Tim Penyusun Modul Pelatihan
Dasar Relawan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Ir. Sugeng Triutomo, DESS
Ir. Siswanto Budi Prasodjo, MM
KRT. Adi Koesoemo
Dr. Yoyon Bahtiar I, M.Pd.
dr. Prijono Wahyu Winarso
Dheni Prasetyo
Drs. Muhtaruddin, M.Si.
Badrun, SH. M.Pd.
Ir. Ibnu Asur
Hifzil Wathon Ali, SH. M.Hum
Kheriawan, S.Pd.I, MM
Sugiman, S.Ag
Eli Setiyawati, S.Pd
R. Theodora Eva Yuliana A., AKS.
Apriyuanda Giyant Bayu Pradana, S.TP. M.Sc
Wasis Widhiyasa, S.Kom
Jajat Suarjat,S.Pd
Sri Hastuti, S.Sos
Roswanto,SE
Agung Wicaksono, S.Sos
Ricko Pratama Jonisunu
Franta Eveline
Saini
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah dapat menyusun
Modul Relawan Penanggulangan Bencana sebagai bagian pendukung dalam rangka manajemen
Penanggulangan Bencana.
Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan adalah melalui pelatihan
relawan dalam menghadapi bencana guna memberikan pengetahuan, kemampuan dan sikap tentang
kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi aparat pemerintah, masyarakat dan
organisasi/lembaga/instansi yang bergerak dibidang penanggulangan bencana. Untuk mewujudkan
kegiatan pelatihan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memandang perlu untuk
menyusun modul relawan penanggulangan bencana.
Modul relawan penanggulangan bencana disusun melalui pendekatan kompetensi dengan
memperhatikan berbagai referensi pelatihan kebencanaan yang disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku dan kondisi di Indonesia. Diharapkan modul ini dapat menjadi salah satu acuan bagi
penyelenggara pelatihan baik ditingkat pusat maupun daerah untuk dapat melaksanakan pelatihan
dengan berpedoman salah satunya pada modul ini.
Pada kesempatan ini kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu tersusunnya modul ini.
Jakarta, Oktober 2010
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB
Pendahuluan
Relawan yang cakap, efektif dan efisien sangat ditentukan oleh informasi, pengalaman
dan pelatihan yang diterimanya. Oleh karena itu pemberian informasi yang tepat dan akurat
harus dikelola secara baik agar relawan memiliki pengetahuan dasar yang cukup sebelum terjun
ke daerah bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang bertanggung-jawab
dalam penanggulangan bencana berkewajiban memberikan bimbingan berupa informasi dan
pelatihan untuk relawan, sehingga pada saat terjadi bencana dapat berfungsi dengan maksimal,
efektif dan efisien serta mengetahui tugas dan fungsinya sebagai relawan.
Pengetahuan dan informasi dasar relawan yang akan diinformasikan harus terstruktur
dengan baik sehingga mudah dimengerti dan diterapkan oleh relawan tingkat pemula sekalipun.
Untuk mencapai hal ini diperlukan dukungan informasi dari berbagai pihak baik pemerintah dan
non-pemerintah yang sudah memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana.
Pengetahuan yang harus dimiliki oleh relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana
diantaranya adalah:
1. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana
2. Karakteristik Bencana di Indonesia
3. Konsepsi Manajemen Bencana
4. Prinsip Dasar Manajemen Bencana
5. Membangun Karakter Kemanusiaan (Humanitarian Character Building)
6. Perspektif Dan Implementasi Relawan di Indonesia
7. Perencanaan Penanggulangan Bencana
8. Peran Relawan Saat Tanggap Darurat
9. Peran Relawan Saat Pemulihan
10. Peran Relawan Dalam Aspek Logistik dalam Penanggulangan
11. Dapur Umum dan Tempat Tinggal Sementara (Shelter)
12. Komunikasi Radio
13. Navigasi (Global Positioning System)
14. Pertolongan Pertama
15. Evakuasi
16. Pendampingan Psikososial
Sehubungan dengan tugas dan fungsi relawan tersebut di atas, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
menganggap perlu menyusun Modul Dasar Relawan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi
relawan di pusat maupun daerah.
Dengan informasi modul dasar relawan ini diharapkan relawan yang berasal dari
berbagai kelompok masyarakat memiliki standar kemampuan dasar untuk menjalankan tugas
sebagai relawan.
Tujuan Modul Dasar Relawan:
1. Memberikan pengetahuan dan kemapuan dasar tentang tugas dan fungsi relawan
penanggulangan bencana ;
2. Dapat mengembangkan kinerja relawan pada Penanggulangan Bencana, membantu
BNPB/BPBD untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat dan benar.
Landasan Hukum
A. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
B. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tenang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.
C. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
D. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
E. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana.
Pendekatan Penyusunan Modul
Modul Dasar Relawan ini disusun berbasis pada pendekatan kompetensi. Kompetensi
yang dimaksud memuat unsur pengetahuan dasar tentang tugas dan fungsi relawan
penanggulangan bencana, sehingga diharapkan para relawan membaca modul ini mampu
mengaplikasikan pengetahuan dasar tentang kerelawan penanggulangan bencana. Penyusunan
modul tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu; pengembangan karakter, analisis
kebutuhan di lapangan dan kajian referensi/konseptual.
Daftar Isi
Daftar Tim Penyusun Modul .............................................................................................. i
Kata Sambutan ................................................................................................................... ii
Kata Pengantar ................................................................................................................... iii
Daftar Isi ............................................................................................................................ iv
Pendahuluan ....................................................................................................................... v
Sub Modul 1. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana ............................................. 1-1
Sub Modul 2. Karakteristik Bencana di Indonesia ......................................................... 2-1
Sub Modul 3. Konsepsi Manajemen Bencana ................................................................ 3-1
Sub Modul 4. Prinsip Dasar Manajemen Bencana ......................................................... 4-1
Sub Modul 5. Membangun Karakter Kemanusiaan (Humanitarian Character
Building) ................................................................................................... 5-1
Sub Modul 6. Perspektif Dan Implementasi Relawan di Indonesia ............................... 6-1
Sub Modul 7. Perencanaan Penanggulangan Bencana ................................................... 7-1
Sub Modul 8. Peran Relawan Saat Tanggap Darurat ...................................................... 8-1
Sub Modul 9. Peran Relawan Dalam Aspek Logistik dalam Penanggulangan
Bencana .................................................................................................... 9-1
Sub Modul 10. Peran Relawan Saat Pemulihan ................................................................ 10-1
Sub Modul 11. Dapur Umum dan Tempat Tinggal Sementara (Shelter) .......................... 11-1
Sub Modul 12. Komunikasi Radio .................................................................................... 12-1
Sub Modul 13. Navigasi (Global Positioning System) ..................................................... 13-1
Sub Modul 14. Pertolongan Pertama ................................................................................ 14-1
Sub Modul 15. Evakuasi ................................................................................................... 15-1
Sub Modul 16. Pendampingan Psikososial ....................................................................... 16-1
Penutup ............................................................................................................................... viii
Kunci Jawaban Tes Formatif .............................................................................................. ix
Sub Modul 1
Sistem Nasional Penanggulangan Bencana
A. UMUM
Indonesia merupakan sebuah negara
kepulauan yang terletak diantara tiga lempeng besar
dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo Australia, dan
Pasifik. Selain itu, Indonesia masuk di dalam
Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu wilayah
Negara Indonesia sangat rawan terhadap bencana.
Beberapa bencana besar terjadi akibat dari hal
tersebut, diantaranya adalah gempa bumi besar di
Aceh pada tahun 2004 yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang sangat besar.
Menurut UU Nomor 24 tahun 2007, bencana dibedakan menjadi 3 yaitu bencana alam,
bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana-bencana ini dipengaruhi oleh kerentanan pada
masyarakat, bahaya bencana, kapasitas dan risiko bencana tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah
sistem nasional untuk menanggulangi bencana, sehingga pemerintah melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana membuat sebuah sistem nasional penanggulangan bencana yang
mempunyai komponen legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, IPTEK, dan
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Karena pentingnya hal ini, para relawan memerlukan suatu pembelajaran mengenai sistem
nasional penanggulangan bencana sehingga diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman
mereka terhadap prosedur manajemen bencana yang baik. Pembelajaran itu dapat dilakukan melalui
media modul, salah satunya adalah modul ini yang berisi tentang sistem nasional penanggulangan
bencana di Indonesia.
Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta pelatihan,
dalam hal ini relawan, diharapkan memiliki wawasan luas mengenai sistem nasional
penanggulangan bencana, sehingga para peserta dapat memahami pentingnya sebuah pengelolaan
atau manajemen penanggulangan bencana yang baik melalui adanya sistem nasional
penanggulangan bencana. Indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para peserta
terhadap materi dalam modul ini, dapat dirasakan apabila para peserta dapat:
(1) Memahami kondisi tektonik Negara Indonesia, beberapa bencana yang pernah terjadi di
Indonesia dan kondisi akibat bencana.
