Modul Relawan Penanggulangan Bencana

b. Penilaian Kerugian
Khusus untuk penilaian kerugian, maka seluruh perkiraan biaya yang ditimbulkan sebagai

akibat tidak langsung dari terjadinya bencana dimasukkan dalam kelompok ini. Khusus asumsi
perhitungan sebaiknya dilakukan oleh tenaga teknis yang sesuai dengan bidang ilmu / keahliannya.

Sebagai contoh untuk penilaian kerugian adalah:
1) Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk transportasi akibat jalan/jembatan terputus.
2) Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk sewa rumah akibat rumahnya rusak /

hancur.
3) Dan lain sebagainya.

c. Total Penilaian Kerusakan dan Kerugian
Hasil penilaian DaLA akan berakibat

terhadap besaran anggaran rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana yang akan
dialokasikan baik dalam janga pendek (1 tahun)
maupun jangka menengah (5 tahun).

Seandainya anggaran yang akan
dicanangkan oleh pemda dari wilayah yang
terkena bencana masih membutuhkan bantuan
dana dari pemerintah pusat maka proses
pelaporannya menggunakan alur sebagai berikut:

4. Peran Relawan, Kader Masyarakat serta Pemberdayaannya
Yang sering dilupakan pada tahap Pasca-Bencana:
Masalah utama: Sosial-budaya (social & cultural landscape): Kondisi masyarakat di wilayah

bencana (sebelum & setelah bencana).
1) Bukan sekedar merespon bencana sebagai suatu keharusan.
2) Tetapi pengetahuan yang harus digunakan sebagai

pelajaran berharga (lesson learnt) di masa depan.
3) Perlu pemetaan kondisi sosial, praktek ekonomi, karakter

budaya, institusi/lembaga sbg agen sosial dalam kehidupan
sehari-hari.

Berdasarkan pengalaman terhadap penanganan bencana
yang pernah terjadi di Indonesia dapat diambil pembelajaran
yaitu mengikut sertakan masyarakat/relawan dalam
penanganan bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat / Relawan
1) Masyarakat tidak saja sebagai korban, tetapi juga pelaku aktif (pelibatan & pemberdayaan

masyarakat).
2) Kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun

masyarakat sebagai korban bencana dan sekaligus sebagai pelaku aktif, dalam kelompok
swadaya, dan dengan mekanisme sederhana.
3) Memanfaatkan kearifan lokal dan melihat kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
4) Mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rehab-rekons untuk menjamin
ketahanan lebih baik di masa datang, di tingkat pemerintahan, masyarakat, komunitas lokal,
individu.

B.2 Rangkuman

1. Undang undang nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana merupakan turunan
dari undang undang 1945 yang didalamnya menyebutkan bahwa tugasatau tujuan negara antara
lain “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta
memajukan kesejahteraan umum” dari tujuan negara ini terdapat salah satu pasal yang berbunyi
setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk
perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, risiko, ataupun dampak dari
suatu bencana.

2. Penanggulangan bencana secara umum dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pra bencana, saat
terjadi bencana atau sering disebut tanggap darurat dan terakhir pasca bencana. Dalam tahap
pasca bencana terdiri dari periode pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Penilaian kerusakan dan kerugian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008
tentang penilaian kerusakan dan kerugian (pasal 56 dan 75).

4. Metode penilaian DaLA dirinci menurut penilaian faktor kerusakan fisik yang terdiri dari 5
sektor (permukiman, infra struktur, ekonomi produktif, sosial dan sestor lainnya). Sedangkan
faktor kerugian dihitung biaya yang terpaksa dikeluarkan sebagai dampak tidak langsung
terjadinya bencana.

5. Tahap akhir dalam penanggulangan bencana harus memperhatikan Peran masyarakat / relawan
serta pemberdayaannya, hal ini diasumsikan karena :

a. Masyarakat tidak saja sebagai korban, tetapi juga pelaku aktif (pelibatan dan
pemberdayaan masyarakat)

b. Kegiatan rehab rekon merupakan gerakan dalam masyarakat dalam kelompok swadaya
masyarakat

c. Memanfaatkan kearifan lokal dengan melihat kondisi sosial budaya masyarakat stempat.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.

1. Penilaian kerusakan dan kerugian merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap
bencana yang terjadi di suatu wilayah. Dibawah ini merupakan metode penilaian yang
dilakukan BNPB yaitu …
a. DaLA (Damage and Losses Assessment).
b. Assessment.
c. Penilaian rehabilitasi.
d. PRA (Participatory Rural Appraisal).

2. Semua kondisi fisik yang mengalami kerusakan dalam suatu kejadian bencana baik rusak ringan
rusak sedang maupun rusak berat di sebut dengan …
a. Sasaran penilaian kerugian.
b. Sasaran penilaian kerusakan.
c. Sasaran intervensi.
d. Sasaran bantuan.

3. Semua bentuk pengeluaran/biaya tambahan yang terpaksa dianggarkan oleh korban bencana
sebagai dampak tidak langsung dari bencana di sebut dengan …
a. Sasaran penilaian kerugian.
b. Sasaran penilaian kerusakan.
c. Sasaran intervensi.
d. Sasaran bantuan.

4. Kebencanaan dikelompokkan pada 3 fase, salah satunya adalah fase pasca bencana. Dibawah
ini adalah aktivitas pasca bencana yaitu, kecuali …
a. Melakukan penilaian kerusakan dan kerugian.
b. Melakukan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana yang rusak baik sementara
maupun secara permanen.
c. Memberikan bantuan baik moril maupun materil guna pemulihan ekonomi masyarakat
terkena bencana.
d. Melakukan tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan.

5. Pada kenyataannya, penilaian kerusakan dan kerugian dikelompokkan dalam beberapa sektor.
Dibawah ini adalah sektor yang harus di lakukan penilaian kerusakan dan kerugian adalah …
A. Sektor permukiman.
B. Sektor infrastruktur.
C. Sektor ekonomi produktif.
D. Semua jawaban benar.

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. GLOSSARY

1. Rehabilitasi : Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat

sampai tingkat yang memadai.

2. Rekonstruksi : Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan

pada wilayah pascabencana.

3. Kerusakan : Nilai semua barang yang rusak sebagai akibat langsung dari terjadinya suatu

bencana.

4. Kerugian : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tidak langsung dari terjadinya suatu

bencana.

D. REFERENSI
1. Undang Undang nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana.
5. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
6. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
7. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2007 tentang pendanaan dan

pengelolaan bantuan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta

8. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.

9. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Peran Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta

10. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB.
Sekretariat Negara. Jakarta.

11. ECLAC (Economic Comission for Latin America and The Carribean). 2003. Handbook for
Estimating Socio-economic and Environmental Effects of Disasters. Colombia: United Nations.

Sub Modul 11
Dapur Umum dan Tempat Tinggal Sementara

(Shelter)

A. UMUM
Manusia pada umumnya memiliki tiga unsur

kebutuhan dasar dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan
sandang, pangan dan papan. Dari ketiga kebutuhan
dasar manusia tersebut, ada dua unsur yang terpenting
yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dan tersedianya
hunian yang layak.

Kedua unsur ini akan sangat sulit terwujud
tatkala terjadi bencana yang cukup besar disuatu
daerah, seperti bencana gempa bumi, bencana tsunami, bencana banjir dan lain sebagainya.
Kemudian untuk mengatasi kesulitan tersebut maka perlu dipahaminya bagaimana mengatur pola-
pola hunian sementara (shelter) agar dapat mudah dikontrol dan sesuai dengan kebutuhan
pengungsi.

Pengaturan manajemen shelter yang harus diperhatikan adalah tersedianya fasilitas-fasilitas
publik didalam lingkup blok hunian seperti sekolah, tempat ibadah, unit mandi cuci kakus (MCK)
yang terpisah, area bermain anak-anak, area olah raga, dapur umum, dan klinik. Tujuannya agar
hak-hak hidup pengungsi tidak ada yang tereduksi.

Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah diharapkan peserta
mampu merencanakan/mengatur pembuatan penampungan sementara yang memadai (termasuk
suplai makanan, air bersih dan MCK). Menunjang tercapainya kompentensi yang harus dimiliki
oleh peserta didik.

Konsep-konsep yang harus anda pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Pengertian camp shelter dan dapur umum.
(2) Prinsip Dasar camp/shelter dan dapur umum.
(3) Faktor-faktor pengelolaan.
(4) Pembangunan dan penempatan korban bencana.
(5) Perhitungan kemampuan dapur umum.

Untuk membantu anda memahami isi modul ini, anda harus sudah menguasai pemahaman
minimal tentang tali temali, pemasangan tenda, dan masak-memasak. Oleh karena itu, agar peserta

dapat memahami isi modul ini dengan cepat, peserta perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan

seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya peserta mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci
jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya peserta
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu memahami prinsip dasar

camp/shelter dan dapur umum. Peserta mampu memahami faktor-faktor Pengelolaan, pembangunan
dan penempatan korban bencana. Peserta mampu memahami perhitungan kemampuan dapur umum.

B.1. Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Prinsip Dasar
a. Memenuhi syarat/standar minimum atau sphere standard yang disesuaikan dengan kondisi

Indonesia.
b. Pengelolaan, Pembangunan dan Penempatannya menganut pendekatan pada faktor-faktor:

1) Kemudahan geografis/medan.
2) Kemampuan dapur umum/kapasitas memasak.
3) Kemudahan dalam mengendalikan/menjaga kebersihan dari limbah-limbah akibat

penampungan atau shelter.
4) Hygienisitas Hunian:

a) Tidak boleh mengganggu lingkungan/permukiman yang telah ada sebelumnya
b) Menata dan mengelola camp atau hunian sementara/Penampungan tidak dapat

dipisahkan dengan kemampuan dapur umum, begitu juga sebaliknya.

2. Kemudahan Geografis

a. Pemilihan Lokasi Harus Tepat dan Mudah Untuk:

1) Dijangkau karena faktor medan (terrain) dan akses jalan/transpotasi yang baik dan relatif

baik.
2) Setidaknya punya koneksitas masuk dalam sistem jaring ekonomi level kecamatan  untuk

memudahkan recovery.

3) Akan lebih baik bila bisa menempatkan area shelter pada daerah aliran sungai namun pada

elevasi dataran di atas 10 meter dari muka sungai dan mempunyai kondisi tanah yang stabil.

4) Tidak mudah banjir dan segera kering setelah hujan.

5) Bukan lokasi yang mudah longsor atau daerah yang mudah tertimbun longsor.

.

3. Kemampuan Dapur Umum

Secara mudah cara menentukannya adalah sebagai berikut, misal:

Sebuah perangkat kerja dapur umum lapangan memilki kemampuan sebagai berikut:

a. Kemampuan dalam tiap kali memasak adalah: 750 Porsi makanan siap saji maka apabila jumlah

pengungsi di tempat tersebut:

Kurang dari 750 orang : 1 dapur umum (ada dasarnya?)
750 – 1500 orang : 2 dapur umum, dst

Pengertian 750 orang atau 750 porsi untuk sekali memasak matang siap saji, harus sudah

termasuk makanan untuk petugas pengurus camp.
Semua aktivitas memasak makanan siap saji harus dilakukan dalam “satu kali masak” untuk

tiap periode waktu makan. Periode makan yaitu: sarapan pagi, makan siang dan makan sore/malam.

Sedangkan kegiatan memasak diluar periode waktu makan hanya dilakukan untuk:

1) Makanan tambahan bagi lansia dan pekerja ekstra dalam tugas-tugas bencana.

2) Makanan untuk balita (support facility).

3) Masak air minum.

Standar makanan untuk hunian sementara/shelter harus mengacu kepada

1) Standard SPHERE.

2) Standar BNPB.

b. Pengaturan hunian
Di dalam tata kelola hunian sementara/shelter/camp pada tahap pengungsian, di Indonesia

selalu digunakan sebagai berikut:
1) Tenda peleton.
2) Tenda regu.

3) Tenda rumah.
Di dalam mengatur tata kelola hunian sementara menggunakan tenda Peleton maka yang

perlu diperhatikan adalah:
1) Kapasitas tenda (yang layak) dapat diisi 30 orang dengan veltbed / 45 org tanpa velbed

menggunakan alas tidur
2) Tenda regu digunakan untuk kantor sementara/posko.

Blok Hunian

Blok Hunian terdiri dari:
 sepasang tenda

2 x 30-45 org

30-45 org Wanita

30-45 org Pria
 Jadi misalnya 600 org pengungsi maka bisa

menjadi:
dengan Veltbed  600 = 10 blok @ 60 org/blok

30 x 2
dengan Tikar  600 = 6-7 blok @ 90 org/blok

45 x 2 Gambar 11.1 Skema Blok Hunian
Kalau kita ambil patokan: 600-750 org pengungsi,

maka akan terjadi/terdapat 10-12 blok yang terdiri dari:

2 x 30 org/tenda atau 6-7 blok @ 2 tenda x 45 org/tenda. Untuk panitia dalam 1 area

hunian/10 blok hunian: maximum 10 orang.

B.2 Rangkuman
1. Pengelolaan, pembangunan, dan penempatan dapur umum dan shelter menganut pendekatan

pada faktor-faktor:
a. Kemudahan geografis/medan.
b. Kemampuan dapur umum/kapasitas memasak.
c. Kemudahan dalam mengendalikan/menjaga kebersihan dari limbah-limbah akibat

penampungan atau shelter itu.
2. Pemilihan lokasi camp shelter harus tepat dan mudah.
3. Sebuah blok hunian harus seimbang dengan kapasitas dapur umum, apabila tidak seimbang ada

kemungkinan akan terjadi kerusuhan sosial.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1) Pengelolaan, Pembangunan dan Penempatannya menganut pendekatan pada faktor-faktor:

a. Kemudahan geografis/medan.
b. Kemampuan dapur umum/kapasitas memasak.
c. Kemudahan dalam mengendalikan/menjaga kebersihan dari limbah-limbah akibat

penampungan atau shelter.
d. Semua jawaban benar.
2) Mudah dijangkau karena faktor medan (terrain) dan akses jalan/transpotasi yang baik dan relatif
baik adalah salah satu syarat dalam mendirikan …
a. Dapur umum dan shelter.
b. Pusat pengendalian dan operasi.
c. Komando bencana.
d. Pusat komunikasi bencana.
3) Kegiatan memasak diluar periode waktu makan hanya dilakukan untuk …
a. Makanan tambahan bagi lansia dan pekerja ekstra dalam tugas-tugas bencana.
b. Makanan untuk balita (support facility).
c. Masak air minum.
d. Semua jawaban benar
4) Kapasitas tenda (yang layak) dapat diisi oleh …
a. 50 orang.
b. 40 orang.
c. 30 orang.
d. 60 orang.
5) Di dalam tata kelola hunian sementara/shelter/camp pada tahap pengungsian, di Indonesia selalu
digunakan sebagai berikut:
a. Tenda pleton.
b. Tenda Regu.
c. Tenda Rumah.
d. Semua jawaban benar.

C. GLOSSARY
1. Camp shelter: hunian sementara.
2. Dapur umum: Dapur yang mengelola kebutuhan pangan pada masa tanggap darurat bencana.

D. REFERENSI
1. Base or camp manager, Job Aid, Feb 2004, National Wildfire Coordinating.
2. Steering Commitee for Humanitarian Response (SCHR). 2004. Sphere Project Handbook,

Humanitarian Charter and Minimum Standars in Disaster Response. England.
3. Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). 2004. Assistance to Internally

Displaces Persons (IDPs) in Indonesia. Jakarta.
4. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata

Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Sekretariat Negara. BNPB.

