eBook Pendidikan Kewarganegaraan

Bab 4 Identitas Nasional 140 kecil, yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia atau Hindia atau Indonesia. Gugusan ribuan pulau ini terbentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan, lengkap dengan 3 matra17 sekaligus: darat, laut, dan udara, dengan seluruh kekayaan alamnya. Itulah sebabnya Indonesia disebut “Negara-Kepulauan” (ArchipelagicState). Karena luas perairan lautnya lebih besar dari daratannya, maka pengertian yang tepat dari Indonesia sebagai “negara-kepulauan” adalah “samudera raya yang dtaburi ribuan pulau”, bukan “negara yang terbentuk dari ribuan pulau”. Dengan demikian, benarlah bila Indonesia disebut “negara-maritim”. Karena ‘wilayah-negara’ merupakan salah satu unsur dasar pembentuk negara, dan merupakan ruang kehidupan bagi bangsa dan negara, maka wilayah merupakan salah satu sumber pencarian ‘identitasnasional-Indonesia’. Dan ciri khas itu adalah ‘NUSANTARA’. Ke-nusantaraan merupakan salah satu ciri khas Indonesia dari sudut pandang ‘teritori/ wilayah negara’, karena tidak semua negara kepulauan bersifat‘nusantara’. Ciri khas lain yang terdapat dalam dimensi ‘kewilayahan’ ini muncul dari letak Indonesia di garis KHATULISTIWA atau garis EKUATOR – garis imajiner atau garis khayal yang terletak pada ekuator bumi pada lintang nol derajat dengan panjang garis sekitar 40,075 km dan yang membelah bola bumi ini atas dua belahan, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan.18 Itulah sebabnya, Indonesia disebut “negara khatulistiwa” karena merupakan salah satu negara yang beberapa pulaunya terletak di garis 17 Indonesia memiliki sekaligus ‘tiga-matra’ wilayah negara: darat, laut, dan udara dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam 3 matra itu. Tentang hal ini patut diingat bahwa Dari 193 Negara yang diakui oleh PBB, sebagian besar memiliki daratan dan lautan. Namun ada 45 negara yang tidak memiliki wilayah laut, atau sering disebut Negara yang Terkurung Daratan, tidak terhubung langsung dengan lautan: 12 Negara di Benua Asia, 16 Negara berada di Benua Afrika, 15 Negara di Benua Eropa dan 2 Negara lainnya terletak di Benua Amerika (bagian) Selatan. Benua Asia: Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Bhutan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Benua Afrika: Botswana Burkina Faso, Burundi, Chad, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Mali Niger, Rep. Afrika Tengah, Rwanda, Sudan Selatan, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Benua Eropa: Andorra, Austria, Belarus, Hungaria, Kosovo, Liechtenstein, Luksemburg, Makedonia, Republik Ceko, San Marino, Serbia, Slowakia, Swiss, Vatikan, Moldova. Benua Amerika (bagian) Selatan: Bolivia, Paraguay. (Sumber referensi : Data Luas wilayah dikutip dari CIA Word Factbook). Lihat: https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-negara-yang-tidak-memiliki-laut-negara-terkurung-daratan/ diunduh, Senin, 20 Desember 2021. 18 Ada 13 negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa: Ekuador, Kolombia, Brasil, Gabon, Sao Tome dan Principe, Kongo, Zaire, Uganda, Kenya, Somalia, Maladewa, Kiribati, dan Indonesia. https://kumparan.com/berita-hari-ini/fungsi-garis-khatulistiwa-dan-ciri-iklim-wilayah-yang-dilaluinya-1v6y5KWU6DG/full

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 141 khatulistiwa: (1) Sumatera: Di pulau ini garis khatulistiwa membentang mulai dari perairan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan kepulauan Riau. Kota Bonjol di Sumatera Barat berada di lintang nol derajat. (2) Lingga: Pulau Lingga merupakan pulau terbesar pada gugusan kepulauan Lingga, terletak di timur pulau Sumatera dan termasuk dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau. (3) Kepulauan Batu: Kepulauan Batu merupakan kepulauan dengan sekitar 48 pulau kecil yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, di antara pulau Nias dan Siberut. Kepulauan ini termasuk dalam wilayah kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Garis khatulistiwa melewati sebelah utara pulau Tanahmasa dan terbesar di kepulauan Batu. (4) Pulau Kalimantan : Di Kalimantan, garis khatulistiwa atau equator melintasi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kalimantan Barat adalah provinsi yang paling panjang dilalui garis khatulistiwa, yaknisejauh466km; garislintang inipersisnolderajatterletak di kota Pontianak. Itulah sebabnya mengapa Pontianak dikenal sebagai Kota Khatulistiwa; (5) Di pulau Sulawesi, garis khatulistiwa melintasi provinsi Sulawesi Tengah. (6) Kepulauan Kayoa : Garis khatulistiwa melewati kepulauan Kayoa di barat pulau Halmahera, Maluku. Kepulauan ini termasuk dalam wilayah kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. (7) Papua : Garis khatulistiwa melewati pulau Waigeo yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat, sebelah utara provinsi Papua Barat, yang dikenal juga sebagai pulau Amberi atau Waigiu. Selain melewati kota dan pulau, garis khatulistiwa di Indonesia pun melewati daerah perairan yang meliputi selat Karimata, selat Makasar, teluk Tambu dan teluk Tomini (Sulawesi), laut Maluku, dan laut Halmahera. Garis khatulistiwa yang membagi bumi atas dua belahan (belahan Bumi Utara dan belahan Bumi Selatan) menempatkan Indonesia pada posisi ‘astronomis’ yang mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis, dengan hanya 2 jenis musim, yaitu musim kemarau dan penghujan, selain konsekuensi lainnya.

