Manajemen Kas

MANAJEMEN KAS

Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Windasena Winarno
Dody Dharma Hutabarat

Rizky Diananto

MANAJEMEN KAS

Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Windasena Winarno
Dody Dharma Hutabarat

Rizky Diananto

Penerbit
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan

Manajemen Kas pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Penulis
Windasena Winarno
Dody Dharma Hutabarat
Rizky Diananto

Perancang Sampul
Kholid Harisfauzi

Desainer logo SPAN
Roy Abdurrachman Pasha

Penerbit
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai IV
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710
Email: [email protected]

Diterbitkan tahun 2021.
Hak cipta pada penulis.

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial
BerbagiSerupa 4.0 Internasional (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.id).
Dipersilakan menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya.
Dipersilakan untuk menggunakan, memperbanyak, menggandakan, membagikan, dan
menyebarkan buku ini dengan bentuk, format, dan cara apa pun bukan untuk tujuan komersial.
Dilarang menggunakan, memperbanyak, menggandakan, membagikan, dan menyebarkan
sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN 978-623-97069-8-2 (cetak)
ISBN 978-623-97095-8-7 (pdf)

xiv + 247 halaman; 22 x 28 cm

Sambutan Penerbit

Salah satu faktor penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah ketersediaan buku
buku bermutu yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Buku bukan hanya sebagai
jendela dunia, tapi juga menjadi jendela bagi masa lalu dan masa depan. Dengan membaca buku,
peradaban Indonesia akan semakin maju.

Dari berbagai genre buku yang tersedia di pasar, buku-buku tentang perbendaharaan
negara, hukum keuangan negara, manajemen keuangan publik, reformasi keuangan negara, dan
tema-tema sejenis dalam konteks Indonesia relatif terbatas. Padahal kebutuhan masyarakat sangat
tinggi. Begitu juga diskursus kebijakan publik sering terkait dengan topik-topik tersebut. Dengan
mengambil peran strategis sebagai penerbit, Direktorat Sistem Perbendaharaan akan mengisi
kebutuhan ini dan bertindak menjadi pelopor dan pembuka jalan.

Sebagai penerbit, Direktorat Sistem Perbendaharaan akan menerbitkan buku-buku
berkualitas dengan berbagai tema yang terkait dengan perbendaharaan, keuangan negara, dan
kebijakan publik. Selain didistribusikan pada sejumlah perpustakaan dan perguruan tinggi di
Indonesia, buku-buku tersebut akan tersedia pada berbagai platform dan repositori yang dapat
diakses secara gratis. Harapannya upaya ini membawa pencerahan bagi akademisi, peneliti,
praktisi, dan masyarakat umum.

Untuk inisiatif pertama, buku-buku yang diterbitkan adalah sejumlah naskah akademis
yang digunakan sebagai dasar pengembangan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) dan marketplace pemerintah. Ada sejumlah pertimbangan signifikansi, relevansi,
dan urgensi untuk menerbitkan naskah-naskah tersebut.

Pertama, SPAN merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam reformasi keuangan
negara setelah pengesahan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Perlu dilakukan
upaya rekonstruksi sejarah pengembangan proses bisnis SPAN yang terjadi dalam periode yang
singkat pada tahun 2009-2010. Periode ini cukup kritis mengingat sudah lewat 10 tahun yang jika
tidak segera dikumpulkan, maka naskah-naskah tersebut dikhawatirkan akan hilang atau rusak.
Salah satu penulis utamanya juga telah meninggal dunia yang jika tidak segera dicari hasil
karyanya, maka dikhawatirkan akan hilang untuk selamanya.

Kedua, SPAN merupakan transformasi sukses terbesar yang pernah dilakukan
Kementerian Keuangan yang tidak hanya berdampak pada perubahan proses bisnis dan struktur

organisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), tetapi juga pada sejumlah pihak seperti
Bank Indonesia, bank umum, unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan,
kementerian/lembaga, dan masyarakat umum. SPAN sendiri telah menjadi standar pengembangan
sistem informasi di DJPb dan Kementerian Keuangan, serta telah mendapatkan pengakuan
internasional dan menjadi rujukan bagi sejumlah negara. Pesan moral dari perjalanan SPAN ini
adalah dibutuhkan kemampuan literasi yang baik untuk menghasilkan reformasi fundamental
dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal
Perbendaharaan pada Pengantar Literasi Perbendaharaan tahun 2020, “seluruh pencapaian ini tentu
tidak dapat diraih jika orang-orang di balik SPAN tidak memiliki kemampuan literasi yang sangat
baik”.

Ketiga, referensi akademis, empiris, dan pragmatis tentang pengembangan sistem berskala
besar dalam konteks Indonesia relatif sedikit. Naskah akademis SPAN tentu dapat menjadi salah
satu referensi bagi inisiatif penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan sistem berskala besar,
tidak saja di Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain. Studi banding yang dilakukan oleh
sejumlah negara ke DJPb menunjukkan pentingnya publikasi naskah akademis tersebut.

Keempat, desain proses bisnis SPAN merupakan langkah maju di zamannya. Selain
revolusioner, desain proses bisnis tersebut meletakkan fondasi bagi modernisasi manajemen
keuangan negara. Sebagai contoh, interkoneksi SPAN dan perbankan yang menggantikan
mekanisme manual penyampaian dokumen Surat Perintah Transfer ke Bank Indonesia dan Surat
Perintah Pencairan Dana ke Bank Operasional dengan teknologi digital telah berhasil
meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi, dan akselerasi sistem pembayaran pemerintah.

Dan, kelima, saat ini DJPb sedang mengembangkan sistem pembayaran pemerintah pada
platform marketplace. Namun demikian, literatur manajemen keuangan publik belum menjelaskan
teori marketplace dalam konteks Indonesia dan kaitannya dengan sistem pembayaran pemerintah.
Naskah akademis yang diterbitkan akan mengisi kekosongan literatur tersebut sekaligus
menjelaskan strategi pengembangan dan operasionalisasinya.

Atas dasar kelima pertimbangan tersebut, tim Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan,
dan Kerjasama Kelembagaan pada Direktorat Sistem Perbendaharaan telah melakukan upaya
pengumpul an naskah akademis SPAN dan marketplace pemerintah, dan berhasil
mengumpulkan 32 naskah dengan total sekitar 4.200 halaman. Untuk menjaga orisinalitas
gagasan, tulisan yang diterbitkan adalah sesuai aslinya tanpa mengubah isi.

Buku yang berjudul Manajemen Kas pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara ini merupakan salah satu dari naskah akademis yang diterbitkan tersebut. Kami
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Windasena Winarno, Dody Dharma
Hutabarat, dan Rizky Diananto, tidak hanya atas peranannya pada upaya modernisasi
manajemen keuangan publik di Indonesia, tapi juga atas kontribusinya bagi kemajuan ilmu
pengetahuan di Indonesia. Kami juga berterima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu
penerbitan buku ini.

Tidak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa upaya ini masih memiliki
kekurangan. Kami menantikan masukan dan saran untuk penyempurnaan inisiatif penerbitan
berikutnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat pada setiap langkah kebaikan yang
kita lakukan.

Jakarta, April 2021

Naskah Akademis
Pengembangan Proses Bisnis SPAN

dan Marketplace Pemerintah

No. Judul Buku Penulis

21. Manajemen Pelaksanaan Anggaran Bungkus Sasongko Purnomo

dMannaAjngegmaernaKnoNmeigtamraen pada Sistem Perbendaharaan Adi Setiawan, Pramudia Mulyono

Muslim

3. dManaAjngegmaernanSuNpepglairera pada Sistem Perbendaharaan Adi Setiawan, Pramudia Mulyono

Muslim

4. MPearnbaejnedmaehanraan dPaenmbAangygaarraann Negapraada Sistem Rahadian Setyo Noegroho, Dicky

Zahkria Iman, Rianto Hadi Jatmiko

5. PMearnbaejnedmaehanraaPnendearniAmnagagnaraNneNgeagrarapada Sistem Hemidon, Isti’anah, Sutarman

6. PernbgegnudnaahaanraaKnoddaen AnLgogkaasrian NBePgSarapada Sistem Hemidon

7. BGleuneeprraisnit IIP(roMsPeNs GB2i)snis Modul Penerimaan Negara Hemidon

8. KPaermtbuayaKreadnitPemPeermienrtianhtah: Transformasi Sistem Dody Dharma Hutabarat, Windasena

Winarno, Rizky Diananto

9. MAnagngaajreamneNnegKaarsa pada Sistem Perbendaharaan dan Windasena Winarno, Dody Dharma

Hutabarat, Rizky Diananto

10. Restrukturisasi Rekening Bendahara Pemerintah Dody Dharma Hutabarat, Windasena

Winarno, Rizky Diananto

11. Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri Dody Dharma Hutabarat, Windasena

Winarno, Rizky Diananto

12. PenrcbaeinrdaanharaDaanndaan APnegmgearrianntNaehgarapada Sistem Dody Dharma Hutabarat, Windasena

Winarno, Rizky Diananto

13. NTeagnadraaTangan Elektronik untuk Transaksi Keuangan Dody Dharma Hutabarat, Windasena

Winarno

14. PBeurkbuenBdeashaarrdaan dBaangAanggAakruann SNteagnadraar pada Sistem Ingelia Puspita, Rudy Iskandar, I Putu

Danny Hadi Kusuma

15. PSiesrtbeemndahAakruanatnandsain AnPgegmaerrainntNaehgarapada Sistem Ingelia Puspita, Rudy Iskandar

16. KPerabnegnkdaharBaagnandanAAknugngarSatnaNnedgararapada Sistem Ingelia Puspita, Rudy Iskandar, I Putu
Danny Hadi Kusuma

