Manajemen Kas

pusat perbankan ke rekening 502 atau melalui rekening tunggal khusus untuk itu (501) di

Bank Indonesia.
Selanjutnya, pengelolaan penerimaan PBB yang selama ini menggunakan rekening BO III,
rekening bank persepsi dan rekening penampung di masing-masing Tempat Pembayar (TP)
juga akan di-review dengan tujuan untuk mengurangi waktu perjalanan dana sampai dana
tersebut dibagikan ke pihak ketiga. Demikian pula, untuk penerimaan lainnya yang
penyetorannya sudah melalui perbankan harus langsung disetor melalui MPN yang baru
nanti ke rekening persepsi. (Note: pembukaan rekening penerimaan dilakukan bila tidak ada
rekening persepsi di kota yang bersangkutan/lihat Draft Proses Bisnis MPN Jilid II).
b. Inisiatif dibidang Pengelolaan Penerimaan Negara diluar MPN
Disamping itu, terdapat penerimaan-penerimaan lainnya yang hingga saat ini belum
sepenuhnya diadministrasikan melalui MPN, yaitu: (i) penerimaan-penerimaan negara yang
langsung ke Bank Indonesia, termasuk penerimaan ke RPL dan penerimaan pembiayaan,
(ii) penerimaan hibah baik melalui rekening pemerintah di Bank Indonesia ataupun rekening
K/L di bank umum, (iii) penerimaan dalam rekening yang dibatasi penggunaannya, (iv)
penerimaan dalam rekening bendahara termasuk rekening BLU, (v) penerimaan dari wajib
setor luar negeri, (vi) penerimaan dalam rekening dana titipan, dan (vii) penerimaan pada
rekening-rekening pemerintah lainnya termasuk rekening escrow, rekening retur, serta pada
rekening pemerintah di K/L lainnya termasuk rekening-rekening dalam monitoring Tim
Penertiban Rekening Pemerintah.
Khusus terkait dengan penerimaan melalui RPL, tentunya diperlukan suatu pertimbangan
(termasuk dibidang akuntansi) terkait dengan proses pengakuan sebagai penerimaan negara.
Namun demikian, disadari bahwa saat ini dana yang sudah masuk dalam RPL sudah
menjadi asset pemerintah karena sudah mendapat remunerasi dari Bank Indonesia, maka
seharusnya rekening tersebut perlu dipertahankan sebagai rekening penempatan pemerintah.
Rekening tersebut dapat diperlakukan sebagai „special account‟ dimana dana cash yang ada
didalamnya dinyatakan sebagai asetlancar (kas) tetapi bukan bagian dari APBN
(penerimaan negara) serta dengan catatan bahwa dana tersebut masih terkandung
kepemilikan pihak lain atau belum dapat digunakan (non budgetary-on treasury). Hal yang
sama kemungkinan dapat diterapkan untuk penerimaan dan pengeluaran terkait dengan PFK
dalam Rekening Dana Titipan.
Selanjutnya, penerimaan yang berasal dari wajib setor luar negeri saat ini sedang dalam
tahap pembahasan (rekening persepsi luar negeri), tetapi pada dasarnya tidak akan
mengubah struktur rekening penerimaan yang ada saat ini.

Page 168

Disamping hal-hal di atas, masih banyak lagi yang perlu dicermati terkait dengn upaya
upaya penyempurnaan pengelolaan rekening pemerintah.
c. Inisiatif dibidang Pengeluaran Negara
Best practice dibidang pengeluaran adalah LS (pembayaran langsung) dan EFT (electronic
fund transfer). Oleh karena itu, semaksimal mungkin semua pembayaran kepada supplier
(kontraktor, pegawai/PNS/pejabat/kontraktor invidual, pihak ketiga lainnya) dilakukan
secara LS dan EFT. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal arahan strategis termasuk:
- Untuk beberapa tahun ke depan, petty cash fund atau lebih dikenal dengan konsep UP

tetap diperlukan. Tetapi jumlahnya harus terus diminimalisasi dan terus dicari metode
metode yang memudahkan pembayaran dan melibatkan electronic transaction. Untuk
itu, jumlah rekening UP harus diminimalkan dan kalau bisa penerapan zero balance
pada rekening-rekening tersebut (lihat usulan dalam draft Modul Restrukturisasi
Rekening Bendahara Pengeluaran).
- Penggunaan plastic cards (debit dan credit card) akan terus dikembangkan.
- Pembayar gaji pegawai sebisa mungkin dilakukan melalui LS langsung ke rekening
pegawai, atau bila diperlukan tidak melalui BO II. Demikian pula, diusahakan tidak ada
pembayaran gaji atau honorarium lainnya melalui rekening UP.

Tren dibidang keuangan baik sektor publik maupun swasta menunjukkan kearah sentralisasi
pengelolaan kas. Sejalan dengan implementasi SPAN Project dengan dilakukannya
sentralisasi database di DJPB, sangat mungkin bahwa akan dilakukan sentralisasi rekening
pembayaran langsung melalui Sub RKUN Pengeluaran di Bank Indonesia dengan
menggunakan RTGS (Real Time Gross Settlement) ataupun SKN-BI (sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia), menggantikan mekanisme saat ini yang dilaksanakan melalui
rekening RPK-BUN-P dan BO I-KPPN.

Opsi lainnya yang dapat digunakan juga terkait sentralisasi pembayaran yaitu dengan
menggunakan RPK-BUN-P. Dalam opsi ini, pengeluaran negara akan menggunakan RPK
BUN-P langsung kepada pihak ketiga, dan rekening pihak ketiga yang dituju akan
dikelompokkan per bank sesuai dengan bank dimana RPK-BUN-P dibuka. Dengan
menggunakan mekanisme ini diharapkan dana pihak ketiga akan diterima lebih cepat dan
mengurangi retur serta biaya pengiriman (pengiriman dana kepada RPK-BUN-P dilakukan
dengan cara batching). Konsekuensi dari opsi ini adalah untuk memperbanyak RPK-BUN-P
dan menghilangkan BO I, dengan demikian secara keseluruhan jumlah rekening

Page 169

pengeluaran yang dikelola DJPB tidak akan sebanyak bila menggunakan mekanisme BO I
pada setiap KPPN. RPK BUN P direncanakan dibuka terbatas pada bank pemerintah.

Namun demikian, untuk dapat melaksanakan opsi-opsi di atas diperlukan koordinasi
terlebih dahulu dengan pihak Bank Indonesia termasuk dengan Bank Umum.

Selanjutnya, terkait dengan kesalahan pembayaran yang dananya dimasukkan kembali ke
Rekening Retur, kedepan perlu untuk dipertimbangkan untuk langsung dimasukkan kembali
ke Rekening BOI (kalau masih menggunakan sistem RPK-BUN-P dan BOI) atau RKUN
dan mengembalikan realiasi atas pagu dana yang telah digunakan.

d. Mengedepankan cash management perspektif

Dalam pengelolaan rekening, prespektif yang dikedepankan adalah cash management
termasuk dalam kaitan hubungan transfer antar rekening (valas dan non valas) terkait reksus
dan pengeluaran lainnya. Dalam hal ini, misalnya terkait dengan penyaluran pembiayaan
melalui metode reksus, maka metode reksus tetap dijalankan tetapi mengarah pada
pembiayaan pendahuluan atau penyamaan perlakuan sebagaimana saat ini diterapkan pada
KPPN non KCBI. Dana yang diperoleh dari loan tetap secara khusus dialokasikan sesuai
peruntukannya. Namun, valas yang diperoleh tidak harus langsung dicairkan, bisa
digunakan dulu dana rupiah yang setara, dan selanjutnya valas disimpan untuk digunakan
kebutuhan lainnya. Selanjutnya, pengeluaran yang sifatnya valas atau untuk
pembiayaan/pengeluaran lainnya untuk perwakilan diluar negeri, sebaiknya dibayarkan
langsung dari rekening valas di Bank Indonesia.

Demikian pula,TSA adalah fokus utama dari pengelolaan kas. Dengan demikian, penetapan
buffer cash, perencanaan kas, dan penempatan kelebihan kas dalam rekening penempatan
baik didalam maupun diluar Bank Indonesia tetap akan diteruskan.

e. Perbaikan manajemen escrow account

Hingga saat ini pengelolaan rekening escrow sering menimbulkan berbagai permasalahan.
Kemajuan yang perlu diapreasiasi adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penunjukan
bank tempat membuka rekening escrow dilakukan melalui lelang sehingga lebih dijamin
transparansi dan pemberian remunerasinya. Dari sudut pandang pengelolaan kas, langkah
melakukan penempatan atas saldo dana yang di-escrowkan melalui lelang sudah tepat
namun perlu dipertimbangkan aspek keamanan (kalau perlu diharuskan dengan jaminan).

Page 170

Namun demikian, kedepan keberadaan rekening escrow ini perlu dipertimbangkan kembali
dan kalaupun tetap ada mekanisme penyalurannya haruslah on budget-on treasury.

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan dana pada escrow account agar sesuai dengan
prinsip on budget-on treasury, diusulkan untuk dapat menggunakan DIPA carry over,
dalam hal ini akan menambah pagu DIPA pada APBN-P (memerlukan persetujuan DPR/
fund available dan encumbrance).Terkait dengan penyempurnaan mekanisme escrow ini,
diperlukan suatu kehati-hatian karena pada dasarnya, mekanisme yang saat ini berlaku
dilaksanakan untuk meminimalisir proses politik pada saat pembahasan APBN.

f. Semua rekening pemerintah/KL lainnya di bank umum perlu dijadikan bagian
rekening BUN

Hingga saat ini masih banyak rekening-rekening di bank umum dengan nama dan

pengelolaan dilakukan oleh masing-masing K/L. Melalui tim penertiban rekening

pemerintah, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi rekening-rekening tersebut dan saat

ini sebagian besar sudah dimasukkan dalam mekanisme TNP. Belajar dari pengalaman

bahwa banyak terjadi tindakan yang salah terkait dengan rekening-rekening tersebut,

kedepan sebaiknya rekening-rekening tersebut perlu dimiliki oleh BUN, tetapi dikuasakan

kepada K/L bersangkutan. Hal tersebut akan sangat memudahkan dalam pengelolaan dan

memonitor kas yang ditampung dalam rekening-rekening tersebut. Hal yang sama tentunya

perlu diterapkan pada rekening bendahara pengeluaran. Selanjutnya, khusus terkait dengan

rekening-rekening BLU perlu dipertimbangkan apakah perlu diterapkan kebijakan yang

sama nantinya.

