Modul Relawan Penanggulangan Bencana

g. Memiliki keahlian ketrampilan tertentu dalam kebencanaan.
h. Membangun kerjasama dan rasa saling percaya antar relawan dan masyarakat.
i. Berperilaku baik, disiplin, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab.
j. Tidak berperkara dalam hukum.

13. Soft skills yang harus dimiliki oleh relawan
Dibawah ini adalah 10 atribut yang paling dominan mengenai soft skill yang harus dimiliki relawan
menurut Direktorat Pendidikan Tinggi.
a. Inisiatif.
b. Integritas.
c. Berfikir kritis.
d. Kemauan untuk belajar.
e. Komitmen.
f. Motivasi untuk meraih prestasi.
g. Antusias.
h. Kemampuan komunikasi.
i. Handal.
j. Berkreasi.

B.2 Rangkuman
1. Nilai kejuangan adalah konsep yang harus dipahami oleh masing-masing relawan
2. Pembangunan karakter adalah proses terus menerus untuk menjadi manusia yang lebih baik;
3. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan

nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb) kepada
masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik
berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.
4. Jenis-jenis relawan adalah dari individu, masyarakat, lembaga usaha dan organisasi masa.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1. Pengertian membangun karakter adalah sebagai berikut, kecuali:

a. Suatu proses terus menerus untuk membentuk tabiat, watak dan sifat-sifat yang
berlandaskan pada semangat pengabdian dan kebersamaan;

b. Suatu proses terus menerus untuk membantu orang lain;

c. Suatu proses terus menerus untuk menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan
karakter yang diharapkan;

d. Suatu proses terus menerus untuk membina karakter yang ada sehingga menampilkan
karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Relawan adalah:
a. Seseorang yang secara ikhlas membantu orang lain.
b. Sekelompok orang yang memberikan apa yang dimilikinya kepada masyarakat sebagai
tanggung jawab sosial.
c. Manusia yang ikhlas.
d. Seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya
memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb) kepada masyarakat
sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa
imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.

3. Tugas relawan pada saat tanggap darurat menurut pasal 48 UU 24 Tahun 2007 adalah:
a. Membantu proses pelaksaaan penilaian kerusakan dan kerugian
b. Membantu peyelamatan dan evakuasi
c. Membantu Verifikasi besaran bantuan
d. Membantu percepatan proses pasca bencana dengan keahlian konstruksi bangunan dan
pembinaan tukang bangunan.

4. Di bawah ini yang bukan kriteria dari relawan adalah:
a. Pamrih.
b. Menarik simpati dan responsif masyarakat.
c. Mampu mengajak masyarakat untuk bekerja sama
d. Mampu menggunakan berbagai pendekatan kemasyarakatan.

5. Salah satu indikator Tingkat Ketahanan Minimum (ADPC) adalah:
a. Adanya PRB dan kesiapsiagaan di masyarakat
b. Adanya mobil pemadam kebakaran
c. Adanya poskamling
d. Adanya iuran keamanan

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glosarry
1. PRB = Pengurangan Risiko Bencana.
2. ADPC: Asian Disaster Preparedness Center.

D. Referensi
1. Merriam-webster. 2001. (online). (http://www.merriam-webster.com/dictionary/humanity,

diakses pada 24 Agustus 2010).
2. Sunaryo Kartadinata. 2009. Mencari bentuk pendidikan bangsa. Artikel. Bandung: Universitas

Pendidikan Indonesia.
3. Asmara, Nazir, Perang Rakyat Semesta, Medan: Bappit Cabang SU “Deli”, 1964.
4. Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Cipta Adi Karya, 1997.
5. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
6. Notosusanto, Nugroho, Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI,

Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
7. Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, Hidup itu berjuang, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
8. Sitti, Mandeh, dan Djamaluddin Adinegoro, Pejuang Kesuma Bangsa Indonesia di

Minangkabau menuju kemerdekaan, Jakarta: Panitia Besar Peringatan Perlawanan rakyat
minangkabau menentang penjajah, 1980.
9. Pusdiklat. 2010. Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional.
10. Tim Advisory Sony HK. 2008. Konsep Relawan. Jakarta: P2KP.
11. Palang Merah Indonesia. 2007. Pedoman Manajemen Relawan (KSR-TSR). Jakarta: PMI.
12. Widhiarso, W. (2009). Evaluasi soft skills dalam konteks pembelajaran. (online).
(http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/h-39/soft-skills-mahasiswa.html, diakses pada 18 September
2010).

Sub Modul 6
Perspektif Dan Implementasi Relawan di Indonesia

A. UMUM
Menjadi relawan adalah karya mulia yang

membutuhkan tenaga, pikiran, usaha, kemauan,
kemandirian, keberanian, pengorbanan, kejujuran,
ketulusan hati, dan cinta. Secara teori, relawan
merupakan seseorang atau sekelompok orang, yang
memiliki kemampuan dan kepedulian dalam bidang
sosial dan kemanusiaan, yang bekerja secara ikhlas
untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan itu sendiri.
Oleh karena itu prinsip utama yang harus dipegang
oleh setiap relawan adalah keikhlasan dalam berusaha.

Sebagaimana relawan dalam bidang sosial dan kemanusiaan lainnya, relawan dalam bidang
kebencanaan juga merupakan tugas yang mulia, meskipun dalam pelaksanaannya akan
membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga yang tidak bisa dinilai secara materi. Meskipun demikian,
seseorang yang merasa dirinya sebagai seorang relawan dalam bidang kebencanaan seringkali
belum memahami jatidirinya sebagai seorang relawan. Para relawan tersebut ada yang tidak
mengetahui persyaratan baku menjadi reawan, hak dan kewajibannya, hingga hak dan kewajiban
organisasi induknya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada para relawan mengenai perspektif dan
implementasi dari para relawan itu di Indonesia. Hal ini sangat penting karena ibarat peribahasa
“tak kenal maka tak sayang," para relawan tersebut diharapkan akan semakin meningkat rasa
kepercayaan diri maupun kinerjanya apabila mereka mengenal dan memahami jatidirinya.
Pembelajaran itu dapat dilakukan melalui media modul yang salah satunya adalah modul ini yang
berisi mengenai perspektif dan implementasi relawan di Indonesia.

Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta yang dalam
hal ini relawan diharapkan memiliki wawasan luas mengenai dunia kerelawanan, apresiasi yang
mendalam serta kebanggaan sebagai seorang relawan kebencanaan, sehingga para peserta dapat
memahami pengertian serta manfaat dari keikutsertaannya dalam kegiatan kerelawanan. Indikator-
indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para peserta terhadap materi dalam modul ini
adalah sebagai berikut:

(1) Peserta mampu memahami pengertian relawan.
(2) Peserta mampu memahami hak dan kewajiban relawan.
(3) Peserta mampu memahami skill yang harus dimiliki relawan.
(4) Peserta mampu memahami koordinasi dan komando relawan.

Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Pengertian relawan.
(2) Hak dan kewajiban relawan.
(3) Skill yang harus dimiliki relawan.
(4) Koordinasi dan komando relawan.

Untuk membantu peserta memahami isi modul ini, peserta harus sudah menguasai pemahaman
minimal tentang materi dasar kebencanaan dan humanitarian character building sebagaimana telah
dibahas dalam modul-modul sebelumnya. Oleh karena itu, agar peserta dapat memahami isi modul
ini dengan cepat, peserta perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan materi 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi sebaiknya peserta mengerjakan latihan-latihan, menjawab
soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
peserta tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor/nilai minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penyusun modul/fasilitator/pelatih.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami pengertian relawan, (2)
mampu memahami hak dan kewajiban relawan, (3) mampu memahami skill yang harus dimiliki
relawan, dan (4) peserta mampu memahami koordinasi dan komando relawan.

B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut:
1. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kemampuan dan kepedulian

dalam bidang sosial dan kemanusiaan, yang bekerja secara ikhlas untuk kegiatan sosial dan
kemanusiaan itu sendiri
2. Relawan Penanggulangan Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki
kemampuan dan kepedulian dalam penanggulangan bencana yang bekerja secara ikhlas untuk
kegiatan penanggulangan bencana.
3. Prinsip Kerja Relawan. Prinsip Kerja Relawan yang tangguh adalah Mandiri, Profesional,
Solidaritas, Sinergi dan Akuntabilitas.
4. Kewajiban Relawan PB. Relawan PB berkewajiban untuk:
a) Melakukan kegiatan PB.
b) Mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku.
c) Menjunjung tinggi azas dan prinsip kerja relawan.
d) Mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan.
e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan.
f) Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas kemanusiaan.
5. Hak Relawan PB. Selain mempunyai kewajiban, relawan PB juga memperoleh hak, yang
antara lain adalah sebagai berikut:
a) Mendapatkan pengakuan atas peran dan tugasnya sesuai ketrampilan dan keahliannya.
b) Mendapat pengetahuan tentang PB.
c) Mengundurkan diri sebagai relawan.
d) Hak sesuai dengan aturan atau ketentuan lembaga yang menaunginya.
6. Persyaratan Relawan
Persyaratan untuk menjadi relawan dibedakan menjadi 2 yaitu persyaratan umum dan persyaratan
khusus, yaitu:
Persyaratan Umum
a) WNI usia min. 18 tahun.
b) Sehat jasmani dan rohani.
c) Berdedikasi tinggi dalam kerelawanan.
d) Mandiri dan koordinatif.
e) Memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan tertentu dalam kebencanaan.
f) Tidak dalam masalah pidana dan subversi.
g) Punya lembaga induk pembina.
h) Telah mengikuti kegiatan pelatihan dasar PB.

