LHPS_SMT1-2021_BANTEN_FINAL (1)_opt

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK No
190/PMK.05/2012
yang diubah terakhir
dengan PMK-178/
PMK.05/2018
tanggal 26 Desember
2018 tentang Tata
Cara Pembayaran
APBN

PMK-
262/PMK.01/2016
Organisasi dan tata
kerja instansivertikal
DJPb

segera dilengkapi SE-69/PB/2018 Subbag 1. setiap ruangan telah Selesai
an DBR tentang pedoman Umum dilengkapi dengan DBR sesuai
teknis penghunian format dan ketentuan sesuai
rumah dinas di SE-69/PB/2018
lingkungan DJPb 2. Ruang RATNA sebelumnya
juga memiliki DBR, tetapi
karena adanya penambahan
BMN baru, maka mengingat
adanya proses updating DBR
sehingga DBR lama tidak
dipasang menunggu
pemutakhiran data. Saat ini
telah terpasang DBR
pemutakhiran mulai tanggal 21
Juni 2021

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

1) Sistem Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian pada KPPN Tangerang telah
Internal berjalan sesuai ketentuan
dengen ditetapkannya SK Tim
Unit Pengendali Gratifikasi

2) LHP Aparat Tidak terdapat aparat pengawas

Pengawas selama Semester I tahun 2021

pada KPPN Tangerang

sehingga tidak terdapat LHP

yang harus ditindaklanjuti

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

1) Komunikasi dan Koordinasi internal telah

Koordinasi Internal dilakukan baik antar seksi

maupun antara Kepala Kantor

dengan seluruh seksi/bagian

dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari.

GKM rutin telah dilaksanakan

oleh KPPN Tangerang dengan

melibatkan seluruh pegawai

2) Komunikasi dan Komunikasi dan koordinasi

Koordinasi eksternal secara rutin dilakukan

Eksternal oleh Kepala KPPN dengan

pihak eksternal yang

berhubungan dengan

pelaksanaan tugas pada KPPN.

Antara lain dengan seluruh

satker mitra kerja, pemda, dan

pihak-pihak lain yang

berhubungan dengan tupoksi.

Komunikasi eksternal

dilaksanakan melalui wa grup

dengan mitra kerja

3) Kepuasan Pegawai

g. Peningkatan Kualitas Media informasi KPPN

Pelayanan Publik Tangerang telah dibuat sesuai

dengan standard yang telah

ditentukan (website).

Selain itu media sosial KPPN

Tangerang juga berisi update

informasi yang dibutuhkan oleh

satker maupun masyarakat luas

terkait dengan tugas pokok dan

fungsi KPPN.

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Keputusan Menteri Seksi saian
Keuangan Nomor Tindak
940/KMK.09/2017 Lanjut
Tentang Kerangka
Kerja Penerapan
Pengendalian Intern
dan Pedoman
Pemantauan
Pengendalian Intern di
Lingkungan
Kementerian
Keuangan

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Inovasi dan Prestasi Re
P
a. Inovasi
-
1) Peningkatan kualitas Inovasi yang telah dihasilkan
KPPN Tangerang pada periode
pelayanan public sebelumnya (Semester II tahun

2020) masih dipertahankan dan

dilakukan perbaikan sesuai

kebutuhan

2) Perluasan manfaat Selain perluasan manfaat,
KPPN Tangerang juga telah
hasil inovasi menghasilkan inovasi baru pada

periode Semester I 2021

b. Prestasi

1) Mempertahankan/meningkatkan prestasi yang telah dicapai

2) Prestasi baru 1. Peringkat I Penilaian Kinerja

Pelaksanaan Subbag Umum

2. Peringkat II IKPA Terbaik TW

I Kategori Kuasa BUN

3. Peringkat III IKPA Terbaik TW

I Kategori Satker

C. KPPN RANGKASBITUNG Hasil Implementasi di Permasalahan
No Komponen Supervisi Lapangan

Efektivitas dan Akuntabilitas Peaksanaan APBN

a. Mengawal evaluasi Evaluasi kinerja pelaksanaan

belanja negara di anggaran telah dilaksanakan

daerah dan terdokumentasi dalam

bentuk laporan RPA.

RPA KPPN Rangkasbitung
telah mmberikan gambaran
penyerapan anggaran capaian
output strategis , kondisi
oengelolaan keuangan satker
yang diukur dengan IKPA serta
identifikasi permasalahan serta
solusi rekomendasi tindak
lanjut.

b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

1. Pembinaan Kegiatan yang telah -

kompetensi teknis dilaksanakan oleh KPPN

Pejabat Rangkasbitung antara lain :

Perbendaharaan - Sosialisasi marketplace

LAMPIRAN IV
KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA KPPN

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK Nomor Seksi PDMS --

195/PMK.05/2018

tentang Monev

Pelaksanaan Anggaran

Belanja K/L.

Bab III Monev Pelaks

Anggaran dan Belanja

K/L oleh Kemenkeu

selaku BUN

Pasal 6 (2.a) dilakukan

oleh KPPN

Pasal 16

PMK Nomor Seksi PDMS - -

154/PMK.05/2014

tentang Pelaksanaan

SPAN sebagaimana

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Satker - Bimtek Capaian output
- Monev PA dan KKP
- Sosialisasi Juknis

Pembayaran THR

2. Peningkatan Peningkatan kapasitas serta - -
kualitas pengelolaan anggaran
kapasitas serta satker dilaksanakan dalam - -
bentuk bimtek dan sosialisasi,
kualitas pengelolaan yang selama masa pandemik - -
dilaksanakan secara daring.
dan pelaksanaan Bimtek yang diselenggarakan - -
ditujukan untuk peningkatan
anggaran oleh satker indeks kualitas pelaksanaan Keterlambatan KPPN
anggaran (IKPA). penyampaian diatas 10 menin
3. Mengawal Adapun nilai IKPA KPPN hari kerja masih ditemui terhad
implementasi Rangkasbitung untuk TW I 2021 pada KPPN pentin
simplifikasi adalah 97,92 Rangkasbitung. hal ini waktu
pelaksanaan
anggaran Seluruh satker lingkup KPPN
Rangkasbitung yang wajib KKP
telah mengimplementasi UP
KKP sesuai ketentuan. Satker
yang tidak menerapkan KKP
adalah satker yang dikecualikan
sesuai dengan ND-512/PB/2019

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

1) Rencana Pencairan Rencana penarikan dana telah

Dana Satker dilaksanakan dengan sangat
baik pada KPPN

Rangkasbitung, terbukti dari

hasil monitoring omspan, tingkat

deviasi KPPN Rangkasbitung

dari bulan Januari s.d Mei 2021

adalah 0%

Penerbitan dispensasi RPD

telah dilaksanakan sesuai

ketentuan

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

1) Pengeluaran Kepemilikan dan kesesuaian

Negara Pra- KIPS pin PPSPM petugas
satker telah sesuai ketentuan.
Penyelesaian Penerbitan KIPS telah sesuai
dengan permohonan dari satker
Tagihan

dengan data dukung yang

lengkap.

Pendaftaran data kontrak

Berdasarkan monitoring data

kontrak pada omspan periode

Januari-Mei terdapat

keterlambatan penyampaian

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

telah diubah dengan

PMK Nomor

278/PMK.05/2014;

PMK Nomor Seksi PDMS - -
195/PMK.05/2018
tentang Monev
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L.

PMK Nomor Seksi PDMS - -
195/PMK.05/2018 -
tentang Monev -
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L.

PMK- Seksi PDMS -
197/PMK.05/2017
tentang Rencana
Penarikan Dana,
Rencana
Penerimaan Dana
dan Perencanaan
Kas

Seksi PDMS -

N agar terus PMK Seksi PDMS KPPN telah membuat surat ke Selesai
ngkatkan edukasi 190/PMK.05/2012 Kuasa Pengguna Anggaran
dap satker akan tentang tata cara Satker K/L Nomor S-
ngnya ketepatan pembayaran APBN 221/WPb.11/KP.03/2021
u penyampaian data sebagaimana telah tanggal 08 Juli 2021 tentang

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

data kontrak antara diatas 10 mengindikasikan kurang kontra

hari kerja sebanyak 2 data patuhnya satker terhadap sejak

kontrak. proses bisnis pelaksanaan ditand

penyampaian data kontrak KPPN

ke KPPN. Selain itu daftar

ketepatan waktu terhad

penyampaian data kontrak data k

merupakan salah satu kemud

indikator penilaian IKPA. denga

FGD s

eduka

satker

Penolakan SPM

Berdasarkan monitoring

OMSPAN menu penolakan

PMRT ,pada periode Januari-

Mei 2021 terdapat 5 penolakan

secara substantif dan

penolakan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan.

2) Penyelesaian Berdasarkan uji sampling dan - -

Tagihan wawancara dengan petugas

pada Seksi PD, penyelesaian

tagihan meliputi penerbitan

SP2D gaji, UP/GUP/TUP, SP2D

LS, SP2D telah sesuai dengan

langkah-langkah penyelesaian

tagihan dalam SOP.

3) Penyelesaian Berdasarkan pemeriksaan - -

SKPP dokumen, penyelesaian SKPP
secara umum telah

dilaksanakan dengan tepat

waktu, dan dilengkapi dengan

dokumen pendukung yang

dipersyaratkan

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

1) Penerbitan Surat Penerbitan surat persetujuan, -

Persetujuan/Penola penolakan dan pembukaan
kan Pembukaan rekening telah dilaksanakan
Rekening dengan tertib sesuai aturan dan
ditata usahakan dengan rapi

2) Penerbitan Daftar Daftar saldo rekening satker -

Saldo Rekening telah dilaksanakan sesuai
aturan dan disampaikan kepada

KPPN secara tepat waktu.

Laporan saldo rekening tingkat

KPPN juga telah dibuat sesuai

aturan dan disampaikan kepada

Kanwil sebelum tanggal 15

setiap bulan.

3) Pengendalian Berdasarkan monitoring KPPN memiliki kewajiban KPPN

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi Langkah-Langkah Strategis saian
Peningkatan Nilai IKPA Tahun Tindak
2021 Berdasarkan PER- Lanjut
4/PB/2021 tentang Petunjuk
ak yaitu 5 hari kerja diubah dengan Teknis Penilaian IKPA Belanja
kontrak PMK- Kementerian Negara/Lembaga
datangani. 178/PMK.05/2018
N dapat membuat
r kepatuhan satker
dap penyampaian
kontrak untuk
dian ditindaklanjuti
an cara melakukan
sebagai sarana
asi terhadap satker-
r yang kurang patuh.

