Manajemen Kas

d. Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Penerimaan Bukan Pajak
Salah satu tugas Subdit Kas Negara adalah melaksanakan pembayaran Pengembalian PNBP

tahun sebelumnya sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE
37/PB/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan Kepada PT. Pos
Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Bulog, dan
Pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PengembalianPNBP dilakukan karena adanya permintaan pengembalian oleh pihak ketiga
akibat adanya kesalahan/kelebihan penyetoran. Pengembalian PNBP untuk tahun berjalan dilakukan
oleh KPPN setempat tempat dimana pihak ketiga menyetorkan pada bank/pos mitra kerja KPPN
bersangkutan, sedangkan pengembalian PNBP untuk tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan oleh
Subdit Kas Negara Dit. PKN. Berikut adalah prosedur pembayaran pengembalian untuk tahun
anggaran

sebelumnya:

Page 62

Gambar 3.19 Proses Bisnis Pembayaran
Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Penerimaan Bukan Pajak (Tahun

Pihak Ketiga

Permintaan BPN LHP & DNP
Pengembalian

PNBP

Nota Debet Rek.Koran
Pelimpahan

1

Y

Penerbitan

Penerbitan

Mulai Meneliti 2 SKTB 3

SKP4

N SKTB SKP4 4

Teliti Penerbitan
5 SPM
PNBP
SPM

6

Penerbitan
SPP-PNBP

SPP

0
0

0
0
0
0.
2
0
5

Pihak Ketiga

Permintaan BPN LHP & DNP
Pengembalian

PNBP

Nota Debet Rek.Koran
Pelimpahan

Pengembalian Penerimaan Bukan Pajak
n Anggaran Sebelumnya)

Terima Selesai
SP2D11
Lbr.2

SP2D
Lbr.2

7

10

Pengujian Y Penerbitan
SPM 8 SP2D

N SP2D

9

Debet ke
Rek.Pihak

Ketiga

Page 63

Penjelasan Bagan:
1. Pihak ketiga mengajukan permintaan pengembalian PNBP kepada KPPN dengan dilampiri antara

lain:
a. BPN/surat setoran ber-NTPN dan NTB/NTP
b. LHP dan DNP
c. Rekening Koran
d. Nota Debet Pelimpahan.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN oleh Seksi Vera dilakukan penelitian dan menerbitkan
SKTB apabila diyakini penerimaan telah diterima dan dibukukan di kas negara kemudian
menyampaikan kepada Kepala KPPN.
3. Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yang diterima.
4. KPPN menyampaikan SKP4 kepada Subdit Kas Negara Dit. PKN untuk dilakukan penelitian.
5. Setelah diteliti SKP4 disampaikan kepada Subdit PPK untuk diproses menjadi SPP.
6. SPP dikirimkan kepada Subdit KN untuk diproses dan diterbitkan SPM.
7. Subdit Kas Negara menerbitkan SPM-PNBP dengan menggunakan kode satker 999001 bagian
anggaran 999 dan unit eselon I 08, kemudian menyampaikan kepada Subdit Kas Umum Negara.
8. Subdit KUN melakukan pengujian atas SPM-PNBP.
9. Subdit KUN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PNBP yang diajukan oleh Subdit Kas Negara.
SP2D kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia untuk beban rekeninf 502.000000.
10. Lembar ke-2 SP2D disampaikan kepada Subdit Kas Negara.
11. Selesai

Page 64

e. Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Pendapatan Dan/Atau Penerimaan Tahun Anggaran
Sebelumnya
Salah satu tugas Subdit Kas Negara adalah melaksanakan pembayaran Pengembalian

Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang
Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan adalah pengembalian yang berasal dari
kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi ke BO I/BO III/BI.
Berikut adalah prosedur pembayaran pengembalian untuk tahun anggaran sebelumnya:

Page 65

Gambar 3.20 Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Penda

Proses Bisnis Pembayaran Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerima
(Tahun Anggaran Sebelumnya)

Bank/Pos Persepsi

Permintaan BPN LHP & DNP
Pengembalian

Nota Debet
Rek.Koran

Pelimpahan

1

Mulai Y 2 Penerbitan 3 Penerbitan
Meneliti SKTB SKP4
SKP4
SKTB
4
N

Teliti Penerbi
SPM-

56

Penerbitan
SPP
SPP

0
0
0
0
0
.0
2
0
5

Bank/pos Persepsi

Permintaan BPN LHP & DNP
Pengembalian

PNBP

Nota Debet
Pelimpahan Rek.Koran

apatan Dan/Atau Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya
aan

itan Terima 11 Selesai
-PP SP2D
Lb.2
SPM SP2D
Lbr.2
7

10

Y

Pengujian Penerbitan
SP2D
SPM 8 SP2D

N

9

Debet Ke
Rek. Bank/

Pos

Page 66

Penjelasan Bagan:
1. Bank Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian kepada KPPN mitra kerja dengan

dilampiri antara lain:
a. BPN/surat setoran ber-NTPN dan NTB/NTP
b. LHP dan DNP
c. Rekening Koran
d. Nota Debet Pelimpahan.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN oleh Seksi Persepsi/Bendum dilakukan penelitian dan
meneruskan permintaan tersebut kepada Seksi Vera. Seksi Vera melakukan pengujian terhadap
kebenaaran permintaan tersebut dan menerbitkan SKTB apabila diyakini penerimaan telah diterima
dan dibukukan di kas negara dan menyampaikan kepada Kepala KPPN.
3. Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yang diterima kemudian menyampaikan
kepada Direktorat PKN c.q. Subdit Kas Negara.
4. KPPN menyampaikan SKP4 kepada Subdit Kas Negara Dit. PKN untuk dilakukan penelitian.
5. Setelah diteliti SKP4 disampaikan kepada Subdit PPK untuk diproses menjadi SPP.
6. SPP dikirimkan kepada Subdit KN untuk diproses dan diterbitkan SPM.
7. Subdit Kas Negara menerbitkan SPM-PP dengan menggunakan kode satker 999001 bagian
anggaran 999 dan unit eselon I 08, kemudian menyampaikan kepada Subdit Kas Umum Negara.
8. Subdit KUN melakukan pengujian atas SPM-PNBP.
9. Subdit KUN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PNBP yang diajukan oleh Subdit Kas Negara.
SP2D kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia untuk beban rekening 502.000000.
10. Lembar ke-2 SP2D disampaikan kepada Subdit Kas Negara.
11. Selesai