Selanjutnya, terlepas dari diskusi tentang „definisi penerimaan dan pendapatan‟ serta
„definisi kapan suatu penerimaan dianggap penerimaan negara‟, terdapat beberapa prinsip
utama yang dicoba untuk dikedepankan terkait dengan pengelolaan rekening pemerintah

yaitu:

- Semua pengeluaran, baik non budgetary maupun on budget, harus melalui mekanisme
RKUN kecuali kalau dalam proses pengeluaran tersebut hanya diperlukan proses
pengesahan oleh DJPB (on treasury).

- Semua penerimaan oleh semua rekening pemerintah, baik itu non budgetary maupun on
budget, harus diakui sebagai asset. Bila diperlukan pengeluaran kembali kepada pihak

Page 171

ketiga atas penerimaan tersebut, pengeluaran tersebut harus melalui mekanisme on
treasury sebagaimana disebutkan pada prinsip pertama di atas.
- Mekanisme pengeluaran on treasury didasarkan pada tiga dokumen utama yaitu (i)
SP2D untuk pengeluaran on budget, (ii) SPT (Surat Perintah Transfer) untuk
pengeluaran non budgetary atau SKU-SPT (Surat Kuasa SPT) kepada pihak ketiga
untuk menggunakan SPT yang sama secara berulang dalam satu tahun, dan (iii) SP2D
Pengesahan bila hanya diperlukan pengesahan oleh DJPB atas suatu pengeluaran on
budget.
- Tidak pernah terjadi mutasi dana antar atau dari rekening pemerintah tanpa didasari oleh
SP2D, SP2D Pengesahan, SPT, dan SKU-SPT untuk menggunakan SPT yang sama
secara berulang.
- Semua rekening pemerintah harus terdaftar dan termonitor semua mutasi dananya oleh
DJPB.
g. Usulan Mekanisme Pengelolaan Rekening Pemerintah
Selanjutnya mengikuti Diagram XI dalam Draft Modul “Penyempurnaan Pengelolaan
Rekening Pemerintah Menuju Perwujudan an Integrated Teasury Management Information
System” telah diusulkan mekanisme pengelolaan pada rekening pemerintah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Usulan Strukturisasi Rekening Pemerintah

Page 172

Sebagaimana telah dijelaskan dalam draft modul tersebut, gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Mekanisme Penerimaan (Revenue Collection).

Dari sisi proses penarikan penerimaan (Revenue Collection), penerimaan dapat
dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu:
a) Penerimaan Khusus (terlihat pada bagian 1a). Penerimaan ini adalah penerimaan yang

sudah masuk dalam rekening yang dikuasai pemerintah baik di bank umum maupun di
Bank Indonesia tetapi belum dapat digunakan langsung oleh pemerintah karena masih
terkandung hak dari pihak ketiga (pemda atau pihak lainnya) atau hanya dapat digunakan
untuk kebutuhan tertentu. Dapat termasuk dalam kategori ini adalah penerimaan
penerimaan yang saat ini ditampung dalam RPL, rekening yang dibatasi penggunannya,
dan rekening dana titipan. Dapat dikelompokkan dalam kategori ini pula adalah specific
grant atau penerimaan hibah yang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran tertentu.
Dalam hal ini, pengelolaannya diusulkan sebagai berikut:
(1) RPL Rupiah di Bank Indonesia. Pada praktek sekarang, sebagian besar RPL

Rupiah berada di Bank Indonesia. Dana RPL tersebut sudah menjadi asset lancar
pemerintah tetapi belum dapat digunakan. Dengan demikian, rekening-rekening RPL
tersebut sekaligus menjadi rekening pengumpul (concentration account) dan
rekening penempatan (placement account) di Bank Indonesia. Sejalan dengan lima
prinsip utama diatas setelah terdapat kejelasan tentang pembagian (bagian pemerintah
pusat dan pihak lainnya), dana RPL Rupiah tersebut ditransfer ke RKUN Rupiah.
Bagian pihak ketiga dan merupakan dana non budgetary, sesuai ketetapan akan
ditransfer dari RKUN Rupiah ke rekening pihak ketiga dengan menggunakan Surat
Perintah Transfer (SPT) atau melalui mekanisme non budgetary-on treasury. Bagian
pihak lainnya termasuk bagian pemda yang merupakan dana on budget akan dicatat
sebagai penerimaan negara dan ditransfer dari RKUN Rupiah ke rekening pihak
ketiga dengan menggunakan SP2D (on budget-on treasury) berdasarkan SPM yang
diajukan oleh KPA satker bersangkutan. Bagian pemerintah pusat akan tetap di
RKUN Rupiah sebagai penerimaan negara dan merupakan bagian dana pemerintah di
RKUN Rupiah pada hari itu untuk membayar seluruh tagihan pemerintah pada hari

bersangkutan.
(2) RPL Rupiah di bank umum. Terdapat beberapa penerimaan atau dana terkait RPL

Rupiah yang hingga saat ini masih di bank umum, termasuk dana-dana RDI, dana
dana yang masuk dalam pengawasan Tim Penertiban Rekening Pemerintah dan dana
dana dalam rekening pemerintah lainnya di bank umum. Dalam hal ini, kedepan

Page 173

seharusnya tidak ada lagi rekening-rekening dana terkait RPL yang masih di bank
umum karena sesuai dengan UU No.1/2004 dan PP 39/2007 rekening pemerintah di

bank umum adalah zero balance account dan bersifat transitory account.
Selanjutnya, apabila masih terdapat penerimaan lain-lain (RPL) di bank umum,
penyelesaian dapat dilakukan dengan menetapkan bahwa RPL di bank umum adalah
zero balance account/transitory account atau setidaknya dimasukkan dalam TNP dan
secara pasti ditetapkan waktu-waktu transfer dari rekening-rekening RPL di Bank
Indonesia. Selanjutnya, prosedurnya dapat dilakukan sebagaimana pada nomor (a) di

atas.
(3) RPL Valas di Bank Indonesia. Sebagian penerimaan pemerintah lainnya adalah

dalam bentuk valas dan ditampung dalam RPL Valas di Bank Indonesia.
Perlakuannya adalah sama dengan RPL Rupiah di atas tetapi menggunakan rekening
rekening valas. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa sangat mungkin suatu
saat pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan rupiah meskipun dananya
dalam bentuk valas. Dalam hal ini, terkait dengan cash management secara
keseluruhan, tetap harus dibuka kemungkinan untuk: (i) mentransfer ke RKUN Valas
atas keseluruhan bagian pemerintah pusat dan pihak ketiga, (ii) membayar bagian
pihak ketiga melalui RKUN Rupiah, dan (iii) membuat perhitungan pembukuan
antara RKUN Valas dan RKUN Rupiah.
(4) RPL Valas di bank umum. Sama dengan RPL Rupiah di bank umum, prinsip
bahwa semua rekening di bank umum adalah zero balance account dan bersifat
transitory. Perlakuan adalah sama dengan RPL Valas di Bank Indonesia tetapi dalam
hal ini melibatkan transfer dari rekening di bank umum.
(5) Specific Grant. Dalam banyak hal, banyak sekali penerimaan grant yang hanya
dapat digunakan untuk pengeluaran tertentu, baik yang disimpan di bank umum
maupun di Bank Indonesia. Tentunya, penerimaan grant ini termasuk dalam
penerimaan khusus karena hanya dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran
tertentu. Dalam hal ini, mengingat banyaknya skema penyaluran grant, hal utama
yang semaksimal mungkin untuk dijaga adalah semua pengelolaan negara termasuk
grant tersebut haruslah melalui mekanisme “on budget and on treasury”.
Sebagaimana disebutkan dalam lima prinsip di atas dan juga mempertimbangkan
proses bisnis penyaluran dana grant yang berlaku saat ini, kemungkinan bahwa
penyaluran dana grant dapat dilakukan dengan hanya menggunakan SP2D
Pengesahan dan mendasarkan pada DIPA Pengesahan. Hal tersebut tetap tergolong
mekanisme “on budget and on treasury”. Namun demikian, upaya-upaya agar

Page 174

pengelolaan dana sudah mengikuti pola “on budget and on treasury” sejak awal
khususnya apabila penerimaan dana grant tersebut dalam bentuk dana cash atau
bukan dalam bentuk kegiatan atau fisik barang guna keperluan transparansi dan

akuntabilitas.

(6) Penerimaan khusus lainnya. Dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah

penerimaan-penerimaan yang nantinya akan digunakan kembali oleh satker seperti

penerimaan melalui Rekening Retur karena terjadi kesalahan proses pembayaran.