(2) Memahami kondisi masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menghadapi bencana
sebelum diberlakukannya sistem nasional penanggulangan bencana.
(3) Memahami mengenai sistem nasional penanggulangan bencana beserta sub-sub sistemnya.
(4) Memahami tentang visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam
melaksanakan sistem nasional penanggulangan bencana.
Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Kondisi tektonik Negara Indonesia.
(2) Bencana yang pernah terjadi di Indonesia dan kondisi akibat bencana.
(3) Kondisi masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menghadapi bencana sebelum
diberlakukannya sistem nasional penanggulangan bencana.
(4) Sistem nasional penanggulangan bencana.
(5) Visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Untuk membantu memahami isi modul pelatihan ini, peserta perlu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan materi 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi sebaiknya peserta mengerjakan latihan-latihan, menjawab
soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
peserta tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor/nilai minimal
untuk melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penyusun modul/fasilitator/pelatih.
B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami kondisi tektonik
Negara Indonesia, beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia dan kondisi akibat bencana,
(2) Memahami kondisi masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi bencana sebelum
diberlakukannya sistem nasional penanggulangan bencana, (3) Memahami mengenai sistem
nasional penanggulangan bencana beserta sub-sub sistemnya, dan (4) Memahami tentang visi dan
misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan sistem nasional
penanggulangan bencana.
B.1 Uraian Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut:
1. Kondisi Tektonik Indonesia
Negara Indonesia terletak diantara tiga lempeng besar dunia yaitu lempeng Eurasia, Indo
Australia dan Pasifik. Selain itu, Indonesia masuk di dalam Pacific Ring of Fire sehingga sangat
rawan terhadap bencana. Akibatnya terjadi berbagai bencana yang sering mengakibatkan kerugian
jiwa dan material yang sangat besar. Gambar 1.1 dibawah ini dapat menunjukkan sangat rawannya
wilayah Negara Indonesia terhadap berbagai macam bencana.
Gambar 1.1 Kondisi Tektonik Indonesia
2. Kondisi akibat bencana
Akibat dari berbagai macam bencana di Indonesia menyebabkan korban jiwa dan harta benda
yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.2 berikut ini, yaitu kondisi
akibat bencana gempa bumi di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Gambar
di bawah ini menunjukan kondisi-kondisi yang di akibatkan oleh bencana alam tersebut:
Gambar 1.2 Kondisi Akibat Bencana
3. Belajar dari pengalaman:
Berbagai bencana telah terjadi di Indonesia sehingga berbagai pengetahuan mengenai bencana
dan akibatnya dapat diketahui. Berikut ini beberapa pengalaman mengenai kondisi masyarakat
Indonesia saat menghadapi bencana:
a. Pra Bencana:
1) Kurang kepedulian.
2) Kesiapsiagaan kurang, bencana terjadi pada waktu masyarakat tidak siap.
b. Pada saat kondisi darurat:
1) Panik berkepanjangan (tidak tahu apa yang harus dilakukan).
2) Koordinasi kacau, kewenangan tidak jelas.
3) Stress (diri, family/kKeluarga, tetangga menjadi korban).
4) Distribusi bantuan kacau.
5) Ketidakpercayaan pada pemerintah.
6) Tekanan Media.
7) Isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
8) Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat.
9) Keamanan terganggu.
c. Kondisi Pasca Bencana:
1) Pemulihan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruh.
2) Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat.
3) Psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam.
4. Bagan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana
Sistem nasional penanggulangan bencana
merupakan sistem pengaturan yang menyeluruh tentang
kelembagaan, penyelenggaraan, tata-kerja dan
mekanisme serta pendanaan dalam penanggulangan
bencana, yang ditetapkan dalam pedoman atau peraturan
dan perundangan. Sistem nasional PB ini terdiri dari
komponen-komponen, yaitu: hukum, peraturan dan
perundangan, kelembagaan, perencanaan,
Gambar 1.3. Sistem Nasional Penang- penyelenggaraan PB, pengelolaan sumberdaya, serta
gulangan Bencana pendanaan sebagaimana tertera pada Gambar 1.3 di
bawah ini.
4.1 Sub Sistem Legislasi:
Legislasi merupakan salah satu sub sistem dalam sistem nasional penanggulangan bencana
yang menjelaskan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana di Indonesia, yang antara lain adalah sebagai berikut:
a. Nasional:
1) Undang-undang Nomor 24/2007.
2) Peraturan Pemerintah:
a) Penyelenggaraan PB (PP. No. 21/2007).
b) Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP. No. 22/2007).
c) Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (PP. No. 23/2007).
3) Peraturan Presiden : Pembentukan BNPB (No. Perpres 8/2008).
4) Peraturan Kepala Badan.
b. Daerah:
1) Peraturan Daerah.
2) Pembentukan BPBD.
4.2 Sub Sistem Kelembagaan:
Kelembagaanmerupakan hal yang penting bagi sebuah institusi. Dengan adanya sub sistem
kelembagaan dalam sistem kerja yang baik akan menciptakan kinerja institusi yang baik pula. Salah
satu unsur sub sistem BNPB
kelembagaan adalah terdapat-
nya bagan struktur kelem-
bagaan sebagaimana terdapat Unsur Pelaksana
pada Gambar 1.4 di bawah ini. Unsur Pengarah
c. Pembentukan BPBD: BPBD Prov.
Di setiap daerah
Propinsi dibentuk BPBD Pro-
pinsi. BPBD Propinsi berada Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
di bawah dan bertanggung-
jawab kepada Gubernur.
Pembentukan BPBD Kab/kota BPBD Kab./Kota
berdasarkan ancaman/bahaya
yang mengancam daerahnya.
BPBD Kab/Kota berada di Unsur Pelaksana
Unsur Pengarah
bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati / Walikota. Bagan 1.2 Sistem Kelembagaan
Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kab./Kota berkoordinasi dengan
BNPB [ UU 24/2007 Pasal 19 ayat (2) ].
d. Kedudukan:
Kedudukan BPBD Propinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur,
sedangkan BPBD Kab/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
e. Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota:
1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan PEMDA dan BNPB.
2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB.
3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4) Melaksanakan penyelenggaraan PB.
5) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Gub/Bupati/Walikota.
6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
4.3 Sub sistem Perencanaan:
Inti dari sub sistem perencanaan ini adalah pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan
(Nasional / Daerah), yang terdiri dari pemaduan PB dalam RPJP (D), RPJM (D) dan RKP (D) dan
Penyusunan RAN-PRB dan RAD-PRB.
a. Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah)
1) PB dalam RPJP (D), RPJM (D) dan RKP (D).
2) Penyusunan RAN-PRB dan RAD-PRB.
b. Perencanaan PB:
Dalam perencanaan PB, hal yang dilakukan antara lain adalah:
1) Pembuatan Rencana PB (Disaster Management Plan).
2) Rencana Kedaruratan (Emergency Plan).
3) Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
4) Rencana Operasi (Operation Plan).
5) Rencana Pemulihan (Recovery Plan).
4.4 Sub sistem Pendanaan
Dalam sub sistem pendanaan, berbagai hal yang berhubungan dengan keuangan dalam
penanggulangan bencana akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Sumber dana dalam
penanggulangan bencana tersebut adalah sebagai berikut:
a. Dana DIPA (APBN/APBD)
1) Untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk
kegiatan pengurangan risiko bencana.
2) DAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam mata anggaran kebencanaan,
disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kemampuan daerah.
b. Dana contingency.
Dana contingency di gunakan untuk penanganan kesiapsiagaan.
c. Dana Siap Pakai (on call).
Dana ini di manfaatkan untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana.
d. Dana Sosial yang berpola hibah.
e. Dana yang bersumber dari masyarakat.
4.5 Sub sistem IPTEK dan Penyelenggaraan
Sub sistem ini sangat vital dalam penanggulangan bencana, sebab akan menentukan
efektivitas proses penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan Pelatihan.
1) Memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah.
2) Membuka program studi “disaster management” di perguruan tinggi.
3) Menyusun standar modul pelatihan manajemen bencana.
4) Melakukan pelatihan manajer dan teknis penanggulangan bencana.
5) Mencetak tenaga profesional dan ahli PB.
b. Penelitian dan pengembangan Iptek Kebencanaan:
Pemahaman karakteristik ancaman/hazard dan teknologi penanganannya.
c. Penerapan Teknologi Penanggulangan Bencana, contoh:
1) Mapping dan Tataruang (Bappenas di Nabire, Alor).
2) Deteksi dini/EWS (gunungapi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor,dll) (BMG,
ESDM/Vulkanologi, PU).
