pimpinan untuk
mengubah jenis pandemi menciptakan inovasi yang
dapat mendukung kinerja
layanan berbasis IT satker
T- Ancaman Strategi S-T
x Ketidakpuasan satker Ketidakpuasan satker atas
atas layanan KPPN layanan KPPN dan kurang
x Kurang maksimalnya maksimalnya nilai IKPA
nilai IKPA KPPN dapat diatasi dengan
memanfaatkan SDM
milenial untuk menciptakan
inovasi baru
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
mengembangkan inovasi pada KPPN Serang dapat memberdayakan SDM yang ada,
tentu ini akan berjalan efektif apabila dukungan dari pimpinan harus ditingkatkan terlebih
dahulu. Inovasi dapat dilakukan dalam layanan terkait dengan penyerapan anggaran
dan yang menjadi faktor-faktor penilaian IKPA KPPN, karena penyerapan anggaran dan
IKPA KPPN berbanding lurus. Apabila penyerapan tinggi maka nilai IKPA akan naik,
begitu pula sebaliknya jika penyerapan rendah maka nilai IKPA akan turun. Dalam
pengembangkan inovasi KPPN Serang dapat melakukan studi banding dengan unit
sejenis yang telah memiliki banyak inovasi seperti KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung. Untuk itu Kanwil DJPb Provinsi Banten dapat memfasillitasi KPPN
Serang dalam rangka koordinasi dan replikasi inovasi antar KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Banten.
LHPS 155 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
JEMBATAN Keberadaan Jembatan Akar menyambungkan dua desa di Baduy
AKAR
BADUY Luar yakni Panyelarangan dan Nungkulan, untuk menuju Jembatan
Akar ini para wisatawan bisa melalui Desa Cijahe.
Jembatan akar ini terbentang di atas sungai Cisimeut selebar 30 m.
Keberadaan dari jembatan akar ini menjadi penghubung antara
dunia luar dan Suku Baduy. Jembatan ini merupakan salah satu rute
LJĂŶŐ ĚĂƉĂƚ ĚŝũƵŵƉĂŝ ŬĞƟŬĂ ĂŬĂŶ ŵĂƐƵŬ ŬĞ ĚĂĞƌĂŚ ^ƵŬƵ ĂĚƵLJ ĚĂŶ
menjadi ikon utama bila berkunjung ke tempat ini.
Tetapi seiring berjalannya waktu, maka bambu-bambu ini dijalar ke
akar-akar pohon yang rimbun. Konon, proses penjalaran akar ini
berlangsung sekitar 50-70 tahun. Namun beberapa wargapun
mengaku tak ada yang tahu bagaimana jembatan ini tercipta, hingga
bisa tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Masyarakat menyakini
bahwa ini terjadi secara alami dan merupakan bentuk dari
pemberian alam kepada masyarakat Baduy, tapi beberapa
masyarakat juga memperkirakan jembatan ini merupakan buatan
suku Baduy. Jembatan akar sudah 100 tahun usianya.
BAB V KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
LHPS 156 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN semester I-2021 dilaksanakan dalam rangka
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di KPPN. Selain itu kegiatan
pembinaan juga ditujukan untuk melakukan konsultasi dan fasilitasi dalam rangka
penguatan kapasitas pelaksanaan tugas KPPN.
Kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN semester I-2021 dilaksanakan sesuai dengan
PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN.
Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, pelaksanaan tugas pada KPPN
secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun demikian masih terdapat
beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan atas pelaksanaan tugas di KPPN. Pada
umumnya permasalahan atau hasil temuan pada KPPN bersifat administratif, dan telah
ditindaklanjuti oleh KPPN selama dalam periode semester I-2021. Adapun permasalahan
atau temuan yang bersifat materiil telah diselesaikan sesuai ketentuan.
1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
a. KPPN telah melaksanakan evaluasi kinerja dan didokumentasikan dalam bentuk
laporan RPA yang disusun setiap semester dan disampaikan kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten. RPA yang disusun oleh KPPN telah
menggambarkan evaluasi kinerja satker di wilayah kerja masing-masing KPPN.
b. Kegiatan pembinaan terhadap satker dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas
pelaksanaan anggaran semester I-2021 telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan
teknis, monev kinerja penyerapan anggaran, FGD dan sosialisasi.
c. Kegiatan peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan
anggaran oleh satker telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi
IKPA satker yang dilaksanakan secara berkala.
d. Dalam rangka mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran, seluruh
satker lingkup KPPN yang wajib melaksanakan UP KKP telah mengimplementasikan
UP KKP sesuai ketentuan. Satker yang tidak menerapkan KPPN adalah satker yang
tidak wajib KKP
LHPS 157 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Rencana Penarikan Dana satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan nilai
rata-rata deviasi di bawah 1% untuk periode semester I-2021;
b. Penatausahaan pengeluaran negara pra-penyelesaian tagihan berupa kepemilikan
KIPS dan penggunaan PIN PPSPM oleh satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
c. Pendaftaran data kontrak oleh satker ke KPPN mayoritas telah melaksanakan
penyampaian data kontrak secara tepat waktu, namun masih terdapat keterlambatan
penyampaian data kontrak di atas 10 hari.
d. Penyelesaian tagihan berupa penerbitan SP2D telah dilaksanakan sesuai SOP
berdasarkan uji sampling kepatuhan penyelesaian tagihan.
e. Penyelesaian SKPP telah dilaksanakan secara tepat waktu yaitu maksimal 3 hari
kerja sejak SKPP diterima secara benar dan lengkap oleh KPPN.
f. Penatausahaan rekening KPPN berupa penerbitan persetujuan/penolakan rekening
telah dilaksanakan dengan tertib. Migrasi rekening menjadi virtual account juga telah
dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Adapun satker yang belum
beralih ke virtual account disebabkan oleh masalah non teknis telah dilaporkan ke
Direktorat PKN.
g. Penerbitan Daftar Saldo Rekening telah dilaksanakan dengan tertib oleh satker.