17. MdanaAjngegmaernanPeNleagpaorran pada Sistem Perbendaharaan Slamet Mulyono, Haris Roseno, Parji

18. RPefmoerrmiunltaashiPPursoastes Rekonsiliasi Laporan Keuangan Slamet Mulyono, Haris Roseno, Parji

19. KInitnegrrjaspiadPaelPaepmoerrainntKaehuPaunsgaatn dengan Pelaporan Slamet Mulyono, Haris Roseno, Parji

20. Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Slamet Mulyono, Haris Roseno, Parji

21. SHtaartmisotniicsasi Pelaporan Berbasis Government Finance Slamet Mulyono, Haris Roseno, Parji

No. Judul Buku Penulis

22. BMiasniasjdeemnegnanDISPaAt:keIrntegrasi dan Interkoneksi Proses Adi Setiawan, Pramudia Mulyono

Muslim

23. MPraonsaejseBmisennis KdoemnigtamneSna:tkeInrtegrasi dan Interkoneksi Adi Setiawan, Pramudia Mulyono

Muslim

24. PMraonsaejseBmisennisPdeemnbgaaynarSatnk:erIntegrasi dan Interkoneksi Adi Setiawan, Pramudia Mulyono

Muslim

25. AInntgeggararsainPeladpaonran LUanpiotrAaknuntansi Kuasa Pengguna Adi Setiawan, Pramudia Mulyono

Bendahara Pertanggungjawaban Muslim

26. MPeamnbaujkeumaen daUnanPgelaPpeorrsaendidaiaSna:tuIannteKgerrajsai Aktivitas Adi Setiawan, Pramudia Mulyono
Muslim

27. BMiasniasjdeemnegnanKSasa:tkIenrtegrasi dan Interkoneksi Proses Adi Setiawan, Pramudia Mulyono
Muslim

28. PArkousnetsanBsiisndisandePneglapnoSraatnk:erIntegrasi dan Interkoneksi Adi Setiawan, Pramudia Mulyono
Muslim

29. BIsneetlneadrkakuhoKanuerakassiaUPPmernuogsmgeusnNaeBigAsannrgisagaPrdeaernnbgeanndahSatruaan Kpeardjaa Adi Setiawan, Pramudia Mulyono
Muslim

30. MpadnaajSiesmteenm PKerubaenngdaanhaArnagagnardaannTArnagngsfaerrankeNeDgaaerraah Dody Dharma Hutabarat, Windasena
Winarno, Rizky Diananto

31. SKeibsitjeamkPaenrbSeinsdtaehmarPaeangnedlaunarAannggKaarsanNNeeggaarraa pada Dody Dharma Hutabarat

32. OMpaerrkaestipolnaacle PPenmegreimnbtaanhg:anKerdaanngkaImpTeloermientdaasni Dody Dharma Hutabarat

Marketplace Pemerintah di Indonesia

Seluruh naskah di atas dapat diakses secara gratis pada: https://bit.ly/SPAN-Marketplace

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan kami berbagai kemudahan serta limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami
dapat menyelesaikan buku Manajemen Kas pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara.

Pada kesempatan ini, tak lupa kami terima kasih kepada Bapak Paruli Lubis selaku Direktur
Transformasi Perbendaharaan, yang secara aktif memberikan bimbingan dan arahan selama proses
pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan proses penyusunan buku
ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Sudarto dan Bapak Saiful Islam atas
segala petunjuk dan khazanah keilmuannya, berikut semua pihak yang ikut bekerja sama,
berkontribusi dan memberikan masukan, serta segenap anggota keluarga kami yang merupakan
support system dan pemberi motivasi terbaik dalam proses penyelesaian buku ini.

Buku ini membahas salah satu modul dalam rangkaian proses bisnis pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBN yang dibangun secara terintegrasi dengan konsep Integrated Financial
Management Information System (IFMIS) dan diwujudkan melalui SPAN. Buku ini mencoba
memberikan tinjauan praktis mengenai pelaksanaan proses pengelolaan kas yang merupakan bagian
penting dari fungsi perbendaharaan (treasury) yang dilaksanakan Menteri Keuangan c.q. Ditjen
Perbendaharaan, khususnya dalam rangka pengembangan proses bisnis SPAN (periode tahun 2009
s.d. 2010). Dengan demikian sebagian besar pembahasan adalah mengenai proses bisnis yang
dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, komparasinya dengan praktik terbaik internasional
(international best practices) dan rencana pengembangannya dalam rangka merealisasikan konsep
dan desain proses bisnis perbendaharaan negara yang terintegrasi melalui SPAN.

Tentunya kami menyadari segala keterbatasan keilmuan dan pengalaman kami, namun
demikian kami mengharapkan buku ini dapat menjadi sumber referensi dan catatan sejarah yang
memadai untuk dapat digunakan dalam mengembangkan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya dan pengelolaan perbendaharaan pada khususnya di masa mendatang.

Hormat kami,

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan
Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat.

Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen
Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan,
disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang
diharapkan.

Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk
memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam
menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan
atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana
implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance.
Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam
proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang sistematis, terencana dan
menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu
mendapatkan perhatian.

i

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif i
ii
Daftar Isi v

Daftar Tabel 1
5
Daftar Gambar vi
5
Bab I Pendahuluan 8

Bab II Visi, Misi dan Tujuan 8

A. Latar Belakang: Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKN 9
12
dalam Pengelolaan Kas 13
14
B. Pengelolaan Kas dalam suatu tinjauan teoritis 17

1. Kaitan Pengelolaan Kas Pemerintah 19
19
dan pembuatan kebijakan ekonomi lainnya
20
2. Pengelolaan Kas dalam Framework 20
52
Asset Liability Management 68
87
3. Pengorganisasian dalam Pengelolaan Kas
93
C. Redefinisi Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Kas

D. Perlunya Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Kas

E. Penutup

Bab III Proses Bisnis Saat Ini Pada Pengelolaan

dan Pelaporan Transaksi Pada Kuasa BUN Pusat

A. Definisi dan Konsepsi

B. Pemetaan atas Existing Proses Bisnis Pengelolaan

dan Pelaporan Transaksi pada Kuasa BUN Pusat

dengan Pendekatan Fungsi

1. Proses Bisnis pada Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah

2. Proses Bisnis pada Subdirektorat Kas Negara

3. Proses Bisnis pada Subdirektorat Kas Umum Negara

4. Proses Bisnis pada Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya

5. Proses Bisnis pada Subdirektorat Verifikasi, Setelmen,

Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Sistem Manajemen Investasi

ii

C. Pemetaan atas Existing Proses Bisnis Pengelolaan

dan Pelaporan Transaksi pada Kuasa BUN Pusat

dengan Pendekatan Process 98

D. Analisa atas Pemetaan Existing Proses Bisnis Pengelolaan

dan Pelaporan Transaksi pada Kuasa BUN Pusat 163

E. Penutup 166

Bab IV Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Kas Negara 167
Bab V
A. Berbagai Inisiatif Terkait Penyempurnaan Pengelolan Kas 167

1. Usulan Penyempurnaan Pengelolaan Rekening Pemerintah 167

2. Konsep Pengembangan Cash Management Berdasarkan Kerangka

3. SIniisstiaetmifPLearibnenydaahTaerkaaaintdDaennAgnagngaPreannyeNmepguarnaa(aSnPCAaNs)h Management 179

183

B. Usulan Pengembangan Cash Management 183

1. Bank Account Management 188

2. Future Business Process for Cash Flow Forecasting 227

3. Future Business Process for Economic Analysis 230

4. Future Business Process for Placement Strategy

and Portfolio Management 230

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Bank Pada Bank Account Management 231

C. Dukungan SDM dan Information Technology

dalam kegiatan Cash Management 236

D. Penutup 237

Strategi dan Taktik Pencapaian Penyempurnaan Proses Bisnis

Pengelolaan dan Pelaporan Transaksi Pada Kuasa BUN Pusat 238

A. Dukungan dan komitmen pimpinan 239

B. Keterkaitan antara penyempurnaan proses bisnis pengelolaan

dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat dengan rencana

implementasi IFMIS melalui Sistem Perbendaharaan

C. PdeannyAinagpganarSaunmNbeegraDray(aSMPaAnNu)sia di lingkungan Ditjen Perbendaharaan 239

241

D. Kepastian hukum dan kelengkapan peraturan pelaksanaan

untuk mendukung governance dalam implementasi penyempurnaan

proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada

Kuasa BUN Pusat 242

iii

E. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi, baik di lingkungan internal 243
Ditjen Perbendaharaan maupun pihak-pihak terkait lainnya
seperti pihak Bank Indonesia, Sektor Perbankan dan 245
Kementerian/Lembaga xiii

Bab VI Penutup
Daftar Pustaka

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Neraca Pemerintah Indonesia 10
Tabel 2.2 Process Enablers dan Enterprise Capabilities 16
Tabel 2.3 Objectives Penyempurnaan Business Process 16
Tabel 4.1 Format Data Transaksi Perintah Transfer 233
Tabel 4.2 Format Data Rekening Koran Yang Diharapkan 234
Tabel 4.3 Ilustrasi Rekonsiliasi Atas Transaksi Transfer (Auto Reconciliation) 234
Tabel 4.4 Ilustrasi Rekonsiliasi Manual 235