Page 67

3. Proses Bisnis pada Subdirektorat Kas Umum Negara
Pada Subdirektorat Kas Umum Negara terdapat delapan proses bisnis yang menggambarkan

alur kerja dan dokumen. Kedelapan proses bisnis tersebut adalah:
- Proses Bisnis Pelaksanaan Treasury Single Account
- Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Penerimaan SUN
- Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Pengeluaran SUN
- Proses Bisnis Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D
- Proses Bisnis Pencairan Pengembalian Belanja
- Proses Bisnis Rekening Dana Cadangan (Escrow Account)
- Proses Bisnis Transaksi Set-Off
- Proses Bisnis Transaksi Penerimaan Negara (langsung melalui rekening 502.000000 atau

600.502411
Berikut grafik dan penjelasan dari tiap-tiap proses bisnis:

Page 68

Gambar 3.21 Proses Bisnis Pelak
Proses Bisnis Pelaksanaan Treasury Single Account

s
reppU eiradnuo

B

Mulai Perkiraan Kebutuhan 1b Pembuatan Surat Ki
dana Perintah transfer
Surat Perint
(e-kirana) Surat Perintah Transfer
Transfer
Surat 1a
Permintaan
Kebutuhan dana

Terima fax/ Rekam kebutuhan
e kirana/ dana & membuat
telephone 2 surat Transfer dana
dari rekening BUN
ke RPK-BUN-P 3

Surat Transfer dana
dari rekening BUN

ke RPK-BUN-P

Mengisi BGBI 4
& surat

pemindah
bukuan dana
Surat
Pemidahbu BGBI

kuan dana

N Debet RKUN
U ke RPK BUN-P
K
R (BIG-eB)

5

Kredit RPK
BUN-P dari

RKUN

s
r eiradnuo
ewo

L
B

ksanaan Treasury Single Account

irim SP2D
Ke BO I

tah
SP2D

Membuat Selesai
Laporan

Laporan
Monitoring
Kiriman Uang

10

Kredit RKUN
dari RPK BUN-P

9 (BIG-eB)

Rekap Advis Debet/
Rekening Kredit

Penarikan Koran
Dana

Debet RPK Kredit RPK Debet RPK
BUN-P ke BOI BUN-P ke
BUN-P dari BOI
(Pelimpahan) RKUN
(Pelimpahan)

6 8

Debet BO I Ke Debet BO I Ke
Kredit BOI dari 7 Rekening Pihak RPK BUN-P
(Pelimpahan)
RPK BUN-P
III/Bendahara

Page 69

a. Proses Bisnis Pelaksanaan Treasury Single Account

Penjelasan bagan:
1. KPPN mengajukan perkiraan kebutuhan dana melalui e-kirana

1a. KPPN mengajukan dana ke subdit PPK melalui e-kirana
1b. KPPN membuat surat perintah transfer dan mengirimkannya ke BO I beserta SP2D
2. Pengolahan kebutuhan dana dari KPPN. Subdit PPK merekam kebutuhan dana dan membuat
surat transfer ke Subdit KUN.
3. Pengisian kebutuhan dana ke RPKBUN P. Subdit KUN membuat BG BI utk melakukan
pemindahbukuan dana dari RKUN ke RPKBUN P.
4. Penyampaian BG BI ke Bank Indonesia.
5. Pemindahbukuan dana dari RKUN ke RPKBUN P (Posting rules untuk RKUN dan RPKBUNP).
Subdit KUN membuat buku kas RPKBUN P.
6. Pemindahbukuan dana dari RPKBUN P ke BO I (Posting rules untuk RPKBUN P dan BO I).
7. Pemindahbukuan dana dari BO I ke pihak ketiga.
8. Pemindahbukuan (pengembalian dana) dari BO I ke RPK BUN P (Posting rules pengembalian dana
dari BO I ke RPKBUN P).
9. Pemindahbukuan (pengembalian dana) dari RPKBUN P ke RKUN (Posting rules pengembalian dana
dari RPKBUN P ke RKUN).
10. Membuat laporan kiriman uang. Subdit PPK membuat laporan monitoring kiriman uang dalam
rangka TSA.

Analisa
Untuk mengolah kebutuhan data real time seperti sekarang ini dibutuhkan koneksi intenet yang

mumpuni untuk mengakomodir jalannya proses pengolahan kebutuhan dana. Kelemahan yang masih
dialami yaitu tidak memadainya koneksi internet untuk menghubungkan kebutuhan 178 KPPN ke
Subdit PPK sehingga tujuan yang diinginkan dari system online real time perencanaan kas belum dapat
sepenuhnya terpenuhi. Beberapa kendala seperti permintaan dari KPPN yang ternyata tidak masuk di
aplikasi e-kirana sehingga membutuhkan sarana lain seperti faksimili memperpanjang dan mempersulit
proses perkiraan kas setiap harinya. Selanjutnya subdit KUN melakukan proses pengisian kebutuhan
dana tersebut menggunakan perintah pemindahbukuan dengan menerbitkan BG BI secara manual dan
mengirimkannya ke BI.