PMK 190/PMK.05/2012 Seksi PDMS
tentang Tata Cara
Pembayaran dalam
rangka pelaksanaan
APBN sebagaimana
telah diubah dengan
PMK 178/PMK.05/2018

PER-37/PB/2009
tentang Petunjuk
Teknis Pengalihan
Pengelolaan
Administrasi Belanja
Pegawai

PMK No
182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja

PMK No
182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan
Kerja

N Rangkasbitung PMK No Seksi Bank Akan dilaksanakan sesuai Selesai

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Rekening Satker pelaksanaan pengendalian untuk melakukan agar s
rekening satker, KPPN rekonsiliasi data rekening rekon
Rangkasbitung belum tingkat daerah di wilayah sesua
melaksanakan rekonsiliasi kerjanya setiap bulan
rekening antara KPPN, Satker dengan satker dan kantor
dan Bank. cabang bank umum yang
dituangkan dalam BA
Rekonsiliasi. Sampai
dengan bulan Mei 2021,
KPPN Rangkasbitung
belum melaksanakan
kegiatan rekonsiliasi
rekening dimaksud

4) Tata kelola KPPN telah melakukan

Konfirmasi penerbitan nota konfirmasi

Penerimaan penerimaan negara sesuai
Negara dengan ketentuan.

5) Tata Kelola Retur Berdasarkan monitoring melalui - -
-
SP2D omspan, penata usahaan retur
pada KPPN Rangkasbitung

telah dilakukan sesuai aturan

yang berlaku.

6) Monitoring KPPN telah melakukan -

Kepatuhan Monitoring kepatuhan Bank
Bank/Pos Persepsi periode Triwulan I . Berita Acara
hasil uji petik monev telah

diunggah pada dashboard MPN

G2 .

Hasil monev menyatakan

bahwa pelayanan bank telah

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

d. Verifikasi Akuntansi

1) Rekonsiliasi Rekonsiliasi internal untuk -

Internal semester I 2021 telah dilakukan

setiap hari. Hasil rekonsiliasi

diadministrasikan dengan baik

secara berurutan per hari dalam

bentuk hard copy dan softcopy

2) Rekonsiliasi Rekonsiliasi eksternal tingkat -

Tingkat UAKPA UAKPA dengan KPPN telah

dilaksanakan secara tepat

waktu untuk seluruh satuan

kerja lingkup KPPN

Rangkasbitung

3) Penyusunan LKBUN KPPN Rangkasbitung -

Laporan Keuangan telah disampaikan secara tepat

UAKBUN-Daerah waktu dan lengkap sesuai S-

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi ketentuan saian
Tindak
Lanjut

segera melakukan 182/PMK.05/2017
nsiliasi rekening tentang Pengelolaan
ai ketentuan Rekening Milik Satuan
Kerja pasal 28 ayat 2

PER-5/PB/2018
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara
PER-9/PB/2018
tentang Tata Cara
Penyelesaian Retur
SP2D

SE-84/PB/2017

PMK 104/PMK.05/2017

tentang Pedoman

Rekonsiliasi dalam

rangka Penyusunan LK

BUN dan K/L

KEP-287/PB/2015

tentang SOP KPPN

PMK 104/PMK.05/2017

tentang Pedoman

Rekonsiliasi dalam

rangka Penyusunan LK

BUN dan K/L

PMK 221/PMK.05/2016

tentang Tata Cara

Penyusunan dan

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

6193 -
-
- LKBUN Unaudited 2020

disampaikan tanggal 15

Februari 2021 batas waktu

tanggal 15 Februari 2021

- LKBUN Audited disampaikan

tanggal 26 April 2021, batas

waktu tanggal 26 April 2021

- tidak terdapat suspen

penerimaan pada KPPN Serang

- tidak terdapat ER yang belum

terselesaikan

- Saldo Kas di Satker

(Bendahara Pengeluaran,

Hibah) telah sesuai.

- Analisa laporan keuangan

telah dibuat sesuai ketentuan

PER-56/PB/2016

4) Penerbitan Daftar Berdasarkan data pada aplikasi -

LPJ Bendahara SPRINT seluruh satker telah

Satker menyampaikan LPJ bendahara

melalui aplikasi SPRINT.

LPJ Satker pada periode

sampai dengan April 2021 telah

disampaikan secara benar dan

tepat waktu, sehingga tidak

terdapat penerbitan SP2S.

Penyampaian laporan LPJ ke

Kanwil DJPb Provinsi Banten

telah dilakukan secara tepat

waktu.

5) Penerbitan Surat Berdasarkan pemeriksaan -

Pemberitahuan dokumen pada Seksi VeraKi,

Atas Pelaksanaan sampai dengan bulan Mei 2021

Penyesuaian Sisa tidak terdapat penyesuaian sisa

Pagu DIPA pagu DIPA.

6) Penerbitan SKTB Tidak terdapat penerbitan SKTB

dan SKP4 dan SKP4 pada periode

semester I tahun 2021

Representasi Kementerian Keuangan di daerah

a. Ruang diskusi perspektif 1) Inisiasi kegiatan diskusi

baru Perbendaharaan lintas lembaga dengan

tema perbendaharaan,

keuangan negara

perekonomian daerah)

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

Penyampaian LKBUN

PER-56/PB/2016

tentang Pedoman

Analisis Laporan

Keuangan

PER-3/PB/2014 Seksi VeraKI
tentang Petunjuk
Teknis penatausahaan,
pembukuan dan
pertanggungjawaban
bendahara pada satker
pengelola APBN

PER-21/PB/2014
tentang Mekanisme
Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA atas
Setoran Pengembalian
Belanja pada
Pelaksanaan SPAN
PMK 96/PMK.05/2017
tentang Tata Cara
Pembayaran atas
Transaksi
Pengembalian
Penerimaan Negara

Kepala Kantor

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

b. Penyaluran Dana 2) Inisiasi kegiatan diskusi
lingkup internal dengan
tema perbendaharaan,
keuangan negara,
perekonomian daerah
FGD internal dilaksanakan

secara rutin oleh KPPN

Rangkasbitung dengan

membahas tema yang

berkaitan dengan isu terkini

dan tugas pokok dan fungsi

KPPN

3) Karya tulis pegawai
bertema
perbendaharaan/keuangan
negara/perekonomian
daerah dalam liputan
media massa.

x DAK Fisik sampai dengan Mei

Transfer ke Daerah 2021 mencapai

Rp.265.659.161.125 dari pagu

sebesar Rp 341.825.510.000

x Penyaluran Dana Desa

sampai dengan 2 Juni

mencapai Rp

187.731.000.120 dari pagu

sebesar Rp 565.220.208.000

x LK UAKPA BUN DAK Fisik

dan dana Desa Unaudited

telah disampaikan secara

tepat waktu

x LK UAKPA BUN DAK Fisik

dan dana Desa Audited

disampaikan tepat waktu

x LK UAKPA BUN DAK Fisik

dan Dana Desa bulanan

sampai dengan bulan April

2021 selalu disampaikan

sebelum tanggal 10

c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

1) Pembinaan atas Peran KPPN Rangkasbitung

kepatuhan dalam pembinaan kepatuhan

pemenuhan pemenuhan kewajiban

kewajiban perpajakan baru adalah melalui

perpajakan oleh kegiatan rekonsiliasi data

satker K/L dan penerimaan yang dilakukan

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

PMK 205/PMK.07/2019
sebagaimana diubah
terakhir dengan PMK
101/PMK.07/2020

PMK nomor
64/PMK.05/2013
tentang Mekanisme
Pengawasan Terhadap
Pemotongan/Pemungu
tan dan Penyetoran

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

Pemda secara berkala

2) Monev dan Monev dan analisis potensi KPPN belum memiliki

sumbangan analisis PNBP untuk peningkatan petunjuk pelaksanaan

terkait potensi PNBP penerimaan negara belum analisis potensi PNBP di

untuk peningkatan dilakukan oleh KPPN daerah

penerimaan negara Rangkasbitung

d. Penyediaan layanan KPPN Rangkasbitung belum

bersama (co - location) memiliki layanan bersama
dengan instansi lain

Peran dalam Selama periode Semester I

e. akuntabilitas 2021 tidak terdapat pengesahan

pelaksanaan registrasi hibah dalam bentuk barang/jasa

hibah

Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission

a. Pengelolaan keuangan KPPN Rangkasbitung tidak
Badan Layanan Umum memiliki satker BLU

1) Pembinaan dan -

bimbingan teknis

pengelolaan

keuangan

BLU/BLUD yang

menjadi satker

KPPN

2) Pengesahan -

penggunaan dana

satker BLU

b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

1) Survey lapangan KPPN Rangkasbitung telah -
debitur melaksanakan survey lapangan
setiap semester sesuai
ketentuan

Tata Kelola Internal -Seluruh pegawai telah
a. Kinerja Organisasi menandatangani kontrak kinerja

1) Pengelolaan Kinerja
Organisasi

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Pajak yang Dilakukan Seksi saian
oleh Bendahara Tindak
Pengeluaran Lanjut
SKPD/Kuasa
Bendahara Umum
Daerah
PMK nomor
262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi
Vertikal DJPb
KMK-
834/KMK.01/2016
tentang layanan
bersama terkait
pelaksanaan fungsi
perbendaharaan,
kekayaan negara dan
keuangan negara
lainnya
PMK-99/PMK.05/2017
tentang Administrasi

-PMK 95/PMK.05/2018 Seksi Bank
tentang Pembiayaan
UMi

-PER-25/PB/2018
tentang Juknis Monev
pembiayaan UMi

KMK-467/MK.01/2014
tentang Pengelolaan

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

secara tepat waktu.
-Laporan capaian Kinerja
disampaiakn tepat waktu
-KPPN Rangkasbitung juga
telah melakukan evaluasi
capaian kinerja melalui kegiatan
DKO.
- DKO telah dilaksanakan
bersamaan dengan rapat UPR

2) Standar Operasional Pada saat dilaksanakan KPPN Rangkasbitung KPPN

Prosedur (SOP pembinaan dan supervisi, belum melaksanakan berka

kegiatan uji kepatuhan terhadap kegiatan internalisasi SOP kegiat

SOP sedang dilaksanakan oleh secara berkala untuk SOP

KPPN Rangkasbitung. mengingatkan kembali

kepatuhan terhadap SOP

kepada seluruh pegawai.

3) Sistem Manajemen Data induk SMM ISO telah

Mutu disusun secara lengkap .