3) Rumah Tahan Gempa, pengaturan building code (PU).
4) Teknologi untuk penanganan darurat (Depkes, Basarnas).
5) Teknologi Pangan untuk bantuan darurat (BPPT, Deptan, Perguruan Tinggi).
5. Visi dan Misi BNPB
Mengacu pada buku renstra (rencana strategis)
Visi : meningkatkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana
Misi : a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi,
dan menyeluruh.
B.2 Rangkuman
1. Indonesia berada pada jalur tektonik yang rawan bencana.
2. Masyarakat Indonesia perlu belajar dari penagalaman penanggulangan bencana pada pra
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
3. Sistem nasional penanggulangan bencana yang digunakan untuk mengelola penanggulangan
bencana di Indonesia terdiri atas komponen legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan,
IPTEK dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1) Berikut ini komponen sistem nasional penanggulangan bencana, kecuali …
a. Perencanaan.
b. Pencegahan.
c. Legislasi.
d. Kelembagaan.
2) Dibawah ini yang merupakan kedudukan dari BPBD adalah …
a. BPBD Propinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
b. BPBD Kab/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
c. Jawaban a dan b benar.
d. Jawaban a dan b salah.
3) Tugas dan fungsi BPBD provinsi dan kabupaten/kota adalah …
a. Pengaturan relawan bencana.
b. Menyalahgunakan kewenangan anggaran.
c. Penarikan iuran bencana dari masyarakat.
d. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan PEMDA dan BNPB.
4) Dibawah ini yang bukan merupakan perencanaan penanggulangan bencana adalah …
a. Rencana Pengumpulan Dana (Financial Plan).
b. Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan).
c. Rencana Kedaruratan (Emergency Plan).
d. Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
5) Apakah fungsi penelitian dan pengembangan Iptek Kebencanaan …
a. Pemahaman karakteristik risiko dan teknologi penanganannya.
b. Pemahaman karakteristik ancaman/hazard dan teknologi penanganannya.
c. Pemahaman karakteristik kerentanan dan teknologi penanganannya.
d. Pemahaman karakteristik bahaya dan teknologi penanganannya.
Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi sub modul berikutnya, lakukanlah
pengulangan pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas
40.
C. Glossary
1. Pacific ring of fire: Lingkaran cincin api pasifik, jalur pegunungan berapi pasifik sehingga
rawan gempa.
2. BPBD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. RPJM: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
4. RPJP: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
5. RKP: Rencana Kerja Pemerintah
6. RAN-PRB: Rencana Aksi Nasional-Pengurangan Resiko Bencana
7. RAD-PRB: Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Resiko Bencana
8. DM Plan: Disaster Management Plan (Rencana aksi untuk mengurangi resiko bencana)
9. DIPA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh Pengguna Anggaran/ uasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas
nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk
satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan
sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan
perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang
tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
10. APBN: adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran
negara untuk suatu jangka tertentu, biasanya dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun
waktu satu tahun dan jangka waktu tersebut dikenal dengan tahun anggaran
11. APBD: adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran
daerah untuk suatu jangka tertentu, biasanya dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun
waktu satu tahun dan jangka waktu tersebut dikenal dengan tahun anggaran
12. DAK/Dana alokasi khusus: adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
D. Referensi
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
4. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
5. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2007 tentang pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta
6. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Peran Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta
7. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB.
Sekretariat Negara. Jakarta.
Sub Modul 2
Karakteristik Bencana di Indonesia
A. UMUM
Makhluk hidup, pada dasarnya beraktivitas pada
lapisan kerak bumi yang merupakan bagian terluar
dari bumi. Namun lapisan ini merupakan bagian yang
paling terdampak ketika bagian dalam bumi
mengalami pergerakan maupun aktivitas lain.
Aktivitas dari lapisan dalam bumi tersebut dapat
berupa aktivitas alamiah maupun aktivitas akibat ulah
manusia itu sendiri. Apabila aktivitas ini bersifat
ekstrem akan memunculkan hal-hal yang tidak
diinginkan yang disebut juga sebagai bencana. Selain itu, aktivitas alamiah maupun ulah manusia di
lapisan kerak bumi pun dapat pula menciptakan adanya bencana.
Sebagaimana relawan dalam bidang sosial dan kemanusiaan lainnya, relawan dalam bidang
kebencanaan perlu untuk mengetahui karakteristik bencana, yaitu antara lain gempa bumi yaitu
pergerakan pada kerak bumi karena aktivitas lapisan dalam bumi, tsunami yaitu melesaknya air laut
ke permukaan karena patahan di dasar laut, letusan gunung berapi akibat naiknya fluida dari dalam
bumi karena adanya tekanan, banjir, serta bencana-bencana lainnya.
Untuk itu diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada para relawan mengenai karakteristik
dan jenis-jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini sangat penting karena relawan,
sebagai pihak yang berada di garis depan penanggulangan bencana perlu mengetahui dan paham
tentang bencana sehingga mereka dapat segera sadar dan tahu apa yang harus dilakukan ketika
terjadi bencana.
Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul karakteristik bencana di
Indonesia ini ialah para peserta yang dalam hal ini relawan diharapkan memiliki wawasan luas
mengenai bencana, sehingga para peserta dapat segera bertindak apabila menghadapi bencana-
bencana tertentu. Indikator-indikator yang dijadikan ukuran pemahaman para peserta terhadap
materi dalam modul ini adalah:
(1) Peserta mampu memahami beberapa peristiwa atau kedaruratan di tanah air dan akibat yang
ditimbulkannya.
(2) Peserta mampu mengenali penyebab terjadinya bencana, akar persoalan dan juga hal-hal yang
dapat mengurangi risiko bencana (pelajaran yang dapat dipetik).
Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Beberapa bencana yang terjadi di tanah air.
(2) Akibat bencana (kerusakan dan kerugian).
(3) Karakteristik setiap bencana.
(4) Analisis penyebab dan akar masalah.
(5) Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.
Untuk memahami isi modul ini dengan cepat, peserta perlu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan materi 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi sebaiknya peserta mengerjakan latihan-latihan, menjawab
soal-soal, dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
peserta tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hingga mendapat skor/nilai minimal untuk melanjutkan
ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul/fasilitator/pelatih.
B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami beberapa peristiwa
atau kedaruratan di tanah air dan akibat yang ditimbulkannya, (2) Mengenali penyebab terjadinya
bencana, akar persoalan dan hal-hal yang dapat mengurangi risiko bencana (pelajaran yang dapat
dipetik).
B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut dapat disimak materi belajar berikut.
1. Gambaran Kondisi Geologi Bumi
Makhluk hidup beraktivitas,
semuanya berada dalam kerak bumi,
atau lapisan terluar, begitu pun
keberadaan laut dan gunung
sebagaimana diperlihatkan dalam
gambar 2.1. Meski demikian, bagian
terluar inilah yang paling merasakan
dampaknya, bila ada gesekan,
patahan, tumbukan maupun Gambar 2.1 Struktur Lapisan Bumi.
penunjaman dari dalam bumi yang dapat mengakibatkan bencana bagi makhluk hidup, misalnya
gempa bumi seperti pada gambar 2.2.
Gambar 2.2 Gesekan dan PatahanBPaagdaanL1a.p2isSainsteBmumKielembagaan
Gambar 2.3 Patahan Aktif yang Bisa 2. Gempa
Menimbulkan Gempa. Gempa terjadi akibat adanya energi yang lepas
secara tiba-tiba pada zona penunjaman atau patahan
aktif sehingga mengakibatkan getaran guncangan.
Kekuatan gempa/energi yang dilepaskan di ukur
secara instrumental/magnitude; menggunakan skala
Richter.
Sedangkan tingkat keterasaan dan kerusakan
diukur dalam skala Modified Mercally Intensity
(MMI).
Tabel 2.1. Frekuensi dan kejadian gempa di dunia
Penamaan Skala Dampak pada bumi Jumlah
Mikro Richter kejadian
Sangat Minor < 2,0 Gempabumi mikro, tak terasa 8.000/hari
Minor 2,0 – 2,9 Umumnya tak terasa, tapi tercatat oleh 1000/hari
Lemah peralatan
Sedang 3,0 – 3,9 Umumnya terasa, jarang mengakibatkan 49.000/ th
kerusakan
4,0 – 4,9 Teramati di dalam rumah, ada suara berderik, 6.200 / th
tidak ada kerusakan
5,0 – 5,9 Kerusakan tidak luas pada bangunan dengan 800 / th
konstruksi buruk. Bangunan dengan
Kuat 6,0 – 6,9 konstruksi baik, rusak sedikit 120 / th
Dapat mengakibatkan kerusakan pada daerah
Sangat Kuat 7,0 – 7,9 18 / th
Besar 8,0 – 8,9 2 1 / th
padat penduduk sepanjang 150 km 1 / 20 th
Kerusakan pada daerah lebih dari 150 km
Kerusakan pada daerah lebih dari beberapa
ratus km
Besar dan Langka > 9,0
Di Indonesia, daerah-daerah yang rawan gempa adalah
Gambar 2.4 Peta Daerah Rawan Gempa di Indonesia.