Sistem ini menimbulkan banyak kendala seperti waktu dan ketepatan penerimaan dana di
KPPN. Untuk kedepannya, subdit KUN telah bekerja sama dengan BI untuk membuat aplikasi
pemindahbukuan transaksional sehingga kegiatan pemindahbukuan dapat dilakukan tanpa harus

Page 70

mengantar BG BI. Keuntungan yang diperoleh adalah kecepatan proses, kemudahan dan simplifikasi
prosedur. Beberapa hal yang masih harus dianalisa lebih lanjut adalah mengenai kerahasiaan dan
keamanan transaksi keuangan negara terhadap fraud dan human error. Ruang lingkup transaksi dengan
system ini juga masih dibangun untuk memperluas kemungkinan untuk transaksi yang melibatkan
pemindahbukuan dari BI ke bank umum seperti RPKBUN P. Uji coba terhadap sistem ini terus
dilakukan untuk meminimalisir kelemahan terhadap system pengendalian intern baik di Dit. PKN dan BI
dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Page 71

Gambar 3.22 Proses Bisnis Pengel
Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Penerimaan SUN

s Investor KPA (DJPU)
repp rei
Transfer dana Surat Pemberitahu
a Penerimaan Negar
d
n Mulai Penerimaan Pendebetan
Uu 1 dana investor ke rekening
o 500.000003
B (kredit)
2
s
Uatiruk Kredit dari
kna /mu Bank Umum
me
B

S

3
0
0
0
0
0
0
0
5.

0
000.20

3

5

N Pembuatan
DU surat perintah
NK
K tdi pemindahbuku
.Pti an dari

b 500.000003 ke
u
S 502.000000
q
c BG BI Surat P
De
srewoeiradnuoB

L

lolaan Rekening Penerimaan SUN

)

uan
ra

Debet ke 4
502.000000

Rek.Koran
Advis

Kredit dari 5
500.000003

Rek.Koran
Advis

u Pembuatan Selesai
Laporan
Perintah Page 72
ebet Buku Kas

PPK

Buku Kas

b. Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Penerimaan SUN
Penjelasan bagan
1. Penerimaan dari penjualan SUN. Dana berasal dari pihak ketiga, dan Bank umum bertindak sebagai

agent.
2. Bank Umum menyetorkan penerimaan SUN ke rekening 500.000003 (Posting rules penerimaan/

pemindahbukuan dari rekening Bank Umum ke 500.000003).
3. Pembuatan surat perintah pemindahbukuan dari 500.0000003 ke 502.000000. DJPU menerbitkan

surat pemberitahuan mengenai penerimaan dari kegiatan penjualan SUN di rekening 500.000003
dan perintah pemindahbukuan ke RKUN yang dieksekusi oleh Subdit KUN
4. Pemindahbukuan dari rekening 500.000003 ke RKUN (Posting rules pemindahbukuan dari rekening
500.000003 ke RKUN).
5. Pembuatan Laporan. Memonitor saldo di rekening 500.000003 dan membuat laporan buku kas yang
disampaikan ke Subdit PPK untuk dijadikan buku biru.

Analisa
Rekening pemerintah lain-lain nomor 500.000003 sebagai rekening antara untuk menampung

semua penerimaan dari kegiatan penerimaan surat utang negara. Sampai saat ini, efektifitas eksistensi
rekening tersebut masih dapat diandalkan. Yang harus dilakukan adalah pengawasan yang lebih ketat
agar tidak ada transaksi penerimaan yang tidak tercatat karena lemah pengawasan baik di pihak
pengelola rekening yaitu subdit KUN dan pemilik rekening yaitu DJPU. Saldo atas rekening tersebut
harus selalu dilaporkan ke subdit PPK untuk dijadikan buku biru.

Page 73

Gambar 3.23 Proses Bisnis Pengelo
Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Pengeluaran SUN

KPA (DJPU)

SPM

Lampiran

Pengujian 2 Proses
SP2D
Mulai 1

SPM

SP2D
Lampiran

4

Debet Ke
Rekening
502.000001

Rek.Koran

Advis

3

Kredit dari
502.000000/Debet

Ke Rekening
Pihak Ketiga

(investor) Rek.Koran

Advis

Investor KPA (
Transfer dana
Buku Bank

olaan Rekening Pengeluaran SUN

Pembuatan Selesai
Laporan

Buku Bank

(DJPU) Subdit PPK
Dit.PKN
Copy
Rek.Koran Buku Bank

Page 74

c. Proses Bisnis Pengelolaan Rekening Pengeluaran SUN

Penjelasan bagan
1. Pengajuan SPM oleh DJPU. DJPU mengirimkan SPM ke Subdit KUN yang kemudian dilakukan

pengujian SPM untuk diproses SP2D.
2. Penerbitan SP2D. Subdit KUN melakukan pengecekan terhadap SP2D dan dikirimkan ke BI yang

ditujukan ke rekening pengeluaran SUN No. 502.000001 sebagai rekening antara pembayaran
interest payment atas surat utang negara.
3. Eksekusi pembayaran interest payment ke investor melalui rekening 502.000001. Bank Indonesia
melakukan mendebetan dari rekening 502.000001 untuk membayar bunga atas SUN.
4. Pembuatan laporan. Subdit KUN membuat laporan buku kas dan mengirimkan ke Subdit PPK
untuk laporan di buku biru dan memberikan informasi mengenai posisi kas di rekening 502.000001
bila dibutuhkan.

Analisa
Prosedur pembayaran bunga atas utang negara dilaksanakan oleh pengguna anggarannya yaitu

DJPU. Prosedur seperti ini diselenggarakan sebagai bagian dari loan agreement/contract yang disusun oleh
DJPU. Saldo yang diminta di SPM merupakan saldo yang telah disusun oleh BI dan DJPU. Kelemahan
yang bisa diketahui sampai saat ini adalah adanya saldo pada rekening antara untuk pengeluaran
pembayaran tersebut yang disebabkan saldo yang ditransfer ke pihak ke tiga (lender) lebih kecil dari
saldo yang dibayarkan oleh negara (RKUN). Hal ini tidak diperkenankan terjadi oleh karena itu bila
timbul masalah ini harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi antara BI, DJPU dan
DJPBN

Page 75

Gambar 3.24 Proses Bisnis Pengu

Proses Bisnis Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D

s Instansi terkait
r ier

epp a SPM

d

n

Uu

o

B

Mulai 1 Y Rekam ke 3 Cetak 4 Teliti/koreksi/ Cetak net
konsep paraf konsep 56
Pengujian dalam SP2D
aplikasi SP2D SP2D SP2D
2 Konsep
SP2D SP2D
SPM
Lampiran
N N SP2D

DN U Lampiran
KK SP2D
it.P dit

b
u

S

s
eir
r Instansi terkait
e adnuo
w
o SPM
L

B

ujian SPM dan Penerbitan SP2D

Tanda Membuat Pencatatan
dan
Kirim Rekonsi
verifikasi
tangan Daftar belanja 13 liasi

7 8 SP2D ke belanja

pengantar

net SP2D BI

SP2D

Daftar SP2D
Pengantar

SP2D

Lampiran 10 Selesai
SP2D 12
Daftar
Pengantar
SP2D

9

N Kredit
RKUN
Debet RKUN

kpeihRaekkkeentiingag 11 Retur?

