eBook Pendidikan Kewarganegaraan

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 290 maka sebagai kompensasinya dilancarkanlah program Tanam Paksa yang membuat rakyat Indonesia menderita. d. Isu global tentang masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, kepastian hukum, dan good governance telah dijadikan alat penekan terhadap negara-negara berkembang. Sebagai contoh, Uni Eropa telah berkonsensus bahwa isu-isu tersebut dijadikan prasyarat dalam memberikan bantuan ekonomi. Demikian juga yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional (IMF = International Monetary Fund). e. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi bangsa Indonesia, diperlukan inovasi baru tentang konsep ekonomi yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 4.7 Sosial-Budaya Globalisasi, yang ditandai arus keluar-masuknya investasi, individu, informasi, dan teknologi di suatu negara menyebabkan loyalitas individu menjadi terpecah antara orientasi lokal, nasional, atau global. Dewasa ini, negara bukanlah satu-satunya ”unitaryfactors” (satu-satunya faktor pengikut), karena ada lembaga internasional, LSM, persekutuan ekonomi regional, internasional, dan lain-lain. Elemen-elemen ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat. Di Indonesia, dampak dari reformasi, yaitu semakin menonjolnya peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, membuat masyarakat semakin kritis. Sayangnya, hal itu diikuti euforia politik yang berlebihan dalam masyarakat yang memunculkan sikap primordialisme. Sikap primordialisme ini ditandai dengan meningkatnya rasa kesukuan, keinginan memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam konteks sosial budaya, masyarakat Indonesia harus mampu menyikapi dan menyadari bahwa pluralitas budaya merupakan suatu kenyataan. Keragaman budaya justru memperbesar ruang kebebasan individu untuk berkembang. Hal inilah yang akan memperkuat ketahanan sosial-budaya Indonesia.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 291 4.8 Hankam Dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, prinsip-prinsip yang dianut bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela negara untuk mempertahankan kemerdekaannya. b. Upaya pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. c. Pertahanan keamanan negara dilakukan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. d. Pertentangan yang mungkin timbul antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain selalu diusahakan penyelesaiannya dengan cara damai, dan perang merupakan jalan terakhir jika terpaksa. Kita berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih menggunakan kekuatan militer untuk memenuhi tuntutan politik dan ekonominya. Kasus yang menonjol adalah penyerbuan Amerika Serikat ke Irak, Haiti, dan Afganistan. 5. Konsep Ketahanan Nasional Indonesia Konsep power (kekuatan) bangsa Indonesia lebih menekankan pendekatan yang bersifat abstrak atau nonfisik dibandingkan adu kekuatan. Konsep itu disebut ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional pada intinya berisi unsur keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Ketahanan nasional adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional berfungsi sebagai sistem kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional serta mempunyai kedudukan sebagai kondisi, doktrin, dan metode memecahkan masalah-masalah nasional.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 292 Konsepsi ketahanan nasional berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara dan menggunakan kerangka berpikir komprehensifintegral. Artinya, segala persoalan harus dipandang dari berbagai aspek yang saling berintegrasi. 5.1 Wajah atau Dimensi Ketahanan Nasional Untuk memahami Ketahanan Nasional harus dilihat dari wajah atau dimensinya. Wajah atau dimensi ketahanan nasional dapat digolongkan sebagai berikut. a. Sebagai kondisi. Ketahanan nasional dipandang sebagai suatu kondisi tidak lain merupakan hasil dari pembangunan seluruh aspek kehidupan (astagatra) dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kemampuan sistem kehidupan nasional dalam segala ATHG pada suatu saat merupakan gambaran ketahanan nasional pada saat itu. Dari aspek komdisi Konsep ketahanan nasional memiliki struktur berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu harus dimulai dari ketahanan pada lapisanlapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional5 . b. Sebagai doktrin. Maknanya ketahanan nasional merupakan konsepsional tentang pengaturan penyelenggaraan negara. Selanjutnya dijadikan dijadikan pedoman atau ajaran dalam mencapai kesejahteraan dan keamanan dengan mengkaji unsur -unsur delapan (8) ketahanan nasional, yaitu : penduduk, wilayah, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan dijadikannya Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar maka akan terbentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa 5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Mata Ajar Kuliah Wajib Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: 2 0 1 6., hal 248

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 293 yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Hal ini sangat penting dengan dijadikan doktri maka mencegah cara berpikir yang terkotak-kotak (sektoral) yang dapat menimbulkan penyimpangan, pemborosan waktu, tenaga dan sarana dan prasarana yang ada. c. Sebagai metode. Ketahanan nasional menggunakan metode yang didasarkan pada pemikiran komprehensif-integral berdasarkan teori kesisteman dalam membina dan mengembangkan unsur-unsur atau elemen atau gatra ketahanan nasional. 5.2 Kedudukan, Fungsi, Metode, Sistem, Asas, dan Ciri Ketahanan Nasional 5.2.1 Kedudukan Ketahanan nasional adalah doktrin operasional, yang pelaksanaannya perlu selalu didasarkan pada penalaran terhadap kondisi dan situasi tertentu dalam mengelola sistem kehidupan nasional. Tujuan doktrin pada umumnya adalah: 1) Sebagai penggerak dan motivasi dalam upaya pencapaian tujuan nasional yang ditetapkan dan disepakati bersama, dan 2) Untuk mengamankan sistem kehidupan nasional terhadap bahaya penyesatan dan penyimpangan dari tujuan nasional. 5.2.2 Fungsi Fungsi ketahanan nasional ialah sebagai doktrin operasional, pola dasar pembangunan nasional dan metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai sistem kehidupan nasional Indonesia. 1) Sebagai doktrin operasional. Doktrin operasional guna terjalinnya kesatuan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja untuk menyatukan upaya bersama yang bersifat multidisiplin, intersektoral, interegional.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 294 2) Sebagai pola dasar pembangunan. Ketahanan nasional dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan nasional mengandung dua arti. a) Kebijakan dan strategi yang bersifat utuh menyeluruh dan terpadu guna menjamin keseimbangan dan konfigurasi delapan aspek kehidupan. b) Pelaksanaan pembangunan nasional selalu didasari sikap mental percaya diri, ulet dan tangguh serta mendahulukan sifat-sifat kerakyatan, religius, kekeluargaan dalam rangka memantapkan integritas nasional. 5.2.3 Sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Kehidupan nasional pada hakikatnya memerlukan pembinaan secara komprehensif integral terhadap gatra gatra ketahanan nasional sebagai bahan guna merumuskan kebijakan nasional sebagai sistem dalam kehidupan nasional. 5.2.4 Sebagai Sistem Kehidupan Nasional Sebagai sistem kehidupan nasional, ketahanan nasional merupakan pola untuk menampung, mewadahi, dan menyalurkan aspirasi bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Melalui cara ini seluruh elemen bangsa merasa dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah sebagai representasi dari negara. Dalam sistem nasional ketahanan nasional memiliki asas asas yamg dijadikan dasar dalam membangun kekuatan bangsa. 5.2.5 Asas Ketahanan Nasional Asas-asas ketahanan nasional meliputi hal-hal berikut. 1) Asas kesejahteraan dan keamanan. Aspek kesejahteraan dan keamanan merupakan inti dari ketahanan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Sebaliknya,