Bab 4 Identitas Nasional 142 3.2 Identitas Nasional Indonesia dari Aspek Kebangsaan Kedua, Indonesia sebagai Bangsa. Di atas wilayah ‘Nusantara’ yang luas ini berdiamlah 1.340 suku bangsa atau etnik dan ras, baik suku asli pribumi maupun suku bangsa pendatang, seperti etnis Tionghoa yang merupakan pendatang dari negeri Cina, etnis Arab, India, Pakistan, Jepang, juga etnis Indo, yaitu campuran antara etnik Indonesia dengan keturunan Eropa. Demikian data sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2010. Suku-suku bangsa ini memiliki bahasa daerah masing-masing. Berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Oktober 2019 tercatat ada sebanyak 718 bahasa daerah. Dengan begitu Indonesia tercatat sebagai negara nomor 2 yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Tidak kalah majemuknya juga hal agama dan kepercayaan kepada Tuhan, Sang Khalik. Selain agama asli atau agama suku dan aliran kepercayaan, terdapat agama-agama yang datang dari luar: Hindu, Buddha, Islam, Kristen (Protestan, Katolik Roma, Kristen Ortodox), Kong Hu Cu,. Demikian juga hal ‘kebudayaan’. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaandaerahyangkhas,sepertimisalnya:adat-istiadatyangmenyatu erat dengan agama suku, model bangunan rumah yang mencerminkan pandangan hidup khas daerah, bahasa daerah, tarian daerah, alat musik dan lagu-lagu daerah, alat pertanian khas daerah, tenunan kain khas daerah, kerajinan tangan khas daerah, dan lain sebagainya. Dengan begitu, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia yang berbeda satu dari yang lainnya dalam berbagai hal: adat-istiadat, kebudayaan, agama, bahasa daerah, sejarah, karakter.19 Maka penelusuran dan pemahaman identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya daerah yang mendasarinya. Kepribadian atau jati diri Indonesia yang terumuskan di dalam Pancasila harus ditelusuri, lalu dipahami dalam konteks awal suku-suku bangsa yang membentuk Indonesia Merdeka, sejak dahulu kala, sejak zaman 19 Rahmat HM, “Terbanyak di Dunia, Indonesia Miliki 1340 Suku Etnis”, dalam: https://suarapemerintah.id/2021/07/terbanyak-di-dunia-indonesia-miliki-1340-suku-etnis/ 08 Jul 2021, diakses, Rabu 19 Januari 2022.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 143 kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan semua kerajaan lain di seluruh Nusantara.20 Mengapa demikian? Karena semua nilai yang tercantum di dalam Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, senyatanya telah ada di dalam praktik hidup bangsa Indonesia sejak dahulu kala sebelum NKRI berdiri. Dengan demikian, dari aspek ‘kebangsaan’, kemajemukan atau pluralitas: multikultural, multietnis, multi-religi, multi-bahasa daerah merupakan identitas nasional Indonesia. Ciri kemajemukan atau pluralitas ini bersifat alamiah, tidak dibuat-buat atau direkayasa, “dari-sononya sudah begitu.” Oleh kesamaan nasib ‘dijajah’ oleh bangsa-bangsa asing dan perasaan “senasib-sepenanggungan”, maka suku-suku bangsa yang bertebaran di seluruh Nusantara ini, dimotori oleh “kaum muda”, bersatu mengikrarkan diri sebagai HANYA SATU BANGSA, yaitu BANGSA INDONESIA. Itulah yang terjadi pada Kongres Pemuda II yang berakhir dengan pernyataan terkenal : SUMPAH PEMUDA, tertanggal 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, perasaan keterjajahan dan semangat nasionalisme telah bersemi dalam diri kaum terpelajar. Lahirlah organisasi yang dinamai BOEDI OETOMO (1908) dan berbagai organisasi lain, baik yang bergerak di bidang politik, ekonomi, agama dan kebudayaan.21 3.3 Identitas Nasional Indonesia dari Aspek Kenegaraan Ketiga, Indonesia sebagai NEGARA: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam arti sebagai ‘negara’, Indonesia adalah Tanah Air Formal, berupa sebuah negara yang berbentuk ‘negara-kesatuan’ dan ‘republik’ (res publica – masalah, urusan umum/bersama). Sebagai salah satu organisasi politik dan kekuasaan, Indonesia sebagai ‘negara’ punya identitas atau ciri khas sendiri, yaitu: bentuk negaranya adalah ‘negara20 Bdk. Kaelan dan Achmad Zubaidi, Op.Cit, hlmm 52. 21 Lihat Mali Benyamin Mikhael, dkk, Civic Education – Pendidikan Kewarganegaraan, Upaya Mengindonesiakan Orang Indonesia, Edisi Keempat, Bekasi: Penerbit Immaculata Press, 2021, hlm. 102-104.

Bab 4 Identitas Nasional 144 kesatuan’ (bukan negara-federal), dan bentuk pemerintahannya adalah ‘republik’ (bukan negara-monarki). Karena ‘wilayahnya’ terdiri dari gugusan ribuan pulau dengan luas perairan laut lebih besar dari wilayah-daratan, maka Indonesia disebut ‘negara-kepulauan’ (archipelagic-state), dan ‘negara-maritim’ (maritimestate). Identitas nasional dalam aspek ‘kenegaraan” tercermin dalam simbolsimbol kenegaraan seperti: (1) Ideologi nasional dan Dasar Negara: Pancasila; (2) Konstitusi Negara: Undang-Undang Dasar 1945; (3) Lambang negara: Garuda Pancasila; (4) Bendera Nasional: Merah Putih; (5) Bahasa Nasional: Bahasa Indonesia; (6) Semboyan Nasional: Bhinneka Tunggal Ika; (7) Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya; (8) Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan adalah Negara Kesatuan dan Republik yang berkedaulatan rakyat; (9) Sistem Pemerintahan: demokrasi (kedaulatan-rakyat) sekaligus nomokrasi (kedaulatan-hukum); (10) Ratusan Pahlawan Nasional22 yang berjuang hingga gugur padamasa perjuangan nasionalsepertiHasanuddin (1631-1870), Imam Bonjol (1772-1864), Pattimura (1783-1817), Pangeran Diponegoro (1785-1855), Pangeran Antasari (1809-1862), Tjut Nyak Dhien (1850-1908), dan lain-lain. 3.4 Identitas Nasional Indonesia dari Aspek Ideologi Keempat, dari sudut pandang ‘ideologi’, PANCASILA adalah Tanah Air Mental bagi bangsa Indonesia. Tanah Air Mental ini bukan suatu wilayah teritori melainkan suatu wilayah ‘ide-ide’, suatu ‘ideologi’ yang di dalamnya termuat gagasan-gagasan dasar di atas mana NKRI berdiri kokoh sekali untuk selamanya. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan salah satu 22 Pahlawan nasional Indonesia yang sedemikian banyak, saya pandang sebagai satu identitas nasional, satu cirikhas nasional, mengingat Indonesia adalah negara yang memperoleh kemerdekaannya atas dasar perjuangan pembebasan bangsa ini dari cengkeraman penjajah, khususnya dari Belanda yang menelan korban nyawa dan materi yang luarbiasa. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah cuma-cuma dari penjajah asing tetapi hasil perjuangan berdarah-darah. Tercatat ada 179 orang yang resmi dianugerahi gelar ‘pahlawan nasional’ oleh negara. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemilik pahlawan perjuangan terbanyak di dunia. Negara lain malah kebingungan untuk menentukan siapa pahlawan nasionalnya, misalnya Thailand. Thailand tidak pernah dijajah, jadi siapa yang diangkat jadi pahlawan? Negara-negara yang berjuang melawan penjajah tentu punya pahlawan,” ujar Asvi Warman Adam dalam diskusi “Memaknai Pahlawan” di Gedung Sarina, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2018). Sejarahwan Asvi Warman mengatakan banyaknya pahlawan merupakan sebuah keuntungan bagi sebuah bangsa. Masyarakat bisa mempunyai banyak teladan atau tokoh panutan. Dengan banyaknya tokoh panutan, kecintaan masyarakat dengan para pahlawan nasional pun tinggi. Lihat: https://www.suara. com/news/2018/11/10/132947/indonesia-jadi-negara-dengan-pahlawan-nasional-terbanyak diakses, Senin 24 Januari 2022.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 145 identitas nasional Indonesia, bahkan merupakan identitas nasional yang paling fundamental bagi bangsa Indonesia dalam menata dan membangun Indonesia sebagai negara. Kita bahkan dapat mengatakan dengan tegas, bahwa hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat pada PANCASILA yang aktualisasinya tercermin dalam perilaku hidup seluruh warga negara Indonesia. Mengapa Pancasila adalah identitas nasional yang paling fundamental? Pertama, karena PANCASILA itu adalah falsafah bangsa Indonesia yang digali dari falsafah hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi prinsip dasar falsafah negara Indonesia Merdeka. Jadi, dasar falsafah negara ini berakar dalam pandangan hidup banga Indonesia sendiri yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, tidak diimpor dari bangsa-bangsa lain di dunia. Dapat juga dikatakan, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila itu tidak muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim-penguasa, melainkan muncul dalam suatu proses historis dan permenungan yang panjang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sebelum dirumuskan secara yuridis-formal dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sudah ada dalam penghayatan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu kala sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sungguh berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Itulah sebabnya Notonagoro mengatakan bahwa causa materialis dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Di sini, ideologi Pancasila berdiri sama tinggi dengan ideologi-ideologi dunia lainnya.23 Kedua, di atas ideologi Pancasila inilah, NKRI didirikan, sekali untuk selamanya. Karena hanya dengan Pancasila-lah, bangsa Indonesia yang serba majemuk ini dapat dipersatukan. Di sini Pancasila tampak sebagai ideologi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk dan hidup bertebaran di ribuan pulau-pulau Nusantara ini. Sejarah nasional 23 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Op.Cit, hlm 51-52.