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Penulisan 3
Gambar 2.1 Kerangka Penyempurnaan Proses Bisnis 5
Gambar 2.2 Koneksitas Pengelolaan Kas dengan Kebijakan Pemerintah Lainnya 8
Gambar 2.3 Kerangka Pengorganisasian TDR 12
Gambar 3.1 Proses Bisnis Pembukaan Rekening Khusus 21
Gambar 3.2 Proses Bisnis Penarikan Initial Deposit 23
Gambar 3.3 Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN KBI 25
Gambar 3.4 Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN Non KBI 27
Gambar 3.5 Proses Bisnis Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong
29
Pada KPPN KBI
Gambar 3.6 Proses Bisnis Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong Pada 32
34
KPPN Non KBI 36
Gambar 3.7 Proses Bisnis Pengajuan Replenishment Rekening Khusus
Gambar 3.8 Proses Bisnis Reimbursement Ke Rekening 561.00000x 38
Gambar 3.9 Proses Bisnis Reimbursement Dari Rekening Khusus (601.Xxxxxx, 602.Xxxxxx) 40
42
Ke Rekening Dana Talangan 561.00000x 44
Gambar 3.10 Proses Bisnis Refund Dan Penutupan Rekening Khusus 46
Gambar 3.11 Proses Bisnis Pembayaran Kekurangan Refund Dan Ineligible Expenditure
Gambar 3.12 Proses Bisnis Retroactive 48
Gambar 3.13 Proses Bisnis Koreksi Kesalahan Pembebanan
Gambar 3.14 Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program (Program Loan) Melalui 50
53
Pembukaan Rekening Khusus 56
Gambar 3.15 Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program (Program Loan)
60
Langsung Ke Rekening BUN 63
Gambar 3.16 Proses Bisnis Pembayaran Selisih Harga Beras
Gambar 3.17 Proses Bisnis Pengelolaan Rekening 500.000000 66
Gambar 3.18 Proses Bisnis Penerbitan SPM Imbalan Jasa Perbendaharaan 69

Dan Jasa Provisi Bea Masuk
Gambar 3.19 Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Penerimaan Bukan Pajak
Gambar 3.20 Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Pendapatan Dan/

Atau Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Gambar 3.21 Proses Bisnis Pelaksanaan Treasury Single Account

vi

Gambar 3.22 Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Penerimaan SUN 72
Gambar 3.23 Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Pengeluaran SUN 74
Gambar 3.24 Proses Bisnis Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D 76
Gambar 3.25 Proses Bisnis Pencairan Pengembalian Belanja 78
Gambar 3.2678 Proses Bisnis RTreaknesnaiknsgi DSPeaetnn-eOafrfCiamadangNaenga(rEsacrow Account) 80
83
Gambar 3.29 (PrLoasnegssuBnisgnMieslTarlaunisRaekskienPiennger5i0m2a.a0n00R0P00LAtau 600.502411)
85
Gambar 3.30 Proses Bisnis Transaksi Pengeluaran RPL 88
Gambar 3.31 Proses Bisnis Transaksi Penerimaan pada Direktorat SMI 90
Gambar 3.32 Proses Bisnis Transaksi Pengeluaran pada Direktorat SMI 94
Gambar 3.33 Cash Management Level 0 96
Gambar 3.34 Cash Flow Forecasting 100
Gambar 3.35 Management of Revenue Account 102
Gambar 3.36 Management of 501.00000x Account 104
Gambar 3.37 Management of 500.000000 Account 106
Gambar 3.38 Management of Special Account 108
Gambar 3.39 Opening of Special Account 110
Gambar 3.40 Initial Deposit Withdrawal 112
Gambar 3.41 Fund Withdrawal KPPN KBI 114
Gambar 3.42 Fund Withdrawal KPPN Non KBI 116
Gambar 3.43 Fund Withdrawal for Retroactive Procedure 119
Gambar 3.44 Special Account Withdrawal for Letter of Credit (L/C) Payment 122
Gambar 3.45 Procedure for Replenishment 124
Gambar 3.46 Procedure for Reimbursement 126
Gambar 3.47 Account Closing 128
Gambar 3.489 Management of ORtehvernuGeovAcecronumnetntReAlcacteoduntot Gevernment Bond (SUN) 130
132
Gambar 3.50 Receipt Transaction Processing for Other Government Account 134
Gambar 3.51 Expenditure Transaction Processing for Other Government Account 136
Gambar 3.52 Management of Expenditure Account 138
Gambar 3.53 Allocation of Fund 140
Gambar 3.54 Transfer of Fund 142
144

vii

Gambar 3.5675 MPlaancaegmeenmtent of SGeUnserTraelaSstuartye ACcaschouAnctc/oTuNnPt/RKUN 146

148

151

Gambar 3.58 Placement Preparation 153

Gambar 3.59 Placement Execution 155

Gambar 3.60 Management of Escrow Account 157

Gambar 3.61 Escrow Fund Disbursement 159

Gambar 3.62 Escrow Fund Redeposit 161

Gambar 4.1 Usulan Strukturisasi Rekening Pemerintah 172

Gambar 4.2 Fitur Standar Oracle Cash Management 180

Gambar 4.3 Aktifitas pengelolaan kas dalam SPAN 182

Gambar 4.4 High Level Workflow Untuk Future Proses Bisnis Pengelolaan

Dan Pelaporan Transaksi Pada Kuasa BUN Pusat

berdasarkan konsep Dealing Room 183

Gambar 4.5 High Level Workflow Untuk Future Proses Bisnis Pengelolaan Kas Negara 184

Gambar 4.6 Klasifikasi Kegiatan Cash Management Dalam Framework Dealing Room 185

Gambar 4.7 Usulan Organisasi Unit Pengelola Kas 186

Gambar 4.8 Usulan Aliran Data Terkait Penyempurnaan Proses Bisnis

Pengelolaan Kas Negara 187

Gambar 4.9 Usulan Proses Bisnis Level 0 Manajemen Kas 188

Gambar 4.10 Struktur Rekening Pemerintah Dalam Rangka SPAN 188

Gambar 4.11 Usulan Proses Bisnis Level 1 Pengelolaan Rekening Pemerintah 189

Gambar 4.12 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Penerimaan 190

Gambar 4.13 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat 190

Gambar 4.14 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

Account Maintenance 191

Gambar 4.15 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

Bank Transfer 191

Gambar 4.16 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

Bank Reconciliation 192

Gambar 4.17 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

- Daily Closing 192

Gambar 4.18 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN 193

viii

Gambar 4.19 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Account Maintenance 193

Gambar 4.20 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Bank Transfer 194

Gambar 4.21 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Bank Reconciliation 194

Gambar 4.22 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Daily Closing 195

Gambar 4.23 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening BO III PBB 195

Gambar 4.24 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB

Bank Account Maintenance 196

Gambar 4.25 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB

Bank Transfer 196

Gambar 4.26 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB

Bank Reconciliation 197

Gambar 4.27 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB

Daily Closing 197

Gambar 4.28 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan 198

Gambar 4.29 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan

- Bank Account Maintenance 198

Gambar 4.30 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening

Sub RKUN Penerimaan-Bank Transfer 199

Gambar 4.31 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening

Sub RKUN Penerimaan-Bank Reconciliation 199

Gambar 4.32 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening

Sub RKUN Penerimaan-Daily Closing 200

Gambar 4.33 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Khusus 200

Gambar 4.34 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus

Bank Account Maintenance 201

Gambar 4.35 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus

Bank Transfer 201

Gambar 4.36 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus

Bank Reconciliation 202

Gambar 4.37 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus- Daily Closing 202

ix

Gambar 4.38 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penerimaan 203
Surat Berharga Negara
203
Gambar 4.39 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan
Surat Berharga Negara-Bank Account Maintenance 204

Gambar 4.40 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan 204
Surat Berharga Negara-Bank Transfer
205
Gambar 4.41 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan 206
Surat Berharga Negara-Bank Reconciliation
206
Gambar 4.42 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan
Surat Berharga Negara-Daily Closing 207

Gambar 4.43 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Pengeluaran 207
Gambar 4.44 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening
208
Sub RKUN Pengeluaran
Gambar 4.45 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening 208
209
Sub RKUN Pengeluaran-Bank Account Maintenance
Gambar 4.46 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening 210
210
Sub RKUN Pengeluaran- Bank Transfer
Gambar 4.47 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening 211
211
Sub RKUN Pengeluaran-Bank Reconciliation 212
Gambar 4.48 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening

Sub RKUN Pengeluaran- Daily Closing
Gambar 4.49 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RPK BUN P
Gambar 4.50 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P

Bank Account Maintenance
Gambar 4.51 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P- Bank Transfer
Gambar 4.52 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P

Bank Reconciliation
Gambar 4.53 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P- Daily Closing
Gambar 4.545 Usulan Proses Bisnis Level 43 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)-

Bank Account Maintenance 212
Gambar 4.56 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)- 213

Bank Transfer

x

Gambar 4.57 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)-

Bank Reconciliation 213

Gambar 4.58 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)-

Daily Closing 214

Gambar 4.59 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan RKUN 217

Gambar 4.60 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN

Bank Account Maintenance 217

Gambar 4.61 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Bank Transfer 218