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 295 penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. 2) Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Artinya, dalam mengkaji kehidupan bangsa harus saling mengaitkan antargatra dalam astagatra. 3) Asas mawas ke dalam dan ke luar. a) Mawas ke dalam. Ketahanan nasional didasarkan pada kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas, harkat dan martabat, serta derajat bangsa. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap mengisolasi diri atau nasionalisme sempit. b) Mawas ke luar. Sikap ini diperlukan untuk mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis, yang timbul dari saling interaksi dan tergantung antarnegara dalam hubungan internasional. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik dengan negara lain. 4) Asas kekeluargaan. Ketahanan nasional mengandung nilai kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Ditinjau dari sudut etika politik, konsep ketahanan nasional merupakan strategi (metode) dan doktrin negara dalam membangun kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Landasan idiil ketahanan nasional adalah Pancasila. Maka, pengembangan gatra-gatra ketahanan nasional harus didasarkan pada moral Pancasila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam memenuhi kepentingan nasional serta tidak mengembangkan sikap “chauvinisme” (meremehkan bangsa lain). Artinya ketahanan nasional Indonesia memiliki karakter atau ciri tersendiri.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 296 5.2.6 Ciri Ketahanan Nasional Kinerja atau daya penampilan ketahanan nasional memiliki ciri-ciri berikut. 1) Mandiri. Ketahanan nasional berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, ulet dan tangguh, memiliki daya saing tinggi, mampu menentukan sasaran, kebijakan dan strategi pencapaian, yang bersandar pada integritas dan kepribadian bangsa. Bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap. 2) Dinamis. Kondisi ketahanan nasional selalu berubah, dapat naik atau turun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa serta kondisi lingkungan strategis, baik regional maupun global. 3) Berwibawa. Jika ketahanan nasional dijalankan dan dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya, akan terpancarlah perwujudan kewibawaan nasional dan kewibawaan internasional sehingga meningkatkan posisi tawar Indonesia. 4) Mengutamakan konsultasi dan kerja sama. Konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistik, tetapi lebih mengutamakan konsultasi dan kerja sama serta saling menghargai, terutama dengan mengandalkan kemampuan yang didasarkan pada daya atau kekuatan moral dan kepribadian bangsa, dan tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Hal ini terwujud dengan semboyan berikut. a) “Suro dryo jayaningrat, lebur dening pangastuti”, yang berarti betapapun hebatnya kekuasaan dan kekuatan, akhirnya akan dikalahkan juga oleh keluhuran budi. b) “Nglurug tanpo bolo, menang tanpo ngasirake, digdaya tanpo aji”, yang berarti menyerang tanpa mempergunakan pasukan, menang tanpa menjatuhkan lawan, dan berjaya tanpa kesaktian. 5) Dari uraian di atas tampak bahwa pendekatan ketahanan nasional juga menggunakan pendekatan etika politik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 297 6. Permasalahan Dan Arah Kebijakan Setiap gatra memiliki permasalahan dan berdasarkan permasalahan yang muncul akan dipersiapkan arah kebijakan untuk mengatasi peroalan tersebut. Permasalahan dan arah yang ditempuh Indonesia secara umum dalam membangun gatra ketahanan nasional akan diuraikan dibawah ini. 6.1Gatra Geografi 6.1.1 Kondisi dan Permasalahan a. Topografi. Wilayah Negara Republik Indonesia seluruhnya seluas 7,3 juta km2 terdiri dari 1.919.170 km2 luas daratan dan 5,4 juta km2 luas lautan dengan pulau sebanyak 17.508 buah. Bagian barat wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar, sedangkan wilayah bagian timur merupakan kumpulan pulau kecil, kecuali Irian Jaya. Indonesia memiliki pantai-pantai memanjang yang berbatasan dengan laut pedalaman Indonesia, namun di sisi lain pantai-pantai yang menghadap Samudera India dan Samudera Pasifik umumnya curam dan terjal. Kondisi topografi Indonesia yang begitu luas memerlukan pengelolaan dan pengawasan untuk menjaga kedaulatan wilayah. b. Posisi Astronomis. Indonesia terletak di antara 95° dan 141° Bujur Timur serta antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan yang merupakan daerah tropis. Posisi astronomis yang berpengaruh pada musim harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan hidup masyarakat. c. Posisi perbatasan. Di sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik, wilayah Papua Nugini dan Australia. Di sebelah utara berbatasan dengan wilayah India (Andaman dan Nikobar), Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam; sedangkan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. d. Posisi silang. Letak Indonesia merupakan posisi silang bukan saja dalam arti geografis, melainkan juga dalam arti transportasi, komunikasi, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, demografi

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 298 dan pertahanan keamanan. Posisi ini memberikan kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi Indonesia yang dapat berdampak positif maupun negatif. Untuk itu, segala sesuatu yang berdampak positif harus diperbesar. Sebaliknya, yang memberi dampak negatif harus diperkecil. e. Iklim. Mengingat letaknya di daerah tropis, iklim di wilayah Indonesia secara umum panas dan lembab. Situasi iklim dapat berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. 6.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi a. Penyebaran penduduk belum merata. Penduduk yang berada di sebelah utara dan selatan sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk negara tetangga yang besar, seperti Jepang, RRC, India, dan Australia. Kondisi ini dapat menjadi potensi sasaran bagi pencari “Lebensraum” (ruang hidup) oleh kekuatan-kekuatan luar dengan memanfaatkan ruang wilayah Indonesia bagi berbagai kepentingan. b. Wilayah Indonesia yang luas membuat masalah transportasi dan komunikasi menjadi sangat vital. Lalu lintas internasional melintasi laut dan wilayah udara dan laut Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berperan sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas tersebut sesuai dengan kepentingan nasional. c. Wilayah Indonesia sebagai ruang hidup masih belum dimanfaatkan secara merata, mengingat tidak meratanya persebaran penduduk. Ruang kosong di sebelah utara sangat potensial untuk dijadikan sasaran bagi pencari “Lebensraum” oleh kekuatan-kekuatan dari luar. d. Wilayah Indonesia merupakan wilayah katulistiwa terpanjang di dunia. Seperti diketahui, wilayah katulistiwa sebagai Geo Stationary Orbit (GSO) yang sangat strategis sebagai tempat kedudukan satelit, dan tentu saja menjadi rebutan bagi negara-negara maju, di mana mereka tidak mau mengakui GSO sebagai bagian wilayah kedaulatan suatu negara.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 299 e. Belum dicantumkannya batas wilayah Indonesia dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 ada beberapa pasal yang berkaitan dengan wilayah. 1. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dengan pernyataan “tanah tumpah darah”. 2. Dalam pasal 18 tentang pemerintah daerah, dinyatakan sebagai “daerah besar dan daerah kecil”. 3. Dalam pasal 33 ayat 3 dinyatakan sebagai “bumi dan air”. 6.1.3 Arah Kebijakan a. Perbatasan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi ditetapkan melalui perjanjian dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Pada bagian wilayah yang tidak berbatasan dengan negara lain ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. b. Indonesia menjamin kepentingan bangsa lain bagi kepentingan lintas damai, baik melalui laut maupun udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Indonesiabersamanegara-negarakatulistiwalainnyamemperjuangkan GSO (Geo Stasionary Orbit) agar diakui dan diterima sebagai bagian wilayah yurisdiksi nasional. d. Pemanfaatan ruang wilayah didasarkan konsepsi tata ruang dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup. e. Untuk mewujudkan kesatuan wilayah nasional perlu dibangun sarana dan prasarana komunikasi, transpotasi serta pembangunan infra struktur yang menjamin mobilitas informasi, orang, barang dan jasa, serta pelaksanaan pembangunan secara utuh menyeluruh. Program pemerintah di Era Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan tentang pembangunan tol laut serta infrastruktur untuk mempercepat laju perdagangan antar pulau, yang sudah barang tentu akan mempercepat arus informasi dan mobilitas orang, barang dan jasa.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 300 6.2 Gatra Demografi 6.2.1 Kondisi kependudukan dan permasalahan Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi, pertumbuhan, ciri-ciri, kualitas dan kesejahteraan penduduk serta lingkungannya. Tinjauan kependudukan umumnya dikaitkan dengan kesejahteraan dan keamanan. 6.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi a. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru dan orang yang meninggalkan wilayah. Jumlah penduduk yang besar, bila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan. Jumlah penduduk kita yang besar (±250 juta), bila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan merupakan modal pembangunan di segala bidang. Sebaliknya, bila tidak mampu dikelola secara baik, hal itu akan menimbulkan pengangguran dan problem sosial yang akan melemahkan ketahanan nasional. b. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk pada umumnya menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan komposisi penduduk, kita bisa melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. c. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang dapat memenuhi kesejahteraan dan keamanan yang proporsional. d. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik terdiri dari kesehatan, gizi, dan kebugaran. Sementara faktor nonfisikmisalnya intelektualitas. Kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan sebagian besar (70%) berpendidikan Sekolah Dasar dan sisanya Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Kondisi ini juga mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan kemampuan pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai penghasil devisa.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 301 6.2.3 Arah Kebijakan a. Pengaturan laju pertumbuhan penduduk dilakukan dengan program keluarga berencana. b. Pengaturan komposisi penduduk dapat dilakukan dengan program pengaturan jumlah penduduk, penyebaran dan peningkatan kualitas. c. Penyebaran penduduk dilakukan dengan program transmigrasi dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara proposional. d. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan jalan melancarkan program wajib belajar, peningkatan mutu tenaga pendidik, serta pembangunan prasarana pendidikan 6.3 Gatra Kekayaan Alam 6.3.1 Kondisi dan Permasalahan a. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia belum mampu dijaga dengan baik. Masih banyak kegiatan yang bersifat merusak alam, seperti ilegal loging, pembakaran lahan, pengerusakan trumbu karang, penambangan liar yang sudah barang tentu mengganggu ekosistem alam. b. masih banyak kelompok masyarakat yang menyalah gunakan fungsi alam yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hutan yang seharusnya sebagai tempat peresapan air namun di tebang untuk membuka kebun. Selain itu, hutan yang seharusnya sebagai tempat hidup hewan saat ini hilang dan menyebabkan hewan-hewan di hutan menjadi terancam karena kehilangan tempat tinggal. Selain itu banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan alam untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan individu. Dari hal tersebut membuktikan bahwa kekayaan alam di Indonesia belum mampu di manfaatkan dengan baik, yang seharusnya kekayaan alam yang melimpah ini mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat).