Update data SMM ISO telah

dilakukan sesuai aturan

b. Manajemen SDM

1) Pola Mutasi Internal Terdapat mutasi internal pada -

KPPN Rangkasbitung pada

Semester I tahun 2021 yang

merupakan penempatan

pegawai baru yang masuk ke

KPPN dan penyesuaian

pegawai sesuai kompetensi

2) Pengembangan - Pengembangan pegawai -

Pegawai Berbasis dilakukan dengan

Kompetensi memberikan kesempatan

bagi Para pejabat dan

pegawai melalui penugasan

untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran secara online

(melalui e-learning).

- KPPN Rangkasbitung

melaksanakan morning

briefing secara berkala

3) Penetapan Kinerja Penetapan hasil kinerja individu -

Individu dilakukan secara adil

berdasarkan kompetensi dan

nilai kinerja masing-masing

pegawai, dan menjadi dasar

dalam penilaian kinerja

tahunan.

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

N agar secara Seksi saian
ala melakukan Tindak
tan internalisasi Lanjut

Kinerja di Linkungan Subbag Akan segera dibuatkan jadwal Selesai
Kemenkeu Umum, GKM dalam rangka
KEP-251/PB/2015 VeraKI pembahasan SOP kepada
tentang Pengelolaan seluruh pegawai
Kinerja di Lingkungan
DJPb
ND-2375/PB.1/2020 tgl
5 Agustus 2020
tentang Implementasi
Aplikasi Intense DJPb
ND-66/PB/2020 tgl 8
Oktober 2020 ttg
Penyempurnaan Apl
Intense

KEP-287/PB/2015
tentang SOP KPPN

KEP-151/PB/2018 MSKI
tentang Pelaksanaan
Sistem Manajemen
Mutu di KPPN

KEP-143/PB/2019

KEP-241/PB/2015
tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan
DJPb

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

4) User SPAN Pergantian pemegang user - -
SPAN telah dilakukan sesuai
dengan prosedur melalui
OMSPAN dan telah dilengkapi
dengan Berita Acara pergantian
user

Pada semester I 2021 KPPN

Rangkasbitung melakukan 4

kali pergantian user span

5) Pengelolaan Berdasarkan uji petik dokumen

Administrasi dan kepegawaian, pengelolaan

Layanan SDM administrasi dan layanan SDM

telah dilaksanakan sesuai

ketentuan.

-KGB telah dibuat secara benar

dan tepat waktu. Pada semester

I 2021 KPPN Rangkasbitung

menerbitkan 1 usulan KGB

- Tidak terdapat pegawai yang

naik pangkat pada periode

Semester I 2021 sesuai dengan

daftar monitoring

- Dosir pegawai telah disusun

dengan rapi.

- usulan cuti dan penerbitan

surat ijin cuti telah dilakukan

melalui HRIS.

6) Penatausahaan Laporan kehadiran pegawai

Laporan atau format LB.2 juga telah

Kepegawaian ditatausahakan dan

didokumentasikan dengan tertib

. penyampaian laporan melalui

SILAP telah dilakukan secara

tepat waktu setiap bulan.

c. Manajemen Keuangan

1) Penyusunan Penyusunan rencana anggaran -

Rencana Anggaran dalam bentuk rencana kegiatan

tahunan telah dilaksanakan

pada awal tahun anggaran dan

dilakukan updating setiap ada

perubahan

2) Pengelolaan Pengelolaan gaji/ tunjangan 1. Daftar Lembur bulan Atas d

Gaji/Tunjangan pegawai baik berupa Maret tanggal 8 a.n terseb

Pegawai pembayaran gaji, tunjangan, Endruw tidak ada pada dileng

uang makan dan uang lembur laporan daftar hadir perba

telah dilaksanakan sesuai lembur namun ketent

ketentuan, namun demikian dibayarkan lemburnya.

masih terdapat beberapa

dokumen yang kurang lengkap. 2.daftar lembur tanggal 21

Januari a.n Aldinov

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

PMK- Seksi saian
154/PMK.05/2014 Tindak
tentang Pelaksanaan Lanjut
SPAN

PMK-93/PMK.01/2018 Subbag
tentang Penegakan Umum
Disiplin kaitannya
dengan TKPKN di
Lingkungan Kemenkeu

PMK-93/PMK.01/2018
tentang Penegakan
Disiplin kaitannya
dengan TKPKN di
Lingkungan Kemenkeu

dokumen-dokumen PMK 190/PMK.05/2012 Subbag Telah diselesaikan sesuai Selesai
but agar segera tentang Tata Cara Umum
gkapi dan dilakukan Pembayaran dalam dengan peraturan yang berlaku
aikan/koreksi sesuai rangka pelaksanaan
tuan. APBN sebagaimana
telah diubah dengan
PMK 178/PMK.05/2018

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

3) Penyelesaian Penyelesaian tagihan telah dibayar 2 jam sesuai Agar d
Tagihan dilaksanakan sesuai ketentuan, SPTPL, namun pada masih
namun masih terdapat dokumen daftar hadir lembur seger
4) Pembukuan pendukung yang belum hanya tercantum selama untuk
Bendahara dilampirkan pada SPM 1 jam sehingga terdapat belanj
kelebihan bayar. sesua
Pembukuan bendahara perun
telah dilaksanakan dengan 1. SPM GU tanggal 13 masin
tertib. Berdasarkan Januari 2021 no. 000054 Atas p
pengecekan saldo uang terdapat belanja rumah
tunai dari UP tidak lebih keperluan sehari-hari terlan
dari Rp50 juta setiap hari, perkantoran berupa kantor
dan penyampaian LPJ pembelian karangan sesua
Bendahara ke KPPN selalu bunga . berlak
dilaksanakan secara tepat
2. SPM GU tanggal 4 -
Maret 2021 berupa
biaya pemeliharaan
gedung dan halaman
kantor berupa perbaikan
kanopi, paving block dan
pengecatan senilai
Rp.39.985.000 tidak
dilengkapi dengan :

- Harga Perkiraan Sendiri
- Penawaran dari Vendor.
- SPBy belum

ditandatangani oleh
Bendahara dan
penerima
- Kuitansi belum
ditandatangani oleh
pejabat penerima
barang
3. terdapat pembayaran
listrik rumah jabatan
dengan ID pelanggan
539 211 037733 yang
dihuni oleh Toriq Bin
Zihad dengan rincian:
- bln Jan: Rp 159.279
-bln Feb:Rp.121.321
-bln Mar : Rp 109.219
-bln Apr : Rp. 188.066

-

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

dokumen yang PMK 190/PMK.05/2012 Subbag 1. Akan menjadi perhatian Selesai
h belum lengkap tentang Tata Cara Umum kami kedepan
ra dilengkapi dan Pembayaran dalam
rangka pelaksanaan 2. Sudah dilengkapi dan akan
selanjutnya, jenis APBN sebagaimana menjadi perhatian kami
ja agar digunakan telah diubah dengan kedepan
ai dengan PMK 178/PMK.05/2018
ntukan masing- 3. Pembayaran tagihan listrik
ng akun. SE-69/PB/2018 atas rumah jabatan yang
tentang Pedoman membebani APBN telah
pembayaran listrik Teknis Penghunian kami kembali sesuai SSPB
h jabatan yang telah Rumah Negara di No NTPN
njur dibayar oleh Lingkungan DJPb huruf
r agar diselesaikan H poin 1 d.
ai aturan yang
ku.

- PER-3/PB/2014
- PMK-

162/PMK.05/2013
tentang
kedudukan dan
tanggung jawab
bendahara pada
satker pengelola
APBN

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

waktu

5) Penatausahaan Laporan Keuangan UAKPA - -
Laporan Keuangan telah disusun sesuai ketentuan
dan disampaikan kepada
UAPPA-W secara tepat waktu

d. Tata Usaha dan Rumah

Tangga

1) Tata Usaha - Ketertiban administrasi - Pembukuan barang - petu

arsip dan tata persuratan persediaan berupa ATK melak

telah dilaksanakan melalui secara umum belum baran

e-office ditatausahakan dengan sesua

- Penatausahaan barang baik. Pencatatan barang dan b

persediaan telah persediaan banyak yang tersim

dilaksanakan melalui tidak sesuai dengan

aplikasi pendukung barang yang ada di

gudang. -Guda

dan b

- Gudang persediaan sehar

kurang rapi karena diguda

tercampur dengan barang- ditemp

barang yang tidak terpakai. terpisa

2) Pengadaan Proses pengadaan barang dan

Barang/Jasa jasa secara umum telah

dilaksanakan sesuai ketentuan.

3) Pengelolaan Aset Pengelolaan aset telah - -
-
dilakukan sesuai ketentuan, -

antara lain meliputi

pemeliharaan BMN,

penghapusan barang,

pelaporan BMN, pemeliharaan

dan status kelayakan rumah

dinas/rumah jabatan

4) Sarana Prasarana Sarana prasarana dan tata -

dan Tata Ruang ruang pada KPPN

Rangkasbitung telah sesuai

dengan standard pelayanan

instansi vertikal DJPb

e. Kepatuhan Internal

1) Sistem KPPN telah menjalankan -

Pengendalian pengendalian internal dengan

Internal internal, antara lain dengan

melaksanakan kegiatan

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

sebagaimana Seksi saian
diubah dengan Tindak
PMK- Lanjut
230/PMK.05/2016
PMK
104/PMK.05/2017ntent
ang Pedoman
Rekonsiliasi dalam
rangka penyusunan
LKBUN dan K/L

ugas agar lebih tertib PMK- Telah dilakukan pembenahan Selesai
kukan pencatatan 262/PMK.01/2016 atas pembukuan persediaan
ng persediaan agar Organisasi dan tata dan penata Gudang ATK
ai antara pembukuan kerja instansivertikal
barang yang DJPb
mpan di gudang.

ang agar dirapikan
barang-barang yang
rusnya tidak

ang agar
patkan diruangan
ah.

PMK 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara
Pembayaran dalam
rangka pelaksanaan
APBN sebagaimana
telah diubah dengan
PMK 178/PMK.05/2018

Keputusan Menteri
Keuangan Nomor
940/KMK.09/2017
Tentang Kerangka

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

pemantauan pengendalian
internal secara berkala

2) LHP Aparat Tidak terdapat LHP aparat

Pengawas pengawas selama tahun 2020

pada KPPN Rangkasbitung

sehingga tidak terdapat LHP

yang harus ditindaklanjuti

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

1) Komunikasi dan Komunikasi internal telah

Koordinasi Internal dilaksanakan oleh KPPN yang

dilakukan antar seksi dan

bagian untuk menjalin sinergi

dan mengatasi permasalahan

yang muncul.