Gambar 4.62 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Bank Reconciliation 218

Gambar 4.63 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Daily Closing 219

Gambar 4.64 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya 220

Gambar 4.65 Alur pengelolaan RPL SDA Migas dalam SPAN 220

Gambar 4.66 Alur pengelolaan RPL SDA Non Migas dalam SPAN 221

Gambar 4.67 Alur pengelolaan RDI dalam SPAN 222

Gambar 4.68 Alur pengelolaan RPD dalam SPAN 222

Gambar 4.69 Alur pengelolaan RPL pada Bank Umum dalam SPAN 223

Gambar 4.70 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Penempatan 225

Gambar 4.71 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan

Bank Account Maintenance 225

Gambar 4.72 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan

Bank Transfer 226

Gambar 4.73 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan

Bank Reconciliation 226

Gambar 4.74 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penempatan

Daily Closing 227

Gambar 4.75a Proses Bisnis Perencanaan Kas Bulanan-AFP Updated 228

Gambar 4.75b Ilustrasi Perencanaan Kas Bulanan Menggunakan data AFP Awal 228

Gambar 4.75c Ilustrasi Perencanaan Kas Bulanan Menggunakan data AFP Updated 229

Gambar 4.76 Ilustrasi Perencanaan Kas Bulanan Menggunakan data Kontrak 229

Gambar 4.77 Ilustrasi Perencanaan Kas Harian/Mingguan

Menggunakan Payment Due Date 230

Gambar 4.78 Usulan Proses Bisnis Level 1 Untuk Perencanaan Kas 231

Gambar 4.79 Usulan Proses Bisnis Untuk Economic Analysis 231

Gambar 4.80 Usulan Proses Bisnis Untuk Placement Strategy and Portfolio Management 232

xi

Gambar 4.81 Prosedur rekonsiliasi standar pada Oracle Cash Management 234
Gambar 5.1 SPAN-Dealing System Interface 241
Gambar 5.2 SPAN-Middle Office System Interface 241
Gambar 5.3 Pola Interaksi Cash Management-Unit Terkait 244
Gambar 6.1 Kerangka waktu implementasi SPAN 247

xii

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan kas yang baik dibutuhkan oleh suatu organisasi. Tidak ada perbedaan
apakah itu organisasi bisnis, nirlaba, termasuk pemerintah. Semuanya memerlukan ketersediaan
kas demi berlangsungnya aktivitas organisasi. Karena pentingnya kas bagi organisasi, pengelolaan
atau manajemen kas yang baik menjadi vital.

Pada tataran pemerintahan, manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan
menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN) di tingkat pusat.

Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen
Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan,
disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang
diharapkan.

Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama. Pertama, modul
ini disusun untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat
PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat. Hal ini dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan informasi proses bisnis yang utuh yang dapat menggambarkan kejelasan
alur kerja dan tanggung jawab. Dengan memetakan secara lengkap proses bisnis pelaksanaan
tugas Kuasa BUN Pusat diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang apa
yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, standar apa yang digunakan serta bagaimana
mengukur keberhasilan suatu proses bisnis. Pada tahap selanjutnya, pemetaan ini bermanfaat
dalam tindakan perbaikan dan business process reengineering.

Kedua, modul ini disusun sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis
yang telah dilaksanakan. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu
disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan stategi yang
sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan
skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Konsepsi penyusunan dan penyempurnaan proses bisnis Kuasa BUN Pusat tersebut
dilandaskan pada batasan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007.
Peraturan Pemerintah ini memberikan kerangka tugas pokok dan fungsi Direktorat PKN sebagai

Page 1

Kuasa BUN Pusat. Selanjutnya landasan teoritis yang digunakan didasarkan pada model
pengelolaan proses bisnis modern baik pada tingkat kebijakan maupun pada tingkat operasional.

Selain proses bisnis pada Direktorat PKN, modul ini juga menggambarkan proses bisnis
pada Subdirektorat Verifikasi Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Sistem Manajemen
Investasi mengingat sebagian fungsi manajemen kas juga terdapat pada subdirektorat ini.

Penyusunan proses bisnis dilakukan dengan menggunakan seluruh informasi yang
tersedia seperti standard operating procedures (SOP), surat edaran, peraturan teknis serta praktek
yang berlangsung sehari-hari. Proses bisnis disajikan dengan menggunakan bagan arus dokumen
dan proses berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsi dan kemudian pendekatan
process. Uraian dari tiap-tiap bagan disajikan untuk memberikan penjelasan arus tersebut. Pada
proses bisnis tertentu turut dijelaskan latar belakang dan informasi tambahan terkait dengan
proses tersebut.

Modul ini terdiri dari enam bagian. BAB I berisi pendahuluan menjelaskan latar
belakang dari pembuatan buku ini. BAB II akan membahas visi, misi, dan objectives. Bab III
akan membahas analisis atas proses bisnis saat ini yang terdapat pada pengelolaan transaksi dan
pelaporan pada Kuasa BUN Pusat. Bab IV berisi model future business process pada
pengelolaan transaksi dan pelaporan pada Kuasa BUN Pusat termasuk fit-gap analysis dengan
existing business process pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat. Bab V akan
membahas mengenai strategi dan taktik pencapaian penyempurnaan proses bisnis pengelolaan
dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat. BAB VI Penutup, pada bab terakhir ini dibahas
mengenai beberapa tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan manajemen kas. Pada bagian
ini juga memberikan suatu kesimpulan atas hal-hal penting yang dibahas dalam tulisan ini. Bagan
struktur penulisan tersaji pada gambar 1 berikut:

Page 2

Gambar 1.1 Struktur Penulisan

Background Bab I: Pendahuluan
Vision, Mission, 1. Latar belakang dan ringkasan penulisan
2. Metode dan struktur penulisan
Objectives
Bab II: Visi, misi dan tujuan
Where are we now? 1. Landasan teoritis
2. Apa Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan?
3. Strategi dan tujuan
4. Mengapa proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada kuasa

BUN pusat harus disempurnakan?
5. Apa manfaat penyempurnaan tersebut bagi Ditjen Perbendaharaan

dalam manajemen keuangannya?
6. Apa tujuan penyempurnaan koneksitas tersebut?

Bab III: Proses bisnis saat ini pada pengelolaan dan pelaporan transaksi
pada Kuasa BUN Pusat
1. Defini dan Konsepsi
2. Existing Proses Bisnis Pengelolaan Keuangan Negara pada Kuasa BUN

Pusat dan Koneksinya dengan Proses Bisnis di Ditjen Perbendaharaan
3. Pemetaan atas proses bisnis saat ini
4. Uraian dari tiap-tiap proses bisnis

Where do we want Bab IV: Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan dan Pelaporan Transaksi
to be ? Pada Kuasa BUN Pusat
1. Konsep pengembangan pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN

Pusat berdasarkan best practice for cash management
2. Konsep pengembangan pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN

Pusat berdasarkan kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN)
3. Penyempurnaan Proses Bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa

BUN Pusat

Page 3

How do we get Bab V: Strategi dan Taktik Pencapaian Penyempurnaan Proses Bisnis
there? Pengelolaan dan Pelaporan Transaksi pada Kuasa BUN Pusat

Penerapan model penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN Pusat dilaksanakan secara terencana dan
meminimalisasi resiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, disamping aspek
bisnis proses, regulasi dan IT, maka pengembangan SDM, change
management, serta teknik pengkomunikasian akan memegang faktor yang
sangat menentukan.

Conclusion Bab VI Penutup
Penutup dan ringkasan atas isi modul, khususnya tahapan-tahapan dalam

pencapaian model yang diharapkan

Page 4

Bab II
Visi, Misi and Tujuan

Bab ini akan membahas tentang tugas pokok Direktorat PKN dalam pengelolaan kas
pemerintah, tinjauan teoritis atas pengelolaan kas, pendefinisian kembali visi, misi dan

tujuan pengelolaan kas secara generik serta penutup. Selanjutnya bab ini juga akan

memberikan landasan konseptual untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya, analisa
atas pengelolaan kas saat ini, serta penyusunan blue print pengelolaan kas di Direktorat

PKN.

A. Latar Belakang: Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKN dalam Pengelolaan
Kas

Penyempurnaan proses bisnis harus mengacu pada visi, misi dan tujuan dari sebuah organisasi.

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1, visi, misi dan tujuan dari sebuah organisasi menegaskan latar

belakang keberadaan sebuah organisasi dan menentukan aktivitas utama (core business) organisasi

tersebut. Oleh karena itu, visi, misi dan tujuan organisasi merupakan panduan dalam menentukan

strategi organisasi (business strategy) sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya, baik eksternal

maupun internal.

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1, business strategy inilah yang kemudian menjadi acuan

penyusunan proses bisnis serta teknologi informasi dalam rangka pencapaian strategi bisnis dari

organisasi bersangkutan.

Gambar 2.1.

Kerangka Penyempurnaan Proses Bisnis

Sumber: Frye & Gulledge, 2007

Page 5

Mengacu pada Gambar 2.1, terlihat bahwa suatu organisasi akan sangat sulit untuk menentukan
business strategy-nya bila organisasi tersebut belum dengan jelas mendefinisikan visi, misi, dan tujuannya.
Kondisi seperti ini adalah suatu hal yang sangat umum pada sebagian besar organisasi pemerintah di
Indonesia, dan tidak terkecuali untuk unit-unit di Ditjen Perbendaharaan termasuk Direktorat PKN.
Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan proses bisnis di Direktorat PKN, terlebih dahulu akan
dilakukan pemetaan terhadap visi, misi dan tujuan dari Direktorat PKN.