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 302 6.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 1. Lokasi dan konsentrasi Sumber Daya Alam yang tidak merata dan tidak sesuai dengan persebaran penduduk. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Sifat Sumber Daya Alam saling tergantung dan mempengaruhi sehingga pemanfaatannya memerlukan pertimbangan secara teknis, ekonomis, dan memperhatikan dampak lingkungan. 3. Untuk memanfaatkan kekayaan alam secara optimal diperlukan modal, pengetahuan, dan teknologi serta tenaga yang terampil, serta pemasaran yang terencana. 6.3.3 Arah Kebijakan a. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam pada dasarnya dilakukan oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan hidup serta memperhatikan generasi yang akan datang. b. Terbatasnya kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan asing dan menguntungkan kepentingan nasional. c. Dalam hal pemanfaatan kekayaan alam sebagai komoditi eksporharus didasarkan pada prinsip peningkatan kesempatan kerja dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, serta mempunyai daya saing yang tinggi. d. Pengembangan Sumber Daya Alam sebagai sumber energi harus diarahkan pada upaya menghemat pemakaian sumber minyak dan gas bumi dengan menggantikannya dengan batu bara, tenaga air, tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, serta energi nonkonvensional, seperti biogas dan tenaga surya. e. Untuk dapat mengelola serta memanfaatkan Sumber Daya Alam berdasar asas maksimal, lestari, dan berdaya saing, perlu dilakukan hal-hal berikut.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 303 1. Inventarisasi jumlah, mutu, dan persebaran kekayaan alam untuk mengetahui potensi riil yang dapat dimanfaatkan. 2. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang tata penggunaan yang efisien dan memberikan kemanfaatan kesejahteraan dan keamanan yang optimal bagi negara dan bangsa. 3. Membuat perencanaan jangka panjang (strategic plan) dengan pendekatan yang komprehensif integral serta dituangkan dalam program pelaksanaan yang serasi. 4. Membangun kemampuan nasional untuk penyediaan dan pembentukan dana yang cukup, tenaga kerja terlatih, dengan penerapan iptek yang tepat guna. 5. Membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam, menindak dengan tegas mereka yang merusak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum. 6.4 Gatra Ideologi 6.4.1 Kondisi dan Permasalahan a. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan arah dan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. b. Ketahanan ideologi adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ATHG yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. c. Ideologi Pancasila merupakan faktor pengikat yang dapat menjamin persatuan bangsa Indonesia. Namun disisi lain munculnya berbagai isu ideologi ditengah masyarakat yang mengarah kepada paham radikalisme yang kurang toleran terhadap agama dan kepercayaan orang lain, hingga muncul gerakan terorisme yang didasari pada

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 304 ideologi tertentu, termasuk isu kebangkitan PKI (parta komunis Indonesia). 6.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi a. Kemajemukan masyarakat. Secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, pandangan hidup, agama, dan memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Namun, di pihak lain dapat menjadi titik rawan, yang memunculkan sikap separatisme, sukuisme, dan sikap-sikap primordialisme lainnya. Ini menandakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita masih memiliki bibit/benih disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan ketahanan nasional atau ketahanan bangsa.4 b. Perkembangan dunia. Perkembangan dunia yang cepat di berbagai bidang kehidupan menyebabkan dunia semakin sempit dan transparan. Tentu saja kondisi ini akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan sosial bangsa Indonesia, termasuk masalah ideologi. c. Suri tauladan pemimpin. Suri tauladan pemimpin dalam mengamalkan ideologi Pancasila merupakan hal yang sangat strategis, karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat yang dipimpinnya. d. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan wujud konkret dari pengamalan Pancasila. Bila pembagunan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentu akan berpengaruh terhadap ketahanan ideologi. Maksudnya, kepercayaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila menjadi berkurang. 6.4.3 Arah Kebijakan a. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu secara terus-menerus

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 305 diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dikembangkan agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan cita-cita dan tujuan nasional secara rasional dan bertanggung jawab. c. Pembagunan sebagai pengamalan Pancasila harus dilakukan secara merata dan seimbang secara fisik maupun psikis. d. Pendidikan Pancasila harus ada pada tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila guna membentuk jati diri dan kepribadian bangsa, serta mencanangkan revolusi mental yang direapkan dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan transpareansi dan akuntabilitas. e. Melakukan pembinaan Pancasila sebagai ideologi Negara dengan membentuk badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini berfungsi melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. f. Di era Presiden Suharto selalu memperingati hari kesaktian Pancasila setiap tanggal 1Oktober untukmengenang pahlawan revolusisebagai korban keganasan gerakan PKI . Saat ini Perintahan Joko idodo telah menetapkan secara resmi tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. g. Adanya kesepakatan bersama diantara kementerian untuk menangkal paham radikalisme yang sedang berkembang dalam masyarakat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tentang Penangan Radikalisme Pada Apartur Sipil Negara (ASN).

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 306 6.5 Gatra politik 6.5.1 Kondisi dan Permasalahan a. Politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945. 1. Sistem pemerintahan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme, kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam membentuk undang-undang, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden harus mendapat persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Dengan demikian, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan Presiden.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 307 2. Pola kehidupan politik. Demi terwujudnya ketahanan politik dalam negeri perlu dipertahankan dan dikembangkan pola yang sesuai dengan kehidupan politik bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 3. Cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musayawarah mufakat. Namun, bila tidak ada kesepakatan, dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Dengan demikian, bisa dicegah diktator mayoritas yang hanya mengambil suara terbanyak, dan juga dicegah adanya tirani minoritas yang mengandalkan pernyataan tidak menyetujui suatu masalah. 4. Penyesuaian. Sistem politik tidak mungkin bersifat statis, melainkan senantiasa berubah sehingga harus mampu melakukan adaptasi. Kemampuan adaptasi harus dimiliki Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dan pembantu-pembantunya, serta dinamika melalui wakilwakilnya dalam MPR, DPR, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Upaya penyesuaian politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus berada dalam ruang lingkup Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan atas dasar musyawarah mufakat secara jujur, dan tidak hanya didasarkan pada kacamata legalitas semata. 5. Sistem politik yang diperlukan. Tingkat kemampuan sistem politik mendorong proses perkembangan bidang lain, yang sebagian besar ditentukan oleh sifat dan berfungsinya lembaga kekuasaan yang berlaku dalam sistem politik tersebut. Harus ada keseimbangan antara suprastruktur politik (lembaga-lembaga tinggi negara) dengan infrastruktur politik (partai politik, media massa, ormas, kelompok kepentingan dan kelompok penekan). 6. Pencapaian tujuan nasional harus didasari oleh Pancasila, UUD 1945, dan landasan operasional dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 308 7. Integrasi nasional. Yang perlu diingat bahwa pada negara berkembang, masih diperlukan inisiatif pemerintah lebih banyak karena kemampuan masyarakat masih terbatas. Sementara di negara maju, fungsi lembaga kekuasaan lebih dibatasi sebagai pengatur, karena masyarakatnya telah mampu mengambil inisiatif sendiri. Oleh sebab itu, dalam sistem politik di Indonesia, komunikasi timbal balik secara terbuka merupakan faktor yang menentukan guna memotivasi partisipasi politik rakyat. Tingkat kemampuan sistem politik dalam negeri dapat diukur dengan kemampuan melaksanakan sistem politik sesuai struktur politik yang ada serta proses yang lebih dinamis. b. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional. 1. Sebagai komponen strategi nasional. Politik luar negeri merupakan proyek kepentingan nasional ke dalam kehidupan antarbangsa. 2. Garis politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif dengan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bebas aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif, dalam pengertian tidak pasif, tetapi juga tidak bersifat reaktif, dan tidak menjadi objek percaturan internasional, tetapi berperan serta atas dasar cita-cita bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan konsep ketahanan nasional lebih menekankan pada pendekatan soft power dibandnkan hard power guna menjaga perdaaian dan ketertiban dunia sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 309 6.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi a. Politik dalam Negeri 1. Kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang kuat dalam arti pandai, tangguh, ulet, sehat lahiriah dan batiniah, jujur, bersih, disiplin, dan dipilih secara demokratis sehingga mendapat dukungan kuat dari rakyat.5 2. Pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan cerminan negara demokrasi asal dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. 3. Imbangan suara dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Apabila suara-suara fraksi di MPR/DPR yang mendukung pemerintah hanya mempunyai perbedaan yang sangat kecil, kemungkinan pemerintahan akan labil. Sebaliknya, apabila perbedaan suara itu cukup besar, pemerintahan akan stabil. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga apabila suara yang dimiliki oleh suatu golongan lebih dari 2/3 maka akan melemahkan fungsi kontrol. 4. Pemilihan pembantu-pembantu Presiden. Pemilihan pembantupembantu Presiden akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Seyogianya diperhatikan agar semua kekuatan sosial politik dapat berpartisipasi dan merasa ikut bertanggung jawab. 5. Keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat dapat timbul, misalnya karena adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, kesempatan memperoleh pekerjaan kurang, peralihan ke generasi muda yang kurang mantap, pembangunan yang tidak merata, penegakan hukum lemah. 6. Penegakan hukum dan pengawasan keuangan. 7. Pembauran bangsa. Pembauran bangsa, terutama warga negara keturunan asing harus mampu bergaul. Sebab jika tidak, akan