Sub Modul 12
Komunikasi Radio

A. UMUM
Di dalam kehidupan kita tak pernah lepas dari

telekomunikasi. Termasuk saat terjadi bencana,
sehingga memudahkan mengakses laporan-laporan
terkini yang terjadi di tempat kejadian. Itu membuat
kita harus mengetahui cara kerja dan sistem operasi
telekomunikasi. Kompetensi umum yang dituntut
setelah mempelajari modul ini ialah anda diharapkan
memiliki wawasan luas, apresiasi yang mendalam dan
keterampilan untuk mengoperasikan radio dan menggunakan prosedur sesuai peraturan yang ada.
Dasar Hukum komunikasi radio dalam penanggulangan bencana adalah UU no. 24/2007
tentang Penanggulangan Bencana, UU no 36 / 1999 tentang Telekomunikasi, PP no 52/2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi dan SK Dirjen POSTEL no 1737/DJPT.4/KOMINFO/12/2009
tentang Penetapan Frequensi PB untuk BNPB.
Tujuan dari diajarkannya materi ini pada relawan antara lain adalah untuk membangun sistem
komunikasi yang menjamin ketersediaan komunikasi antara BNPB / BPB-Daerah dengan On
Scene di lokasi bencana sehingga tugas-tugas pokok penanggulangan bencana dapat dilaksanakan
dengan baik, tersedianya komunikasi efektif antara On Scene Commander dengan Anggota
BNPB/BPB-D di lapangan termasuk tracking posisi personel serta kendaraan BNPB/BPBD,
tersedianya komunikasi koordinasi antara On Scene Officers dengan Unsur Pendukung, serta
Melatih tenaga relawan agar bisa masuk dan menggunakan system Telekomunikasi BNPB pada
saat membantu BNPB dalam PB.
Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta yang dalam
hal ini relawan diharapkan memiliki wawasan mengenai komunikasi radio kebencanaan, sehingga
para peserta dapat memahami pengertian serta manfaat dari keikutsertaannya dalam kegiatan
kerelawanan.
Untuk membantu peserta memahami isi modul ini secara cepat, peserta perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan seterusnya.

(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.

(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya peserta mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci
jawaban yang tersedia.

(4) Jika skor/nilai hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
peserta tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor/nilai minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.

(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penyusun modul/fasilitator/pelatih.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat mengenal sistem komunikasi di

Indonesia sehingga bisa menyesuaikan serta mengoperasikan radio dengan prosedur yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dikenalkan pula kepada siswa antara lain: (1) Sistem
Nasional Telekomunikasi BNPB, (2) Sistem Siaga dan SOP Telekomunikasi, (3) Kelengkapan
station radio, (4) Format radio mengenalkan sistem komunikasi di Indonesia agar relawan PB bisa
menyesuaikan serta mengoperasikan radio dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Selain itu dikenalkan pula kepada siswa antara lain: (1) Sistem Nasional Telekomunikasi
BNPB, (2) Sistem Siaga dan SOP Telekomunikasi, (3) Kelengkapan station radio, (4) Format radio.

B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Kondisi Geografis dan Daerah Rawan Bencana
Secara geologis dan geografis Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan

daerah yang rawan bencana karena berada pada sabuk api pasifik yang menyebabkan banyak
ditemukannya gunung-gunung berapi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 12.1,
12.2 dan 12.3 di bawah ini.

Gambar 12.1 Kondisi Geologis Dan Geografis Negara Indonesia
Gambar 12.2 Gunung Api di Indonesia

Gambar 12.3 Daerah Risiko Bencana di Indonesia

1.a Kendala komunikasi
Beberapa kendala komunikasi yang terjadi dalam penanganan kebencanaan di Indonesia

adalah sebagai berikut:
a. Kerusakan infra struktur akibat bencana, seperti ketiadaan fasilitas telepon, listrik, sinyal

cellphone dapat melumpuhkan/memutuskan komunikasi pusat dengan On Scene maupun unsur
pendukung
b. Beragam sistem dan alat komunikasi yang ada
c. Keterbatasan SDM dan keterampilan personel dalam komunikasi disaat tanggap darurat
bencana.

1.b Solusi
Solusi untuk menangani kendala-kendala komunikasi di Indonesia telah dilakukan,

diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Merancang sistem komunikasi voice (dan data) yang mandiri dengan metoda operasi yang

semudah mungkin.
b. Menggunakan teknologi “intelligent interconnect” yang mampu menangani radio

“interoperability.”
c. Catatan: “interoperability” yang dimaksudkan adalah kemampuan beroperasi lintas radio.

Misalkan dari telepon rumah menyambung ke HF SSB, dari HF SSB menyambung ke VHF
handy talky.

2. Koneksi multi Peralatan (Intelligent Interconnect)
a. Koneksi multi Peralatan (Intelligent Interconnect) adalah suatu alat yang meng-interkoneksi-

kan beberapa peralatan voice komunikasi seperti:
1) Radio-radio HF/SSB, VHF, UHF & 800MHz,
2) Audio conference.
3) VoIP (apabila internet/leased channel masih berfungsi).
4) Komunikasi satelit (apabila masih berfungsi).
5) Jaringan Telkom, GSM & CDMA (apabila masih berfungsi).
b. Agar peralatan komunikasi tersebut dapat saling dihubungkan dan berinteraksi termasuk
mengaktifkan PTT (push to talk) dari peralatan radio tersebut.

3. Tahapan Sistem Komunikasi
Tahapan-tahapan dalam penataan sistem komunikasi kebencanaan di Indonesia adalah sebagai

berikut:

a. Menata sistem yang ada
1) Sistem jaringan komunikasi
2) Prosedur tetap komunikasi

b. Sistem komunikasi terintegrasi
 Office => Digital – Analog
 On-Scene => Analog – Digital

c. Menata bila pada kondisi terburuk => Analog ( bergantung situasi).

4. Penataan sistem yang sudah ada JARING KOMUNIKASI BNPB
Fungsi dan fase
Fungsi: koordinasi, pengendalian, LAMPIRAN - 1
logistik, dan administrasi.
Fase: BNPB
a. Precom : indera dini ,
kewaspadaan . 11.473,5 MHz KEMEN TNI BADAN
b. Excom : saat terjadi, recheck, 171.300 MHz TERIAN POLRI PEMERI
pengendalian dan operasional. NON RADIO NTAH

11.473,5 MHz UNIT MOBILE BNPB
171,300 MHz POS AJU BNPB
NON RADIO SRC-BNPB

11.415
NON RADIO

11.473,5 MHz POLDA
171.300 MHz
NON RADIO POLWIL

BPBD DINAS-2
PROV PROVINSI

5. Frekuensi Kerja UPT KODAM
KOREM
a. HF / SSB : 11.473.5 MHz UPT- 11.415 MHz BADAN
BN[B NON RADIO
BNPB NON RADIO
b. VHF /FM : 171.300 MHz 11.415 FRQ.LOKAL
NON RADIO BN

\

c. VHF / FM RPT : KODIM

1) Tx 1 170.300 MHz. KOMUNITAS POL
RADIO BENCANA RES

2) Tx 2 170.625 MHz. 11.415 MHz DINAS
NON RADIO KAB-
3) RX 1 165.300 MHz. 11.415 MHz KOTA
BPBD NON RADIO
4) Rx 2 165.625 MHz. KAB-KOTA FRQ.LOKAL + Frq Masyarakat FRQ.LOKAL
NON RADIO NON RADIO
MASYARAKAT, STAKEHOLDER, RAPI
5) Note : 11.415 MHz ex ORARI, MITRA POLRI

BAKORNAS PB dicabut. Gambar 12.4 Jaring Komunikasi BNPB

6) Ada 2 frq HF, 2pair+1 frq

VHF, 2 pair+2 frq UHF dalam

uji-coba BNPN-Ditjen

POSTEL.