Laporan Saldo Rekening satker telah disampaikan secara tepat waktu ke KPPN, dan
rekapitulasi laporan saldo rekening KPPN telah disampaikan secara tepat waktu ke
Kanwil DJPb Provinsi Banten.
h. Dalam rangka pengendalian rekening satker, telah dilaksanakan rekonsiliasi
rekening antara KPPN, Satker dan Bank setiap bulan.
i. Tata kelola konfirmasi penerimaan negara telah dilaksanakan dengan tertib dengan
menerbitkan nota konfirmasi sesuai permintaan satker yang disampaikan secara
daring.
j. Mekanisme penyelesaian retur juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan
penyelesaian retur tidak lebih dari satu bulan bahkan KPPN berupaya
menyelesaikan retur dalam 10 hari kerja.
k. Monitoring kepatuhan bank telah dilaksanakan secara tertib setiap triwulan dan
laporan telah disampaikan melalui dashboard MPN secara tepat waktu. Monev
kepatuhan bank dilaksanakan secara online pada masa pandemi .
l. Rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilaksanakan secara tepat waktu dan data
dukung telah didokumentasikan dengan tertib.
LHPS 158 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
m. Penyusunan LK UAKBUN telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah
disampaikan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara tepat waktu
setiap periode laporan.
n. Penerbitan daftar LPJ Bendahara satker semester I 2021 telah disampaikan secara
benar dan tepat waktu sehingga tidak terdapat penerbitan SP2S selama periode
semester I-2021.
o. Penerbitan surat pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian sisa pagu telah
sesuai dengan surat pernyataan koreksi dari satker dan dilengkapi dengan berita
acara dan surat pemberitahuan penyesuaian pagu DIPA.
p. Penerbitan SKTB periode semester I-2021 telah dilaksanakan sesuai ketentuan
dengan diterbitkan sesuai dengan surat permintaan pengembalian .
3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Ruang diskusi perspektif baru perbendaharaan berupa inisiasi kegiatan diskusi lintas
lembaga dengan tema perbendaharaan negara, keuangan negara dan
perekonomian daerah dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan PEMDA dalam
rangka membahas keuangan daerah khususnya DAK Fisik dan Dana Desa.
b. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN telah dilaksanakan sesuai
ketentuan.
c. Pembinaan atas kepatuhan kewajiban perpajakan oleh satker KL dan Pemda
dilaksanakan dalam rekonsiliasi data perpajakan dengan pemda yang dilaksanakan
secara rutin setiap triwulan. Setiap mengadakan kegiatan sosialisasi dan FGD yang
KPPN selalu mengingatkan tentang kepatuhan kewajiban perpajakan.
d. Penyusunan monev analisis potensi PNBP telah dilaksanakan oleh KPPN
Tangerang, sedangkan KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung mampu
memetakan potensi PNBP namun tidak menyusunnya dalam bentuk kajian potensi
PNBP.
e. Layanan co-location tidak dapat dilaksanakan oleh KPPN mengingat tidak adanya
layanan tatap muka pada masa pandemi.
f. Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah telah dilaksanakan dengan
penerbitan memo persetujuan pengesahan MPHL BJS yang telah dilaksanakan
berdasarkan kesesuaian hasil pengujian besaran MPHL dengan SPT MHL
LHPS 159 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
4. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA/SPECIAL MISSION
a. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan BLU pada satker telah dilaksanakan
oleh Kanwil DJPb Provinsi Banten selaku pembina satker BLU, sedangkan KPPN
berperan dalam pengesahan SP2BLU yang telah dilaksanakan sesuai hasil
pengujian SP3BLU .
b. Pelaksanaan rekonsiliasi data debitur UMi telah dilaksanakan oleh petugas yang
ditunjuk melalui SK dan dilaksanakan dengan tertib setiap periode. Survey debitur
berupa survey baseline dan inline juga telah dilaksanakan secara tepat waktu setiap
triwulan.
5. TATA KELOLA INTERNAL
a. Pengelolaan kinerja organisasi berupa kontrak kinerja, laporan capaian IKU dan
evaluasi kinerja telah dilaksanakan dan dilaporkan secara tepat waktu setiap
periode.
b. Uji kepatuhan SOP telah dilaksanakan setiap tahun untuk menjamin kinerja KPPN
sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
c. Seluruh KPPN telah menerapkan SMM ISO 9001:2015 dengan tertib dengan
menyusun dokumen induk secara terupdate.
d. Mutasi internal periode semester I-2021 telah dilaksanakan oleh seluruh KPPN
dalam rangka menempatkan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki dan
kebutuhan organisasi.
e. Dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi, seluruh KPPN telah
memberikan kesempatan yang sama kepada pegawainya untuk mengikuti pelatihan
yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
f. Pemakaian user SPAN telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki user SPAN
dan pergantian user SPAN dilaksanakan sesuai ketentuan dengan menerbitkan
berita acara pergantian user.
g. Layanan SDM telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah
ditatausahakan dengan tertib.
h. Secara garis besar manajemen keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Adapun
permasalahan yang sering muncul adalah masalah administratif berupa kelengkapan
dokumen pembayaran lembur dan uang makan yang tidak dilampirkan pada saat
pengujian.
LHPS 160 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
i. Penyelesaian tagihan juga telah dilaksanakan dengan tertib, permasalahan yang
masih terdapat pada KPPN berupa kelengkapan dokumen khususnya untuk belanja
di atas 10 juta rupiah.
j. Pembukuan bendahara telah dilaksanakan dengan tertib melalui aplikasi SAKTI.
Saldo uang tunai harian tidak lebih dari 50 juta rupiah dan penyampaian LPJ
Bendahara ke KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu.
k. Ketertiban administrasi persuratan telah dilaksanakan seluruhnya melalui aplikasi
persuratan Nadine.
l. Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pencatatan
barang persediaan telah dilakukan dengan tertib melalui SAKTI Modul Persediaan
dan SIMAK BMN.
m. Pengelolaan aset telah dilaksanakan dengan optimal, temuan atas pengelolaan aset
berupa temuan administratif yaitu adanya ruangan yang belum dilengkapi DBR.
n. Sarana dan prasarana tata ruang pada KPPN 90% telah sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan. Adapun sarana yang belum lengkap antara lain masih
terdapat KPPN yang belum menyediakan ruangan edukasi dan bermain anak dan
belum tersedianya sarana prasarana khusus difabel.
o. Sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dengan ditetapkannya SK
Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada masing-masing KPPN.
p. Komunikasi dan koordinasi internal antara pimpinan dengan seluruh pegawai telah
dilaksanakan oleh KPPN melalui berbagai sarana antara lain pelaksanaan GKM dan
One Day One Information secara teratur dan adanya grup WA sebagai sarana
komunikasi digital.
q. Komunikasi dan koordinasi eksternal telah dilaksanakan oleh Kepala KPPN dengan
satker, PEMDA, pihak penegak hukum maupun pihak lain yang berkepentingan
dengan layanan KPPN melalui diskusi, koordinasi dan FGD yang diselenggarakan
KPPN baik secara formal maupun informal.
r. Peningkatan kualitas layanan publik telah dilaksanakan oleh KPPN melalui
penyebaran informasi yang masif melalui seluruh media sosial yang dimiliki oleh
KPPN.