Kedepan diusulkan untuk tidak ada lagi Rekening Retur atau penerimaan tersebut

langsung dimasukkan ke Rekening BO I karena pada prinsipnya penerimaan tersebut

adalah pengembalian realisasi belanja dan cukup diikuti dengan jurnal reversal pada

proses pembukuan.
b) Penerimaan Umum (terlihat pada bagian 1b). Termasuk dalam kelompok Penerimaan

Umum ini adalah penerimaan pajak dan non pajak (PNBP) yang umumnya dikumpulkan
melalui MPN serta general grant. Terkait dengan penerimaan pajak dan PNBP melalui
MPN diusulkan dikelola sebagai berikut:
(1) Pajak Rupiah. Sejalan dengan upaya-upaya penyempurnaan MPN, penerimaan

pajak akan dilakukan melalui Rekening Tunggal Persepsi di masing-masing bank
persepsi, dan pada akhir hari kerja sudah disetor ke RKUN Rupiah.
Perlu dicatat bahwa sangat mungkin nantinya terdapat beberapa jenis penerimaan
pajak yang belum masuk ke Rekening Tunggal Persepsi. Termasuk disini adalah
penerimaan pajak yang diterima oleh pengumpul/rekening penampung/tempat
pembayaran atau wajib pungut lainnya untuk PBB dan BPHTB. Sebenarnya, merujuk
pada definisi Penerimaan Khusus di atas, penerimaan PBB dan BPHTB dapat
dikelompokkan pula dalam Penerimaan Khusus karena tujuan penggunaanya sudah
jelas (earmarked) yaitu dibagikan kepada pihak-pihak tertentu. Mengingat
kompleksitas dan terutama jangkauan pengumpulan PBB sampai jauh ke pelosok
daerah pedalaman, kedepan tetap harus dikaji apakah mekanisme saat ini tetap akan
dipertahankan. Prinsipnya adalah bahwa dalam rangka penyederhanaan manajemen
rekening pemerintah maka selama penerimaan tersebut sudah dapat dilakukan
melalui perbankan maka harus sudah masuk MPN atau rekening tunggal persepsi
sesegera mungkin dan pengeluarannya kembali harus melalui mekanisme on treasury
(mekanisme RKUN). Khusus sebagai catatan untuk mekanisme pembagian PBB dan
BPHTB yang hanya mendasarkan pada SKU dari KPPN, perlu dilakukan perbaikan
karena seharusnya melalui penerbitan SP2D Pengesahan di KPPN karena dana PBB
dan BPHTB adalah dana on budget.

Page 175

Kelompok lainnya adalah meskipun penerimaan tersebut melalui MPN tapi
pengeluarannya termasuk dalam kelompok non-budgetary. Tentunya mekanisme
pengeluaran tidak perlu menggunakan SP2D tetapi cukup dengan SPT dan
membebani langsung akun penerimaan bersangkutan. Termasuk dalam kelompok ini
adalah pencairan dana atas dasar SPMKP/SPMKC. Pengeluaran atas
SPMKP/SPMKC tergolong non budgetary karena pengeluaran tersebut akan
langsung mengurangi jenis akun penerimaan dari satker KPP/KPBC bersangkutan
tetapi tidak memerlukan DIPA sebagai dasar pengeluarannya dan tetap melalui
mekanisme RKUN (on treasury).
(2) PNBP Rupiah. Prinsipnya adalah sama dengan pengelolaan rekening untuk
penerimaan pajak rupiah, dimana semaksimal mungkin harus melalui MPN dan tidak
ada penerimaan yang sudah melalui rekening perbankan tetapi belum masuk ke
MPN. Perlu dicatat disini khususnya terkait dengan penerimaan fihak ketiga (PFK)
yang disetor melalui MPN atau masuk RKUN. Penerimaan ini adalah non budgetary
- on treasury atau cukup dengan SPT untuk pengeluarannya kembali setelah terdapat
ketetapan jumlah hak pihak ketiga.
(3) Pajak dan PNBP Valas. Pada prinsipnya adalah sama dengan pajak dan PNBP
rupiah, tetapi dengan menggunakan rekening bank tunggal persepsi valas dan RKUN

Valas.
(4) General Grant. Penerimaan general grant semaksimal mungkin untuk disalurkan

melalui rekening pemerintah di Bank Indonesia. Karena penerimaan ini bisa
digunakan untuk apa saja, maka penerimaan grant tersebut dapat langsung masuk ke
RKUN Valas atau RKUN Rupiah sesuai dengan mata uang dari penerimaan tersebut.
Hal yang patut untuk dibahas pula disini adalah perlu tidaknya penerimaan-penerimaan
yang sudah masuk di rekening pemerintah di Bank Indonesia untuk dicatatkan ke MPN.
Prisip yang harus dipegang adalah proses pencatatan tidak berarti harus diikuti dengan
transfer uang secara fisik. Dengan demikian, apabila memang tetap diharuskan penerimaan
penerimaan yang langsung ke rekening pemerintah di Bank Indonesia perlu dicatatkan ke
MPN, proses pencatatan adalah masalah administratif pembukuan dan tidak harus diikuti
dengan proses transfer uang antar rekening.
2) Mekanisme Pengeluaran (Disbursement Process)
Pengeluaran pemerintah hanya akan dilakukan melalui mekanisme RKUN. Pengeluaran
pemerintah disini termasuk pengeluaran umum seperti untuk membiayai kegiatan
operasional K/L baik dari dana rupiah maupun loan (termasuk dari program loan dan
melalui mekanisme rekening khusus), transfer (terlihat pada bagian 2a), debt service

Page 176

payment (terlihat pada bagian 2b), dalam rangka penempatan/placement (terlihat pada
bagian 4) ataupun yang terkait dengan pengeluaran yang sifatnya non budgetary. Terkait

dengan mekanisme pengeluaran ini, beberapa kebijakan pokok dapat diusulkan termasuk:

a) Dokumen sumber untuk melakukan transaksi pengeluaran ini adalah SP2D dan SPT.

SP2D ini digunakan sebagai dasar transfer dana keluar RKUN untuk keperluan termasuk

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran melalui KPPN saat ini, transfer, serta debt

service payment (biaya bunga dan pokok hutang) baik dalam bentuk rupiah maupun valas

atau yang dapat digolongkan on budget. SPT digunakan sebagai dasar transfer untuk

kegiatan transfer antar rekening di Bank Indonesia, untuk placement dan hal-hal lainnya

sebagaimana disebutkan di atas atau yang digolongkan non budgetary.

b) SP2D Pengesahan harus digunakan untuk mengesahkan pengeluaran-pengeluaran on

budget yang tidak melalui mekanisme RKUN.
c) Sebagaimana telah dijelaskan dalam Mekanisme Penerimaan di atas, pengeluaran rupiah

bisa dibiayai dari penerimaan valas dan demikian pula sebaliknya dengan sumber dana

baik penerimaan umum maupun penerimaan yang disisihkan. Yang perlu dikedepankan

disini adalah prinsip cash management dan prosedur baku dan otomatis rekonsiliasi

pembukuan antar rekening. Dalam hal ini, terdapat perubahan yang siginifikan terhadap
berbagai proses bisnis termasuk penyaluran dana melalui mekanisme rekening khusus.
d) Hal yang perlu mendapat perhatian pula adalah penyaluran dana melalui rekening
bendahara pengeluaran. Merujuk pada upaya perbaikan pengelolaan rekening bendahara
pengeluaran (terlihat pada bagian 2), maka penyaluran melalui UP agar diminimalisir

dengan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi dan penerapan zero balance
system untuk rekening-rekening tersebut.

3) Mekanisme Pengeloaan dana pada RKUN (RKUN Process)
Sebagaimana telah dijelaskan di depan, semua mekanisme penerimaan dan pengeluaran

selalu terkait dengan pengelolaan dana pada RKUN baik valas maupun rupiah. Dalam hal
ini, pengelolaan RKUN mengikuti mekanisme: (terlihat pada bagian 3)

i. Setiap saat terdapat saldo kas minimal di RKUN (SKM) untuk keperluan berjaga-jaga
bila jumlah penyediaan dana atas dasar perencanaan kas oleh Direktorat PKN terlampaui

oleh realisasi pencairan dana.

ii. Direktorat PKN akan menambahkan dana pada RKUN diluar jumlah SKM sebagai

antisipasi pencairan dan pada hari bersangkutan sebesar perencanaan kas.
iii. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pada hari bersangkutan, RKUN dapat

menerima dana dari semua rekening penerimaan dan rekening penempatan.

Page 177

iv. RKUN adalah merupakan inti dari TSA, yang merupakan fokus dari keseluruhan
pengelolaan kas.

4) Mekanisme Pinjaman (Borrowing Process)
Apabila diperkirakan bahwa jumlah penerimaan yang sudah dapat digunakan tidak
mencukupi untuk menutup rencana pengeluaran, pemerintah dapat membuat pinjaman, baik
dalam bentuk penjualan SUN ataupun pinjaman ke donor (bilateral/multirateral).
Memperhatikan mekanisme pinjaman pemerintah saat ini, terkait dengan pengelolaan
rekening pinjaman dapat diusulkan beberapa mekanisme pengelolaan rekening pinjaman:
a) Pinjaman melalui rekening khusus. Dalam hal ini, mekanisme penerimaan
pembiayaan yang akan disalurkan melalui mekanisme rekening khusus tidak berubah.
Namun demikian, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa penyaluran dana pembiayaan
melalui rekening khusus akan diarahkan kepada mekanisme pembiayaan pendahuluan,

yaitu:
(1) Pengeluaran Rupiah akan ditalangi terlebih dahulu dari RKUN Rupiah. Dana

tersebut dapat diperhitungkan langsung dengan reksus dengan jalan mengkonversi
dana valas dalam reksus menjadi Rupiah untuk keuntungan RKUN Rupiah.
(2) Dalam rangka kebutuhan cash management, penggantian dana dari reksus tersebut
tidak selalu diharuskan untuk dikonversi ke Rupiah dan dimasukkan ke RKUN

Rupiah. Tetap dibuka kemungkinan bahwa dana valas dari reksus ditransfer ke
RKUN valas dan dilakukan perhitungan pembukuan antara RKUN valas dan RKUN

Rupiah.
(3) Demikian pula, untuk membiayai kebutuhan valas, pembayaran akan membebani

RKUN valas yang akan langsung diperhitungkan dengan reksus terkait.
b) Pinjaman program. Sampai saat ini, pinjaman program bersifat umum atau tidak

mengikat penggunaannya untuk pengeluaran tertentu. Semaksimal mungkin penerimaan
pembiayaan yang bersifat umum ini dapat langsung masuk ke RKUN valas.
c) Pinjaman berasal dari penjualan SUN/SPN. Penerimaan pembiayaan jenis ini
tergolong penerimaan pembiayaan umum, sehingga semaksimal mungkin dapat langsung
masuk ke RKUN sesuai dengan jenis valutanya. Bila tetap diperlukan rekening transito,
rekening tersebut harus di Bank Indonesia dan merupakan bagian dari Placement
Account.