7. Persyaratan Khusus. Persyaratan teknis relawan ditentukan dan diatur oleh masing-masing

pembina teknis.

8. Skill Yang Harus di miliki relawan yaitu standar minimal kemampuan relawan, bersertifikat

dalam hal:

a) Self-rescue.

b) Medical First Responder (MFR).

c) Mengenali Karakteristik bencana.

d) Memahami sphere project untuk aplikasi di Indonesia.

e) Memahami tahapan koordinasi.

Advance, bersertifikasi dalam salah satu bidang kedaruratan, misalnya:

a) Urban Search And Rescue (USAR).

b) Disaster command.

c) Menjalankan Incident Command System (ICS).

9. Pengerahan Relawan:

Relawan dapat dikerahkan dalam penanggulangan bencana melalui beberapa cara, antara lain yaitu:

a. Mandiri/swadaya (melakukan kegiatan kerelawanan secara mandiri, tetapi tetap patuh pada

etika kerelawanan PB

1) Individu.

2) Kelompok.

b. Pemerintah

1) Melalui induk organisasinya.

2) Melalui induk pembinanya.

3) Melalui pembina teknisnya. Gambar 6.1 Pengerahan Relawan Nasional

10. Pengerahan Relawan Secara Nasional
Diatas ini terdapat gambar 6.1 yang menunjukkan alur pengerahan relawan secara nasional.

11. Koordinasi Relawan. Dalam mengkoordinasikan relawan, hal yang harus dipenuhi adalah:
a) Semua kegiatan PB harus selalu mengacu pada perundangan PB yang ada.
b) Semua pelaku PB harus berkoordinasi dengan pengendali operasi PB yang telah ditetapkan
Pemerintah/BPBD saat itu.
c) Pelaksanaan lapangan harus sesuai dengan POLA OPS yang telah ditentukan On Scene.

12. Komando
Relawan penanggulangan bencana dikendalikan atau dikomando berdasarkan jenisnya, antara lain
adalah:

a. Relawan Umum
1) Secara prinsip mengikuti semua ketentuan pemerintah, dimana pelaksanaannya secara
mandiri.
2) Pelaporan tetap harus dilakukan berkala untuk kontrol deviasi di lapangan.

b. Penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO)
Penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah,

meliputi:
Penempatan dan pergerakan team.
a. Pelaporan berkala.
b. Evaluasi harian.
c. Hal-hal teknis detail.

13. Relawan Penanggulangan Bencana BNPB/BPBD.
Dalam hal pengerahan, tanggung jawab dan pembinaan, relawan Penanggulangan Bencana
BNPB/BPBD mempunyai mekanisme sebagai berikut:
a. Pengerahannya:

1) Atas permintaan kepada lembaga pembinanya
2) Jumlah, skill dan kompetensinya selalu ditentukan
3) Jangka waktu pengerahannya tertentu
b. Tanggung jawab pengerah:
1) Risiko atas keselamatan relawan
2) Biaya pengerahan dan operasi
3) Dampak akibat perintah operasi

14. Pembinaan
a. Nasional BNPB menuju ke arah:

1) Peningkatan ketrampilan
2) Kompetensi
3) Kerjasama pendidikan dengan pihak asing/ketiga
4) Sosialisasi kepada BPBD dan lemaga-lembaga pembina nasional
b. Daerah:
1) Sosialisasi kepada lembaga pembina regional
2) Bintek pada potensi daerah
3) Peningkatan skill
4) Kompetensi
5) Regenerasi potensi daerah

15. Hak & Kewajiban Induk Organisasi.
Dibawah ini adalah hak dan kewajiban induk organisasi yang mengerahkan para relawan.
a. Kewajiban

1) Pembinaan kapasitas dan potensi relawan
2) Pembinaan jiwa korps, karakter dan kepemimpinan
3) Peningkatan kwalitas kelembagaan pembina
b. Hak
1) Mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi anggotanya dari pemerintah
2) Mendapatkan perlindungan dan hak sama serta perlakuan setara antar sesama lembaga.

16. Relawan Khusus
Relawan khusus adalah relawan yang mengkhususkan diri pada lembaga atau unit kerja tertentu,
misalnya pada lembaga BNPB adalah Relawan Komunitas Operator Radio Bencana, difasilitasi
oleh BNPB dengan anggotanya tersebar di seluruh provinsi Republik Indonesia dan memiliki tugas
memberikan data sebagai laporan awal sesaat terjadi bencana.

B.2 Rangkuman
1. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kemampuan dan kepedulian

dalam bidang sosial dan kemanusiaan, yang bekerja secara ikhlas untuk kegiatan sosial dan
kemanusiaan itu sendiri.
2. Kewajiban Relawan PB adalah Melakukan kegiatan PB, Mentaati peraturan dan prosedur
kebencanaan yang berlaku; Menjunjung tinggi azas dan prinsip kerja relawan; Mempunyai
bekal pengetahuan dan ketrampilan, Meningkatkan kapasitas dan kemampuan, dan
Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Sedangkan hak relawan adalah
Mendapatkan pengakuan atas peran dan tugasnya sesuai ketrampilan dan keahliannya,
Mendapat pengetahuan tentang PB, Mengundurkan diri sebagai relawan, Hak sesuai dg aturan
atau ketentuan lembaga yang menaunginya
3. Persyaratan Relawan yaitu WNI usia min. 18 tahun, Sehat jasmani dan rohani, Berdedikasi
tinggi dalam kerelaanan, Mandiri dan koordinatif, Memiliki pengetahuan, keahlian dan
ketrampilan tertentu dalam kebencanaan, Tdk dlm masalah pidana dan subversi, Punya
lembaga induk pembina, dan telah mengikuti kegiatan pelatihan dasar PB
4. Skill yang harus dimiliki relawan terdiri atas Standar Minimal, certified dalam hal : Self-
rescue, MFR, Kenal Karakteristik bencana, Paham sphere project untuk aplikasi di Indonesia,
Tahu tahapan koordinasi; dan Advance, certified dalam salah satu bidang kedaruratan,
misalnya : USAR, Disaster comm., IAP dan menjalankan ICS.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1) Hal dibawah ini adalah prinsip kerja relawan, kecuali …

a. Mandiri.
b. Solidaritas.
c. Tanggung jawab.
d. Akuntabilitas.
2) Salah satu hak relawan penanggulangan bencana adalah …
a. Mendapatkan upah atas kerjanya
b. Mendapatkan pengakuan atas peran dan tugasnya
c. Memperoleh penambahan kewajiban atau pekerjaan
d. Ikut menentukan kebijakan penanggulangan bencana sehingga lebih efektif
3) Persyaratan umum untuk menjadi relawan adalah …
a. WNI berusia minimal 24 tahun
b. WNI berusia minimal 22 tahun
c. WNI berusia minimal 19 tahun
d. WNI berusia minimal 18 tahun
4) Hal dibawah ini yang bukan cara pengerahan relawan yang dilakukan oleh pemerintah …
a. Melalui kantor perwakilannya
b. Melalui induk organisasi induknya
c. Melalui induk pembinanya
d. Melalui pembina teknisnya
5) Yang termasuk kriteria komando relawan umum adalah …
a. Secara prinsip mengikuti semua ketentuan pemerintah, dimana pelaksanaannya secara

mandiri
b. Pelaporan tetap harus dilakukan berkala untuk control deviasi di lapangan
c. a dan b salah
d. a dan b benar

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan jumlah
jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40, peserta tidak
dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan pemahaman terhadap
materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glossary
1. Self-rescue: adalah usaha mempertahankan diri dengan usaha dan sarana yang ada di sekitarnya

hingga datangnya pertolongan (basarnas)
2. Medical First Responder/Pertolongan Pertama: adalah orang awam yang pertama kali

memberikan pertolongan di tempat kejadian yang sebelumnya telah terlatih secara medis.
3. SPHERE project: adalah inisiatif yang dilakukan oleh palang merah dan organisasi NGO untuk

menetapkan standar minimum untuk komunitas dunia dalam penanganan penanggulangan
bencana.
4. Urban search and rescue (USAR): adalah usaha penyelamatan yang melibatkan lokasi,
pengambilan, dan pertolongan medis pertama untuk korban yang terjebak dalam ruangan
sempit.
5. IAP: Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
6. Incident Command System (ICS): adalah standar sistem penanganan kejadian yang digunakan
oleh semua disiplin penanganan kedaruratan.
7. Bawah Kendali Operasi (BKO): adalah tugas perbantuan kepada instansi yang ditunjuk.
8. Jiwa korsa: dapat diartikan sebagai rasa persatuan, kekeluargaan, setia kawan, rasa tolong –
menolong, bahu membahu, rasa memiliki bersama, dan rasa persaudaraan yang sangat erat.

D. Referensi
1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2007 tentang pendanaan dan

pengelolaan bantuan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta
4. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Peran Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta
5. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB.

Sekretariat Negara. Jakarta.