Y

Instansi terkait

SPM Lbr.2 SP2D Lbr.2 Lampiran
SP2D Lbr.2

Page 76

d. Proses Bisnis Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D
Penjelasan bagan
1. Penerimaan SPM dari satker. Satker menyerahkan SPM kemudian subdit KUN melakukan

pengujian formal dan substantive secara manual.
2. sd. 6. Penerbitan SP2D. Subdit KUN memproses SPM menjadi SP2D secara elektronis.
7. Membuat daftar pengantar SP2D.
8. Pengiriman SP2D ke BI. Net SP2D dikirim ke BI oleh bag. TU, Dit.PKN.
9. Dokumentasi untuk satker. Satker menerima SP2D lbr ke-2, SPM lbr ke-2 beserta lampirannya

sebagai dokumen sumber pencatatan SAI.
10. Pendebetan RKUN oleh BI. Seluruh SP2D dieksekusi oleh BI dengan mendebet RKUN.
11. Pengembalian belanja. BI langsung mengkredit SP2D yang tidak dapat dieksekusi pada hari itu juga

sebagai pengembalian belanja. BI mengirimkan surat konfirmasi atas SP2D yang diretur ke subdit
KUN untuk kemudian diteruskan dengan surat pemberitahuan Direktur PKN ke satker
bersangkutan.
12. Pencatatan dan verifikasi dokumen. Subdit KUN melakukan pembukuan atas transaksi belanja dan
pengembalian belanja setiap hari dan mencocokkan dengan rekening koran dari BI. Catatan
tersebut diverifikasi dengan dokumen sumber yaitu SP2D yang telah diterbitkan.
13. Rekonsiliasi Belanja. Subdit KUN melakukan rekonsiliasi dengan satker dan menuangkan hasilnya
dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Page 77

Gambar 3.25 Proses Bisnis Pen

Proses Bisnis Pencairan Pengembalian Belanja

s Instansi terkait Instansi terkait Instansi terkait
re eir
Permintaan Permintaan SPM
ad penerbitan
p penerbitan SKTB
p nu SKTB SKP3
U

o

B

Y Proses

Cek

Mulai 1 pengembalian 2 Penerbitan Penerbitan 5

3 SKP3 4

belanja SKTB SP2D

N SKTB SKP3 SP2D

NU Lampiran
KK N SP2D
P dit
.ti

b
Du

S

s Instansi terkait Instansi terkait
r eir
ea Permintaan SKTB
wd penerbitan
on
Lu SKTB

o

B

ncairan Pengembalian Belanja

Kirim Pencatatan Rekonsi
5 SP2D ke liasi
dan 9 Selesai
BI belanja
verifikasi
SP2D belanja

Lampiran 8
SP2D

Daftar
Pengantar

SP2D

7

6

Debet RKUN
ke Rekening
pihak ketiga

Instansi terkait

SPM Lbr.2
SP2D Lbr.2 Lampiran
SP2D Lbr.2

Page 78

e. Proses Bisnis Pencairan Pengembalian Belanja
Penjelasan bagan:
1. Permintaan penerbitan SKTB. Satker meminta penerbitan SKTB ke Subdit KUN.
2. Penerbitan SKTB. Subdit KUN menerbitkan SKTB setelah mengecek bahwa belanja telah

dikembalikan ke RKUN. Lembar ke 1 dan 2 SKTB dikirimkan ke satker.
3. Penerbitan SKP3. Kemudian Satker meminta penerbitan SKP3 berdasarkan SKTB lembar ke 1 dan

2. Subdit KUN menerbitkan SKP3 sebagai dasar pencairan kembali pengembalian belanja.
4. Proses SP2D. Proses pengembalian belanja berulang kemudian dimulai kembali dengan penerbitan

SPM oleh satker hingga terbit SP2D dari Subdit KUN Direktorat PKN.
5. Pengiriman SP2D ke BI. Net SP2D dikirim ke BI oleh bag. TU, Dit.PKN.
6. Dokumentasi untuk satker. Satker menerima SP2D lbr ke-2, SPM lbr ke-2 beserta lampirannya

sebagai dokumen sumber pencatatan SAI.
7. Pendebetan RKUN oleh BI. Seluruh SP2D dieksekusi oleh BI dengan mendebet RKUN.
8. Pencatatan dan verifikasi dokumen. Subdit KUN melakukan pembukuan atas transaksi belanja dan

pengembalian belanja setiap hari dan mencocokkan dengan rekening koran dari BI. Catatan
tersebut diverifikasi dengan dokumen sumber yaitu SP2D yang telah diterbitkan.
9. Rekonsiliasi Belanja. Subdit KUN melakukan rekonsiliasi dengan satker dan menuangkan hasilnya
dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Page 79

Gambar 3.26 Proses Bisnis Rekening
Proses Bisnis Rekening Dana Cadangan (Escrow Account)

KPA KPA Surat
SPM permintaan B
Surat Permintaan
Pembukaan Pencairan dana
Rekening

Y
Mulai 1 Persetujuan

N

2

Pemilihan
Bank

penyimpan
Dana

Cadangan

Pembuatan Surat Proses Per
Permintaan SP2D Penc
Pembukaan SP2D
Es
Rekening Dana 4
Cadangan Perb

