Manajemen Kas

Gambar 3.4 Proses Bisnis Penarikan
Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN Non KBI

Upper Bendahara

Boundaries SPM RK LSI
GU ADK

KPPN Mulai Terima -2 Y Proses Pengiriman 5 Pembuatan
SP2D
dari Uji LS / GU SP2D Daftar SPB

Bendahara N SP2D LS /
GU
Daftar
SPB

IBnadnoknesia RKUN

.ARnetkara

(609.0000001
)609.100.411

Reksus 4

DcSDquiPbtd.HiPtKN

Lower Bendahara Bendahara BOT Bendahara/
Boundaries SPM LSI GU ADK Pihak ketiga
SP2D LSI Pendebetan
GU Rekening BOI Kredit rekening

n Dana Reksus Pada KPPN Non KBI

Pengkreditan
502.000000 /
600.502411

co

Debet/ kredit
rek.Antara

(bersaldo nihil)

8

Pendebetan
Reksus

Advis Pencocokan /verifikasi
19 10
Rekening
Koran Pendebetan Reksus

Catat dalamsystem Daftar Selesai

SP2D 7 Penerbitan Daftar Rekapitulasi LAK
SPD dan WPR
Reksus Reksus

Daftar SPD WPR

Laporan Laporan Laporan

Rekonsiliasi Pengawasan Realsasi PHLN
Pendebetan
Realsiasi SP2D
SP2D Reksus
Reksus

Executing Agency/
Kementerian/ Lembaga

Copy
Rekening

Koran

Page 27

d. Proses Bisnis Penarikan Dana Reksus Pada KPPN Non KBI

Penjelasan Bagan
1. Bendahara Mengirimkan SPM Reksus GU/LS kepada KPPN;
2. KPPN melakukan pengujian atas SPM RK LS/GU;
3. SPM RK LS/GU yang lolos uji akan diproses menjadi SP2D Reksus LS/GU, sementara yang

tidak lolos akan dikembalikan kepada Bendahara;
4. KPPN mengirimkan SP2D ke Bank Operasional I untuk kemudian di debet ke rekening

bendahara/pihak ketiga;
5. Saat bersamaan KPPN membuat Daftar SPB;
6. Dit. PKN c.q. Subdit DPH secara harian menerima Daftar Surat Perintah Pembebanan (Daftar

SPB) dari KPPN Non KBI secara elektronis dan melalui faksimile. Daftar SPB merupakan
rekapitulasi Surat Perintah Pembebanan (SPB) atas SP2D Reksus yang diterbitkan KPPN Non
KBI pada setiap hari kerja. Atas Daftar SPB yang diterima, Dit. PKN c.q. Subdit DPH
mengkompilasi, mencatat dan membukukan dalam database system SP2D Reksus;
7. Melalui program aplikasi yang ada menerbitkan Daftar Surat Perintah Pendebetan (Daftar SPD)
beserta Warkat Pembebanan Rekening (WPR) untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam
rangka pembebanan Reksus berkenaan;
8. BI memindahbukukan/melakukan pendebetan Rekening khusus ke RKUN melalui Rekening
Antara;
9. Subdit DPH, menerima Rekening Koran serta advis Rekening Khusus dan Rekening Antara dari
Bank Indonesia untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan verifikasi atas Daftar SPD yang telah
disampaikan ke Bank Indonesia sehingga diperoleh hasil apakah pendebetan pada Reksus
berkenaan sudah sesuai dengan elemen data pada SP2D Reksus-nya;
10. Selesai.

Page 28

Gambar 3.5 Proses Bisnis Pembebanan Dana Tal
Prosedur Pembebanan Dana talangan karena Reksus Kosong Pada KPPN KBI

s Bendahara
rep ier
SPM RK LS/ ADK
a GU
d
pU n
u
o

B

1

Mulai Terima 2 Y Proses 4 Pengiriman
dari Uji 3 SP2D SP2D
LS/GU
Bendahara N

SP2D LS/
GU

susuhK 5a

g
ninekeR

x Pendebetan D
x Rekening Cu
x
0 501.000xxx N
0 (nihil pada akhir
0 Debe
1 hari) Tal
0
.5 (500.000
561.
x Rekeni
0 Kora
0
0 Bendahara Bendahara Bendahara/
0 SP2D LS/ Pihak ketiga
.0 SPM RK ADK GU
1 Nihil Kredit rekening
6
5

H
P
D
tSidbu

q
Nc

K
P
.it
D

s
r eir
ewoL a

d
n
u
o
B

langan Karena Reksus Kosong Pada KPPN KBI

5b Pembuatan
Daftar
Pendebetan SP2D
Reksus
Daftar
Rekening SP2D
Koran
6
5c Advis Pengkreditan
Y
Dana Rekening
ukup? 501.000xxx
(nihil pada akhir
5d
hari) 7
et Dana
langan 7
0001 melalui
.00000x) 7
ing
an

Advis

Catat dalam Pencocokan

system SP2D 8 Pendebetan 9 Selesai

Reksus Reksus

Daftar LAK
RekRaepkitsuulsasi

Laporan Laporan Laporan
Rekonsiliasi Realsasi PHLN
Pendebetan Pengawasan
SP2D Reksus Realsiasi SP2D

Reksus

Executing Agency/

Kementerian/Lembaga

Copy Rekening
Koran

Page 29

e. Proses Bisnis Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong Pada KPPN KBI

Penjelasan Bagan
1. Satuan Kerja menerbitkan SPM Reksus kepada KPPN KBI.
2. KPPN melakukan pengujian atas SPM RK LS/GU;
3. SPM RK LS/GU yang lolos uji akan diproses menjadi SP2D Reksus LS/GU, sementara yang tidak

lolos akan dikembalikan kepada Bendahara;
4. SP2D Reksus kemudian disampaikan kepada KBI.
5. a. KBI melakukan pembayaran kepada pihak ketiga / bendahara

atas beban rekening 501.0000x;
b. KPPN membuat Daftar SP2D.
c. Untuk selanjutnya melalui aplikasi internal Bank Indonesia akan diperhitungkan dengan