Selain dilakukan melalui rapat,

koordinasi juga dilakukan

melalui WA grup

2) Komunikasi dan Komunikasi dan koordinasi

Koordinasi eksternal secara rutin dilakukan

Eksternal oleh Kepala KPPN dengan

pihak eksternal yang

berhubungan dengan

pelaksanaan tugas pada KPPN.

Antara lain dengan seluruh

satker mitra kerja, pemda, dan

pihak-pihak lain yang

berhubungan dengan tupoksi

3) Kepuasan Pegawai

g. Peningkatan Kualitas Konten media sosial KPPN -

Pelayanan Publik Rangkasbitung baik berupa

website, instagram maupun

facebook telah sesuai dengan

standar dan menggambarkan

keterbukaan infromasi publik.

Media sosial KPPN

Rangkasbitung berisi

pengumuman-pengumuman

penting untuk stakeholder, dan

informasi yang bersifat umum

untuk diketahui masyarakat.

Inovasi dan Prestasi KPPN telah berupaya untuk
a. Inovasi terus meningkatkan kualitas

1) Peningkatan kualitas

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Kerja Penerapan Seksi saian
Pengendalian Intern Tindak
dan Pedoman Lanjut
Pemantauan
Pengendalian Intern di
Lingkungan
Kementerian
Keuangan

KEP-650/PB/2018
tentang standar
pelayanan di KPPN

Kepala Kantor

No Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Re
Lapangan P

pelayanan publik pelayanan publik yang

dibuktikan dengan hasil survey

IKM selalu diatas target 4,53.

KPPN telah secara konsisten

memanfaatkan inovasi yang

dihasilkannya untuk

peningkatan layanan

2) Perluasan manfaat KPPN Rangkasbitung masih
menggunakan inovasi yang
hasil inovasi dihasilkan pada periode

sebelumnya dan melakukan

perluasan manfaat atas inovasi

sebelumnya

b. Prestasi

1) Mempertahankan/meningkatkan prestasi yang telah dicapai

2) Prestasi baru 1. Peringkat I IKPA Terbaik TW I

Kategori Satker Kuasa BUN

2. Peringkat II IKPA Terbaik TW

I Kategori Satker

3. Peringkat III Penilaian Kinerja

Pelaksanaan Subbag Umum

ekomendasi Atas Peraturan/ Ketentuan PIC Tindak Lanjut Atas Rekomen- Satatus
Permasalahan Terkait SubBag dasi Penyele-

Seksi saian
Tindak
Lanjut

KMK- Kepala Kantor
362/KMK.01/2019
tentang pedoman
penilaian inovasi

untuk peningkatan Tata Kerja Instansi
Vertikal DJPb
penerimaan negara
-
d. Penyediaan layanan KPPN Tangerang belum -

bersama (co - location) memiliki layanan bersama (co-
location)

Peran dalam Penerbitan memo persetujuan - - PMK-99/PMK.05/2017 Seksi PD,
Seksi Bank
e. akuntabilitas pengesahan MPHL-BJS telah LAMPIRAN III tentang Administrasi
pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan.
registrasi

hibah Berdasarkan hasil pengujian,

REKAPITULASI PEbdeeNnsIagLraanAnSIMAPPTNHMLKHteLIlN,akhEosdReesJBuAaAi KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

eselon ILteIlNahGsKesUuaPi, mKeAmoNWIL DJPb PROVINSI BANTEN
pdietarsnedtautjaunagnatneil,adhadnicMetPaHk LdaSBnJESMESTER I 2021

telah dikirim ke DJPPR.

Pada semester I 2021 , KPPN

Berdasarkan hasil pemTbainngaearanngdmaennesrbuitpkaenr2visi KPPN Semester I Tahun 2021 yang telah dilakukan Kanwil
DtaintjgegnalP3eMrbeein2d0a2h1a,radaenn0M5gP2aPHdnLraonBivnJPiSinodlusreniisstutaaBkmTsaaapntnkatgeeeirkrnKaanongrseemRseukaaipidtuelnagsai nPeSniularaiatn
Tugas Nomor ST-182/WPB.11/2021
Kinerja KPPN sebagai berikut:

Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN

EFEKTIVIT REPRESE PENGELO

AS DAN PENGELO NTASI LAAN

No Keterangan AKUNTABI LAAN KEMENTE PERBEND TATA INOVASI Jumlah
LITAS PERBEND RIAN AHARAAN KELOLA DAN

PELAKSA AHARAAN KEUANGA LAINNYA/ INTERNAL PRESTASI

NAAN NEGARA N DI SPECIAL

APBN DAERAH MISSION

KPPN TIPE A1 PROVINSI

1. KPPN SERANG 0,5 3,13 0,69 1 3,38 0,4 9,09

KPPN TIPE A1 NON PROVINSI

1. KPPN TANGERANG 0,5 3,10 0,75 1 3,44 0,4 9,18

KPPN TIPE A2

1. KPPN RANGKASBITUNG 0,5 2,96 0,75 1 3,28 0,4 8,89

Jumlah Rata-Rata = 27,16/3 9,05

A. KPPN SERANG Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Serang

No Keterangan EFEKTIVIT REPRESE PENGELO

1 Total Nilai AS DAN PENGELO NTASI LAAN
2 Bilangan Pembagi
AKUNTABI LAAN KEMENTE PERBEND TATA INOVASI Jumlah
*) Sejumlah Komponen yang 900
memenuhi kondisi KPPN LITAS PERBEND RIAN AHARAAN KELOLA DAN

PELAKSA AHARAAN KEUANGA LAINNYA/ INTERNAL PRESTASI

NAAN NEGARA N DI SPECIAL

APBN DAERAH MISSION

100 125 55 40 540 40

10 14 8 4 56 5 97

3 Rata-Rata Nilai Pembinaan

dan Supervisi KPPN (1/2) 10 8,93 6,875 10 9,64 8 9,28

4 Bobot Nilai 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%

*) Ditentukan Kantor Pusat DJPb

Nilai Akhir ((1/2)*4) 0,5 3,125 0,6875 1 3,375 0,4 9,09

B. KPPN TANGERANG Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Tangerang

No Keterangan EFEKTIVIT REPRESE PENGELO

1 Total Nilai AS DAN PENGELO NTASI LAAN
2 Bilangan Pembagi
AKUNTABI LAAN KEMENTE PERBEND TATA INOVASI Jumlah
*) Sejumlah Komponen yang
memenuhi kondisi KPPN LITAS PERBEND RIAN AHARAAN KELOLA DAN 905
96
PELAKSA AHARAAN KEUANGA LAINNYA/ INTERNAL PRESTASI

NAAN NEGARA N DI SPECIAL

APBN DAERAH MISSION

100 115 60 40 550 40

10 13 8 4 56 5

3 Rata-Rata Nilai Pembinaan 10 8,85 7,50 10 9,82 8 9,43
dan Supervisi KPPN (1/2) 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%

Bobot Nilai
*) Ditentukan Kantor Pusat
4 DJPb

Nilai Akhir ((1/2)*4) 0,5 3,0961538 0,75 1 3,4375 0,4 9,18

C. KPPN RANGKASBITUNG Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Rangkasbitung

No Keterangan EFEKTIVIT REPRESE PENGELO

1 Total Nilai AS DAN PENGELO NTASI LAAN
2 Bilangan Pembagi
AKUNTABI LAAN KEMENTE PERBEND TATA INOVASI Jumlah
*) Sejumlah Komponen yang
memenuhi kondisi KPPN LITAS PERBEND RIAN AHARAAN KELOLA DAN 865
95
PELAKSA AHARAAN KEUANGA LAINNYA/ INTERNAL PRESTASI

NAAN NEGARA N DI SPECIAL

APBN DAERAH MISSION

100 110 60 30 525 40

10 13 8 3 56 5

3 Rata-Rata Nilai Pembinaan 10 8,46 7,5 10 9,38 8 9,11
dan Supervisi KPPN (1/2) 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100%

Bobot Nilai
*) Ditentukan Kantor Pusat
4 DJPb

Nilai Akhir ((1/2)*4) 0,5 2,96 0,75 1 3,28 0,4 8,89

lanjut.

b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

1. Pembinaan Kegiatan yang telah - - PMK
154/PMK.
kompetensi teknis dilaksanakan oleh KPPN tentang
SPAN
Pejabat Rangkasbitung antara lain :

Perbendaharaan - Sosialisasi marketplace

LAMPIRAN IV
KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA KPPN

PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I-2021

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
RANG ITUNG
1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN Nilai
10 Nilai Nilai
1. Evaluasi Belanja Negara di Daerah oleh KPPN 10 10 10
10 10 10
Laporan RPA tingkat KPPN menggambarkan: a Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi 10 10 10 10
1 Kesiapan implementasi rencana kegiatan satker dari sisi yang lengkap 10 10 10
keuangan dan non- keuangan 5 10 10 10
0 10 10 10
b Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan 10 10 10
deskripsi/dokumentasi lengkap 10
5 10 10
c Tidak ada/tidak dilakukan 0
10
2 Perkembangan penyerapan anggaran tingkat satker per a Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi
kegiatan dan jenis belanja yang lengkap 5
0
b Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan 10
deskripsi/dokumentasi lengkap
5
c Tidak ada/tidak dilakukan 0
10
3 Tingkat capaian output satker a Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi
yang lengkap 5
0
b Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan 10
deskripsi/dokumentasi lengkap
5
c Tidak ada/tidak dilakukan 0
10
4 Kondisi pengelolaan keuangan belanja satker yang a Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi 0
diukur dengan IKPA yang lengkap
10
b Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan
deskripsi/dokumentasi lengkap

c Tidak ada/tidak dilakukan

5 Identifikasi masalah pelaksanaan anggaran di satker a Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi
yang lengkap

b Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan
deskripsi/dokumentasi lengkap

c Tidak ada/tidak dilakukan

6 Solusi,rekomendasi dan tindak lanjut terkait masalah a Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi
pelaksanaan anggaran di satker yang lengkap

b Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan
deskripsi/dokumentasi lengkap

c Tidak ada/tidak dilakukan

7 KPPN memiliki contact person unit/lembaga penyedia a Daftar contact person lengkap sesuai kondisi
data terkait penyusunan RPA, SR, KFR wilayah kerja KPPN

b Daftar contact person tidak lengkap

2. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker

8 Laporan bulanan TMR KPPN dalam 1 semester a Ada/rutin dikirimkan ke kanwil dengan
deskripsi/dokumentasi yang lengkap

Ada/dikirimkan ke kanwil namun tidak didukung

b dengan deskripsi/dokumentasi lengkap,atau 5
disusun namun tidak dikirimkan/tidak rutin

dikirmkan ke kanwil

c tidak ada/tidak disusun 0
10
9 Publikasi kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ a Ada publikasi dengan
workshop kepada Bendahara di dalam akun Social deskripsi/dokumentasi/caption yang lengkap
media/website resmi KPPN selama 1 tahun terakhir

b Ada publikasi namun tidak didukung dengan 5
deskripsi/ dokumentasi/ caption lengkap

c tidak ada/tidak dilakukan publikasi 0
10
10 Rencana Kerja dan Evaluasi dari Tim Pemantau dan a Dilakukan dan didukung dokumentasi yang 10 10 10
Evaluasi IKPA tingkat KPPN, untuk semester baik/jelas