Surat Permintaan Surat
Pembukaan Persetujuan
Rekening Pencairan

3 Dana

m (anaD n)agn Pembukaan
um Rekening

aUkn.ke ad Dana Kr
Ra Cadangan
Debet ke
BC Surat konfirmasi Rek. Dana
permekbeunkianagn Rek.Koran Cadangan

N
U
K
R

s KPA
rewoireadnuo
KPA SP2D SPM
L
B Surat Permintaan lembar 2 Lembar 2
Pembukaan
Rekening

g Dana Cadangan (Escrow Account)

KPA KPA
Surat perintah
Dokumen pendebetan sbg
BA Verifikasi
PNBP
pendukung

rsetujuan Pemberitah Perintah Pembuatan Selesai
cairan dana uan retur pendebetan Laporan
scrow oleh ke KPA
sebagai Buku Laporan
Dirjen 7a PNBP Bank penutupan
bendaharaan
6 Surat Perintah rek.
5 transfer dari
Dirjen 9

Perbendaharaan

8

Kredit 11
Rekening
redit dari Debet ke Y (akhSiirstaa?hun Y Debet ke
RKUN 7 Retur? Dana + 2 bln) RKUN
Cadangan (sebagai
Rek. Pihak N N PNBP)

ketiga

10

Kredit
penerimaan

PNBP

Rek.Koran Advis

Page 80

f. Proses Bisnis Rekening Dana Cadangan (Escrow Account)

Penjelasan bagan
1. Permohonan Izin pembukaan rekening cadangan. KPA mengajukan surat permintaan pembukaan

rekening ke Menteri Keuangan.
2. Lelang pemilihan bank untuk menampung dana cadangan. Tim lelang melakukan pemilihan bank

umum yang layak menjadi penampung dana cadangan.
3. Pembukaan rekening cadangan. Subdit KUN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Keuangan untuk mencadangkan dana satker membuat surat permintaan pembukaan rekening ke
bank umum terpilih.
4. Proses pengajuan pencadangan dana. KPA mengajukan SPM ke subdit KUN untuk diterbitkan
SP2D. Proses penerbitan SP2D mengikuti prosedur normal (KUN 4). Pendebetan belanja negara
ditujukan ke rekening dana cadangan di bank umum.
5. Pencairan dana cadangan. KPA mengajukan ke Dirjen Perbendaharaan surat permintaan pencairan
dana dengan melampirkan berita acara verifikasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Dirjen Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan pencairan dana dari bank umum.
6. Pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (penerima dana cadangan).
7. Retur dana cadangan. Apabila terjadi retur saat pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga, maka
dana kembali di kredit ke rekening dana cadangan.
7a. Pemberitahuan retur dana cadangan ke KPA. Subdit KUN menyampaikan pemberitahuan ke KPA
tentang adanya retur dana cadangan. Pencairan kembali dana retur tersebut dapat dilakukan dengan
mekanisme pengajuan permintaan pencairan dana seperti pada angka 5 di atas.
8. Pengembalian sisa dana. Apabila jumlah yang dicairkan dari rekening dana cadangan lebih kecil dari
jumlah yang diminta diawal, Satker/KPA membuat surat perintah untuk mendebet sisa tersebut
sebagai PNBP dan menyertakan SSBP yang akan disahkan oleh subdit KUN setelah diverifikasi
dengan rekening Koran.
9. Setoran pengembalian sisa dana sebagai PNBP. Subdit KUN menerbitkan surat perintah Dirjen
Perbendaharaan untuk mentransfer sisa dana cadangan dari bank umum ke RKUN.
10. Pemindahbukuan sisa dana cadangan ke RKUN (Posting rules pemindahbukuan dari rekening dana
cadangan ke RKUN).
11. Verifikasi setoran PNBP, pelaporan dan penutupan rekening. Subdit KUN memverifikasi setoran
PNBP ke RKUN dan membuat laporan penutupan rekening dana cadangan apabila rekening telah
ditutup.

Page 81

Analisa

Berdasarkan hasil pembahasan temuan BPK dengan DJPB disimpulkan bahwa keberadaan

escrow account masih diperlukan karena adanya kegiatanyang sudah dilakukan pada periode anggaran tapi

masih memerlukan verifikasi yang dilakukan setelah periode anggaran berlalu. Untuk itu, sesuai prinsip

akuntansi “matching cost against revenue” maka kegiatan pada periode bersangkutan harus dibebankan

periode tersebut. Pembukaan escrow account ditujukan untuk menerapkan prinsip akuntansi tersebut

dengan cara menyadangkan dana untuk kegiatan tersebut di bank umum sampai proses verifikasi selesai

dan diketahui jumlah sebenarnya.

Kelemahan dari sistem ini adalah eksistensi pembebanan secara substansi terjadi periode

anggaran berikutnya walaupun formalitas telah dilaksanakan pada periode yang benar. Hal ini

menimbulkan polemik penerapan kerangka konseptual akuntansi “substance over form”. Namun telah

diambil kebijakan untuk melihat urgensi substansi kegiatan tersebut. Bila urgensinya tinggi dan sesuai

maka kegiatan tersebut tidak menabrak azas “substance over form”. Untuk itu telah disepakati untuk lebih

memperhatikan substansi kegiatan sebelum menyetujui pembukaan escrow account dimasa-masa

mendatang.