5) Mekanisme Penempatan (Placement Process)
Sebagaimana dijelaskan diatas, apabila diperkirakan bahwa penerimaan melebihi
pengeluaran pada hari bersangkutan dan kebutuhan SKM, pemerintah akan melakukan
berbagai kegiatan penempatan. Sebagaimana disebutkan pada lima prinsip utama diatas,

Page 178

kegiatan penempatan tersebut akan dilakukan atas dasar penerbitan SPT dari RKUN Rupiah
maupun valas ke rekening penempatan. Penerimaan kembali setelah penempatan dilakukan
dengan transfer dari rekening penempatan ke RKUN. Hingga saat ini semua rekening
penempatan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok:
a) Rekening Penempatan di Bank Indonesia. Dalam hal ini sejalan dengan pemberian

remunerasi oleh Bank Indonesia terhadap saldo dana pemerintah di Bank Indonesia
dimungkinkan pemerintah untuk membuka berbagai rekening penempatan di Bank
Indonesia. Saat ini sudah terdapat beberapa rekening penempatan dalam berbagai valuta.
Ke depan tentunya, rekening-rekening penempatan tersebut dapat meliputi berbagai
skema penempatan, baik dari jenis mata uang, tingkat bunga dan jangka waktu.
Pemindahan dana dari RKUN ke rekening penempatan dan sebaliknya harus dilakukan
atas dasar SPT yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau automatic transfer
(SKU-SPT) dari rekening penempatan ke RKUN.
b) Rekening Penempatan diluar Bank Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan dengan BI
saat ini memang belum diperbolehkan untuk membuka Rekening Penempatan di bank
umum. Namun demikian, hal tersebut harus menjadi bagian dari kegiatan penempatan
kelebihan kas oleh Ditjen Perbendaharaan. Sejalan dengan kegiatan penempatan
kelebihan kas tersebut, sebenarnya penempatan dana dalam rekening escrow account
dapat dikelompokkan dalam penempatan kas pemerintah di bank umum. Tetapi harus
tetap dicatat bahwa dana dalam escrow account adalah dana yang disisihkan pada akhir
tahun yang lalu, yang nantinya hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu setelah
terdapat tagihan dari pihak ketiga. Dalam rangka peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dari pengelolaan dana pada escrow account, perlu dipertimbangkan untuk
selalu mengedepankan mekanisme on budget dan on treasury.
2. Konsep pengembangan cash management berdasarkan kerangka Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (SPAN)

Dalam rangka mendukung reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, Departemen

keuangan berencana untuk menerapkan suatu sistem informasi pengelolaan keuangan yang

terintegrasi (integrated financial management information system) melalui Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem Commercial of

the Shelf (COTS) yang dalam rencana penerapannya akan menggunakan Oracle Public Sector.

Penggunaan COTS ini tentunya akan memberikan dampak perubahan terhadap proses bisnis

pada Departemen Keuangan, khususnya terkait bidang pengelolaan perbendaharaan dan

anggaran termasuk koneksitasnya dengan instansi terkait.

Page 179

Dalam pelaksanaannya, SPAN akan terbagi menjadi modul-modul yaitu Budget Preparation,
Management of Spending Authority, Commitment Management, Payment Management, Cash
Management, Reporting, General Ledger and Chart of Account. Terkait dengan pengelolaan
kas dalam SPAN, akan dilaksanakan melalui modul Oracle Cash Management. Fitur-fitur
standar dalam modul Oracle Cash Management serta koneksitasnya dengan modul lainnya
dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 4.2 Fitur Standar Oracle Cash Management

Cash Management Module

Acc. Payable Reconciliation Cash Forecasting Bank Transfers Cash Positioning Other system
Module interface

Acc. Receivable
Module

Budget
Commitment

Module

User Defined

Banking System Manage Bank
Statements

Manage Bank Set Up Banks
Accounts
Interest
Calculation and

Schedule

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa fitur-fitur standar Oracle Cash Management terutama
adalah terkait dengan pengelolaan rekening, rekonsiliasi, perencanaan kas, pemindahbukuan
dana antar bank, dan penyusunan laporan posisi kas. Fitur-fitur tersebut kemudian akan
dikembangkan untuk memenuhi requirement modul Cash Management dalam rencana

Page 180

penerapan SPAN. Berdasarkan requirement pada SPAN bidding document, SPAN
direncanakan untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
a) Pengawasan atas aliran kas yang keluar dan masuk melalui rekening Bendahara Umum

Negara beserta saldo hariannya.
b) Pembuatan laporan perencanaan kas untuk jangka pendek maupun jangka menengah

termasuk melakukan update atas perencanaan kas yang telah disusun.
c) Pengelolaan rekening pemerintah pada bank.
d) Minimalisasi idle cash serta memberikan kepastian atas kecukupan sumber daya kas untuk

membayar tagihan pemerintah.
e) Melakukan koordinasi dengan debt management dan asset management untuk

menyelaraskan rencana pembiayaan dengan keseimbangan kas pemerintah (dalam rangka
Asset Liability Management)
f) Penentuan withdrawal limit untuk KPPN. Withdrawal limit akan digunakan untuk
membatasi penarikan yang dilakukan terhadap rekening-rekening pada KPPN, termasuk
untuk rekening BO I, maupun rekening lainnya yang digunakan (rencana penerapan sub
rekening dalam rangka implementasi kartu debit bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja).
Withdrawal limit dapat ditentukan berdasarkan perencanaan kas yang telah dibuat secara
harian maupun mingguan (SPAN bidding document halaman 303). Dalam
perkembangannya, penerapan withdrawal limit akan disesuaikan dengan sistem pembayaran
yang akan digunakan, yaitu antara pilihan sentralisasi pembayaran pada kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan atau melalui desentralisasi pembayaran pada masing-masing KPPN
sebagaimana berlaku saat ini.
Selain memenuhi requirement untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas, SPAN
diharapkan juga akan dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya terkait pengelolaan kas
melalui modul lainnya dalam SPAN yaitu sebagai berikut:
a) Melakukan update dan revisi atas Annual Financial Plan (AFP), sepanjang tidak melebihi
pagu anggaran. Dalam hal ini, AFP dapat disetarakan dengan rencana penarikan dana pada
Satuan Kerja yang disusun berdasarkan time period per fungsi/program/kegiatan/CoA
tertentu (SPAN bidding document halaman 210). Update atas AFP dilakukan melalui modul
Management of Spending Authority;
b) Penerapan cash-limit dalam keadaan dimana negara tidak memiliki kas dalam jumlah yang
mencukupi untuk membayar tagihan atas beban negara (SPAN bidding document halaman
211). Update atas cash limit dilakukan melalui modul Management of Spending Authority.

Page 181

Aktivitas-aktivitas pengelolaan kas dalam SPAN sebagaimana disebutkan di atas dapat
digambarkan ke dalam gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3 Aktifitas pengelolaan kas dalam SPAN

Cash Management

Directorate Cash DG Tax & DG Debt Management Spending Unit
Management Custom

Record debt and DMFAS Spending/
aid forecast
withdrawal
limits

State revenue
historical
records

• Expenditure forecast Get borrowing Prepare
• Treasury General ledger information
• Cash Balances expenditure
• Spending/withdrawal forecast

limits Forecast the
• Warrants revenue reception
• Borrowing requirements
Prepare debt and Expenditure
Revise aid forecast forecast
expenditure and
revenue forecast Revenue
forecast
Determine
borrowing Debt and aid Plan Borrowing Updates
requirements forecast strategy/ spending/
withdrawal limit,
requirements warrants

Determine new
spending/withdrawal
limits and warrant and

communicate to
Ministry/ spending unit

Sumber: SPAN bidding document (modified)

Melihat pola kegiatan pengelolaan kas yang direncanakan untuk diimplementasi melalui
SPAN dengan rencana penyempurnaan proses bisnis sesuai dengan best practices, maka kedua
hal tersebut dapat diselaraskan menjadi suatu proses bisnis pengelolaan kas ke depan. Dengan
konsep single database pengelolaan kas yang ditawarkan SPAN yang selaras dengan konsep
best practices, maka proses bisnis pengelolaan kas ke depan akan menggunakan platform

Page 182

database tunggal yang dapat melakukan interface dengan sistem lainnya seperti sistem
penerimaan, sistem pengelolaan utang dan sistem perbankan.
3. Inisiatif lainnya terkait dengan penyempurnaan cash management
Terkait dengan upaya-upaya penyempurnaan pengelolaan kas, telah banyak kegiatan yang
dilakukan khususnya oleh Direktorat PKN. Beberapa hal dapat disebutkan termasuk:
- Proses open bidding dan/atau perubahan hubungan yang semakin professional pada

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penunjukan perbankan sebagai mitra kerja
Departemen Keuangan, seperti penunjukkan BOI, bank persepsi, penempatan dana terkait
escrow atau dana titipan lainnya.
- Usaha-usaha restrukturisasi rekening dan perbaikan governance termasuk penerapan
Treasury Notional Pooling (TNP) dan BIG-eB.
- Perbaikan terus menerus terhadap perencanaan penarikan dana dan perencanaan kas,
terakhir Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
B. Usulan Pengembangan Cash Management
Dengan merujuk pada konsep pengembangan cash management berdasarkan best practice
sebagaimana dijelaskan pada Bab II, usulan restrukturisasi pengelolaan rekening pemerintah serta
pengembangan cash management dalam SPAN, penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat atau lebih spesifik Direktorat PKN perlu difokuskan
lebih lanjut pada re-organisasi unit pengelola kas dengan mengadopsi konsep Dealing Room. High
level workflow untuk future proses bisnis pengelolaan dan pelaporan transaksi pada Kuasa BUN
Pusat berdasarkan konsep Dealing Room adalah sebagai berikut:
Gambar 4.4 High Level Workflow Untuk Future Proses Bisnis Pengelolaan Dan Pelaporan