Bab 4 Identitas Nasional 146 Indonesia semenjak merdeka membuktikan keampuhan Pancasila dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dan mempertahankan eksistensi NKRI dari segala rongrongan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh sebab itu, Negara Indonesia pada dasarnya adalah Negara Pancasila dan Negara Persatuan, bukan Negara Agama, bukan juga Negara Sekular. 4. Identitas Nasional dan Nasionalisme-Patriotisme Dalam proses INDONESIANISASI – proses meng-indonesia-kan orang Indonesia – pengetahuan dan pemahaman akan identitas nasional sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu keharusan kewarganegaraan. Jadi, tidak hanya sekedar untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi identitas nasional kita. Tujuannya jelas, yakni untuk menumbuh-kembangkan rasa bangga akan bangsa dan negara kita. Kebanggaan ini selanjutnya akan melahirkan semangat nasionalisme dan patriotisme serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara demi kemajuan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini semakin menjadi penting, terutama dalam konteks berbagai amcaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi bangsa dan negara kita dewasa ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak/belum nyata, militeristik maupun nir-militeristik. Jadi, materi identitas nasional ini terkait erat juga dengan semangat Bela Negara. Oleh sebab itu, baik juga kita membahas secara singkat apa itu “nasionalisme” untuk memahami kaitan erat antara ‘identitas-nasionalIndonesia’ dan nasionalisme yang kita definisikan sebagai ‘cinta akan tanah air’. 4.1 Nasionalisme: Cinta akan Tanah Air CINTA pertama-tama bukanlah masalah ‘perasaan’ (emosi) yang berkobar meledak-ledak kepada ‘objek’-nya, melainkan masalah

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 147 ‘komitmen’ membaja dan militan terhadap ‘objek’-nya. Mengapa? Karena, cinta berawal di dalam ‘roh’ atau di dalam ‘kehendak, kemauan (willingness), yang kemudian mengalir ke dalam ‘jiwa’ di mana terdapat emosi-emosi kita. Terhadap ‘komitmen’ itu, perasaan cinta berfungsi ibarat ‘iringan musik’ (musical background) yang mengiringi sambil menghidupkan dan menghangatkan komitmen cinta dan membuatnya berkembang hingga menghasilkan ‘buah-buah cinta’, berupa perbuatanperbuatan lahiriah yang menandakan cinta itu: sentuhan-sentuhan, pelukcium, memberi diri, berkorban, rajin bekerja, berkarakter moral unggul: jujur, terpercaya, setia, rendah hati, sabar, tabah, suka damai, taat, lemah lembut, sopan dalam bertutur kata dan berperilaku, suka mendengarkan orang lain, dan sebagainya. CINTA AKAN TANAH AIR berarti CINTA AKAN INDONESIA dalam keutuhannya sebagai: (i) wilayah (dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote) yang disebut tanah air riil; (ii) bangsa (rakyat), penghuni wilayah negara itu sekaligus merupakan rakyat, salah satu unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia ((NKRI) dengan segala peraturan dan hukumnya, pimpinan dan lembaga-lembaga negara beserta sistem pemerintahannya, yang disebut: tanah air formal; dan (iv) ideologi PANCASILA dengan kelima nilainya yang berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, falsafah bangsa, dan kepribadian bangsa yang disebut tanah air mental. Cinta akan Tanah Air merupakan NILAI DASAR BELA NEGARA yang pertama dan utama. Karena, hanya oleh dan di dalam ‘cinta akan tanah air’ (nasionalisme), kita ber-komitmen untuk turut serta ‘membela dan mempertahankan bangsa dan negara kita di tengah gempuran segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun belum nyata, militeristik maupun non-militeristik atau hibrida (patriotisme). Komitmen terhadap tanah air ini tampak di dalam perilaku-perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dan tekad bulat terhadap: (i) keutuhan

Bab 4 Identitas Nasional 148 wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote; (ii) persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini di bawah semboyan nasional “Bhineka Tunggal Ika”; (iii) kelangsungan hidup dan kemajuan NKRI, serta (iv) kelestarian nilai-nilai Pancasila yang mendasari keberadaan bangsa dan negara. Komitmen ini merupakan fundasi kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan mencerminkan adanya ikatan batin, karena tanah air itu telah menjadi bagian integral dari diri kita sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara pada akhirnya akan merasa dan berkesimpulan bahwa tanpa tanah air ini, sesungguhnya hidup kita tidak bermakna sepenuhnya, tidak punya arah yang jelas, tidak berkewibawaan, minder, dan lain-lain perasaan inferior. 4.1.2 Nasionalisme dan Patriotisme KBBI mendefinisikan nasionalisme sebagai: (a) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kecintaan ini menciptakan karakter dan perilaku nasionalis, (b) kesadaran akan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama (berjuang untuk) mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Kesadaran ini menumbuhkan semangat kebangsaan. Di dalam kedua pengertian di atas terkandung suatu perasaan dan semangat yang berkobar-kobar, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu komunitas bangsa, untuk berjuang meraih cita-cita dan kepentingan bangsa, untuk memperlihatkan atau menonjolkan kekhasan identitas dan integritas bangsa yang berbeda dengan atau dari bangsa lain dalam banyak hal. Dengan demikian, paham “nasionalisme” atau “kebangsaan” menandaskan bahwa loyalitas tertinggi seseorang dalam kedudukan dan perannya sebagai warga negara hendaknya diarahkan terutama kepada pengabdian tanpa pamrih terhadapkepentinganumumseluruhbangsa. Seseorangdisebutnasionalis bila dari dalam dirinya terpancar semangat kecintaan dan kebanggaan yang besar akan nusa dan bangsanya, yang mendorong dia untuk selalu