Rekening Khusus berkenaan (601.xxxxxx atau 602.xxxxxx) untuk keuntungan rekening
501.000xxx (kredit pada 501.000xxx) dan selanjutnya pada akhir hari kerja akan
dipindahbukukan ke rekening BUN (502.000000, dan/atau 600.502411)
d. Apabila dalam pembebanannya ternyata saldo initial deposit pada rekening khusus berkenaan
tidak mencukupi, maka Bank Indonesia akan mengalihkan pembebanan yang semula ke rekening
khusus (601.xxxxxx atau 602.xxxxxx) menjadi beban rekening dana talangan nomor
561.00000X. Selanjutnya penggunaan dana pada rekening 501.000xxx atas SP2D Reksus akan
mendapatkan penggantian dari rekening 561.000xxx (kredit rekening 501.000xxx). Pada saat
pembebanan dilakukan ke rekening 561.000000x, secara sistem, rekening tersebut memperoleh
droping dana dari rekening antara nomor 500.000001 dan pada akhir hari kerja seluruh saldo
yang ada pada rekening 561.00000x tersebut dipindahbukukan ke rekening 500.000001.
Rekening nomor 500.000001 merupakan rekening antara (rekening dana talangan) yang pada
setiap awal semester menerima pemindahbukuan dana awal dari rekening BUN sebesar Rp. 500
milyar dan pada akhir semester bersangkutan sisa saldo dana pada rekening dimaksud akan
dipindahbukukan kembali ke rekening BUN nomor 502.000000.
6. KPPN mengirimkan Daftar SP2D ke Dit.PKN c.q. Subdit DPH setiap hari secara elektronis dan
melalui faksimile untuk dicatat dalam system SP2D reksus.
7. Rekening Koran beserta advis Rekening Khusus dan rekening 561.00000x pada BI dikirimkan
kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH untuk dikompilasi, dicatat dan dibukukan dalam system SP2D
Reksus
8. Rekening Koran dan Advis yang diterima dari BI digunakan sebagai pembanding dengan
rekapitulasi SP2D Reksus yang telah direkam dalam database system sehingga diperoleh hasil apakah
pendebetan pada Reksus berkenaan sudah sesuai dengan elemen data pada SP2D Reksus-nya.
Pencocokkan data ini diharapkan akan dapat menghasilkan laporan-laporan yaitu: Daftar

Page 30

Rekapitulasi Reksus, LAK,Laporan Rekonsiliasi Pendebetan SP2D Reksus, Laporan Pengawasan
Realisasi SP2D Reksus, Laporan Realisasi PHLN;
9. Selesai

Page 31

Gambar 3.6 Proses Bisnis Pembebanan Dana Talan

Mekanisme Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong Pada KPPN No

s Bendahara
rep ierad
SPM RK LS/ GU
pU nuo
ADK
B

1

Mulai Terima 2 Uji Y Proses Pengiriman Pembuatan
dari 3 SP2D SP2D
s LS/GU 5
usuhK Bendahara
SP2D LS/ Daftar SPB
g N GU
nRineke Daftar
SPB

N 6
U 4
K
R Catat dala
system SP2
ra
ta Reksus
n
A Bendahara Bendahara BOI Bendahara/
. Pihak ketiga
k SPM RK LS/GU SP2D LS/GU Pendebetan
e ADK Rekening BOI Kredit rekening
R

x
0
0
0
0
0
1
6
5.

H
P
D
it
dSbu

q
Nc

K
P
.it
D

s
rewoL eiradnuoB

ngan Karena Reksus Kosong Pada KPPN Non KBI

on KBI

Dana Y Pendebetan
Cukup? 8 Reksus

N Rekening 8
Koran
Debet/ kredit
Advis rek.Antara

(bersaldo nihil) Pengkreditan
502.000000/
600.502411

9
8

Debet Dana 9
Talangan
Advis
(500.000001
melalui

561.00000x)
Rekening
Koran

Pencocokan

am 10 Pendebetan 11 Selesai
Penerbitan Daftar
Reksus
2D 7
Daftar LAK
SPD dan WPR RekRaepkitsuulsasi

Daftar SPD WPR

Laporan Laporan Laporan
Rekonsiliasi Pengawasan Realsasi PHLN
Pendebetan Realsiasi SP2D
SP2D Reksus
Reksus

Executing Agency/
Kementerian/Lembaga

Copy Rekening
Koran

Page 32

f. Proses Bisnis Pembebanan Dana Talangan Karena Reksus Kosong Pada KPPN Non KBI

Penjelasan Bagan
1. Satuan Kerja menerbitkan SPM Reksus kepada KPPN Non KBI.
2. KPPN melakukan pengujian atas SPM RK LS/GU;
3. SPM RK LS/GU yang lolos uji akan diproses menjadi SP2D Reksus LS/GU, sementara yang tidak

lolos akan dikembalikan kepada Bendahara;
4. KPPN Non KBI menyampaikan SP2D Reksus kepada Bank Operasional I untuk didebet kepada

bendahara/pihak ketiga.
5. KPPN Non KBI membuat Daftar Surat Perintah Pembebanan (Daftar SPB)
6. KPPN Non KBI mengirimkan Daftar Surat Perintah Pembebanan (Daftar SPB) kepada Dit. PKN

c.q. Subdit DPH melalui sarana intranet dan facsimile untuk dicatat dalam system SP2D Reksus dan
dalam rangka permintaan pendebetan rekening khusus berkenaan.
7. Dit. PKN c.q. Subdit DPH menyusun Daftar Surat Perintah Debet (Daftar SPD) dengan dilampiri
Warkat Pembebanan Rekening (WPR)
8. Daftar SPD dilampiri WPR disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pembebanan
rekening khusus berkenaan (debet rekening khusus) kepada rekening 502.000000/600.502411.
9. Apabila dalam proses pembebanannya ternyata saldo initial deposit pada rekening khusus berkenaan
kosong atau tidak mencukupi, Bank Indonesia melalui sistem internal yang ada secara otomatis
akan mendebet rekening nomor 561.00000X untuk keuntungan rekening BUN
502.000000/600.502411 melalui rekening antara pada Bank Indonesia.
10. Rekening Koran beserta advis Rekening Khusus dan rekening 561.00000x pada BI dikirimkan
kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH untuk dikompilasi, dicatat dan dibukukan dalam system SP2D
Reksus. Rekening Koran dan Advis yang diterima dari BI digunakan sebagai pembanding dengan
rekapitulasi SP2D Reksus yang telah direkam dalam database system sehingga diperoleh hasil
apakah pendebetan pada Reksus berkenaan sudah sesuai dengan elemen data pada SP2D Reksus
nya. Pencocokkan data ini diharapkan akan dapat menghasilkan laporan-laporan yaitu: Daftar
Rekapitulasi Reksus, LAK,Laporan Rekonsiliasi Pendebetan SP2D Reksus, Laporan Pengawasan
Realisasi SP2D Reksus, Laporan Realisasi PHLN;
11. Selesai