Sub Modul 7
Perencanaan Penanggulangan Bencana

A. UMUM
Penanggulangan bencana di Indonesia saat

ini bukanlah merupakan tugas dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah saja, namun
merupakan tugas seluruh masyarakat, termasuk
dunia usaha. Oleh karena itu untuk menciptakan
kegiatan penanggulangan bencana yang efektif dan
efisien perlu diciptakan sebuah perencanaan yang
matang. Perencanaan ini dapat dimulai dari tahap
pra bencana, terjadinya bencana, dan pasca bencana.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada para relawan mengenai perencanaan
penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini penting karena dengan terampilnya para relawan
dalam merencanakan penanggulangan bencana maka diharapkan proses penanggulangan bencana
menjadi lebih efektif dan efisien, serta dampak bencana yang ditimbulkan dapat diminimalisasi.
Pembelajaran itu dapat dilakukan melalui berbagai media yang salah satunya adalah dengan
menggunakan modul relawan. Modul ini berisi mengenai kegiatan perencanaan penanggulangan
bencana di Indonesia.

Kompetensi umum yang diharapkan setelah mempelajari modul ini ialah para relawan
diharapkan memiliki wawasan perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia sehingga dapat
memahami pengertian serta manfaat dari keikutsertaannya dalam kegiatan kerelawanan. Indikator
yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para relawan terhadap materi dalam modul ini yaitu
peserta memahami:
(1) Sistem nasional penanggulangan bencana.
(2) Ruang lingkup penanggulangan bencana.
(3) Pengenalan dan pengkajian bahaya/ancaman.
(4) Risiko, bahaya, ancaman, dan kerentanan.
(5) Kebijakan dan strategi penanggulangan bencana.
(6) Peran dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
(7) Perencanaan kontinjensi, operasi darurat dan pemulihan.

Konsep-konsep yang harus relawan pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Sistem nasional penanggulangan bencana.
(2) Ruang lingkup penanggulangan bencana.
(3) Pengenalan dan pengkajian bahaya/ancaman.
(4) Risiko, bahaya, ancaman dan kerentanan.
(5) Kebijakan dan strategi penanggulangan bencana.
(6) Peran dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
(7) Perencanaan kontinjensi, operasi darurat dan pemulihan.

Untuk membantu relawan memahami isi modul ini dengan cepat, relawan perlu melakukan
hal-hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan

seterusnya.
(2) Jika relawan mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman relawan atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya relawan mengerjakan
latihan-latihan dan menjawab soal-soal. Kemudian cocokkan jawaban relawan dengan kunci
jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar relawan masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya
relawan tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga mendapat skor/nilai minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penyusun modul/fasilitator/pelatih.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini relawan diharapkan dapat: (1) Memahami mengenai sistem

nasional penanggulangan bencana, (2) Memahami ruang lingkup penanggulangan bencana, (3)
Mengetahui pengenalan dan pengkajian bahaya/ancaman, (4) Mengetahui risiko, bahaya, ancaman
dan kerentanan, (5) Memahami Kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, (6) Memahami
Peran dan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan (7) Memahami Perencanaan
kontinjensi, operasi darurat dan pemulihan.

B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Rencana Penanggulangan Bencana dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 dan PP 21
Tahun 2008.
Pada prinsipnya penyelenggaraan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan

perencanaan sebelumnya, seperti pada gambar 7.1 di bawah ini dengan didasarkan pada Undang-
Undang 24 Tahun 2007 dan PP 21 Tahun 2008.
Penyelenggaraan PB

Gambar 7.1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. UU No. 24 Tahun 2007
a. Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

1) Perencanaan penanggulangan bencana.
2) Pengurangan risiko bencana.
3) Pencegahan.
4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan.
5) Persyaratan analisis risiko bencana.
6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata uang.
7) Pendidikan dan pelatihan.
8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Pasal 36
Perencanaan penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.
2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
3) Analisis kemungkinan dampak bencana.
4) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
5) Penentuan mekanisme kesiapan dan
penanggulangan dampak bencana.
6) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya
yang tersedia.

3. PP No. 21 Tahun 2008

Bagian Kedua; Situasi Tidak Terjadi Bencana

a. Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Gambar 7.3 Proses Penyusunan
situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Rencana Penanggulangan Bencana
dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

1) Perencanaan penanggulangan bencana.

2) Pengurangan risiko bencana.

3) Pencegahan.

4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan.

5) Persyaratan analisis risiko bencana.

6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.

7) Pendidikan dan pelatihan.

8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Pasal 6
1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang
dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.

b) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
c) Analisis kemungkinan dampak bencana.
d) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
e) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
f) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

4. Mengenal jenis-jenis bencana.
Dalam penanggulangan bencana, dikenal

beberapa rencana yaitu antara lain rencana
mitigasi, rencana kontinjensi, rencana operasi
dan rencana pemulihan seperti ditunjukkan
pada gambar 7.2 di samping:

5. Titik Berat Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB).

Gambar 7.2 Siklus Penanggulangan Bencana Rencana Penanggulangan Bencana
(RPB) dititikberatkan pada rencana yang

disusun pada saat situasi normal. Oleh karena itu pada tahap ini masih cukup banyak waktu untuk

merencanakan semua kegiatan yang meliputi dari 4 (empat) tahap dalam penanggulangan bencana.

Pada tahap ini juga direncanakan semua kegiatan untuk semua jenis ancaman (hazard) yang

dihadapi oleh suatu wilayah dan kerentanan (vulnerability).

Oleh karena lingkup kegiatan luas dan jenis ancaman cukup banyak, maka para pelaku

(stakeholder) yang terlibat juga akan lebih banyak.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sifat dari Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah:

1) Lintas tahapan (multi phase).

2) Lintas ancaman (multi hazard).

3) Lintas pelaku (multi stakeholder).

6. Ruang Lingkup Rencana PB.
Ruang lingkup dalam perencanaan PB adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.
b) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
c) Analisis kemungkinan dampak bencana.
d) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
e) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
f) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

7. Proses Penyusunan Rencana PB.
Rencana penanggulangan disusun bersama pemangku kepentingan yang terkait dengan

penanggulangan bencana dan dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD Propinsi dan, BPBD Kabupaten/
Kota.

Langkah pertama kali yang dilakukan adalah pengenalan bahaya yang mengancam daerahnya.

8. Mekanisme Kesiapan dan

Penanggulangan Dampak

Bencana

Mekanisme penanggulangan

bencana, baik sebelum bencana,

pada saat bencana hingga setelah

bencana ditunjukkan pada gambar

7.4 Gambar 7.4 Mekanisme penanggulangan bencana

9. Peran dan Fungsi Instansi Terkait.
Dalam masa penanggulangan bencana, instansi-intansi terkait mempunyai peran dan fungsi

sebagai berikut:
a) Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah.
b) Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan para

medis.
c) Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lain untuk pengungsi.
d) Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi,

dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana.
e) Sektor Perhubungan, deteksi dini dan informasi cuaca/meteorologi dan merencanakan

kebutuhan transportasi dan komunikasi.
f) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi

geologi dan ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya.
g) Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan pengerahan dan pemindahan korban

bencana ke daerah yang aman bencana.
h) Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada masa pra bencana.
i) Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran

hutan/lahan.
j) Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif,

advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana.

k) Sektor Kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana tsunami
dan abrasi pantai.

l) Sektor Lembaga Penelitian dan Peendidikan Tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai
bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana,
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

m) TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk
mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.

10. Peran dan Potensi Sumberdaya Masyarakat.
Sumberdaya masyarakat yang dapat diberdayakan pada saat penanggulangan bencana antara

lain adalah masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan media.
a) Masyarakat.
b) Swasta.
c) Lembaga Non Pemerintah.
d) Perguruan Tinggi.
e) Media.

11. Pelaku berdasarkan Posisi, Profesi dan Kelembagaan.
Para pelaku dalam penanggulangan bencana berdasarkan posisinya antara lain adalah:
a) Penentu Kebijakan.
b) Pengambil Keputusan.
c) Pelaksana Operasional.
d) Akademisi.
e) Praktisi.
f) Peneliti.

1) Organisasi PBB/Internasional/Bilateral.
2) Organisasi Nasional – Non Pemerintah.
3) Organisasi Lokal.

12. Rencana Aksi.
Rencana Aksi merupakan langkah yang lebih rinci dari pilihan tindakan, dimana masing-

masing sektor bisa menyusun rencana aksi sesuai dengan tupoksi sektornya kemudian
BNPB/BPBD menyatukan rencana aksi ini menjadi rencana terpadu (RAN/RAD).

13. Perencanaan Kontinjensi.
Suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan

tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan
potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi
darurat atau kritis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kontinjensi:
a) Diarahkan pada satu jenis bencana.
b) Disusun berdasarkan skenario dan tujuan tertentu.
c) Ditetapkan tindakan teknis dan manajerial.
d) Disusun sistem tanggapan dan pengerahan sumber daya.