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
sebelumnya , SERANG TANGE- RANGKASB
RANG ITUNG
g Nilai
10 Nilai Nilai
b dilakukan namun tidak didukung dokumentasi 5
yang baik/jelas 10 10

c tidak dilakukan 0

11 Pelaksanaan simplifikasi pelaksanaan anggaran (prinsip a Trend realisasi pengguna KKP oleh satker,tetap 10
cashless ) Atau meningkat

b Trend realisasi pengguna KKP oleh satker 0
menurun

Jumlah Nilai 100 100 100

Jumlah Komponen Yang Memnuhi Kondisi KPPN 10 10 10
10 10 10
2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA 10 10
5
1. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah Berdasarkan tingkat deviasi RPD dari aplikasi OMSPAN 10 10 10
1 Akurasi RPD harian satker
pada modul Renkas apabila :
a nilai deviasi antara 0 s.d. 1,99% 10

b nilai deviasi antara 2% s.d. 5% 5

c nilai deviasi lebih dari 5% 0

2. Penatausahaan Pengeluaran Negara

2 Penatausahaan Pengeluaran Negara a tidak ditemukan penolakan substansif 10

b ditemukan penolakan substansif sampai 5
dengan 2%

3 Prosedur penerbitan SP2D (prosedur minimal yang diuji, c ditemukan penolakan substansif lebih 2% SO0P
Berdasarkan 10 (sepuluh) uji sampling pelaksanaan

terlampir) penerbitan SP2D apabila: prosedur
tidak ditemukan ketidaksesuaian
a SOP penerbitan SP2D 10

ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP

b penerbitan SP2D maksimal 1 langkah prosedur 5
(harus ada pertimbangan KPPN kenapa

ketidaksesuaian itu terjadi)

c ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 0
penerbitan SP2D lebih dari 1 langkah prosedur

4 Akurasi penyaluran dana SP2D Berdasarkan aplikasi OMSPAN pada Modul Bank Menu

Monitoring SP2D – Bank dan Monitoring SP2D – Retur
a terdapat trend penurunan hingga angka 0 10

b terdapat trend tetap/fluktuatif 5 5 5 5

c terjadi trend peningkatan 0 0 0 0
10 10 10
5 Tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak non a tepat waktu s.d. 5 hari kerja sejak tanggal 10 10 10 10
multiyears pada Menu Monitoring Kontrak (Modul kontrak

Komitmen OM SPAN) b terlambat antara 5-9 hari kerja sejak tanggal 5
kontrak

c terlambat lebih dari 10 hari kerja sejak tanggal 0
kontrak

3. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

6 Tingkat ketepatan waktu updating data perubahan a update dilakukan sesuai tanggal surat 10
rekening di aplikasi SPRINT oleh KPPN pembeitahuan dari satker 5

b Update dilakukan 1-4 hari sejak tanggal surat
pemberitahuan dari satker

c Update dilakukan lebih dari 5 hari sejak tanggal 0
surat pemberitahuan dari satker

7 Ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi daftar saldo a Penyampaian daftar saldo rekening ke kanwil 10
rekening selalu maksimal tanggal15

Terdapat keterlambatan penyampaian daftar 5
b saldo rekening ke kanwil (melewati tanggal 15)

sebanyak 1 hingga 2 kali dalam satu semester

penyampaian Daftar saldo rekening ke kanwil 0
c melewati tanggal 15 hingga lebih dari 3 kali

dalam satu semester

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
8 Tindak lanjut atas kesalahan data penerimaan negara RANG ITUNG
yang tercatat pada Modul penerimaan OMSPAN Berdasarkan monitoring modul penerimaan pada Nilai
OMSPAN diperoleh informasi kesalahan data (a l salah 10 Nilai Nilai

apabila ada tindak lanjut atas kesalahan data

a (misal surat pemberitahuan ke satker),dan ada 10

dokumen pembuktian/pendukung yang jelas

b apabila ada tindak lanjut,namun tidak 5
ditemukan dokumen pembuktian/pendukung

c tidak ada keterangan dari KPPN yang mampu 0
menunjukkan upaya perbaikan
Berdasarkan data aplikasi OMSPAN pada modul bank –
9 Tingkat penyelesaian retur SP2D
10 Kepatuhan Bank Persepsi Monitoring Retur SP2D dilakukan penghitungan formula
menghasilkan angka kurang dari/sama dengan
4. Verifikasi dan Akuntansi a 3% 10 10 10 10
11 Pelaksanaan rekonsiliasi internal 10 10 10
b menghasilkan angka antara 3% s.d. 5% 5
10 10 10
c menghasilkan angka lebih dari 5% 0
10 10 10
KPPN melakukan uji petik kepatuhan Bank 10 10 10 10
a persepsi dalam satu semester terakhir,dan
10 10 10
terdapat BA uji petik 125 115 110
14 13 13
KPPN melakukan uji petik kepatuhan Bank 5
b persepsi dalam satu semester terakhir, namun

tidak terdapat BA uji petik

c KPPN tidak melakukan uji petik kepatuhan 0
Bank persepsi

Berdasarkan sampling dokumen rekonsiliasi selama 30

hari kerja berurutan

Rekonsiliasi internal dilakukan setiap hari dan

a rekapitulasi mingguan dilakukan serta 10

seluruhnya teradministrasi dengan baik

Rekonsiliasi internal dilakukan setiap hari dan 5
b rekapitulasi mingguan dilakukan,namun tidak

teradministrasi dengan baik

Rekonsiliasi internal tidak dilakukan setiap hari,

c dan rekapitulasi mingguan tidak teradministrasi 0

12 Pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA dengan baik
13 Tindak lanjut pengenaan sanksi kepada satker Berdasarkan sampling pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA

1 bulan 10
a pelaksanaan rekonsiliasi tepat waktu

b pelaksanaan rekonsiliasi melewati tanggal 14 0

Trend data jumlah pengenaan sanksi kepada 10
a satker menurun atau tidak ada satker yang

mendapat sanksi dalam satu semester

Trend data jumlah pengenaan sanksi kepada 0
b satker tetap atau meningkat dalam satu

semester

Bila terdapat Pengenaan SP2S

a terdapat dokumentasi pembinaan ke satker ybs 10
pasca tanggal SP2S

b tidak terdapat pembinaan ke satker ybs pasca 0
tanggal SP2S

14 Nilai kualitas Laporan keuangan UAKBUN Daerah a Nilai LK UAKBUN Daerah lebih dari/sama 10
dengan 93

b Nilai LK UAKBUN Daerah antara 85-92 5

c Nilai LK UAKBUN Daerah dibawah/sama 0
dengan 85

JUMLAH NILAI

Jumlah Komponen Yang Memnuhi Kondisi KPPN

3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan RANG ITUNG
1 Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga dengan tema Nilai
perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian Nilai Nilai
daerah
KPPN melaksanakan FGD/sharing session/

seminar tema perbendaharaan,keuangan

a negara,perekonomian daerah,dengan 10
melibatkan sedikitnya 3 lembaga/instansi

pemerintah minimal 1 kali dalam semester

bersangkutan dan didokumentasikan

KPPN menjalin komunikasi/diskusi tema

perbendaharaan,keuangan

b negara,perekonomian daerah,kepada 5 5 5 5
sedikitnya 1 lembaga/instansi pemerintah

minimal 1 kali dalam semester bersangkutan

dan didokumentasikan

KPPN tidak melaksanakan FGD/sharing 0
session/ seminar tema
c perbendaharaan,keuangan
negara,perekonomian daerah dalam semester
bersangkutan

2 Inisiasi kegiatan diskusi lingkup internal dengan tema KPPN melaksanakan FGD/sharing session/
perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian
daerah seminar tema perbendaharaan,keuangan

a negara,perekonomian daerah,dengan 10 10 10 10
melibatkan seluruh pegawai KPPN minimal 1

kali dalam semester bersangkutan dan

didokumentasikan

KPPN tidak melaksanakan FGD/sharing 0
session lingkup internal bertema
b perbendaharaan,keuangan
negara,perekonomian daerah dalam semester
bersangkutan

3 Karya tulis pegawai bertema perbendaharaan/keuangan Karya tulis pegawai bertema

negara/perekonomian daerah di dalam liputan media a perbendaharaan/keuangan 10
massa negara/perekonomian daerah dimuat di media

massa yang mudah diakses di lingkup nasional

*) Substansi karya tulis tetap harus berpegang pada

kode etik dan kode perilaku pegawai Karya tulis pegawai bertema

b perbendaharaan/keuangan 5
negara/perekonomian daerah dimuat di media

massa yang hanya diakses di lingkup regional

tidak terdapat karya tulis pegawai bertema 0 0 0 0
c perbendaharaan/keuangan 10 10 10

negara/perekonomian daerah * 10 10 10

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah membandingkan data realisasi DAK Fisik dan dana desa
4 Penyaluran DAK Fisik dan dana Desa
pada OMSPAN dengan ketentuan di setiap tahapan
5 Penyampaian laporan DAK Fisik dan Dana Desa apabila % realisasi sesuai ketentuan,dengan
a deviasi s.d. 10 % 10

b Apabila % realisasi mendekati 5
ketentuan,dengan deviasi 10% s.d. 20%

c apabila deviasi realisasi dengan ketentuan lebih 0
dari 20%,

penyaluran dan realisasi DAK fisik/Dana Desa

a secara tepat waktu sesuai instruksi terbaru dari 10

kantor pusat dalam 1 (satu) semester

KPPN terlambat menyampaikan laporan

b bulanan penyaluran dan realisasi DAK 5
Fisik/dana desa dari KPPN dalam 1 (satu)

semester maksimal 1 kali

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah RANG ITUNG
6 Fasilitas/inisiasi kegiatan pembinaan kepatuhan pajak Nilai
kepada bendahara satker Nilai Nilai