Page 82

Gambar 3.27 Proses Bi

Proses Bisnis Transaksi Set- Off

SPM KPA SSBP

Kuitansi BA Verifikasi

1

Y

Mulai Pengujian 2 Proses
SP2D
N
SP2D
set off

pe
R

SPM KPA KPA

Kuitansi BA Verifikasi SP2D
set off

SSBP

isnis Transaksi Set-Off

Penyusunan Laporan Selesai
Buku Bank

3

Debet untuk
embayaran di-set off

dengan kredit
penerimaan

Rekening Advis Debet/

Koran Kredit

Page 83

g. Proses Bisnis Transaksi Set-Off

Penjelasan bagan
1. Pengajuan SPM oleh KPA/Satker. KPA mengajukan SPM dengan melengkapi dokumen baik

pengeluaran maupun penerimaan (SSBP).
2. Penerbitan SP2D. Subdit KUN melakukan pengujian formal dan substantive terhadap SPM dan

menerbitkan SP2D set off. Prosedur penerbitan SP2D set off mengikuti prosedur normal (KUN
4). Jumlah netto pada SP2D tersebut adalah nihil dengan alasan saldo pengeluaran harus sebesar
penerimaan yang disetor ke kas negara.
3. Penyusunan Laporan. Subdit KUN memverifikasi transaksi debet dan kredit dan mencatatnya
secara proporsional sesuai standar akuntansi walaupun tidak ada transaksi kas (non cash transaction).
Analisa

Tujuan transaksi set-off adalah azas kepraktisan untuk menampung hak dan kewajiban negara
pada pihak ketiga sekaligus. Transaksi set-off hanya dapat dilakukan bila pemerintah memiliki kewajiban
belanja/subsidi ke pihak ketiga dan pada saat yang bersamaan pihak ketiga tersebut juga memiliki
kewajiban setoran kepada pemerintah. Untuk itu diterbitkan SP2D set-off yang menampung kedua
transaksi tersebut dalam satu SP2D.

Page 84

Gambar 3.28 Proses Bisnis Transaksi Penerimaan Negara (L

Proses Bisnis Transaksi Penerimaan Negara (Langsung melal

Wajib Setor

Mulai Transfer ke
1 RKUN melalui
2
sistem RTGS

Bukti
Setor

Kredit RKUN
R.Koran
Advis

3

Catat dan
Verifikasi
bukti setor=
Rek.Koran

Wajib Setor

Bukti
Setor

Keterangan:
Penerimaan Negara yang disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara, termasuk:
1. Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Alam
2. Pajak Penghasilan Non Minyak Bumi dan Gas Alam
3. Pajak Pertambahan Nilai
4. Pungutan Ekspor
5. PNBP (Penerimaan SDA Minyak Bumi dan Gas Alam,Penerimaan SDA Non Minyak Bumi da

6. Penerimaan Hibah dan Pembiayaan

Langsung Melalui Rekening 502.000000 Atau 600.502411)

lui Rekening 502.000000)

Instansi pengelola
penerimaan

Rekonsiliasi Subdit

4 KUN dengan 5 Penyusunan Selesai
Laporan

Pengelola Penerimaan

BA LKP Cash
Rekonsiliasi forecasting

Subdit PPK
Dit.PKN

LKP Cash
forecasting

an Gas Alam, Bagian Laba BUMN)

Page 85

h. Proses Bisnis Transaksi Penerimaan Negara (Langsung Melalui Rekening 502.000000 Atau
600.502411)

Penjelasan bagan
1. Wajib setor melakukan penyetoran langsung ke RKUN. Wajib setor menyetor dengan system RTGS

langsung ke RKUN rupiah 502.000000 dan RKUN dalam Valas USD 600.502411. Bukti setoran atas
penerimaan bukan pajak dilegalisir (SSBP) oleh bank umum dan dikirimkan ke Subdit KUN.
2. BI mencatat semua setoran negara langsung ke RKUN. BI mencatat semua setoran negara dan
melaporkan dalam bentuk rekening Koran dan advis kredit setiap hari ke Subdit KUN.
3. Pencatatan dan Verifikasi bukti setor. Subdit KUN mencatat semua penerimaan negara secara
elektronis dan memverifikasi semua bukti setor dengan rekening koran/nota kredit BI.
4. Rekonsiliasi penerimaan. Semua penerimaan negara direkonsiliasi dengan pengelola masing-masing
penerimaan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Penyusunan Laporan. Menyusun laporan semua transaksi penerimaan melalui RKUN dalam rupiah
maupun RKUN dalam valas USD dan membuat Laporan Kas Posisi dan cash forecasting report yang
dikirim ke subdit PPK untuk pembuatan buku merah.

Analisa
Rekening Kas Umum Negara nomor 502.000000 dan RKUN dalam Valas USD nomor

600.502411 merupakan rekening utama untuk menampung semua pengeluaran dan penerimaan
pemerintah baik berupa belanja langsung yang diselenggarakan subdit KUN dan setoran langsung dari
pihak ketiga dan wajib pajak. RKUN juga menampung semua transaksi kiriman uang (penerimaan dan
pengeluaran) dari semua rekening sub RKUN dan rekening pemerintah lainnya.

Untuk setoran langsung dari pihak ketiga dan wajib pajak ke RKUN langsung dicatat dan
dibukukan sesuai dengan peruntukannya (dicatat pada akun yang sesuai) kemudian dilakukan rekonsiliasi
secara periodik untuk memastikan jumlah penerimaan negara. Setoran lainnya adalah setoran dari rekening
pemerintah lainnya seperti sumber daya alam, PPh badan pasal 25/29 yang ditampung dulu di rekening
antara (termasuk rekening pemerintah lainnya). Untuk menguji kebenaran dan kesesuaian peruntukan
setoran setoran tersebut dilakukan rekonsiliasi dengan pengelola penerimaan tersebut seperti Dit. PNBP
Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Dep. Kehutanan untuk setoran dana reboisasi, Ditjen Kekayaan Negara
untuk setoran bank-bank dalam likuidasi dan lain sebagainya.