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 310 terjadi pengelompokan etnis yang memudahkan timbulnya kerusuhan bila diprovokasi. 8. Wadah penyalur aspirasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat tumbuh dengan baik bila disalurkan melalui kelembagaan penyalur pendapat masyarakat, mulai dari tingkat desa, media massa dan kelembagaan politik lainnya. 9. Pemerataan hasil-hasil pembangunan. 10. Peranan pegawai negeri, TNI dan Polri b. Politik luar Negeri Faktor-faktor statis mencakup letak geografis Indonesia, kemampuan penduduk, kekayaan alam. Untuk itu diperlukan faktor dinamis agar dapat memanfaatkan ruang wilayah beserta isi yang dikandungnya untuk kesejahteraan dan keamaman. 1. Faktor-faktor dinamis. 2. Perjuangan negara-negara berkembang untuk mempersempit perbedaan kemajuan dan kesejahteraan dengan negara-negara maju. Kerawanan dan pertentangan regional yang bersumber pada masalah lokal, penyelesaiannya dapat semakin rumit karena kepentingan negara-negara maju. 3. Rendahnya tingkat kesehatan rakyat, pendapatan nasional per kapita, dan kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi. 4. Kerawanan dan pertentangan regional yang bersumber pada masalah lokal, penyelesaiannya dapat menjadi rumit karena kepentingan nasional negara masing-masing. 5. Meningkatknya faktor-faktor nonmiliter sebagai senjata politik dan alat ampuh dalam perang modern. 6. Perkembangan hubungan ekonomi internasional masih ditandai oleh akibat berbagai kepentingan internasional. 7. Media komunikasi dunia sebagian besar masih dikuasi oleh negara maju, malah sering tidak menguntungkan negara berkembang.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 311 6.5.3 Arah Kebijakan a. Politik dalam Negeri 1. Peningkatan upaya pemantapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. 2. Pemantapan kehidupan konstitusional, demokrasi, dan penegakan hukum. 3. Pendidikan politik rakyat sehingga tumbuh kesadaran sebagai cerminan sikap mental dan pola tingkah laku politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. 4. Penyelenggaraan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia). 5. Pelaksanaan otonomi daerah. 6. Penyempurnaan wadah penyalur pendapat masyarakat. 7. Penyiapan kader-kader pemimpin nasional. b. Politik luar Negeri 1. Wawasan Nusantara sebagai doktrin dasar dan inti dari politik nasional. 2. Tata ekonomi dunia baru. Perlu penggalangan persatuan di antara negara-negara berkembang karena tidak adanya pola pemerataan penggunaan kekayaan dunia dapat menimbulkan ancaman perdamaian dunia. 3. Kerja sama regional. Meningkatkan posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang tangguh agar diperhitungkan dalam percaturan internasional. 4. Pelaksanaan politik bebas aktif harus selalu diabdikan untuk kepentingan nasional. 5. Meningkatkan kerja sama antarbangsa untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia. 6. Meningkatkan peranan Indonesia di forum internasional. 7. Ikut serta dalam misi perdamaian PBB yang sudah dimulai sejak tahun 1957 yaitu Kontingen Garuda I ke Mesir dan selanjutnya ke berbagai negara hingga sekarang.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 312 6.6 Gatra Ekonomi 6.6.1 Kondisi dan Permasalahan a. Kegiatan ekonomi ialah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan: 1. Produksi, Distribusi Dan Konsumsi Barang Serta Jasa, 2. Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Secara Individu Maupun Kelompok, Dan 3. Cara-Cara Atau Alat Yang Dipergunakan Dalam Kehidupan Manusia Untuk Memenuhi kebutuhan. b. Konsepsi kegiatan ekonomi dalam konteks ketahanan ekonomi menyangkut tiga aspek. 1. Ekonomi kerakyatan. Pengertian ekonomi kerakyatan dibedakan dengan ekonomi perusahaan atau ekonomi rumah tangga. Sebab permasalahan ekonomi dalam konteks ketahanan nasional menyangkut rakyat sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. 2. Struktur dan komposisi perekonomian nasional. Ketahanan ekonomi dapat dilihat dari struktur distribusi pendapatan nasional yang diterima oleh golongan-golongan masyarakat dan partisipasinya dalam memproduksi pendapatan nasional. Semakinadildistribusidanpartisipasimasyarakatberarti ketahanan ekonomi semakin baik. Pendapatan nasional rata-rata atau total tidak mencerminkan tingkat ketahanan nasional apabila distribusinya tidak merata. c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang bersisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan ekonomi nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman, yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ekonomi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 313 d. Pembangunan ekonomi nasional. Tujuan pembangunan nasional yang murni ialah pembenahan struktur ekonomi, di mana unsurunsur nasional dan golongan rakyat harus mempunyai peranan yang adil dan seimbang. Proses pembenahan itu tidak boleh menghambat kehidupan ekonomi, di mana seyoganya selalu diikuti oleh kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi jangan sampai menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin (memperlebar struktur ekonomi). 6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tantangan, hambatan, gangguan dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi suatu bangsa dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor eksternal maupun internal yang secara objektif berpengaruh terhadap stabilitas maupun kelangsungan kehidupan ekonomi bangsa adalah sebagai berikut : a. Sifat keterbukaan ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara akan memberi corak atau warna terhadap kehidupan ekonomi negara tersebut. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, yang intinya penerapan ekonomi dengan mekanisme pasar dengan modifikasi seperlunya serta pemberian insentif untuk mendorong produktivitas. b. Struktur ekonomi. Struktur perekonomian nasional. Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian, disusul industri dan jasa. c. Potensi dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara potensi Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan beraneka ragam. Untuk menggali potensi Sumber Daya Alam menjadi riil, diperlukan teknologi dan sumber daya manusia. Pada kenyataan, kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menggali kekayaan alam sangat terbatas dan ketergantungan dengan teknologi dan sumber daya manusia asing sangat besar. Maka, secara ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola Sumber Daya Alam