JARING KOMUNIKASI TINGKAT BPBD PROVINSI, KABUPATEN & KOTA Lampiran – 1 A

BPBD PROV, KAB, KOTA
TNI
BNPB
PEMDA
PROVINSI POLRI
KABUPAT
FRQ.LOKAL
KOTA NON RADIO

11.473,5 mhz
171.300 MHZ
NON RADIO

NON RADIO

SRC- BNPB UPT BNPB 11.415 mhZ
NON RADIO
TIM/POS AJU
BNPB FREQ LOKAL
NON RADIO

11.415 mhZ
NON RADIO

11.415 mhZ KOMUNITAS OPR RADIO BNPB STAKEHOLDER, MASY
NON RADIO AMATIR RADIO
NON RADIO FREQ LOKAL
NON RADIO KRAP, MITRA POLRI
N RADIO

Gambar 12.5 Jaring Komunikasi BPBD

6. Prosedur Tetap Komunikasi
a. Alat komunikasi harus selalu “ready for use.”
b. Siaga penuh 24 jam – 7 hari – 12 bulan/tahun (24-7-12).
c. Tiap kejadian, maksimum dalam 3 jam harus mendapatkan berita benar dan akurat.
d. Patuh pada tata-laksana sistem komunikasi - bencana yang berlaku.
e. Administrasi berita harus rapi dan lengkap, update tiap jam.

7. Sistem terintegrasi
a. Intelligent Interconnect
b. Interoperable
c. Compatible

8. BNPB – PLAN
Perencanaan BNPB dalam hal komunikasi

kebencanaan adalah saat ini sedang dibangun komunikasi
antar jaringan (cross band) dapat dilakukan dengan mudah
dan intelligent.

Gambar 12.6 BNPB Plan

9. Interoperable Equipment
Dengan kemudahan komunikasi cross-band maka:
a. Gelar jaring komunikasi di lapangan dapat lebih efisien.
b. Komunikasi antar unsur yang berbeda dapat mudah disambungkan.

Gambar 12.7 Interoperable Equipment

10. Kemudahan (V/HF –AM/FM)
Kemudahan lain dari cross-band ini yaitu
sistem komunikasi tiap lokasi dapat di-
integrasikan sehingga komunikasi lebih lancar,
cepat, dan tepat.

11. Alat Existing Gambar 12.8 Kemudahan V/HF –AM/FM
Kemudahan lainnya dari cross-band ini yaitu
jaring radio teknologi lama dapat di-
integrasikan dengan jaring radio teknlogi baru,
dengan meningkatkan nilai ekonomis assets
lama.

12. Antar Sambungan (Interconnect)

Pada setiap interconnect dan radio re-

transmisi apapun, sistem membutuhkan waktu

untuk bekerja. Sistem baru bekerja terhitung

dari sinyal ptt yang diterimanya. (misal waktu

total yang dibutuhkan untuk bereaksi semua

perangkat adalah 360 mili detik).

Akibatnya, ucapan pengirim pada 360 mili detik Gambar 12.9 Alat Existing
pertama tidak sempat diteruskan atau terpenggal

di tengah jalan. Penerima mulai mendengar ucapan pengirim setelah 360 mili detik. Hal seperti ini

perlu di atasi.

Model Raytheon ACU-1000 Gambar 12.10 Antar Sambungan
ACU-1000 ini dapat dikontrol dengan beberapa cara. (Interconnect)
a. Dengan Keypad yang tersedia pada panel

depan/atas.
b. Dengan sinyal DTMF dari pesawat telepon atau

radio.
c. Dengan komputer melalui Serial Port RS-232

maupun ethernet.

Gambar 12.11 Model Raytheon ACU-1000

Ringkasan Teknis
Ringkasan teknis ini memberikan pengetahuan mengenai istilah-istilah komunikasi radio dalam
kebencanaan yaitu:
a. Radio, VoIP, E & M + ptt,
b. PSTN / PABX,
c. Single Line Telephone (SLT) set.

1) Teknologi DSP, Digital Signal Processing
2) Auto attendant dalam Bahasa Indonesia untuk membantu pengoperasian
3) VMR, Voice Modulation Recognizer, yang berfungsi menahan noise
4) Sistem tetap beroperasi penuh TANPA komputer
5) Integrasi pada radio / telepon dilakukan pada level audio. Audio In, Audio Out,

PTT/COR.
6) Integrasi pada VSAT dilakukan pada level audio atau IP based.
7) Intelligent Interconnect dapat meng-interkoneksi-kan segala merk alat

komunikasi.

Diagram Sistem
Gambar 12.12 di bawah ini merupakan gambar diagram sistem untuk menunjukkan alur

sistem komunikasi radio kebencanaan dapat bekerja.

Gambar 12.12 Diagram Sistem

Gambar 12.13 On Scene

On Scene
On Scene merupakan alur kegiatan

komunikasi radio kebencanaan ketika dilakukan di
lapangan, sebagaimana gambar 12.13.

Alur komunikasi BNPB Gambar 12.14 Alur Komunikasi BNPB
BNPB juga mempunyai alur kegiatan

komunikasi radio kebencanaan ketika
diimplementasikan di lapangan, sebagaimana
gambar 12.14.

Alur komunikasi BPBD
Alur kegiatan komunikasi radio kebencanaan

BPBD dapat dilihat pada gambar 12.15 berikut ini.

13. ACU-1000 Gambar 12.15 Alur Komunikasi BPBD
ACU-1000 merupakan contoh suatu
Gambar 12.16. On Scene kondisi
perangkat yang sudah diintegrasikan yang terdiri terburuk
dari : mesin ACU-1000 dan 10 (sepuluh) radio-
radio.
a. Contoh suatu perangkat yang sudah
diintegrasikan yang terdiri dari

1) ACU-1000
2) 10 (sepuluh) radio-radio
b. BNPB menggunakan:
1) ACU 1000 dan ACU-T dg konfigurasi HF

– VHF
– UHF – PSTN / Cell GSM & CDMA

2) SATPHONE BYRU-PASTI –THURAYA
3) VOIP & ROIP sdh tidak digunakan lagi.
4) Tracking System HF –VHF – Cell -

Satphone

14. On Scene Kondisi Terburuk
On Scene kondisi terburuk merupakan alur kegiatan komunikasi radio kebencanaan ketika

dilakukan di lapangan dalam keadaan bencana yang terburuk, sebagaimana gambar 12.16.

15. Pelaporan
Pelaporan berguna untuk memberikan informasi hasil kegiatan yang telah dilakukan, terutama

hasil kegiatan komunikasi radio. Isi dari pelaporan antara lain:
a. Tanggal,waktu unjuk, kirim, terima
b. Penanggungjawab berita (dengan tandatangan pengesahan Kadis Jaga )
c. Alamat berita dan tembusan
d. Apabila ada penyalinan berita, harus ditulis nama penyalin dan disahkan Kadis.Jaga
e. Formulir Laporan yang baku.

16. Berita
Berita merupakan hasil pengolahan data yang berasal dari komunikasi radio kebencanaan

yang telah dilakukan. Berita dibedakan menjadi:
a. Menurut sifatnya:

1) Berita terbuka ( Plain Text - PLN )
2) Berita tertutup ( Rahasia – RHS )
b. Menurut derajatnya:
1) Biasa
2) Segera
3) Amat segera

17. Format Formulir
Bentuk format ICS dan UNDAC yang digunakan adalah sebagai berikut:

ICS-205 Perencanaan Sistem Perhubungan/Komunikasi (Communications Plan)

RENCANA No. Tugas: Nama Petugas: Jangka Waktu Tanggal:
KOMUNIKASI Operasional: Pukul:

Alokasi Saluran

Sistem Komunikasi ID Fungsi ID No. Frekuensi Keterangan
Pemancar Komunikasi Saluran Saluran

Dipersiapkan oleh (Bagian Logistik): ICS-205

ICS-213 Pesan Umum (General Message)

No. Tugas: Tanggal:
Pukul:
PESAN UMUM
Disiapkan oleh:
Nama Tugas: Jabatan:
Untuk: Jabatan:
Dari:
Subjek:

Isi Pesan:

ICS-213

ICS-309 Catatan Komunikasi (Communication Log)

CATATAN KOMUNIKASI No. Tugas: Tanggal:
Nama Tugas: Pukul:
Jangka Waktu Operasional:

Nama Operator Radio (Bagian Logistik): ID Pemancar:

Catatan

Waktu ID Pemancar Subjek
Dari Ke

Halaman…dari…. ICS-309

ICS-216 Persyaratan Lembar Kerja Radio (Radio Requirement Worksheet)

CATATAN No. Tugas: No. Nama Tugas: Tanda Tgl:
OP: Kunjungan: Pkl:

PENELITIAN

POPULASI

PENDUDUK KOTA

Nama Jalan: No. Nama Petugas:
Petugas:
No. Rumah:
Penghuni
Jumlah
Penghuni
Berapa Lama Di Rumah?
Pengawasan rumah dan
halaman? Y/T
Pengawasan S.A.R pada
halaman rumah? Y/T
Ikut Asuransi?Y/T
Ket. Tindak Lanjut? Y/T
Nama No. Telp Keterangan Lainnya
Penghuni
(wawancara)

Disiapkan oleh: PesanUmum:

ICS216

a. FORM SESUAI PERKA no. 9/2008 - Lampiran 11

DATA/INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum
a. Jenis : ..........…....……………………………………………
b. Tanggal/Waktu : ..........…....……………………………………………
c. Lokasi : ..........…....……………………………………………
d. Keterangan : ..........…....……………………………………………
..........…....……………………………………………
..........…....……………………………………………
..........…....……………………………………………
..........…....……………………………………………

2. Korban Jiwa Jumlah (jiwa)
No Kecamatan Kelurahan/Desa

Hilang Luka Luka Pengungsi MD
Berat *)
Ringan

1.
2.
3.
Dst.

TOTAL

*) MD = Meninggal Dunia JUMLAH (unit) Taksiran
3. Kerusakan Kerugian
a. Pemukiman Rusak Rusak Berat
• Rumah
Ringan
NO Lokasi (Kec/Kel/Desa)

1.
2.
dst

TOTAL

• Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

NO Lokasi JUMLAH (/satuan)
(Kec/Kel/Desa)
Air Saluran MCK Lain-
1. Bersih Air (m‟) Umum lain
2. (m3)
dst (unit)

TOTAL

Catatan: yang menjadi standar sapras yang rusak

a. Fasilitas Pendidikan
b. Fasilitas Kesehatan
c. Fasilitas Ibadah
d. Fasilitas Sosial
e. Insfrastruktur
f. Fasilitas Pemerintahan
g. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas
h. Fasilitas Pelayanan Publik
i. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak
j. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

N Jenis Lokasi JUMLAH (unit) Fungsi Taksiran
O (Kec/Kel/Desa) Kerugia (Rp)

1. Rusak Berat Rusak ringan
2.
dst

TOTAL

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana Kelautan (point
k)

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
1. Terhadap Korban :
• Meninggal : ................................................................................................
• Luka Berat : ................................................................................................
• Luka Ringan : .............................................................................................
• Hilang : .......................................................................................................
• Pengungsi : .................................................................................................

2. Terhadap Kerusakan :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

III. SUMBER DAYA
1. Sarana Prasarana
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Sumber Daya Manusia
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Logistik
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Dana
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

IV. KENDALA
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)
1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan,
Logistik, Dana)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas
Umum/Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan
dan anak u/ penampungan dan penggunaan MCK.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan

Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/family kits), Selimut, Sarung,
Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan
Mandi, Alas tidur)

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.
5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai

dan kesehatan lingkungan)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

9. Lain-lain
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

VI. POTENSI BENCANA SUSULAN
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Catatan:
Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam
bencana di lapangan.

B.2 Rangkuman

1. Salah satu alat komunikasi yang dapat di gunakan sebagai pendukung proses penanggulangan

bencana adalah dengan menggunakan komunikasi radio.

2. Ada beberapa kendala dalam komunikasi di antaranya adalah:

a. Kerusakan infra struktur akibat bencana, seperti ketiadaan fasilitas telepon, listrik, sinyal

cellphone dapat melumpuhkan/memutuskan komunikasi pusat dengan On Scene maupun

unsur pendukung.

b. Beragam sistem dan alat kom yang existing

c. Keterbatasan manpower dan skill personel komunikasi disaat darurat bencana

3. Intelligent interconnect Suatu alat yang meng-interkoneksi-kan beberapa peralatan voice
komunikasi seperti:
d. Radio-radio HF/SSB, VHF, UHF & 800MHz,
e. Audio Conference.
f. VoIP (apabila internet/leased channel masih berfungsi).
g. Komunikasi Satelit (apabila masih berfungsi).
h. Jaringan Telkom, GSM & CDMA (apabila masih berfungsi).

4. SOP (Standar Operasional Prosedur) yang di gunakan dalam penanggulangan bencana yaitu:
i. Alat Komunikasi harus selalu “ready for use”.
j. Siaga penuh 24 – 7 – 1 bulan/tahun.
k. Tiap kejadian, max dlm 3 jam hrs mendptkan berita benar dan akurat.
l. Patuh pd tata-laksana Syskom - Bencana yang berlaku.
m. Administrasi berita harus rapi dan lengkap, update tiap jam.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1. Apa tujuan materi komunikasi radio …

a. Peserta diharapkan mampu mendirikan stasiun transmisi radio di daerahnya
b. Peserta diharapkan dapat mengenal sistem komunikasi relawan luar negeri
c. Peserta diharapkan dapat memperbaiki jaringan telepon yang rusak
d. Peserta diharapkan dapat Mengenal system komunikasi di Indonesia sehingga bisa

menyesuaikan serta mengoperasikan radio dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2. Apa yang dimaksud interoperability:
a. Kemampuan menciptakan radio all band
b. Kemampuan beroperasi lintas radio
c. Operasi radio antar relawan
d. Sistem telekomunikasi relawan
3. Frekuensi kerja radio yang digunakan adalah sebagai berikut, kecuali:
a. HF / SSB
b. VHF / FM
c. GSM
d. VHF / FM RPT

4. Perangkat integrasi yang tidak lagi digunakan oleh BNPB adalah:
a. VOIP & ROIP
b. ACU 1000 dan ACU-T dg konfigurasi HF – VHF
c. SATPHONE BYRU-PASTI –THURAYA
d. Tracking System HF –VHF – Cell - Satphone

5. Apakah yang termasuk komponen pelaporan:
a. Tanggal lahir
b. Pimpinan
c. Alamat berita dan tembusan
d. Penyalinan berita tidak perlu disahkan Kadis

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glossary
1. HF SSB: high frequency single side-band, adalah transmisi radio yang hanya memancarkan 1

side band saja.
2. VHF handy talky: very high frequency handy talky, adalah peralatan komunikasi radio handy

talky yang beroperasi pada frekuensi VHF.
3. UHF: ultra high frequency, adalah frekuensi radio antara 300-Mega Hertz sampai dengan 3.000-

Mega Hertz.
4. PTT (Push to Talk): adalah teknologi yang ada beroperasi layaknya walkie-talkie dan berada

didalam jaringan seluler.
5. ALKOM: Alat Komunikasi
6. Intelligent Interconnect: adalah koneksi pintar antar peralatan radio komunikasi sehingga dapat

beroperasi sebagai satu kesatuan.
7. Interoperable: adalah kemampuan untuk berkomunikasi, mejalankan program, atau mentransfer

data diantara berbagai jenis teknologi dan unit data yang digunakan oleh paket perangkat lunak
SIG dimana pengguna tidak memerlukan pengetahuan mengenai karakteristik unit datanya.
8. Compatible: adalah system yang mampu bergerak dan bekerja dng keserasian dan kesesuaian.
9. Sinyal DTMF: adalah piranti semikonduktor yang dirancang untuk digunakan pada sistem dial
pada pesawat telepon. DTMF membangkitkan suatu sinyal nada yang merupakan kombinasi
dari 2 buah nada yang memiliki frekuensi rendah dan frekuensi tinggi