Page 86

4. Proses Bisnis pada Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya
Pada Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya terdapat dua proses bisnis yang

menggambarkan alur kerja dan dokumen. Kedua proses bisnis tersebut adalah:
- Proses Bisnis Pencatatan Transaksi Penerimaan RPL
- Proses Bisnis Pencatatan Transaksi Pengeluaran RPL

Berikut grafik dan penjelasan dari tiap-tiap proses bisnis:

Page 87

Gambar 3.29 Proses Bisnis
Proses Bisnis Pencatatan Transaksi Penerimaan

Pihak ketiga
Transfer
(penerimaan)

1

Mulai Kredit RPL di BI Kirim Rek.Koran &
2
3
Nota kredit

Nota

kredit

R.Koran

NY

Verifikasi 4

Transaksi Penerimaan RPL

Y

Rekam 5 Cetak 6 Verifikasi 8 Backup data 9 Selesai
Laporan

Laporan
Manajerial

Database N
(MS Access)

7

Laporan
Manajerial

Page 88

a. Proses Bisnis Transaksi Penerimaan RPL

Penjelasan bagan:
1. Penerimaan transfer dana dari pihak ketiga untuk RPL di Bank Indonesia
2. Bukti penerimaan pada RPL di BI atas transfer dari pihak ketiga adalah Rekening Koran dan

Nota Kredit.
Rekening Koran dan Nota Kredit dari RPL pada BI dikirimkan ke Direktorat PKN Subdit
Rekening Pemerintah Lainnya sebagai dasar perekaman adanya transaksi penerimaan
3. Verifikasi Data
NK dicocokan dengan RK, kemudian dilengkapi dengan elemen data yang diperlukan untuk
proses perekaman seperti nomor dokumen. Apabila terdapat permasalahan terhadap NK dan
RK dilakukan konfirmasi dengan BI. Setelah verifikasi selesai dan benar dilakukan
perekaman data.
4. Perekaman Data
Setelah verifikasi selesai, dilakukan perekaman data ke dalam database per jenis rekening
5. Pencetakan Laporan
Pencetakan semua jenis laporan dapat dilakukan setelah semua transaksi penerimaan (dan
pengeluaran) selesai diposting untuk satu periode laporan
6. Dilakukan verifikasi atas laporan yang telah dicetak. Apabila terdapat kesalahan, dilakukan
perbaikan melalui proses perekaman. Apabila telah sesuai, laporan dikirimkan kepada unit
pengguna laporan (Subdit PPK).
7. Laporan dikirimkan ke unit pengguna laporan
8. Backup Data
Backup data dilakukan setiap saat diperlukan untuk menyelamatkan data yang telah selesai
diproses
9. Selesai

Page 89

Gambar 3.30 Proses Bisnis Transaksi Pengeluaran RPL

Proses Bisnis Pencatatan Transaksi Pengeluaran

s
eiradnuo

Unit terkait
(Dit. SMI DJPBN/Dit. PNBP DJA)

B Nota Dinas/
reppU

Surat

L Kirim Rek
5
ais P Debet RPL
R & Nota

e 1
n

o
d
nI

k 4
n Kredit RKUN
aN
BU 3 (Pelimpahan)

K

R

L Mulai Verifikasi 2 Pembuatan Surat
N Y Perintah
NP
R Pemindahbukuan
K it
P Surat Perintah
d Pemindahbukuan
.it b
BG/WPR
Du

S

K Unit terkait Pihak ketiga
NP (Dit. SMI DJPBN/Dit. PNBP DJA)
KP Transfer
P it Nota Dinas/ (pengeluaran)
.ti d Surat

b
Du

S

s
r eir
ew a

d
on
Lu

o
B

k.Koran
debet

Nota debet

R.Koran 6

N 7 Rekam 8 Cetak 9 Verifikasi Y Backup
Verifikasi Y Laporan N 11 12 Selesai

data

Database Laporan
(MS Access) Manajerial

10

Laporan
Manajerial

Page 90

b. Proses Bisnis Transaksi Pengeluaran RPL

Penjelasan bagan:
1. Penerimaan Dokumen Permintaan Pemindahbukuan (Surat/Nota Dinas Permintaan

Pemindahbukuan) dari Unit Terkait
2. Verifikasi Surat/Nota Dinas Permintaan Pemindahbukuan dari Unit Terkait

a. Surat/ Nota Dinas permintaan pemindahbukuan dilakukan verifikasi atas nomor
rekening, jumlah yang diminta, saldo yang tersedia dan kesesuai peruntukannya.
Kemudian dicatat dalam buku monitoring pemindahbukuan per jenis rekening

b. Perekaman Data Surat/ Nota Dinas
Setelah selesai diverifikasi, dilakukan perekaman untuk menghasilkan Surat Permintaan
Pemindahbukuan(SPP) kepada BI yang ditandatangi Direktur PKN atau Dirjen
Perbendaharaan.

3. Pencetakan dan Pengiriman Surat Permintaan Pemindahbukuan ke BI
Setelah perekaman selesai, dilakukan pencetakan SPP, kemudian diajukan kepada Direktur
PKN atau Dirjen Perbendaharaan dengan dilampiri WPR (transaksi valas) atau BG (transaksi
rupiah) untuk disetujui/ ditandatangi dan selanjutnya dikirimkan kepada BI

4. Pemrosesan SPP/ Pemindahbukuan oleh BI
5. Bukti pemindahbukuan pada RPL di BI adalah Rekening Koran dan Nota Debet.

Rekening Koran dan Nota Debet dari RPL pada BI dikirimkan ke Direktorat PKN Subdit
Rekening Pemerintah Lainnya sebagai dasar perekaman adanya transaksi pengeluaran
6. Penerimaan dan Verifikasi Nota Debet (ND) dan Rekening Koran (RK) dari BI
ND dicocokan dengan RK, kemudian dilengkapi dengan elemen data yang diperlukan untuk
proses perekaman seperti nomor dokumen. Apabila terdapat permasalahan terhadap ND dan
RK dilakukan konfirmasi dengan BI. Setelah verifikasi selesai dan benar dilakukan
perekaman data.
7. Perekaman Data
Setelah verifikasi selesai, dilakukan perekaman data ke dalam database per jenis rekening

8. Pencetakan Laporan
Pencetakan semua jenis laporan dapat dilakukan setelah semua transaksi baik penerimaan
maupun pengeluaran selesai di-posting untuk satu periode laporan

9. Dilakukan verifikasi atas laporan yang telah dicetak. Apabila terdapat kesalahan, dilakukan
perbaikan melalui proses perekaman. Apabila telah sesuai, laporan dikirimkan kepada unit
pengguna laporan (Subdit PPK).