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 314 menjadi tinggi. Secara garis besar, berikut Sumber Daya Alam yang penting diperhatikan. 1. Masalah pertanahan. Ditinjau dari sudut sosio-ekonomi dan sosio-politik, masalah pertanahan di Indonesia dapat menjadi sumber keresahan agraris, terutama apabila keadilan sosial kurang terasa dalam aspek-aspek kepemilikian, penguasaan, dan penggarapan tanah. Kelangkaan sebagai akibat pertambahan penduduk, terutama di Jawa, Bali, dan Madura. Sementara di luar Jawa, kekuatan ikatan serta batas-batas hukum adat juga merupakan penyebab krisis pertanahan. 2. Masalah energi. Kenaikan konsumsi minyak bumi semakin meningkat, sementara peningkatan produksi diperlukan waktu rata-rata 10 tahun dan perlu dikelola dengan penuh perhitungan. d. Potensi dan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas serta berjiwa entrepreneur dalam mengelola Sumber Daya Alam secara efektif danmempunyai arti penting bagi pembinaan dan pengembangan ekonomi. 1. Masalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor penentu dalam roda perekonomian. Sebab tanpa tenaga kerja yang berkualitas, produksi yang akan dihasilkan juga tidak berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting dan berarti bagi pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan akan menimbulkan pengangguran. Di samping kurangnya kesempatan kerja, sebagian besar tenaga yang tersedia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menopang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal lain yang timbul sehubungan dengan kurangnya kesempatan kerja dan/atau tidak dimilikinya keterampilan tertentu sering terjadinya “mismatch”, yang berarti pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keterampilan yang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 315 dimiliki. Di samping itu, gaji/upah yang diterima para tenaga kerja masih terasa rendah. 3. Masalah kemiskinan. Keadaan ketenagakerjaan serta kesempatan kerja yang tidak memadai ditambah pula dengan tingkat pendapatan rendah dapat memunculkan kemiskinan. Kemiskinan baik di kota maupun di desa sering kali menjadi penyebab timbulnya keresahan, rasa frustasi di kalangan masyarakat, merosotnya martabat kemanusiaan bagi mereka yang terkena, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan melemahnya ketahanan nasional. e. Potensi dan pengelolaan sumber dana. Sumber dana baik dari dalam maupun luar sangat penting bagi upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan ekonomi. Sumber dana yang terlalu besar serta menimbulkan ketergantungan negara akan mengakibatkan kerawanan sehingga akan menghambat pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, di samping pengerahan dana masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi dan yang perlu didukung oleh kebijakan moneter yang mantap, perlu dilakukan peningkatan mobilitas dana dalam negeri melalui sistem perpajakan. Sumber dana luar negeri tidak hanya dalam bentuk pinjaman langsung atau investasi langsung, tetapi juga dalam bentuk penanaman dana pihak luar pada pasar modal yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. f. Birokrasi dan sikap masyarakat. Sistem birokrasi serta sikap masyarakat terhadap kehidupan dan perkembangan ekonomi dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan ekonomi. Sistem birokrasi yang berbelit-belit menimbulkan ketidakefisienan dalam kegiatan serta kehidupan ekonomi sehingga berdampak negatif. Sebaliknya, sistem birokrasi yang baik akan mendukung kegiatan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian. Demikian juga, partisipasi masyarakat yang dilandasi kesadaran yang tinggi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai stabilitas ekonomi.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 316 g. Manajemen. Kegiatan ekonomi memerlukan penerapan manajemen yang tepat dan memadai untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produksi barang dan jasa. Problem utama yang menyangkut fungsi manajemen adalah koordinasi dan dukungan tenaga kerja yang berkualitas. Iklim usaha pun perlu sehat dan dinamis, guna menggairahkan kalangan dunia usaha. h. Infrastruktur. Kegiatan ekonomi berupa produksi dan distribusi/ perdagangan akan terhambat, bahkan dapat macet jika tidak ada sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini akan menghambat kelancaran arus barang dan jasa. Sesuai dengan kepentingannya, perlu upaya memperluas jaringan transportasi dan komunikasi serta meningkatkan mutu pelayanan dan pemeliharaan. j. Hubungan ekonomi luar negeri. Dunia saat ini menganut sistem ekonomi terbuka sehingga timbul hubungan saling ketergantungan antarbangsa di bidang ekonomi dan perdagangan. Hubungan ekonomi secara bilateral maupun multilateral tidak selalu saling menguntungkan. Faktor-faktor penyebabnya terutama terletak pada perbedaan dalam hal kekayaan, kemampuan, dan kesempatan. k. Diversifikasi pemasaran. Peningkatan produksi tidak ada artinya kalau hasilnya tidak bisa dipasarkan, baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Menjual hasil produksi di luar negeri menghadapi persaingan yang tidak ringan. Karena itu, diperlukan diversifikasi pemasaran agar produksi bisa diperluas untuk meningkatkan ekspor dan berarti akan meningkatkan devisa pula. 6.6.3 Arah Kebijakan Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara produksi pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada demokrasi ekonomi di mana masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 317 Perlu dihindari ”free fight liberalism”, ”etatism”, dan monopoli. Sasaran yang harus dicapai secara bertahap adalah mengembangkan struktur ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri. 7 Gatra Sosial Budaya 7.1 Kondisi dan Permasalahan a. Dalam arti luas, sosial budaya mencakup segala aspek kehidupan. Sementara dalam arti sempit, sosial budaya sering ditempatkan sebagai aspek kehidupan nasional, di samping aspek ideologi, politik, ekonomi, serta pertahanan keamanan. 1. Sosial. Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib dan sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu kelompok sosial. 2. Tiap masyarakat mempunyai empat unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial dan standar sosial. b. Budaya 1. Merupakan sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasangagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung dan penggerak kehidupan. 2. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem teknologi. 7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi a. Agama. Peranan agama dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara amat besar. Negara wajib menjamin kondisi-kondisi sosial agar agama dapat hidup dan berkembang.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 318 b. Tradisi. Tradisi adalah keseluruhan kepercayaan, anggapan, dan tingkah laku yang terlembagakan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi-tradisi dalam masyarakat yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya dapat ditumbuhkembangkan. Misalnya, tradisi “Pelagandong” di Maluku. c. Pendidikan. Pendidikan secara sadar berfungsi mengubah dan mengembangkan pengetahuan, sikap, tingkah laku dan sosial budaya ke arah yang dikehendaki. Pendidikan merupakan wahana untuk membina suara hati dan mampu mengambil keputusan secara tepat. d. Kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional adalah suatu kesatuan kepemimpinan kolektif negara yang berkemampuan menggunakan peluang, mengatasi segala hambatan dan dapat mengarahkan serta menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam sebuah negara diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. Kepemimpinan nasional ditentukan oleh faktor-faktor berikut. a) Konstelasi sosial masyarakat. b) Nilai sosial budaya; c) Tujuan nasional. d) Sistem politik; e) Taraf kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. f) Kepribadian pemimpin. 7.3 Arah Kebijakan a. Politik dan strategi dasar pembangunan kehidupan sosial budaya harus diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan nasional di bidang sosial budaya yang mencerminkan identitas bangsanya. b. Sasaran secara umum adalah terbinanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia sebagai sumber dan kekuatan dasar kehidupan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 319 sosial budaya bangsa, baik dalam kadarsikap mental, kondisi fisik dan kecerdasan yang lebih sesuai dengan perannya, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. c. Meningkatkan terus-menerus usaha pembinaan kerukunan hidup dan toleransi sosial dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Meningkatkan usaha pelayanan dalam rangka pengamanan dan penambahan sarana-sarana yang diperlukan bagi kehidupan keagamaan. d. Bidang pendidikan meliputi dua hal berikut. 1. Membina suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Meningkatkan usaha-usaha pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu manusia Indonesia dengan kadar sikap mental, kondisi fisik, dan kecerdasan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan. e. Bidang kebudayaan meliputi hal-hal berikut. 1. Mengangkat kebudayaan daerah menjadi budaya nasional. 2. Meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3. Pembinaan bahasa daerah,tradisi, kesenian, adatistiadatsebagai sarana identitas nasional. 4. Usaha-usaha pembauran perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. f. Disiplin nasional. Membina sikap mental yang lebih sesuai dengan proses pembangunan, antara lain mencakup: 1. Terbinanya kesadaran masyarakat, khususnya penyelenggara negara terhadap pentingnya disiplin bernegara dan berkonstitusi, 2. Terbinanya ketaatan dan kepatuhan kepada hukum, aturan, dan norma yang berlaku,