10. AM/FM: Modulasi Amplitudo/Modulasi Frekuensi
11. VoiP: Voice Over Internet Protocol, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara

jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui
jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.
12. ROIP: adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP (VoIP)
dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. RoIP memungkinkan adanya multi
komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda
dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, RoIP memiliki stasiun pangkalan yang
secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses RoIP.
13. PSTN/PABX: adalah singkatan dari Public Switched Telephone Network atau yang biasa disebut
jaringan telpon tetap (dengan kabel). PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis
yang dibuat oleh ITU-T, dan menggunakan pengalamatan E.163/E.164 (secara umum dikenal
dengan nomor telepon).
14. PABX atau Private Automatic Branch eXchange adalah perangkat penyambungan komunikasi
telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung-gedung perkantoran yang
memerlukan percabangan sambungan telepon. Secara umum perangkat PABX terhubung ke
penyedia layanan telekomunikasi publik.
15. Teknologi DSP: Digital Signal Processor, merupakan prosesor digital alternatif pengganti
teknologi CDMA untuk menghindari jamming, gangguan pantul dan pemakaian frekuensi yang
berulang.
16. VMR (Voice Modulation Recognizer): adalah perangkat interoperable yang mampu mendeteksi
frekuensi tranmisi suara dan menyesuaikannya.
17. VSAT: merupakan singkatan dari Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal
dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari tiga meter.
Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi
sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi.
18. UNDAC: singkatan dari United Nations Disaster Assessmenet and Coordination, adalah suatu
lembaga dunia dibawah PBB.

D. Referensi
1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Sekretariat Negara. Jakarta.

3. Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi. Sekretariat Negara. Jakarta.

4. Republik Indonesia. 2009. Surat Keputusan Dirjen POSTEL No.
1737/DJPT.4/KOMINFO/12/2009 tentang Penetapan Frequensi Penanggulangan Bencana untuk
BNPB. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sub Modul 13
Navigasi

(Global Positioning System)

A. UMUM
Pengetahuan navigasi, terutama mengenai Global

Positioning System (GPS) merupakan pengetahuan
yang sangat penting dalam dunia kebencanaan. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan di lapangan bahwa
seringkali cakupan daerah yang terkena bencana sangat
luas, sedangkan tenaga penolong kebencanaan
jumlahnya sangat terbatas sehingga diperlukan skala
prioritas dalam penanganan bencana misalnya daerah
yang paling parah bencananya bisa dipantau melalui satelit dan koordinatnya dapat diketahui
dengan bantuan GPS. Fungsi GPS dapat menggantikan fungsi kompas konvensional walaupun
kompas konvensional masih tetap diperlukan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan kerelawanan, pengetahuan navigasi GPS ini sangat
dibutuhkan sebab seringkali relawan penanggulangan bencana tidak memahami ilmu medan, peta
dan kompas sehingga untuk mempermudah digunakan GPS. Ilmu navigasi ini wajib dan mutlak
dipelajari oleh relawan sebagai persyaratan dasar relawan.

Diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada relawan mengenai navigasi Global Positioning
System (GPS) yang mana salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan media modul,
sebagaimana modul ini.

Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah peserta relawan
diharapkan memiliki kemampuan dasar kenavigasian, terutama dalam penguasaan Global
Positioning System (GPS). Indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman peserta terhadap
materi dalam modul ini, apabila peserta dapat memahami:
(1) Pengertian koordinat geografis.
(2) Global Positioning System (GPS).
(3) Konstelasi satelit GPS.
(4) Distribusi titik control GPS.
(5) Aplikasi GPS.

Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Pengertian koordinat geografis.
(2) GPS itu sendiri.
(3) Konstelasi satelit GPS.
(4) Distribusi titik control GPS.
(5) Aplikasi GPS.

Untuk membantu peserta memahami isi modul ini secara cepat, peserta perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan

seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya peserta mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci
jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
peserta tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor/nilai minimal
untuk melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami mengenai pengertian

koordinat geografis, (2) Memahami Global Positioning System (GPS), (3) Memahami konstelasi
satelit GPS, (4) Memahami mengenai distribusi titik control GPS, dan (5) menyebutkan aplikasi
GPS

B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Koordinat
Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau lokasi suatu titik dalam suatu

sistem referensi tertentu. Dalam survei dan pemetaan, koordinat atau posisi atau letak suatu titik

dapat dinyatakan dalam 2-dimensi (gambar 13.1) atau 3-dimensi (gambar 13.2), yaitu dengan
menspesifikasikan 3 parameter:
a. Titik nol (origin) dari sistem koordinat.
b. Orientasi dari sumbu-sumbu koordinat.
c. Besaran yang digunakan untuk mendefinisikan posisi dalam sistem koordinat tersebut.

Gambar 13.1 Koordinat 2 Dimensi Gambar 13.2 Koordinat 3 Dimensi

2. Koordinat Geografis

Koordinat Geografis dapat dinyatakan dalam lintang

dan bujur

a. Lintang:

Lintang merupakan sudut yang dibentuk mulai dari

bidang equator sepanjang meridian sampai ke titik yang

bersangkutan dan mempunyai nilai antara 00 (di Gambar 13.3 Garis Lintang dan
equator) s.d. 900 (di kutub). Pada belahan bumi utara Bujur

bertanda positif (+) sedangkan pada belahan bumi selatan bertanda negatif (-).

b. Bujur:

Bujur merupakan sudut yang dibentuk dari bidang meridian Greenwich sepanjang paralel sampai ke

titik yang bersangkutan dan mempunyai nilai antara 00 s.d. 1800. Arah bujur ini kearah Timur dari

meridian Greenwich disebut Bujur Timur (BT) sedangkan kearah Barat dari meridian Greenwich

disebut Bujur Barat (BB).

3. GPS (Global Positioning System) Gambar 13.4 Satelit GPS
GPS adalah: Suatu Sistem Navigasi berbasis satelit yang (Global Positioning Sistem)

digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan dan waktu yang Gambar 13.4 Satelit GPS
akurat dipermukaan bumi. (Global Positioning
Sistem)
4. GPS berguna untuk Penentuan Posisi Seketika, yang
terdiri atas:

a. Posisi spasial: Lintang, Bujur dan Tinggi.
b. Menentukan posisi dengan moda stasioner dan bergerak.
c. Memetakan SDA dan batas wilayah dengan cara cepat,

akurat dan lebih murah.

Deskripsi GPS Gambar 13.5 Peluncuran Satelit GPS
GPS merupakan sistem satelit navigasi milik

AS, berbentuk sistem yang dapat menentukan posisi
dimana saja diatas permukaan bumi, tidak
tergantung cuaca. GPS terdiri atas 24 Satelit pada 6
bidang orbital, serta pemakaiannya tanpa bayar,
tanpa izin dan tanpa batas, cukup investasi pada
receiver.

5. Konstelasi Satelit GPS Gambar 13.6 Segmen-segmen GPS
Satelit GPS mempunyai

konstelasi pada 6 bidang orbit,
dimana setiap bidang orbit
terdapat 4 satelit. Orbit satelit
hampir berbentuk lingkaran
dengan ketinggian rata-rata:

20.200 Km. Titik inklinasinya 550 dengan kecepatan
satelit 4 km/detik (14400 km/jam) serta periode orbitnya ±
12 Jam. Satelit GPS selalu „terlihat‟ di angkasa sebanyak 4
- 12 buah.

6. Segmen Pengendali Gambar 13.7 Konstelasi Satelit GPS
GPS dalam segmen pengendali berfungsi sebagai

monitor kesehatan satelit, injeksi data, prediksi orbit,
sinkronisasi waktu dan master/monitor stasion tersebar
dibelahan dunia.

Gambar 13.8 Segmen Pengendali

7. Menentukan Posisi
Posisi GPS dapat ditentukan dengan langkah-langkah sederhana, yaitu :
a. Receiver menerima sinyal dari minimum 4 satelit.
b. Jarak dari satelit ke receiver yaitu beda waktu tempuh x kecepatan cahaya.
c. Waktu tempuh sinyal dari satelit ke receiver ditentukan dengan sistem pintar pada receiver.

d. Bila diperoleh empat jarak dari satelit ke receiver maka secara matematis lokasi receiver dapat
ditentukan.