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 149 menempatkan kepentingan bangsa lebih tinggi dari kepentingan pribadi dan golongan. Dalam paham nasionalisme selalu terkandung dua unsur, yaitu unsur etnis beserta segala sesuatu yang dimilikinya, seperti kebudayaan, bahasa, agama, peradaban, serta wilayah, dan unsur politik. Etnis karena nasionalisme pada dasarnya dikobarkan oleh sentimen etnik berhadapan dengan etnik atau bangsa lain, lebih-lebih kalau bangsa lain itu adalah “penjajah”. Bangsa “kita” berbeda dengan bangsa “mereka”. Sentimen etnik ini biasanya membangkitkan juga kesadaran akan martabat dan harga diri bangsa serta nilai-nilai budaya bangsa berhadapan dengan martabat dan harga diri serta nilai-nilai budaya bangsa lain. Hal ini bisa dilihat dalam nasionalisme Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang karena tekanan penjajahan dan penindasan yang berlangsung begitu lama. Politis karena semangat kebangsaan dan kecintaan akan nusa dan bangsa, yang tampak dalam sikap dan perilaku, pikiran dan perbuatan, karya dan perjuangan para warga suatu bangsa dan negara, selalu diabdikan bagi kepentingan seluruh bangsa dan negara bersangkutan. Tak ada seorang pun pantas menyandang predikat “nasionalis” bila sikap dan perilaku, pikiran dan perbuatan, karya dan perjuangannya, selalu terarahkan kepada pengejaran kepentingan individu atau kelompok (misalnya perlakuan diskriminatif, menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, korupsi), apalagi demi kepentingan bangsa lain. Oleh sebab itu, nasionalisme biasanya dipandang sebagai: (a) ideologi perekat, penjaga, dan pemelihara keutuhan bangsa dan negara, khususnya negara-bangsa (nation-state), dan (b) pembangkit semangat perjuangan untuk pantang mundur membangun dan memajukan bangsa dan negara. Di dalamnya terkandung suatu rasa bangga akan bangsa dan negara sendiri, sebagaimana terungkap dalam lirik Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”: “Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru: Indonesia bersatu! ….” Atau lirik lagu nasional kita lainnya, seperti “Indonesia tanah air beta, pusaka abadi

Bab 4 Identitas Nasional 150 nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetap dipuja-puja bangsa ....” Kerap kali lantaran kebanggaan ini sangat berlebihan, lalu berubah hampir-hampir sama dengan “memuja-muja” bangsa dan negara sebagai satu-satunya “the best among the others”, sebagaimana secara mencolok terungkap dalam semboyan nasionalisme Jerman Adolf Hitler: “Deutchland Über Alles”, yang menganggap Jerman sebagai satu-satunya ras super yang mengatasi bangsa-bangsa lain.24 Nasionalisme sebagai semangat kecintaan dan kebanggaan yang besar akan nusa dan bangsa sendiri menumbuhkan satu paham atau semangat yang lain, yaitu patriotisme. 25 KBBI mendefinisikan patriotisme sebagai: (a) sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya (termasuk nyawanya sendiri – pahlawan: tambahan penulis) untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, dan (b) semangat cinta tanah air. Dan patriot berarti pencinta dan pembela tanah air, atau seseorang yang sedemikian mencintai tanah airnya sehingga ia bersedia dan siap melakukan apa saja sejauh mampu untuk kepentingan tanah airnya, termasuk di dalamnya siap melakukan perlawanan fisik dan senjata, jika tanah airnya mengalami gangguan, hambatan, ancaman, dan serangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Revolusi sosial nasional dapat menjadi satu bukti bagi semangat patriotisme, sekaligus saluran yang murni dari patriotisme di mana rakyat berjuang menyabung nyawa demi mempertahankan negerinya dan mengembalikan kepada keadaan yang semula berhadapan dengan kekuatan-kekuatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang merongrong dan hendak menghancurkan negerinya. Di dalam nasionalisme dan patriotisme terkandung kecintaan dan kekaguman, keyakinan dan kesetiaan yang besar pada nilai-nilai budaya bangsa dan sejarah nasional bangsa. Oleh sebab itu, tak mengherankan 24 Bdk. Prof. Dr. H.A. Prayitno & Drs. Trubus MS, op.cit., hlm. 29-31. 25 Istilah patriotisme dan patriot berasal dari bahasa Latin “patria” yang berarti tanah air, negeri asal, tanah tumpah darah, ibu pertiwi; atau kota kelahiran, tempat kelahiran.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 151 apabila nasionalisme mempengaruhi sikap politik suatu bangsa dan turut mewarnai percaturan politik global. 4.1.2 Nasionalisme—Patriotisme dan Internalisasi Identitas Nasional Uraian tentang ‘identitas-nasional-Indonesia’ dalam bab ini sebagaimana diuraikan di atas bertalian erat dengan nasiosnalisme dan patriotisme. Dengan mengenal identitas nasional dalam keempat aspek atau dimensi Indonesia di atas: wilayah, bangsa. negara, dan ideologi, diharapkan terbangun rasa syukur dan terima kasih, bangga dan cinta akan bangsa dan negara kita. Semua perasaan ini pada gilirannya akan membangkitkan tekad dan komitmen untuk membangun bangsa dan negara kita, juga siap-siaga membela negeri kita dari rongrongan: ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dalam negeri maupun luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun belum nyata, militeristik maupun nir-militeristik. Namun kiranya baik kita sadari juga bahwa identitas nasional kita dalam dimensi bangsa, negara, dan ideologi belum atau bahkan tidak cukup diterima dan dibanggai, dihargai dan dihormati, diakui dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sendiri. Pertama, identitas alamiah yang terkait dengan ‘wilayah-negara’ secara formal konstitusional dirumuskan sebagai meliputi seluruh wilayah Nusantara yang merupakan bekas jajahan Belanda yang lazim disebut ‘Hindia-Belanda’. Namun patut dicatat bahwa selama pemerintahan Orde Lama dan Orba Baru, hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa Orde Reformasi, pembangunan wilayah masih ‘timpang’, belum merata di seluruh wilayah yang diklaim sebagai wilayah negara Indonesia; masih terkesan terpusat di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia bagian Barat. Sedangkan Indonesia bagian Timur diabaikan. Akibatnya adalah ketimpangan dan/atau kesenjangan pembangunan wilayah sekaligus juga kesenjangan sosial. Pulau Sepadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia karena Indonesia kalah di Pengadilan Internasional. Kawasan Ambalat yang kaya dengan kandungan minyak masih menyisakan persoalan yang rumit antara Malaysia dan Indonesia. Dan masih banyak lagi masalah terkait ‘wilayah-negara’.