Pada gambar di atas zona yang berada pada kotak merah adalah wilayah-wilayah di Indonesia
yang rawan terhadap gempa.
3. Tsunami Gambar 2.5 Patahan di Dasar Laut yang Bisa
Tsunami adalah melesaknya air laut ke Menimbulkan Tsunami.
permukaan yang disebabkan oleh patahan yang
terjadi di dasar laut.
Karakteristik tsunami adalah kecepatan
penjalaran di dasar laut yang dangkal tidak sama
dengan dasar laut yang lebih dalam, sehingga
mengakibatkan munculnya gelombang lebih tinggi. Tsunami biasanya juga ditandai dengan
gempuran gelombang berulang
36 250 800
km/ km/ km/
hh h
Gambar 2.5 Penjalaran Gelombang Ketika Terjadi Tsunami.
4. Letusan Gunung Api
Pelepasan energi secara tiba-tiba pada akibat
tekanan oleh naiknya fluida (magma, gas, dan uap air)
menuju ke permukaan.
a. Jenis Letusan Gunung api
1) Magmatik letusan disertai oleh keluarnya
magma atau gas yang berasal dari magma
dengan kekuatan tekanan besar.
2) Freatik letusan yang di dominasi oleh uap air.
Gambar 2.6 Asap Tebal Ketika 3) Freato magmatik campuran keduanya
Gunung Api Meletus
b. Ancaman yang dapat ditimbulkan oleh letusan
gunung api:
1) Lontaran bom vulkanik.
2) Aliran lava.
3) Gas beracun.
4) Awan panas (mencapai 1000 c).
5) Banjir lahar panas/dingin. Gambar 2.7 Sebaran Penduduk dan
Kawasan Rawan Bencana G. Merapi
Bagan 1.2 Sistem Kelembagaan
5. Banjir
Banjir dapat dibedakan menjadi 2 jenis; banjir genangan dan banjir bandang. Penyebab
utamanya adalah tidak terserapnya air ke dalam tanah yang bisa disebabkan oleh:
1) Kerusakan lingkungan.
2) Intensitas hujan yang tinggi.
3) Tidak tersedianya drainase yang cukup untuk menampung air.
4) Penyempitan kali.
Gambar 2.6 Asap Tebal Ketika
Gunung Api Meletus
5) Pasang laut.
6) Topografi yang rendah.
7) Tidak tepatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
8) Berubahnya fungsi/peruntukan lahan.
a. Tingkat kerusakan yang diakibatkan banjir bergantung pada:
1) Luasnya daerah yang tergenang.
2) Dalamnya genangan.
3) Durasi dan lamanya genangan.
b. Kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bisa berupa:
1) Korban jiwa.
2) Kehilangan harta benda dan hewan peliharaan.
3) Kerusakan bangunan dan lingkungan.
4) Sulitnya transportasi.
5) Kesulitan dalam menyediaan bahan kebutuhan pokok.
6) Meningkatnya harga kebutuhan pokok.
6. Gerakan tanah
Gerakan tanah merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana.
a. Gerakan tanah ini dapat dibedakan menjadi:
1) Longsoran translasi.
2) Longsoran rotasi.
3) Pergerakan blok.
4) Runtuhan batu.
5) Rayapan tanah.
6) Aliran material rombakan
b. Gerakan tanah dapat disebabkan oleh:
1) Faktor kestabilan lereng
a) Geologi.
b) Geodesi.
c) Pengikisan.
2) Proses pemicu
a) Kandungan air.
b) Getaran.
c) Pembebanan.
d) Pemotongan lereng.
3) Besarnya dampak pergerakan tanah ini bergantung pada;
a) Volume material.
b) Kecepatan gerakan.
c) Ukuran material.
d) Intensitas gerakan.
4) Dampak yang dapat ditimbulkan oleh gerakan tanah ini antara lain;
a) Kehilangan nyawa.
b) Kerusakan lingkungan pemukiman dan lahan.
c) Kelangkaan bahan kebutuhan pokok.
d) Melonjaknya harga kebutuhan pokok.
7. Kebakaran hutan
Kebakaran hutan dapat diakibatkan oleh pemanasan iklim dan bisa juga dipicu oleh ulah
manusia seperti pembakaran untuk membuka lahan. Dampak yang muncul akibat kebakaran hutan
ini bergantung pada luasnya daerah yang terbakar dan sebaran kabut asap serta jarak pandang
Kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan
1) Munculnya korban jiwa.
2) Penyakit infeksi saluran pernafasan akibat asap tebal.
3) Bisa mengganggu kelancaran transportasi udara.
8. Kekeringan
Kekeringan disebabkan oleh perubahan iklim (el nino) dan ketidaksiapan manusia
menyediakan penampungan air. Kekeringan terjadi bilamana curah hujan tidak normal, debit air
sungai berkurang dan prosentase daun kering pada tanaman. Kekeringan dapat menimbulkan
kematian dan gagal panen dan matinya hewan peliharaan.
9. Kajian terhadap bencana masa lalu
Belajar dari kejadian bencana masa lalu dan kerugian-kerugian yang diderita, akan sangat
berguna untuk merencanakan tindakan dimasa datang sehingga kerugian yang sama dapat
dihindarkan.
Kajian terhadap bencana masa lalu ini dapat dilakukan berkelompok, dimana setiap kelompok
akan mendiskusikan satu jenis bahaya.
Contoh kajian terhadap bencana banjir pada masa lalu :
1) Mekanisme kerusakan
Genangan dan aliran air yang mengalir cepat dapat menghanyutkan bahkan merubuhkan
bangunan. Barang-barang yang tidak terikat akan hanyut dan hilang. Lumpur dan kotoran akan
bercampur sehingga berpotensi menimbulkan penyakit.
2) Parameter kedahsyatan
Luasnya area yang tergenang, kedalaman air genangan, kecepatan aliran air, lamanya genangan
dan jumlah lumpur yang diakibatkan banjir.
3) Penyebab
Tingginya curah hujan, ketidakmampuan tanah untuk menyerap air dengan cepat, kemampuan
sungai untuk mengantarkan air ke laut terbatas, menyempitnya atau mendangkalnya sungai,
saluran drainase yang tidak lancar.
4) Pengkajian bahaya dan teknik pemetaan
Hal yang dikaji antara lain adalah:
a) Catatan sejarah banjir.
b) Kajian topografi dan kontur.
c) Catatan curah hujan.
d) Catatan air pasang.
5) Potensi untuk mengurangi bahaya
a) Pengerukan dasar sungai dan pelebaran.
b) Pembuatan situ-situ untuk menampung air sebelum dialirkan ke sungai.
c) Peninggian tanggul di tepi pantai.
d) Memperbanyak lubang biopori.
6) Serangan dan peringatan
Banjir biasanya datang bertahap, naiknya permukaan air akan berlangsung perlahan. Curah
hujan yang lama dan lebat akan memberi tanda bahwa kemungkinan air di sungai akan naik ke
darat. Informasi dari penjaga pintu air dapat dijadikan peringatan kapan kemungkinan banjir
akan melanda pemukiman warga. Misalnya, info ketinggian air dari Bogor dapat ditangkap
warga Kampung Melayu, Jakarta bahwa banjir akan melanda kampung mereka dalam 8 jam ke
depan.
7) Elemen-elemen yang paling berisiko
a) Barang-barang yang tidak terikat akan hanyut.
b) Barang-barang dari besi akan berkarat apabila direndam air dalam waktu lama.
c) Orang tua dan anak-anak akan menderita kedinginan.
8) Strategi mitigasi utama
Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengurangi munculnya rumah-rumah
dipinggir sungai yang akan mempersempit aliran air.
Peningkatan ekonomi warga sehingga mereka tidak membuat rumah di pinggir sungai dengan
alasan ketiadaan uang untuk membangun atau menyewa rumah di tempat yang semestinya.
B.2 Rangkuman
1. Manusia hidup di kerak bumi yang merupakan bagian terdampak bila terjadi aktivitas dalam
bumi.
2. Aktivitas dalam bumi ini jika ekstrem akan menyebabkan terjadinya bencana
3. Beberapa bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung
berapi, banjir, gerakan tanah, kebakaran hutan, dan kekeringan
4. Berdasarkan kajian terhadap bencana masa lalu dapat diketahui mekanisme kerusakan,
parameter kedahsyatan, penyebab, pemetaan, elemen yang paling berisiko dari bencana, serta
hal-hal lainnya.