6. INOVASI DAN PRESTASI
a. KPPN dalam lingkup kerja Kanwil DJPb Banten khususnya KPPN Tangerang dan
KPPN Rangkasbitung telah menghasilkan banyak inovasi yang bermanfaat bagi
LHPS 161 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
peningkatan layanan. KPPN juga selalu melakukan perbaikan inovasi dari masa ke
masa dan terus berupaya untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Namun
demikian KPPN Serang masih belum dapat menghasilkan inovasi baru dan inovasi
yang dimiliki KPPN Serang saat ini kurang memberi manfaat karena tidak adanya
layanan tatap muka.
b. Prestasi yang diperoleh KPPN pada periode semester I-2021 adalah prestasi dari
hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Banten berupa
penilaian IKPA dan pelaksanaan tugas Subbagian Umum. Sedangkan prestasi yang
sifatnya nasional belum terdapat pengumuman dari kantor Pusat.
B. REKOMENDASI
Dari simpulan terhadap pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN semester I-2021
atas KPPN di lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Banten diperlukan tindak lanjut yang
komperehensif baik dari KPPN, Kanwil maupun Kantor Pusat. Atas permasalahan-
permasalahan di atas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. REKOMENDASI KEPADA KPPN
a. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan perbendaharaan negara pada satker ,
KPPN dapat melaksanakan :
1) Melakukan edukasi terhadap satker yang dapat dilaksanakan melalui berbagai
media baik berupa bimtek, sosialisasi, FGD maupun melalui sarana sosial
media untuk mengingatkan satker agar selalu patuh terhadap pengelolaan
perbendaharaan khususnya pengeluaran negara.
2) KPPN dapat membuat reminder sebagai pengingat batas waktu penyampaian
data kontrak dari satker ke KPPN agar tidak lagi terjadi keterlambatan.
3) Monitoring terhadap modul penerimaan pada OMSPAN khususnya terhadap
transaksi PFK yang seringkali terdapat kesalahan baik kode akun maupun
kode satker agar dapat dilaksanakan setiap hari sehingga kesalahan dapat
segera dilakukan koreksi oleh satker.
b. Untuk meningkatkan kinerja representasi kementerian keuangan di daerah
khususnya penyusunan kajian potensi PNBP didaerah , KPPN dapat melakukan :
LHPS 162 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
1) KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung dapat melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan KPPN Tangerang yang telah berhasil menyusun kajian
potensi PNBP di daerah;
2) KPPN telah mampu memetakan potensi PNBP didaerahnya namun belum
menyusun hasil pemetaan tersebut dalam bentuk kajian, sehingga
direkomendasikan atas hasil pemetaan potensi PNBP tersebut KPPN agar
menyusunnya dalam bentuk kajian.
3) KPPN dapat lebih meningkatkan komunikasi eksternal selain satker dalam
wilayah kerjanya untuk dapat menciptakan ruang diskusi perspektif baru lintas
lembaga.
c. Untuk meningkatkan kinerja tata kelola pada KPPN selaku satker, KPPN dapat
melakukan :
1) Melakukan internalisasi SOP secara teratur untuk mengingatkan seluruh
pegawai tentang pentingnya melakukan prosedur kerja sesuai SOP;
2) Mengikutsertakan pegawai dalam diklat atau pelatihan khususnya untuk
pengelolaan manajemen keuangan dan tata usaha dan rumah tangga yang
masih terdapat permasalahan berulang;
3) Sistem evaluasi pekerjaan dari atasan ke bawahan agar dilaksanakan lebih
teliti dan bila memungkinkan dibuat sistem untuk dapat mengetahui pekerjaan
yang belum sesuai khususnya pemenuhan dokumenpendukung penyelesaian
tagihan;
4) KPPN agar nerupaya untuk memenuhi standar sarana dan prasarana yang
masih kurang untuk meningkatkan mutu layanan.
5) Mutasi pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan pemetaan kebutuhan
organisasi dan minat pegawai sehingga setiap pegawai dapat bekerja dengan
optimal.
d. Untuk meningkatkan kinerja inovasi dan prestasi , KPPN dapat melakukan :
1) Studi banding atau sharing knowledge dengan KPPN yang memiliki banyak
inovasi sehingga dapat menghasilkan inovasi baru maupun mereplikasi
inovasi dari KPPN lain.
2) Memaksimalkan potensi pegawai OJT yang rata-rata menguasai dan
menyukai bidang IT untuk mendorong terciptanya inovasi baru.
3) Membentuk tim kerja yang optimal atas setiap kegiatan khususnya yang
dilombakan ditingkat pusat agar dapat menghasilkan prestasi baru.
LHPS 163 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
2. REKOMENDASI KEPADA KANWIL
a. Terhadap penyusunan kajian potensi PNBP, Kanwil dapat mengadakan FGD
ataupun pendampingan dan melibatkan KPPN dalam monev potensi PNBP
sehingga KPPN dapat menyusun kajian potensi PNBP di wilayah kerjanya;
b. Kanwil dapat menjadi inisiator pelaksanaan sharing session terkait inovasi di
KPPN, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh KPPN dapat merata diseluruh
KPPN dalam rangka mendukung peningkatan layanan terhadap stakeholder.
3. REKOMENDASI KEPADA KANTOR PUSAT
a. Petunjuk teknis terhadap monitoring evalusai dan kajian potensi PNBP untuk
KPPN agar dapat diterbitkan sehingga KPPN dapat melaksanakan kegiatan
dimaksud sesuai ketentuan.
b. Sinergi antar direktorat pada Kantor Pusat DJPb dapat lebih ditingkatkan
sehingga dapat menghindari deadline pekerjaan yang bersamaan atas beberapa
pekerjaan karena kurangnya pegawai pada kantor daerah;
c. Kantor Pusat agar dapat melakukan pemerataan pegawai dengan kualitas yang
sama pada kantor daerah sehingga jumlah pegawai yang potensial merata pada
kantor daerah;
d. Penghitungan ABK bisa lebih disesuaikan dengan kondisi riil bukan hanya dari
jumlah pegawai pada suatu kantor tapi juga berdasarkan kompetensi pegawai.