Bab 4 Identitas Nasional 152 Kedua, identitas alamiah yang terkait dengan ‘kemajemukan bangsa’ belum diakui sebagai suatu ciri khas alamiah negara-bangsa kita, sebagai suatu realitas sosial bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Hal ini tampak dalam perilaku diskriminatif dan intoleransi atas nama SARA, perilaku anarkistik, radikalistik, dan teror. Perilaku-perilaku seperti ini telanjang di depan mata kita dan mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang terkenal baik hati,sopan dan ramah, dan menggerogoti negara dari dalam bagai tumor ganas. Semboyan nasional “bhineka tunggal ika” sebagai falsafah persatuan dalam keragaman belum cukup dijunjung tinggi dan dihayati, padahal semboyan indah ini diambil kasanah budaya bangsa Indonesia. Ketiga, identitas nasional terkait ‘negara’ belum cukup dipandang sebagai hasil pemikiran kreatif para pendiri negara atas kekayaan budaya suku-suku bangsa yang sudah dihayati sejak dahulu kala. Ini berarti identitas nasional dari aspek kenegaraan itu diambil dari apa yang sudah ada dalam kasanah budaya warisan nenek moyang untuk menunjukkan kepribadian bangsa dan negara ini. Adapendapatyangmemberipredikat“buatan”padaidentitasnasional dari aspek kenegaraan itu. Memang sepintas tampak sebagai ‘buatan’ (made-in) dan/atau rekayasa, namun sesungguhnya ‘tidak’, karena semua identitas nasional kenegaraan itu merupakan hasil pemikiran kreatif para pendiri negara yang disepakati bersama untuk melambangkan apa yang senyatanya hidup dalam budaya bangsa ini semenjak zaman nenek moyang. Sebut saja misalnya semboyan nasional “bhineka-tunggal-ika”, bendera nasional “merah-putih”, bahasa nasional “Bahasa Indonesia” dan lain-lain. Semboyan nasional “Bhineka Tunggal Ika” berasal dari Kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang berbahasa Jawa Kuno, ditulis dengan aksara Bali pada tahun 1851 pada masa Kerajaan Majapahit. Bendera Negara Indonesia: “Sang merah Putih” sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit dan Kediri, dilarang dikibarkan pada zaman kolonial Belanda. Bahasa Melayu yang diangkat derajadnya menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia justru karena bahasa Melayu dikenal dan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 153 dipakai dimana-mana di seluruh Nusantara. Bukan ‘bahasa Jawa’ yang mengenal tingkatan-tingkatan dalam penggunaannya, ada bahasa Jawa sehari-hari dan bahasa Jawa priyayi. Keempat, ideologi PANCASILA sebagai identitas nasional yang paling fundamental belum diterima oleh banyak warganegara Indonesia.26 Ada organisasi politik tertentu yang menolak menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Ada kelompok warga negara yang gigih berjuang untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain dengan maksud terselubung menjadikan Indonesia bukan lagi Negara Pancasila. Ada aparat sipil negara (ASN) yang secara diam-diam menolak Pancasila sebagai Dasar Negara dan menjadi anggota kelompok-kelompok radikalistik, padahal mereka digaji oleh negara dengan uang rakyat. Menyaksikan kenyataan-kenyataan di atas sambil merenungkan hakikat ‘identitas nasional’ sebagai jati diri, kepribadian bangsa dan negara kita, yang membedakannya dengan bangsa dan negara lain di dunia, pertanyaan kita adalah “Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita, baik sebagai pemerintah maupun rakyat?” Di sini upaya-upaya konkret seluruh komponen bangsa harus dilakukan terkait empat dimensi ‘Indonesia’ di atas: kewilayahan, kebangsaan, kenegaraan, dan ideologi’. Pertama, Upaya-upaya yang dapat kita lakukan terkait identitas nasional dalamaspek ‘kewilayahan’ dapat berupa:(a) menetapkan dengan jelas batas-batas wilayah negara kita dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara. Dan ini sudah tampak dalam upaya pemerintah membuat “peta-wilayah-Indonesia” yang baru, jelas dan tegas, mengingat negara kita sebagai ‘negara-kepulauan’ (archipelagic-state) berbatasan langsung laut dan daratan dengan negara lain; (b) menjaga kekayaan alam negara kita dari pencurian oleh negara lain (illegal fishing, illegal lodging, dll) dan bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran wilayah yang cenderung ke arah pencaplokan. (c) membangun daerah-daerah pinggiran dan 26 https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/16415871/mendagri-sedih-masih-ada-ormas-yang-menolak-pancasila https://nasional.sindonews.com/berita/1428406/15/persoalan-ideologi-pancasila-dinilai-jadi-pekerjaan-rumah-bersama https://www.suara.com/news/2019/08/09/175605/survei-organisasi-bertentangan-pancasila-cyrus-network-fpi-peringkat-4

Bab 4 Identitas Nasional 154 perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain agar tercipta pusat-pusat ekonomi baru, yang secara tidak langsung akan berdampak pada kebangkitan semangat nasionalisme dan patriotism di kalagan rakyat di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan. (d) mengusahakan dan menjaga kelestarian lingkungan alam untuk menghindari aneka bencana alam: banjir, longsor, ketandusan, kekeringan, dan menghindari pencemaran lingkungan dengan macam-macam limbah kimia beracun, sampah plastik, dan lain-lain. Kedua, terkait identitas nasional dalam aspek ‘kebangsaan’, upayaupaya yang dapat kita lakukan misalnya: (a) membangun semangat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara seluruh anak bangsa, yang dapat ditunjukkan misalnya dengan menghindari perilaku diskriminatif, anarkistik, radikalistik yang membabi-buta, bersikap toleran satu sama lain, membantu sesama tanpa pembedaan dalam berbagai kesulitan, musibah, atas dasar semboyan nasional: “Bhineka-TunggalIka”. (b) berlaku adil kepada siapa saja, tidak iri hati pada orang lain; (c) melawan setiap pelanggaran HAM yang menyengsarakan sesama anak bangsa, terutama rakyat kecil, dan lain-lain upaya yang mencerminkan sifat-sifat ke-indonesia-an selaras nilai-nilai Pancasila. (d) turut serta aktif memberantas penyebaran dan penggunaan narkoba di masyarakat. (e) turut serta menjaga keamanan lingkungan dari infiltrasi aliran-aliran kelompok radikal dan teroris yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUDNRI 1945. Ketiga,penghargaandanpenghormatanakanidentitasnasionaldalam ranah ‘kenegaraan’ dapat kita tunjukkan melalui upaya-upaya seperti: (a) menghormati dan menghargai simbol-simbol kenegaraan: bendera nasional, Garuda Pancasila, lagu-lagu kebangsaan; (b) menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dengan mempelajarinya dan menggunakannya secara baik dan benar di tengah gempuran godaan menggunakan bahasabahasa asing, seperti bahasa Inggris. (c) mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila agar dapat menghayati dan mengamalkannya secara tepat. (d) turut serta menegakkan supremasi hukum. (e) mewujudkan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 155 suatu reformasi birokrasi yang tegas; (f) memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menghindari cap “budaya-korupsi” terhadap Indonesia. Keempat, terakhir upaya-upaya untuk menjunjung tinggi identitas nasional dalam aspek ‘ideologi Pancasila’ dapat kita lakukan dengan: (a) sosialisasi nilai-nilai Pancasila secara berkesinambungan hingga tingkat desa. Di sini negara, dalam hal ini lembaga-lembaga tinggi negara, harus mengambil peran utama, sebagaimana telah dilakukan selama ini. (b) pelajaran dan mata kuliah Pancasila di sekolah-sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, harussungguh dimanfaatkan untukmenanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam diri para peserta didik sehingga tahap demi tahap mereka memiliki keyakinan teguh akan nilai-nilai Pancasila. (c) mengadakan seminar-seminar, sarasehan, dan kongres Pancasila secara berkala. 5. Rangkuman Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, suatu proses “meng-indonesia-kan orangorang Indonesia” agar sungguh mengetahui dan memahami, menghayati dan mengamalkan ke-indonesian-nya, dan mencapai suatu tahapan ‘penegasan-diri’ yang teguh sebagai sungguh orang Indonesia: “Aku, orang Indonesia”, “Aku bukan orang dari bangsa dan negara dan negara lain”. Tanda awal yang sederhana namun mendasar dari keberhasilan proses Indonesianisasi ini adalah penghargaan dan penghormatan penuh kesadaran akan “identitas-nasional-Indonesia” sebagaimana diuraikan di atas. Penelusuran tentang ‘identitas-nasional-Indonesia’ membawa kita kepada empat atau aspek atau dimensi yang membual keluar dari kata atau nama ‘Indonesia’ itu sendiri, yaitu: wilayah, bangsa, negara, dan ideologi. Artinya, menyebut kata atau nama ‘Indonesia’, kita membayangkan: (1) suatu kawasan atau wilayah teritorial yang membentang dari Sabang di Barat hingga Merauke di Timur, Miangas di Utara hingga Pulau Rote di