Terkait dengan hal tersebut di atas, guna memetakan visi, misi dan tujuan dari Direktorat PKN,
langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melihat kembali kembali tugas pokok dan fungsi
Direktorat PKN dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan
tugas di Direktorat PKN. Dalam hal ini, sebagai disebutkan dalam UU No.17/2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pelaksanaan pengelolaan kas merupakan salah satu ruang lingkup
perbendaharaan negara (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 2 huruf (e)). Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pengelolaan
uang dan surat berharga kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Kuasa BUN (Pasal 2 dan Pasal 3 PP
No.39 tahun 2007).

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 218/PMK.05/2007, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai Kuasa BUN pusat. Kewenangan pengelolaan uang negara
yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pusat (pasal 4 PP No. 39 tahun 2007),
meliputi:
1. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
2. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran negara;
3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
4. menyimpan uang negara;
5. menempatkan uang negara;
6. mengelola investasi melalui pembelian SUN;
7. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban Rekening

Kas Umum Negara; dan

8. menyajikan informasi keuangan negara.
Di dalam PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 73/PMK.01/2009, dengan cukup
jelas disebutkan bahwa kewenangan Ditjen Perbendaharaan terkait dengan pengelolaan kas (pasal 861
(g)), penatausahaan rekening Kas Umum Negara, rekening Kas Negara, Rekening Khusus, dan
Rekening Pemerintah Lainnya (Pasal 861 (i)), dan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa
Bendahara Umum Negara (Pasal 868 (g)) dijalankan oleh salah satu unit Eselon II di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan, dimana dalam hal ini adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN).

Page 6

Secara lengkap, Pasal 861 PMK No. 100/PMK.01/2008 yang menyangkut tentang tugas pokok dan

fungsi Direktorat Kas Negara dapat dikutipkan sebagai berikut:

“Pasal 861: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Direktorat

Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas;
b. penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
c. pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri;
d. pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan perkembangan kas;
e. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang

kepada negara;

f. pembinaan kebendaharaan;
g. pengelolaan kas negara;
h. pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Kas Umum Negara,

rekening Kas Negara, dan rekening Pemerintah Lainnya;
i. penatausahaan rekening Kas Umum Negara, rekening Kas Negara, Rekening Khusus, dan

Rekening Pemerintah Lainnya;
j. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan

Kas Negara;

k. pemeriksaan kas pada KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara;
l. pengendalian dan monitoring pelaksanaan sistem penerimaan negara;
m. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun;
n. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program

pensiun pegawai negeri sipil;
o. pelaksanaan verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas bendahara

instansi dan program pensiun;
p. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.”

Dari isi Pasal 861 PMK No. 100/PMK.01/2008 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas
pokok dan fungsi Direktorat PKN adalah terkait dengan pengelolaan kas. Namun demikian,
sebagaimana terlihat dalam point e, m dan n pasal tersebut, terdapat beberapa tugas lainnya yang tidak
secara langsung berkaitan dengan pengelolaan kas yaitu terkait dengan pembinaan bendahara instansi
dan pengelolaan pensiun PNS. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 867-870 PMK No.
100/PMK.01/2008, dalam tugas sehari-harinya Direktorat PKN juga melakukan kegiatan yang sama
dengan kegiatan pencairan dana di KPPN yaitu pencairan dana yang sumbernya berasal dari BA 999
(BUN).

Dari bahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan
pengelolaan kas (cash management) merupakan proses bisnis utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dirjen
Perbendaharaan sebagai Kuasa BUN Pusat. Direktorat Pengelolaan Kas Negara juga punya fungsi

Page 7

lainnya di luar pengelolaan kas yaitu terkait dengan pembinaan bendahara instansi, pengalolaan dana
pensiun PNS dan setara dengan KPPN untuk BA 999. Dalam rangka pendefinisian kembali
pengelolaan kas di Direktorat Jenderal Perbendaharaan memang perlu dikaji kembali apakah fungsi
fungsi pengelolaan kas ini tetap harus dipertahankan di Direktorat Pengelolaan Kas. Sejalan dengan
pembahasan dalam buku ini, maka permsalahan-permasalahan tersebut akan dibahas dalam Bab III
buku ini.

B. Pengelolaan Kas dalam suatu tinjauan teoritis
1. Kaitan Pengelolaan Kas Pemerintah dan pembuatan kebijakan ekonomi lainnya

Dalam banyak kajian, terlihat sekali kaitan antara pengelolaan kas negara dengan pembuatan
kebijakan ekonomi lainnya. Kompleksitas kaitan antara pengelolaan kas dengan pembuatan kebijakan
ekonomi lainnya dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dalam suatu skema sederhana sebagaimana
terlihat dalam Gambar 2.2, Williams (2009) melihat kegiatan pengelolaan kas (cash management) dengan
menempatkan Treasury Single Account (TSA) melalui banking account network sebagai focal point.

Gambar 2.2
Koneksitas Pengelolaan Kas dengan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Cash Flow 2. Targeting 3. Monetary
Forecasting Balances Policy

1.Budget 4. Cash Flow Mgt. 5. Market
Execution In Money Market Development

Cash Balance Debt redemptions less Debt
(TSA) Capital receipts Management
Policy (and Gov
Expenditure etc outflows Debt issuance Balance Sheet)
Tax Etc inflows

Source: William (2009)

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa focal point dari kegiatan pelaksanaan anggaran adalah cash balance
pemerintah yang disimpan dalam TSA. Dalam prakteknya, TSA dapat hanya satu account atau
sekumpulan accounts tetapi dianggap seolah-olah semuanya satu account. Cash balance dalam TSA dapat

Page 8

berfluktuasi karena penerimaan baik dari pajak dan non pajak, serta pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional pemerintah ataupun pemenuhan government obligation lainnya.

Disinilah, First Policy Choice (budget execution) yang menyangkut baik kebijakan dibidang
penerimaan maupun pengeluaran berinteraksi dengan sektor perbankan, manajemen rekening dan juga
TSA. Banyak sekali variasinya terkait dengan budget execution ini. Dibidang payment management, best
practices menganjurkan agar hal tersebut didesain untuk meminimalisir idle cash, mengarah pada just in
time penyediaan dana, dan dapat mengantisipasi operational risk serta kemungkinan timbulnya fraud.
Trend dibidang payment management ini menunjukkan bahwa penggunaan electronic transaction, dengan
meminimalisir handling steps dan jumlah agents yang terlibat adalah merupakan pilihan.

Kembali melihat Gambar 2.2, Second Policy Choice adalah seberapa besar dana senantiasa
tersedia dalam TSA sebagai target balance. Tentunya, penentuan target balance dalam TSA sangat
dipengarungi oleh kemampuan untuk melakukan cash flow forecasting, yang langsung maupun tidak
langsung, juga dipengaruhi oleh tingkat efisiensi dari budget execution (sisi penerimaan dan pengeluaran).
Besarnya target balance akan berkaitan dengan Third Policy Choice yaitu monetary policy karena besarnya
dana kas pemerintah dalam neraca bank sentral setidaknya mempengaruhi keputusan bank sentral
dalam menentukan likuiditas monter di pasar.

Kelebihan atau kekurangan dana pemerintah dari target balance yang sudah ditetapkan akan berimbas
pada Fourth Policy Choice dan Fifth Policy Choice, yaitu Cash Flow Management in Money Market dan
Market Development. Pemerintah akan melakukan investasi di pasar uang apabila terjadi kelebihan kas
dan juga akan menarik pinjaman, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, guna menutupi cash
shortage. Dengan demikian, aktivitas ini akan bersinggungan pula dengan debt management policy dan juga
langsung maupun tidak langsung pada akhirnya dapat berimbas pula pada Government Balance Sheet.
Sejalan dengan ini pula, tinjauan terhadap kegiatan cash management dengan menempatkan TSA sebagai
focal point dan government balance sheet sebagai starting point dari analisis, mengarah pada perlunya metode
yang terukur untuk melihat kesehatan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, konsep Asset Liability
Management (ALM) diperlukan sebagai salah satu metode untuk menganalisis kesehatan keuangan
pemerintah secara lebih lengkap.

2. Pengelolaan Kas dalam Framework Asset Liability Management

Williams (2009) mendefinisikan pengelolaan kas negara sebagai: “… the strategy and associated process
for managing cost-effectively government‟s short-term cash flows and cash balances, both within government, and between
government and other sectors”. Selanjutnya, William (2009) juga menyebutkan beberapa objektif utama dari
kegiatan pengelolaan kas termasuk: (i) untuk menjamin bahwa pemerintah dapat membiayai semua
pengeluaran secara tepat waktu dan tepat jumlah, (ii) meminimalisasi biaya atas idle cash, (iii) memitigasi
berbagai resiko termasuk operational risk, credit risk, dan market risk, (iv) menambah flexilibilitas

Page 9

keharusan bahwa cash inflow harus bersamaan dengan cash outflow, dan (v) mendukung pembuatan
kebijakan lainnya dibidang keuangan dan moneter.