Page 33

Gambar 3.7 Proses Bisnis Pengajua
Proses Bisnis Pengajuan Replenishment Rekening Khusus

Executing Agencies

Surat Konsep
Permintaan Withdrawal
Pengajuan Application
Replenishment

1 Transfer untuk
replenishment

Mulai Review 3 4

Membuat
2 cover letter

&WA

Withdrawal
Cover Letter

Application

Pen

Rep
Reke

Reke
Kor

Keterangan:
Pengajuan Surat permintaan Pengajuan Replenishment dari Executing Agencies me

an Replenishment Rekening Khusus

Pembuatan 6 Selesai
Laporan

5 Laporan

rincian SP2D LAK
Reksus

Laporan Laporan
Pengawasan Laporan Backlog

Pengajuan WA dan ilegibile Realsasi PHLN

ngkreditan
untuk

plenishment
ening Khusus

ening Advis debet
ran kredit

Executing Agency/
Kementerian/Lembaga

Copy Rekening
Koran

emiliki lampiran berbeda untuk tiap-tiap jenis Loan

Page 34

g. Proses Bisnis Pengajuan Replenishment Rekening Khusus
Penjelasan Bagan:
1. Executing Agency pada K/L menyampaikan surat permintaan pengajuan replenishment kepada

Direktorat PKN dilampiri dengan konsep aplikasi penarikan dana (WA) beserta data pendukung
sebagaimana disyaratkan dalam NPPHLN.
2. Atas dasar surat permintaan dan konsep aplikasi penarikan dana dimaksud, Direktorat PKN
selanjutnya me-review WA dan kemudian membuat cover letter.
3. Dit.PKN kemudian mengajukan Withdrawal Application dan cover letter kepada PPHLN.
4. PPHLN memproses WA tersebut dan selanjutnya mentransfer sejumlah dana sesuai permintaan
dalam Withdrawal Application ke Rekening Khusus berkenaan pada Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia menyampaikan RKBI rekening khusus secara harian dan mingguan kepada
Direktorat PKN c.q. Subdit DPH sebagai bahan untuk membuat laporan. Laporan yang
diharapkan dapat dihasilkan adalah: Laporan rincian SP2D reksus, LAK, Laporan pengawasan
pengajuan WA, Laporan backlog dan ineligible, Laporan Realisasi PHLN;
6. Selesai.

Page 35

Gambar 3.8 Proses Bisnis Reimbur
Proses Bisnis Pengajuan Reimbursement Rekening Dana Talanga

Executing Agencies

Surat Konsep
Permintaan Withdrawal
Penggantian Application

Dana

1 Transfer untuk
reimbursement

Mulai Verifikasi 3

Membuat 4

2 cover letter

&WA

Withdrawal
Cover Letter

Application

Keterangan:
Pengajuan Surat Permintaan Penggantian Dana dari Executing Agencies memiliki

rsement Ke Rekening 561.00000x
an Reksus Kosong

Pembuatan 6 Selesai
Laporan

5 Laporan rincian

LAK
SP2D Reksus

Laporan Laporan Backlog Laporan
Pengawasan dan ilegibile Realsasi PHLN
Pengajuan WA

Pengkreditan

untuk
Reimbursement

Rek.Dana
Talangan

ReKkoernainng Advis debet
kredit

Executing Agency/
Kementerian/Lembaga

Copy Rekening
Koran

lampiran berbeda untuk tiap-tiap jenis Loan

Page 36

h. Proses Bisnis Reimbursement Ke Rekening 561.00000x
Penjelasan Bagan:
1. Atas SP2D Reksus yang terlanjur membebani rekening dana talangan sesuai tercantum dalam

rekening dana talangan (561.00000X), executing agency menyampaikan surat permintaan penggantian
dana berupa WA reimbursement kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH.
2. Atas dasar surat permintaan dan aplikasi penarikan dana dimaksud, Direktorat PKN selanjutnya
mereview WA dan kemudian membuat cover letter.
3. Dit.PKN kemudian mengajukan Withdrawal Application Reimbursement dan cover letter kepada
PPHLN.
4. PPHLN, setelah me-review permintaan yang disampaikan, selanjutnya mentransfer sejumlah dana
ke rekening 561.00000X.
5. Bank Indonesia secara harian dan mingguan menyampaikan RKBI untuk seluruh rekening
561.00000X kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH atas penerimaan penggantian dana dari PPHLN
sebagai bahan untuk membuat laporan. Laporan yang diharapkan dapat dihasilkan adalah: Laporan
rincian SP2D reksus, LAK, Laporan pengawasan pengajuan WA, Laporan backlog dan ineligible,
Laporan Realisasi PHLN;
6. Selesai.

Page 37

Gambar 3.9 Proses Bisnis Reimbursement Dari Rekening Khusus (60
Pengajuan Reimbursement Dari Rekening Khusus Ke Dana Tala

Executing Agencies

Surat Konsep
Permintaan Withdrawal
Reimbursement Application

Transfer untuk
1

reimbursement

3

Mulai Verifikasi Membuat
2 cover letter
s 4
usuhK &WA 5
gninekeR
Withdrawal
Cover Letter

Application

Pengkreditan
untuk

Reimbursement
Rekening Khusus

Rekening Advis debet

Koran kredit

0
000.16

5

01.Xxxxxx, 602.Xxxxxx) Ke Rekening Dana Talangan 561.00000x
angan 561.00000x

Pembuatan Pembuatan 9 Selesai
Daftar SPD Laporan

& WPR

6 Laporan Backlog LAK
dan ilegibile
Daftar
SPD WPR

RealLsaapsoiran

Buku Bank PHLN

8

Debet Rekening
Khusus ke Dana

Talangan

7

Rekening Advis debet

Koran kredit

Kredit Rekening
Dana Talangan

Rekening Advis debet

Koran kredit

Executing Agency/
Kementerian/Lembaga

Copy Rekening
Koran

Page 38

i. Proses Bisnis Reimbursement Dari Rekening Khusus (601.Xxxxxx, 602.Xxxxxx) Ke Rekening Dana
Talangan 561.00000x