Bab 4 Identitas Nasional 156 Selatan. Wilayah ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang punya tiga matra sekaligus, yaitu darat, laut dan udara. 27 (2) suatu ‘bangsa’ yang sudah menegara, yang terbentuk ratusan suku-bangsa yang hidup bertebaran di ribuan pulau di kawasan Nusantara, dan amat sangat majemuk dalam berbagai aspek: etnis, ras dan adat-istiadat serta budaya, agama, bahasa, sejarah, dan karakter; (3) suatu “negara-merdekaberdaulat” yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki cirikhasnya sendiri; (4) suatu “ideologi-perekat-pemersatu”, yaitu PANCASILA, yang olehnya dan di atasnya NKRI didirikan sekali untuk selamanya. Dengan menelusuri keempat dimensi ‘Indonesia’ di atas, kita menemukan identitas nasional Indonesia dalam dimensi kewilayahan, kebangsaan, kenegaraan dan ideologi. Dari keempat dimensi ini, ideologi PANCASILA dipandang sebagai identitas nasional Indonessia yang paling hakiki, fundamental, dan karena itu sangat membedakan Indonesia dari semua bangsa dan negara lain di dunia. Selain PANCASILA, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan satu identitas nasional yang punya peranan besar dalam mempersatukan bangsa yang sangat majemuk ini. Penemuan identitas nasional Indonesia dalam keempat sumber di atas hendaknya menyadarkan kita sebagai pemilik negara ini untuk meminimalisir segala kelalaian terhadap identitas-identitas nasional itu demi kejayaan bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang dalam kancah pergaulan antar bangsa di dunia. 27 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, singkatnya Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lihat: UU Republik Indonesia No. 43 Thn. 2008 tentang Wilayah Negara Psl. 1 ay. (1).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 157 Soal-soal Pendalaman: 1. Uraikanlah makna etimologis dari istilah ‘identitas nasional’! 2. Atas dasar makna etimologis itu, apa definisi yang diberikan para ahli tentang ‘identitas’ dan ‘identitas nasional’? 3. Jelaskanlah dua faktor penyebab ‘identitas-nasional’? 4. Bagaimana anda menjelaskan dua faktor ‘identitas-nasional’ itu dalam konteks Indonesia? Uraikanlah! 5. Menurut pengamatan Anda terhadap semua ‘identitas-nasionalIndonesia’: (a) apa yang dapat katakan sebagai penilaian Anda? Dan (b) Apa pula solusi yang dapat Anda tawarkan sebagai generasi muda, pemimpin masa depan bangsa dan negara?

Bab 5 Integrasi Nasional 1. Konsep Integrasi Nasional Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranatapranata sosial. Di Indonesia, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasisosial dan pluralisme sosial. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan mengenai berapa unsur kebudayaan (cultural traits) mereka yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (harmonis). Caranya adalah melalui difusi (penyebaran), dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan nasional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut sebagai Integrasi Sosial (Theodorson & Theodroson).

Bab 5 Integrasi Nasional 160 Integrasi Nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian “pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat”. Sedangkan istilah “nasional” mempunyai pengertian: 1) Bersifat kebangsaan 2) Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri 3) Meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional dan sebagainya. Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Myron Weiner dalam Juli ardi (2014) memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu: 1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan- ikatan yang lebih sempit 2. Integrasi menunjuk pada pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 161 yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pendekatan berbeda-beda mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat dinyatakan, bahwa integrasi merupakan proses penyatuan dengan menghubungkan berbagai kelompok budaya dan sosial yang beragam dalam satu wilayah, kemudian dibentuk suatu wewenang kekuasaan nasional pusat yang kemudian bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Sunyono Usman (1998) menyatakan, bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila: 1) masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai yang fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama, 2) masyarakat terhimpun dalam unit-unit sosial sekaligus memiliki “cross cutting affiliation” (anggota dari berbagai kesatuan sosial), sehingga menghasilkan “cross cutting loyalty) (loyalitas ganda) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial dan 3) masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Nasional Di dalam Integrasi Nasional terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab 5 Integrasi Nasional 162 2.1. Faktor Pendorong Integrasi Nasional Faktor pendorong merupakan faktor yang memengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut antara lain: 2.1.1 Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman dimana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukanolehsetiapelemenmasyarakatuntukmemperolehkemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. 2.1.2 Adanya Ideologi Nasional Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 163 kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. 2.1.3 Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Baik di dalam masyarakat tradisional dan modern, keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-harinya tentunya ada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berbangsa Indonesia, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. 2.1.4 Adanya Ancaman dari Luar WalaupunIndonesiasudahmerdekaselama76tahun,bukantidakmungkin ancaman dari luar itu masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia. 3. Faktor Pendukung Integrasi Nasional a. Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak di gelorakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia”. Dengan semangat para pemuda

Bab 5 Integrasi Nasional 164 tersebutmaka, disepakati Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan didalamnya. b. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan, hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. c. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan idiil bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapatsifat patriotisme yang tinggi,maka ia akan selalumenerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. d. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam gotong-royong. Gotongroyong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong-royong adalah bekerja bersamasama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Serta suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua komponen masyarakat menurut batas kemampuannya masing-masing. 4. Faktor Penghambat Integrasi Nasional Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya: a. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya, ada beberapa pandangan masyarakat terhadap

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 165 pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. b. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi akan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. c. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Kurangnya kesadaran diri dalam diri masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Jika tidak diegah, rasa kesadaran tinggi yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan makin mempersulit terwujudnya inegrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kiat-kiat untuk membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional bangsa. d. Adanya sikap ketidak puasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut

Bab 5 Integrasi Nasional 166 diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. 5. Pengembangan Integrasi Nasional di Indonesia Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin Max Andrews (1995) menyebutkan ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: 1) adanya ancaman dari luar, 2) gaya politik kepemimpinan, 3) kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) ideologi nasional dan 5) kesempatan pembangunan ekonomi. 1. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat beintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. 2. Gaya politik kepemimpinan gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 167 diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. 4. Integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideogi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompokkelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gadong” sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh Masyarakat Maluku. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu “policy assimilations” dan “policy Bhineka Tunggal Ika” (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah proses pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas

Bab 5 Integrasi Nasional 168 kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia: a) Memperkuat nilai bersama, b) Membangun fasilitas, c) Menciptakan musuh bersama, d) Memperkokoh lembaga politik, e) Membuat organisasi untuk bersama, f) Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, g) Mewujudkan kepemimpinan yang kuat, h) Menghapuskan identitas-identitas lokal, i) Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, j) Menguatkan identitas nasional. 6. Pentingnya Integrasi Nasional Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 169 Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakatsepertiperbedaansuku,perbedaanagama,perbedaanbudaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Al Hakim (2001) memgemukakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang “solid” dan integrasi yang mantap serta kokoh. 1) kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa. 2) kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya dunia memang selalu berubah seirama perubahan masyarakat dunia. 7. Proses Integrasi Nasional di Indonesia Untuk mencapai Integrasi Nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam maupun luar negeri. Lalu bagaimanakah proses integrasi tersebut? a. Modal awal Integrasi Nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu

Bab 5 Integrasi Nasional 170 kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi, rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan, yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. b. Memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat, dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam. Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya Integrasi Sosial dan Kultural. c. Pada dekade 1920an, para pemuda tampil didalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. d. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami, ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus dihadapi.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 171 Pertanyaan Pendalaman: 1. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? 2. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terjadinya integrasi nasional? 3. Bagaimana terjadinya proses integrasi nasional di Indonesia? 4. Apa manfaat dari integrasi nasional? 5. Apa yang menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional di Indonesia? DAFTAR PUSTAKA Al Hakim, 2001. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan. Edisi Khusus Okt.Lab.PPKn. Malang: Universitas Negeri Malang. Bohlan. 2005. Integrasi Nasional. (http://www.basic.-integrasi-nasioal. org) Diakses tanggal 10 November 2021 Juliardi, Budi. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Muhaimin, Y & Collin MA. 1995. Masalah-masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nikolas. 2007. Pentingnya Integrasi Nasional Indonesia.( ) Wibowo, I. 2000. Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina. Jakarta: PT Gramedia. Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Bumi Aksara Universitas Sriwijaya. Buku Panduan Kewarganegaraan Tahun 2014. UPT Matakuliah Pengembangan Kepribadian.

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 1. Pengantar Saat ini banyak orang akan mengatakan “ini hak saya”, apabila terjadi perjumpaan atau perselisihan dengan sesamanya, hal ini terjadi karena sudah timbulnya kesadaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang salah penerapannya, yang selalu arogan dengan Hak Asasi Manusia diartikan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Seyogyanya pengertian HAM tidak diartikan seperti itu, karena setiap manusia juga mempunyai Kewajiban, yang harus dijalankan dengan baik. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, untuk itu hak dan kewajiban harus seimbang dan berjalan beriringan secara baik. Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi, untuk lebih mengerti mengenai hukum, untuk itu kita berkenalan sedikit mengenai apa itu hukum

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 174 2. Pengertian Hukum Banyak orang yang awam mengenai hukum, mempertanyakan apakah hukum itu ? Mengapa Hukum itu diperlukan sekali dalam masyarakat? Dan Bagaimana Hukum dapat melindungi dan mengatur kehidupan suatu masyarakat? Semua jawaban itu dapat kita temukan dalam Pengantar Ilmu Hukum . Untuk memahamai benar-benar apa yang dinamakan “hukum” perlu pelajaran tentang ilmu hukum itu diberikan secara interdisipliner dengan ilmu sosial lainnya yang ada hubungan dengan ilmu hukum itu, karena ilmu hukum itu sendiri adalah suatu pengetahuan ilmu sosial dan hukum bahkan merupakan salah satu gejala dari kehidupan sosial manusia.1 Lebih jauh Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn2 dalam bukunya yang benrjudul “Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetarid Sadino, SH dengan nama “Pengantar Ilmu Hukum), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu. Definisi tentang Hukum, kata Prof. Van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena itu tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Secara sederhana bagi orang yang pertama kali ingin mempelajari hukum atau mengetahui hukum itu apa dapat kita gambarkan sebuah ilustrasi. Pertama adalah gambaran sebuah pulau yang kosong yang tidak ada penghuninya seorang apa pun, hanya ada tumbuhan dan hewan penghuni pulau tersebut. Disini belum diperlukan sebuah aturan 1 Soejono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983 2 http://bowolampard8.blogspot.com/2011/08/pengertian-dan-tujuan-hukum.html, diunduh 2 Mei 2019

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 175 Gambar 1: Pulau Kosong Kedua adalah gambaran sebuah pulau kosong yang kedatangan seseorang karena terdampar di pulau tersebut. Sebagai ilustrasi kita beri nama X, pulau tersebut penghuninya seorang dan hewan serta tumbuhan. Di pulau tersebut belum dibutuhkan sebuah peraturan. Gambar 2: Pulau yang berpenghuni hanya satu orang, yaitu X Ketiga adalah gambaran sebuah pulau yang berpenghuni satu orang, dan kedatangan satu orang lainnya yang bernama Y. Untuk pengaturan lebih lanjut mereka membagi kerja, dan membagi daerah dari pulau tersebut dibutuhkan aturan sederhana yang dinamakan kesepakatan atau perjanjian, sebuah aturan untuk mengatur tentang segala sesuatu diantara mereka (misalnya mengenai pembagian kerja atau wilayah).