KPPN terlambat menyampaikan laporan

c bulanan penyaluran dan realisasi DAK 0
Fisik/Dana desa dari KPPN dalam 1 (satu)

semester lebih dari 1 kali

KPPN menginisiasi kegiatan Sharing Session

a kepatuhan perpajakan dengan satker (dapat 10 10
melibatkan instansi pajak), dan

didokumentasikan dengan yang jelas

KPPN menyertakan tema kepatuhan

b perpajakan dalam sharing session pelaksanaan 5 5 5
anggaran dengan satker, dan terdapat

dokumentasi yang jelas

Tidak terdapat kegiatan sharing session

c kepatuhan perpajakan dengan satker atau tidak 0

ada dokumentasi tentang kegiatan tersebut

7 Kajian/analisis potensi PNBP di daerah KPPN menyusun kajian/analisi terkait potensi
a PNBP di regionalnya dalam semester
10 10
berkenaan 5
5 5
KPPN mampu memetakan potensi PNBP di
b regionalnya namun tidak menyusun

kajian/analisis tertulis

KPPN tidak memetakan dan tidak melakukan 0
c kajian/analisis terkait potensi PNBP di

regionalnya dalam semester berkenaan

Penyediaan Layanan Bersama (co-location)

8 Fasilitasi layanan bersama untuk produk layanan sesama Terdapat layanan co-location yang berjalan

unit kerja Kementerian keuangan/unit pemerintah a aktif serta terdapat publikasi tentang co-location 10
lainnya. di akun media sosial/website/banner/leaflet

*) Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN,Jika di KPPN ybs tidak KPPN

memungkinkan diterapkan co-location maka subkomponen ini Terdapat layanan co-location namun tidak
dianggap N/A (dikeluarkan dari perhitungan rata-rata)
b berjalan optimal (misal,tidak ada jadwal pasti), 5
walaupun terdapat publikasi di akun media

sosial/website/banner/leaflet KPPN

Tidak ada layanan dan publikasi tentang co- 0
c location di akun media sosial/website/banner/

leaflet KPPN

Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah Berdasarkan 3 (tiga) uji sampling pelaksanaan SOP

9 Jumlah temuan/ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan penerbitan MPHL-BJS apabila :
SOP penerbitan MPHL-BJS tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP
a penerbitan MPHL-BJS 10 10 10 10
*)Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN,jika di KPPN ybs tidak
menerbitkan MPHL-BJS maka subkomponen ini dianggap N/A b ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 5 55 60 60
penerbitan MPHL-BJS s.d. 5 prosedur 8 8 8
(dikeluarkan dari perhitungan rata-rata)

ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 0
c penerbitan MPHL-BJS lebih dari langkah

prosedur

JUMLAH NILAI

Jumlah Komponen Yang Memnuhi Kondisi KPPN

4. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA/SPECIAL MISSION

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kanwil melakukan sosialisasi dan tanya jawab, paling
sedikit tentang Frequently Asked Questions pengelolaan
1 Peningkatan kapasitas SDM satker BLU/BLUD di wilayah keuangan BLU, kepada KPPN dalam semester
kerja KPPN

*) Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN,jika di KPPN ybs tidak memiliki berkenaan, dan mendokumentasikan pembinaan
satker BLU maka subkomponen ini dianggap N/A (dikeluarkan dari
tersebut ke dalam form hasil pembinaan (dalam bentuk
perhitungan rata-rata)
konsultasi/fasilitasi).

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
2 Pengesahan penggunaan dana satker BLU RANG ITUNG
Berdasarkan 3 (tiga) uji sampling pelaksanaan SOP Nilai
*) Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN, jika di KPPN ybs tidak 10 Nilai Nilai
memiliki satker BLU maka subkomponen ini dianggap N/A penerbitan SP2B apabila:
(dikeluarkan dari perhitungan rata-rata) tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 10 10
a penerbitan SP2B 10
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
3 Legalitas operator Sistem informasi Monitoring dan b ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 5
Evaluasi penyaluran dan pembiayaan penerbitan SP2B s.d 5 prosedur

4 Ketepatan data debitur UMi c ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 0
penerbitan SP2B lebih dari 5 langkah prosedur

KPPN telah menetapkan SK pengguna Sistem

a informasi Monitoring dan evaluasi (untuk 10 10 10 10
10 10 10
penyaluran dan pembiayaan UMi)

KPPN belum menetapkan SK pengguna Sistem

b informasi Monitoring dan evaluasi (untuk 0

penyaluran dan pembiayaan UMi),

Hasil re-check atas sampling 5 (lima) data telah

a sesuai dan lengkap antara dokumen penyalur 10

dengan data dalam SIKP-UMi

Hasil re-check atas sampling 5 (lima) data 0
b ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen

penyalur dengan data dalam SIKP-UMi

5 Ketepatan waktu pelaporan Monitorng dan evaluasi KPPN menyampaikan Laporan Monitoring dan

a evaluasi penyaluran pembiayaan ultra mikro 10 10 10 10
paling lambat 10 hari kerja stelah semester

berakhir

KPPN menyampaikan Laporan Monitoring dan 0
b evaluasi penyaluran pembiayaan ultra mikro

melebihi 10 hari kerja stelah semester berakhir

JUMLAH NILAI 40 40 40
4 4 4
Jumlah Komponen Yang Memnuhi Kondisi KPPN 10 10 10

5. TATA KELOLA INTERNAL 10 10 10

1. Kinerja Organisasi 10 10 10

1 Perhitungan NKO a KPPN telah melakukan perhitungan NKO 10
dengan tepat 0
10
b Terdapat kesalahan KPPN dalam perhitungan
NKO

2 Penandatanganan Kontrak Kinerja Seluruh pegawai KPPN telah menandatangani
kontrak kinerja tepat waktu
a

b Ditemukan keterlambatan penandatanganan 0
kontrak

3 Penyampaian Laporan capaian kinerja KPPN menyampaikan laporan capaian kinerja
internal secara Triwulanan secara tepat waktu
a 10

b Terdapat keterlambatan dalam penyampaian 0
laporan capaian kinerja triwulanan

4 Evaluasi capaian kinerja internal KPPN telah telah melakukan evaluasi capaian

a kinerja internal secara bulanan dan menyusun 10 10 10 10

dokumentasi/laporan

KPPN tidak secara rutin melakukan evaluasi

b capaian kinerja internal bulanan atau 5
melakukan namun tidak ditemukan

dokumentasi/laporan hasil evaluasi

c KPPN tidak melakukan evaluasi capaian kinerja 0
internal

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
RANG ITUNG
5 Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) Berdasarkan uji sampling pelaksanaan 3 SOP (selain Nilai
penerbitan SP2D) di masing-masing seksi apabila : 10 Nilai Nilai

a tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 10 10 10

ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP

b maksimal 1 langkah prosedur (harus ada 5
pertimbangan KPPN kenapa ketidaksesuaian

itu terjadi)

c ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP 0
penerbitan SP2D lebih dari 1 langkah prosedur

*) SOP yang tidak dapat dijalankan prosedurnya karena

6 Pemahaman pegawai akan prosedur SOP Berdasrkan interview secara random kepada pegawai di ti

a Seluruh pegawai (yang menjadi sampel) paham 10 10 10 10
akan prosedur SOP di seksinya

Ditemukan pegawai (yang menjadi sampel)

b tidak paham akan prosedur SOP di seksinya 5
atau seluruh pegawai sampel hanya memahami

sebagian prosedur SOP di seksinya

c Seluruh pegawai (yang menjadi sampel) tidak 0
memahami langkah prosedur SOP di seksinya

7 Internalisasi dan/atau evaluasi mandiri penerapan SOP KPPN pada semester berkenaan,telah
oleh KPPN
a melaksanakan internalisasi dan/atau evaluasi 10 10
mandiri atas penerapan SOP dan
10
didokumentasikan 10
5
KPPN pada semester berkenaan,telah 10

b melaksanakan internalisasi dan/atau evaluasi 5 5 5
mandiri atas penerapan SOP namun tidak 10 10

ditemukan dokumentasi yang jelas 10 10
5 5
KPPN pada semester berkenaan, tidak 0 10 10
c melaksanakan internalisasi dan/atau evaluasi

mandiri atas penerapan SOP

8 Penyusunan Dokumen induk sistem Manajemen Mutu KPPN telah menyusun dokumen induk
ISO 9001 : 2015
a (Pedoman Mutu,Konteks Organisasi,Kebijakan 10
9 Update catatan mutu/arsip Mutu) sesuai dengan ketentuan dan kondisi

10 Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen terkini
2. Manajemen SDM
KPPN menyusun Dokumen Induk namun 5
1 Pengembangan kompetensi pegawai b terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan

dan/atau dengan kondisi terkini

c Tidak ditemukan dokumentasi atas Dokumen 0
Induk di KPPN

a Seluruh Catatan Mutu dan ceklist monitoring 10
kantor ter-update dengan kondisi terkini

b > 75% Catatan Mutu dan Ceklist kantor ter- 5
update dengan kondisi terkini
0
c < 75% Catatan Mutu dan Ceklist kantor yang
ter-update 10
5
a KPPN dapat melaksanakan RTM setiap 0
semester

b KPPN melaksanakan RTM setahun sekali

c KPPN tidak melaksanakan RTM

a KPPN telah melakukan mutasi internal sesuai 10
kompetensi pegawai

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
2 Pengembangan kompetensi pegawai SERANG TANGE- RANGKASB
RANG ITUNG
b KPPN telah melakukan mutasi internal tidak 0 Nilai
sesuai dengan kompetensi pegawai 10 Nilai Nilai

Pengembangan kompetensi pegawai (capacity 10

a building/transfer knowledge) dilakukan secara 10

berkala setiap bulan

Pengembangan kompetensi pegawai (capacity 5 5
b building/transfer knowledge) dilakukan secara

berkala namun tidak setiap bulan

c Tidak dilakukan pengembangan kompetensi 0
pegawai selama semester bersangkutan

3 Keikutsertaan pegawai dalam program pendidikan dan Terdapat kesempatan/hak yang sama bagi
pembelajaran
a pegawai dalam mengikuti program 10 10 10 10
4 Hasil capaian kinerja individu pembelajaran/beasiswa maupun 10 10 10
5 User SPAN 10 10 10
6 Ketepatan penyampaian laporan pengembangan kompetensi lainnya 10 10 10