B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar!
1) Berikut ini yang bukan merupakan jenis-jenis bencana di Indonesia adalah…
a. Banjir.
b. Tanah Longsor.
c. Tsunami.
d. Irigasi.
2) Jenis letusan gunung api adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Magmatik.
b. Vulkanik.
c. Freatik.
d. Freato magmatik.
3) Tingkat kerusakan yang diakibatkan banjir bergantung pada …
a. Banyaknya korban jiwa.
b. Jumlah rumah yang terendam.
c. Luasnya daerah yang tergenang.
d. Besar kerugian financial yang ditimbulkan.
4) Gerakan tanah dapat dibedakan menjadi …
a. Longsoran translasi.
b. Longsoran rotasi.
c. Pergerakan blok.
d. a, b dan c benar.
5) Kekeringan dapat disebabkan oleh …
a. Perubahan iklim (el nino).
b. Ketidaksiapan manusia menyediakan penampungan air.
c. a dan b salah.
d. a dan b benar.
Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.
C. Glossary
1. Geologi bumi: ilmu pengetahuan alam untuk menjelaskan dan memecahkan segala masalah
mengenai matra Bumi
2. Modified Mercally Intensity (MMI): adalah satuan ukuran kekuatan gempa, dimana besarnya
efek yang dirasakan oleh pengamat dimana dia berada tanpa memperhatikan sumbernya
(sumber: BMG)
3. Perubahan Iklim (El Nino): adalah perubahan periodik di atmosfer dan samudra Pasifik tropis.
El nino adalah masa arus hangat sedang La Nina adalah masa arus dingin.
4. Kajian topografi dan kontur: adalah pengkajian permukaan bumi (kontur) beserta informasi
ketinggiannya menggunakan garis kontur.
5. Lubang biopori: adalah lubang yang dengan diameter 10 sampai 30 cm dengan panjang 30
sampai 100 cm yang ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir
di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah, tumbuhan di
sekitarnya serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang bisa
dipakai untuk pupuk tumbuh-tumbuhan.
6. Penataan daerah aliran sungai (DAS): adalah penataan suatu kawasan yang mengalirkan air
kesatu sungai utama. Dikemukakan oleh Manan (1978) bahwa DAS adalah suatu wilayah
penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan
yang jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara kelaut.
D. Referensi
1. United States Geological Survey. 2005. Hubungan kekuatan gempabumi dan frekwensi
kejadiannya di dunia. (online).
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/info_1990s.php , diakses 18 September
2010).
2. Brahmanto, Budi., dan Supartoyo., 2007. Menghadapi ketidaktentuan datangnya bencana. Warta
Geologi, 2, H.4-7.
3. Badan Geologi Pusat Vulkanolog dan mitigasi bencana geologi BPPTK. 2006. Peta Sebaran
Penduduk dan KRB Gunung Merapi 2006.
Sub Modul 3
Konsepsi Manajemen Bencana
A. UMUM
Sebagai seorang relawan kebencanaan, perlu
mengetahui konsepsi dari bencana itu sendiri. Menurut
UU nomor 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam maupun faktor non alam. Bencana ini
dipengaruhi oleh kerentanan, bahaya, kapasitas dan
risiko dari bencana tersebut.
Sebagaimana ilmu yang selalu berkembang, ilmu penanggulangan bencana pun memiliki berbagai
pandangan, diantaranya adalah pandangan konvensional, pandangan ilmu pengetahuan alam,
pandangan ilmu terapan, pandangan progresif, pandangan ilmu sosial, dan pandangan holistik
(keseluruhan).
Untuk itu diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada para relawan mengenai konsepsi dari
bencana dan penanggulangannya. Hal ini diperlukan agar para relawan tersebut memahami
konsepsi atau dasar dari kegiatan kebencanaannya. Pembelajaran itu salah satunya dapat dilakukan
melalui media modul ini.
Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta yang dalam hal
ini relawan diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai konsepsi bencana, sehingga para
peserta dapat memahami pentingnya keikutsertaannya dalam kegiatan kerelawanan. Indikator-
indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para peserta terhadap materi dalam modul ini,
dapat dirasakan apabila para peserta, dapat:
(1) Memahami konsepsi bencana.
(2) Mengetahui mengenai manajemen bencana.
(3) Mengetahui paradigma dan tahapan dalam penanggulangan bencana.
Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Definisi bencana
(2) Jenis bencana kedaruratan
a) Konsepsi tentang bahaya dan risiko.
b) Bahaya dan kejadian bencana/kedaruratan.
c) Berbagai pandangan tentang bencana.
(3) Manajemen bencana.
(4) Paradigma penanggulangan bencana.
(5) Siklus penanggulangan bencana.
Untuk membantu peserta memahami isi modul ini secara cepat, peserta perlu melakukan hal-hal
sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan materi 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi sebaiknya peserta mengerjakan latihan-latihan, menjawab
soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya peserta
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul.
B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami konsepsi bencana, (2)
Mengetahui mengenai manajemen bencana, (3) Mengetahui paradigma dan tahapan dalam
penanggulangan bencana.
B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.
1. Bencana
Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non
alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. (UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1).
2. Pokok – pokok yang menjadi perhatian dalam konsep diatas :
a) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa
b) berdasarkan penyebabnya bencana, yaitu bencana yang disebabkan faktor alam, faktor non
alam dan faktor manusia
c) dampak dari bencana itu sendiri menimbulkan kerugian material, non material dan korban
jiwa manusia
3. Jenis-jenis bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 :
a) Bencana alam: diakibatkan peristiwa alam (antara lain gempabumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor).
b) Bencana non-alam: diakibatkan peristiwa nonalam (antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit).
c) Bencana sosial: diakibatkan peristiwa yang diakibatkan oleh manusia (konflik sosial
antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror).
Pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kita
masuk kedalam konsep bahaya, kerentanan,
kemampuan dan risiko:
a) Berikan contoh bahaya/ancaman.
b) Berikan contoh kerentanan.
c) Apa risiko yang dapat terjadi.
Gambar 3.1 Pertanyaan Terkait Bencana
4. Kerentanan
Merupakan kondisi yang merupakan konsekuensi dari faktor fisik, ekonomi, sosial, lingkungan
masyarakat yang mengurangi kemampuan orang untuk mencegah, menghindari atau menanggulangi
bencana.
Suatu keadaan yang merupakan konsekuensi dari kondisi fisik Gataamu bsairst2e.m6 AssoaspiaTlembaalsKyeatriakkaat yang
mengakibatkan orang tidak bisa menghindari atau bereaksi ketika terjGaduinbunahgaAypai. Meletus
Kerentanan ini dapat dikategorikan dalam:
a. Kerentanan fisik / materi.
Orang-orang yang secara ekonomi terbatas, tidak mampu membuat pertahanan yang lebih baik
ketika terjadi bahaya. Mereka mungkin orang-orang yang tidak memiliki uang cukup untuk
menyewa rumah, sehingga harus tinggal di pinggir sungai. Ketika banjir datang, merekalah yang
paling rentan dan akan menjadi korban banjir
Bagan 1.2 Sistem Kelembagaan
b. Kerentanan sosial.
Orang-orang yang dimarjinalkan secara sosial dan ekonomi atau merupakan kelompok minoritas
dari sebuah masyarakat, dengan mudah akan menjadi korban bencana. Kelompok berkuasa bisa
saja memicu terjadinya kerusuhan yang akan berdampak buruk pada kelompok kecil ini.
c. Kerentanan motivasi atau kebiasaan.
Masyarakat yang pola hidupnya cendrung merusak alam dan ataupun tidak memiliki niat untuk
bersiap-siap menghadapi terjadinya bahaya. Begitu juga dengan kebiasaan hidup membuang
sampah di sungai akan membuat sungai kehilangan kemampuan untuk menampung air.
d. Faktor-faktor kerentanan:
Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan antara lain ialah : kebijakan, fisik, ekonomi,
sosial dan lingkungan.
5. Bahaya
Bahaya adalah kejadian yang berpotensi merusak dan menyebabkan hilangnya nyawa dan
kerusakan lingkungan. Disebabkan posisi geografis dan keadaan alam di Indonesia, banyak sekali
bahaya yang mengancam.
6. Kapasitas
Kapasitas adalah aset, keterampilan atau sumber daya yang dimiliki orang atau masyarakat yang
membuat mereka mampu mengurangi risiko, atau bertahan ketika bahaya terjadi. Bencana biasanya
akan menyebabkan banyak rumah rusak dan harta benda hilang. Tetapi bagi mereka yang
mempunyai uang ataupun keterampilan, dengan cepat mereka dapat membangun kembali.
7. Risiko (risk)
Kemungkinan paling buruk yang dapat terjadi ketika bahaya datang. Risiko ini bisa berupa
hilangnya nyawa, harta atau dampak psikologis yang muncul akibat bahaya.