Transaksi Pada Kuasa BUN Pusat berdasarkan konsep Dealing Room

Page 183

High level workflow untuk future proses bisnis pengelolaan kas negara sebagaimana
digambarkan dalam gambar 4.4 di atas bila disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan dan
pelaporan transaksi pada Kuasa BUN Pusat sebagaimana dideskripsikan melalui pemetaan atas
existing proses bisnis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5 High Level Workflow Untuk Future Proses Bisnis Pengelolaan Kas Negara

Cash Management

s
reppU eiradnuo

B

Back Office Treasury Liquidity

Management of Accounting and Cash Flow
Government Bank reporting Forecasting

Account Middle Office

Placement
Strategy and

Portfolio
Management

Risk Management
Economic Analysis

& Assessment

s
rewoeiradnuo Front Office

DJPU
L

B

Sesuai dengan framework Dealing Room di atas, pengorganisasian kegiatan pengelolaan kas
dikelompokkan menjadi kegiatan-kegiatan pada front office, middle office, treasury liquidity dan
back office. Treasury Liquidity dalam hal ini bertugas untuk melaksanakan perencanaan kas.
Atas dasar perencaaan kas yang dilakukan oleh treasury liquidity, middle office akan melakukan
analisis untuk menetapkan strategi penempatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi front
office untuk melakukan kegiatan penempatan. Atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh TDR,
back office bertugas untuk melaksanakan pembukuan dan sekaligus melakukan settlement
bekerjasama dengan pihak perbankan. Gambar 4.6 berikut menunjukkan klasifikasi kegiatan
cash management dalam framework Dealing Room secara lebih detail.
Dalam konsep dealing room sebagaimana digambarkan di atas, pembagian kewenangan untuk
pelaksanaan placement melalui front office dilakukan melalui Ditjen Pengelolaan Utang.
Sementara, Ditjen Perbendaharaan akan menjalankan fungsi middle office dan juga back office.

Page 184

Gambar 4.6 Klasifikasi Kegiatan Cash Management Dalam Framework Dealing Room

Berdasarkan diagram di atas, terlihat jelas bahwa fungsi analisa ekonomi, risk assessment,

placement strategy dan pengelolaan portofolio perlu ditambahkan pada existing proses bisnis

pengelolaan kas pada Direktorat PKN. Pada middle office terdapat kegiatan analisa ekonomi, yaitu

terkait dengan analisa kondisi perekonomian untuk mendukung kegiatan placement strategy dan

pengelolaan portofolio.

Selanjutnya terdapat pula kegiatan penilaian atas risiko, yaitu terkait dengan kegiatan

pengelolaan risiko (risk management) dengan menyusun kerangka sistem pengelolaan risiko dan

struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan

potensi secara dini dan
informasi adanya risiko lebih selanjutnya mengambil langkah-langkah yang

memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko dapat dituangkan dalam

kebijakan, prosedur, limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat

manajemen risiko, yang berlaku dalam lingkup kegiatan pengelolaan kas.

Lebih lanjut, kegiatan placement strategy dan pengelolaan portofolio dapat diarahkan untuk

memberikan guidance bagi penempatan atas dana idle pemerintah dalam berbagai instrument

investasi yang memungkinkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat
menghasilkan return yang optimal dengan menggunakan hasil analisa atas perekonomian dan

penilaian atas risiko.

Dalam hal ini, front office akan melaksanakan kegiatan terkait dengan penempatan idle cash

pemerintah (placement). Dalam implementasi placement atas saldo kas pemerintah dapat

menggunakan berbagai pilihan instrumen investasi yang memungkinkan. Saat ini penempatan atas

dana pemerintah dilaksanakan dalam bentuk penempatan pada Bank Sentral dengan remunerasi

tertentu. Ke depan, penempatan atas dana pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan pada bank

umum dengan mekanisme pelelangan dan dealing (transaction execution) berdasarkan imbal hasil

Page 185

tertentu ataupun mekanisme lainnya sebagaimana banyak diterapkan dinegara-negara yang sudah
maju. Dengan demikian, pada desain future proses bisnis akan dilakukan improvement dengan
mekanisme lelang dan dealing tersebut. Melalui kebijakan single front office terkait aktifitas
dealing pada Kementerian Keuangan, fungsi front office ini akan dilaksanakan melalui dan
berkoordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Utang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, proses bisnis pengelolaan kas
sebagaimana dapat digambarkan dengan pendekatan organisasi sebagaiman terlihat pada gambar

4.7 berikut:

Gambar 4.7 Usulan Organisasi Unit Pengelola Kas

Berdasarkan pendekatan organisasi sebagaimana tergambar di atas, fungsi settlement
transaksi dilakukan pada Subdit Pengelolaan Rekening Pemerintah. Subdit Pengelolaan Rekening
Pemerintah juga akan melaksanakan fungsi pencatatan atas transaksi terkait rekening pemerintah
tersebut sehingga akan menjadi pemasok data utama pada database pengelolaan kas.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan rekening pemerintah, kebijakan pola transaksi
dan pengelolaan rekening akan dirumuskan pada Subdit Penyusunan Kebijakan Transaksi Kas dan
Pengelolaan Rekening Pemerintah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan
dimaksud, Subdit Penyusunan Kebijakan Transaksi Kas dan Pengelolaan Rekening Pemerintah
dapat menggunakan data transaksi keuangan yang terdapat dalam database pengelolaan kas.

Page 186

Khusus untuk pengelolaan penerimaan negara, pembuatan kebijakan transaksi dan pengelolaan
rekening penerimaan akan dilaksanakan oleh Subdit Penatausahaan Penerimaan Negara.

Sementara terkait pelaksanaan analisa data-data ekonomi, penilaian risiko dan perencanaan kas
untuk keperluan penyusunan strategi penempatan kas dan implementasi penempatan dana
pemerintah akan dilaksanakan melalui Subdit Analisa, Penilaian, Perencanaan dan Strategi
Penempatan Kas. Subdit ini dapat menggunakan historical financial data pada database untuk
keperluan pelaksanaan analisa data-data ekonomi, penilaian risiko dan perencanaan kas, untuk

kemudian turut menyediakan (upload) data-data hasil analisa, penilaian dan perencanaan ke dalam
database pengelolaan kas.

Data-data yang dihasilkan ketiga Subdit sebagaimana disebutkan di atas merupakan data yang
terintegrasi dalam suatu database dan akan digunakan untuk keperluan penempatan dana
pemerintah yang dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Kas. Untuk dapat menerapkan proses bisnis
pengelolaan kas negara sesuai dengan framework sebagaimana disebutkan di atas tentunya
diperlukan dukungan teknologi informasi (TI) yang tersentralisasi, modern dan handal.

Untuk menjelaskan aliran data terkait penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas negara
dengan dukungan sistem TI dan database yang tersentral dan modern dapat dilihat pada gambar 4.8
sebagai berikut :

Gambar 4.8 Usulan Aliran Data Terkait Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Kas Negara

Dealing-Front Office
(DJPU)

Retrieve data for placement execution

Database Pengelolaan Kas Retrieve data Subdit Analisa,
Penilaian, Perencanaan
Upload and update data
analisa dan perencanaan dan Strategi
Penempatan Kas

Retrieve transaction data Upload
Update transaction data Retrieve data receipt data

Retrieve data

Subdit Pengelolaan Subdit Penyusunan Subdit Penatausahaan
Rekening Pemerintah Kebijakan Transaksi Penerimaan Negara
Kas dan Pengelolaan
(settlement) Rekening Pemerintah

Page 187

Terkait dengan rencana implementasi SPAN dan Business Process Improvement (BPI),
proses bisnis pengelolaan kas negara dapat digambarkan melalui diagram level 0 untuk Cash
Management sebagai berikut:

Gambar 4.9 Usulan Proses Bisnis Level 0 Manajemen Kas

CM. Cash Management

s Banking PM GR User
repp ieradnu PM GR BC SA
Uo
defined
B
Forecast data

Transaction data

yrusaerT

Transaction data

CM.1 CM.2
Cash
Bank statement Bank Account Forecasting
Management
G

D

s
ie
r r
ewoL a

d DJPU
n
u
o

B

Pada masing-masing kegiatan future proses bisnis pengelolan kas negara dapat digambarkan

menurut diagram level 1 sebagai berikut:

1. Bank Account Management
Dalam rangka implementasi SPAN untuk modul Cash Management, struktur rekening
pemerintah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.10 Struktur Rekening Pemerintah Dalam Rangka SPAN

Struktur Rekening Pemerintah Dalam Rangka SPAN

RKUN IDR RKUN USD RKUN JPY

Sub RKUN Reksus Rekening Sub RKUN
Pengeluaran Penerimaan Penerimaan

BI SUN BI
500.000000 501.000000

Rekening RPK BUN P Rekening Retur Rekening Rekening Pos
Pengeluaran Persepsi Pusat Persepsi Pusat

SUN

BO Gaji Pos Rekening UP KPPN Rekening Non UP BO PBB Rekening Rekening Pos
(BO II) Pengeluaran qq Bendahara KPPN qq Bendahara (BO III) Persepsi/Devisa Persepsi KPPN
Pengeluaran Satker
Pengeluaran Satker KPPN

RPL RPD RDI Rekening Rekening Dana Rekening SAL Rekening Dana Rekening
Penempatan Talangan Bergulir/ KUT/
Investasi/
dsb Dealing Account

Page 188

Dalam melakukan pengelolaan atas rekening-rekening pemerintah tersebut, berikut adalah
proses bisnis level 1 untuk bank account management:

Gambar 4.11 Usulan Proses Bisnis Level 1 Pengelolaan Rekening Pemerintah

CM.1 Bank Account Management

CM.1.1 CM.1.2 CM.1.3 CM.1.4
Management of Management of General Management of SUs Treasury Account/
Revenue Account Expenditure Account
State Cash Account Treasury Notional
CM.1.7 (RKUN) CM.1.5 Pooling
Management of Management of Escrow
Placement Account CM.1.6
Management of Other Account
Government Account

a. Future Business Process for Management of Revenue Account
Management of Revenue Account mencakup pengelolaan terhadap rekening-rekening

sebagai berikut:
1) Sub RKUN Penerimaan pada Bank Indonesia
2) Rekening Persepsi/Pos Pusat
3) Rekening Persepsi/ Devisa/Pos KPPN
4) Rekening BO PBB (BO III)
5) Rekening Khusus