14. Perencanaan Operasi Kedaruratan.
Perencanaan Operasi Kedaruratan merupakan penerapan dari rencana kontinjensi yang

diberlakukan pada saat terjadi kedaruratan. Rencana kontijensi tidak selalu sesuai dengan keadaan
nyata di lapangan, sehingga Rencana Operasi Kedaruratan perlu disesuaikan secara berkala.
Rencana Pemulihan:

Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari
pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu perencanaannya merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan. Penyusunan rencana pemulihan ini harus terintegrasi dalam perencanaan
pembangunan sektor. Penyusunan rencana berdasarkan skala prioritas.
a) Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari

pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu perencanaannya merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan.
b) Penyusunan rencana ini harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan sektor.
c) Penyusunan rencana berdasarkan skala prioritas

Tabel 7.1 Perbedaan Sifat Rencana

TINJAUAN RENC. PB RENKON RENC. OPERASI

Kapan di - rencanakan? Keadaan ”normal” Sebelum Pada saat darurat
kedaruratan
CAKUPAN Perencanaan dan Umum (Perkiraan) Sangat spesifik –
SIFAT Rencana Cukup spesifik - Persis/detail
Terukur Yang sungguh
PIHAK2 yang Terlibat? Semua pihak terlibat
Yang akan Satu ancaman yg
Ancaman yang MANA? Segala ancaman terlibat terjadi

Satu ancaman
proyeksi

Proyeksi WAKTU (Umur Jangka panjang - Waktu tertentu Jadwal operasi -
Perencanaan) Tahunan Manajer Singkat
Tataran/‟Level‟ Pembuat Penyiapan
Rencana Semua tataran Pelaksana Lapangan

Jenis Perencanaan Inventarisasi Pengerahan

Pembuatan Perencanaan Kontinjensi
Kapan Perencanaan Kontinjensi mulai

dibuat? Perencanaan kontinjensi dilakukan
pada saat terdapat potensi bencana
sebagaimana tertera pada gambar 7.5
berikut ini:

Penyusunan perencanaan kontinjensi

Perencanaan kontinjensi dilakukan

segera setelah ada tanda-tanda awal Gambar 7.5 Waktu Pembuatan Perencanaan
(kemungkinan) akan terjadi bencana atau Kontinjensi
ada peringatan dini (early warning).

Beberapa jenis bencana sering terjadi tiba-tiba (waktunya), tanpa ada tanda-tanda terlebih dulu

(misal : gempa bumi), namun tetap dapat dibuat perencanaan kontinjensi.

Hubungan rencana antar lembaga dengan rencana instansi dan sektor
Hubungan rencana ini adalah saling terintegrasi satu sama lain, sebagaimana terlihat

perbedaannya pada gambar 7.6 dan gambar 7.7.

Gambar 7.7. setelah ada perencanaan

Gambar 7.6. Sebelum ada perencanaan

Prinsip-prinsip Penyusunan perencanaan kontinjensi perencanaan kontinjensi dibuat berdasarkan:
a) Proses penyusunan dilakukan bersama.
b) Skenario dan tujuan yang disepakati

bersama.
c) Dilakukan secara terbuka (tidak ada yg

ditutupi).
d) Menetapkan peran dan tugas setiap pelaku.
e) Menyepakati konsensus yang telah dibuat

bersama.
f) Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat.

Proses Perencanaan Kontinjensi
Dalam menyusun perencanaan

kontinjensi terdapat alur proses seperti
ditunjukkan pada gambar 7.8 di bawah ini:

Gambar 7.8. Alur Proses Perencanaan Kontinjensi

B.2 Rangkuman
1. Rencana Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada rencana yang disusun pada saat situasi

normal. Oleh karena itu pada tahap ini masih cukup banyak waktu untuk merencanakan semua
kegiatan yang meliputi dari 4 (empat) tahap dalam penanggulangan bencana.
2. sifat dari Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah : lintas tahapan (multi phase), lintas
ancaman (multi hazard), lintas pelaku (multi stakeholder).
3. Rencana penanggulangan disusun bersama pemangku kepentingan yang terkait dengan
penanggulangan bencana dan dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD Propinsi dan, BPBD
Kabupaten/ Kota. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah pengenalan bahaya yang
mengancam daerahnya.
4. Pengenalan dan pengkajian bahaya/ancaman dilakukan dengan berbagai cara antara lain:
Pertama, melihat topografi daerahnya (apakah terdapat gunung api aktif yang mengancam, atau
daerah pantai dan patahan yang akan mengancam). Kedua, Berkoodinasi dengan instansi-
instansi yang secara teknis membidangi pemantauan dan pengamatan bahaya/ancaman bencana
seperti BMG dan Dinas ESDM. Ketiga, Inventarisasi bahaya yang mengancam dari hasil
koordinasi dan pengenalan bahaya/ancaman di daerahnya.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1. Titik berat rencana penanggulangan bencana adalah pada 4 tahap penanggulangan, maka sifat

dari Rencana Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut, kecuali :
a. Lintas tahapan (multi phase).
b. Lintas ancaman (multi hazard).
c. Lintas sektoral (multi sector).
d. Lintas pelaku (multi stakeholder).
2. Yang merupakan tindakan pencegahan dan mitigasi adalah:
a. Membuat peraturan, peta rawan, pembatan dam dll.
b. Perbaikan sarana.
c. Menyiapkan posko bantuan.
d. Perencanaan kontinjensi.
3. Berikut ini adalah berbagai sumber yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi terhadap
ancaman bencana, kecuali:
a. Catatan media massa.
b. Data iklim dan cuaca.
c. Catatan sipil.
d. Catatan kecelakaan.
4. Suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah manusia, dan berpotensi menimbulkan
kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia adalah merupakan pengertian dari :
a. Risiko Bencana.
b. Bahaya (hazard).
c. Kerentanan (vurnability)
d. Mitigasi.
5. Yang dimaksud dengan kerentanan masyarakat adalah :

a. Suatu kondisi tertentu yg menunjukkan ketidakmampuan menghadapi bencana risiko
bencana.

b. Kekuatan bangunan struktur (rumah, jalan, jembatan) terhadap bencana.
c. Kondisi demografi (jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat).
d. kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayahnya.

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor relawan dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor relawan masih di bawah 40,
relawan tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga relawan benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glossary

1. Huntara: adalah hunian sementara yang diperuntukkan untuk korban bencana
2. Satgana: adalah satuan atau tim yang khusus dibentuk dan dibina oleh pengurus PMI cabang

dalam rangka upaya turut serta dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan.
3. Tagana: adalah suatu organisasi sosial yang dibina oleh departemen social RI yang bergerak

dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasiskan masyarakat.
4. Dasipena: adalah singkatan dari Pemuda Siaga Peduli Bencana. Dan ini merupakan salah satu

program kerja Pemerintah melalui departemen kesehatan yang mulai disosialisasikan di
berbagai daerah di Indonesia melalui perwakilan – perwakilan tiap daerah.
5. FPBI: adalah sebuah lembaga nirlaba professional yang merupakan forum pertemuan,
pengkajian, penelitian, dan pengembangan keahlian dalam penanganan bencana terpadu
berbasis masyarakat, baik secara individu maupun kelembagaan.
6. Muhamadiyah: adalah organisasi masa islam di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad
Dahlan yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan.
7. Wira Bhakti Indonesia: adalah NGO nasional yang bergerak dalam Pemasyarakatan SAR dan
bencana , pendidikan dan latihan relawan SAR dan bencana (swadaya masyarakat) , merupakan
forum silahturahmi para Senior Instructor BASARNAS dan TNI
8. Yayasan Pengembangan Perdesaan: adalah sebuah organisasi nirlaba dengan misi untuk
menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak pedesaan yang kurang mampu.
9. Yayasan Kasih Ibu: adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang Unit Kesehatan
Masyarakat (UKS).
10. Global Rescue: adalah organisasi NGO internasional yang menyediakan operasi penyelamatan
berbagai macam bencana.
11. Aksi Cepat Tanggap (ACT): adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang mengkhususkan diri
pada penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan secara terpadu(Integrated Disaster
Management), dari mulai emergency, rescue, medis, relief, hingga rekonstruksi dan recovery
(pemulihan).
12. Sampoerna Rescue: atau Sampoerna Search and Rescue (SAR) adalah tim yang dibentuk oleh
perusahaan sampoerna group yang terdiri dari para karyawan kami dan relawan medis, bertugas
memberikan bantuan yang cepat dan praktis kepada korban bencana alam yang terjadi di
berbagai wilayah di Indonesia.
13. ABA Prayudha: Akademi Bahasa Asing Prayudha
14. Artha Graha Peduli: adalah kegiatan kemanusiaan yang dikelola oleh artha graha.
15. Persatuan Insinyur Indonesia: adalah organisasi profesi yang merupakan wadah berhimpunnya
para Insinyur Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan kualitas insinyur indonesia

16. BBN Logistik: PT. Bintika Bangunusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengapalan
(shipping line)

17. Budha Tzuchi: adalah sebuah lembaga sosial yang lintas agama, suku, ras, dan negara.
18. Kogami: singkatan Komunitas Siaga Tsunami, yang merupakan LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat) yang bergerak di bidang pendidikan penanggulangan bencana terutama gempa dan
tsunami.
19. GP Anshor: adalah sebuah organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi
dengan Nahdlatul Ulama (NU).
20. Yayasan Air Putih: sebuah lembaga yang mendorong masyarakat agar melek teknologi informasi
(TI) dan menjadikannya alat untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang kuat di Indonesia.
21. Sub-modul 8: Peran Relawan dalam Aspek Logistik dalam Penanggulangan Bencana
22. Non proletisi: adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan
darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

D. Referensi

1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.

2. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB.
Sekretariat Negara. Jakarta.

4. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

5. Wisner, et al, 2006; von Kotze and Hollaway, 1999. Heijmans & Victoria, (2001). Vulnerability,
[R=(HXV)].

Sub Modul 8
Peran Relawan Saat Tanggap Darurat

A. UMUM
Saat tanggap darurat bencana merupakan masa

yang membutuhkan tenaga dan pikiran bagi relawan
terutama dalam mengantisipasi dampak terburuk dari
terjadinya bencana. Kegiatan utama dari para relawan
pada saat tanggap darurat ini adalah kegiatan evakuasi
para korban, oleh karena itu diperlukan semangat kerja
serta jiwa kemanusiaan yang besar dari para relawan.

Meskipun pada masa tanggap darurat ini
kegiatan apapun yang dilakukan oleh para relawan adalah kegiatan yang baik, namun alangkah
baiknya apabila kegiatan-kegiatan penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan para relawan tersebut
dikelola dengan baik melalui sebuah manajemen kedaruratan dalam masa tanggap darurat. Untuk
itu diperlukan adanya suatu pembelajaran kepada para relawan mengenai kegiatan pengelolaan atau
manajemen kedaruratan pada saat tanggap darurat. Hal ini sangat penting karena dengan adanya
sebuah manajemen kedaruratan yang baik, para relawan dapat bekerja dan melakukan perannya
secara baik, efektif dan efisien. Pembelajaran itu dapat dilakukan melalui media modul, misalnya
adalah modul ini yang berisi mengenai manajemen dan mekanisme pengerahan relawan pada masa
tanggap darurat.

Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah para peserta yang dalam
hal ini relawan diharapkan memiliki pengetahuan mengenai perannya pada saat tanggap darurat
bencana serta membekali mereka ilmu pengelolaan bencana terutama pada saat evakuasi tanggap
darurat bencana. Indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman para peserta terhadap materi
dalam modul ini, dapat dirasakan apabila para peserta, dapat:
(1) Memahami kondisi tanggap darurat.
(2) Memahami permasalahan pada saat tanggap darurat.
(3) Memahami tujuan manajemen kedaruratan.
(4) Memahami penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
(5) Memahami peran relawan pada masa tanggap darurat.
(6) Memahami mekanisme pengerahan relawan pada masa tanggap darurat.

Konsep yang harus dipahami dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Definisi tanggap darurat.
(2) Permasalahan pada saat tanggap darurat.
(3) Tujuan manajemen kedaruratan.
(4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
(5) Peran relawan pada masa tanggap darurat.
(6) Mekanisme pengerahan relawan pada masa tanggap darurat.

Untuk membantu memahami isi modul ini dengan cepat, peserta perlu melakukan hal-hal
sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya peserta mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci
jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya peserta
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami tanggap darurat, (2)

Memahami permasalahan pada saat tanggap darurat, (3) Memahami tujuan manajemen kedaruratan,
(4) Memahami Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, (5) Memahami peran relawan
pada masa tanggap darurat, dan (6) Memahami mekanisme pengerahan relawan pada masa tanggap
darurat.

B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Tanggap Darurat.
Adalah: Serangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan.

2. Komando Tanggap Darurat Bencana.

Organisasi penanganan tanggap

darurat bencana yang dipimpin oleh

seorang Komandan dan dibantu oleh staf

Komando dan staf umum, memiliki struktur

organisasi standar yang menganut satu

komando dengan mata rantai dan garis

komando yang jelas dan memiliki satu

kesatuan komando dalam Gambar 8.1 Struktur Organisasi Penanganan Bencana

mengkoordinasikan instansi/SKPD/

lembaga/ organisasi terkait dalam

pengerahan sumber daya.

3. Komando.
Fungsi perintah didasarkan atas sistem

hirarki suatu organisasi yang dilakukan
secara vertikal.

4. Sistem Komando Tanggap Darurat
Bencana.
Suatu standar sistem penanganan

sesuatu kejadian/ bencana yang digunakan
oleh setiap disiplin penanganan kedaruratan
(biasa dipakai oleh kalangan militer).

Gambar 8.2 Penyelenggaraan PB
Pada Saat Tanggap Darurat

5. Masalah-masalah pada saat terjadi Kedaruratan

a) Kesiapan dirasa kurang sempurna/tidak

ada.

b) Peringatan dini tidak ada atau kurang

efektif.

c) Informasi tidak lengkap/tidak tepat,

membingungkan.

d) Komunikasi/ transportasi terputus.

e) Sasaran yang tidak jelas.

f) Masalah keamanan dan jaminan

perlindungan.

g) Hambatan politis, administratif dan

birokratis. Gambar 8.3 Pengkajian Cepat & Tepat
h) Kebingungan, chaos, krisis, gagal

kordinasi.

i) Kebutuhan besar, bahan bantuan tidak mencukupi.

j) Lingkup terlalu besar/meluas.

k) Banyak yang terlibat, koordinasi sangat kompleks.

l) Terlalu banyak tugas, waktu terlalu sempit.

m) Segala keputusan dapat membawa konsekuensi langsung.

n) Banyak caci maki karena terlambat bantuan.

Pelaksana 6. Tujuan Manajemen Kedaruratan
Pemerintah Atau Pemda Sesuai Skala a) Mengurangi jumlah korban.
b) Meringankan penderitaan.
Bencana c) Stabilisasi kondisi korban/pengungsi.
d) Mengamankan aset.
Gambar 8.4 Penetapan Status Darurat e) Memulihkan fasilitas kunci.
f) Mencegah kerusakan lebih jauh.
g) Menyediakan pelayanan dasar dalam
penanganan pasca darurat.
h) Meringankan beban masyarakat
setempat.

Gambar 8.5 Penyelamatan & evakuasi 7. Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Pelaku: Pemerintah, pemerintah daerah
termasuk TNI, masyarakat, lemb
usaha/relawan, lembaga internasional/lembaga
asing non pemerintah, meliputi:

a) Pendataan.
b) Pangan & sandang.
c) Huntara.
d) Air bersih & sanitasi.
e) Pelayanan psikososial.
f) Pelayanan kesehatan.

8. Pemulihan Sarana & Prasarana
Pemulihan fungsi prasarana dan

sarana vital dilakukan dengan
memperbaiki dan/atau mengganti
kerusakan akibat bencana:
a) Agar berfungsinya prasarana dan

sarana vital dengan segera.
b) Dilaksanakan oleh inst/lemb terkait

(Dep. PU, PLN, Telkom,TNI, Polri,
dibantu Relawan & Masyarakat, dll),
dikoordinasikan oleh Ka BNPB dan
atau Ka BPBD sesuai
kewenangannya.

Gambar 8.7 Kemudahan Akses Pada masa
Tanggap Darurat

Gambar 8.6 Perlindungan Kelompok Rentan

Gambar 8.8 Pengerahan SDM, Gambar 8.8 Pengerahan SDM,
Peralatan & Logistik (1) Peralatan & Logistik (2)

Gambar 8.9 Penyelamatan Korban pada Tanggap Darurat
Gambar 8.10 Komando Tanggap Darurat

18. Peran Relawan Pada Masa Tanggap Darurat.

Relawan (selain yang berada dalam binaan lembaga pemerintah terkait) diharapkan dapat

bekerja sama sesuai keahliannya dengan BPBD Prov/Kab/Kota atau BPBD provinsi dimana

berdomisili, dalam rangka pelibatanya dalam penyelenggaraan PB (pada saat pra, saat maupun

pasca bencana)di daerahnya baik diminta maupun atas inisiatipnya sendiri.

Dalam kegiatan tanggap darurat, keberadaan relawan masuk dalam sistem Komando

Tanggap Darurat, dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatanya dapat terpantau, terlaksana

secara, terkoordinasi, terpadu & terkendali dalam satu komando.

a. Mekanisme Pengerahan Relawan Dalam Masa Darurat

1) BNPB/BPBD berwenang mengerahkan relawan melalui pimpinan organisasi/kelompok

relawan atau relawan perorangan.

2) Lembaga pemerintah Pembina relawan terkait , menggunakan relawan binaannya untuk

operasional tugas lembaga tersebut dalam tanggap darurat.

3) Pimpinan organisasi/kelompok yang membawahi relawan dengan inisiatifnya sendiri

dapat mengerahkan relawannya.