Penjelasan Bagan:
1. Beberapa PPHLN dalam penggantian dana talangan memiliki kebijakan mentransfer dana

penggantinya ke rekening khusus berkenaan dan bukan ke rekening dana talangan sebagaimana
umumnya. Untuk itu Proses Bisnisnya adalah executing agency mengajukan surat permintaan WA
reimbursement kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH.
2. Atas dasar surat permintaan dan aplikasi penarikan dana dimaksud, Direktorat PKN selanjutnya
me-review WA dan kemudian membuat cover letter.
3. Dit.PKN kemudian mengajukan Withdrawal Application Reimbursement dan cover letter kepada
PPHLN.
4. PPHLN kemudian mentransfer sejumlah dana penggantian melalui rekening khusus berkenaan.
5. Bank Indonesia menyampaikan RKBI Rekening Khusus kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH. Dit.
PKN c.q. Subdit DPH, atas dasar surat permintaan dari executing agency dan RKBI bersangkutan
selanjutnya menyiapkan Daftar SPD beserta WPR dalam rangka pemindahbukuan dana transfer
reimbursement dari rekening khusus ke rekening 561.00000X.
6. Dit. PKN cq subdit DPH menyampaikan Daftar SPD beserta WPR kepada BI.
7. Berdasarkan Daftar SPD beserta WPR BI memindahbukukan dana reimbursement di rekening
khusus kepada rekening 561.00000x.
8. Bank Indonesia menyampaikan RKBI Rekening Dana Talangan kepada Dit. PKN c.q. Subdit
DPH sebagai bahan untuk membuat laporan. Laporan yang diharapkan dapat dihasilkan adalah:
Buku Bank, Laporan backlog dan ineligible pada Rekening Antara, Laporan Realisasi PHLN dan
LAK;
9. Selesai.

Page 39

Gambar 3.10 Proses Bisnis Refund
Proses Bisnis Refund dan Penutupan Rekening Khusus

s
rie
r a PPHLN
epp
Surat Permintaan
d Pengembalian Dana
n
Uu Initial Deposit
o

B

1

Mulai Penerbitan Surat 5
Perintah 2

Pemindahbukuan
atas Saldo Initial

Deposit dan

penutupan reksus

Surat Perintah WPR

Pemindahbukuan
dan Penutupan

Reksus

s N Y
usuhK 4
Sisa
Pendebetan untuk Dana?
Refund kepada

PPHLN

g Rekening Advis debet Rek
Ko
ia neikRn
s Koran kredit
e
n 3
o
d
In

k
n
a0
B NU )

K0.200500(0
R

s
ie
r r PPHLN
ewo a Transfer

d

n
Lu
o

B

d Dan Penutupan Rekening Khusus

Pemberitahuan Pembuatan 8 Selesai
dan konfirmasi
7 Laporan
atas refund
5
Surat
Pemberitahuan Laporan Reksus LAK
Tidak Aktif
Refund
RealLsaapsoiran
6
Buku Bank PHLN

Pendebetan ke
Rekening KUN

kening Advis debet

oran kredit

Kredit ke
Rekening KUN

PPHLN Executing Agency/
Kementerian/Lembaga
Surat
Pemberitahuan Copy Rekening
Koran
Refund
Page 40

j. Proses Bisnis Refund Dan Penutupan Rekening Khusus

Penjelasan Bagan:
1. Apabila seluruh kegiatan yang dibiayai dari PHLN telah selesai dan telah dinyatakan closing account,

pihak PPHLN mengajukan permintaan pengembalian dana initial deposit dari rekening khusus
berkenaan.
2. Atas dasar permintaan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan, atau Direktur Pengelolaan Kas
Negara, atau Kasubdit Dana Pinjaman dan Hibah sesuai otorisasi yang dimiliki menerbitkan surat
perintah pemindahbukuan atas saldo initial deposit pada reksus berkenaan sekaligus memerintahkan
Bank Indonesia untuk melakukan penutupan rekening khusus dimaksud dengan dilampiri WPR.
3. Saldo initial deposit selanjutnya ditansfer ke rekening PPHLN.
4. Selanjutnya apabila masih terdapat sisa dana pada rekening khusus setelah dilakukan pengembalian
(refund) kepada PPHLN, maka dilakukan pemindahbukuan ke rekening BUN.
5. Bank Indonesia selanjutnya menyampaikan RKBI dan advis debet kredit kepada Dit PKN c.q.
Subdit DPH atas status pemindahbukuan dana initial deposit dari rekening khusus berkenaan kepada
PPHLN.
6. Berdasarkan WPR dan advice debet kredit yang diterima, Dit. PKN c.q. Subdit DPH
memberitahukan kepada PPHLN bahwa proses refund telah dilaksanakan sekaligus meminta
konfirmasi atas penerimaan refund tersebut.
7. Berdasarkan rekening Koran dan advis Dit.PKN cq Subdit DPH kemudian menyusun laporan.
Laporan yang diharapkan dapat dihasilkan adalah: Buku Bank, Laporan Reksus tidak aktif,
Laporan Realisasi PHLN dan LAK.
8. Selesai

Page 41

Gambar 3.11 Proses Bisnis Pembayaran Kek
Proses Bisnis Pembayaran Kekurangan Refund

PPHLN Satker

Surat Permintaan SPM Kekurangan
Refund Refund/Ineligible

Expenditure

Mulai 1 Proses SP2D
kekurangan
Pemberitahuan
permintaan refund Refund
atas kekurangan SP2D

refund 3
Surat Permintaan
4
Pembayaran Debet RKUN ke
Kekurangan RPK BUN-P

Refund

5

Kredit dari RKUN/
Debet ke BOI

2

Kredit dari RPK

BUN-P/ Debet
untuk kekurangan

Refund kepada

RKUN

Executing Agency DJA

Surat Permintaan Surat
Pembayaran Pemberitahuan
Kekurangan penyediaan dana
Refund
untuk refund

kurangan Refund Dan Ineligible Expenditure

Pembuatan Pembuatan 10 Selesai
WPR Laporan

WPR 7 LAK

6 Laporan
Realsasi PHLN
9

Buku Bank

Kredit RKUN Pendebetan untuk
kekurangan refund
kepada lender/donor

Rekening Advis debet Rekening Advis debet

Koran kredit Koran kredit

8

Lender/Donor Lender/Donor
Transfer
Surat
Pemberitahuan

Refund

Page 42

k. Proses Bisnis Pembayaran Kekurangan Refund Dan Ineligible Expenditure

Penjelasan Bagan
1. Pihak PPHLN mengajukan permintaan pengembalian initial deposit karena ineligible expenditures atau