7 Administrasi dan layanan SDM b Kesempatan mengikuti program pendidikan dan 0 10 10 10
pembelajaran hanya pada pegawai tertentu
8 Kelengkapan dokumen dalam dosir pegawai 10 10 10
a Hasil capaian kinerja individu menjadi (salah 10
satu) dasar pemberian reward pegawai

b Hasil capaian kinerja individu tidak menjadi 0
dasar pemberian reward pegawai

Pada saat pembinaan, User SPAN dipegang

a oleh yang bersangkutan sesuai surat 10
penunjukan oleh kepala KPPN atau BA

penggunaan User SPAN

Pada saat pembinaan,User SPAN dipegang

b bukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak 0

ada BA penggunaan User SPAN

Dokumen terkait kebutuhan kepegawaian selalu

a disampaikan tepat waktu dalam semester 10

terakhir

Tingkat keterlambatan penyampaian dokumen

b terkait kebutuhan kepegawaian dalam semester 5

terakhir antara 0 – 30%,

Tingkat keterlambatan waktu penyampaian

c dokumen terkait kebutuhan kepegawaian dalam 0

semester terakhir > 30%

Berdasarkan sampling penyelesaian layanan 10
dan administrasi kepegawaian (cuti,
a karpeg/karis/karsu, kenaikan pangkat), tidak
ditemukan kesalahan prosedur dalam layanan
SDM

Berdasarkan sampling penyelesaian layanan 5
dan administrasi kepegawaian (cuti,
b karpeg/karis/karsu, kenaikan pangkat),
ditemukan kesalahan prosedur dalam layanan
SDM antara 0 - 30%

Berdasarkan sampling penyelesaian layanan

c dan administrasi kepegawaian (cuti, 0
karpeg/karis/karsu, kenaikan pangkat dst),

ditemukan kesalahan prosedur > 30%

Tingkat kelengkapan dokumen dalam 10 dosir

a dan aplikasi kepegawaian yang menjadi 10

sampling, 80% telah diisi lengkap

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
RANG ITUNG
Nilai
Nilai Nilai

Tingkat kelengkapan dokumen dalam 10 dosir 5
b dan aplikasi kepegawaian yang menjadi

sampling, antara 50 - 80% telah diisi lengkap

Tingkat kelengkapan dokumen dalam 10 dosir 0
c dan aplikasi kepegawaian yang menjadi

sampling, < 50% telah diisi lengkap

3. Manajemen Keuangan a Penyusunan RKA K/L telah sesuai rencana 10 10 10 10
1 Kesesuaian RKA K/L kerja KPPN 0 10 10 10
2 Update Rencana Kegiatan 5 10 5
3 Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai KPPN b Penyusunan RKA K/L tidak sesuai dengan 10 10 10
rencana kerja KPPN 10 10 10
4 RPD
a Rencana kegiatan telah disusun dan terupdate 10 10 5 5
5 Penyampaian tagihan
b Rencana kegiatan telah disusun namun tidak 5
6 Kesesuaian SPP, SPM, Dokumen Pendukung dengan terupdate
jenis SPM
c Tidak disusun/ditemukan Rencana Kegiatan 0

Berdasarkan sampling daftar lembur dalam satu bulan:

a Kesesuaian SPTPL dan daftar hadir kerja 10
lembur mencapai 100%,

b Kesesuaian SPTPL dan daftar hadir kerja 5
lennbur > 75%

c Kesesuaian SPTPL dan daftar hadir kerja 0
lembur 75%,

Berdasarkan sampling Triwulan:

a 100% Rencana penarikan dana berikut 10
pemutakhirannya telah disampaikan ke KPPN

b > 75% Rencana penarikan dana berikut 5
pemutakhirannya disampaikan ke KPPN

c <= 75% Rencana penarikan dana berikut 0
pemutakhirannya disampaikan ke KPPN

Berdasarkan penyelesaian pekerjaan dalam 1 semester

100% Penyedia barang/jasa segera 10
menyampaikan tagihan setelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah
timbulnya hak tagih)

> 75% Penyedia barang/jasa segera 5
menyampaikan tagihan setelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah
timbulnya hak tagih)

<= 75% Penyedia barang/jasa segera 0
menyampaikan tagihan setelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah
timbulnya hak tagih)

Berdasarkan sampling 1 bulan

100% dokumen SPP, SPM dan dokumen 10
a pendukung telah sesuai dengan ketentuan

dalam jenis SPM

>75% dokumen SPP, SPM dan dokumen 5
b pendukung telah sesuai dengan ketentuan

dalam jenis SPM

< =75% dokumen SPP, SPM dan dokumen 0
c pendukung telah sesuai dengan ketentuan

dalam jenis SPM

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
7 Penatausahaan dokumen SPP dan SPM SERANG TANGE- RANGKASB
8 Kelengkapan Bukti Tagihan RANG ITUNG
Penatausahaan dokumen SPP dan SPM telah Nilai
9 Kas Tunai UP di bendahara 10 Nilai Nilai
10 Pencatatan saldo Bendahara a dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan 10
11 Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara 10 10
12 Rekonsiliasi UAKPA- KPPN keamanan

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga Penatausahaan dokumen SPP dan SPM belum
1 Barang persediaan tidak dilakukan pencatatan
b dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan 0
2 Perikatan oleh PPK
keamanan
3 Temuan aparat pemeriksa (BPK, dItjen, dll)
a Dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa 10 10 10
telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

> 75% Dokumen tagihan dari penyedia 5

b barang/jasa dilengkapi dengan bukti-bukti yang 5 10
10
sah 10
10
<= 75% dokumen tagihan dari penyedia

c barang/jasa dilengkapi dengan bukti-bukti yang 0

sah

Pada saat pelaksanaan pembinaan, Saldo kas 10 10
10 10
a tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp 10 10 10
10 10
50 juta

b Saldo kas tunai dari UP di bendahara lebih dari 0
Rp 50 juta

a Saldo BKU sesuai dengan saldo pada Buku 10
Pembantu

b Saldo BKU tidak sesuai dengan saldo pada 0
Buku Pembantu

Berdasarkan sampling uji LPJ Bendahara 3 bulan

a 100% Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN 10
(maksimal tanggal 10)

b terdapat keterlambatan penyampaian LPJ 0
Bendahara ke KPPN

Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan

a pengiriman data UAKPA ke UAPPA-W 10
dilakukan tepat waktu selama 1 semester

terakhir

Terdapat keterlambatan rekonsiliasi UAKPA

b dengan KPPN dan pengiriman data UAKPA ke 0

UAPPA-W selama 1 semester terakhir

Barang persediaan tercatat pada aplikasi 10 10
10 10
a persediaan serta barang persediaan sesuai 10

dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan

Barang persediaan tercatat pada aplikasi

b persediaan namun barang persediaan tidak 5 5
sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi 10

persediaan

c Barang persediaan tidak dilakukan pencatatan 0

a Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai 10
dengan ketentuan pengadaan barang/jasa

b Ditemukan ketidaksesuaian ketentuan 5
pengadaan barang/jasa s.d. 5 temuan
0
c Ditemukan ketidaksesuaian ketentuan
pengadaan barang/jasa > 5 temuan 10
7
a Tidak terdapat temuan 5
0
b terdapat temuan yang bersifat administratif

c terdapat temuan yang bersifat substantif

d terdapat temuan administratif dan substantif

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
4 Pencatatan Barang hasil pengadaan SERANG TANGE- RANGKASB
RANG ITUNG
Nilai
Nilai Nilai

a 100% Barang/jasa hasil pengadaan tercatat 10 10 10 10
dalam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN

b > 75% Barang/jasa hasil pengadaan tercatat 5
dalam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN

c <= 75% Barang/jasa hasil pengadaan tercatat 0
dalam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN

5 Penatausahaan dokumen pengadaan dan penerimaan Penatausahaan dokumen pengadaan dan 10 10 10
barang/jasa 10 10 10
a penerimaan barang/jasa telah dilakukan dengan 10 10 10 10
10 10 10
memperhatikan kerapian dan keamanan 10 10 10

Penatausahaan dokumen pengadaan dan 5 10 10
10
b penerimaan barang/jasa belum dilakukan 0 10 10
dengan memperhatikan kerapian dan

6 Pengamanan dan Pemeliharaan BMN keamanan
7 Panitia Penghapusan arsip Pengamanan dan pemeliharaan BMN telah dilakukan

8 Kesesuaian laporan BMN dengan bukti mutasi barang sesuai dengan Pedonnan Pengamanan BMN di 10
9 Inventarisasi sarana dan prasarana a 100% sesuai

10 Kesesuaian dengan b >75% sesuai 5
standarisasi sarana
dan prasarana c <= 75% sesuai 0

Terdapat Panitia Penghapusan Arsip

a berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip 10

dari Sekjen Kemenkeu

Tidak terdapat Panitia Penghapusan Arsip

b berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip 0

dari Sekjen Kemenkeu
Laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi barang

(BAST kuitansi SK Penghapusan dll 10
a 100% sesuai

b >75% sesuai 5

c <= 75% sesuai 0

a Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan 10
dan sesuai dengan kondisi riil

Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan, 5
b namun hasil inventarisasi tidak sesuai dengan

kondisi riil

c Inventarisasi sarana dan prasarana tidak 0
dilakukan

100% Sarana dan prasarana yang dimiliki

a KPPN telah memenuhi standardisasi sarana 10
dan prasarana

> 75% Sarana dan prasarana yang dimiliki 5
b KPPN memenuhi standardisasi sarana dan 0

prasarana

<75% Sarana dan prasarana yang dimiliki
c KPPN memenuhi standardisasi sarana dan

prasarana

5. Kepatuhan Internal Telah dilakukan penunjukan petugas 10
1 Petugas pemantauan pengendalian a pemantauan pengendalian internal
internal

2 Kegiatan pemantauan pengendalian Tidak dilakukan penunjukan petugas 0 10 10 10
internal b pemantauan pengendalian internal 10

Telah dilakukan pemantauan pengendalian
a internal secara periodik (bulanan dan

triwulanan)

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
3 Ketepatan waktu penyampaian RANG ITUNG
Laporan Pemantauan Pengendalian b Pemantauan pengendalian internal tidak 5 Nilai
Internal dilakukan secara periodik 10 Nilai Nilai