8. Cara Menentukan Posisi
Cara menentukan posisi GPS adalah melalui 4 cara yaitu point positioning, kinematik, relative

dan diferential. Sebagaimana pada gambar 13.10.

Gambar 13.10 Penentuan Posisi GPS

9. Jenis/Tipe Receiver GPS
Jenis/tipe receiver GPS terdiri atas 3

tipe sebagaimana pada gambar 13.11, 13.12,
13.13, 13.14 dan 13.15 yaitu tipe navigasi,
tipe pemetaan dan tipe geodetic.

Gambar 13.11 Jenis/Tipe Receiver GPS

Gambar 13.12 Tipe Pemetaan

Gambar 13.13 Tipe Geodetik
Gambar 13.15 Receiver GPS tipe 76CSx

10. Pengguna aplikasi GPS
Teknologi GPS dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain adalah:
a. Militer
b. Geodesi, geodinamika, deformasi
c. Navigasi (naik gunung, dll)
d. Penetapan Batas Administrasi/batas lainnya
e. Olah raga, transportasi, rekreasi
f. Studi troposfeer, ionosfeer
g. Kadaster, Pertanian
h. Fotogrametri & Remote Sensing
i. GIS (Geographic Information System)
j. Studi tentang kelautan (pasut)
k. Titik-titk pengungsian dan rumah/bangunan rusak.

B.2 Rangkuman
1. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau lokasi suatu titik dalam suatu

sistem referensi tertentu.
2. Koordinat geografis di nyatakan dalam 2 bagian yaitu lintang dan bujur.

a. Lintang berarti Sudut yang dibentuk mulai dari bidang equator sepanjang meridian sampai
ke titik yang bersangkutan, Mempunyai nilai antara 00 (di equator) s.d. 900 (di kutub),
Pada belahan bumi utara bertanda positif (+), Pada belahan bumi selatan bertanda negatif
(–).

b. Bujur berarti sudut yang dibentuk dari bidang meridian Greenwich sepanjang paralel
sampai ke titik yang bersangkutan, mempunyai nilai antara 00 s.d. 1800, kearah Timur
dari meridian Greenwich disebut Bujur Timur (BT), kearah Barat dari meridian Greenwich
disebut Bujur Barat (BB).

3. GPS adalah: Suatu Sistem Navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi,
kecepatan dan waktu yang akurat dipermukaan bumi.

4. Menentukan Posisi dengan GPS
Langkah Sederhana
1) Receiver menerima sinyal dari minimum 4 satelit.
2) Jarak dari satelit ke receiver yaitu beda waktu tempuh x kecepatan cahaya.
3) Waktu tempuh sinyal dari satelit ke receiver ditentukan dengan sistem pintar pada receiver.
Bila diperoleh empat jarak dari satelit ke reciver maka secara matematis lokasi receiver
dapat ditentukan.

B.3. Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1. Spesifikasi paramater untuk koordinat adalah sebagai berikut, kecuali …

a. Titik nol (origin) dari sistem koordinat
b. Orientasi dari sumbu-sumbu koordinat
c. Besaran yang digunakan untuk mendefinisikan posisi dalam sistem koordinat tersebut
d. Sudut yang dibentuk mulai dari bidang equator sepanjang meridian sampai ke titik yang

bersangkutan
2. GPS adalah …

a. Sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk memprediksi terjadinya bencana
b. Sistem navigasi satelit yang digunakan untuk mendeteksi perubahan cuaca di permukaan

bumi
c. Sistem navigasi satelit untuk menentukan perputaran bumi pada porosnya
d. Sistem Navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan dan

waktu yang akurat dipermukaan bumi
3. Yang bukan tipe receiver GPS …

a. Tipe navigasi
b. Tipe point-to-point
c. Tipe pemetaan
d. Tipe geodetik

4. Berikut merupakan langkah sederhana GPS dalam menentukan lokasi, kecuali …
a. Receiver menerima sinyal dari minimum 4 satelit.
b. Jarak dari satelit ke receiver yaitu beda waktu tempuh x kecepatan cahaya.
c. Waktu tempuh sinyal dari satelit ke receiver ditentukan dengan sistem pintar pada receiver.
d. Bila diperoleh dua jarak dari satelit ke receiver maka secara matematis lokasi receiver dapat
ditentukan.

5. Aplikasi GPS adalah …
a. Militer
b. Anthropology
c. Navigasi (naik gunung, dll)
d. Penetapan Batas Administrasi/batas lainnya

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,

peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glossary
1. Koordinat geocentric: sistem yang terpusat pada lokasi objek di tata surya dalam tiga-dimensi

sepanjang Cartesian X, Y dan sumbu Z.
2. Meridian greenwich: adalah basis pembagian waktu di seluruh dunia. international (meridian

conference tahun 1884 di Washington telah memutuskan untuk membasiskan titik nol derajat di
kota greenwich di inggris raya).
3. Konstelasi: adalah susunan orbit satelit (minimal 4) untuk menentukan lokasi object.
4. Inklinasi: adalah jarak anguler (sudut) antara bidang orbit planet terhadap bidang yang menjadi
acuan (umumnya ekuator bumi, matahari, atau bahkan Jupiter) yang dinyatakan dengan derajat.
Bidang yang menjadi acuan umumnya adalah ekuator bumi di mana pengamatan lebih banyak
dilakukan di bumi.
5. GIS (Geographic Information System): adalah sistem informasi khusus yang mengelola data
yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit,
adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola
dan menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut
lokasinya, dalam sebuah database.

D. Referensi
a. Ahmed El-Rabbany. 2002. Introduction to GPS: the Global Positioning System, Second Edition.

Artech House Inc.

SUB-MODUL 14
PERTOLONGAN PERTAMA
PADA KORBAN BENCANA

A. UMUM
Mengingat sangat sedikit/terbatasnya jumlah

petugas/tenaga kesehatan dilapangan, terutama dalam
situasi menghadapi bencana, baik bencana alam
(Natural Disaster), maupun bencana akibat ulah
manusia (Man-made Disaster), maka sangatlah perlu
untuk memberikan pembekalan pengetahuan
Pertolongan Pertama (First Aid) Tingkat Dasar bagi
para Relawan Penanggulangan Bencana, yang bisa
bertugas pada tahap pra-bencana (Pre-Disaster Stage), tahap tanggap darurat bencana (Emergency-
Response Stage), maupun pada tahap pemulihan (Post-Disaster Stage).

Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta yang dalam
hal ini relawan diharapkan memiliki wawasan luas mengenai usaha pertolongan pertama pada
korban bencana, sehingga para peserta dapat memahami fungsi dan perannya dalam kegiatan
kebencanaan Indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para peserta terhadap
materi dalam modul ini, dapat dirasakan apabila para peserta, dapat:
a. Memahami Pengertian Pertolongan Pertama (First Aid), Tugas dan Kewajiban Penolong

Pertama (First Aider).
b. Memahami Dasar Hukum Pertolongan Pertama.
c. Memahami Ilmu Urai Tubuh Manusia dan Ilmu Faal Tubuh Manusia (Anatomy dan

Physiology).
d. Memahami Perdarahan (Bleeding) dan penanganannya.
e. Memahami Luka dan penanganannya.
f. Memahami Syok (Shock) dan penanganannya.
g. Memahami Resusitasi Jantung-Paru (RJP)/Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) dan

mempraktekkannya.
h. Memahami Patah Tulang (Fracture) dan penanganannya.
i. Memahami Cedera Jaringan Lunak (Soft Tissue Injury) dan penanganannya.
j. Memahami Cedera karena pengaruh suhu (Climatic Injury) dan penanganannya.

k. Memahami Penyakit-penyakit Darurat lain (Emergency Medicine) dan penanganannya.
l. Memahami Pengangkutan Korban (Medical Evacuation) dan mempraktekkannya.
m. Memahami Pemilahan Korban (Triage) dan mempraktekkannya

Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
a. Pengertian Pertolongan Pertaman(First Aid), Tugas dan Kewajiban Penolong Pertama (First

Aider).
b. Memahami Dasar Hukum Pertolongan Pertama.
c. Ilmu Urai Tubuh Manusia dan Ilmu Faal Tubuh Manusia (Anatomy dan Physiology).
d. Perdarahan (Bleeding).
e. Luka.
f. Syok (Shock).
g. Resusitasi Jantung Paru (RJP)/Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR).
h. Patah Tulang (Fracture).
i. Cedera Jaringan Lunak (Soft Tissue Injury).
j. Cedera akibat pengaruh suhu (Climatic Injury).
k. Penyakit-penyakit Darurat lain (Emergency Medicine).
l. Pengangkutan Korban (Medical Evacuation).
m. Pemilahan Korban (Triage).