karena adanya kekurangan pengembalian (refund).
2. Atas dasar permintaan tersebut, Ditjen Perbendaharaan memberitahukan executing agency

bersangkutan mengenai adanya permintaan refund atas pengeluaran yang dinyatakan ineligible atau
kekurangan pengembalian, serta pemberitahuan penyediaan dana untuk refund kepada DJA.
3. Refund atas ineligible expenditure dan kekurangan pengembalian dibebankan pada anggaran masing
masing Kementerian Negara/Lembaga melalui penerbitan SP2D untuk keuntungan rekening
BUN.
4. KPPN mengirimkan SP2D ke BO I untuk mentransfer dana pembayaran refund/ineligible
expenditure.
5. BO I mentransfer dana kepada dana pembayaran refund/ineligible expenditure RKUN
6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selanjutnya berdasarkan bukti penerimaan pada rekening BUN
atas SP2D dari Kementerian Negara/Lembaga dimaksud selanjutnya membuat WPR untuk
mentransfer dana refund tersebut ke rekening PPHLN atas beban rekening BUN.
7. Dit. PKN cq Subdit DPH mengirimkan WPR kepada BI.
8. BI memindahbukukan/mendebet dana refund tersebut ke rekening PPHLN.
9. Dit.PKN cq Subdit DPH kemudian menyusun laporan dan memberitahukan pembayaran refund
kepada Lender/Donor. Laporan yang diharapkan dapat dihasilkan adalah: Buku Bank, Laporan
Realisasi PHLN dan LAK.
10. Selesai

Page 43

Gambar 3.12 Proses
Proses Bisnis Penggantian Untuk Retroaktif

Executing Agency Executing Agency

Surat Surat
permohonan permintaan
retroactive retroactive

Mulai 1

Penerbitan
NOL

2

Pembuatan
WPR

WPR

3

x Pendebetan untuk
x
x
x penggantian retroaktive

x antar reksus (ke reksus
x

2 berjalan/yang telah
06/. digunakan)

x
x
x
x
x
x

1
6.0

Executing Agency

No Objection
Letter

s Bisnis Retroactive

Pembuatan 7 Selesai
Laporan

Buku Bank Laporan
Realsasi PHLN

5 LAK

e Pengkreditan (reksus
s4 yang telah digunakan)

untuk penggantian 6

retroaktive dari reksus
lainnya

Rekening Advis debet

Koran kredit

Executing Agency

Copy
Rekening

Koran

Page 44

l. Proses Bisnis Retroactive

Penjelasan Bagan:
1. Executing Agency pada Kementerian Negara /Lembaga mengajukan permohonan kepada PPHLN

bersangkutan dalam penggunaan dana atas suatu pinjaman luar negeri dalam rangka membiayai
pinjaman lainnya (mekanisme retroactive). PPHLN menerbitkan No Objection Letter (NOL) atau
dokumen persetujuan yang dipersamakan kepada executing agency berkenaan sebagai persetujuan
penggunaan dana pada pinjaman luar negeri tertentu menggunakan mekanisme retroactive.
2. Atas dasar persetujuan tersebut, executing agency menyampaikan permintaan retroactive kepada Dit.
PKN c.q. Subdit DPH dalam rangka pengalihan pembebanan dana initial deposit dari satu rekening
ke rekening lainnya.
3. Dit. PKN c.q. Subdit DPH kemudian membuat WPR untuk pengalihan pembebanan antar
rekening khusus dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia berdasarkan permintaan Dit. PKN c.q. Subdit DPH melakukan pengalihan
pembebanan antar rekening khusus berkenaan.
5. Bank Indonesia menyampaikan RKBI secara harian dan mingguan atas transaksi pengalihan
pembebanan yang telah dilaksanakan kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH sebagai bahan untuk
membuat laporan. Laporan yang diharapkan dapat dihasilkan adalah: Buku Bank, Laporan
Realisasi PHLN dan LAK.
6. Direktorat PKN selanjutnya menyampaikan salinan RKBI dimaksud kepada executing agency sebagai
bahan pengajukan aplikasi penarikan dana replenishment/ reimbursement
7. Selesai.

Page 45

Gambar 3.13 Proses Bisnis Kor
Proses Bisnis Koreksi Kesalahan Pembebanan

Executing Agencies KPPN

Surat Surat
Permintaan Permintaan

Koreksi Koreksi

Mulai 11

Terbitkan
WPR

2

Pendebetan/
pengkreditan antar
reksus untuk Koreksi
kesalahan pembebanan

Rekening Advis debet

Koran kredit 3

Pend
pengkredi

reksus u
kesalahan

Rekening
Koran

reksi Kesalahan Pembebanan

Pembuatan 6 Selesai
Laporan
Page 46
Buku Bank LAK

Laporan
Realsasi PHLN

4

5

debetan/
itan untuk/dari
untuk Koreksi
n pembebanan

g Advis debet
kredit

Executing Agency

Surat Copy
Pemberitahuan Rekening

perbaikan Koran

koreksi

m. Proses Bisnis Koreksi Kesalahan Pembebanan
Penjelasan Bagan
1. Executing Agency dan/atau KPPN penerbit SP2D Reksus mengajukan permintaan koreksi

pembukuan kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH karena telah terjadi kesalahan pembebanan atas
Reksus berkenaan.
2. Dit. PKN c.q. Subdit DPH menerbitkan WPR beserta Daftar SPD dan menyampaikannya kepada
Bank Indonesia untuk koreksi pembebanan.
3. Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan antar rekening khusus untuk selanjutnya
dipindahbukukan ke rekening BUN.
4. Bank Indonesia menyampaikan RKBI kepada Dit. PKN c.q. Subdit DPH sebagai bahan
pembuatan laporan. Laporan yang diharapkan dapat dihasilkan adalah: Buku Bank, Laporan
Realisasi PHLN dan LAK.
5. Dit. PKN c.q. Subdit DPH menyampaikan salinan RKBI kepada executing agency atas koreksi yang
diajukan.
6. Selesai.