6) Rekening Penerimaan SUN
Proses bisnis level 2 cash management untuk management of revenue account adalah
sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Page 189

Gambar 4.12 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Penerimaan

CM.1.1.Management of Revenue Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.1 CM.1.1.5
Management of Central Management of Special
Persepsi Bank Account
Account
CM.1.1.2
Management of KPPN CM.1.1.4 CM.1.1.6
Persepsi Bank Account Management Sub RKUN Management of Government

CM.1.1.3 Revenue Account Bond Revenue Account
Management of PBB

Account

CM.1.2

Atas dasar gambar proses bisnis level 2 di atas, proses bisnis management of revenue
account dapat dirinci sebagai berikut:

1) Management of Central Persepsi Bank Account
Gambar 4.13 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

CM.1.1.1. Management of Central Persepsi Bank Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.1.1 CM.1.1.1.2 CM.1.1.1.3 CM.1.1.1.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

Reporting Reporting

Page 190

a) Central Persepsi Bank Account Maintenance
Gambar 4.14 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

Account Maintenance

CM.1.1.1.1 Bank Account Maintenance

Bank
Persepsi

Pusat

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.1.1.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.1.1.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.1.1.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.1.1.2

b) Bank Transfer
Gambar 4.15 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

Bank Transfer

CM.1.1.1.2 Bank Transfer

CM.1.1.1.1 CM.1.1.1.3 WP

CM.1.1.1.2.1 CM.1.1.1.2.2
Revenue Receipt Transfer to BI

CM.1.1.1.2.3
Generate Bank Statement

N

CM.1.1.1.2.4 Valid Y Bank Y CM.1.1.1.2.5 Succeed? Y CM.1.1.1.2.6
Upload Bank Statement Transfer? Run Bank Transfer Approve Bank Transfer
Automatic Transfer
(sweep transaction) Transaction

N
N

CM.1.1.1.3 CM.1.1.1.3 CM.1.1.4 GR

Page 191

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.16 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat

Bank Reconciliation

CM.1.1.1.3 Bank Reconciliation

CM.1.1.1.2

CM.1.1.1.3.1 CM.1.1.1.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

Y

CM.1.1.1.3.3 Manual
Manual Reconciliation
Y
Reconciliation

N

CM.1.1.1.2.3 CM.1.1.1.4

d) Daily Closing

Gambar 4.17 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi Pusat
- Daily Closing

CM.1.1.1.4 Daily Closing

CM.1.1.1.3

CM.1.1.1.4.1 CM.1.1.1.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.1.1.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.1.1.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

Page 192

2) Management of KPPN Persepsi Bank Account
Gambar 4.18 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

CM.1.1.2. Management of KPPN Persepsi Bank Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.2.1 CM.1.1.2.2 CM.1.1.2.3 CM.1.1.2.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

Reporting GL

a) KPPN Persepsi Bank Account Maintenance
Gambar 4.19 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Account Maintenance

CM.1.1.2.1 Bank Account Maintenance

Bank
Persepsi

KPPN

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.1.2.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.1.2.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.1.2.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.1.2.2

Page 193

b) Bank Transfer

Gambar 4.20 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN
Bank Transfer

CM.1.1.2.2 Bank Transfer

CM.1.1.2.1 CM.1.1.2.3 WP

CM.1.1.2.2.3
Y Transfer to BO III

PBB

CM.1.1.2.2.1 Penerimaan N CM.1.1.2.2.2
Revenue Receipt PBB? Transfer to BI

CM.1.1.2.2.4 N
Generate Bank
CM.1.1.3.2.7
Statement N Generate Manual

CM.1.1.2.2.5 Bank Transfer
Upload Bank
Statement CM.1.1.2.2.6 CM.1.1.2.2.8

Bank Automatic Run Bank Transfer Approve Bank
Y
Valid Y YY Succeed?
Transfer
Transfer? transfer? Automatic Transfer

(sweep transaction) Transaction

N

N

CM.1.1.2.3 CM.1.1.2.3
CM.1.1.4 CM.1.1.3.2 GR

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.21 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Bank Reconciliation

CM.1.1.2.3 Bank Reconciliation

CM.1.1.2.2

CM.1.1.2.3.1 CM.1.1.2.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

CM.1.1.2.3.3 Manual Y
Manual Reconciliation CM.1.1.2.4
Y

Reconciliation

N

CM.1.1.2.2.4

Page 194

d) Daily Closing
Gambar 4.22 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Persepsi KPPN

Daily Closing

CM.1.1.2.4 Daily Closing

CM.1.1.2.3

CM.1.1.2.4.1 CM.1.1.2.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.1.2.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.1.2.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

3) Management of BO PBB Bank Account
Gambar 4.23 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening BO III PBB

CM.1.1.3. Management of BO III (PBB) Bank Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.3.1 CM.1.1.3.2 CM.1.1.3.3 CM.1.1.3.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

Reporting GL

Page 195

a) BO III Bank Account Maintenance
Gambar 4.24 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB-Bank Account

Maintenance

CM.1.1.3.1 Bank Account Maintenance

BO III PBB

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.1.3.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.1.3.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.1.3.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.1.3.2

b) Bank Transfer
Gambar 4.25 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB-Bank Transfer

CM.1.1.3.2 Bank Transfer

CM.1.1.3.3 GR CM.1.1.2.2.3 PM

CM.1.1.3.2.1 CM.1.1.3.2.2
Fund Transfer Inflow PBB Payment

(PBB)

CM.1.1.3.2.3 Central government CM.1.1.3.2.8
Generate Bank PBB allocation data Fund Transfer

Statement N Outflow
(PBB)
CM.1.1.3.2.4 CM.1.1.3.2.6
Upload Bank N Generate Manual Central government
PBB allocation
Statement Bank Transfer

CM.1.1.3.2.5 CM.1.1.3.2.7

Bank Automatic Run Bank Transfer Approve Bank
Y
Valid Y Y Y Succeed?
Transfer
Transfer? transfer? Automatic Transfer
Transaction
(sweep transaction)

N

N

CM.1.1.3.3 CM.1.1.3.3 CM.1.1.4.2
Local Gov.

.1

Page 196

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.26 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB-Bank

Reconciliation

CM.1.1.3.3 Bank Reconciliation

CM.1.1.2.2

CM.1.1.3.3.1 CM.1.1.3.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

Y

CM.1.1.3.3.3 Manual
Manual Reconciliation
Y
Reconciliation

N

CM.1.1.3.2.3 CM.1.1.3.4

d) Daily Closing
Gambar 4.27 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO III PBB-Daily Closing

CM.1.1.3.4 Daily Closing

CM.1.1.3.3

CM.1.1.3.4.1 CM.1.1.3.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.1.3.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.1.3.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

Page 197

4) Management of Sub RKUN Revenue Account
Gambar 4.28 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan

CM.1.1.4. Management of Sub RKUN Revenue Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.4.1 CM.1.1.4.2 CM.1.1.4.3 CM.1.1.4.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

Reporting GL

a) Sub RKUN Revenue Bank Account Maintenance
Gambar 4.29 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan

Bank Account Maintenance

CM.1.1.4.1 Bank Account Maintenance

BI

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.1.4.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.1.4.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.1.4.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.1.3.2

Page 198

b) Bank Transfer
Gambar 4.30 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan

Bank Transfer

CM.1.1.4.2 Bank Transfer

CM.1.1.4.3 CM.1.1.1.2.2 CM.1.1.2.2.2 CM.1.1.3.2.8

CM.1.1.4.2.1 CM.1.1.4.2.2
Fund Transfer Inflow Fund Transfer Outflow

CM.1.1.4.2.3 N
Generate Bank
CM.1.1.4.2.6
Statement N Generate Manual

CM.1.1.4.2.4 Bank Transfer
Upload Bank
Bank Automatic CM.1.1.4.2.5 CM.1.1.4.2.7
Statement
Valid YY Run Bank Transfer Approve Bank
Y Succeed? Y
Transfer? transfer?
Automatic Transfer Transfer

(sweep transaction) Transaction

N
N

CM.1.1.4.3 CM.1.1.4.3 CM.1.2.2

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.31 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan

Bank Reconciliation

CM.1.1.4.3 Bank Reconciliation

CM.1.1.4.2

CM.1.1.4.3.1 CM.1.1.4.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

CM.1.1.4.3.3 Manual Y
Manual Reconciliation CM.1.1.4.4
Y

Reconciliation

N

CM.1.1.4.2.3

Page 199

d) Daily Closing

Gambar 4.32 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Penerimaan
Daily Closing

CM.1.1.4.4 Daily Closing

CM.1.1.4.3

CM.1.1.4.4.1 CM.1.1.4.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.1.4.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.1.4.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

5) Management of Special Account
Gambar 4.33 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Khusus

CM.1.1.5. Management of Special Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.5.1 CM.1.1.5.2 CM.1.1.5.3 CM.1.1.5.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

Reporting GL

Page 200

a) Special Account Bank Account Maintenance
Gambar 4.34 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus
Bank Account Maintenance

CM.1.1.5.1 Bank Account Maintenance

BI

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.1.5.1.1
N Y Opening Bank Account

Closing? CM.1.1.5.1.2
N Update Bank Account

CM.1.1.5.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.1.5.2

b) Bank Transfer
Gambar 4.35 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus- Bank Transfer

CM.1.1.5.2 Bank Transfer

CM.1.1.5.1 CM.1.1.5.3 Lender PM

CM.1.1.5.2.1 SP2D CM.1.1.5.2.2 Sufficient
Loan/Grant Receipt Payment? Y Balance?