LHPS 164 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN
LHPS 165 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN I
PROFIL KPPN
A. GAMBARAN UMUM
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai salah satu kantor layanan
dalam lingkup Kementerian Keuangan, merupakan perpanjangan tangan Menteri
Keuangan sebagai Bandahara Umum Negara di derah yang berkaitan erat dengan
proses pencairan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten membawahi 3 KPPN yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten dengan melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai tipenya. Adapun
KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten sesuai tipe adalah
sebagai berikut :
1. Tipe A1
a. KPPN Serang (020)
b. KPPN Tangerang (127)
2. Tipe A2
KPPN Rangkasbitung (161)
Sebagai Kuasa BUN di daerah sampai dengan semester I-2021 KPPN di wilayah
Kanwil DJPb Provinsi Banten mengelola dana DIPA sebesar Rp15.227.693.466.000
untuk 376 satuan kerja dan realisasi sebesar Rp2.216.165.534.240.
Tabel 1 Pagu dan Realisasi DIPA per KPPN s.d. Semester I-2021
KPPN Pagu Realisasi Persentase
(%)
SERANG 9.092.090.534.000 1.453.132.655.432 15.98%
TANGERANG 4.407.806.655.000 564.110.084.952 12.80%
RANGKASBITUNG 1.727.796.277.000 198.922.793.856 11.51%
Total 15.227.693.466.000 2.216.165.534.240 14.55%
Sumber: data OMSPAN
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Belanja s.d. Semester I-2021
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
(%)
Pegawai 3.800.082.076.000 685.694.474.643 18.04%
Barang 4.276.928.291.000 483.810.014.919 11.31%
Modal 2.828.174.356.000 343.869.983.958 12.16%
Bansos 12.183.350.000 831.600.000 6.83%
Transfer 4.310.325.393.000 701.959.460.720 16.29%
Total 15.227.693.466.000 2.216.165.534.240 14.55%
Sumber: data OMSPAN
LHPS 166 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Tabel 3 Pagu dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik s.d. Semester I-2021
No Pemda Pagu Realisasi Persentase
(%)
1 Prov. Banten 149.152.601.000 0 0%
2 Kab Serang 111.570.776.000 9.980.398.750 8,94%
3 Kota Cilegon 28.690.233.000 0 0.00%
4 Kota Serang 119.416.405.000 0 0.00%
5 Kab. Tangerang 658.000.000 0,79%
82.635.273.000
6 Kota Tangerang 28.095.383.000 502.001.750 1,78%
7 Kota Tangerang 46.510.161.000 0 0.00%
Selatan 14,07%
160.574.362.000 22.607.014.125
8 Kab. Lebak
9 Kab. Pandeglang 181.779.968.000 14.731.952.450 8,10%
Sumber: Data OMSPAN
Tabel 4 Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa s.d. Semester I-2021
No Pemda Pagu Realisasi Persentase
(%)
1 Kab. Serang 268.531.178.000 - -
2 Kab. Tangerang 301.280.535.000 24.102.442.800 8.00%
3 Kab. Lebak 294.233.508.000 49.326.215.040 16.76%
4 Kab. Pandeglang 270.986.700.000 21.678.936.000 8.00%
Sumber: data OMSPAN
B. KPPN SERANG
1. Sejarah
Dalam perkembangannya, KPPN Serang telah mengalami banyak perubahan,
baik itu nama maupun struktur organisasi. Perubahan mendasar dari fungsi
KPKN menjadi KPPN adalah pengalihan fungsi/kewenangan ordonansering yang
sebelumnya kewenangan tersebut berada pada KPKN dialihkan kepada
kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. Dengan beralihnya kewenangan ordonansering kepada Kementerian
Negara/Lembaga/Satker, maka KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
melaksanakan kewenangan komptabel.
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada
dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai
LHPS 167 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan telah menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep-44/PB/2007 tentang
Reformasi Birokrasi Unit Ditjen Perbendaharaan yang pada intinya untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan program
kegiatan yang terfokus antara lain pada penyempurnaan di bidang kelembagaan,
ketata laksanaan dan kepegawaian.
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-18/PB/2008
tanggal 25 Januari 2008 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Percontohan Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, KPPN Serang sebagai salah satu KPPN Percontohan di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan diresmikan
tanggal 1 Februari 2008.
Sejalan dengan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang ditetapkan
kembali sebagai KPPN tipe A1, terdiri dari satu orang Kepala Kantor tingkat
eselon III/a, satu Kepala Subbagian Umum dan empat Kepala Seksi eselon IV/a.
KPPN Serang mendapat pengakuan telah menerapkan standar mutu pelayanan
dengan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:20015 dengan nomor sertifikat 01 100
1835127& 824 100 18049.
2. Visi dan Misi
a. Visi
Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional,
Transparan, Modern, dan Akuntabel
b. Misi
Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN Secara Tepat Sasaran, Tepat
Waktu dan Tepat Jumlah Mewujudkan Pengelolaan Kas yang Efisien dan
Optimal Mewujudkan Pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang Akurat
dan Tepat Waktu
c. Motto
KPPN SERANG “MANTAP” (Modern, Akuntabel, No Charge, Transparan,
Akurat, Profesional)
d. Janji Layanan
KPPN Serang Melayani dengan Santun
LHPS 168 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
e. Maklumat Layanan
“Kami para pegawai KPPN Serang dengan ini menyatakan bahwa kami
sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Apabila kami tidak menepati janji maka kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”
3. Letak Geografis
KPPN Serang beralamat di Jalan K.H Abdul Fatah Hasaan No.33, Serang,
Banten. Bertempat di satu lokasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Banten. Sebelah barat dan utara berbatasan langsung
dengan Komplek Perumahan KBN, sebelah selatan adalah Masjid Assalam, dan
sebelah timur berhadapan dengan pertokoan.
Gambar 1 Peta Lokasi KPPN Serang
4. Wilayah dan Volume Kerja
Wilayah Kerja KPPN Serang berdasarkan keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor Kep-159/PB/2006 adalah meliputi Provinsi Banten, Kota
Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Jumlah Satuan Kerja 205 dan
Bendahara Pengeluaran sebanyak 200 per 1 Juli 2021. Sebagai Kuasa BUN,
dana DIPA yang dikelola KPPN Serang per tanggal 1 Juli Tahun 2021 adalah
sebesar Rp9,463,089,595,000.