8. Pengurangan Risiko (Disaster Risk Reduction).
Merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk meminimalisir kehilangan nyawa,
kerusakan harta benda ataupun lingkungan ketika bahaya terjadi
9. Berbagai pandangan tentang Penanggulangan Bencana:
a. Pandangan Konvensional.
Pandangan ini menganggap bencana merupakan takdir, sehingga terjadinya bencana
merupakan suatu musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya,
tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Selain itu masyarakat dipandang sebagai
„korban‟ dan „penerima bantuan‟ dari pihak luar.
b. Pandangan Ilmu Pengetahuan Alam.
Pandangan ini menganggap bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang membahayakan
kehidupan manusia. Selain itu bencana merupakan kekuatan alam yang luar biasa. Bencana
menurut pandangan ini merupakan proses geofisik, geologi dan hidrometeorologi serta
merupakan peristiwa alamiah dan tidak memperhitungkan manusia sebagai penyebab
bencana.
c. Pandangan Ilmu Terapan.
Pandangan ini melihat bencana didasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan
akibat bencana dengan dilatarbelakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil bangunan/konstruksi.
Pengkajian bencana lebih ditujukan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur
bangunan untuk memperkecil kerusakan.
d. Pandangan Progresif.
Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam
pembangunan. Selain itu bencana adalah masalah yang tidak pernah berhenti dalam proses
pembangunan. Sedangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana
adalah mengenali bencana itu sendiri.
e. Pandangan Ilmu Sosial.
Pandangan ini memfokuskan pada bagaimana tanggapan dan kesiapan masyarakat
menghadapi bahaya. Bahaya menurut pandangan ini adalah fenomena alam, akan tetapi
bencana bukanlah alami dan besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat
kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana.
f. Pandangan Holistik (keseluruhan).
Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan, serta kemampuan masyarakat
dalam menghadapi bahaya dan risiko. Selain itu gejala alam dapat menjadi bahaya, jika
mengancam manusia dan harta benda, sedangkan bahaya akan berubah menjadi bencana,
jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat.
B.2 Rangkuman
1) Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat.
2) Bencana terdiri atas bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
3) Bencana dipengaruhi oleh kerentanan, bahaya, kapasitas dan risiko.
4) Beberapa pandangan mengenai penanggulangan bencana antara lain adalah pandangan
konvensional, pandangan ilmu pengetahuan alam, pandangan ilmu terapan, pandangan
progresif, pandangan ilmu social dan pandangan holistik (keseluruhan).
B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1) Berikut ini adalah jenis-jenis bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, kecuali ...
a. Bencana alam.
b. Bencana global.
c. Bencana sosial.
d. Bencana non alam.
2) Kerentanan dapat dikategorikan dalam …
a. Kerentanan fisik / materi.
b. Kerentanan sosial.
c. Kerentanan motivasi atau kebiasaan.
d. Jawaban a, b dan c benar.
3) Di bawah ini yang bukan merupakan faktor-faktor kerentanan adalah …
a. Kebijakan
b. Ekonomi
c. Kebudayaan
d. Lingkungan
4) Definisi bahaya adalah …
a. Kejadian yang berpotensi merusak dan menyebabkan hilangnya nyawa dan kerusakan
lingkungan
b. Kejadian yang berpotensi mensejahterakan penduduk di sekitar bencana
c. Kejadian yang berpotensi meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat
d. Kejadian yang berpotensi memperluas pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya
5) Apakah yang dimaksud dengan bencana menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Alam …
a. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang menambah pendapatan manusia
b. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang memperbaiki lingkungan hidup
c. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia
d. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang dapat menciptakan kehidupan baru
Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan jumlah
jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40, peserta tidak
dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan pemahaman terhadap
materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.
C. Glossary
1. Geofisik: batuan
2. Geologi: adalah merupakan ilmu pengetahuan alam untuk menjelaskan dan memecahkan segala
masalah mengenai matra Bum
3. Hidrometeorologi: adalah Ilmu yang mempelajari keterdapatan dan sifat fisik air atmosfer.
4. Pandangan holistik: keseluruhan, pandangan keseluruhan.
D. Referensi
1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Wisner, et al, 2006; von Kotze and Hollaway, 1999. Heijmans & Victoria, (2001). Vulnerability,
[R=(HXV)].
3. United Nation International Strategy for Disaster Reduction. 2005. Membangun ketahanan
bangsa dan komunitas terhadap bencana, Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015, ekstraksi dari
laporan akhir world conference on disaster reduction. Kobe-hyogo, jepang.
Sub Modul 4
Prinsip Dasar Manajemen Bencana
A. UMUM
Menurut UU nomor 24 tahun 2007, bencana
adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non
alam. Bencana ini dipengaruhi oleh kerentanan,
bahaya, kapasitas dan risiko dari bencana tersebut.
Prinsip dasar manajemen bencana berusaha
menjelaskan beberapa acuan dalam mengatur dan
mengelola bencana.
Ilmu manajemen penanggulangan bencana mencakup pemahaman mengenai paradigma dan
siklus penanggulangan bencana sehingga diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada para
relawan mengenai konsepsi dari bencana dan penanggulangannya. Hal ini diperlukan agar para
relawan tersebut memahami konsepsi atau dasar dari kegiatan kebencanaannya. Pembelajaran itu
salah satunya dapat dilakukan melalui media modul ini.
Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta yang dalam
hal ini relawan diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai konsepsi bencana, sehingga
para peserta dapat memahami pentingnya keikutsertaannya dalam kegiatan kerelawanan. Indikator-
indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para peserta terhadap materi dalam modul ini,
dapat dirasakan apabila para peserta, dapat:
(1) Memahami pengertian manajemen bencana
(2) Memahami paradigma penanggulangan bencana
(3) Memahami siklus penanggulangan bencana
Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Manajemen bencana
(2) Paradigma penanggulangan bencana
(3) Siklus penanggulangan bencana
Untuk membantu peserta memahami isi modul ini secara cepat, peserta perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan materi 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi sebaiknya peserta mengerjakan latihan-latihan, menjawab
soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
peserta tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor/nilai minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penyusun modul/fasilitator/pelatih.
B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami pengertian
manajemen bencana, (2) Memahami paradigma penanggulangan bencana, (3) Memahami siklus
penanggulangan bencana
B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut:
1. Manajemen Bencana
Manajemen bencana, menurut definisi adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan
dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.
Dalam manajemen bencana terdapat beberapa kegiatan, baik pada saat prabencana, ketika
bencana maupun setelah bencana, antara lain adalah : Pencegahan (prevention), Mitigasi
(mitigation), Kesiapan (preparedness), Peringatan Dini (early warning), Tanggap Darurat
(response), Bantuan Darurat (relief), Pemulihan (recovery), Rehablitasi (rehabilitation), dan
Rekonstruksi (reconstruction).
2. Pencegahan (prevention)
Pencegahan (prevention) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi
atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun
kerentanan pihak yang terancam bencana (UU no. 24/2007). Misalnya: melarang pembakaran hutan
dalam perladangan dan melarang penambangan batu di daerah yang curam.
Tindakan Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah :
a. Membuat peta daerah bencana
b. Mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya
c. Menyusun rencana umum tata ruang
d. Menyusun perda mengenai syarat keamanan, bangunan pengendalian limbah dsb.
e. Mengadakan peralatan/perlengkapan operasional PB
f. Membuat prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PB.
g. Perbaikan kerusakan lingkungan
3. Mitigasi (mitigation):
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana (UU No. 24/2007). Terdapat 2 bentuk mitigasi yaitu mitigasi struktural (membuat
chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll.) dan mitigasi non struktural (peraturan, tata ruang,
pelatihan) termasuk spiritual. Beberapa upaya mitigasi antara lain adalah:
a. Menegakkan peraturan yg telah ditetapkan.
b. Memasang tanda-tanda bahaya/larangan.
c. Membangun Pos-pos pengamanan, pengawasan/pengintaian.
d. Membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana kritis (tanggul, dam, sudetan
dll).
e. Pelatihan kebencanaan.
4. Kesiapsiagaan (preparedness) :
Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU no.
24/2007), misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi,
Rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana.
5. Peringatan Dini (early warning)
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada
masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang
berwenang (UU no. 24/2007). Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat (accesible),
segera (immediate), tegas tidak membingungkan (coherent) dan bersifat resmi (official).
6. Tanggap Darurat (response)
Tanggap Darurat (response) menurut definisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (UU No.
24/2007).
7. Bantuan Darurat (relief) pangan, sandang, tempat
Bantuan darurat umumnya adalah kebutuhan dasar yang berupa
tinggal sementara dan kesehatan, sanitasi dan air bersih.