Page 91

10. Laporan dikirimkan ke unit pengguna laporan
11. Backup Data

Backup data dilakukan setiap saat diperlukan untuk menyelamatkan data yang telah selesai
diproses
12. Selesai

Page 92

4. Proses Bisnis pada Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi
Pada Subdirektorat Verifikasi Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Sistem Manajemen

Investasi terdapat dua proses bisnis yang menggambarkan alur kerja dan dokumen. Kedua proses bisnis
tersebut adalah:
- Proses Bisnis Transaksi Penerimaan pada Direktorat SMI
- Proses Bisnis Transaksi Pengeluaran pada Direktorat SMI

Berikut grafik dan penjelasan dari tiap-tiap proses bisnis:

Page 93

Gambar 3.31 Proses Bisnis Transaks

Proses Bisnis Pencatatan Transaksi Penerimaan

s Mulai Pengembalian
r eir
eppU a 1 pinjaman

d 2
n
u Penampungan 3 Kirim
o Pengembalian Rekening
B
pinjaman Koran
a
n Rek Koran
ka
naB s
k
la
e
P

Uum .n.a

)

mBaknnekngei uMekn

e

R(

I 4

M D

S
t
a
r
to
k
eir

D

s
r eir
ewo a

d
n
Lu
o

B

si Penerimaan pada Direktorat SMI

Rekam 5 Verifikasi 6 R/U/H 7 Cetak Laporan 9 Selesai

Database Laporan
Transaksi

8

Subdit PPK Dit.PKN
Laporan
Transaksi

Page 94

a. Proses Bisnis Transaksi Penerimaan pada Direktorat SMI

Transaksi penerimaan setoran dari Bank Umum/Debet ke RKUN (RDI 513.000.000)
diusulkan pada transaksi pengeluaran. Hal ini didasarkan pada dasar pemikiran adanya transaksi
pengeluaran atas rekening yang ada di Bank Umum (Rekening Menteri Keuangan). Sedangkan
Transaksi Kredit penerimaan RKUN (502.000.000) dari setoran dari RDI tidak perlu digambarkan
karena akan didetilkan pada transaksi penerimaan RDI pada Rekening Pemerintah Lainnya.
Berdasarkan hal tersebut maka proses bisnis transaksi penerimaan adalah sebagai berikut :
1. Bank Pelaksana (penerima pembiayaan penerusan pinjaman/pinjaman) melakukan pembayaran

pengembalian penerusan pinjaman /pinjaman ke rekening yang ditunjuk pada Bank Umum
(Rekening a.n. Menteri Keuangan);
2. Pembayaran dari Bank Pelaksana diterima oleh Bank Umum (rekening a.n. Menteri Keuangan).
3. Sebagai bukti penerimaan pada Bank Umum (rekening a.n. Menteri Keuangan) atas pembayaran
Bank Pelaksana adalah Rekening koran.
4. Rekening Koran pada Bank Umum dikirimkan ke Direktorat SMI. Rekening koran dijadikan dasar
perekaman adanya transaksi penerimaan;
5. Hasil perekaman dilakukan verifikasi;
6. Apabila ada hasil verifikasi yang perlu dilakukan koreksi maka dilakukan adanya
Rekam/Ubah/Hapus;
7. Cetak Laporan atas transaksi pengeluaran ;
8. Laporan dikirimkan ke unit pengguna laporan atau untuk keperluan kalangan sendiri;
9. Selesai.

Page 95

Gambar 3.32 Proses Bisnis Transaks

Proses Bisnis Pencatatan Transaksi Pengeluaran

Direktur Jenderal
Perbendaharaan

Nota Dinas/
Surat

Penerusan 4 Kirim
pinjaman (Dana Rekening
Pada 31 Rekening
Koran
didebet ke RDI)
Rek Koran

1

3

Kredit 5
penerimaan

setoran dari

2 Bank Umum/
Debet ke RKUN

Pembuatan Rekam
Data
Nota Dinas/

Mulai Surat
Penerus
pinjaman

Nota Dinas/
Surat

Bank Pelaksana
Transfer pinjaman

Keterangan :
Penerus pinjaman dilakukan untuk 2 Rekening yaitu Rekening Induk Dana Bergulir (BRI 0206-01-000002-30-9) dan

si Pengeluaran pada Direktorat SMI

6 Verifikasi 7 R/U/H 8 Cetak Laporan 10 Selesai

Laporan
Transaksi

abase

9

Subdit PPK Dit.PKN
Laporan
Transaksi

n Surat Utang Pemerintah Nomor SU-005 (BRI 0329-01-000510-30-8), 31 Rekening Lainnya di Debet ke RDI.

Page 96

b. Proses Bisnis Transaksi Pengeluaran pada Direktorat SMI
Penjelasan bagan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan perintah bayar untuk melakukan pendebetan

rekening kepada Bank Umum (rekening a.n. Menteri Keuangan).
2. Direktur SMI cq Subdit Verifikasi,Setelmen,Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Sistem

Manajemen Investasi membuat Nota Dinas/Surat Peneruspinjaman untuk kemudian dikirimkan
kepada Bank Umum. Perintah bayar ini dapat berupa penyaluran penerusan pinjaman /pinjaman ke
Bank Pelaksana atau pelimpahan saldo ke rekening RDI;
3. Bank Umum melakukan penyaluran penerusan pinjaman /pinjaman ke Bank Pelaksana atau
pelimpahan saldo ke rekening RDI;
4. Bukti pengeluaran oleh Bank Umum adalah rekening koran;
5. Rekening Koran pada Bank Umum dikirimkan ke Direktorat SMI. Rekening koran dijadikan dasar
perekaman adanya transaksi pengeluaran;
6. Hasil perekaman dilakukan verifikasi;
7. Apabila ada hasil verifikasi yang perlu dilakukan koreksi maka dilakukan adanya
Rekam/Ubah/Hapus;
8. Cetak Laporan atas transaksi pengeluaran ;
9. Laporan dikirimkan ke unit pengguna laporan atau untuk keperluan kalangan sendiri
10. Selesai

Page 97