LHPS 169 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja KPPN Serang
Sampai dengan 1 Juli 2021 jumlah DIPA satuan kerja yang dilayani di wilayah
KPPN Serang adalah 205 DIPA dengan total pagu sebesar
Rp9,463,089,595,000.
Jumlah dana yang dikelola KPPN Serang dalam kurun waktu tiga tahun
mengalami kenaikan. Meningkatnya jumlah dana yang dikelola diiringi juga
dengan persentase realisasi terhadap jumlah pagu anggaran.
Tabel 5 Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2019 s.d. 2021
Tahun 2019 2020 2021
Pagu
6.216.145.774.000 7.655.352.548.000 9.463.089.595.000
Realisasi 5.688.723.393.470 7.355.855.404.267 3.839.595.219.486
40,57%
% 91.52% 96.09%
Sumber: Data OMSPAN
Tabel 6 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Kewenangan per 1 Juli 2021
Jenis Kewenangan Pagu Realisasi Persentase
(%)
Kantor Pusat 3,191,067,923,000 769,926,581,933 24.13%
Kantor Daerah 3,160,820,900,000 1,359,380,545,286 43.01%
Dekonsentrasi 74,896,410,000 16,210,090,897 21.64%
Tugas Pembantuan 113,898,431,000 47,513,135,340 41.72%
Desentralisasi 2,922,405,931,000 1,646,564,866,030 56.34%
Jumlah 9,463,089,595,000 3,839,595,219,486 40.57%
Sumber: Data OMSPAN
LHPS 170 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Tabel 7 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Belanja per 1 Juli 2021
Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase (%)
Pegawai 1.749.072.006.000 835.013.240.289 47.74%
Barang 2.194.021.179.000 750.144.193.980 34.19%
Modal 2.587.499.329.000 603.211.244.187 23.31%
Bansos 10.091.150.000 4.661.675.000 46.20%
Transfer 2.922.405.931.000 1.646.564.866.030 56,34%
Total 9.463.089.595.000 3.839.595.219.486 40.57%
Sumber: Data OMSPAN
Tabel 8 Rata-rata penerbitan SP2D Semester I-2021
Bulan Jumlah SP2D Jumlah Hari Rata Rata Per Hari
Januari 1.016 20 51
Februari 2.456 19 129
Maret 3.834 22 174
April 4.658 20 233
Mei 4.226 17 249
Juni 4.704 21 224
Sumber: Data OMSPAN
5. Susunan Organisasi
Susunan organisasi KPPN Serang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 262/PMK/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut:
a. Kepala Kantor
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan
merumuskan serta melaksanakan kebijakan kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan dalam bidang perbendaharaan serta Kuasa BUN,
penyaluran pembiayaan atas beban APBN, dan penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara. berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya
manusia. dan keuangan, melakukan penatausahaan user SPAN dan SAKTI,
melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Rencana
Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja
(LAKIN) KPPN, melakukan urusan tata usaha. pengelolaan rumah tangga,
melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, imlementasi budaya
organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP).
c. Seksi Pencairan Dana
LHPS 171 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah
Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU, penerbitan tanggapan koreksi, melakukan pengelolaan data
kontrak, data pemasok (supplier) dan belanja pegawai Satker, melakukan
pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan melakukan monitoring
dan evaluasi penyerapan anggaran Satker.
d. Seksi Bank
Mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dan,
penerbitan SP2D, fungsi pengelolaan kas, penerbitan daftar tagihan,
pengelolaann rekening pemerintah, penatausahaan penerimaan negara,
penyelesaian retur, pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara,
konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan
(helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan evaluasi bank persepsi,
pengelolaan dokumen sumber dan analisa data PFK, pembinaan dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP, supervisi implementasi
pengelolaan kas (cash management) pada rekening bendahara, monitoring
dan evaluasi kredit program, serta rekonsiliasi data rekening pemerintah.
e. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengeloalaan
perbendaharaan, supervisi teknis SPAN dan SAKTI, asistensi teknologi
informasi dan komunikasi eksternal, menyelenggarakan fungsi manajemen
hubungan pengguna layanan, (customer relationship management),
melakukan pelaksanaan tugas pembina pengelola perbendaharaan (treasury
management representative), pengelolaan layanan perbendaharaan dan
rencana penarikan dana, melakukan pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin,
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan dan rekomendasi
perbaikan proses bisnis, koordinasi penyelenggaraann manajemen mutu
layanan, fasilitasi kerja sama dengen pemerintah derah dan pihka lainnya,
monitoring penerimaan dana transfer, koordinasi pemberian keterangan saksi
ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah Bebas dari
Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Mempunyai tugas melakukan dokumen pembayaran, rekonsiliasi data
laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi
Kuasa BUN Daerah, pelaporan realisasi dan analisa kinerja anggaran,
LHPS 172 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
pembinaan pertanggungjawaban bendahara, pencatatan pengesahan hibah
langsung dalam bentuk barang, serta penerbitan dokumen pengembalian
penerimaan.
g. Pejabat Struktural
Kepala kantor : Wimpie Defianto. SE
Nama : 196309011983121001
NIP
Pangkat/Golongan Pembina Tk I/IV b
Kasubag Umum
Nama : Suradi. Drs
NIP : 196410141985031001
Pangkat/Golongan
Kepala Seksi Bank Penata Tk. I/III d
Nama
NIP : Kartono. SE. Msi
Pangkat/Golongan : 197307231994031002
Penata Tk. I/III d
Kepala Seksi Pencairan Dana : Warno. SE. M. Sc
Nama : 197412091999031001
NIP : Penata Tk. I/III d
Pangkat/Golongan
Kepala Seksi MSKI : Ari Safrudin. S. E
Nama : 196503251992021001
NIP : Penata Tk. I/III d
Pangkat/Golongan
Kepala Seksi Vera : Drs. Muhammad Abdurahman
Nama : 196307291985031001
NIP
Pangkat/Golongan Penata Tk. I/III d
6. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada KPPN Serang adalah 27 (dua puluh tujuh) pegawai
dengan struktur 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 4 (empat)
Kepala Seksi, 3 (tiga) Fungsional, dan 18 (delapan belas) Pelaksana.
a. Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon
Jabatan Jumlah
Eselon III A 1 orang
Eselon IV A 5 orang
Fungsional 3 orang
Pelaksana 18 orang
b. Statistik Pegawai KPPN Serang berdasarkan usia
Usia Jumlah
20 s.d 29 (tahun) 8 orang
30 s.d 39 (tahun) 7 orang
40 s.d 49 (tahun) 5 orang
50 s.d 59 (tahun) 7 orang
LHPS 173 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
c. Statistik Pegawai KPPN Serang berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin Jumlah
Laki - laki 18 orang
Perempuan 9 orang
d. Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah
Pendidikan 3 orang
Sekolah Menegah Atas 1 orang
Diploma I (PKN STAN) 11 orang
Diploma III (PKN STAN) 10 orang
Strata I / Sarjana 2 orang
Strata II / Magister
7. Sarana dan Prasarana
Gambar 3 Sarana Prasarana KPPN Serang
Gedung Kantor
2 Lantai
Jl. KH. Abdul
Fatah Hasan
No. 33 Serang
Luas Tanah
3.889 M2 dan
Luas bangunan
1.362 M2
LHPS 174 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
LHPS Kendaraan
SEMESTER I TAHUN 2021 Dinas Roda
Empat
1. Kijang
Innova untuk
kendaraan
Jabatan
Kepala
Kantor;
2. Kijang
Kapsul untuk
kendaraan
opersional
3. Mitsubishi
Expander
untuk
kendaraan
operasional
Billing Corner
Ruang FO
Jawara Room
yang
merupakan
ruang mini TLC
175 KANWIL DJPB
PROVINSI BANTEN
Toilet Khusus
Stakeholder
Ruang Rapat
8. Pengelolaan Pengaduan
KPPN Serang memiliki beberapa saluran pengaduan dari masyarakat yaitu :
Gambar 4 Sarana Pengaduan
Kotak Saran di Front Office
[email protected]
(0254) 229166
(0254) 200217
0811 1292 020
LHPS 176 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Aplikasi SIPANDU :
https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
9. Kinerja Pelaksanaan Tugas KPPN
Nilai Kinerja KPPN Serang berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN
semester I-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 9 Nilai Kinerja KPPN Semester I-2021
Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN
No Keterangan EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI Jumlah
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAA KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
1 Total Nilai PELAKSANAAN KEUANGAN DI LAINNYA/ SPECIAL INTERNAL
2 Bilangan Pembagi N NEGARA PRESTASI
APBN DAERAH MISSION 540
*) Sejumlah Komponen yang
memenuhi kondisi KPPN 100 125 55 40 40 900
3 Rata-Rata Nilai Pembinaan 10 14 8 4 56 5 97
dan Supervisi KPPN (1/2)
10 8,93 6,88 10 9,64 8 9,28
4 Bobot Nilai 5% 100%
5% 35% 10% 10% 35%
*) Ditentukan Kantor Pusat DJPb
Nilai Akhir ((1/2)*4) 0,5 3,13 0,69 1 3,38 0,4 9,09
10. Inonasi
Inovasi yang telah dilakukan KPPN Smooking Area Multifunction ditujukan
sebagai area merokok bagi petuga Satker sekaligus sebagai ruang tunggu
outdoor. Smooking area dilengkapi dengan papan penunjuk nomor antrian
sehingga petugas Satker dapat memantau urutan nomor antrian tanpa tanpa
harus berada di Front Office.
Untuk periode pembinaan dan supervisi KPPN semester I-2021 KPPN Serang
belum memiliki inovasi baru yang mendukung perbaikan layanan eksternal
maupun internal.
11. Prestasi
Pada periode semester I-2021 KPPN Serang berhasil meraih prestasi
berdasarkan hasil penilaian Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten sebagai berikut:
a. Peringkat I IKPA Terbaik Triwulan I-2021 Kategori Satker
b. Peringkat II Penilaian Kinerja Pelaksanaan Subbag Umum
c. Peringkat III IKPA Terbaik Triwulan I-2021 Kuasa BUN
C. KPPN TANGERANG
1. Sejarah
LHPS 177 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
KPPN Tangerang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Banten. KPPN Tangerang adalah KPPN Tipe A1 Non
Provinsi yang berdiri sejak tahun 2001 dengan nama Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara (KPKN) Tangerang yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan
II A No.11 berada di bawah Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Anggaran
Bandung. Sejak bulan Januari 2004, KPPN Tangerang menempati gedung baru
dengan alamat Jl. TMP Taruna No.12 Kota Tangerang yang berdekatan dengan
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Masjid Raya Al Azom yang menjadi
kebanggaan masyarakat Kota Tangerang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004. Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Tangerang berubah nama menjadi
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang. Pada tahun
2012 KPPN Tangerang resmi menjadi KPPN Percontohan. Sejalan dengan
perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang ditetapkan kembali sebagai
KPPN tipe A1, terdiri dari satu orang Kepala Kantor tingkat eselon III/a, satu
Kepala Subbagian Umum dan empat Kepala Seksi eselon IV/a. KPPN
Tangerang mendapat pengakuan telah menerapkan standar mutu pelayanan
dengan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.
2. Visi dan Misi
a. Visi
Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang profesional,
Modern, Transparan, dan Akuntabel.
b. Misi
a. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat
waktu, dan tepat jumlah;
b. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
c. Mewujudkan pelaporan pertangungjawaban APBN yang akurat dan tepat
waktu.
c. Motto
TANGKAS (Terampil, Akuntabel, Nyaman, General, Kepatuhan, Aman, dan
Selaras)
LHPS 178 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
d. Maklumat Layanan
Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayaan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati
janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Letak Geografis
KPPN Tangerang beralamat di Jalan TMP Taruna No.12, Tangerang, Banten.
KPPN Tangerang berlokasi di Kompleks perkantoran Kota Tangerang. Sebelah
utara, selatan dan barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang,
sedangkan sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta.
Gambar 5 Peta Lokasi KPPN Tangerang
4. Wilayah dan Volume Kerja
Wilayah Kerja KPPN Tangerang antara lain mencakup Kota Tangerang,
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah Satuan Kerja
yang dilayani sebanyak 116 Satker Tahun 2021.
Gambar 6 Peta Wilayah KPPN Tangerang
LHPS 179 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Sampai dengan Juli 2021 jumlah DIPA satuan kerja yang dilayani di wilayah
KPPN Tangerang adalah 116 DIPA dengan total pagu sebesar
Rp4,475,970,943,000. Jumlah dana yang dikelola KPPN Tangerang dalam kurun
waktu tiga tahun mengalami penurunan. Menurunnya jumlah dana yang dikelola
diiringi juga dengan menurunnya persentase realisasi terhadap jumlah pagu
anggaran.