Pertanyaannya adalah framework apakah yang dapat digunakan untuk dapat melaksanakan
pengelolaan kas sebagaimana dijelaskan diatas? Banyak sekali metode-metode terkait dengan
pengelolaan kas. Namun demikian, salah satu metode yang sangat mendasar yang seharusnya selalu ada
dalam pengelolaan kas adalah penerapan Asset Liability Management (ALM) framework sebagaimana
dilakukan pada private financial sector. Dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Joint Team Report
IMF-Worldbank (2009), ALM dapat diartikan sebagai berikut:

“. ...balance sheets may be used for analyzing the composition of public debt portfolios and is sometimes referred to as
an ALM approach”

Selanjutnya, sejalan dengan pengertian tersebut diatas, Tabel 2.1 menjelaskan secara singkat neraca
pemerintah Indonesia per Desember 2007.

Tabel 2.1
Neraca Pemerintah Indonesia

Page 10

Sesuai pengertian tersebut di atas, penerapan kerangka ALM atas pengelolaan kas pemerintah dapat
dimulai dengan melihat status Neraca Pemerintah yang terakhir (TA 2008). Terkait dengan ALM
framework, neraca tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi termasuk:
a. Jenis-jenis asset dan liability, besaran saldo per 31 Desember 2008 dan yang lebih penting lagi adalah

proyeksi perkembangan nilai dari asset dan liability tersebut per jenisnya. Pemahaman atas hal-hal
tersebut termasuk keakuratan dalam melakukan proyeksi kedepan adalah sangat fundamental bagi
pengelolaan kas.
b. Terkait dengan proyeksi nilai per jenis asset dan liability, kaitan dengan perkembangan faktor-faktor
utama ekonomi lainnya sangat erat. Hal ini terlihat bahwa, misalnya, nilai asset lancar pemerintah
sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah karena besarnya penerimaan pemerintah dalam mata
uang asing. Di sisi liability, karena pemerintah harus pula melakukan pembayaran dalam valuta asing
maka perubahan nilai tukar akan pula mempengaruhi proyeksi beban internasional yang harus
ditanggung oleh pemerintah. Proyeksi perkembangan faktor-faktor ekonomi lainnya termasuk
proyeksi perkembangan tingkat bunga, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta proyeksi
perkembangan pasar uang dan modal akan sangat mempengaruhi proyeksi perkembangan nilai per
jenis asset dan liability.
c. Dengan dapat dilakukannya proyeksi kedepan atas cash inflow dan cash outfllow, maka dimulailah
kegiatan optimalisasi kas. Dalam hal ini, apabila terdapat proyeksi kelebihan kas maka dapat
dilakukan penempatan sesuai dengan rencana kebutuhan guna mengurangi idle fund. Sebaliknya,
apabila terdapat kekurangan proyeksi kas, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencarian pembiayaan
sehingga cost of fund dapat diminimalisasi.
d. Tentu tidak kalah penting disini adalah metode dan pengorganisasian dalam melakukan proyeksi
atau secara umum dalam penerapan konsp ALM. Hal ini sangat penting agar penerapan ALM
Framework tidak bersifat ad hoc tetapi sudah benar-benar menajdi alat manajemen kas yang paling
utama.
e. Selanjutnya, khusus terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Indonesia, neraca pemerintah
tersebut disusun berdasarkan cash toward accrual based of accounting. Terdapat beberapa jenis biaya, asset
atau liability yang pada akhirnya berpengaruh pada tatacara pencatatan dan juga nilai akhir dari per
asset dan liability tidak tercover. Dalam hal ini dapat dicontohkan misalnya beban utang pensiun PNS
dan biaya depresiasi. Beban utang pensiun PNS yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih Rp
300 triliun tidak termasuk dalam neraca pemerintah saat ini. Demikian pula, biaya depresiasi juga
belum distandarisasi dalam sistem akuntansi pemerintah. Tentunya, guna memperoleh gambaran
penuh terhadap penerapan konsep ALM, hal-hal tersebut diatas harus pula diakomodasi.
f. Terakhir, bahwa neraca pemerintah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan neraca bank sentral.
Sebagaimana dijelaskan dalam Joint Report IMF dan Worlbank (2009), maka integrasi (secara
virtual) atas neraca Bank Indonesia dan Neraca Pemerintah dalam suatu konsep ALM gabungan

Page 11

sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran secara lebih tepat tentang proyeksi asset dan liability
pemerintah Indonesia.
Pemahaman atas dimensi-dimensi di atas sangat diperlukan untuk dapat tercapainya tujuan dari
pengelolaan kas sebagaimana disebutkan oleh Williams (2009). Tentunya, hal-hal tersebut bukan
sesuatu yang mudah untuk diterapkan oleh setiap negara. Namun demikian, usaha-usaha
penyempurnaan kearah penerapan ALM yang semakin baik perlu untuk terus dilakukan.
3. Pengorganisasian dalam Pengelolaan Kas
Selanjutnya, begaimana sebuah organisasi yang menangani cash management disusun? Banyak kajian
terhadap pengorganisasian ini, diantaranya dengan merujuk pada konsep organisasi treasury dealing room
(TDR) di sektor keuangan swasta. Dalam hal ini, secara prinsip organisasi cash management dapat dibagi
dalam 4 unit, yaitu (i) front office, (ii) middle office, (iii) treasury support liqudity, dan (iv) settlement unit. Gambar
2.3 menjelaskan salah satu metode pengorganisasian pengelolaan kas yang banyak diterapkan pada
treasury yang modern.

Gambar 2.3
Kerangka Pengorganisasian TDR

Secara umum, kegiatan pengelolaan kas dimulai dari perencaan kas oleh Treasury Liquidity unit. Atas
dasar perencaaan kas yang dilakukan oleh unit ini, middle office akan melakukan analisis untuk
menetapkan strategi penempatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi front office untuk melakukan
kegiatan penempatan. Atas keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh TDR, back office akan melakukan

Page 12

c. e.pembukuan dan sekaligus melakukan settlement bekerjasama dengan pihak perbankan. Dalam hal ini,
kegiatan pengelolaan kas biasanya juga melibatkan proses bisnis yang cukup komplek dan didukung
oleh TI yang tersentral, handal dan modern.
C.Redefinisi Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Kas

Dengan memperhatikan pembahasan-pembahasan tersebut diatas, sangat perlu sekali untuk
menetapkan visi, misi dan tujuan dari pengelolaan kas. Hingga saat ini memang belum secara spesifik
dirumuskan visi, misi dan tujuan dari pengelolaan kas negara. Dengan mendasarkan pada landasan
hukum, pelaksanaan tugas sehari-hari dan juga tinjauan teoritis tersebut di atas, berikut ini adalah
tentatif proposal dan sifatnya sangat generik atas visi, misi dan objektif dari pengelolaan kas di Ditjen
Perbendaharaan.

Visi
“Mewujudkan pengelolan kas negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel”

Misi
Atas dasar visi tersebut di atas, berikut adalah misi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kas
pada Kuasa BUN Pusat.
a. Memastikan ketersediaan kas dalam jumlah yang mencukupi dalam rangka pembayaran tagihan atas

beban APBN yang tepat waktu
b. Meminimalkan biaya transaksi (transaction cost) dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan pinjaman

(borrowing cost) dalam rangka menutup kekurangan kas
c. Memaksimalkan penggunaan saldo kas yang menganggur dalam bentuk investasi atau aktivitas

produktif lainnya

Objektif
Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, beberapa objektif utama dari kegiatan cash management
termasuk:
a. untuk menjamin bahwa pemerintah dapat membiayai semua pengeluaran secara tepat waktu

dan tepat jumlah,
b. meminimalisasi biaya atas idle cash,

memitigasi berbagai resiko termasuk operational risk, credit risk, dan market risk,
d. menambah flexilibilitas keharusan bahwa cash inflow harus bersamaan dengan cash outflow, dan

mendukung pembuatan kebijakan lainnya dibidang keuangan dan moneter.

Page 13

Pendefinisian kembali atas visi, misi dan objektif dari pengelolaan kas akan menjadi dasar untuk
pembahasan pengelolaan kas pada bab berikutnya termasuk juga dalam penentuan scope dari
pengelolaan kas.
D. Perlunya Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Kas

Sejalan dengan konsep yang tertuang dalam Gambar 2.1, dalam menganalisis suatu proses bisnis,
framework „What” dan „How‟ sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.3 dapat menjadi salah satu alur pikir.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1, pengelolaan kas diimplementasikan melalui
serangkaian proses bisnis yang didukung dengan sistem informasi. Oleh karena itu, salah satu strategi
untuk menyempurnakan pengelolaan kas di Direktorat PKN adalah melalui aktivitas penyempurnaan
proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat. Hal tersebut, saat ini
difokuskan melalui pembentukan Tim Penyempurnaan dan Penyusunan Business Process Pengelolaan
dan Pelaporan Transaksi pada Kuasa BUN Pusat (SK Dirjen No. Kep-55/PB/2009 tanggal 5 Maret
2009). Tujuan dari penyempurnaan business process pada Kuasa BUN pusat adalah “mewujudkan
business process pada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang mendukung pengelolaan
dan pelaporan transaksi yang berjalan lancar, tertib, efisien, efektif, transparan dan
akuntabel”.