N N SP2D Payment Y
N
CM.1.1.5.2.7
Bailout Account
Reimbursement

CM.1.1.5.2.3
Generate Bank Statement

CM.1.1.5.2.5

Generate Manual Bank CM.1.1.5.2.6
Approve Bank Transfer
CM.1.1.5.2.4 Bank
Upload Bank Statement Transaction
Valid Y Y Transfer

Transfer? (Reimburse Bailout

Account)

N

CM.1.1.5.3 CM.1.1.5.3 CM.1.6.7 CM.1.6.7 Third GR
parties

Page 201

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.36 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus- Bank Reconciliation

CM.1.1.5.3 Bank Reconciliation

CM.1.1.5.2

CM.1.1.5.3.1 CM.1.1.5.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

Y

CM.1.1.5.3.3 Manual
Manual Reconciliation
Y
Reconciliation

N

CM.1.1.5.2.3 CM.1.1.5.4

d) Daily Closing
Gambar 4.37 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Khusus- Daily Closing

CM.1.1.5.4 Daily Closing

CM.1.1.5.3

CM.1.1.5.4.1 CM.1.1.5.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.1.5.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.1.5.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

Page 202

6) Management of Government Bond Receipt Bank Account
Pengelolaan atas rekening penerimaan surat berharga negara ini merujuk kepada
rekening 500.000003 di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan Penerimaan
Penerbitan Surat Berharga Negara. Proses bisnis pengelolaan atas rekening penerimaan
surat berharga negara ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.38 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Penerimaan
Surat Berharga Negara

CM.1.1.6. Management of Government Bon Receipt Account

Banking Banking Banking

CM.1.1.6.1 CM.1.1.6.2 CM.1.1.6.3 CM.1.1.6.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

Reporting GL

a) Bank Account Maintenance

Gambar 4.39 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan
Surat Berharga Negara-Bank Account Maintenance

CM.1.1.6.1 Bank Account Maintenance

BI

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.1.6.1.1
N Y

Closing? Opening Bank Account

CM.1.1.6.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.1.6.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.1.6.2

Page 203

b) Bank Transfer

Gambar 4.40 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan
Surat Berharga Negara-Bank Transfer

CM.1.1.6.2 Bank Transfer

CM.1.1.6.1 CM.1.1.6.3 Selling
Agent
DJPU

CM.1.1.6.2.1
SUN Receipt

CM.1.1.6.2.2 CM.1.1.6.2.6
Generate Bank Statement Fund Transfer Outflow

N

CM.1.1.6.2.3 Valid Bank CM.1.1.6.2.4 CM.1.1.6.2.5
Upload Bank Statement Y Generate Manual Bank Approve Bank Transfer
Y Transfer
Transfer? Transaction
(Reimburse Bailout
N Account)

CM.1.1.5.3 CM.1.1.5.3 CM.1.2.2 GR

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.41 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan

Surat Berharga Negara-Bank Reconciliation

CM.1.1.6.3 Bank Reconciliation

CM.1.1.6.2

CM.1.1.6.3.1 CM.1.1.6.3.2 Succeed?
Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

CM.1.1.6.3.3 Manual Y
Manual Reconciliation CM.1.1.6.4
Y

Reconciliation

N

CM.1.1.6.2.3

Page 204

d) Daily Closing
Gambar 4.42 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Penerimaan

Surat Berharga Negara-Daily Closing

CM.1.1.6.4 Daily Closing

CM.1.1.6.3

CM.1.1.6.4.1 CM.1.1.6.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.1.6.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.1.6.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

b. Future Business Process for Management of Expenditure Account
Management of expenditure account meliputi pengelolaan atas rekening-rekening sebagai
berikut:
1) Sub RKUN Pengeluaran
2) Rekening Pemerintah Kuasa BUN Pusat (RPK BUN)
3) Rekening Pengeluaran SUN
4) BO Gaji (BO II)
5) Pos Pengeluaran
6) Rekening Retur

Proses bisnis level 2 cash management untuk management of expenditure account adalah
sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Page 205

Gambar 4.43 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan Rekening Pengeluaran

CM.1.3 Management of Expenditure Account for Payment

CM.1.2

CM.1.3.1 CM.1.3.2 CM.1.3.3
Management of Sub Management of RPK Management of BO II
RKUN for Expenditure
BUN P Account Account
Account

yrusaerT

CM.1.3.4
Management of Post
Office Expenditure

Account

G
D

CM.1.3.5 CM.1.3.6Retour?
Management of YManagement of Retour
Government Bond
Expenditure Account Account

Investor N

Third party/
SUs treasurer

1) Management of Sub RKUN Expenditure Account
Gambar 4.44 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Pengeluaran

CM.1.3.1. Management of Sub RKUN Expenditure Account

Banking Banking Banking

CM.1.3.1.1 CM.1.3.1.2 CM.1.3.1.3 CM.1.3.1.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

GL Reporting

Page 206

a) Bank Account Maintenance
Gambar 4.45 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Pengeluaran

Bank Account Maintenance

CM.1.3.1.1 Bank Account Maintenance

s BI
repp eir

a
d
n
Uu
o

B

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.3.1.1.1
Y
N
Opening Bank Account
N
K CM.1.3.1.1.2
P N
it. Closing?
D Update Bank Account

CM.1.3.1.1.3
Y

Inactive Bank Account

s Reporting CM.1.3.1.2
eiradnuo
r
e
w
o
L

B

b) Bank Transfer
Gambar 4.46 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Pengeluaran

Bank Transfer

CM.1.3.1.2 Bank Transfer

PM CM.1.2.2.2 CM.1.3.1.3

CM.1.3.1.2.5 CM.1.3,1.2.6
Fund Transfer Inflow Generate Bank Statement

CM.1.3.1.2.4
Fund Transfer Outflow

CM.1.3.1.2.1 CM.1.3.1.2.2 CM.1.3.1.2.3
Run Cash Requirement Generate Manual Bank Approve Bank Transfer

Report Transfer Transaction

CM.1.3.2 CM.1.3.5 CM.1.3.1.3

Page 207

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.47 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Pengeluaran

Bank Reconciliation

CM.1.3.1.3 Bank Reconciliation

CM.1.3.1.2

CM.1.3.1.3.1 Valid Y CM.1.3.1.3.2 CM.1.3.1.3.3 Succeed?
Upload Bank Statement Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

Y

CM.1.3.1.3.4 Manual
Manual Reconciliation
Y

Reconciliation

N

N

CM.1.3.1.2.6 CM.1.3.1.2.6 CM.1.3.1.4

d) Daily Closing

Gambar 4.48 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening Sub RKUN Pengeluaran
Daily Closing

CM.1.3.1.4 Daily Closing

CM.1.3.1.3

CM.1.3.1.4.1 CM.1.3.1.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.3.1.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.3.1.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

Page 208

2) Management of RPK BUN P Account
Dalam rencana pengembangan SPAN, pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga
direncanakan untuk menggunakan Bank Operasional Pusat (Rekening Pemerintah
Kuasa BUN Pusat/RPK BUN P) secara langsung. RPK BUN P akan mengirimkan dana
kepada penerima (pihak ketiga/Bendahara) kepada bank tujuan yang sama dengan bank
dimana RPK BUN P dibuka. Dalam hal bank rekening tujuan berbeda dengan bank
dimana RPK BUN P dibuka, akan digunakan RPK BUN P yang dibuka pada Bank
Indonesia yang dapat mengirimkan dana kepada berbagai bank tujuan. RPK BUN P
direncanakan hanya akan dibuka terbatas pada Bank Pemerintah (Bank Umum dan Bank
Indonesia). RPK BUN P akan menerima dana dari Sub RKUN Pengeluaran dan akan
melakukan pengiriman dana juga (bank transfer) kepada Bank Operasional II (Gaji)
serta Rekening Kantor Pos (bila diperlukan), serta rekening UP KPPN qq Satker. Pada
setiap RPK BUN P juga akan dibuka rekening untuk menampung retur atas SP2D.
Pengelolaan atas rekening retur ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Management of
Retour Account (CM.1.3.6). Proses bisnis pengelolaan RPK BUN P adalah sebagaimana
ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 4.49 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RPK BUN P

CM.1.3.2. Management of RPK BUN P Account

Banking Banking Banking

CM.1.3.2.1 CM.1.3.2.2 CM.1.3.2.3 CM.1.3.2.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

GL Reporting

Page 209

a) Bank Account Maintenance
Gambar 4.50 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P
Bank Account Maintenance

CM.1.3.2.1 Bank Account Maintenance

Bank
Umum

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.3.2.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.3.2.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.3.2.1.3

Y
Inactive Bank Account

Reporting CM.1.3.2.2

b) Bank Transfer
Gambar 4.51 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P- Bank Transfer

CM.1.3.2.2 Bank Transfer

seiradnu CM.1.3.2.1 PM CM.1.3.1.2.4 PM
repp CM.1.3.2.3

UoB

CM.1.3.2.2.5
SP2D Payment

Retur?