4) Keterlibatan relawan dalam penanganan tangap darurat, harus. dilaporkan/terkoordinasi

dengan posko di daerah bencana untuk diberikan. penjelasan/arahan ataupun pemberian

porsi tugas dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat yang sedang atau akan

dilaksanakan, untuk penyesuaian rencana tindakannya.

b. Contoh Beberapa Relawan

1) SATGANA 12) Aksi Cepat Tanggap

2) TAGANA 13) Sampoerna Rescue

3) DASIPENA 14) ABA Prayudha

4) FPBI 15) Artha Graha Peduli

5) Mohamadiyah 16) Persaruan Ir Indonesia

6) Wira Bhakti Indonesia 17) BBN Logistik

7) Y. Pengemb Pedesaan 18) Budha Tzuchi

8) UPN Jatim, ITS, UII 19) KOGAMI

9) Unhas, UGM, IPB, dll 20) GP Anshor

10) Yayasan Kasih Ibu 21) Yayasan Air Putih

11) Global Rescue 22) Yayasan Putih Biru, DLL

B.2 Rangkuman
1. Relawan PB adalah seorang/kelompok orang yang memiliki kemampuan & kepedulian dalam

PB yg bekerja secara iklas untuk kegiatan PB.
2. Komando Tanggap Darurat Bencana yaitu organisasi penanganan tanggap darurat bencana

yang dipimpin oleh seorang Komandan dan dibantu oleh staf Komando dan staf umum,
memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis
komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan.
3. Relawan (selain yang berada dalam binaan lembaga pemerintah terkait) diharapkan dapat
bekerja sama dan memberikan data jati dirinya, termasuk profesi/keahlianya, dll ke BPBD Kab
/ Kota atau BPBD provinsi dimana berdomisili, dalam rangka pelibatanya dalam
penyelenggaraan PB (pada saat pra, saat maupun paska bencana)di daerahnya baik diminta
maupun atas inisiatifnya sendiri. Dalam kegiatan tanggap darurat, keberadaan relawan
masuk dalam sistem Komando Tanggap Darurat, dimaksudkan agar pelaksanaan
kegiatanya dapat terpantau, terlaksana secara ,terkoordinir , terpadu & terkendali dalam satu
komando.
4. Mekanisme Pengerahan Relawan Dalam Masa Darurat
5. BNPB/BPBD berwenang mengerahkan relawan melalui pimpinan organisasi/kelompok
relawan atau relawan perorangan
6. Lembaga pemerintah Pembina relawan terkait , menggunakan relawan binaannya untuk
operasional tugas lembaga tersebut dalam tanggap darurat
7. Pimpinan organisasi / kelompok yang membawahi relawan dengan inisiatifnya sendiri
dapat mengerahkan relawannya
8. Keterlibatan relawan dalam penanganan tangap darurat, harus dilaporkan/terkoordinasi
dengan posko
9. di daerah bencana untuk diberikan penjelasan/arahan ataupun pemberian porsi tugas dalam
pelaksanaan operasi tanggap darurat yang sedang atau akan dilaksanakan, untuk
penyesuaian rencana tindakannya.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan adalah definisi dari :
a. Relawan.
b. Tanggap Darurat.
c. Pencegahan.
d. Pos Komando.

2. Di bawah ini merupakan aspek pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanggulangan bencana,
kecuali:
a. Pangan Sandang.
b. Pos Komando.
c. Air bersih dan Sanitasi.
d. Pelayanan Kesehatan.

3. Yang bukan merupakan tujuan dari manajemen kedaruratan adalah :
a. Mengurangi jumlah korban.
b. Meringankan penderitaan.
c. Mendapatkan simpati masyarakat.
d. Mengamankan asset.

4. Dalam kegiatan tanggap darurat, keberadaan relawan masuk dalam sistem Komando
Tanggap Darurat, dimaksudkan agar:
a. Pelaksanaan dapat terpantau.
b. Pelakaksanaan dapat terkoordinasi dan terkendali.
c. Mudah mengetahui namanya.
d. A dan B benar .

5. Seorang/kelompok orang yang memiliki kemampuan & kepedulian dalam Penanggulangan
Bencana yang bekerja secara iklas untuk kegiatan PB disebut :
a. Relawan bencana.
b. Petugas Komando.
c. Dermawan.
d. Korban.
Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan

jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glosary : Seorang/kelompok orang yang memiliki kemampuan & kepedulian dalam
1. Relawan PB

PB yang bekerja secara iklas untuk kegiatan PB.

2. Donasi : Salah satu bentuk relawan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas.

D. Referensi
1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap

Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sub Modul 9
Peran Relawan Dalam Aspek Logistik dalam

Penanggulangan Bencana

A. UMUM
Relawan mempunyai banyak peran ketika terjadi

bencana, saat tanggap darurat maupun pada saat pasca
bencana. Pada saat tanggap darurat, relawan dituntut
untuk secara cepat dan tepat bertindak karena mereka
diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk yang
ditimbulkan bencana. Begitu juga pada saat pasca
bencana, relawan diharapkan dapat membantu dalam
kegiatan pemulihan dini.

Untuk melengkapi peran relawan saat tanggap darurat dan pasca bencana, relawan tersebut
juga diberikan tugas dalam hal pemberian dukungan logistik pada saat bencana bagi siapa saja yang
membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran relawan pada saat bencana sangat dibutuhkan,
oleh karena itu wajar kiranya bila relawan secara intensif, berkelanjutan dan berjenjang diberikan
pelatihan kebencanaan, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara garis besar, pada saat tanggap darurat beberapa hal yang patut diketahui oleh relawan
antara lain adalah permasalahan pada saat tanggap darurat dan tujuan manajemen kedaruratan serta
ilmu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Lebih lanjut, pada saat pasca bencana, relawan perlu untuk diberikan pengetahuan mengenai
penanggulangan bencana pasca-bencana, kegiatan-kegiatan dalam pemulihan dini, penilaian
kerusakan dan kerugian maupun pengetahuan mengenai peran kader masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat.

Sedangkan pengetahuan mengenai dunia logistik bencana yang wajib harus diketahui oleh
relawan antara lain adalah pengetahuan mengenai kebijakan logistik dan peralatan dalam
penanggulangan bencana. Hal ini perlu diketahui oleh relawan, sebab mereka akan membantu pada
setiap lini, baik pada saat pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana sehingga mereka
akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang terkena bencana dan membutuhkan dukungan
logistik secara intensif.

Oleh karena itu, kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah peserta
yang dalam hal ini relawan diharapkan memiliki pengetahuan mengenai peran mereka pada saat

tanggap darurat, pada saat pasca bencana hingga ketika mereka melakukan distribusi dan
menangani logistik bencana, sehingga peserta dapat memahami peran dan fungsi keikutsertaannya
dalam kegiatan kerelawanan bencana. Indikator yang dapat dijadikan ukuran pemahaman peserta
terhadap materi dalam modul ini, apabila:
(1) Peserta mampu memahami kebijakan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.
(2) Peserta memahami pedoman penyelenggaraan logistik dan peralatan di daerah.

Konsep-konsep yang harus peserta pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Kebijakan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.
(2) Pedoman penyelenggaraan logistik dan peralatan di daerah.
(3) Peran relawan dalam logistik dan peralatan bencana.

Agar peserta dapat memahami isi modul ini dengan cepat, peserta perlu melakukan hal-hal
sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan seterusnya.
(2) Jika peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman peserta atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu
untuk memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya peserta mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban peserta dengan kunci
jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor hasil belajar peserta masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya peserta
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Biasakanlah berdiskusi kelompok, mengerjakan soal-soal latihan pemahaman, mengikuti
tutorial, atau berdiskusi langsung dengan penulis modul.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) memahami kebijakan logistik

dan peralatan dalam penanggulangan bencana dan (2) memahami pedoman penyelenggaraan
logistik dan peralatan di daerah, (3) memahami peran relawan dalam logistik bencana.

B.1 Materi
Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.

1. Pendahuluan
Wilayah Negara Kesatuan RI merupakan wilayah yang rawan bencana sehingga pemerintah

NKRI bertanggung jawab untuk memberi perlindungan. Penyelenggaraan Penanggungan bencana
di Indonesia terdiri atas upaya penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana,
pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan dini yang pada akhirnya berdampak munculnya
kebutuhan logistik.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan pemberian materi ini adalah memberi penjelasan tentang kebijakan

logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana serta sebagai pedoman penyelenggaraan
logistik dan peralatan di daerah.

3. Dasar Hukum
Dasar acuan pemberian materi mengenai penyelenggraan logistic dan peralatan ini adalah

sebagai berikut:
a. Undang Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
b. Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
c. PP RI No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
d. PP RI No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
e. PP RI No. 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non

Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
f. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Thn 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.
g. Peraturan Kepala BNPB No. 12 Thn 2009 Pedoman Kajian Pembentukan UPT.
h. Peraturan Kepala BNPB No.13 Thn 2009 tentang Pedoman Sistem Logistik dan Peralatan PB
i. Peraturan Kepala BNPB No.14 Thn 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan

Penanggulangan Bencana.

4. Orientasi Penyelenggaraan & Tuntutan Dukungan Logistik.
Orientasi penyelenggaraan dukungan logistik adalah karena sifat material, sistem pelayanan

dan sistem laporan, sedangkan tuntutan dukungan logistik dalam meningkatkan kemampuan
sumber logistik & peralatan dipengaruhi oleh:

a. Kemampuan sumber nasional.
b. Kemampuan produksi sendiri.
c. Gudang dan Pemeliharaan.
d. Sarana, prasarana, dan transparans.
e. Kuantitas & kualitas.
f. Administrasi dan dana.

5. Kemampuan logistik & peralatan mobilitas tinggi dengan cara:
Kemampuan logistik & peralatan mobilitas tinggi dilakukan dengan cara:

a. Penyebaran instalasi.
b. Satuan tugas logistik dan peralatan di lapangan.
c. Kecepatan bertindak.
d. Penentuan jalur.
e. Kemampuan pengendalian.