4 LHP Aparat Pengawas Fungsional c Tidak dilakukan pemantauan pengendalian 0 10 10
internal secara periodik
5 Penatausahaan dokumen LHP Aparat Pengawas
Fungsional 100% Laporan pemantauan pengendalian 10
a internal telah dilakukan secara tepat waktu

dalam semester terakhir

Terdapat keterlambatan penyampaian laporan 0
b pemantauan pengendalian internal dalam

semester terakhir

a 100% LHP Aparat Pengawas Fungsional telah 10
ditindaklanjuti semua rekomendasinya

b > 75% LHP Aparat Pengawas Fungsional telah 5
ditindaklanjuti semua rekomendasinya

c <75% LHP Aparat Pengawas Fungsional telah 0
ditindaklanjuti semua rekomendasinya

Penatausahaan dokumen LHP Aparat 10
a Pengawas Fungsional telah dilakukan dengan

memperhatikan kerapian dan keamanan

Penatausahaan dokumen LHP Aparat

b Pengawas Fungsional belum dilakukan dengan 0

memperhatikan kerapian dan keamanan

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Melakukan koordinasi internal sehingga Seksi 10 10 10 10
1 Koordinasi tata kelola pencairan a Pencairan Dana dan Seksi Bank dapat saling
dana 10 10 10
bersinergi dalam proses pencairan dana
2 Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan 10 10 10
Tidak melakukan koordinasi internal sehingga 10 10 10
3 Koordinasi penyelesaian LHP 10 10 10
aparat pengawas b Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank tidak 0 10 10 10
dapat saling bersinergi dalam proses pencairan 10 10 10
4 Koordinasi pengelolaan sarana 10 10 10
prasarana kantor dana
Kepala Kantor memantau proses verifikasi transaksi
5 Bimbingan dan motivasi pegawai
keuangan dan akuntansi rekonsiliasi dan penyusunan 10
6 Komunikasi dengan aparat penegak a dilakukan
hukum
b tidak dilakukan tindak lanjut tanggapan LHP0
7 Forum koordinasi (komunikasi 2 arah) dengan satker Kepala Kantor membahas

8 Contact Person satker, mitra kerja, bersama Kepala Subbagian Umum dan seluruh Kepala
pimpinan daerah a dilakukan 10

9 Kegiatan Formal dan informal b tidak dilakukan 0
bersama satker/mitra kerja/Pimpinan Daerah Kepala Kantor merencanakan dan memantau

pelaksanaan pengadaan penyimpanan penatausahaan
a dilakukan 10

b tidak dilakukan 0
Kepala Kantor melakukan pembinaan dan bimbingan

pegawai dalam rangka meningkatkan 10
a dilakukan

b tidak dilakukan 0

KPPN menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan u

a dilakukan 10

b tidak dilakukan forum koordinasi (komunikas0i
KPPN menyelenggarakan

2 arah) yang rutin dengan satker dalam semester 10
a dilakukan

b tidak dilakukan 0
KPPN memiliki nomor contact person, alamat, email

satker mtra kerja dan pejabat pimpinan daerah 10
a Memiliki secara lengkap

b Tidak lengkap/Tidak memiliki 0

KPPN melakukan kegiatan bersama 10
a stakeholder baik dalam eventformal maupun

informal dalam semester terakhir

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
10 Update media sosial KPPN secara umum SERANG TANGE- RANGKASB
11 Kepuasan Pegawai RANG ITUNG
KPPN tidak melakukan kegiatan bersama 0 Nilai
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b stakeholder baik dalam eventformal maupun 10 Nilai Nilai
1 Keterbukaan Informasi Publik
informal dalam semester terakhir 10 10 10
2 Kepuasan Mitra Kerja KPPN
a Seluruh sarana media sosial KPPN telah 10 10 10
dilakukan update dalam 3 bulan terakhir

b Sebagian sarana media sosial KPPN dilakukan 5
update dalam 3 bulan terakhir

c Seluruh sarana media sosial KPPN tidak 0
dilakukan update dalam 3 bulan terakhir

Hasil survey saat dilakukan pembinaan kepada pegawai K

a diatas 90% s.d. 100% pegawai puas dengan 10
kinerja KPPN

b diatas 90% s.d. 100% pegawai puas dengan 5
kinerja KPPN

c kurang dari/sama dengan 75% pegawai puas 0
dengan kinerja KPPN

Informasi yang disampaikan melalui website KPPN:

a memuat konten yang memenuhi standar 10 10 10 10
ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 10 10 10

b memuat konten yang tidak memenuhi standar 0
ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

Hasil survey kepada mitra kerja KPPN (1 tahun terakhir) m

a diatas 90% s.d. 100% pegawai puas dengan 10
kinerja KPPN

b diatas 75% s.d. 90% pegawai puas dengan 5
kinerja KPPN

kurang dari/sama dengan 75% pegawai puas

c dengan kinerja KPPN 0

3 Pengelolaan Pengaduan Terdapat petugas pengelola
pengaduan,mekanisme pengelolaan
a pengaduan, dan 10 10 10 10
dokumentasi pengelolaan pengaduan yang
jelas di KPPN 10 10 10
540 550 525
Terdapat petugas pengelola pengaduan dan 5 56 56 56
b mekanisme pengelolaan pengaduan namun 10 10 10

tidak terdokumentasi

4 Pengendalian gratifikasi Belum ditetapkan petugas pengelola 0
c pengaduan/mekanisme pengelolaan 10

pengaduan

KPPN telah melakukan public campaign
a pengendalian gratifikasi dalam semester

terakhir

KPPN tidak melakukan public campaign 5
b pengendalian gratifikasi dalam semester

terakhir

JUMLAH NILAI

Jumlah Komponen Yang Memnuhi Kondisi KPPN

6. INOVASI DAN PRESTASI

Inovasi y gg y g
1 Dampak pada peningkatan pelayanan direkomendasikan Kepala KPPN, dinilai:

a Inovasi berdampak langsung pada peningkatan 10
layanan mitra kerja

b Inovasi tidak berdampak langsung pada 5
peningkatan layanayn mitra kgegrja y g

2 Dampak pada kinerja internal KPPN direkomendasikan Kepala KPPN, dinilai:

No Materi Kriteria Penilaian KPPN KPPN KPPN
SERANG TANGE- RANGKASB
3 Perluasan manfaat hasil inovasi RANG ITUNG
4 Pengembangan/modifikasi inovasi tahun sebelumnya a Inovasi berdampak langsung pada peningkatan 10 Nilai
kinerja internal KPPN 5 Nilai Nilai
5 10 10
b inovasi tidak berdampak langsung pada 5
peningkatan kinerjay internal gKgPPN y g 55

direkomendasikan Kepala KPPN, dinilai:

a Inovasi telah direplikasi di unit kerja lain 10
b inovasi berpotensi direplikasi di unit kerja lain 5
c Inovasi tidak dapat direplikasi, 0

a KPPN melakukan perbaikan/pengembangan/ 10 10 10 10
modifikasi inovasi tahun sebelumnya

KPPN tidak melakukan perbaikan/

b pengembangan/ modifikasi inovasi tahun 5
sebelumnya namun inovasi tsb masih

dijalankan

c KPPN tidak mendayagunakan/memanfaatkan/ 0
menggunakan inovasi tahun sebelumnya

Prestasi KPPN mampu mencapai pretasi baru atau 10 10
5 Mempertahankan/ meningkatkan a meningkatkan prestasi
prestasi yang lalu 40
tahun lalu 5

b KPPN mampu mempertahankan prestasi tahun 5 5 5
lalu
40 40
c KPPN turun prestasi 0 5 5

Jumlah Nilai
Jumlah Komponen Yang Memenuhi Kondisi KPPN

LAMPIRAN V

CEK LIST HASIL PENGUJIAN PROSEDUR P
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

A. KPPN SERANG

Hasil pengujian p

SP2D SP2D SP2D

No Uji sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan *) Gaji UP/ TUP/ PTUP/
induk GUP GUP
Nnihil

1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan v v v
laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier.

2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan pemberian UP/TUP; v
v
3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah v
Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat);

4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP
telah sesuai;

5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada v
Karwas TUP; v
v
6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada v
Karwas UP;

7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan
ketentuan;

8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan
(PNBP tidak terpusat);

9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan
laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak;

10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian
kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan

Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima vvv

11 Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3BBLU/SP3B
BLUPenyesuaian/SP2HL/SP4HL);

V

PENYELESAIAN TAGIHAN KPPN
SEMESTER I TAHUN 2021

prosedur pada saat penerbitan SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN Serang

SP2D SP2D SP2D LS atas SP2B SPHL SP3HL SP2D Retur/
LS LS SPM KP, SPM IB, BLU Pengembalian
SPM KBC, SPM Penerimaan
Non Gaji Non Non Gaji
Kontraktural Kontraktural KBM dan SPM
KPBB

v v v vvv v

v
v
v

v v v vvv

12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan vvv
Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier

Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi ;Bank/Pos vvv

13 penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU
Penyesuaian/SP2HL/SP4HL);

14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak;

15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai
dengan dokumen pendukung (SPTHML)

16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif
berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah

17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai
negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi

18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas
satker yang bersumber dari hibah;

19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan
bukti

20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif
berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah

21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai
negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi;

22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN; vvv

Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis

23 dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B

BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); vvv

24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai
dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian;

25 Memastikan nomor dan mlai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada
resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan;

26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi
pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan;

27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo;

28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku

29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; vvv

30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; v v v

31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah v v v
sesuai dengan SPPT;

v v v vvv

v v v vvv
v

v

v

v

v

v

v

v
v v v vvv

vv v vv

v

v

v
v

v
v v v vvv v

v v v vvv v

v v v vvv v

32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu
oleh Kepala Seksi Bank

Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR)

33 telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal

Jatuh Tempo Per Bank; vvv

34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal v v v
SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank ; Pembayar;

35 Memastikan SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan v v
telah sesuai ketentuan

36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah
diterbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..."

Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat v

37 mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme
pembayaran dengan UP;

Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan v

38 kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam
Surat Pemberitahuan;

39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja v
dalam wilayah kerjanya

40 Memastikan SPM KP bernilai nol rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani
Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana

B. KPPN TANGERANG

Hasil pengujian pr

SP2D SP2D SP2D

No Uji sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan *) Gaji UP/ TUP/ PTUP/
induk GUP GUP
Nnihil

1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan vvv
laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier. v
v
2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan pemberian UP/TUP; v
v
3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah
Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat);

4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP
telah sesuai;

5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada
Karwas TUP;