Page 47

Gambar 3.14 Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program
Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program Melalui Pembukaan R

Lender
NPPHLN

Mulai Pemberitahuan

1 2

effective date

Surat
Pemberitahuan

effectiveness

Pembukaan 3 Penyiapan
reksus aplikasi

Surat Permintaan penarikan
Pembukaan
Rekening dana/WA
program loan

Withdrawal

application 5

4

Pembukaan
Reksus

Surat Pemberitahuan
Pembukaan Reksus

Rekening Koran BI

Lender/donor

Withdrawal
application

m (Program Loan) Melalui Pembukaan Rekening Khusus
Rekening Khusus

Lender/Donor
transfer

6

Penerbitan Pembuatan 11 Selesai
WPR Laporan

WPR 8 Laporan LAK

7 pengawasan
pengajuan WA

Laporan
Buku Bank Realsasi PHLN

Pengkreditan reksus Pendebetan 10
dalam rangka reksus ke
program loan RKUN

Rekening 9
Koran

Advis

Pengkreditan

dari reksus
karena

program loan

Page 48

n. Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program (Program Loan) Melalui Pembukaan Rekening Khusus

Penjelasan Bagan:
1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang membuat surat pemberitahuan effectiveness atas dasar

NPPLN dari Lender dan mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Atas dasar NPPLN dan surat pemberitahuan effectiveness dari Direktorat Pinjaman dan Hibah,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Dirjen Perbendaharaan membuka rekening khusus di Bank

Indonesia.
3. Atas dasar pemberitahuan tersebut Ditjen Perbendaharaan (Direktorat PKN cq. Subdit DPH)

mengajukan permintaan pembukaan rekening khusus melalui surat resmi dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan kepada Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia memberitahukan pembukaan rekening khusus dimaksud untuk PHLN berkenaan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktorat PKN cq. Subdit DPH) beserta rekening
Koran Rekening Khusus (RKBI).
5. Setelah menerima surat pemberitahuan persetujuan pembukaan rekening serta nomor rekening
khusus, Dirjen Perbendaharaan/Direktur PKN/Kasubdit DPH mengajukan aplikasi penarikan
dana (WA) program loan kepada PPLN bersangkutan.
6. Atas dasar WA dimaksud, PPLN mentransfer masuk sejumlah dana sesuai NPPLN ke rekening

khusus yang telah dibuka.
7. Bank Indonesia selanjutnya menyampaikan RKBI serta Advice Debet Kredit kepada Dit. PKN

c.q. Subdit DPH.
8. Atas dasar RKBI serta Advis Debet Kredit tersebut, Dit. PKN c.q. Subdit DPH menyampaikan

WPR dalam rangka pemindahbukuan seluruh dana program loan yang telah diterima rekening
khusus berkenaan ke rekening BUN.

9. Apabila program loan yang diterima dalam valas USD, maka pemindahbukuan dilakukan ke rekening

BUN dalam Valas USD nomor 600.502411, sedangkan apabila program loan yang diterima selain

valuta asing USD dipindahbukukan ke rekening BUN Rupiah nomor 502.000000.

10. cq Subdit DPH selanjutnya membuat Laporan. Laporan yang diharapkan dapat
Dit.PKN

dihasilkan adalah: Buku Bank, Laporan Pengawasan Pengajuan Withdrawal Application, Laporan

Realisasi PHLN dan LAK.

11. Selesai.

Page 49

Gambar 3.15 Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Prog
Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program Langsun

Lender Len
NPPHLN t

Mulai Pemberitahuan
effective date

Surat
Pemberitahuan
effectiveness

1

Penyiapan 2
aplikasi

penarikan

dana/WA
program loan

Withdrawal
application

Pengk
da

pinj

Advis

Lender/donor Su

Withdrawal Advi
application

gram (Program Loan) Langsung Ke Rekening BUN
ng Ke Rekening BUN

nder/Donor
transfer

3 Pembuatan 5 Selesai
Laporan
4
LAK
kreditan RKUN
alam rangka Buku Bank
jaman program
s Rekening

Koran

ubdit KUN

Rekening
is

Koran

Page 50

o. Proses Bisnis Penarikan Pinjaman Program (Program Loan) Langsung Ke Rekening BUN

Penjelasan Bagan:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang membuat surat pemberitahuan effectiveness atas dasar

NPPLN dari Lender dan mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Atas dan PU, Dit. PKN c.q. Subdit
2. dasar NPPLN Surat Pemberitahuan Effectiveness dari Ditjen

DPH mengajukan aplikasi penarikan dana (WA) sebesar jumlah pinjaman yang tercantum dalam

NPPLN untuk langsung ditransfer ke rekening BUN.

3. Atas dasar WA tersebut, PPLN mentransfer seluruh dana ke rekening BUN.

4. Dit.PKN cq Subdit DPH selanjutnya membuat Laporan. Laporan yang diharapkan dapat

dihasilkan adalah: Buku Bank dan LAK.

5. Selesai.

Page 51

2. Proses Bisnis pada Subdirektorat Kas Negara
Pada Subdirektorat Kas Negara terdapat lima proses bisnis yang menggambarkan alur kerja dan

dokumen. Kelima proses bisnis tersebut adalah:
- Proses Bisnis Pembayaran Selisih Harga Beras
- Proses Bisnis Pengelolaan Rekening 500.000000
- Proses Bisnis Penerbitan SPM Imbalan Jasa Perbendaharaan
- Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Penerimaan Bukan Pajak
- Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Pendapatan Dan/Atau Penerimaan Tahun Anggaran

Sebelumnya
Berikut grafik dan penjelasan dari tiap-tiap proses bisnis:

a. Proses Bisnis Pembayaran Selisih Harga Beras
Salah satu tugas Subdit Kas Negara adalah melaksanakan pembayaran selisih haga/tunjangan

beras kepada Perum Bulog. Peraturan Dirjen Perbendaharaan terbaru adalah Nomor PER
39/PB/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Kekurangan pembayaran terjadi karena selisih harga yang telah dibayarkan oleh KPPN dengan
harga baru hasil ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang belum dimintakan oleh Divisi
Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog.
Atas dasar selisih tersebut maka Perum Bulog menyampaikan SPPkekurangan harga beras kepada
Departemen Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan. Adapun tahapan-tahapan permintaan kekurangan
pembayaran mulai pengajuan sampai terjadinya pembayaran digambarkan pada diagram berikut:

Page 52

Gambar 3.16 Proses Bisnis Pem
Proses Bisnis Pembayaran Selisih Harga Beras Yang Belum Dibayarkan

Divisi Regional/Sub Divisi KP Perum Bulog
Regional Perum Bulog
Realisasi SPP BA Rekonsiliasi
Penyaluran Beras kekurangan (Daftar Rekapitulasi
harga beras
1 kekurangan
Pembayaran)

Mulai Rekonsiliasi 3
Realisasi

penyaluran beras =
Potongan PFK

BA Rekonsiliasi
(Daftar Rekapitulasi

kekurangan
Pembayaran)

2

Penelitian

Permohonan

dan 4 Penerbitan

Pencocokan DIPA

Data

5

P

2.05 0
0000

0

mbayaran Selisih Harga Beras
n

DIPA

6 Penerbitan
SPM
Pembuatan SPM
SPP
7

Y Penerbitan Selesai
Pengujian SP2D 10

8 SP2D
SPM 9

N

Debet ke
Rek. Bulog

KP Perum Bulog
SP2D

Page 53

Penjelasan Bagan:
1. Divisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra

kerja atas realisasi penyaluran beras dengan potongan penerimaan fihak ketiga (PFK) untuk
periode tertentu.Hasil rekonsiliasi ditetapkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh
Kepala KPPN dan Kepala Divisi Regional/ Subdivisi Regional
2. Berita acara tersebut kemudian oleh KPPN diteruskan kepada Ditjen Perbendaharaan u.p.
Direktorat PKN sebagai dasar untuk penelitian dan pencocokan data.
3. Perum Bulog menyampaikan permintaan pembayaran kekurangan harga beras kepada
Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Atas jumlah kekurangan yang dimintakan (setelah dilakukan penelitian dan pencocokan data),
maka Dirjen Perbendaharaan cq Dit.PKN memohon penerbitan DIPA untuk pembayaran
kekurangan harga beras tersebut.
5. Subdit PPK mengajukan SPP selisih harga beras yang belum dibayarkan kepada Subdit KN.
6. Atas DIPA yang telah ada, maka Direktorat PKN c.q. Subdit Kas Negara dapat menerbitkan SPM
dan mengajukan kepada Subdit Kas Umum Negara untuk diterbitkan SP2D.
7. Pengujian SPM selisih harga beras yang belum dibayarkan di Subdit KUN.
8. Penerbitan SP2D selisih harga beras yang belum dibayarkan untuk kemudian dikirimkan kepada
Bank Indonesia dan KP Perum Bulog.
9. Pendebetan Rekening 502.000000 oleh BI atas dasar SP2D ke Rekening Perum Bulog.
10. Selesai

Page 54

b. Proses Bisnis Pengelolaan Rekening 500.000000
Pengelolaan Rekening 500.000000 yang dilakukan oleh Subdit Kas Negara merupakan amanat

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-39/PB/2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang
Rekonsiliasi Pemindahbukuan Intern KPPN, Kiriman Uang antar KPPN, Kiriman Uang KPPN
dengan Rekening Nomor 500.000000, dan Kiriman uang Rekening 500.000000 dengan Rekening
502.000000.

Proses pengelolaan rekening 500.000000 yang terdapat pada subdit kas negara adalah sebagai
berikut:

Page 55

Gambar 3.17 Proses Bisnis Peng
Proses Bisnis Pengelolaan Rekening 500.000000

Bank Indonesia

Rekening Advis debet

Koran Harian kredit

1

Mulai Terima dari Identifikasi 3 Input ke Menyusun/cetak
BI Laporan dalam Laporan
aplikasi
2 berdasarkan 4
transaksi
Laporan rekapitulasi
bulanan transaksi
500.000000

(tgl.7,15,23, akhir bulan)

5
Lap

bu

Laporan rekapitulasi
bulanan transaksi
500.000000

(tgl.7,15,23, akhir bulan)

Dit APK

gelolaan Rekening 500.000000

KPPN

LKP (Data Kiriman ADK
Uang Melalui Rek.

500.000000)

Buku Rekonsiliasi 9 Rekonsiliasi 11 Selesai
KPPN (500.000000
Pengawasan 502.000000)
6 Kiriman Uang 7 500.000000 MA 814114=824114
(manual) MA814115=824115

BA (Manual)
Rekonsiliasi
BA
Rekonsiliasi

poran rekapitulasi
ulanan transaksi

500.000000

8
10

Data BA
kiriman Rekonsiliasi
uang pada
rekening

502.000000

Laporan hasil BA Rekonsiliasi
rekonsiliasi kiriman
Dit. APK
uang (???)

Dit.APK

Page 56

Penjelasan Bagan:

1. Subdit Kas Negara setiap hari menerima Rekening Koran Nasabah-Harian dari Bank Indonesia

dengan nomor rekening 500.000000 dan advis debet kredit. Isi rekening tersebut adalah transaksi

kiriman uang dari Kantor Pusat DJPBN ke KPPN atau sebaliknya.

2. Laporan yang dikirimkan tersebut kemudian diidentifikasi berdasarkan transaksi menjadi beberapa

mata anggaran, yaitu:

a. Mata Anggaran 814113 untuk Penerimaan Kiriman uang dari Rekening

b. Mata Angaran 824114 untuk 501.000000 KPPN ke Kantor Pusat DJPBN
Rekening 500.000000
Pengeluaran Kiriman uang dari dari Kantor
Pusat DJPBN Rekening 500.000000 ke

c. Mata Anggaran 824113 untuk rekening KUN 502.000000
Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat
DJPBN Rekening 500.000000 ke Rekening

501.000000 KPPN

d. Mata Anggaran 814215 untuk Penerimaan dari Rekening 501.000000 KPPN

ke Kantor Pusat DJPBN rekening 500.000000

berdasarkan SPM Pengganti

3. Langkah selanjutnya adalah merekam hasil identifikasi tersebut pada aplikasi kemudian mencetak

dan menghimpun dalam satu file untuk ditandatangani oleh Kepala Subdit Kas Negara.

4. Hasil cetakan yang telah di file tersebut kemudian dirangkum dan disajikan dalam laporan mingguan

yaitu untuk laporan tanggal 7, 15, 23, dan akhir bulan.