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 320 3. Terbinanya tertib administrasi dan pengendalian diri diharapkan bagi aparatur negara/pemerintahan dalam menggunakan kewenangan, kebenaran, dan kekuatannya, dan 4. Terbentuknya sistem perilaku demokratis konstitusional serta pola pikir, pola tindak yang bertanggung jawab. g. Bidang kependudukan. Meningkatkan usaha-usaha mengatasi masalah kependudukan dengan segala implikasinya demi kelestarian kehidupan manusia dan bangsa secara manusiawi di satu pihak, dan untuk menempatkan sebagai sumber dan kekuatan ketahanan nasional secara kualitatif maupun kuantitatif. Usaha-usaha tersebut, terutama ditujukan pada tiga determinan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. h. Bidang pelayanan sosial. Meningkatkan kegiatan pelayanan sosial, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit, peningkatan perbaikan gizi, peningkatan usaha-usaha bantuan dan jaminan sosial dalam rangka perwujudan sekuritas sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial pada umumnya. j. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan bagi peningkatan kemampuan sendiri, kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai unsur integrasi nasional sehingga bangsa Indonesia mampu menjadi subjek dan bukan menjadi objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 8 Gatra Pertahanan dan Keamanan 8.1 Kondisi dan Permasalahan a. Pertahanan dan keamanan nasional Indonesia adalah daya upaya seluruh rakyat Indonesia bersama TNI dan POLRI serta Departemen Pertahanan sebagai fungsi pemerintahan di bidang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 321 pertahanan. Pertahanan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. b. Ketahanan hankamneg adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengemban kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang langsung maupun tidak langsung membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. c. Pelaksanaan hankamneg Indonesia didasarkan atas sistem hankamrata yang terdiri dari unsur-unsur TNI sebagai kekuatan utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem hankamrata diproses melalui upaya pemasyarakatan dan mengikutsertakan seluruh rakyat dalam upaya bela negara untuk menyerasikan antara sistem senjata teknologi (sistek) dan sistem senjata sosial (Sissos), dan bersifat semesta (kewilayahan) dan menyangkut segenap aspek kehidupan bangsa. d. Wawasan Nasional yang dianut dalam sistem pertahanan dan keamanan adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara melandasi upaya peningkatan ketahanan nasional dan juga ketahanan hankamneg. e. Doktrin perjuangan bangsa Indonesia di bidang hankamneg adalah doktrin yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. f. Prinsip-prinsip pertahanan penyelenggaraan hankamneg adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang telah diperjuangkan, yang meliputi segenap rakyat dan seluruh wilayah Indonesia beserta yurisdiksi nasionalnya. 2. Upaya pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap negara.

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 322 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. 5. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela kemerdekaan dan kedaulatannya bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan yang berwujud perang rakyat semesta. 6. Wadah perjuangan bersenjata seluruh rakyat Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berintikan TNI. 8.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berikut faktor-faktor penting yang mempengaruhi peningkatan ketahanan hankamneg, sebagai berikut : a. Geografi. Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan sifat geografi Indonesia yang berupa kepulauan Nusantara, diperlukan kekuatan hankam Indonesia yang bermutu, mahir dalam melaksanakan operasi-operasi gabungan. Juga memiliki kemampuan strategis yang memadai sebagai faktor penangkal dengan kemampuan untuk menguasai dan melindungi setiap titik, setiap jengkal tanah, wilayah perairan dan udara. b. Demografi. Pemerataan persebaran dan kepadatan penduduk kurang seimbang sehingga banyak daerah strategis yang relatif terlalu jarang dan terlalu padat penduduknya. Adanya penduduk yang mampu berperan positif dalam sishankamrata sangat menentukan karena ketahanan hankamneg merupakan usaha integral rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban bela negara sebagai prasyarat terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. c. Kondisi internasional. Kenyataan menunjukan bahwa pada hakikatnya pertentangan-pertentangan internasional merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingannasionalsetiapnegara.Kondisiinternasional

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 323 menunjukan adanya pola-pola perimbangan kekuatan yang tidak lagi didasarkan atas sistem bipolar atau neopolar, tetapi lebih merupakan perimbangan kekuatan yang bersifat polisentris, dengan kepentingan nasional bangsa-bangsa yang bersangkutan berupa regionalisme dan koeksistensi yang sangat menonjol, dan adanya tekanan-tekanan internasional yang dalam kelanjutannya dapat menimbulkan konflikkonflik bersenjata. d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan di negara maju yang begitu cepat membuat Indonesia semakin tertinggal. Untuk itu, perlu peningkatan kemampuan nasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan pengembangan. e. Masalah keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian masa depan. Sumber Daya Alam berkurang. Di sisi lain, kebutuhan manusia akan Sumber Daya Alam akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Upaya hankamneg harus senantiasa diarahkan untuk memperhitungkan apa yang bakal terjadi ke depan. f. Kepemimpinan dan pengelolaan (manajemen). Berhasil-gagalnya usaha bangsa Indonesia di bidang hankamneg sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat, bersih dan berwibawa, serta dinamis, terutama pada masa kritis. Secara umum, kemampuan manajemen pada semua eselon, termasuk kemampuan implementtasinya, perlu ditingkatkan sesuai dengan kepribadian Indonesia. 8.3 Arah Kebijakan a. Politik dan strategi dasar hankamneg bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut. 1. Menjamin tegak dan terlindunginya negara Republik Indonesia. 2. Mengamankan serta menyelamatkan perjuangan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui rangkaian rencana dan

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 324 pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hankamnas. b. Politik pertahanan dan keamanan negara dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Defensif aktif, diwujudkan dengan membangun kekuatan hankamneg. Artinya, bila upaya penangkalan tidak berhasil, harus mampu menghalau kekuatan ancaman dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). 2. Preventif aktif, diwujudkan dengan membangun kekuatan hankamneg yang merupakan kemampuan untuk menangkal, mencegah, serta mengatasi ancaman dan gangguan yang datang dari dalam, yang mungkin timbul terhadap keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di dalam negara. 3. Bebas dan aktif dalam menyelenggarakan kerja sama regional/ internasional guna menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kestabilan regional di Asia Tenggara, dengan didasari ketahanan nasional yang sepadan dan sekaligus mendorong terwujudnya Ketahanan Regional. Juga bebas aktif dalam mengusahakan adanya kerja sama internasional dalam rangka perjuangan untuk menghapuskan imperialisme, dominasi dan hegemonisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan dari mana pun datangnya. c. Strategi dasar pertahanan dan keamanan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Membina ketahanan nasional di segala bidang kehidupan dengan melakukan pembangunan disemua aspek secara terencana dan terukur. 2. Melindungi gerak pembangunan nasional guna menjamin tercapainya kepentingan nasional, tujuan-tujuan dan sasaran nasional. 3. Membangun kemampuan hankamrata dengan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, kewaspadaan, kemampuan, dan kesiagaan warga negara, masyarakat, bangsa, dan negara.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 325 4. Membangun TNI/Polri yang tangguh (profesional), efektif, efisien, dan modern, dengan kekuatan cadangan yang cukup dan yang segera dapat dikembangkan, sepadan dengan tugas yang dihadapi, khususnya dengan memanfaatkan iptek, industri hankam. 5. Memelihara integritas komponen-komponen pertahanan dan keamanan negara. 6. Menyusun kekuatan hankamneg untuk mewujudkan perdamaian regional maupun internasional. 7. Membangun pertahanan negara dengan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum essensial force) bagi kekuatan TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI, serta mengacu pada modernisasi alutsista, penggunaan teknologi satelit dan sistem drone serta meningkatkan kemampuan Industri pertahanan dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing. 9. Kesimpulan 1. Geostartegi merupakan materi penting di era globalisasi yang merupakan implementasi dari geopolitik. Dalam mengembangkan geostragi Indonesia menggunakan astagatra sebagai elemen pembangun kekuatan bangsa, yang mencakup ; geografi, penduduk, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. 2. Geostrategi berperan sebagai doktrin, sistem kehidupan yang bersifat dinamis serta metode untuk menganalisis permasalahan yang ada. Oleh sebab itu mahasiswa selaku generasi muda wajib mengetahui dan memahami ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia. 3. Sebagai metode geostrategi Indonesia yang disebut Ketahanan Nasional harus selalu mengikuti perkembangan situasi lingkungan

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 326 strategis, baik nasional, regional maupun global. Dengan demikian geostrategi betul betul dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu adanya indeks ketahanan nasional agar dapat dipantau perkembangan Ketahanan Nasional Indonesia. Soal Soal Pendalaman 1. Jelaskan pengertian Geostrategi dan berikan contoh kebijakan yang terkait dengan geostragi yang dijalankan pemerintah saat ini. 2. Jelaskan hubungan Geopolitik dan Geostrategi dalam konteks Indonesia 3. Jelaskan Rumusan Ketahanan Nasional menurut Lemhannas 4. Mengapa Indeks Ketahanan Nasional selalu berubah dan apa yang mempengaruhinya, berikan contoh contohnya 5. Berikan contoh konkrit tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan geostrategi beserta penjelasannya