8. Pemulihan (recovery)
Pemulihan (recovery) adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. (UU No. 24/2007). Pemulihan meliputi
pemulihan fisik dan non fisik.
9. Rehabilitasi (rehabilitation)
Rehabilitasi (rehabilitation) merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat. (UU no. 24/2007).
10. Rekonstruksi (reconstruction)
Rekonstruksi (reconstruction) didefinisikan sebagai pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat.
Gambar 4.1 Kegiatan Manajemen Bencana Gambar 4.2 Jenis Kegiatan Per Tahap Bencana
Gambar 4.3 Manajemen Bencana
11. Paradigma Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana, menurut paradigma merupakan sebuah proses yang terdiri atas
bantuan darurat, mitigasi, pembangunan dan pengurangan risiko.
12. Paradigma Bantuan Darurat
Bantuan darurat difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat
(relief) berupa: pangan, penampungan, kesehatan. Selain itu tujuan utama penanganan adalah untuk
meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana dan segera mempercepat
pemulihan (recovery).
13. Paradigma Mitigasi
Mitigasi difokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku
individu/masyarakat yang rentan terhadap bencana. Tujuan utama memitigasi terhadap ancaman
bencana dilakukan secara pembuatan struktur bangunan, sedangkan mitigasi terhadap pola perilaku
yang rentan melalui relokasi permukiman, peraturan-peraturan bangunan dan penataan ruang.
14. Paradigma Pembangunan
Pembangunan difokuskan pada faktor-faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan
masyarakat terhadap bencana.dengan tujuan utama untuk peningkatan kemampuan masyarakat di
berbagai aspek non-struktural (misalnya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup,
pemilikan lahan, akses terhadap modal, inovasi teknologi).
15. Paradigma Pengurangan Risiko
Pengurangan risiko difokuskan pada analisis risiko bencana, ancaman, kerentanan dan
kemampuan masyarakat. Tujuan utama pengurangan risiko adalah untuk meningkatkan kemampuan
untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya bencana, dilakukan
bersama oleh semua parapihak (stakeholder) dengan pemberdayaan masyarakat.
16. Kaitan antara Pandangan Bencana dan Paradigma Penanggulangannya
Bila diperhatikan secara seksama pada gambar 4.4
di samping, dapat diketahui bahwa ternyata pada
prakteknya terdapat keterkaitan antara pandangan
bencana dan paradigma penang-gulangan bencana
tersebut. Fakta ini me-nunjukkan bahwa kedua hal
ini tidak dapat terpisahkan bahkan akan saling Gambar 4.4 Hubungan Pandangan Bencana
mendukung. dan Paradigma Penanggulangannya
17. Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana
Saat ini penanggulangan bencana mengalami beberapa perubahan paradigma, antara lain
adalah penanggulangan bencana bukan hanya tanggap darurat tetapi juga keseluruhan manajemen
risiko & pembangunan, selain itu perlindungan sebagai bagGiaanmbhaark2.6asAassaipdTaenbalbKuketainka semata
kewajiban pemerintah. Dengan adanya demokratisasi dan otonomiGdunauernaghAPpiBMsealeattusini menjadi
tanggungjawab Pemda & masyarakat, selain itu PB bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi
juga urusan bersama masyarakat.
18. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kegiatan penanggulangan bencana dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pada tahapan
pra bencana, saat bencana dan setelah bencana, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.5 berikut
ini:
Bagan 1.2 Sistem Kelembagaan
Gambar 4.5 Kegiatan Penanggulangan Bencana
B.2 Rangkuman
1. Manajemen bencana, menurut definisi adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan
dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.
2. paradigma penanggulangan bencana merupakan sebuah proses yang terdiri atas bantuan darurat,
mitigasi, pembangunan dan pengurangan risiko.
3. Dengan adanya demokratisasi dan otonomi daerah PB saat ini menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan masyarakat, selain itu PB bukan hanya tanggung jawab pemerintah
tetapi juga urusan bersama masyarakat.
B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1) Berikut ini adalah Kegiatan-kegiatan Manajemen Bencana, kecuali ...
a. Pencegahan (prevention).
b. Mitigasi (mitigation).
c. Pemindahan (moving).
d. Tanggap Darurat (response).
2) Berikut ini adalah Tindakan Pencegahan yang dapat dilakukan dalam manajemen
bencana …
a. Membuat WC umum.
b. Membuat peta daerah bencana.
c. Membuat sekolah bencana.
d. Membuat dapur umum.
3) Di bawah ini yang bukan merupakan upaya mitigasi adalah …
a. Membangun tenda-tenda pengungsi.
b. Menegakkan peraturan yg telah ditetapkan.
c. Memasang tanda-tanda bahaya/larangan.
d. Membangun Pos-pos pengamanan, pengawasan/pengintaian.
4) Definisi rekonstruksi adalah …
a. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup
yang terkena bencana.
b. Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai pada wilayah pasca-bencana.
c. Kejadian yang berpotensi meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.
d. Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-
bencana.
5) Apakah yang dimaksud dengan bencana menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Alam …
a. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang menambah pendapatan manusia.
b. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang memperbaiki lingkungan hidup.
c. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia.
d. Bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang dapat menciptakan kehidupan baru
Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.
C. Glossary
1. Pencegahan (prevention) : serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau
menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan
pihak yang terancam bencana
2. Mitigasi (mitigation) : serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana
3. Kesiapan (preparedness) : serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
4. Peringatan Dini (early warning) : serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga
yang berwenang
5. Tanggap Darurat (response) : serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
6. Bantuan Darurat (relief) : bantuan berupa kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, tempat
tinggal sementara dan kesehatan, sanitasi dan air bersih
7. Pemulihan (recovery) : serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan
lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
8. Rehablitasi (rehabilitation) : perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat
9. Rekonstruksi (reconstruction) : pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat
D. Referensi
1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Wisner, et al, 2006; von Kotze and Hollaway, 1999. Heijmans & Victoria, (2001). Vulnerability,
[R=(HXV)].
3. United Nation International Strategy for Disaster Reduction. 2005. Membangun ketahanan
bangsa dan komunitas terhadap bencana, Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015, ekstraksi dari
laporan akhir world conference on disaster reduction. Kobe-hyogo, jepang.
Sub Modul 5
Membangun Karakter Kemanusiaan
(Humanitarian Character Building)
A. UMUM
Istilah character building (membangun karakter)
sering kita dengar di berbagai kesempatan, yang
merupakan suatu proses terus menerus yang dilakukan
untuk:
1. Membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat yang
berlandaskan pada semangat pengabdian dan
kebersamaan.
2. Menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan.
3. Membina karakter yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Humanity atau kemanusiaan adalah kualitas menjadi seorang manusia1, sehingga pembangunan
karakter kemanusiaan dapat diartikan sebagai membentuk tabiat, watak dan sifat-sifat utama yang
meningkatkan kualitas seseorang sebagai manusia.
Pendidikan pembangunan karakter, khususnya karakter kemanusiaan adalah sebuah proses
berkelanjutan yang tak pernah berakhir (sustainable process). Undang-undang No. 3 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah landasan formal akan keharusan membangun karakter
bangsa melalui upaya pendidikan.
Proses pembangunan karakter akan melibatkan ragam aspek perkembangan, baik ilmu
pengetahuan (kognitif), motivasi (konatif), pembentukan sikap (afektif), maupun keterampilan
(psikomotorik) sebagai suatu keutuhan (holistik) dalam konteks kehidupan kultural. Proses
pembelajaran yang membangun karakter tidak bisa sebagai proses linear layaknya dalam
pembelajaran kebanyakan program studi yang bersifat transformasi informasi, tapi tidak juga bisa
berwujud sebagai suatu mata pelajaran yang diajarkan sebagai sebuah bidang studi.
Karakter tidak bisa dibentuk dalam perilaku instan, pembangunan karakter harus
dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang transaksional dan bukan instruksional, dan
dilandasi pemahaman secara mendalam.
1 http://www.merriam-webster.com/dictionary/humanity
Melalui modul ini diharapkan dapat meningkatkan karakter kualitas kemanusiaan para relawan
atau calon relawan penanggulangan bencana (PB) sehingga meningkatkan motivasi dalam
melakukan kegiatan kemanusiaan.
Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah anda diharapkan
memiliki wawasan luas, apresiasi yang mendalam dan keterampilan tentang nilai-nilai
kemanusiaan, sehingga anda dapat memahami pengertian serta manfaat dari pembangunan karakter
kemanusiaan pada suatu pelatihan
Konsep-konsep yang harus dipahami dapat dibagi kedalam beberapa pokok bahasan:
1. Pengertian nilai kejuangan.
2. Nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam perjuangan bangsa.
3. Pengertian membangun karakter.
4. Faktor-faktor untuk membangun karakter dalam NKRI.
5. Relawan, jenis penugasan dan kriterianya.
6. Kompetensi Manusia.
Agar anda dapat memahami isi modul ini dengan cepat, anda perlu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan seterusnya.