CM.1.3.2.2.4 CM.1.3,2.2.7
Fund Transfer Inflow Generate Bank Statement

CM.1.3.2.2.6 N
Fund Transfer Outflow Y

CM.1.3.2.2.1 CM.1.3.2.2.2 CM.1.3.2.2.3
Run Cash Requirement Generate Manual Bank Approve Bank Transfer

Report Transfer Transaction

CM.1.3.3.2 CM.1.3.4 CM.1.3.2.3 CM.1.4 Pihak ketiga/ CM.1.3.6
Bendahara

Page 210

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.52 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P- Bank Reconciliation

CM.1.3.2.3 Bank Reconciliation

CM.1.3.2.2

CM.1.3.2.3.1 Valid Y CM.1.3.2.3.2 CM.1.3.2.3.3 Succeed?
Upload Bank Statement Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

Y

CM.1.3.2.3.4 Manual
Manual Reconciliation
Y

Reconciliation

N

N

CM.1.3.2.2.7 CM.1.3.2.2.7 CM.1.3.2.4

d) Daily Closing
Gambar 4.53 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan RPK BUN P- Daily Closing

CM.1.3.2.4 Daily Closing

CM.1.3.2.3

CM.1.3.2.4.1 CM.1.3.2.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.3.2.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.3.2.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

Page 211

3) Management of BO II (Gaji) Account
Rekening untuk keperluan pembayaran gaji (Bank Operasional II untuk gaji) tetap akan
dibuka untuk memudahkan setelmen SP2D gaji. Bank Operasional II akan dibuka pada
untuk masing-masing KPPN dengan menerima dana dari RPK BUN P yang akan diisi
melalui Direktorat PKN. Bank Operasional II Gaji dibuka terbatas pada Bank Umum
Pemerintah. Proses bisnis level 3 untuk pengelolaan rekening BO II adalah sebagai
berikut:
Gambar 4.54 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)

CM.1.3.3. Management of BO II (Gaji) Account

Banking Banking Banking

CM.1.3.3.1 CM.1.3.3.2 CM.1.3.3.3 CM.1.3.3.4
Bank Account Maintenance Bank Transfer Bank Reconciliation Daily Closing

GL Reporting

a) Bank Account Maintenance
Gambar 4.55 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)-

Bank Account Maintenance

CM.1.3.3.1 Bank Account Maintenance

Bank
Umum

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.3.3.1.1
N Y

Closing? Opening Bank Account

CM.1.3.3.1.2
N Update Bank Account

CM.1.3.3.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.3.3.2

Page 212

b) Bank Transfer
Gambar 4.56 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)- Bank Transfer

CM.1.3.3.2 Bank Transfer

CM.1.3.3.1 CM.1.3.2.2.6 CM.1.3.3.3 PM

CM.1.3.3.2.1 CM.1.3.3.2.2 Retur?
Fund Transfer Inflow SP2D Payment

CM.1.3,3.2.3
Generate Bank

Statement

CM.1.3.2.3 Pegawai CM.1.3.6

c) Bank Reconciliation
Gambar 4.57 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)-

Bank Reconciliation

CM.1.3.3.3 Bank Reconciliation

CM.1.3.3.2

CM.1.3.3.3.1 Valid Y CM.1.3.3.3.2 CM.1.3.3.3.3 Succeed?
Upload Bank Statement Run Automatic Review Reconciliation N
Reconciliation
Result/Status

Y

CM.1.3.3.3.4 Manual
Manual Reconciliation
Y

Reconciliation

N

N

CM.1.3.3.2.3 CM.1.3.3.2.3 CM.1.3.3.4

Page 213

d) Daily Closing
Gambar 4.58 Usulan Proses Bisnis Level 4 Pengelolaan Rekening BO II (Gaji)- Daily Closing

CM.1.3.3.4 Daily Closing

CM.1.3.3.3

CM.1.3.3.4.1 CM.1.3.3.4.2
Create Accounting Generate Cash Position

Report

CM.1.3.3.4.3
Generate Bank Transfer

Report

CM.1.3.3.4.4
Generate Reconciliation

Report

GL Reporting

4) Management of Post Office Expenditure Account
Bila diperlukan, penyaluran dana melalui kantor pos masih dimungkinkan untuk
dilakukan melalui SPAN. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan opsi penyaluran
dana yang seluas-luasnya kepada Satker. Rekening pada kantor pos ini akan
mendapatkan kiriman dana dari RPK BUN P.

5) Management of Retour Account
Dalam rencana implementasi SPAN, rekening retur diusulkan untuk dibuka pada setiap
RPK BUN P yang akan dikelola secara terpusat pada Direktorat PKN. Dana retur pada
rekening retur akan dicatat sebagai “penerimaan transito” melalui modul Government
Receipt. Dalam hal dana retur tersebut dibayarkan kembali sebelum 7 hari setelah terjadi
retur atas SP2D (menggunakan surat ralat), pelaksanaan pembayaran kembali akan
dilakukan melalui modul Payment Management, yang akan mendebit kembali
“penerimaan transito” tersebut terhadap kas di rekening retur. Dana pada rekening retur
tersebut akan dipindahbukukan kepada RKUN bila tidak ada surat ralat dari Satker 7
(tujuh) hari setelah terjadi retur atas SP2D. Pemidahbukuan akan dilakukan
menggunakan bank transfer pada modul Cash Management untuk kemudian dilakukan
reklasifikasi “penerimaan transito” menjadi “pendapatan lain-lain”.

Page 214

6) Management of SUN Expenditure Account
SP2D yang diterbitkan dalam rangka pembayaran SUN akan membebani rekening SUN
akan dibayarkan melalui rekening 502.000001 Menteri Keuangan Pengeluaran untuk
Surat Berharga Negara. Dari rekening 502.000001 ini akan dibayarkan kepada penerima
dana (investor) melalui sistem BI SSSS pada bank indonesia.

c. Future Business Process for Management of Escrow Account
Rekening escrow merupakan rekening dana cadangan yang digunakan untuk menampung
dana Satker yang pelaksanaan penyalurannya dapat terjadi melewati tahun anggaran
bersangkutan. Rekening escrow tersebut digunakan untuk menampung dana sebagai
berikut:
1) Dana Subsidi/PSO:
a) BBM
b) Listrik
c) Pupuk
d) dsb
2) Dana Bagi Hasil

a) Perikanan
b) Pertambangan Umum
c) Kehutanan
3) DAK Dana Reboisasi
4) Dana Moratorium
Rekening escrow tersebut dibuka pada Bank Umum melalui mekanisme lelang yang
dilakukan oleh tim penilai pada Ditjen Perbendaharaan.
Pencadangan dana pada rekening escrow dilakukan berdasarkan SPM yang dikirimkan
Satker kepada KPPN untuk kemudian diterbitkan SP2D melalui modul Payment
Management. SP2D akan membebani rekening RKUN dan ditujukan kepada rekening
escrow. Kemudian, pencatatan penerimaan kas pada rekening escrow akan dilakukan
melalui modul Government Receipt dengan dicatat sebagai “kas di rekening escrow” pada
“penerimaan transito”. Dengan mekanisme ini, DIPA Satker yang bersangkutan tetap akan
berkurang (terjadi realisasi) sejumlah SPM yang diterbitkan Satker tersebut, dan pencatatan
saldo atas rekening escrow dapat dilakukan secara “on balance sheet”.
Pencairan dana pada escrow tersebut pada tahun berikutnya, dilakukan berdasarkan surat
permintaan yang dikirimkan Satker, untuk kemudian dilakukan pembayaran melalui modul
Payment Management yang akan mendebit kembali “penerimaan transito” tersebut terhadap
kas di rekening escrow. Atas kelebihan dana pada rekening escrow setelah pembayaran,

Page 215

akan disetorkan kepada Bank Persepsi sebagai PNBP Satker bersangkutan melalui modul

Government Receipt.
d. Future Business Process for Management of SUs Treasurer Account

Management of spending units‟ treasurer account meliputi pengelolaan atas rekening
rekening pada bendahara pengeluaran. Rekening-rekening pada bendahara pengeluaran
yang akan dicatat dalam SPAN terbatas pada rekening penampungan dana Uang Persediaan
(Rekening UP KPPN qq Bendahara Pengeluaran Satker).

e. Future Business Process for Management of General State Cash Account (RKUN)
RKUN merupakan induk dari rekening pemerintah pada Bank Indonesia dengan 3 macam

valuta, yaitu IDR, USD dan JPY, masing-masing dengan nomor rekening sebagai berikut:

1) IDR 502000000

2) USD 600502411

3) JPY 600502111

RKUN akan digunakan untuk menampung transaksi pemindahbukuan dari rekening
rekening berikut:
1) Transfer ke dan dari Rekening Sub RKUN Pengeluaran

2) Transfer ke dan dari Rekening Sub RKUN Penerimaan
3) Transfer ke dan dari Rekening Penempatan
4) Transfer ke dan dari Rekening Dana Talangan (Bailout Account)

5) Transfer dari RDI

6) Transfer dari RPD
7) Transfer dari RPL (Migas dan Non Migas)
8) Transfer ke dan dari Rekening SAL

9) Transfer dari rekening penerimaan SUN
10) Transfer dari dan ke rekening investasi/dealing account

Selain digunakan untuk melakukan transaksi transfer sebagaimana disebutkan di atas,

RKUN juga digunakan untuk menampung penerimaan negara yang tidak melalui MPN
yang disetorkan langsung ke RKUN oleh pihak ketiga.
Pada akhir hari, dalam hal saldo kas RKUN dalam posisi melebihi saldo kas minimal (Rp. 2

trilliun untuk RKUN IDR, dan USD 1 juta untuk RKUN valas), maka kelebihan saldo akan

dipindahbukukan ke rekening penempatan oleh Ditjen Perbendaharaan (tidak secara

automatic). Namun bila berada dibawah saldo kas minimal, Bank Indonesia akan
melakukan pemindahbukuan secara automatic dari rekening penempatan kepada RKUN.

Berikut adalah usulan proses bisnis pengelolaan Rekening Kas Umum Negara:

Page 216

Gambar 4.59 Usulan Proses Bisnis Level 2 Pengelolaan RKUN

CM.1.2. Management of RKUN Account

CM.1.1.4 CM.1.4 CM.1.6.1 GR
CM.1.1.5 CM.1.6.2
CM.1.1.6 CM.1.6.3
CM.1.6.4
CM.1.6.5

CM.1.2.1. CM.1.2.2. CM.1.2.3 CM.1.2.4
Bank Account Generate Interbank Bank Reconciliation Daily Closing
Maintenance
Transfer

CM.1.3.1 CM.1.5 Reporting

1) Bank Account Maintenance
Gambar 4.60 Usulan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan RKUN- Bank Account Maintenance

CM.1.2.1 Bank Account Maintenance

BI

Account
Opening Notification

Opening? CM.1.2.1.1
Y
N
Opening Bank Account
Closing?
CM.1.2.1.2
N

Update Bank Account

CM.1.2.1.3
Y

Inactive Bank Account

Reporting CM.1.2.2

Page 217