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 327 Daftar Pustaka Buku: Benyamin Mali dkk, Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan Upaya Meng-Indonesiakan Orang Indonesia, 2021 Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2 0 1 2 Ermaya Suradinata, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI, Suara Bebas, 2005. Gray,Colin S.;Geoffrey Sloan (November 30, 1999).Geopolitics,Geography and Strategy. London and Portland, Oregon: Frank Cass. Mata Ajar Kuliah Wajib Pendidikan Kewarganegaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2 0 1 6. Sunardi, Pembinaan Ketahanan Bangsa, PT Kuartanita Adidarma, Jakarta, 2004 Tukiran, Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan era Global, FKIP Universita Muhammadiyah Purwokerto, Cakrawala Pendidikan , November , 2006 Th. XXIV.No.3

Bab 9 Geostrategi Indonesia: Ketahanan Nasional 328 Sumber dari Internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Geostrategi, diunduh tanggal 21 Oktober 2021 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/27/dampak-covid19-ketahanan-nasional-menurun?status=sukses_login&status_ login=login&isVerified=false, diunduh tanggal 22 Oktober 2021 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail. php?country_id=indonesia#viewNotes, diunduh tanggal 22 Oktober 2021 http://lib.lemhannas.go.id/public/media/ catalog/0010-011600000000028/swf/1867/files/basic-html/page13. html, diunduh tanggal 3 Nopember 2021

Bab 10 Bela Negara 1. Latar Belakang Pendidikan Bela Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai Tujuan Nasional : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa’ serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Didalamnya sekaligus terkandung tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan negara sepanjang sejarahnya. Perwujudan dan pencapaian tujuan-tujuan luhur tersebut tentu saja tidak lepas dan tidak sepi dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Semuanya bersifat “merintangi” bahkan “membahayakan”negara. Oleh karena itu harus sedapat mungkin dicegah, dihadapi dan diatasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu partisipasi dan keikutsertaan setiap dan seluruh warga negara merupakan keharusan eksistensial dan konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Partisipasi itu sesungguhnya adalah hak dan kewajiban setiap warga negara serta merupakan wujud tangung jawab dan komitmen warga negara. Secara konstitusional tercantum dalam Pasal

Bab 10 Bela Negara 330 27 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap warga negara negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Oleh sebab itu tidak satupun warga negara yang dewasa serta sehat jasmani dan rohani boleh menghindari keharusan dengan berbagai alasan. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut setiap warga negara harus dilandasi dengan integritas yang tinggi, memiliki jatidiri sebagai bangsa Indonesia. 2. Konsep Bela Negara Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan “bela negara”? Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan istilah “bela” sebagai menjaga baikbaik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi, dan dipertahankan dalam konteks ini adalah negara. Tegasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan demikian “membela negara” dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara bahkan melepaskannya dari bahaya. Kemudian muncul pertanyaan: “Mengapa negara harus dibela?” Jawabannya sederhana, yaitu karena negara sebagai kesatuan politik masyarakat memegang peranan dan fungsi yang sangat besar dan penting bagisetiap dan segenap warganya dalam kerangka pengembangan dirinya sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Dalam konteksinisetiap negara manapun di dunia ini memangku dan mengemban tiga tugas pokok, yaitu: a. Melindungi seluruh penduduk dalam wilayah kekuasaannya terhadap: 1) Segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri 2) Ancaman penyakit dan/atau segala bentuk bahaya lainnya, termasuk bencana alam, bahaya lalu lintas, terorisme, narkoba, ideologi-ideologi berbahaya dan lain-lain

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 331 b. Mendukung dan langsung menyediakan pelbagai layanan bagi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan termasuk layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas komunikasi dan pelbagai layanan sosial lain. Negara juga mengembangkan upaya meningkatkan kemampuan warganya minimal dapat bebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonominya. c. Menjadi wasit yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu konflik sosial dengan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan yang mendasar dalam hubungan sosial masyarakat. Singkatnya oleh negara, harapan serta cita-cita setiap dan semua warganya dapat terwujud. Atau dengan kata lain tanpa negara semua harapan dan cita-cita warga negara sulit dibayangkan. Namun demikian untuk keberhasilan tugas pokok negara secara umum tersebut diatas dalam hal ini, Republik Indonesia yang memiliki tujuan nasional (yang diamanatkan dalam alinea keempat UUD 1945) diperlukan timbal balik dari setiap warganya.Timbal balik tersebut adalah adanya hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. 3. Esensi Pendidikan Bela Negara Patut disadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu: a). cinta terhadap tanah air, b) sadar berbangsa dan bernegara, c) yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan d) rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia serta e) memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan. Demikian pendidikan dipandang

Bab 10 Bela Negara 332 sebagai jalan atau sarana yang paling tepat untuk menyadarkan para warga negara akan pentingnya nilai-nilai bela negara. Karena sebagai sarana penyadaran (konsientisasi), pendidikan menerangi cipta (akal), menggugah dan menghangatkan rasa (emosi), dan memperteguh karsa (kehendak) para warga negara sehingga mereka memiliki rasa-memiliki (sense of belonging), rasa bertanggung-jawab (sense of responsibility) dan komitmen yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negaranya. “Outcome atau hasil yang diharapkan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya membela negara, dan yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kementerian Pertahanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pembinaan kesadaran bela negara, menggolongkan sasaran pembinaan dalam tiga lingkup yaitu: pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Tugas ini direalisasikan dalam kerja sama yang erat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang khusus mengemban tugas kependidikan bagi seluruh warga negara. Kemendikbudristek mempunyai program Pendidikan Kewarganegaraan di semua tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi (Pasal 37 UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengamanatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kurikulum wajib. Mengingat tugas utama dan pertama pendidikan kesadaran bela negara, yang diemban oleh Kementerian Pertahanan adalah keutamaan bela negara bagi warga negara dan merupakan dasar bagi warga negara, maka pendidikan kesadaran bela negara seusungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaraan (civic education). Adanya program pendidikan kesadaran bela negara dapat lebih menyadarkan warga negara, bahwa hal bela negara bukanlah semata-mata amanat konstitusi yang pelaksanaannya bersifat “perintah”, melainkan lebih merupakan amanat kodrat manusia. Kemanusiaan kita, kodrat kita sebagai homo sociale lah yang menggerakkan kita sebagai warga negara untuk membela mati-matian negara, apapun konsekuensi yang harus

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 333 kita hadapi. Kita adalah makhluk ciptaan yang ingin selalu hidup bersama orang lain dalam suatu jaringan “saling tergantung” orang lain dalam suatu ikatan sosial. Oleh karena itu tugas membela negara merupakan suatu kewajiban, bahkan suatu keharusan dan keniscayaan eksistensial warga negara, yang keluar dari eksistensi kita sebagai homo sociale. Mengapa? Karena tugas membela negara dan/atau mempertahankan eksistensi negara, baik kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, maupun keselamatan segenap rakyatnya, dari segala bentuk ancaman, fisik dan non-fisik, militer dan non-militer adalah tugas eksistensial yang bersifat tetap dari sebuah negara yang setelah terbentuk dan sepanjang sejarahnya. Cara pandang yang eksistensial ini memudahkan kita dalam seluruh proses pendidikan dan/atau pembentukan kesadaran bela negara dalam diri para warga negara. Dalam hal ini bela negara tidak hanya dipandang sebagai suatu tugas kenegaraan, melainkan juga sebagai suatu kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara yang patut dibanggakan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung-jawab, penuh semangat rela berkorban demi pengabdian kepada ibu ibu pertiwi, bangsa dan negara. Cara pandang “bela negara” sebagai amanat kemanusiaan ini berkaitan erat dengan hakikat negara sebagai persekutuan hidup bersama atau ikatan sosial manusia yang terbesar, dimana individu warga negara dapat mewujudkan dimensi politis kehidupannya. Perlu kita ingat bahwa di dalam negara-lah, individu warga negara melangsungkan proses personisasi dirinya, proses penyempurnaan dirinya menjadi pribadi yang utuh sepanjang hidup. Dengan demikian negara sesungguhnya melekat pada diri manusia. Maka bila negara terancam eksistensinya, individu warga negara pun terancam eksistensinya. Konsekuensi logisnya ialah bela negara adalah tugas kemanusiaan yang sangat fundamental dan eksistensial, yang tidak dapat ditawar-tawar. Menolak membela negara sama artinya menolak membela dan mempertahankan kehidupannya sendiri.