Sebelum anda benar-benar paham tentang materi pada tahap awal, jangan membaca materi
pada halaman berikutnya. Lakukan pengulangan sampai anda benar-benar memahaminya.
2. Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman anda atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu untuk
memahami materi modul ini.
3. Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya anda mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban anda dengan kunci
jawaban yang tersedia.
4. Jika skor/nilai hasil belajar anda masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya anda
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hingga mendapat skor/nilai minimal untuk melanjutkan
ke materi berikutnya.
5. Memperkaya pemahaman dengan membandingkan materi ini dengan rujukan yang bersumber
dari berbagai pihak, membiasakan berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan
pemahaman, mengikuti tutorial, atau berdiskusi langsung dengan fasilitator/pelatih/penulis
modul.
B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini anda diharapkan dapat: (1) Memahami mengenai pengertian
nilai kejuangan, (2) Memahami nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam perjuangan bangsa, (3)
Mengetahui pengertian membangun karakter, (4) menyebutkan faktor-faktor untuk membangun
karakter dalam NKRI, (5) Mengetahui mengenai relawan, jenis penugasan dan kriterianya,dan (6)
Memahami mengenai kompetensi manusia.
Indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman anda terhadap materi dalam
modul ini adalah ketika anda:
1. Mampu memahami mengenai pengertian nilai kejuangan.
2. Mampu memahami nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam perjuangan bangsa.
3. Mampu memahami pengertian membangun karakter.
4. Mampu menyebutkan faktor-faktor untuk membangun karakter dalam NKRI.
5. Mampu memahami mengenai relawan, jenis penugasan dan kriterianya.
6. Mampu memahami mengenai kompetensi manusia.
B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.
1. Pengertian nilai kejuangan
Nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna
bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara
bermartabat. Dalam sejarah Indonesia nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya
dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya
dari penjajahan Belanda dan Jepang. Jaman sekarang perjuangan diletakkan pada membebaskan diri
dari kemiskinan, kebodohan, penurunan kualitas mental/moral.
Alasan pengkaitan nilai kejuangan dengan sejarah perjuangan bangsa antara lain adalah sebagai
berikut :
a. Nilai kejuangan yang melandasi perjuangan
bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila
dan UUD 45 yang menggambarkan daya
dorong perlawanan untuk bebas dari
penjajahan, berupa upaya dari generasi ke
generasi untuk mencapai kemerdekaan.
b. Nilai kejuangan para generasi sebelum kita Gambar 5.1 Nilai-Nilai Prinsip Perjuangan
perlu diwariskan agar proses perkembangan Bangsa
dan pembangunan bangsa ini berlangsung
terus menerus dan tidak memudar.
2. Nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam perjuangan bangsa
berbagai jenis perjuangan telah dilakukan oleh pendiri-pendiri Bangsa Indonesia. Beberapa
nilai-nilai prinsip perjuangan bangsa terdapat dalam Pem-bukaan UUD 1945 dan batang tubuh
UUD 1945 dan Pancasila, sebagaimana yang tertera dalam gambar 5.1 di samping
3. Pengertian daya saing nasional dan alasan perlunya meningkatkan daya saing nasional
Daya saing nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk menampilkan keunggulannya
dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Indonesia harus
memelihara dan meningkatkan daya saing nasional agar tetap eksis di mata bangsa lain untuk
menampilkan keunggulan dalam berbagai bidang (sesuai kemampuan dan potensi, serta sumber
daya yang dimiliki), selain itu pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin tergantung pada
kemampuan kita untuk bersaing dengan produk dari negara lain serta pembentukan ketahanan
nasional
4. Pengertian membangun karakter dan ciri-ciri suatu bangsa yang mempunyai karakter
Membangun karakter adalah suatu proses terus menerus yang dilakukan untuk :
a. Membentuk tabiat, watak dan sifat-sifat yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan
kebersamaan.
b. Menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan.
c. Membina karakter yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ciri-ciri bangsa yang mempunyai karakter adalah kejujuran, semangat, kebersamaan atau gotong
royong, kepedulian atau solidaritas, sopan-santun, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan
tanggung jawab.
5. Faktor-faktor untuk membangun karakter dalam NKRI
Beberapa faktor pembangun karakter NKRI antara lain adalah :
a. Rasa hormat dan menghargai diantara sesama.
b. Rasa kebersamaan dan tolong menolong.
c. Rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.
d. Moral dan akhlak yang dilandasi nilai agama.
e. Prilaku yang menggambarkan nilai-nilai agama, hukum, budaya, dan kebangsaan.
6. Pengertian dan aspek-aspek ketahanan nasional
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan keteguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, yang datang dari dalam /luar, langsung/tidak
langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta usaha
mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Aspek-aspeknya adalah:
a. Kondisi dinamis bangsa
b. Mampu mengembangkan kekuatan nasional
c. Berjuang mewujudkan tujuan nasional
7. Landasan Hukum
Landasan hukum ketahanan nasional Indonesia, terutama yang berhubungan dengan
penanggulangan bencana adalah :
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pasal 26
Setiap orang berhak:
a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat
rentan bencana;
b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan
bencana.
d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan
bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan……… dst
Pasal 27 (Kewajiban Masyarakat)
Setiap orang berkewajiban:
a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian,
keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
Pasal 28 (Peran Lembaga Usaha)
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik
secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
Pasal 29 (Peran Lembaga Usaha)
1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang
diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik
secara transparan.
3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi
ekonominya dalam penanggulangan bencana.
8. Pengertian Relawan
Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya
memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb) kepada masyarakat sebagai
perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah),
kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.
9. Kelompok Relawan:
Beberapa kelompok relawan adalah sebagai berikut:
a. Relawan berasal dari individu
b. Kelompok masyarakat, contoh: Tagana, Tim SAR, ACT, PKPU, dsb
c. Kelompok lembaga usaha, contoh: Sampurna Rescue, Sinarmas, dll
d. Kelompok organisasi massa, contoh: NU (Banser/Ansor), Muhamadiyah, dll.
Kelompok Tabel 5.1 Kelompok Relawan
Keahlian/Profesi
Kesehatan Dokter, Paramedis, Psikolog, Bidan, Sanitarian, Ahli
Gizi, dll.
Pendidik Guru, Dosen, Tokoh Agama, dll.
Komunikasi dan Informasi dan Wartawan, Penterjemah, Reporter/Presenter,
Relasi Publik Komputer, Desain, IT, dll.
Ekonomi Pengusaha, Akuntan, Banker, dll.
Seniman Penyanyi, Pemain Film, Pemusik, Penari, dll.
Keahlian Khusus Penjahit, Supir, Montir, Juru masak/Tata Boga,
Tukang bangunan, Tukang pijat, dll.
Profesi Pengacara, Ahli Hukum, Insinyur, dll.
Di Masyarakat
Mahasiswa, relawan di desa, Perusahaan, Pabrik,
Institusi, Ormas, Parpol, LSM, dll.
10. Jenis Penugasan antara lain.
Jenis-jenis penugasan bagi para relawan antara lain adalah:
a. Kesiapsiagaan penanganan bencana/konflik.
b. Tugas penanggulangan bencana/konflik.
c. Tugas pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat.
d. Kegiatan – kegiatan pembinaan dan pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan.
11. Tugas Relawan dibagi menurut tahap bencana
a. Tanggap Darurat (UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 48).
1) Membantu penyelamatan dan evakuasi.
2) Membantu berkomunikasi.
3) Membantu assesmen cepat.
4) Membantu penyiapan sarana pengungsian, dapur umum, distribusi logistik.
5) Membantu perlindungi kelompok rentan.
6) Menghitung jumlah korban.
b. Pasca Bencana (pasal 58-59, UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
1) Membantu proses pelaksaaan penilaian kerusakan dan kerugian).
2) Membantu verifikasi besaran bantuan.
3) Membantu percepatan proses pasca bencana dengan keahlian konstruksi bangunan dan
pembinaan tukang bangunan.
12. Kriteria Relawan.
Kriteria atau persyaratan relawan yang baik, adalah sebagai berikut:
a. Sehat jasmani dan rohani.
b. Mempunyai jiwa dan semangat kerelawanan.
c. Menjadi donator tanpa pamrih baik jasa maupun barang.
d. Berasal dari lingkungan masyarakat sendiri terutama pada tahap pra bencana, dipercaya dan
diterima oleh masyarakat serta menarik simpati dan responsif masyarakat.
e. Mampu bekerja secara mandiri.
f. Akan lebih baik mampu menjadi penghubung antara lembaga dan masyarakat.