6. Pola dukungan logistik dan peralatan.
Pola Dukungan Logistik & Peralatan dilakukan sesuai dengan prinsip dan pola pelayanan

kewilayahan.
a. Prinsip
1) Cepat dan tepat.
2) Prioritas.
3) Koordinasi dan keterpaduan.
4) Transparansi dan akuntabilitas.
5) Kemitraan.
6) Pemberdayaan.
7) Non diskriminasi.
8) Non proletisi.
b. Pola pelayanan kewilayahan

7. Sistem Logistik Penanggulangan Bencana
Batasan

Sistem merupakan rangkaian proses untuk menyelesaikan masalah yang terdiri dari beberapa
subsistem, sedangkan manajemen merupakan ilmu dan seni yang merupakan suatu kegiatan dengan
pendekatan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan &
pengendalian), sedangkan logistik adalah sesuatu yang berujud untuk pemenuhan kebutuhan dasar :

sandang, pangan, dan papan. Peralatan adalah segala bentuk alat & peralatan yang digunakan untuk
kegiatan

Prosedur Bantuan/Permintaan
Dibawah ini adalah gambar 9.1 yang menunjukkan prosedur bantuan atau permintaan

Gambar 9.1 Prosedur Bantuan atau Permintaan

8. Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan.
Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan merupakan langkah awal untuk mengetahui

Apa, Siapa, Dimana, Kapan dan Bagaimana penyaluran logistik sesuai dengan kebutuhan, yang
juga mencakup penerimaan dan/ pengadaan logistik atau peralatan.

Kegiatan pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan untuk
mengetahui Dari mana, Kapan, Jenis, Jumlah, Cara menggunakan/ mengoperasikan dan Tujuan
penyaluran barang-barang logistik dan peralatan.
9. Penyimpan Dan Pergudangan logistik atau peralatan.

Kegiatan penyimpan dan pergudangan logistik atau peralatan di mulai dari penerimaan
diserahkan yang disalurkan pada unit pergudangan kemudian dilanjutkan pada bagian penyimpanan
disertai berita acara penerimaan dan bukti penerimaan. Metode yang dipergunakan adalah First-in
First-out
10. Pendistribusian logistik atau peralatan.

Pendistribusian logistik atau peralatan dilakukan berdasarkan data inventarisasi kebutuhan.
Kemudian dilakukan penyusunan perencanaan pendistribusian sesuai dengan :
a. Dasar permintaan.
b. Persetujuan pejabat wewenang.
c. Skala prioritas.
d. Alat transportasi.

11. Pengangkutan logistik atau peralatan.
Pengangkutan logistik atau peralatan dilakukan berdasarkan data perencanaan,

pendistribusian, pengangkutan, Penerimaan dan Tujuan logistic dan peralatan.
Berdasarkan data prencanaan pendistribusian → pengangkutan → Penerimaan → Tujuan.
Penghapusan logistik atau peralatan.

Penghapusan logistik atau peralatan dilakukan berdasarkan Pengalihan kepemilikan, Tidak
dapat digunakan, Tidak dapat dimanfaatkan dan Hilang/ musnah serta sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

12. Pertanggungjawaban logistik atau peralatan.
Pertanggung Jawaban logistik atau peralatan merupakan tahapan terakhir untuk mengukur

akuntabilitas penangangan logistic dan peralatan pada masa penanggulangan bencana.

13. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pengertian UPT: Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit organisasi BNPB yang
melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah regional yang menunjang PB.
Tugas Pokok UPT antara lain adalah :
a. Mempercepat bantuan PB.
b. Penyelenggaraan pelatihan > basis masyarakat.
c. Pusat informasi.
d. Memperpendek & mempererat hubungan BNPB & BPBD.
e. Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan di bidang anggaran dan program.
Fungsi UPT adalah sebagai berikut :
a. Titik kontak.
b. Koordinator pelaksanaan.
c. Sistem bantuan memdukung perlindunngan, penyelamatan & HAM.
d. Pusat informasi, verifikasi & evaluasi.
Tanggung jawab UPT adalah sebagai berikut:
a. Menjamin sistem manajemen PB mendapat dukungan dari BNPB.
b. Meningkatkan koordinasi bantuan logistik & peralatan, penyelenggaraan pelatihan PB,

Penghimpunan informasi bencana dengan pusat-pusat PB, BPBD, Instansi/ Lembaga dan
Pemda.
c. Komunikasi dan koordinasi informasi.
d. Meningkatkan kapasitas organisasi struktural.

Penyebaran Titik Distribusi UPT di seluruh Indonesia adalah:

1. Sumut ► Medan
2. Sumsel ► Palembang
3. NTT ► Kupang
4. Kalbar ► Pontianak
5. Kaltim ► Balikpapan
6. DKI Jakarta ► DKI Jakarta
7. Sulut ► Menado
8. Jatim ► Surabaya
9. NTB ► Mataram
10. Sulsel ► Makasar
11. Maluku ► Ambon
12. Papua ► Jayapura

Strategi Penyelenggaraan Tugas UPT
Strategi penyelenggaraan tugas UPT harus sesuai budaya lokal untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan logistik & peralatan, diklat dan informasi,
Kesiapsiagaan (Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas serta masyarakat dalam berpartisipasi
PB, Pemberdayaan dan kemandirian, Diklat dan Sistem regional PB), Penanganan darurat, Sistem
informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaringm

14. Penyelenggaraan Operasional
Penyelenggaraan Operasional mencakup Manajemen Logistik dan Peralatan, Penyelengaraan

Pelatihan dan Perencanaan Operasional.

15. Pembinaan Dan Pengawasan Logistik dan Peralatan
Pembinaan Dan Pengawasan dalam manajemen logistik dan peralatan dilakukan sebagai

berikut:
a. Pembinaan

Pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.
b. Pengawasan
c. Pengawasan dilakukan pada setiap tahap dalam proses manajemen penanggulangan bencana.
d. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan
1. Logistik & peralatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa logistik dan peralatan sistem

penanggulangan bencana sulit diwujudkan.
2. Pengerahan logistik dan peralatan harus tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
3. Perlu penyebaran titik logistik → UPT.

Tugasnya: memberikan data laporan awal sesaat terjadi bencana gempa, agar mudah
menentukan IAP.

B.2 Rangkuman
1. Tuntutan Dukungan Logistik → Kemampuan sumber logistik & peralatan dipengaruhi oleh:

Kemamapuan sumber nasional, Kemampuan produksi sendiri, Gudang & Pemeliharaan, Sarana
& prasarana, & transparans, Kuantitas & kualitas, Administrasi dan dana.
2. Kemampuan logistik & peralatan mobilitas tinggi dengan cara: Penyebaran instalasi, Satuan
tugas logistik & peralatan di lapangan, Kecepatan bertindak, Penentuan jalur
3. Prinsisp Pola Dukungan Logistik & Peralatan: Cepat dan tepat, Prioritas, Koordinasi dan
keterpaduan, Transparansi & akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Non Diskriminasi, Non
Proletisi
4. Penyelenggaraan Operasional Manajemen Logistik dan Peralatan yaitu:Pertama, Pengelolaan
pengadaan logistik dan peralatan. Kedua, tanggung jawab dalam sistem logistik dan peralatan.
Ketiga, dukungan posko. Keempat, koordinasi dengan unit-unit/ badan-badan logistik lainnya.
Kelima, koordinasi dengan pusat operasi dinas/ departemen/ instansi dll.

B.3 Tes Formatif
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar.
1. Kemampuan sumber logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi

oleh …
a. Kemampuan sumber nasional.
b. Kemampuan produksi sendiri.
c. Kemampuan pemerliharaan.
d. Semua benar.
2. Berikut ini merupakan tugas dari unit pelaksana teknis (UPT kecuali …
a. Mempercepat bantuan penanggulangan bencana.
b. Memberikan layanan medis.
c. Penyelenggara pelatihan.
d. Menjadi pusat informasi.

3. Segala sesuatu yang beruwujud untuk pemenuhan kebutuhan dasar : sandang, pangan, dan
papan adalah merupakan pengertian dari …
a. Bantuan.
b. Relawan.
c. Logistik.
d. Palayanan.

4. Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tanggung jawab unit
pelaksana teknis penanggulangan bencana.
a. Menjamin sistem manajemen PB mendapat dukungan dari BNPB.
b. Meningkatkan koordinasi bantuan logistik & peralatan.
c. Memperjuangkan aspirasi masyarakat.
d. Meningkatkan kapasitas organisasi struktural.

5. Kemampuan logistik & peralatan mobilitas tinggi dilakukan dengan cara berikut , kecuali :
a. Penyebaran instalasi.
b. Satuan tugas logistik dan peralatan.
c. Kecepatan bertindak.
d. Pembagian yang rata.

Setiap soal bobotnya dua puluh (20). Hitunglah perolehan skor peserta dengan mengalikan
jumlah jawaban yang betul dengan bobot soal. Jika perolehan skor peserta masih di bawah 40,
peserta tidak dibolehkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya, lakukanlah pengulangan
pemahaman terhadap materi ini hingga peserta benar-benar memperoleh skor di atas 40.