Bab 10 Bela Negara 334 4. Landasan-landasan Pendidikan Bela Negara Pendidikan kesadaran bela negara memerlukan landasan-landasan yang jelas dan kokoh, agar pelaksanaannya tepat sasaran. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan: yuridis, filosofis, historis, sosiologis, dan religius. 4.1 Landasan Yuridis Dalam penyelenggaraan bela negara dan pendidikan kesadaran bela negara diperlukan dasar-dasar hukum sebagai landasan yuridis sebagai pedoman dan titik tolak penyelenggaraannya. Dasar-dasar hukum tersebut adalah: 4.1.1 Bela Negara Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara termuat dalam: a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. b. Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. c. Pasal 68 Undang-Undang R.I No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: “Setiap warga negara juga dapat diwajibkan/ secara sukarela menjadi anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung, sebagai salah satu wujud bela negara.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 335 4.1.2 Pendidikan Bela Negara Ketentuan tentang pendidikan kesadaran bela negara termuat dalam: a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang R.I.No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui: 1) Pendidikan Kewarganegaraan. 2) Pelatihan Dasar Kemiliteran secara wajib. 3) Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. 4) Pengabdian sesuai dengan profesi. b. Pasal 3 Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Tujuan Pendidikan ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedang fungsi pendidikan ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa”. 4.2 Landasan Filosofis 4.2.1 Upaya Membangun Kesadaran Bela Negara Diatas telah diuraikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan luhur tersebut didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan-tujuan tersebtut diatas dilakukan melalui berbagai upaya pembangunan di

Bab 10 Bela Negara 336 segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya yang paling mendasar adalah menemukan dan menerapkan cara yang paling efektif untuk menyadarkan warga negara agar tergerak ikut serta dalam pembelaan negara. Dengan demikian pendidikan kesadaran bela negara berperan penting untuk membangkitkan kesadaran setiap dan seluruh warga negara akan hak dan kewajibannyadan semua potensinya untuk membela bangsa dan negara. Selain melalui pendidikan, upaya membangun kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan pemberian motivasi dalam berbagai bentuk dan cara. Motivasi mempunyai kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sikap dan pola pikir warga negara. Motivasi itu juga dapat muncul secara spontan dalam diri para warga negara, karena mereka menyaksikan langsung bahwa negara sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tanpa negara mereka tidak berdaya mengembangkan dirinya. Kemampuan dan manfaat negara itu tampak dalam inisiatif negara menyediakan berbagai kehidupan mereka, menyiapkan aneka fasilitas yang memudahkan mereka meraih kesejahteraan hidup, melindungi mereka dari berbagai ancaman, menciptakan, iklim kebebasan, kesamaan, keadilan, dan solidaritas. Menyaksikan semuanya itu, mereka termotivasi untuk bangkit membela negara, dan tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak memenuhi hak dan kewajibannya membela negara, baik di masa damai maupun di masa perang. Disisi lain, motivasi untuk membela negara dapat muncul, karena para warga negara merasa terhormat jika mereka mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya bagi kepentingan umum bangsa dan negara. Bagi para warga negara, pengorbanan demi pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan. Dengan begitu, setiap warga negara akan berusaha menjadi orang yang dengan sukarela mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Namun demikian demi rasa keadilan dan kepastian bagi mereka dalam menunaikan hak dan kewajibannya membela negara, maka hal ihwal bela negara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 337 Singkat kata, proses motivasi akan berhasil jika setiap warga negara dan seluruh warga negara Indonesia selain mengenal dan memahami kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan dan hambatan terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka itu amat bermanfaat jika dikemukakan bahan-bahan untuk memotivasi sebagai berikut: a. Pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. b. Posisi geografis Nusantara yang strategis. c. Keadaan penduduk (demografis). d. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah. e. Keaneka-ragaman budaya bangsa. f. Perkembangan dan Kemajuan IPTEK. g. Kemungkinan timbulnya perang. 4.2.2 Unsur-unsur Filosofis Pendidikan Kesadaran Bela Negara 4.2.2.1 Unsur Ontologis Unsur Ontologis berbicara mengenai hal ”ada” dan “yang mungkin ada”. Yang “ada” dan mungkin ada itu adalah kenyataan. Dalam konteks pendidikan kesadaran bela negara, ontologi meneropongi negara dan nilainilai dasar bela negara. Negara diteropong sejauh negara menampakkan diri sebagai suatu kekuatan sosial, suatu persekutuan hidup yang riil, yang terbentuk karena konsensus bersama seluruh rakyat yang terhimpun didalamnya, karena itu harus dibela. Nilai-nilai dasar bela negara, yaitu: 1) Cinta terhadap tanah air. 2) Sadar berbangsa dan bernegara. 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4) Rela Berkorban untuk bangsa dan negara. 5) Memiliki kemampuan awal bela negara.

Bab 10 Bela Negara 338 Nilai-nilai tersebut diteropong dan merupakan keutamaan-keutamaan hidup warga negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sejarah membuktikan, bahwa nilai-nilai dasar bela negara tersebut sudah ada sejak bangsa Indonesia mengawali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar itulah yang mendasari semangat pergerakan perjuangan memerdekakan bangsa ini dari cengkeraman penjajah, dan yang mendasari serta mendorong proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian nilai-nilai dasar bela negara memainkan peran yang sangat penting dalam rangka penguatan eksistensi bangsa dan negara guna menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 4.2.2.2 Unsur Epistemologis Istilah “epistemologi| berasal dari bahasa Yunani “episteme”yang berarti mendudukkan, menempatkan atau meletakkan sesuatu. Untuk menempatkan sesuatu yang ada itu membutuhkan metode. Jadi, epistemologi merupakan metode untuk menempatkannya menjadi suatu kenyataan yang lebih jelas dan terukur. 1) Secara substansial, pendidikan kesadaran bela negara adalah sebuah metode, yang dapat menggugah penghayatan peserta didik dan berbuah kesadaran, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi dirinya, baik intelektual, emosional maupun perilaku, untuk berperan serta dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. 2) Penyampaian materi pendidikan kesadaran bela negara yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan konstruktifistik, yang berfokus pada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa dengan metode antara lain: student active learning, problem based learning, contextual learning, inquiry, cooperative learning dan lain-lain.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 339 4.2.2.3 Unsur Aksiologis Aksiologi membahas tentang manfaat dari “yang ada” itu untuk menghasilkan suatu tindakan. Dalam kontek pendidikan kesadaran bela negara, yang ada itu adalah negara dan nilai-nilai dasar bela negara yang diberikan melalui proses pendidikan kesadaran bela negara. Melalui berbagai substansi kajian diharapkan kedua hal itu mampu menumbuhkan kesadaran bela negara dalam diri mahasiswa dan tindakan konkret bela negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 4.3 Landasan Historis Masa lampau negeri ini tidak lepas dari catatan hitam penjajahan, baik oleh Belanda maupun Jepang. Kelahirannya sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat, dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlangsung dalam suatu rangkaian bertahap yang berawal dari tahap perjuangan kemerdekaan dan memuncak pada momen proklamasi kemerdekaan sebagai tahapan yang mengantarkan bangsa Indonesia sampai pintu gerbang kemerdekaan. Itulah yang terumuskan dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kemerdekaan negeri ini bukanlah hadiah cuma-cuma dari penjajah, melainkan hasil perjuangan yang menelan korban yang tak terkirakan. Tahap perjuangan kemerdekaan berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan “kedaerahan seperti Boedi Otomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Party (1912), Indische Sosial Democratische Vereigniging (1913), Trikoro Darmo (1915),sebagai embrio Jong Java (1918), Nahdatoel Olama (1926), dan Indonesia Moeda (1931). Semua pergerakan diatas beserta pergerakan-pergerakan lainnya dengan berbagai macam subkultur etnis, seperti Jong Ambon, Jong Celebes dan sebagainya, melahirkan suatu pergerakan yang inklusif, yaitu pergerakan nasionalisme yang berjatidiri “Indonesianess” dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalamSumpah Pemuda 28Oktober 1928. Paramahasiswa IndonesiayangbelajardinegeriBelandamendeklarasikanManifestoPolitik