Page 14

Agar business process yang ideal tersebut dapat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi
Direktorat PKN, maka setidaknya business proses pengelolaan dan pelaporan transaksi Kuasa BUN Pusat
harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. berbasis online, real time dan aman dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif.

b. memenuhi kaidah international best practice dengan mengupayakan kejelasan dan penyederhanaan
struktur rekening dalam rangka mewujudkan manajemen kas yang efisien dan penerapan TSA yang
ideal.

c. membantu pengendalian atas saldo rekening (balances) yang akurat dan manageable dan berbasis pada
sentralisasi database.

d. didukung sistem informasi yang memadai dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan pengelolaan kas yang akuntabel, transparan dan berbasis pada sentralisasi database.
Untuk mencapai hasil sebagaimana tersebut di atas, berikut ini adalah hal-hal yang diharapkan dapat

menjadi acuan dalam aktivitas penyempurnaan pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN
Pusat:
a. melakukan penyempurnaan atas proses bisnis berdasarkan kebijakan dan strategi pengembangan

pengelolaan kas yang telah ada dan dilakukan di Direktorat Pengelolaan Kas Negara
b. memfokuskan penyempurnaan pada tingkat operasional dan melibatkan rutinitas kegiatan yang

dijalankan untuk mencapai sasaran strategis dari tugas pokok dan fungsi Direktorat PKN
c. menentukan ruang lingkup penyempurnaan dan kategorisasi proses bisnis yang mencerminkan sifat

lintas fungsi (cross fungsional nature), dengan tetap memperhatikan tingkat detail yang memadai untuk
mengidentifikasi kemungkinan penyempurnaan
d. mengadopsi model/ metodologi penyempurnaan proses bisinis (Business Process Improvement
Methodology) yang teruji dengan tetap memperhatikan feasibility dan kesesuaiannya dengan kondisi
yang ada.
Dalam penyempurnaan proses bisnis, terdapat dua pendekatan yang berbeda, yaitu yang bersifat
incremental improvement (penyempurnaan) dan radical reengineering (merupakan perubahan yang dengan

magnitude yang lebih besar) (lihat Grover & Malhotra, 1996). Sesuai dengan sifat aktivitas yang lebih
cenderung kepada penyempurnaan (improvement) atas dasar kebijakan dan proses bisnis yang telah ada,
maka Process & Enterprise Maturity Model (PEMM) (Hammer, 2007) dapat dijadikan referensi untuk
penentuan tujuan. PEMM merupakan sebuah tools untuk melakukan process based transformation dan dapat
menggambarkan stages/tingkatan dalam penyempurnaan sebuah proses bisnis.

PEMM terdiri dari dua karakteristik utama yaitu process enabler dan enterprise capabilities. Process enablers
merupakan faktor-faktor yang menentukan kemampuan sebuah proses untuk berfungsi dengan baik.
Komponen dari masing-masing karakteristik adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Page 15

Tabel 2.2
Process Enablers dan Enterprise Capabilities

Proces Enablers Entreprise Capabilities
Design Leadership
Culture
Performers Expertise
Owner Governance

Infrastructure
Metrics

Sumber: Hammer, 2007

Keberadaan masing-masing enabler adalah sama pentingnya dan saling melengkapi. Namun
demikian sesuai dengan fokus dan batasan dalam aktivitas penyempurnaan business process, maka tujuan
terutama ditekankan pada aspek design dan insfrasturcture. Dengan merujuk pada tingkatan proses pada
PEMM, maka tujuan untuk aspek design dan infrastructure dari business proses pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada Kuasa BUN Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Objectives Penyempurnaan Business Process

Design Current State Objectives
(P1, P2, P3 ?) (P4)

Purpose Baseline Business process pengelolaan dan pelaporan
Assessment transaksi pada Kuasa BUN Pusat telah didesain
untuk sesuai (fit) dengan proses pada
stakeholders (Satker & Perbankan) agar dapat

Context Baseline mengoptimalkan kinerja masing-masing
Assessment (optimisation of interenterprise performance).
Pihak yang bertanggung jawab atas sebuah
proses (proses owner) dari business process
pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa
BUN Pusat dan owner dari proses yang ada pada
stakeholder (Satker & Perbankan) telah

Documentation Baseline menetapkan mutual performance expectations.
Adanya model elektronis dari design business

Page 16

Assessment proses pengelolaan dan pelaporan transaksi
pada Kuasa BUN Pusat yang tidak hanya mampu

mendukung kinerja dan manajemen tetapi juga

mampu membantu dalam menganalisis
perubahan yang terjadi dan membantu dalam

me-rekonfigurasi proses.

Infrastructure Current State Objectives

(P1, P2, P3 ?) (P4)

Informastion Baseline Adanya IT system dengan basis modular yang

System Assessment sesuai dengan industry standard yang

mendukung komunikasi antar stakehorder

(interenterprise communication) dan mendukung

pelaksanaan sebuah proses

Source: Hammer, 2007

P1,P2,P3 dan P4 menunjukkan status atas maturity sebuah proses yang mengindikasikan
kemampuan sebuah proses untuk menghasilkan kinerja maksimal. Tujuan disusun atas dasar ideal state
pada tingkat P4 dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan dan penyusunan proses
bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi Kuasa BUN Pusat. Current state (P2, P2 atau P3) pada
dasarnya merupakan status yang ditentukan oleh proses owner atas dasar base line assessment terhadap
proses yang ada saat ini. Lampiran I memuat model selengkapnya dari PEMM, beserta status untuk
masing-masing komponen dari karakteristik process enabler pada stage P1 sampai dengan P4 terlampir.

E. Penutup

Bab ini membahas tentang tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan khususnya Direktorat
PKN dalam rangka pengelolaan kas negara. Bab ini juga membahas tentang landasan teoritis
pengelolaan kas negara khususnya kaitan antara pengelolaan kas dengan kebijakan ekonomi lainnya,
tinjaauan pengelolaan kas dalam framework ALM dan best practices dalam pengorganisasian pengelolaan
kas. Selanjutnya, atas dasar kedua hal tersebut diatas, bab ini juga mendefinisikan kembali visi, misi dan
objektif dari pengelolaan kas secara generik. Atas kajian tersebut di atas pula, bab ini menggarisbawahi
perlunya penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas negara di Ditjen Perbendaharaan.

Sejalan dengan guideline pembahasan sebagai dijelaskan dalam bab sebelumnya, Bab III akan
membahas tentang existing proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat
yang dilaksanakan melalui Direktorat PKN termasuk juga Subdit Verifikasi, Akuntansi dan Setelmen
pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi.. Bab III juga dilengkapi dengan analisis atas proses bisnis

Page 17

di Direktorat PKN tersebut yang akan menjadi landasan bagi pembahasan-pembahasan pada bab-bab
berikutnya khususnya terkait usulan penyempurnaan atas proses bisnis dimaksud.

Page 18

BAB III
Proses Bisnis Saat Ini Pada Pengelolaan
dan Pelaporan Transaksi Pada Kuasa BUN Pusat

A. Definisi dan Konsepsi

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas
yang saling berhubungan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hammer and Champy
(1993), mendefinisikan proses sebagai sekumpulan aktifitas yang mengolah input menjadi output tertentu
yang bernilai bagi stakeholder.

Dalam bab ini akan dibahas dengan lebih rinci proses bisnis pengelolaan dan pelaporan
transaksi pada kuasa BUN Pusat. Salah satunya dilakukan dengan menyusun process mapping. Process
mapping merupakan alat dalam bentuk grafis untuk menggambarkan urutan dan flow dari proses bisnis
(Paper, Rodger and Pendankar, 2001). Process mapping memberikan informasi mengenai suatu pekerjaan
yang dapat digunakan sebagai baseline atau alat untuk melakukan improvement atas pekerjaan tersebut.

Dalam bab ini, process mapping akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu
dengan menggunakan pendekatan fungsi dan kemudian pendekatan process. Pada bagian pertama
akan dilakukan mapping dengan pendekatan fungsi. Robert R.Richards (2007) dalam artikelnya “the
process approach- Facilitating Quality Achievement and Mission Accomplishment” menyebutkan bahwa fungsi
pada dasarnya merupakan kelompok aktifitas pekerjaan seperti misalnya accounting, management,
maintenance, IT, etc. Terkait dengan proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN
Pusat, fungsi yang merupakan kelompok aktivitas pekerjaan saat ini dibagai kedalam masing-masing
Sub Direktorat sebagai berikut: (i) Sub Direktorat Kas Umum Negara; (ii) Sub Direktorat Kas Negara;
(iii) Sub Direktorat Dana Pinjaman dan Hibah; (iv) Sub Direktorat Rekening Pemerintah Lainnya; dan
(v) Sub Direktorat Verifikasi, Akuntansi, dan Setelmen Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Oleh
karena itu, meskipun tidak terlalu tepat, pembahasan terkait fungsi-fungsi di Direktorat PKN akan
dilakukan melalui pembahasan proses bisnis dimasing-masing sub direktorat.