Untuk membantu peserta memahami isi modul ini secara cepat, peserta perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut:
a. Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan seterusnya.
b. Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
c. Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya peserta mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci
jawaban yang tersedia.
d. Jika skor hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya peserta
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
e. Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami Pengertian

Pertolongan Pertaman (First Aid), Tugas dan Kewajiban Penolong Pertama (First Aider), (2)
Memahami Dasar Hukum Pertolongan Pertama, (3) Memahami Ilmu Urai Tubuh Manusia dan Ilmu
Faal Tubuh Manusia (Anatomy dan Physiology), (4) Memahami Perdarahan (Bleeding) dan
penanganannya, (5) Memahami Luka dan penanganannya, (6) Memahami Syok (Shock) dan
penanganannya, (7) Memahami Resusitasi Jantung-Paru (RJP)/Cardio-Pulmonary Resuscitation
(CPR) dan mempraktekkannya, (8) Memahami Patah Tulang (Fracture) dan penanganannya, (9)
Memahami Cedera Jaringan Lunak (Soft Tissue Injury) dan penanganannya, (10) Memahami
Cedera karena pengaruh suhu (Climatic Injury) dan penanganannya, (11) Memahami Penyakit-
penyakit Darurat lain (Emergency Medicine) dan penanganannya, (12) Memahami Pengangkutan
Korban (Medical Evacuation) dan mempraktekkannya, (13) Memahami Pemilahan Korban (Triage)
dan mempraktekkannya.

B.1Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Pengertian Pertolongan Pertama:
Pengertian Pertolongan Pertama (First Aid), Tugas Dan Kewajiban Penolong Pertama (First

Aider):
a. Pengertian Pertolongan Pertama:
Pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau korban kecelakaan yang
memerlukan penanganan medis dasar untuk mencegah cacat atau maut.
b. Tujuan Pertolongan Pertama:
1) Menyelamatkan jiwa penderita.
2) Mencegah cacat.
3) Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan.

2. Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu:
Dalam perkembangannya tindakan pertolongan pertama diharapkan menjadi bagian dari suatu

sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yaitu Sistem
Pelayanan Kedaruratan bagi masyarakat yang membutuhkannya, khususnya di bidang kesehatan.

3. Komponen Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu:
Komponen sistem penanggulangan gawat darurat terpadu terdiri atas akses komunikasi dan

pelayanan pra rumah sakit.

a. Akses dan Komunikasi:
Masyarakat harus mengetahui kemana mereka harus meminta bantuan, baik yang umum
maupun yang khusus.

b. Pelayanan Pra Rumah Sakit:
Secara umum semua orang boleh memberikan pertolongan.

4. Klasifikasi Penolong Pertama:
Untuk menjadi penolong pertama dalam suatu bencana, klasifikasi yang harus dimiliki oleh

seseorang adalah sebagai berikut :
a. Orang Awam: Tidak terlatih atau memiliki sedikit pengetahuan pertolongan pertama
b. Penolong Pertama: Kualifikasi ini yang harus dimiliki oleh Relawan PB.
c. Tenaga Khusus/Terlatih: Tenaga yang dilatih secara khusus untuk menanggulangi
kedaruratan di Lapangan.

5. Kualitas Penolong Pertama:
Seorang penolomg pertama yang handal haris memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut:

a. Tanggung jawab.
b. Kemampuan ber-sosialisasi.
c. Kejujuran.
d. Kebanggaan (hygiene, seragam, penampilan).
e. Kematangan emosi.
f. Perilaku professional.
g. Kondisi fisik baik.
h. Mempunyai kemampuan nyata.

6. Kewajiban Pelaku Pertolongan Pertama:
Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan:

a. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita dan orang sekitarnya.
b. Dapat menjangkau penderita.
c. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa.
d. Meminta bantuan/rujukan.
e. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban.
f. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya.
g. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita.
h. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat.
i. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi.

7. Peralatan Dasar Pertolongan Pertama:
Di bawah ini adalah peralatan dasar pertolongan pertama saat terjadinya bencana:

a. Alat Pelindung Diri (APD)/Personal Protective Equipment (PPE):
Dasar pemikiran: Semua darah dan cairan tubuh manusia bersifat menular.
1). Sarung tangan latex:
Pada dasarnya semua cairan tubuh dianggap dapat menularkan penyakit.
2). Kaca mata pelindung (Protection Goggle):
Mata juga termasuk pintu gerbang masuknya penyakit kedalam tubuh manusia.
3). Baju pelindung (Apron/Gown):
Mengamankan tubuh penolong dari merembesnya carian tubuh melalui pakaian.
4). Masker penolong:
Mencegah penularan penyakit melalui udara.
5). Masker Resusitasi Jantung Paru:
Masker yang dipergunakan untuk memberikan bantuan napas.
6). Helm:
Seiring risiko adanya benturan pada kepala meningkat. Helm dapat mencegah terjadinya
cedera pada kepala saat melakukan pertolongan.

8. Beberapa tindakan umum untuk menjaga diri adalah:

a. Mencuci tangan: adalah hal yang paling penting dan perlu dilakukan untuk mencegah

penyebaran penyakit, meskipun setelah menggunakan sarung tangan.

b. Membersihkan alat:

1) Membersihkan : hanya menggunakan sabun dan air.

2) Desinfeksi : adalah proses membersihkan ditambah dengan bahan kimia seperti

alkohol atau pemutih untuk membunuh kuman.

3) Sterilisasi : menggunakan cairan kimia dan proses lain (panas bertekanan

tinggi).

c. Memakai alat pelindung diri (APD).

9. Daftar Peralatan Pertolongan Pertama Untuk Rumah Tangga:
Berikut ini adalah peralatan-peralatan pertolongan pertama untuk rumah tangga yang harus

dimiliki oleh masyarakat, terutama di daerah rawan bencana:

a. Kotak P3K. Gambar 14.7. Peralatan Pertolongan
b. Sekotak kapas steril. (1). Pertama untuk Rumah Tangga.
c. Pembalut/perban cepat steril. (2).
d. Kain kasa seteril. (3).
e. Pembalut segitiga. (4).
f. Perban kasa dan sekurang-kurangnya 1

gulung perban crepe. (5).
g. Kasa tabung dan plester. (6).
h. Alcohol 70% 1 botol (100 cc). (7).
i. Plester tahan air. (8).
j. Plester bedah. (9).
k. Peniti. (10).
l. Cermin kecil. (11).
m. Penjepit. (12).
n. Gunting. (13).

10. Dasar Hukum Pertolongan Pertama:

Di dalam undang-undang ditemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai Pertolongan

Pertama, namun belum dikuatkan dengan peraturan lain untuk melengkapinya. Beberapa pasal yang

berhubungan dengan Pertolongan Pertama antara lain adalah :

a. Pasal 531 K.U.H. Pidana: Bagan 1.2 Sistem Kelembagaan

“Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai

memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat

diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau

orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan:
KUHP 45, 165, 187, 304 s, 478, 525, 566.”

b. Pasal 322 K.U.H. Pidana:

1) Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh

karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang, maupun yang dahulu, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan denda sebanyak-

banyaknya sembilan ribu rupiah.

2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat

dituntut atas pengaduan orang itu.