Tabel 10 Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2019 s.d. 2021
Tahun 2019 2020 2021
Pagu 5.820.970.526.000 4.972.604.001.000 4,475,970,943,000
Realisasi 5.348.730.390.912 4.495.002.155.269 1,719,493,490,438
91.89% 90.40% 38,41%
Sumber : OMSPAN
Tabel 11 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Kewenangan per 1 Juli 2021
Jenis Pagu Realisasi Persentase
Kewenangan (%)
Kantor Pusat 413,371,269,000 115,009,159,052 27.82%
Kantor Daerah 3,608,979,587,000 1,507,465,182,556 41.77%
Desentralisasi 453,620,087,000 97,019,148,830 21.39%
Jumlah 4,475,970,943,000 1,719,493,490,438 38.42%%
Sumber: Data OMSPAN
Tabel 12 Pagu dan Realisasi DIPA per Jenis Belanja per 1 Juli 2021
Jenis Pagu Realisasi Persentase
Belanja (%)
Pegawai 1,452,412,449,000 738,488,770,550 50.85%
640,630,341,809 32.77%%
Barang 1,955,195,980,000 105,234,985,137
17.18%
Modal 612,650,227,000 851,400,000 40.69%
89,783,692,830 19.79%%
Bansos 2.092.200.000 1,574,989,190,326 35.19%%
Transfer 453,620,087,000
Total 4,475,970,943,000
Sumber: Data OMSPAN
Tabel 13 Rata-rata Penerbitan SP2D Semester I-2021
Bulan Jumlah SP2D Jumlah Hari Rata-Rata Per Hari
Januari 1.190 20 60
Februari 2.299 19 121
Maret 3.353 22 152
April 3.180 20 159
Mei 3.272 17 192
Juni 3.384 21 161
LHPS 180 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Sumber: Data OMSPAN
5. Susunan Organisasi
Susunan organisasi KPPN Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 262/PMK/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut:
a. Kepala Kantor
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan
serta melaksanakan kebijakan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dalam
bidang perbendaharaan serta Kuasa BUN, penyaluran pembiayaan atas beban
APBN, dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan
dari Kas Negara, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Kepala Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya
manusia, dan keuangan, melakukan penatausahaan user SPAN dan SAKTI,
melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Rencana Kerja,
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja (LAKIN)
KPPN, melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga,
melakukanpenyusunan dan pelaporan beban kerja, imlementasi budaya
organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP).
c. Seksi Pencairan Dana
Mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah
Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU, penerbitan tanggapan koreksi, melakukan pengelolaan data
kontrak, data pemasok (supplier) dan belanja pegawai Satker, melakukan
pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk uang, dan melakukan monitoring
dan evaluasi penyerapan anggaran Satker.
d. Seksi Bank
Mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dna, penerbitan
SP2D, fungsi pengelolaan kas, penerbitan daftar tagihan, pengelolaann rekening
pemerintah, penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian
permintaan pengmbalian penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi data
transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara,
monitoring dan evaluasi bank persepsi, pengelolaan dokumen sumber dan
Analisa data PFK, pembinaan dann pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP,
supervisi implementasi pengelolaan kas (cash management) pada rekening
bendahara, monitoring dan evaluasi kredit program, serta rekonsiliasi data
rekening pemerintah.
LHPS 181 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
e. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengeloalaan
perbendaharaan, supervisi teknis SPAN dan SAKTI, asistensi teknologi informasi
dan komunikasi eksternal, menyelenggarakan fungsi manajemen hubungan
pengguna layanan, (customer relationship management) , melakukan
pelaksanaan tugas pembina pengelola perbendaharaan (treasury management
Representative), pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan
dana, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, melakukann perumusan dan rekomendasi perbaikan proises
bisnis, koordinasi penyelenggaraann manajemen mutu layanan, fasilitasi kerja
sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya, monitoring penerimaan
dana transfer, Koordinasi pemberian keterangan saksi ahli keuangan negara,
serta pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBK/WBBM).
f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Mempunyai tugas melakukan dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan
keuangan, penyusunan laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa BUN
daerah, pelaporan realisasi dan analisa kinerja anggaran, pembinaan
pertanggungjawaban bendahara, pencayatan pengesahan hibah langsung dalam
bentuk barang, serta penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.
g. Pejabat Struktural
Kepala kantor
Nama : I Wayan Suparta. SE. M.M.
NIP : 196312101985021001
Pangkat/Golongan Pembina Tk I/IV b
Kasubag Umum
Nama : Yuni Sofyan. S.E. M.Si.
NIP : 197406281994021001
Pangkat/Golongan Penata Tk. I/III d
Kepala Seksi Pencairan
Dana
Nama : Joko Prayitno. S.E. M.M.
NIP : 197111061992031001
Pangkat/Golongan : Pembina/VI a
Kepala Seksi Bank
LHPS 182 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Nama : Heru Sofjanto. S.E. M.M.
NIP : 196809201989121001
Pangkat/Golongan
Pembina/IV a
Kepala Seksi MSKI
Nama : Riyadi Wibowo. S.E.
NIP : 197709172000011001
Pangkat/Golongan
Kepala Seksi Vera Penata Tk. I/III d
Nama
NIP : Ahmad Yani. S.Sos.