Pada bagian berikutnya, mapping akan dilakukan dengan mengunakan pendekatan process.
Richards (2007) menyebutkan bahwa proses menggunakan “input”, memberikan nilai kepada input
tersebut dan akan menghasilkan “output” yang memiliki nilai melebihi “input” tersebut. Dalam proses
bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat, proses dapat direpresentasikan
dalam aktifitas-aktifitas terkait pengelolaan kas yang merupakan tugas utama dari Direktorat
Pengelolaan Kas Negara sesuai Pasal 860 PMK 100/PMK.01/2008. Proses-proses tersebut adalah
sebagai berikut: (i) Cash Flow Forecasting; (ii) Management of Revenue Account; (iii) Management of Expenditure

Page 19

Account; (iv) Management of General State Cash Account; (v) Management of SUs Treasury Account; (vi) Placement;
(vii) Management of Escrow Account.
B. Pemetaan atas Existing Proses Bisnis Pengelolaan dan Pelaporan Transaksi pada Kuasa

BUN Pusat dengan Pendekatan Fungsi

1. Proses Bisnis pada Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah
Pada Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah terdapat lima belas proses bisnis yang

menggambarkan alur kerja dan dokumen. Kelima belas proses bisnis tersebut adalah:
- Proses Bisnis Pembukaan Rekening Khusus
- Proses Bisnis Penarikan Initial Deposit
- Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN KBI
- Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN Non KBI
- Proses Bisnis Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong Pada KPPN KBI
- Proses Bisnis Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong Pada KPPN Non KBI
- Proses Bisnis Pengajuan Replenishment Rekening Khusus
- Proses Bisnis Reimbursement Ke Rekening 561.00000x
- Proses Bisnis Reimbursement Dari Rekening Khusus (601.Xxxxxx, 602.Xxxxxx) Ke Rekening Dana

Talangan 561.00000x
- Proses Bisnis Refund Dan Penutupan Rekening Khusus
- Proses Bisnis Pembayaran Kekurangan Refund Dan Ineligible Expenditure
- Proses Bisnis Retroactive
- Proses Bisnis Koreksi Kesalahan Pembebanan
- Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program (Program Loan) Melalui Pembukaan Rekening Khusus
- Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program (Program Loan) Langsung Ke Rekening BUN

Berikut gambar dan penjelasan dari tiap-tiap proses bisnis.

Page 20

Gambar 3.1 Proses Bisnis Pe
Proses Bisnis Pembukaan Rekening Khusus

Lender
NPPHLN

Permintaan
1

Pembukaan
Reksus

Surat Permintaan
Pembukaan
Reksus

2

Mulai Pemberitahuan 3
effective date

Surat
Pemberitahuan
effectiveness

Pembukaan
reksus

Surat Permintaan
Pembukaan
Rekening

4 5

Pembukaan
Reksus
Surat Pemberitahuan
Pembukaan Reksus
Rekening Koran BI

embukaan Rekening Khusus

Terima Surat
pemberitahuan

Reksus dan
rekening koran

BI
Surat Pemberitahuan
Pembukaan Reksus

Rekening Koran BI

6

Pemberitahuan Selesai
kepada

executing
agency Surat Pemberitahuan
Pembukaan Reksus

Rekening Koran BI

Page 21

a. Proses Bisnis Pembukaan Rekening Khusus
Penjelasan Bagan:
1. Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) memberitahukan tanggal efectiveness PHLN

kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang (Ditjen PU).
2. Ditjen PU meneruskan pemberitahuan tanggal effectiveness dimaksud kepada executing agency

bersangkutan dengan tembusan kepada Ditjen Perbendaharaan (Dit. PKN c.q. Subdit DPH).
3. Atas dasar pemberitahuan tersebut, executing agency mengajukan permintaan pembukaan rekening

khusus kepada Ditjen Perbendaharaan (Dit. PKN cq. Subdit DPH).
4. Ditjen Perbendaharaan (Direktorat PKN cq. Subdit DPH) meneruskan pengajuan permintaan

pembukaan rekening khusus tersebut melalui surat resmi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
kepada Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia memberitahukan pembukaan rekening khusus dimaksud untuk PHLN berkenaan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktorat PKN cq. Subdit DPH) beserta rekening
Koran Rekening Khusus (RKBI).
6. Direktur PKN memberitahukan perihal pembukaan rekening khusus tersebut kepada executing
agency berkenaan dengan dilampiri RKBI bersangkutan.

Page 22

Gambar 3.2 Proses Bisnis

Proses Bisnis Penarikan Initial Deposit

agency
Executing

Surat
Permintaan
Pengisian dana

Transfer initial
1 deposit

2

Mulai Penyiapan
aplikasi
3
penarikan
dana Kredit reksus
initial depo
Withdrawal Statement of
application Expenditure

Summary sheet
of payment

Penarikan Initial Deposit

Penyusunan Selesai
laporan
4
Buku Bank
s untuk Laporan pengawasan
osit Pengajuan withdrawal
application
Rekening
Koran Laporan
Advis Realisasi

PHLN

Laporan
Arus Kas

Executing agency

Copy Rekening
Koran

Page 23

b. Proses Bisnis Penarikan Initial Deposit
Penjelasan Bagan:
1. Atas dasar surat pemberitahuan pembukaan rekening khusus dari Direktorat PKN, executing agency

mengajukan permintaan pengisian dana Initial Deposit sesuai NPPHLN kepada Dit. PKN c.q.
Subdit DPH.
2. Atas dasar surat permintaan dimaksud, Dit. PKN c.q. Subdit DPH menyiapkan aplikasi penarikan
dana (withdrawal application/WA) untuk pengisian dana initial deposit disertai surat pengantar (cover
letter) untuk disampaikan kepada PPHLN.
3. PPHLN memproses WA tersebut dan selanjutnya mentransfer dana initial deposit ke Rekening
Khusus yang telah disiapkan pada Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia menyampaikan RKBI kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH

Page 24

Gambar 3.3 Proses Bisnis Penarik

Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN KBI

s Bendahara

rep rie

a

pU d SPM RK LS/ ADK
n GU

u

o

B

1

N Mulai Terima 2 Y Proses 4 Pengiriman 5
P dari Uji 3 SP2D SP2D 6a
P LS/GU
K Bendahara N

SP2D LS/
GU

x Pendebetan
x Rekening
x 501.000xxx

0 Adv
0
0

ia 1
s 0
.5

e

n g s
o ninekeR u

d s
u
In
h
K

k

n

a0

B 0
0

0

0

0

0
0
5.

H
P
D
it
dSbu

q
cN

K
P
.it
D

s Bendahara/
Pihak ketiga
r rei Bendahara Bendahara
e a SPM LS/ GU ADK Kredit rekening
SP2D LS/
wd GU

on

Lu

o

B

kan Dana Reksus Pada KPPN KBI

Pembuatan Daftar
SP2D

Daftar
SP2D

7 Pengkreditan 8b Debet /
Rekening 6b pelimpahan ke

501.000xxx dari Rekening
reksus
500.000000
(bersaldo nihil)

Advis debet Rekening

kredit Koran

Debet Rekening 9b
Khusus
Kredit /
vis debet Rekening pelimpahan dari

kredit Koran Rekening
501.xxxxxx

Catat dalam Pencocokan

8a system SP2D 9a Pendebetan 10 Selesai

Reksus Reksus

Daftar LAK
Rekapitulasi

Reksus

Laporan Laporan Laporan
Realsasi PHLN
Rekonsiliasi Pengawasan
Pendebetan Realisasi SP2D
SP2D Reksus
Reksus

Executing Agency/
Kementerian/Lembaga

Copy
Rekening

Koran

Page 25

c. Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN KBI

Penjelasan Bagan
1. Bendahara Mengirimkan SPM Reksus GU/LS kepada KPPN;
2. KPPN melakukan pengujian atas SPM RK LS/GU;
3. SPM RK LS/GU yang lolos uji akan diproses menjadi SP2D Reksus LS/GU, sementara yang

tidak lolos akan dikembalikan kepada Bendahara;

4. KPPN mengirimkan SP2D ke Bank Indonesia;

5. Saat bersamaan KPPN membuat Daftar SP2D;
6. a. SP2D yang dikirimkan ke BI akan membebani/mendebet rekening No.501.000xxx ke rekening

Bendahara/Pihak Ketiga. Rekening 501.00000X adalah rekening pemerintah yang sebenarnya
digunakan untuk menampung penerimaan negara bukan untuk membiayai pengeluaran SP2D

Reksus KPPN KBI.
b. KPPN mengirimkan Daftar SP2D ke Dit.PKN c.q. Subdit DPH setiap hari secara elektronis

dan melalui faksimile dicatat dalam system SP2D reksus.

7. Pendebetan rekening pemerintah 501.00000x akan dipertanggungjawabkan/diganti kepada
rekening khusus dengan mendebet rekening khusus kepada Rekening 501.000xxx;

8. a. Rekening Koran beserta advis Rekening Khusus pada BI dikirimkan kepada Dit. PKN c.q.
Subdit DPH untuk dikompilasi, dicatat dan dibukukan dalam sistem SP2D Reksus;

b. Dana yang tersisa pada rekening 501.00000x akan dilimpahkan/didebet kepada rekening

500.000000;

9. a. Rekening Koran dan Advis yang diterima dari BI digunakan sebagai pembanding dengan

rekapitulasi SP2D Reksus yang telah direkam dalam database system sehingga diperoleh hasil

apakah pendebetan pada Reksus berkenaan sudah sesuai dengan elemen data pada SP2D

Reksus-nya. Pencocokkan data ini diharapkan akan dapat menghasilkan laporan-laporan yaitu:
Daftar Rekapitulasi Reksus, LAK,Laporan Rekonsiliasi Pendebetan SP2D Reksus, Laporan
Pengawasan Realisasi SP2D Reksus, Laporan Realisasi PHLN;
b. Rekening 500.000000 menerima pelimpahan dari 501.000xxx.

Page 26