5. Laporan mingguan tersebut didistribusikan kepada Subdit Pengendalian dan Perencanaan Kas Dit.

PKN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

6. Subdit Kas Negara menyajikan buku pengawasan kiriman uang KPPN melalui aplikasi pada

perekaman transaksi kiriman uang rekening 500.000000.

7. Buku pengawasan tersebut kemudian disandingkan dengan laporan yang diterima dari KPPN setiap

bulan untuk dilakukan rekonsiliasi (500.000000 dengan 501.00000x).

8. Setelah disandingkan dan direkonsiliasi kemudian dibuatkan laporan untuk disampaikan kepada

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan agar dituangkan dalam LKPP.

9. Rekonsiliasi dengan Subdit Kas Umum Negara setiap awal bulan terhadap transaksi satu bulan

sebelumnya (500.000000 dengan 502.000000). Mata anggaran yang direkonsiliasi adalah 814114

yang terdapat pada Subdit Kas Umum Negara dengan mata anggaran 824114 yang terdapat pada

Subdit Kas Negara. Sementara mata anggaran 814115 yang terdapat pada Subdit Kas Negara

direkonsiliasi dengan mata anggaran 824115 yang terdapat pada Subdit Kas Umum Negara.

Page 57

10. Hasil rekonsiliasi tersebut dibuat dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.
BA rekonsiliasi tersebut didistribusikan kepada Subdit KUN Dit. PKN dan Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan.

11. Selesai

Page 58

c. Proses Bisnis Penerbitan SPM Imbalan Jasa Perbendaharaan Dan Jasa Provisi Bea Masuk
Salah satu tugas Subdit Kas Negara adalah melaksanakan pembayaran Imbalan Jasa

Perbendaharaan Dan Jasa Provisi Bea Masuk kepada PT. Pos Indonesia sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-06/PB/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Pelaporan Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk.

Imbalan Jasa Perbendaharaan Dan Jasa Provisi Bea Masuk adalah imbalan yang diberikan
kepada PT. Pos Indonesia atas jasa yang telah dilakukan terhadap Negara dalam hal transaksi APBN.
Imbalan Jasa Perbendaharaan diberikan terkait dengan pengeluaran dan penerimaan negara non cukai
sedangkan provisi bea masuk diberikan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran terkait dengan
cukai.

Proses penerbitan SPM Imbalan Jasa Perbendaharaan Dan Jasa Provisi Bea Masuk melalui
beberapa tahapan dimulai dari rekonsiliasi yang dilakukan PT. Pos di daerah dengan KPPN mitra kerja
sampai dengan penerbitan SP2D oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan pelaporan secara
lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

Page 59

Gambar 3.18 Proses Bisnis Penerbitan SPM Imbalan
Proses Bisnis Penerbitan SPM Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provi

SG/SGG/SGGK SGLK SGLK

Perhitungan Jasa Tagihan Tagihan IJP &
Perbendaharaan IJP & JPBM JPBM (setelah
dan jasa Provisi
diperbaiki)
Bea Masuk

Mulai 1 Perhitungan atas 2 Rekonsiliasi
transaksi penerimaan
BA Rekonsiliasi
dan pengeluaran transaksi SG/
melalui SG/SGG/ SGG/SGGK
SGGK (pembukuan

KPPN)

3 5a

Penelitian dan

Pencocokan
(Rekonsiliasi)

5b

Pembuatan SPP

Tagihan
SPP

JP

0
000.205

SGLK
BA Rekonsiliasi

n Jasa Perbendaharaan Dan Jasa Provisi Bea Masuk
isi Bea Masuk

Penelitian Penerbitan Penyusunan
dan 7
Laporan 12 Selesai
Pencocokan SPM-LS
dengan BA Laporan
Rekonsiliasi SPM
Realisasi
Anggaran

SPP
6

Tagihan

IJP & JPBM 8

n IJP &
PBM

11

Y

Pengujian Penerbitan
SP2D
SPM 9

N SP2D
10

10 Debet ke Rek.
SGLK

SGLK
SP2D

Page 60

Penjelasan bagan:

1. KPPN melakukan penghitungan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui
SG/SGG/SGGK

2. KPPN melakukan rekonsiliasi dengan SG/SGG/SGGK setempat yaitu meneliti /mencocokan
perhitungan yang dilakukan oleh SG/SGG/SGGK dengan pembukuan KPPN kemudian
dibuatkan Berita Acara Realisasi yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala
SG/SGG/SGGK setempat

3. Kepala KPPN mengirimkan Berita Acara Realisasi ke Direktorat PKN paling lambat 10 hari kerja
setelah tanggal 1 bulan berikutnya.

4. Subdit Kas Negara menerima, meneliti, dan menatausahakan kiriman Berita Acara Realisasi yang
berasal dari KPPN. Subdit Kas Negara mencocokan jumlah tagihan pembayaran dengan
Rekapitulasi Berita Acara Realisasi dan bila terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan rekonsiliasi.

5. SGLK menyampaikan tagihan pembayaran jasa perbendaharaan dan jasa provisi bea masuk kepada
Direktur PKN.

6. SGLK menyampaikan tagihan pembayaran jasa perbendaharaan dan jasa provisi bea masuk kepada
Direktur PKN.

7. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (Subdit PPK) membuat SPP sebagai dasar penerbitan SPM
dengan dilampiri dokumen tagihan pembayaran.

8. SPP beserta dokumen tagihan pembayaran disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM
(Subdit Kas Negara).

9. Subdit Kas Negara meneliti dan mencocokan dengan Rekapitulasi Berita Acara Realisasi.
10. Subdit Kas Negara menerbitkan SPM-LS apabila pemeriksaan telah memenuhi syarat yang

ditentukan. SPM-LS lembar pertama dan kedua dilampiri SPP dan asli dokumen tagihan
pembayaran diserahkan kepada Subdit Kas Umum Negara (PMK Nomor 82/PMK.5/2007) untuk
kemudian diuji oleh Subdit KUN.
11. SPM yang telah diuji dan telah sesuai kemudian diterbitkan SP2D oleh Subdit KUN.
12. SP2D dikirmkan ke BI untuk kemudian di debet ke rekening 502.000000. SP2D juga dikirimkan ke
SGLK.
13. Pejabat Penanda Tangan SPM (Subdit Kas Negara) menyampaikan dokumen sumber kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan (sebagai UAKPA) untuk kemudian diproses menjadi Laporan
Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
14. Selesai.

Page 61