Pangkat/Golongan : 196510101985031001
Penata Tk. I/III d
6. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada KPPN Tangerang adalah 29 (dua puluh sembilan)
pegawai dengan struktur 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Kepala Sub Bagian
Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, 2 (dua) Fungsional, dan 21 (dua puluh satu)
Pelaksana.
a. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan jabatan adalah sebagai
berikut:
Jabatan Jumlah
Eselon III A 1 orang
Eselon IV A 5 orang
Fungsional 2 orang
Pelaksana 21 orang
b. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan usia adalah sebagai
berikut:
Usia Jumlah
20 s.d 29 (tahun) 2 orang
30 s.d 39 (tahun) 7 orang
40 s.d 49 (tahun) 11 orang
50 s.d 59 (tahun) 9 orang
c. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan jenis kelamin adalah
sebagai berkut:
Jenis Kelamin Jumlah
Laki - laki 13 orang
Perempuan 16 orang
LHPS 183 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
d. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan tingkat pendidikannya
adalah sebagai berikut:
Pendidikan Jumlah
Sekolah Menegah Atas 3 orang
Diploma I (PKN STAN) 2 orang
Diploma III (PKN STAN) 4 orang
Diploma IV (PKN STAN) 1 orang
Strata I / Sarjana 14 orang
Strata II / Magister 5 orang
7. SARAN DAN PRASARANA
Gambar 7 Sarana Prasarana KPPN Tangerang
Gedung Kantor
Luas Tanah : 5.121 M2
Luas bangunan: 870 M2
Gedung Kantor: Lantai satu
Gedung Aula : Lantai dua
Gudang Arsip : Lantai satu
Rumah Genset: Lantai satu
Sertifikat tanggal: 28 Maret 2007
Lokasi : Jalan TMP Taruna
Nomor 12 Tangerang. Banten
Kendaraan
Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
: 2 (dua) buah
Kendaraan bermotor roda 4
(empat) : 2 (dua) buah
LHPS 184 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Penataan ruang Front Office. CSO
dan Mini TLC yang bersih dan
tertata dengan apik. untuk
memastikan stakeholder
menunggu antrian dengan
nyaman
Mushola
Mushola yang bersih untuk
melaksanakan ibadah baik bagi
satuan kerja maupun pegawai.
Ruang Aula Lantai 1 yang
dipergunakan untuk kegiatan
Sosialisasi. GKM maupun
kegiatan-kegiatan lain.
LHPS 185 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Saung Tape (Tamu dan Pegawai)
Ruang edukasi dan bermain anak
untuk stakeholder sebagai sarana
penunjang pangarusutamaan
gender
Smoking Area
LHPS 186 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Ruang Tunggu Prioritas
Mini TLC
Rumah Dinas Kepala Kantor
8. PENGELOAAN PENGADUAN
KPPN Tangerang memiliki beberapa sarana saluran pengaduan dari masyarakat
yaitu :
Gambar 8 Sarana Saluran Pengaduan KPPN Tangerang
Tabel 4.3
Kotak Saran di Front Office
[email protected]
LHPS 187 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
(021) 55776571
Aplikasi WISE
www.wise.kemenkeu.go.id
Aplikasi SIPANDU :
https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
9. Kinerja Pelaksanaan Tugas KPPN
Nilai kinerja pelaksanaan tugas KPPN Tangerang berdasarkan hasil pembinaan
dan supervisi KPPN semester I-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 14 Nilai Kinerja KPPN Semester I-2021
Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN
No Keterangan EFEKTIVITAS DAN PENGELOLAAN REPRESENTASI PENGELOLAAN TATA INOVASI Jumlah
AKUNTABILITAS PERBENDAHARAA KEMENTERIAN PERBENDAHARAAN KELOLA DAN
1 Total Nilai PELAKSANAAN KEUANGAN DI LAINNYA/ SPECIAL INTERNAL
2 Bilangan Pembagi N NEGARA PRESTASI
APBN DAERAH MISSION 550
*) Sejumlah Komponen yang
memenuhi kondisi KPPN 100 115 60 40 40 905
3 Rata-Rata Nilai Pembinaan 10 13 8 4 56 5 96
dan Supervisi KPPN (1/2)
10 8,85 7,50 10 9,82 8 9,43
4 Bobot Nilai 5% 100%
5% 35% 10% 10% 35%
*) Ditentukan Kantor Pusat DJPb
Nilai Akhir ((1/2)*4) 0,5 3,10 0,75 1 3,44 0,4 9,18
10. Inovasi
Sepanjang tahun 2020 KPPN Tangerang telah menghasilkan 15 inovasi pada
pembinaan dan supervisi periode semester I 2021, yaitu :
a. INGAT- INGAT
Merupakan ajang urun rembug dan konsultasi layanan KPPN melalui media
chat WA group.
b. CEPAT TANGGAP
Penyampaian ADK GPP/BPP/DPP dan ADK PPNPM melalui email untuk
dilakukan validasi terlebih dahulu oleh KPPN. sebelum SPM Satker
menyampaikan gaji.
c. KIOS REVISI DIPA
LHPS 188 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
Merupakan layanan tambahan KPPN Tangerang dalam bentuk bantuan atau
pendampingan verifikasi sebelum Satker melakukan revisi DIPA ke Kanwil
DJPb Provinsi Banten.
d. DAMBAAN127 (Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran).
Inovasi dalam rangka memaksimalkan peran Treasury Management
Representatif (TMR). Bentuk kegiatan berupa pembukaan kelas bimbingan
yang menitik beratkan pada 13 indikator IKPA.
e. BULETIN127
Merupakann e-book yang menyediakan informasi terkait peraturan. realisasi
anggaran dan lainnya.
f. LAYANAN SMS CENTER
Layanan penyampaian informasi bagi pengelola keuangan khususnya
Satker yang berada di daerah yang sulit mendapat akses internet.
g. APLIKASI KPPN 127
Merupakan aplikasi layanan terpadu berbasis android berupa kumpulan
peratuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Edaran KPPN
Tangerang.
h. BUKU PINTAR
Buku Pintar dan Buku panduan merupakan bahan referensi bagi pengelolaan
keuangan Satker
i. KARTU LAYANAN BEBAS ANTRIAN
Kartu Layanan Bebas Antrian merupakan apresiasi bagi Satker yang berhasil
mencapai nilai IKPA tertinggi. Penilaian dilakukan berdasarkan data dari
OMSPAN.
j. FORGISSS127
Merupakan forum sinergi dan silaturahmi pimpinan Satker. Pemda. dan
stakeholder lainnya. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara
Satker mitra kerja KPPN melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif.
k. RUANG BELAJAR
Kegiatan bagi pegawai KPPN Tangerang yang ditujukan untuk menyiapkan
pegawai dengan kompetensi yang lengkap. Kegiatan berupa pembentukan
Kelompok Belajar atau sharing knowledge terkait IT dari pegawai yang
menguasai IT. dan pelatihan menulis dengan narasumber dari intern pegawai
maupun pihak luar.
l. MARI BERKEBUN.
Kegiatan berkebun yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada hari Jumat
pagi pekan ke empat yang merupakan salah satu implementasi Go Green.
LHPS 189 KANWIL DJPB
SEMESTER I TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
LHPS_SMT1-2021_BANTEN_FINAL (1)_opt
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search