C. Glossary
1. Pemulihan dini (early recovery): adalah pemulihan awal sejak terjadinya bencana
2. Perka BNPB: Peraturan Kepala BNPB
3. Damage and lost assessment (DaLA): adalah kajian untuk menghitung kerusakan setelah

bencana, ini adalah langkah penting pasca bencana sebelum rehabilitasi dan rekonstruksi
dilakukan oleh pemerintah.
4. Metode ECLAC: adalah metode Economic Commission for Latin America and the Caribbean
untuk menghitung kerusakan dan kerugian dampak bencana. Metode ini sudah digunakan sejak
tahun 1973 di Amerika Latin dan telah digunakan untuk menilai kerusakan dan kerugian
berbagai pascabencana di dunia.
5. Post-disaster Need Assassment (PDNA): adalah kajian yang dilakukan untuk mengumpulkan
informasi dampak bencana dari berbagai sektor ke dalam sebuah laporan yang komprehensif.
6. Social and cultural landscape: adalah aspek sosial dan masyarakat.

D. Referensi
1. Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2007 tentang pendanaan dan

pengelolaan bantuan bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.
4. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman

Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sub Modul 10
Peran Relawan Saat Pemulihan

Penanggulangan Bencana

A. UMUM
Bencana yang terjadi dalam suatu

wilayah sangat membutuhkan perhatian khusus
dalam penanganannya terutama oleh
pemerintah daerah setempat serta dukungan
dari pemerintah provinsi serta pemerintah
pusat. Dalam penanganannya banyak
membutuhkan dana dan tenaga apalagi jika
kondisi pasca bencana banyak menimbulkan
korban serta kerusakan fisik sarana dan prasarana. Peran relawan saat penanggulangan bencana
sangat dibutuhkan, untuk itu relawan perlu diberikan pengetahuan dasar mengenai berbagai pola
penanganan pada saat tanggap darurat maupun saat pemulihan.

Modul ini lebih menitikberatkan peran relawan pada saat pemulihan dini dimana suatu
wilayah yang terkena bencana harus segera diberikan perlakuan penanganan agar aspek sosial
ekonomi dapat terus berjalan. Dalam modul sebelumnya (modul peran relawan saat tanggap
darurat) dijelaskan bahwa kondisi tanggap darurat ditetapkan dalam kurun waktu tertentu oleh
Pemda, sedangkan kondisi setelah masa tanggap darurat berakhir disebut dengan kondisi pasca
bencana. Pemulihan pada saat pasca bencana lebih tergantung kepada kemampuan pemerintah
dalam membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana yang rusak, namun pada masa-
masa awal peralihan dari saat tanggap darurat ke saat pasca bencana yang biasa disebut masa
pemulihan dini (early recovery) sangat banyak membutuhkan tenaga relawan terutama dalam
membantu membangun kembali permukiman masyarakat serta sarana-sarana vital lainnya.

Kompetensi umum yang dituntut setelah mempelajari modul ini ialah anda diharapkan
memiliki wawasan luas, kemampuan dalam memahami tugas dan fungsi anda sebagai relawan
penanggulangan bencana terutama pada saat pemulihan dini. Indikator-indikator yang dapat
dijadikan ukuran pemahaman anda terhadap materi dalam modul ini yaitu:

(1) Mampu memahami pentingnya Undang undang nomor 24 tahun 2007 mengenai
penanggulangan bencana saat pasca bencana.

(2) Memahami aturan pelaksanaan pemulihan pasca bencana sesuai dengan Peraturan Kepala
BNPB No.11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

(3) Memahami konsep penilaian dan kerugian pasca bencana.
(4) Memahami peran kader masyarakat dan pemberdayaan masyarakat saat pasca bencana.

Konsep-konsep yang harus anda pahami, dapat dirumuskan ke dalam topik-topik berikut:
(1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana.
(2) Peraturan Kepala BNPB No.11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana.
(3) Metode penilaian kerusakan dan kerugian.
(4) Peran kader masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk membantu anda memahami isi modul ini, anda harus sudah menguasai pemahaman
minimal tentang modul sebelumnya. Oleh karena itu, agar anda dapat memahami isi modul ini
dengan cepat, anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1) Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 (satu) dan seterusnya.

Sebelum anda benar-benar paham tentang materi pada tahap awal, jangan membaca materi
pada halaman berikutnya. Lakukan pengulangan sampai anda benar-benar memahaminya.
(2) Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman anda atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu untuk
memahami materi modul ini.
(3) Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya anda mengerjakan
latihan-latihan, menjawab soal-soal dan kemudian cocokkan jawaban anda dengan kunci
jawaban yang tersedia.
(4) Jika skor/nilai hasil belajar anda masih belum memenuhi persyaratan minimal, sebaiknya anda
tidak terburu-buru untuk mempelajari materi berikutnya. Lakukan pengulangan untuk
pengujian dengan menjawab soal-soal hinggga benar-benar mendapat skor minimal untuk
melanjutkan ke materi berikutnya.
(5) Memperkaya pemahaman dengan membandingkan materi ini dengan rujukan yang bersumber
dari peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

B. KEGIATAN BELAJAR
Tujuan belajar pada materi ini peserta diharapkan dapat: (1) Memahami pentingnya UU

24/2007 mengenai Penanggulangan Bencana dalam pemulihan penanggulangan bencana, (2)
Memahami penanggulangan bencana pasca-bencana, (3) Mengetahui mekanisme bantuan sosial

berpola hibah, dan (4) Menyebutkan dan memahami peran kader masyarakat & pemberdayaan
masyarakat.
B.1 Materi

Untuk memperoleh tujuan belajar tersebut mari kita simak materi belajar berikut.
1. Undang Undang nomor 24 tahun 2007

Kronologis dari diterbitkannya undang-undang ini adalah berbagai kejadian bencana di tanah
air, dimana belum ada lembaga khusus yang menangani kebencanaan.

Gambar 10.1 Kronologis Diterbitkannya Undang Undang nomor 24 tahun 2007
2. Peraturan Kepala BNPB No.11 Tahun 2008

Turunan dari Undang-Undang diatas adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor
21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengulas bahwa terdapat tiga
tahap dalam penanggulangan bencana. Sedangkan Perka BNPB No.11 merupakan turunan dari PP
21/2008 dimana Perka ini khusus membahas penanganan pasca bencana.
Secara visualisasi dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 10.2 penanganan pasca bencana

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat masa peralihan dari tanggap darurat ke pasca bencana
yang sangat membutuhkan dana dan tenaga guna pemulihan pasca bencana secara dini.

Gambar 10.3 Masa Peralihan Antar Tahap Pemulihan Akibat Bencana

Sketsa dibawah menunjukkan bahwa masih terdapat jarak (gab) antara fase tanggap darurat
dengan fase pasca bencana, dan kondisi ini sedemikian rupa harus dipersempit dengan kata lain
early recovery sangat dibutuhkan sesegera mungkin dalam mengembalikan kondisi perekonomian
masyarakat.

Gambar 10.4 Gap Pada Masa Pemulihan Dini Gambar 10.5 Penambahan Waktu Pemulihan Dini
Rehabilitasi untuk Menghilangkan Gap

Rekonstruksi (Build Back Better)

Beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijelaskan dalam Perka No.11/2008
adalah sebagai berikut:

3. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB:
a. Untuk mempercepat rehabilitasi & rekonstruksi (pemulihan & pembangunan kembali),

ditetapkan prioritas rehabilitasi & rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan
kerugian “akibat bencana” (Damage & Losses Assessment atau DaLA).
b. Kegiatan rehabilitasi menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau PEMDA yang terkena
bencana.
c. Pem. Kab/Kota wajib menggunakan dana PB dari APBD Kab/Kota dan jika tidak memadai,
dapat meminta bantuan kepada Pemprov dan/atau Pemerintah.
d. Usulan permintaan bantuan “harus” diajukan oleh Bupati/ Walikota melalui Pemerintah
Provinsi.

e. Terhadap usulan tsb, dilakukan verifikasi oleh Tim Interdep yang dikoordinasikan oleh BNPB,
untuk menentukan besaran bantuan dan prioritas.

f. Rekonstruksi memperhitungkan “pengurangan risiko bencana” dalam kaitan pembangunan
berkelanjutan.

g. Mengoptimalkan keberadaan BPBD/SKPD dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan
kearifan lokal/budaya masyarakat setempat.

Terhadap penilaian kerusakan dan kerugian Gambar 10.6 Penilaian Kerusakan Akibat
(Damage and Losses Assesment/DaLA) akibat Bencana
bencana BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi menerapkan suatu metoda
penilaian yaitu “Metoda ECLAC”. Metoda ini bukan
merupakan satu-satunya metoda yang ada, namun
metoda ini dinilai lebih cocok digunakan di
Indonesia.

a. Penilaian Kerusakan Gambar 2.6 Asap Tebal Ketika
Secara umum penilaian dalam metoda ini Gunung Api Meletus
dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu :
1) Sektor Permukiman. Gambar 10.7 Metode Penilaian Kerusakan
2) Sektor Infra struktur.
3) Sektor Ekonomi Produktif.
4) Sektor Sosial.
5) Sektor Lainnya (pemerintahan dll).
Masing masing sektor diatas juga merupakan
gabungan dari beberapa sub sektor yaitu:

Bagan 1.2 Sistem Kelembagaan
Gambar 2.6 Asap Tebal Ketika

Gunung Api Meletus