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 176 Gambar 3: Pulau yang berpenghuni X dan Y Keempat adalah gambar sebuah pulau yang sudah banyak penghuninya bukan saja dihuni oleh X dan Y, tetapi ada orang yang banyak berdatangan ke pulau tersebut. Aturan yang dibutuhkan bukan saja sebuah kesepakatan atau perjanjian, tetapi aturan atau hukum bersama yang telah disepakati oleh mereka. Gambar 4: Pulau yang sudah dihuni oleh banyak orang. Kesimpulan: apabila sebuah tempat atau pulau yang dihuni satu orang belum diperlukan suatu kesepakatan atau aturan. Setelah dihuni oleh paling sedikit 2 orang maka dibutuhkan sebuah kesepakatan di antara mereka, Semakin banyak orang yang berdiam ditempat tersebut, maka diperlukan sebuah aturan yang lebih lengkap yang disepakati oleh mereka, untuk mengatur kehidupan bersama diantara mereka.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 177 3. Pengertian hukum menurut Para Ahli Plato: Hukum ialah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Borst: Hukum yaitu keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dimana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja: Hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Achmad Ali: Hukum adalah seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak, terikat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan sanksi bagi yang melanggar norma tersebut. Immanuel Khant: Seluruh syarat yang dengan kemauan bebas dari seseorang yang dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas orang lain, menurut hukum kebebasan. S.M Amin, SH: Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan saksi—sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. J.C.T Simorangkir S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H: Hukum itu ialah peraturan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturanperaturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. M.H. Tirtaamidjaya, S.H: Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 178 aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaan, didenda dan sebagainya. Jadi dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan; Hukum merupakan sebuah peraturan yang berisi norma dan sanksi, bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban masyarakat dan menjamin rasa keadilan baik individu maupun kelompok. Hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan dari hukum. Dari beberapa perumusan tentang hukum tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, dan ciriciri yaitu: 4. Unsur-Unsur Hukum a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib c. Peraturan itu bersifat memaksa d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas 5. Ciri-Ciri Hukum a. Adanya perintah dan/atau larangan b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan dengan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaidah Hukum.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 179 6. Tujuan Hukum Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya universal seperti ketertiban, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraaan dalam tata kehidupan bermasyarakat, secara garis besar tujuan Hukum adalah sebagai berikut ini: • Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. • Mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. • Menjamin adanya kebahagian sebanyak-banyaknya pada semua orang. • Menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin. • Menjadi sarana penegakan dalam pembangunan. • Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. • Sebagai fungsi kritis. 7. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu hukum harus dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab. Hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (institutional), (2) kaedah aturan (instrumental), (3) perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan cultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administrating), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 180 adjudicating) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement) 3 . Dalam sebuah negara hukum yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi4 . Demokrasi, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dengan sebebas bebasnya. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang baik akan menjamin keadilan kepada setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan kedudukan. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya5 Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting adalah 3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015), hal, 180. 4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal, 152-162. 5 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal, 153.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 181 mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.6 Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equalitybefore the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.7 Dicey mengatakan berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law)8 . Pengertian due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty)9 . Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan, due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa 6 Ibid., hlm,154. 7 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal, 207. 8 Ibid, hal, 3. 9 Ibid, hal,46.

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 182 surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hakhak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hakhak fundamental lainnya10. Penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum implementasinya harus ada pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Apabila kekuasaan politik diletakkan di bawah kekuasaan hukum, dan membentuk otoritas impersonal, otoritas harus dalam konstitusi serta suatu sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik. Dalam otoritas hukum itulah, proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan, sejalan dengan deklarasi universal HAM Pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”.11 Semua yang ditulis dan di jabarkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesi 1945, apabila benar penerapannya menjadi sesuatu kebanggaan dan keberhasilan dari tujuan pendiri bangsa ini. Karena 10 Ibid, hal,47 11 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal, 45.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 183 sejatinya prinsip dari negara yang berdasarkan hukum dengan tegaknya hukum tanpa pandang bulu, bukan hanya sekedar slogan yang tidak ada implemenatsinya, hukum seharusnya ditegakan secara benar dan adil. Prinsip-prinsip negara hukum12 Asas legalitas Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemberintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga neraga) dari tindakan (pemberintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemberintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang- undang formal Perlindungan hak-hak asasi Pemerintahan terikat hukum Monopoli paksaan pemberintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukukm tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum. Pemberintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksankan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemberintah. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh organ pemberintah. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Dari uraian di atas walaupun adanya Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara, negara harus berperan melindungi warganegara lainnya, dengan asas legalitas, dan pemerintah juga memerintah berdasarkan hukum, pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum 12 https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/ (diunduh 5 November 2021)

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 184 melalui sistem peradilan negara, dan yang lebih penting dalam diperlukan hakim yang merdeka. 8. Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak Asasi Manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak Asasi Manusia juga tidak dapat dibagibagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak Asasi Manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Hak Asasi Manusia di peringati pada setiap 10 Desember pada tanggal itu bertepatan dengan hari di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948. Sejarah HAM atau Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Serorang Filsuf Inggris pada abad ke 17, John Locke,merumuskan adanya hak alamiah (natural right) yang melekat pada setiap manusia,yaitu hak atas hidup,hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu,hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. MAGNA CHARTA (1215) Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya,seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 185 diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu,jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Revolusi Amerika (1776) Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika.Declarational of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Revolusi Prancis (1789) Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de fhomme et du citoyen (Pernyataan HakHak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedom). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt, meliputi : 1).Kebebasan untuk beragama (freedom of religion); 2) Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech); 3) Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want); 4) Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear). 9. Perkembangan HAM di Indonesia Periode sebelum Kemerdekaan (1908-1945) Dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasonal Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indesche Partij (1912),

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 186 Perhimpunan Indonesia (1925), Partai Nasional Indonesia (1927). Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia Boedi Oetomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang di tunjukan ke pada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Periode 1945-195 Periode ini menekankan wacana untuk merdeka (Self Determination), hak kebebasan untuk berserikatmelalui organisasi politikmulai didirikan,serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di Parlemen. Periode 1950-1959 Periode ini dikenal dengan periode parlementer, menurut catatan Bagir Manan13, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam empat indikator HAM munculnya 1) partai politik dengan berbagai idiologi, 2) kebebasan pers, 3) pelaksanan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratris, 4) kontrol parlemen atas eksekutif. Periode 1959-1966 Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasan persiden Seokarno, demokrasi terpimpin (Guided Democracy) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden Seokarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk barat. Persiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen. Sebaliknya parlemen dikendalikan oleh persiden. Kekuasaan persiden bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai persiden seumur hidup. Periode 1966-1998 Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji–janji Orde Baru tentang HAM mengalami 13 https://www.sembilanbintang.co.id/perkembangan-ham-di-dunia-internasional-maupun-di-indonesia/ (diunduh 5 November 2021)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 187 kemunduran pesat pada tahu 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari siding MPRS. Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan Demokrasi merupakan produk barat yang individualistik yang militeristik. Bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong-royong dan kekeluargaan. Periode Setelah Orde Baru Tahun1998adalaherapalingpentingdalamsejarahperkembanganHAMdi Indonesia, setelah terbebas dairi pasungan rezim Orde baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanan HAM mengalami perkembangan yang sangat segnifikan, lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 berisikan tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorII/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. 10. HAM di Dalam UUD 1945 Sangat jelas dalam pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, untuk itu Hak Asasi Manusia juga dilindungi dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, terutama terkandung dalam Bab XA, mengenai Hak Asasi Manusia, ada beberapa bagian yang penting dalam UUD NRI 1945 mengenai Hak Asasi Manusia, terutama dalam pasal-pasal: Pasal 28A UUD 1945 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28I UUD 1945 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

Bab 6 Negara Hukum Demokratis dan Hak Asasi Manusia 188 untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Pasal 28J UUD 1945 (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Ketentuan Hak Asasi manusia dalam UUD NRI 1945 di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pada bagian menimbang UU Hak Asasi Manusia tersebut sangat jelas pelindungan atas HAM dan bagaimana kita juga harus menghargai HAM orang lain atau kata lain bagaimana kita menjalankan kewajiban asasi; butir a) bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan 189 penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; butir b) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; butir c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia; Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Pembentukan Komnas HAM didasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penegakkan serta perlindungan hak asasi manusia. Sebagai salah satu lembaga mandiri yang berfokus pada hak asasi manusia, Komnas HAM memiliki sejumlah fungsi dan tujuan. Fungsi Komnas HAM Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada pasal 89. memiliki tugas dan wewenang untuk: Mengkaji dan meneliti berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Tujuannya untuk memberi